Ebook Anak.wahidin halim koleksi - Bimtek Pengelolaan ...

1001 PERSOALAN KOTA TANGERANG: 

GA’ GAMPANG NGURUS KOTA 

Oleh: Wahidin Halim Editor : 

Hari Prastowo 

Budi Rahman Hakim 

Diterbitkan Oleh : 

Yayasan “Aklhakul Karimah Center” e-mail : 

harryzn@yahoo.com 

http// webmail.kotatangerang.go.id e-mail : 

sekotda@kotatangerang.go.id 

dicetak Oleh : 

PT. GANESHA OETAMA LESTARI (penerbit & percetakan) Jl. KH. Hasyim 

Ashari, Taman Royal II Parahyangan II no.81/83 Telp. (021) 70607641- 

55768704 Kota tangerang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

Katalog Dalam Terbitan 9KDT)

ISBN : 979-99422-0-9 

Cetakan 1, Maret 2005 

DAFTAR ISI 

Pengantar Editor 

Kala Kekuasaan Menggoda 

Bab I 

Satu Tahun Jadi Walikota: Menyusup ke Ruang Rakyat A. 

membuka Lebar Keran Komunikasi 

B. Berangkat dari Niat Ikhlas 

C. Dihadang Persoalan Berat 

D. SMS Hallo Pak Wali: Luh, Gua 

Bab II 

Tradisi Baru, Snadungan dan Fondasi Kebijakan di 

Pemerintah Kota Tangerang 

Tradisi Baru di Pemerintah Kota 

a. Menggeser Kekakuan Anggaran 

b. Kontrak Politik dan Pengawasan Langsung c. Mengukur 

Peningkatan Kualitas 

d. Menyeimbangkan Sanksi (Puinshment) e. 

Menyampaikan Progress Report Lewat Media 

Adakah Sandungan terhadap Tradisi-tradisi Itu? 

Fondasi-fondasi Kebijakan 

a. Pendidikan untuk Semua (Education for All) b. Layanan 

Kesehatan 

c. Mengoptimalkan Aset Daerah 

d. Perumahan Rakyat Miskin 

e. Setifikat Tanah 

f. Mendorong Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha dalam 

Pembangunan Kota

g. Pelayanan Satu Atap 

h. Membangun Relasi Positif 

i. Kebijakan Lokal dan Penyadaran Spiritual 

j. Menghubungkan Sekolah dan Bursa Kerja 

Bab III 

1001 Persoalan kota Tangerang 

- Menikmati Tumpukan Masalah 

- Kemacetan 

- Problem Pengganguran 

- Lokalisasi Tempat Hiburan 

- Tradisi Judi Tangerang 

- Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) 

- Sodokan Becak dan Kaki Lima 

- Kerukunan Antar Umat 

Bab IV 

Kota Tangerang Masa Depan: Menuju Kota Internasional 

- Bertetangga dengan Singapura 

- Harapan kota Internasional 

- Fitur Cisadane Untuk Pusat Belanja 

- Menyongsong Pilkada Demokratis 

Kala Kekuasaan Menggoda 

Ada cap yang selama ini kadung melekat, bahwa 

pemerintah adalah rezim yang harus dilawan. Tidak hanya 

dipusat, pandangan seperti itu juga berkecambuk di 

pemerintahan daerah. Salahkah? Tidak sepenuhnya salah, 

sebab kenyataannya banyak pemerintahan yang menjaga 

takhtanya dengan teropong kekuasaan dan menjalankan 

kebijakan dengan kebengisan. Kesadaran akan makna 

sang pemimpin pudar, dirongrong ambisi.

Sudah terlalu sering kita mendengar penguasa jatuh 

satu per satu karena ambisi tanpa batas yang dimilikinya 

itu.Nama penguasapenguaa yang nasib kekuasaannya 

berakhir secara tragis seperti ini dituliskan sejarah dengan 

tinta kelam. 

Tetapi manusia memang tak gampang belajar dari 

sejarah, tak mudah mengambil hikmah. Sebuah rezim 

buruk jatuh, rezim jelek lainnya bangun. Kekuasaan seolah 

daya magis yang sangat mempesona. Melenakan, 

memabukkan. Niatan baik bias terjengkang oleh 

kepentingan-kepentingan, yang jauh dari baik. Orang baik, 

bias berubah jadi tidak baik manakala sudah berubah 

penguasa. Jika ia memerintah tidak mendalamimakna 

kekuasaanya. Maka muncullah istilah otoriter, dictator, 

korup, serakah, pemerintah yang tidak merakyat, dan lainlain. 

Rekaman perjalanan pemerintahan seperti itu rupanya 

mengimbaskan traumatis ditengah masyarakat. Buntutnya, 

pemerintah cenderung dianggap rezim yang harus dilawan. 

Apalagi jika pemerintahan tidak ditata secara apik, diarea 

seperti sekarang ini, akan cepat sekali mengundang 

pergolakan. 

Padahal, tidak semua pemerintahan adalah rezim 

kotor. Ada yang baik dan perlu didukung. Apalagi jika 

pemerintahan ini merasakan bahwa penderitaan rakyat 

adalah penderitaannya, dan tak akan merasa bahagia jika 

rakyat sedih. Pemerintah harus membuat rakyat bahagia, 

sejarahtera. Rakyatlah “kawan sejati” yang mesti dilayani, 

dalam kesetaraan.

Kalau boleh mempersepsikan, itulah mungkin yang 

dimaksud dengan symbol Satrio Piningit, yang sempat 

menjadi harapan besar dari rakyat negeri ini, yang telah 

begitu lama mendambakan munculnya sang pemimpin 

sejati yang mampu menyelamatkan bangsa ini dari huruhara, 

menebar sejahtera, hingga menjadi panutan di 

belahan dunia. 

Satrio Pinigit artinya adalah Satria yang terpingit. Tidak 

berarti secara lahir ia terpenjara atau terkungkung. Tetapi, 

ia adalah Satria (pemimpin) yang selaku dipingit oleh 

nurani, hati dan pemikiran (aspirasi) rakyat. Dia tidak akan 

mengkhianati rakyatnya, karena keduanya harus selalu 

melangkah dalam kebersamaan, seiring sejalan. Jadi, 

setiap pemimpin seharusnyalah menjadi Satrio Piningit. Ia 

tidak akan berani korupsi karena telah dipingit oleh nurani, 

hati dan pemikiran rakyat yang pasti tidak rela 

pemimpinnya korupsi. 

Samasekali tidak ada maksud menghubungkan 

Walikota Tangerang, Wahidin Halim dengan Satrio Pinigit 

secara harfiah. Karena tokoh lahiriah Satrio Piningit itu 

sendiri tidak ada. Persepsinya, ia hanya merupakan 

symbol, nilai-nilai yang mesti digenggam pemimpin atau 

pemerintahan. 

Dibuku yang samasekali tidak teoritis ini, pembaca 

akan menemukan gambaran bagaimana pemerintahan 

daerah Kota Tangerang dijalankan selama setahun ini. 

Soal interaksinya dengan rakyat, juga persoalan-persoalan 

berat yang menghadang. Tak ketinggalan, bagaimana 

rancangan awal Kota Tangerang masa depan.

Disampaikan dalam bahasa yang lugas oleh penulisnya, 

dan sengaja diluncurkan untuk mengundang masukanmasukan 

dari segenap komponen masyarakat. Yang 

melegakan, pilihan Wahidin Halim adalah rakyat… 

Selamat menyimak. 

BAB I 

Satu Tahun Jadi Walikota: Menyusup ke Ruang 

Rakyat 

A. Membuka Lebar Keran Komunikasi 

Dari satu orde yang lain, dengan paradigma yang baru, 

memunculkan tumpukan persoalan tersendiri. Di orde 

sekarang, perubahan besar terjadi, dan harus disikapi oleh 

pemimpin saat ini, yang berbeda dengan kepemimpinan 

sebelumnya, tentu. Persoalan arus bawah yang begitu kuat, 

serta dinamika masyarakat masa transisi memaksa 

terjadinya perubahan dalam proses penyelenggaraan 

negara, dilevel terkecil sekalipun. Diantaranya terjadi 

perubahan dalam perspektif pelayanan, harus 

memposisikan pemimpin, beserta birokrasi termasuk 

walikota sebagai pelayan. 

Pengambilan kebijakan harus benar-benar 

memperhatikan, mempertimbangkan serta mengakomodir 

kepentingan-kepentingan masyarakat. Keputusan tidak 

lagi bias diambil dengan serta merta lewat kekuatan politik 

yang dimiliki oleh seorang Walikota. Oleh karena itu 

diperlukan kesabaran mananti suara masyarakat, dengan 

begitu banyak variable yang pertimbangkan. Walikota 

bukanlah amternar, raja kecil atau penguasa. Karenanya,

setiap mengambil keputusan, atau kebijakan yang bersifat 

taktis strategis, ia harus merasakan denyut nadi kehidupan 

masyarakat. 

Persoalannya sekarang adalah bagaimana 

menciptakan mekanisme agar aspirasi rakyat tertampung. 

Berbagai sarana komunikasi dengan begitu mesti 

dimanfaatkan. Antara lain, lewat media massa, dan 

dibukalah rubric SMS dari rakyat, sebagai persoalan dan 

masukan dilapangan bisa tergali, dibahas dan lalu 

ditindaklajuti. 

Setiap Sabtu-Minggu juga digelar open house di 

tengah lingkungan masyarakat yang kental dengan tradisi. 

Itu juga salah satu alasan kenapa walikota memilih tidak 

tinggal dirumah dinas, namun, rumah Kampung Pinang, 

supaya tetap bisa dekat dengan masyarakatnya. Mereka 

bebas datang kerumah dari pagi sampai sore hari. Kalau 

dirumah dinas pasti akan ada trouble protokoler. Orang 

yang datang untuk berdialog pun berbeda perasannya, 

suasananya, serta nuansanya. 

Komunkasi dengan rakyat mutlak terus dilakukan. Asal 

tahu saja wallikota biasa berkeliling pelosok Kota 

Tangerang kadang-kadang hanya mengendarai motor. 

Tidak menampilkan diri sebagai walikota, tidak pakai 

pengawal, atau bodyguard atau asesoris lainnya, baik 

dirumah maupun dijalan dengan bahasa rakyat umumnya. 

Relasi dibangun dengan semua lapisan, langsung 

menyusup masuk ke ruang-ruang masyarakat. Ini penting 

untuk mengenali peristiwa apapun, mengetahui 

permasalahan secara utuh, tidak sepotongsepotong,

mengerti persis bagaimana potensinya, kemungkinannya, 

dan mencari alternative penyelesaikannya. 

Jadi, keran untuk saluran-saluran komunikasi itu 

sengaja dibuka agar mampu menyerap aspirasi rakyat 

dengan baik. Ada memang saluran formal di DPRD 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), tetapi, kapasitas yang 

dibuka didewan itu bersifat kebijakan umum, dimana untuk 

strategi guna implementasinya diperlukan interaksi 

langsung dengan masyarakatnya. 

B. Berangkat dari Niat Iklas 

Kenapa sebuah pemerintahan menjadi tidak efektif? Ini 

karena banyaknya hal-hal yang luput dari perhatian, dan 

jatuhnya lalu seperti terjadi disorientasi. Banyak pemimpin 

yang mengabaikan hal ini. Pengalaman mengajarkan 

dengan baik, semua persoalan harus ditata lebih detil dan 

kongkrit. Proses pengawasaan dilakukan lebih teliti, apa 

yang dilakukan kepala dinas, apa yang dilakukan pimpro 

(pimpinan proyek), termasuk laporan pekerjaan mereka 

baiknya tidak langsung dipercaya begitu saja, tetapi, mesti 

dikupas, dibahas bareng, dipertajam, dilihat langsung, 

dikkontrol, dipotret, di-videoin. 

Jadi kalau dia “mainin” proyek agar dapat untung ya 

akan ketahuan. Kalau bagian belakang banguanan 

dikerjakan asal-asalan, juga akan ketahuan, karena 

pendekatan pemeriksaan pemerintah kota sekarang, 

terhadap proyek-proyek itu, bukan sebatas seremonial 

apalagi upacara rutin ingin dipuji. 

Diatas semuanya, apa yang telah dikerjakan

Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Tangerang, tentu tidak 

semuanya bisa memuaskan public. Banyak juga tudingan 

dan komentar, baik dari kalangan LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) maupun wartawan yang menyangkut 

kinerja dari para staf pemkot. Itu langsung direspon. Ada 

berita dikoran, yang bersangkutan langsung dipanggil dan 

didengar penjelasannya. Pimpinan pemkot juga melakukan 

pertemuan informal dengan wartawan, biasanya Jumat, 

mendengar informasi, membedah pengaduan-pengaduan 

lewat SMS untuk ditindaklanjuti dan jawabannya ditulis 

langsung oleh walikota. 

Tugas pemerintahan harus berangkat dari niat baik, 

niat ikhlas, sambil membuka pintu selebar-lebarnya bagi 

masyarakat untuk mengkritis, memberikan kontribusi 

berbagai hal untuk kota tercinta ini. Bahkan kalangan 

masyarakat ditantang:apa yang ada dalam pikiran 

saudara? Apa yang harus dilakukan untuk Kota 

Tangerang? Semangat untuk membangun kota ini yang 

dimintai, bukan omong doing. Dilain pihak, ketika 

berhadapan dengan staf yang tidak patuh terhadap aturan, 

tanpa pandangan bulu langsung dilakukan tindakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Jabatan pimpinan Pemkot adalah amanah. Tak boleh 

terjerumus godaan untuk menikmati kekuasaan.berangkat 

dari rumah ke kantoe, semata harus diartikan sebagai 

bentuk penghambaan kepada Tuhan yang memiliki nilai 

ibadah, dengan sendirinya pula sebagai bentuk 

pengabdian terhadap negara. Keikhlasan, keinginan untuk 

berbuat kepada kebaikan, dan keinginan untuk mencegah

kemungkaran mestinya digenggam teguh, tidak lekang 

karena panas, tidak lapuk karena hujan. 

C. Dihadang Persoalan Berat 

Ketika masyarakat kehilangan nilai, ketika masyarakat 

tidak lagi mampu membedakan antara kebaikan dan 

keburukan, membutuhkan terapi, perlu waktu untuk 

melakukan pendekatan dan begitu banyak menguras 

energi. Konflik-konflik horizontal mudah terjadi. 

Kepentingan public banyak disalip oleh kepentingankepentingan 

kelompok. Bergaya preman, dengan kadar 

kepentingan yang berbeda. Ini menjadi kecendrungan 

masyarakat diberbagai tempat. Semakin sulit membuat 

keputusan atau kebijakan yang memuaskan banyak orang, 

karena begitu banyaknya tarikan kepentingan. 

Bias saja prosesnya sesuai mekanisme, tapi karena 

tarikan kepentingan begitu banyak dan semuanya minta 

diakomodir sehingga bias jadi kebijakan itu mengundang 

pro-kontra. Niat baik pemerintah kadang terkalahkan 

dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan 

pribadi dijadikan dalih untuk kepentingan public. Begitulah, 

dalam prektek sering terjadi disorientasi, pada awalnya 

kepentingan pribadi yang muncul. 

Dilingkungan staf Pemda Kota Tangerang, untuk 

melakukan koreksi kepada bawahan, ternyata, tidak 

gampang. Ketika ingin membangun masyarakat yang 

berakhlakul karimah, tantangannya luar biasa. Karena 

apa? Ini semua karena kita mungkun masyarakat yang 

sakit, dan karenanya sulit berharap dari kondisi 

masyarakat seperti ini. Mungkin, lagi zamannya kali ya.

Paradigma baru pemerintahan sekarang ini kan 

terjemahannya bahwa pemerintah sebagai fasilisator. 

Artinya tidak semua hal dikerjakan oleh pemerintah, tapi 

juga dikerjakan masyarakat dan pemerintah hanya 

fasilisator saja. Ironisnya, masyarakat sendiri belum 

mampu, hanya reaksinya saja yang sering mengedepan. 

Mereka malah membutuhkan peran pemerintah lebih 

besar. Banyak yang datang kepada pemerintah, minta ke 

wallikota untuk memberikan penjelasan, termasuk untuk 

hal-hal kecil yang seharusnya cukup ditangani pada tingkat 

yang lebih rendah. Atau karena masyarakat semakin kritis 

cenderung penasaran, ngotot dan nggak gampang 

menerima, ssementara itu, pejabat di level middle, main 

set-nya belum berubah. 

D. SMS Hallo Pak Wali: Luh, Gua… Hasilkan Jalan 

Keluar… 

Adalah sebuah kekeliruan besar jika pemerintah tidak 

mau dikritik, tidak mau menerima keluhan-keluhan, 

masukan-masukan, padahal aspirasi itu murni dari rakyat, 

bahkan berasal dari lapis masyarakat paling bawah 

berdasarkan fakta-fakta objektif dilapangan. Suara rakyat 

itu memberikan konrtibusi yang sangat penting bagi 

pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat. Tentu, apa-apa yang disuarakan tidak 

seluruhnya benar, tapi pemerintah toh bias memilahnya, 

mana yang fitnah, mana yang omdo alias omong doing, 

dan mana yang memang sesuai dengan fakta. 

Suara rakyat via SMS (Short Massage System) adalah

wujud keinginan rakyat untuk berkomunikasi dengan 

pemerintah. Jadi jangan dianggap sebagai angina lalu, 

jangan malah dicurigai yang bukanbukan, apalagi rakyat 

dianggap sebagai lawan. Apapun masukannya, mesti 

direspon. Akan sangat klop kalau masukan-masukan dari 

rakyat itu dijawab dengan bahasa rakyat juga, bukan 

dengan bahasa birokrat yang penuh kekakuan. Sehingga 

akan terjadi komunikasi yang “nikmat”, tidak miss atau 

Jaka Sembung bawa golok, Gak nyambung (…). Kalau 

rakyat pakai bahasa luh, gua wallikota juga bias menjawab 

dengan bahasa luh, gua, dan ini semata untuk 

mempertahankan keinginan menjalin keakraban. Yang 

penting adalah substansi dan ujung dari semua usaha itu, 

yakni, untuk perbaikan Kota Tangerang. 

Beragam persoalan, mulai dari KKN (Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme), sampah, jalan rusak, penerangan jalan, 

kemiskinan, kemacetan, buruknya pelayanan aparat, 

pendidikan, kesehatan, pengganguran, pencemaran 

lingkungan, bencong, dan PSK (Pekerja Seks komersial) 

adalah persoalan yang sehari-hari membelit rakyat. Dus, 

topik yang selalu hangat! Alangkah beruntungnya 

pemerintah jika setiap hari bias mendapatkan masukan 

tentang berbagai persoalan itu dari rakyat secara 

langsung. 

Tentunya pemerintahnya sendiri sudah harus siap. Siap 

disini berarti pejabatnya tidak hanya berada di balik meja 

saja, melainkan, sudah mengetahui persis kondisi yang 

dihadapi rakyatnya. Merasakan dengus nafasnya. 

Sehingga ketika harapan-harapan maupun keluhankeluhan

itu muncul, pemerintah tidak malah jadi pusyiing, karena 

kita sudah siap dengan jawaban bahkan kemungkinan 

penyelesaiannya yang baik, benar dan tepat sasaran. 

Berangkat dari pemahaman itulah, kenapa Pemda 

Kota Tangerang membuka Rubrik SMS melalui salah satu 

media lokoal (local comunmunity newspaper), yaitu 

SATELIT NEWS. Hallo Pak Wali nama rubriknya. Segala 

unek-unek, saran, kritik, sampai pujian bias dikemukakan 

setiap masyarakat Kota Tangerang melalui SMS yang 

kemudian ditayangkan melalui surat kabar harian SATELIT 

NEWS. SMS tak berlalu begitu saja, sebab walikota akan 

“memeloti” setiap harinya, kemudian memberikan jawaban 

yang dikemas dalam Rubrik Saudaraku Rakyat Kota 

Tangerang dan ditayangkan setiap edisi Senin. 

Hasilnya, terjadi dialog yang begitu enak dan indah 

antara rakyat dengan walikota. Walikota tak kalah sableng 

dari rakyat soal bahasa kerakyatan. Dasarnya orang 

Tangerang. Kata-kata rakyat itu justru terasa segar seperti 

adonan sayur dan sambal cobek. Rakyat jadi tak segan 

bertanya, berharap dan berkesah, sementara jawaban 

walikota jadi rubric yang ditunggu-tunggu penerbitannya. 

Yang lebih penting dari itu semua tentu saja tentang 

saja tentang masukan-masukan masyarakat dan solusinya. 

Walikota pun bias semakin mengenali rakyatnya, sejauh 

mana mereka peduli terhadap lingkungannya, peduli 

terhadap kemajuan Kota Tangerang. Bias ketahuan juga 

mana pengirim SMS objektif, untuk kepentingan pribadi, 

maupun yangmasuk katagori “jeruk makan jeruk” (pegawai

Pemda menyerang kebijakan Pemda). Tak jarang walikota 

bisa mengetahui persisi siapa pengirim SMS meski yang 

bersangkutan tak menyebutkan identitas diri. Itu bisa 

diketahui dari gaya bahasa, intonasi dan topic persoalan 

yang dilontarkan. 

Hal lain, segenap dinas, instansi dan jajaran lain di 

Pemda kota Tangerang sampai tingkat kecamatan, 

kelurahan, jadi semakin terdorong motivasinya untuk 

memberikan pelayanan terbaik pada public. Mereka tentu 

tidak ingin “dikorankan” oleh masyarakat karena perbuatan 

jeleknya. Untuk mengetahui detil semua ini, kini silakan 

baca buku Demokrasi SMS. 

BAB II 

Tradisi Baru, Sandungan dan Fondasi Kebijakan di 

Pemerintahan Kota Tangerang 

A. Tradisi Baru di Pemerintah kota 

Tradisi baru yang baik dan positif dijajaran birokrasi 

pemerintahan Kota Tangerang telah dimulai. 

1. Menggeser Kekakuan Anggaran 

Tradisi yang berkembang ini sering kali mengikuti jalan 

pikiran :bagaimana caranya agar menghasilkan 

pendapatan. Jadi, orientasinya ialah investasi 

pemerintahan daerah cenderung bukan kepada upaya 

secara langsung membangun masyarakat lalu 

mensejahterakan masyarakatnya, tapi berkubang pada 

pertanyaan: aturan seperti itu, perlu digeser. Salah satu 

bentuknya, perda (peraturan daerah) tidak lagi sekedar 

meningkatkan pendapatan semata. Perda harus dilihat

sebagai regulasi untuk mencapai masyarakat tertibsejahtera. 

Jadi, ketika Perda dibuat, seharusnya adalah 

bagaimana kondisi masyarakat bisa lebih baik. 

Struktur anggaran, bahkan pernah dimunculkan konsep: 

bagaimana kalau APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) mengadopsi system pembagian zakat. 

Sangat bagus karena pembelaannya bagi kaum miskin 

sangat kental. Namun hal itu tidak bisa dilakukan adalah 

mengurangi sector-sektor yang tidak efektif dan tidak tepat 

sasaran. 

Penggeseran ini untuk memenuhi kebutuhan mendasar 

masyarakat. Setelah dicermati, pembangunan di bidang 

pelayanan dasar (basic services and needs) seperti 

pendidikan, kesehatan, infastruktur, social menjadi 

prioritas. Karena sesungguhnya itulah tugas pemerintah. 

2. Kontrak politik dan Pengawasan Langsung 

Pemimpin Pemkot mengikat kontrak tanggung jawab 

dengan para kepala dinas, pimpro dan jajarannya agar 

amanah dalam membangun Kota Tangerang. Dalam 

pengerjaan proyek, walikota dan wakil walikota bahkan 

langsung menjadi tim pemantauanya, turut memotret apa 

saja yang terjadi dilapangan. Dicatat, direkam, lalu 

pimpinan proyek (pimpro) disidang, satu persatu dari 

mereka dimintai menjelaskan progress kerjanya 

Jadi, sebelum Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 

(SBY) membuat “kontrak politik” dengan para menterinya, 

Walikota Tangerang sudah terpilih dahulu melakukan 

tradisi “kontrak tanggung jawab”. Setiap senin, para kepala 

dinas ataupun pimpro wajib menyampaikan hasil

pekerjaannya. Proyek yang mereka kerjakan dalam jangka 

satu tahun kedepan, dua tahun kedepan, jangka 

menengah, dan jangka panjang dievaluasi dalam rapat 

bulanan. 

Walikota dan wakil walikota tidak hanya melakukan 

pengawasan fisik, tapi juga mengecek anggaran 

proyeknya. Sekarang terjadi perubahan. Audit tidak hanya 

berdasar adanya kasus, dan tidak hanya bersifat baerkala 

3 bulan sekali, tetapi pengawasan setiap saat. Hasil 

pengawasan dibedah lebih detil secara rutin setiap 

minggu. Ambil sebagai contoh, jika genteng bangunan 

proyek bocor, atau jalan proyek rusak, itu ada datanya. 

Lalu pimpro diminta tanggung jawabnya, kapan akan 

diperbaiki? Jika kesediannya minggu depan, maka 

minggu depannya lagi dicek: sudah diperbaiki apa belum. 

Nonsense atau omong kosong kalau mekanisme 

pengawasan bisa dilakukan secara administratif saja. 

Makanya perlu dilakukan secara langsung, memotret 

lapangan, dengan cermat dan detil. Seluruh persoalan 

termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan 

pelaksanaan anggaran juga dibahas secara komprehensif 

setiap bulan dengan menghadirkan eselon II, III, IV 

(pimpro). 

3. Mengukur Peningkatan Kualitas 

Pembangunan mesti diukur secara kualitatif , aspek 

benefit, manfaat dan dampaknya menjadi perhatian. Setiap 

dinas wajib melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan berbasis kinerja. Selalu menjadi pertanyaan: 

apakah kelompok masyarakat yang dibantu proyek,

dibiayai sejumlah dana, secara kualitatif akan 

meningkatkan pendapatannya? Ini semacam standar 

sukses. 

Menjadi kebiasaan, program cenderung hanya dilihat 

dari sisi output-nya melalui pendekatan kuantitatif. 

Misalnya program pemberdayaan masyarakat 

dilingkungan tertentu. Bagaimana keuntungan, manfaat dan 

dampaknya bagi masyarakat itu kurang diperhatikan. Yang 

penting program bantuan telah dikucurkan. Kalau sekarang 

tidak lagi sebatas apa yang dibantu, bianya, berapa 

jumlah orang ditatar? Tetapi lebih jauh dari itu, seberapa 

besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup 

mereka yang dibantu. Atau dalam dunia pendidikan, 

seberapa besar bantuan berpengaruh pada kualitas murid. 

Ini semua artinya, mutu pendidikan harus dijaga. Kalau 

kita bangun gedung sekolah, sekolah yang berkualitas 

standarnya berapa?kalau 1 milyar, selesaikan 

pembangunannya dengan dana 1 milyar. Setelah itu, 

pemeliharaannya bagaimana? Butuh dana berapa? Pada 

tahun ke berapa? Seluruhnya harus diukur. 

Contoh lain soal proyek jalan: diukur berapa meter 

panjangnya, berapa biayanya, seberapa lama 

kekuatannya. Dibuatlah analisanya oleh masing-masing 

dinas terkait. Secara umum, public sudah mengakui, jalanjalan 

dikota ini relative lebih baik. Bisa diproyeksikan, dua 

atau tiga tahun kedepan semuanya sudah bisa memenuhi 

harapan. 

Harus ada criteria sukses atas suatu program

pemerintah. Semua dihitung. Jangan sampai 

pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

hanya sekedar memenuhi program. Dilaksanakan dengan 

tidak sepenuh hati, setengah-setengah dan berorientasi 

untuk mencari proyek, lalu sebagai aksesoris menambah 

gaya hidup. Ini yang harus diubah, Cuma memang perlu 

waktu. 

4. Menyeimbangkan Sanksi (Punishment) dan 

Penghargaan (Reward) 

Terhadap mereka yang melanggar kontrak tanggung 

jawab, ya tentu dihukum. Banyak pimpro yang turun 

pangkat karena mengingkari kesepakatan. Namun bagi 

pimpro yang kerjanya baik, diberi penghargaan dan 

penghormatan, diumumkan prestasinya saat Hari Ulang 

Tahun kota Tangerang. Itu diharapkan akan membuat para 

pimpro bersemangat, bergairah untuk memberikan karya 

terbaik. Kualitas proyek jadi meningkat. Masih banyak kok 

orang-orang muda yang jujur, terampil dan memiliki 

komotmen untuk melakukan perubahan. 

Bagi pimpro yang kerjanya baik mendapat penghargaan. 

Sementara bagi pimpro terbaik, mendapatkan kenaikan 

pangkat istimewa. Pendekatan dengan punishment and 

reward ini, sejau pengalaman, maupun membuat kinerja 

seluruh awak proyek pemerintahan lebih baik dan efektif. 

Apalagi didorong dengan model pengawasan yang sangat 

ketat. Untuk mengetahui kebenaran laporan proyek, tidak 

hanya kepala dinas, pimpro dan pengawas lapangan yang 

ditanya. Staf-staf juga ditanya. Ketika staf itu keliru

memberikan jawaban dan menunjukkan bahwa proyek 

yang ditangani tidak beres, maka kepala dinasnya dimintai 

penyelesaiannya, tanggungjawabnya, karena dia ketahuan 

tak melakukan control. 

Nampaknya ada semangat untuk selalu lebih baik. 

Sebelum ada siding proyek, tiap-tiap intern dinas 

melakukan konsolidasi. Mesti siap betul, karena sangat 

detil dan tajam pertanyaannya. 

5. Menyampaikan Progress Report Lewat Media 

Program pembangunan yang telah dilaksanakan, 

diumumkan kepada public, yaitu melalui Koran. Apalagi 

sekarang ada Koran local, begitu transparannya setiap 

program itu dimuat. Berbagai pendapat masyarakat pun 

mengalir. Pemda juga proaktif menjelaskan soal program 

pembangunan itu secara langsung ke masyarakat melalui 

berbagai kegiatan. 

Menyampaikan laporan kemajuan melalui media ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi hak rakyat untuk tahu 

apa yang pemerintah kerjakan. Juga, menginformasikan 

sejauhmana pemerintah memenuhi harapan public, dan 

dalam menjalankan tugas pokoknya. Silakan cek sendiri 

tradisi baru di Koran-koran. 

B. Adakah Sandungan rerhadap tradisi-tradisi itu? 

Terhadap semua tradisi baru ini, resistensi pasti ada. 

Namun, pada akhirnya resistensi perlahan hilang. Apalagi 

model tanggung jawab yang digunakan adalah 

pendelegasian kewenangan, dan bersifat terbuka. 

Walikota juga tidak menggunakan cara-cara yang keras. 

Bagi terbuka. Walikota juga tidak menggunakan cara-cara

yang keras. Bagi 3. kalau ada pejabat yang sudah 

mendapat peringatan ternyata berbelit, ya sudah, langsung 

diperintahkan untuk diperiksa. Dijatuhkan hukuman, 

diumumkan, diturunkan pangkatnya. 

Ada juga yang tidak terima, lantas ngomong dikoran lewat 

rubrik SMS Hallo Pak Wali. Katanya, tindkan pimpinan itu 

sama saja dengan membongkar aib orang. Seharusnya 

sipenerima sanksi itu tahu, Khalid bin Wahid saja pernah 

menggetarkan pejabat dinas. Penurunan pangkat karena 

telah melanggar aturan dan diumumkan di apel (upacara) 

karyawan Pemda sebagai tindakan indisipliner. Tidak 

hadir selama tiga hari berturut-turut dalam apel, daftarnya 

ya diumumkan. Akhirnya shock-therapy cukup efektif. Bila 

sebelumnya yang ikut apel Cuma 400-600 pegawai, 

sekarang rata-rata sudah 96%. Istilah pulang Kamis-balik 

Senin nyaris tidak ada lagi. 

C. Fondasi-fondasi Kebijakan 

Banyak fondasi kebijakan dan program yang telah 

diletakkan. Bahkan, progress-nya sudah pada tahap 

implementasi dan capaian target. Beberapa kebijakan dan 

program itu antara lain meliputi: 

a. Pendidikan untuk Semua (Education for All) 

kalau orang Indonesia sadar, pembangunan pendidikan 

haruslah menjadi prioritas. Selama ini sector ini kan 

dimarjinalkan, diabaikan, 

dan tidak hanya dirasakan pada pemerintah pusat, tetapi 

juga 

didaerah. Bahwa pendidikan kurang mendapat perhatian,

iya. Ketika 

republic ini diproklamasikan, dunia pendidikan hanya 

sebatas 

diomongkan, apalagi cerita-cerita teman-teman yang baru 

pulang dari 

luar negeri. Terkagum-kagum dengan dunia pendidikan di 

Malaysia. 

luar negeri. Terkagum-kagum dengan dunia pendidikan di 

Malaysia. 

termasuk hasil amandemen-menjelaskan jelas pendidikan 

tanggungjawab negara. Itu amanah, itu kewajiban. 

Logikanya mana mungkin kita bisa meningkatkan 

sumberdaya 

manusia yang bisa bersaing, jika pendidikan luput dari 

perhatian kita. Sederhana saja kan. Karena itu tanpa ragu 

ditetapkan 39% dari APBD 

Kota Tangerang digunakan untuk membangun pendidikan. 

Untuk tahun pertama ini, sector pertamanan dan 

infrastruktur lain 

dikurangi. Diadakan pemangkasan disejumlah bidang 

yang kurang 

menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 

Jadi kalau ada orang yang berteriak: Pak taman tidak 

diurus, tidak 

dibangun, jawabnya karena proyek-proyek yang sifatnya 

mercusuar 

itu memang direview, didrop. Sector per PU-an yang hanya 

tambal

sulam itu dikurangi. Investor bisa terlibat didalamnya, untuk 

mendukung dan membantu dalam menyediakan fasilitas 

layanan. Sebetulnya bukan masalah keberanian untuk 

menaikkan anggaran, 

tapi ini menyangkut kemauan politik (political will), 

kemauan kuat 

untuk membangun dunia pendidikan. Alhamdulillah, 

keputusan ini 

telah mendapatkan penghargaan tinggi. Tapi kalau pun 

ada kalangan 

yang meributkannya, Pemda tidak akan mundur. Sector 

lain toh tetap 

berjalan, Cuma itu tadi, dengan pengetatan, dengan 

seleksi setiap 

kegiatan program yang ditawarkan oleh dinas. 

Itu semua diseleksi, disidak, dipangkasi sektor-sektor yang 

tidak 

efisien. Dananya untuk mendukung konsentrasi 

pembangunan 

pendidikan. Pihak lain ditarik untuk terlibat. Misalnya untuk 

perpustakaan, kenapa haus menggunakan anggaran 

Pemda, kenapa 

tidak kerjasama dengan LSM atau swasta? Silahkan 

proses kontrak. 

Orang BI pun ditanya, mau Bantu berapa banyak buku? 

Pemimpin mesti tahu persis bagaimana potret warganya. 

Bagaimana orang bisa berubah kalau tidak sekolah? 

Harkat dan 

derajat bisa terangkat dengan sekolah. Terjemahan lebih

luasnya, 

bahwa dengan sekolah, dengan membangun pendidikan, 

akan 

menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, 

berkualitas dari pada 

hari ini. Bisa dilihat, suatu negara dibandingkan dengan 

negara kita. Pemerintah tidak boleh berpikir sebagai 

pemilik modal. Jadi tidak 

melulu berpikir bagaimana berinvestasi untyk 

menghasilkan 

pendapatan apalagi dalam jangka waktu relative pendek. 

Kalau kita 

berbicara masalah pendidikan, seyogyanya berinvestasi 

untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas. Human 

Invesment, dan 

hasilnya untuk jangka panjang. 

Yang sederhana, kita berangkat untuk mengurangi putus 

sekolah, 

dan kita memberantas buta huruf. Tapi, bagaimana bisa 

sekolah kalau 

gedungnya rusak, 1 meja untuk tiga siswa, 1 kelas untuk 50 

siswa dan 

lain-lain. Prihatin memang, tapi ya harus bangkit, harus 

upaya. Kalau 

bisa hari ini mengapa harus menunggu besok. Targernya 

sih tidak 

hanya pembangunan sekolah-sekolah yang lebih 

berorientasi kepada

tenaga kerja yang siap pakai. 

Kalau sekarang datang ke kota ini untuk mencari 

pekerjaan didunia 

industri, itu mesti digeser, nanti orang datang ke 

Tangerang karena 

untuk bersekolah. 

Selama ini industri terlalu di-“dewa”-kan, tetapi akhirnya 

hasilnya 

kayak apa? Dampak yang diterima, tidak sebanding 

dengan kontribusi 

bagi rakyat Tangerang. Ekses dari sebuah industrialisasi, 

Cisadane 

menangis, masyarakat yang marjinal. 

PPH (Pajak Penghasilan) mereka tidak bayar disini kok, 

mereka 

malah bayar dipusat . yang ada adalah limbah sampah, 

lingkungan 

yang semakin tidak karuan, polusi diluar ambang toleransi. 

Pencemaran sungai yang luar biasa, terjadinya kerumunan 

orang 

hingga menimbulkan kemacetan yang juga luar biasa, 

hubungan 

masyarakat menjadi kering tanpa nilai-nilai keagaman 

terdistorsi, 

peran tokoh informal semakin memudar. 

Kehadiran industri di kota ini ridak memberikan manfaat 

yang 

signifikan bagi pemerintah daerah, kecuali sector tenaga 

kerja. Tapi

sekarang ini ketika pabrik gulung tikar, banyak yang 

bangkrut, ada 

juga yang hengkang ke Vietnam, dan Cina. Terjadi PHK 

(Pemutusan 

Hubungan Kerja), bergeser sector informal, jadi PKL 

(Pedagang kaki 

Lima), berdampak kepada transportasi, kenyamanan kota, 

tampang 

kota. Tetapi ada catatan; ketika pembangunan pendidikan 

jadi 

prioritas sekarang tidak berarti mematikan industri, 

keduanya justru 

mesti hidup berdampingan. Dicari kemungkinan 

kerjasamanya. 

Industri kan juga membutuhkan para karyawan, kumpulan 

orangorang , dan anak-anak mereka perlu sekolah. 

Anak Tangerang masih banyak yang sekolah keluar 

Tangerang 

dengan alasan disini gedung sekolahnya rusak, tidak 

berkualitas. 

Sekarang sedang dibangun sekolah unggulan untuk 

percontohan. 

SMA-SMA sudah nyampe ke kecamatan. Dulu SMA Cuma 

10, itupun 

ada dipusat kota, nah tahun ini, bayangkan, 5 SMA negeri 

dibeberapa 

kecamatan. Untuk tahun 2004, SMP dibangun 12 gedung 

di beberapa 

kecamatan dengan bertingkat. Jadi dari satu lingkungan ke

lingkungan 

sudah tersedia sekolah yang kualitasnya relatif sama. 

Mega proyek pembangunan 214 gedung sekolah secara 

serempak 

di Kota Tangerang dimulai Maret 2005. peningkatan mutu 

pendidikan 

mesti dibarengi dengan fasilitas belajar-mengajar yang 

memadai. Prioritas pembangunan dunia pendidikan ini 

termasuk pembelaan 

kita terhadap kelompok masyarakat miskin, mereka mesti 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk sekolah dan 

dibiayai oleh 

pemerintah. Sementara, dalam rangka kesejahteraan guru, 

dinaikkan 

insentifnya dari tahun ke tahun. 

Gagasan sekolah gratis sudah mulai terealisir, meski 

masih terbatas 

dananya, yaitu dari kompensasi subsidi BBM dan Pemda. 

Selama 

2004, sebanyak 16 siswa ditiap sekolah 

Negeri dari SD, SMP, SMA dan SMK mendapatkan 

fasilitas gratis biaya SPP. Besaran uang SPP untuk SD 

masing-masing sebesar Rp 25 ribu per siswa, untuk SMP 

Rp 30 ribu dan untuk SMA / SMK sebesar Rp 40 ribu. 

Program ini terus berlanjut di tahun 2005. 

Untuk menumbuhkan kompetitif belajar, diadakan pula 

program penghargaan bagi para siswa berprestasi secara 

akademis. Setiap 5 siswa ranking teratas di SMP negeri 

bisa masuk ke SMA dan SMK negeri pilihan mereka tanpa

melalui seleksi. 

Sementara untuk guru, memang harus diperhatikan 

kesejahteraannya. Bagaimana guru mau mengajar tekun, 

kalau gajinya semetet (kecil), kalau guru masih nyambi 

dagang, ngojek atau jualan buku. Selain gaji, kini guru di 

Kota Tangerang juga mendapat insentif dari pemerintah 

daerah. Untuk tahun 2004, setiap guru di sekolah negeri 

menerima insentif sebesar Rp 115 ribu dan setiap guru di 

sekolah swasta menerima insentif sebesar Rp 85 ribu. Di 

tahun 2005, besaran insentif dinaikkan, yaitu masingmasing 

bertambah Rp 25 ribu untuk guru di sekolah negeri 

maupun swasta. 

b. Layanan Kesehatan 

Sebanyak 25 gedung Puskesmas tersebar di seluruh 

kecamatan dengan gedung permanen dan peralatan 

memadai. Gedung ini dibangun di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat. Idealnya untuk Kota Tangerang 

dengan penduduk 1,5 juta jiwa minimal harus ada 50 

gedung Puskesmas. Untung ada rumah sakit swasta 

seperti RS Honoris, RS Usada Insani, RS Sari Asih, RSU 

Daerah, RS Kusta yang sekarang sudah membuka poli 

umum, dan rumah sakit lainnya. 

Untuk kepentingan keluarga miskin (gakin), disamping 

ada dana kompensasi subsidi BBM, pemda juga 

mengalokasikan anggaran berupa subsidi bagi rakyat 

yang tidak mampu bayar. Disediakan juga mobil 

puskesmas keliling, tahun ini disiapkan 10 mobil bantuan 

dari luar negeri dan APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah).

Pelayanan kesehatan untuk orang miskin diberikan 

secara gratis. Bahkan bantuannya sampai dengan biaya 

rujukan ke rumah sakit umum. Meski mereka tidak punya 

kartu berobat, tapi kalau dicek memang miskin, ya 

dilayani, jadi tidak kaku. 

Obat-obatan ditingkatkan kualitasnya. Kalau dulu orang 

mengalami luka bakar cukup diobati pakai Levertran 

Salep, sekarang sudah pakai Bio-Placenton. Sebelumnya 

pasien sakit batuk diberi OBH (Obat Batuk Hitam) yang 

dicampur air dan baunya seperti sabun, sekarang sudah 

diberikan OBH rasa menthol. 

Ada pula program pemberian bantuan kepada balita 

kurang gizi, disebar di 25 puskesmas yang ada di 13 

kecamatan. Imunisasi anak sekolah bayi dan ibu hamil rutin 

dilakukan. 

Mengantisipasi masalah demam berdarah (DBD), 

dinas kesehatan mensosialisasikan 4 M, tidak hanya 3 M. 

Selain ”Menguras, Menutup, Mengubur” ditambah 1 M lagi 

yaitu Memasang/Menyemprot obat nyamuk pada pagi hari 

ketika anak berangkat sekolah dan sore hari. Karena 

nyamuk demam berdarah itu menggigitnya terang hari. 

Walikota keliling melakukan gerakan anti-DBD. 

Sementara untuk antisipasi masalah kesehatan di 

waktu banjir, selalui disiapkan obat-obatan dalan jumlah 

yang cukup. Untuk jangka 1 tahun, persediaan obat-obatan 

dilebihkan dalam jumlah kebutuhan 18 bulan. Apabila banjir 

terjadi, dinas kesehatan mengirimkan obetobatan itu 

secara langsung ke puskesmas-puskesmas di wilayah

anjir yang buka 24 jam nonstop. 

c. Mengoptimalkan Aset Daerah 

Dalam rangka mengoptimalkan aset-aset pemerintah 

daerah, salah satunya dibentuklah PD Pasar Kota 

Tangerang. Tujuannya tak lain agar memberikan kontribusi, 

menjadi sumber pendapatan daerah. Sebelumnya 

pengelolaan pasar-pasar itu ditangani Dinas Perdagangan 

(Disperindagkopar), tetapi tidak bisa optimal. Model 

manajemennya ala pemerintah yang lebih berorientasi 

sosial daripada profit, kurang greget, kehilangan 

kreatifitas, tidak inovatif dan lamban perkembangannya. 

Padahal transaksi besar di delapan pasar yang terletak di 

lokasi strategis kota sudah berlangsung lama. 

Karena itu, perlu dikelola secara lebih profesional 

dalam bentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Direksi 

PD Pasar yang baru telah terpilih melalui seleksi ketat, 

termasuk melalui fit and proper test. Mereka harus memiliki 

konsep jelas untuk mengembangkan perusahaan yang 

menghasilkan profit. Juga diharapkan mampu mengubah 

kesan selama ini di pemerintah daerah mahwa BUMD 

merupakan tempat ”perselingkuhan” para birokrat, atau 

tempat pensiunan yang style-nya lebih sebagai birokrat 

ketimbang entrepreneur. 

PD pasar harus kuat, mandiri, dan tahan banting 

sehingga bisa mengelola aset daerah menjadi lebih 

produktif untuk menghasilkan keuntungan yang akan 

diperuntukkan bagi rakyat Kota Tangerang. Dalam 

menjalankan kebijakan tak boleh meninggalkan

masyarakat ekonomi lemah, mampu melayani kepentingan 

pedagang dan melindungi kepentingan konsumen dengan 

baik. Model rekruitmen dengan fit and proper test ini, 

rasanya baru terjadi di Indonesia, kali ya. Terobosan, 

walaupun yang enggak puas ada aja. Biasa! 

d. Perumahan Rakyat Miskin 

Sektor perumahan rakyat termasuk yang diperhatikan. 

Ini karena jumlah kaum pemdatang atau kaum urban cukup 

banyak, bahkan tidak terkendali. Kondisi ini telah 

membengkakkan kantongkantong kemiskinan, slum areas 

atau daerah-daerah kumuh. 

Pemerintah daerah telah membangun rumah susun untu 

fasilitas bagi warga yang tidak mempunyai rumah. Mereka 

bisa tinggal di rumah susun dengan membayar uang sewa. 

Rumah susun di Manis Jaya dengan kapasitas 700 kamar, 

lumayan, bisa membantu para buruh pabrik yang ada di 

Jati Uwung dan sekitarnya. 

e. Sertifikasi Tanah 

Aset-aset daerah, fasilitas sosial (fasos)-fasilitas umum 

(fasum), tanah negara disertifikasikan supaya jelas 

statusnya. Seyogyanya sertifikasi tanah juga diberikan 

pada rakyat yang sudah tinggal di suatu tempat secara 

turum menurun. Status kepemilikan tanah akan diberikan , 

termasuk pada tanah milik negara di wilayah kumuh, 

kecuali tanah di daerah-daerah zona tidak aman. Ini 

sebetulnya bentuk pelayanan, Cuma harus hati-hati dan 

selektif karena bisa muncul calo-calo, para spekulan tanah. 

f. Mendorong Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha dalam 

Pembangunan Kota

Community development dipromosikan di dunia 

usaha. Kewajiban swasta untuk ikut terlibat dalam 

pembangunan kota, mesti dilaksanakan, misalnya, ikut 

menata lingkungan. Pemerintah hanya fasilitator, peran 

swsta dan LSM terus didorong. LSM juga harus 

konsentrasi dalam pembangunan dunia pendidikan, 

kesehatan masyarakat, penataan lingkungan, bukan 

sekedar petualang. 

Ada bandara, ada swasta, silakan. Asal proposalnya 

jelas, dan untuk rakyat. Jangan masuk kantong sendiri. 

Pemkot tidak perlu intervensi. Persoalannya pemerintah 

daerah belum sampai pada tahap meminta dunia usaha 

khususnya industri untuk menyisihkan dana sosial. 

Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang 

umumnya berkantor pusat di Jakarta. Tidak ada pajak 

untuk daerah. Karena memang tidak diatur dalam undangundang. 

Makanya, kita tidak terlampau mengedepankan 

isu industrialisasi. Kenapa? 

Isu industrialisasi mendorong banyak orang datang ke 

sini, tidak terkendali dan akan menjadi beban pemerintah 

kota. Berapa besar biaya yang mesti dikeluarkan untuk 

sekedar mengatasi kemacetan di jalan. Kalau mau 

melebarkan jalan mesti membebaskan lahannya, 

membikin aspalnya. Apalagi kalau membuat jalan baru. 

Biaya luar biasa besar. Belum lagi urusan yang tak pernah 

selesai, masalah PKL yang memadati jalan. 

Pemerintah tidak terlampau berharap banyak. 

Harapannya, dunia usaha ramah terhadap lingkungan.

Mesti ada gerakan moral ke arah sana. Tampaknya dunia 

usaha pun belum sadar bahwa mereka adalah mitra kerja 

walikota, stakeholders pembangunan Kota Tangerang. Itu 

semua memerlukan gerakan kampanye untuk membangun 

kesadaran baru, utamanya tanggungjawab terhadap 

lingkungan. 

g. Pelayanan Satu Atap 

Regulasi satu atap pelayanan perlu dilakukan. 

Konkretnya, setiap pelayanan ijin suatu bangunan, 

diselesaikan di satu tempat, tidak melalui rekomendasi 

dari bawah, atau pihak yang lain. Sidang diadakan setiap 

Selasa dan Kamis. Semua urusan diselesaikan disitu. 

Sebetulnya, Pemda Kota Tangerang mendapat 

penghargaan pelayanan satu atap terbaik dari Menteri 

PAN (Pembinaan Aparatur Negara) dan presiden. Tetapi 

di lapangan kabarnya masih ada praktek tidak prosedural 

seperti terungkap dalam pengaduan yang masuk lewat 

SMS Hallo Pak Wali. Kadang-kadang masih ada petugas 

yang nyuruh calo. Jadi akhirnya ada biaya-biaya tambahan 

yang dikeluarkan pengusaha. 

Segenap jajaran pimpinan kota tidak pernah berurusan 

dengan pengusaha untuk keperluan seperti itu. Urusan 

walikota dengan pengusaha ya di persidangannya, 

ngurusin mereka mau bikin apa, sesuai dengan tata ruang 

apa tidak. Makanya kaget juga dengan hasil penelitian 

Transparancy Internasional (TI) Indonesia. Ambil hikmah 

sajalah, yang penting spirit untuk memberantas korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) tetap bersemayam.

Sekedar tahu, setelah konfirmasi dengan kru TI 

Indonesia, ada 21 item yang diteliti. Ada 67 responden 

yang ditanya, umumnya kalangan pengusaha. Item-item itu 

antara lain izin usaha, kesehatan, tenaga kerja, PDAM, 

pendidikan, ke-PU-an, DPR, partai politik (lokal), Bea 

Cukai, PLN, Telkom, peradilan, pajak, kepolisian, militer, 

BUMN (Bandara). 

Penelitian yang bersifat kualifikasi lalu dikuantifikasi 

sehingga menambah ranking Tangerang seperti 

diberitakan lewat media massa. Ini bersifat persepsi, 

diambil dari komentar pengusaha berkaitan dengan suap 

menyuap di berbagai institusi. Senyatanya memang ada. 

Tapi soal tanggungjawab tidak lantas dipikul walikota 

sebagai kepala daerah., kecuali yang berkaitan dengan 

wewenang, yugas, tanggungjawabnya. Urusan izin usaha, 

pendidikan, ke-PU-an, kesehatan ialah tugas walikota. 

Tapi soal cukai, peradilan, pajak, BUMN, PLN, Telkom, 

militer itu kan urusan pemerintah pusat. Hanya 

operasionalnya di Tangerang. Begitu juga dengan partai 

politik. Sesuai dengan tugas masing-masing, ayo bersatu 

padu melawan penyakit warisan ini. 

h. Membangun Relasi Positif 

Eksekutif tidak pernah mau mempengaruhi terhadap 

apa yang harus dilakukan oleh legislatif, termasuk yudikatif. 

Karena itu, mereka pun menghargai pemerintah kota. Tak 

ada yang merasa posisinya lebih tinggi. Jangan ada 

arogansi institusi yang merasa lebih tinggi. Harus dibangun 

kesetaraan untuk tujuan yang sama, mensejahterakan 

masyarakat Kota Tangerang.

Begitu halnya dengan kegiatan dalam rangka 

penegakan hukum, utamanya berkaitan dengan 

penegakan peraturan daerah, dikoordinasi cukup bagus 

dengan mitra terkait. Setiap upaya penegakan aturan 

daerah mesti diback up. Tetapi, untuk penegakan hukum 

berkaitan untuk sebuah keadilan, tentunya diserahkan 

sepenuhnya kepada aparat hukum yang berwenang dan 

pranatanya. Eksekutif tak campur tangan. 

Untuk relasi kebawah, para camat selalu diwanti-wanti 

agar menyadari bagian hidupnya sebagai camat. Yaitu 

agar mengeluarkan segenap kemampuan, 

mengoptimalisasi kemauan untuk membangun 

masyarakat. 

Setiap minggu mereka datang ke kantor walikota atau 

gantian pimpinan pemkot yang keliling apel di kecamatan. 

Dip[aparkan ide, disamakan persepsi, keinginan dan 

kesatuan program. Tetapi, belum seluruh camat mampu 

menjabarkan program-program yang disampaikan oleh 

walikota, karena masing-masing memiliki kelebihan dan 

keterbatasan. 

Camat itu bawahan walikota dan diangkat oleh 

walikota. Walikota punya hak prerogatif untuk camat. 

Tetapi, memang sekarang terjadi perubahan. Camat ke 

walikota, tidak ada pembatas. Ini tradisi baru. Kenapa bisa 

begitu?. Karena walikotanya pernah jadi kepala desa, 

pernah jadi camat, jadi tahu persis bagaimana seharusnya 

membangun relasi. Walikota paham betul apa-apa yang 

dikerjakan dan diinginkan para camatnya. Dan mereka 

senag, di sisi lain juga segan.

Masalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak 

retribusi. Ketika camatnya tidak disiplin mengurusnya, 

walikota tahu. Ketika mereka suka instruktif mengumpulkan 

dana pun, ketahuan. Kalau sekarang engga ada keharusan 

camat memberikan sesuatu untuk walikota. Camat berani 

ngasih, duitnya dari mana. Setiap program yang diajukan 

sesuai dengan kapasitas. Jadi, delegasi dan kewenangan 

yang diberikan sesuai dengan kemampuan. Antar 

kecamatan berbedabeda. Disesuikan pula dengan 

kebutuhan obyektif dan karakteristik wilayah. 

Terjadi disparitas antar kecamatan. Karakteristiknya 

juga berbeda. Antara kota industri dan perumahan, jelas 

beda. Tidak ada istilah zona basah. Secara kasuistik, ada 

kesamaan-kesamaan, misalnya masalah kemacetan lalulintas, 

atau pedagang kaki lima. Ada yang bersifat 

segmented. Soal ini hampir ada di tiap kecamatan. 

Jika problem berbeda, maka konsep pembangunan 

pun berbeda. Titik berat sektor-sektor yang dibangun 

sangat tergantung pada kondisional kecamatan itu. 

Teteapi yang pasti, kecamatan-kecamatan itu tidak 

lepas dari visi-misi Pemerintah Kota. Setiap kecamatan 

dituntut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. 

Kita tidak bisa menjiplak konsep jepang, one village one 

product, karena tidak setaranya antara masyarakat 

perkotaan dan desa. 

Untuk para lurah, juga mendapatkan delegasi 

kewenangan sekaligus ujian sejauh mana mereka amanah 

ketika diminta untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

yang tidak tertangani oleh pemerintah kota. Mereka 

dipercaya mengelola dana dari APBD sebesar Rp 100 juta 

per tahun. 

i. Kebijakan Lokal dan Penyadaran Spiritual 

Hal lain yang menjadi concern adalah soal seleksi 

aparatue pemerintah. Ada kebijakan lokal yang ditekankan 

untuk perekrutan pegawai negeri di lingkungan 

Pemnerintah Daerah Kota Tangerang. Sesungguhnya 

standar bakunya sudah diatur dari BKN (Badan 

Kepegawaian Negara) dan PAN (Pembinaan Aparatur 

Negara). Kriterianya sudah jelas, misalnya, tes akademik 

menjadi hal yang menentukan. Namun pemerintah kota 

juga mengajukan opsi ke BKN agar mempertimbangkan 

potensi yang ada. 

Selain kelulusan akademis, diminta agar soal usia dan 

masa kerja menjadi pertimbangan. Pegawai honorer yang 

sudah berusia 39 tahun misalnya, sudah hampir tertutup 

kesempatan. Yang seperti ini perlu pertimbangkan. Daerah 

minta kebijakan, ada prioritas untuk orang Tangerang, 

terutama honorer yang usia kerjanya sudah cukup lama. 

Pemerintah daerah juga memiliki cara tersendiri untuk 

membangun suatu aparatur yang bersih dan berwibawa. 

Termasuk menjadikan pemerintahan yang efisien. 

Peningkatan disiplin, kemampuan, kompetisi, juga 

diproses melalui pendekatan agama dan sosial. Tiap 

pegawai dilatih dalam proses penyadaran. Bahwa mereka 

tak hanya sebagai abdi negara, tetapi juga sebagai abdi 

Tuhan. Bahwasannya yang mereka lakukan adalah ibadah. 

j. Menghubungkan Sekolah dan Bursa Kerja

Kepemimpinan lokal sebetulnya tidak dalam konteks 

mengundang investasi bisnis semata. Kepemimpinan lokal 

adalah bagaimana ia melayani sejumlah tuntutan 

kebutuhan masyarakat, yang dinamakan public services, 

sebuah pelayanan bersifat mendasar yang menjadi 

kewajiban. 

Termasuk kewajiban untuk mencarikan sambungan 

antara pembangunan di segi pendidikan dengan usaha 

kerja. Perlu dikembangkan dalam sekolah-sekolah 

kejuruan. Selain sekolah unggulan, disiapkan juga sekolah 

kejuruan, seperti yang sudah ada sekarang, misalnya STM 

(Sekolah Teknik Menengah). Itu memang berorientasi 

kerja, lebih praktis, seperti jurusan otomotif, mesin. 

Siswa yang masuk sekolah itu berpikiran pragmatis. 

Dan hal yang mendasar dan untuk menyadarkan semuanya 

bahwa SDM kita masih tertinggal. Lulusan sekolah yang 

terapil sikap pragmatis menjadi bagian masyarakat kota. 

Apalagi cari pekerjaan semakin sulit. menjadi bagian 

masyarakat kota. Apalagi cari pekerjaan semakin sulit. an. 

.......................... 

BAB III 

1001 Persoalan Kota Tangerang 

Menikmati Tumpukan Masalah 

Walikota dan jajarannya pasti disuguhi setumpuk 

pekerjaan berikut persoalannya. Tapi semua itu perlu 

dinikmati, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa

ini adalah lahan. Lahan untuk menanam kebaikan. 

Bagaimana bisa memberikan pelayanan sebaikbaiknya 

kepada masyarakat. Tapi ada persoalan-persoalan 

mendasar yang mesti diatasi. Sebut saja masalah 

pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemacetan, 

sampah, lingkungan, dan infrastruktur. 

Selama setahun memerintah, sudah disongsong 

persoalan di atas. Sebagian besar dari persoalan yang 

diungkap di sini, responnya dapat dijumpai dalam Hallo 

SMS Pak Wali, yang sudah didokumentasi dalam buku. 

Kemacetan 

Ada 24 titik kemacetan di kota ini. Penyebabnya 

adalah jumlah atau volume kendaraan, khususnya motor 

semakin banyak dan tidak sebanding dengan kondisi jalan 

yang ada. Disiplin lalu lintas, sopir degil yang berhenti 

seenaknya susah diatur masih dominan. 

Tidak ada pengendalian terhadap pemilik kendaraan. 

Apalagi kota ini kan daerah transit, ditambah pelaku 

ekonomi yang bergerak di dunia usaha transportasi, yang 

mengabaikan tata ruang, tata wilayah, dan kapasitas kota. 

Untuk itu dibuat regulasinya, aturan resmi kota soal ijin 

trayek yang selama ini masih digenggam propinsi. 

Kondisi jalan dibuat lebih lebar, lalu ditingkatkan pula 

kualitasnya. Kalau jalannya becek, atau berlobang, tentu 

memperlambat arus lalu lintas. Sudah banyak yang 

dilakukan. Alternatif lain mengatasi kemacetan lalu lintas, 

adalah membangun terminal di luar kota, Cuma, sopir itu 

lho...

Terhadap pelanggaran lalu lintas, ada operasi 

penertiban. Tapi tidak mudah untuk mencapai sasaran. Ini 

tidak terlepas dari mentalitas si sopir, mereka ngejar 

setoran. Kembali lagi ke persoalan ekonomi. Para 

pengusaha angkutan juga diundang untuk berdiskusi. Tapi 

persoalan yang dihadapi kondisinya sudah cukup parah. 

Pelanggaran lalu lintas sepertinya imun terhadap sanksi. 

Ditingkah pula oleh para aparatur. Kolusi dibangun, tugas 

utama terabaikan. Kemacetan seperti mencekik balon, 

dipencet sini nongol di sana. 

Problem Pengangguran 

Dulu, Kota Tangerang itu sangat potensial untuk 

penempatan tenaga kerja. Sekarang ceritanya lain, 

sebagian industri hengkang dari kawasan ini. Banyak 

PHK, dan lahan-lahan kerja terbatas. 

Tidak terbukanya kesempatan kerja yang baru, 

menimbulkan penumpukan angka pengangguran. Banyak 

dari mereka yang baru lulus sekolah, sulit kerja, sementara 

yang sudah kerja pun di-PHK (Pemutusan Hubungan Keja). 

Akhirnya, agar bisa survive, bisa hidup, mereka kerja 

seadanya, menjadi pedagang kaki lima. Ini kan merembet 

kemana-mana, dan jadi problem baru. 

Pendekatan, misalnya melalui lembaga-lembaga untuk 

pelatihan (training centers) kerja. Tapi, output dari sebuah 

kegiatan pelatihan kerja itu, belum bisa menyerap 

dibanding tingginya angka pengangguran. Data para 

penganggur itu ada dan bisa dilihat hitungan-hitungannya. 

Banyak tenaga kerja yang sudah terdaftar, tapi belum juga

dapat kerjaan. Sisi lain sektor informal memberikan andil 

juga bagi ketahanan ekonomi kota. 

Lokalisasi Tempat Hiburan 

Akibat dijadikannya Tangerang sebagai kota industri 

dan perdagangan, muncul sejumlah tempat hiburan. 

Tempat hiburan menjadi kebutuhan bagi masyarakat 

industri, namun tumbuhnya secara liar, sporadis, dan 

seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. 

Konflik juga terjadi dengan tradisi keagamaan kota kita. 

Pemerintah sebetulnya ingin mencari jalan tengah. 

Bagaimana meminimalisir dampak terburuk dari hiburan. 

Paling tidak, mengurangi kadar konfliknya. Ini supaya 

kehadiran tempat hiburan jangan menimbulkan konflik di 

tengah masyarakat kita. Pemerintah daerha punye niat 

linear, dilokalisasikan, tapi itu menuai protes. Masih ada 

yang pro-kontra. 

Tradisi Judi Tangerang 

Judi sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak 

berdiri sendiri, disamping memang ada warisan kultural 

dari jaman Belanda. Tangerang daerah utara, menurut 

folklore atau cerita rakyat, merupakan daerah pada 

kehidupan agak doyan judi. Kedua, masyarakat kita 

adalah masyarakat yang suka iseng. Akhirnya, 

dijalaninyalah judi seperti pakong, remi. 

Lama kelamaan, ini menjadi gantungan harapan hidup 

masyarakat yang marginal. Jadi, kita berupaya melalui 

pendekatan agama, sosial, preventif maupun represif. 

Tapi, lagi-lagi, ini tidak membuat mereka jera. Ditangkap,

setelah itu sudah, pulang judi lagi. Dan memang ini menjadi 

suatu kenyataan yang hadir di tengah masyarakat, mereka 

tidak lagi berpegang kepada nilai-nilai sosial agama dan 

sosio kultural. Sekarang mereka ada di banyak tempat. 

Dengan kepolisian, pemerintah sudah berulang kali 

membuat terapi untuk menanganinya. Tetapi tetap sulit 

diberantas karena tumbuhnya perjudian secara sporadis. 

Munculnya masyarakat industri, heterogenitas, terjadinya 

kesenjangan sosial, cenderung munculnya kepentingan 

kelompok, runtuhnya pranata sosial, tidak ada lagi tokoh, 

ya akhirnya perjudian berlangsung terus. Karena kurangnya 

rasa keagamaan, judi iya. 

Secara preventif, pemerintah melakukan 

penyuluhanpenyuluhan. Represif pula dalam tindakan. 

Hanya, sanksi hukum belum efektif, pemerintah belum 

cukup kuat untuk melakukan penegakannya. 

Dibanyak kota, atau di negara kita, hukum belum 

efektif. Kenapa?. Ini mungkin karena masyarakat melihat 

belum ada kesungguhan dari aparat hukum dalam 

melakukan penegakan hukum. Di sisi lain, perangkat itu 

juga berhadapan dengan kondisi masyarakat sekarang ini, 

yang melakukan perlawanan. 

Sekarang era otonomi daerah dimulai. Untuk masalah 

seperti itu, bisa berpedoman kepada aturan kita sendiri. 

Pemerintah daerah sudah dibagi-bagi fungsinya. Tugastugas 

polisional memang menjadi tugas kepolisian. 

Kecuali polisinya diangkat dan diberhentikan oleh kepala 

daerah, itu lain. Namun, bagaimanapun juga, kita harus 

terus berkoordinasi.

Pendekatan persuasif memang sudah seharusnya. 

Semua pihak, baik dari kalangan agama, tokoh 

masyarakat, maupun pemerintah bersama-sama 

melakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi atau 

mendesignasi perjudian. Kepolisian sudah kerja keras, 

persoalan ada di kita masyarakat Kota Tangerang. 

Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) 

Kemunculan Gepeng bukan akibat persoalan ekonomi 

semata. Gebeng itu muncul dari kaum urban, problem di 

kota, berasal dari pengumpul limbah, dan dari daerah lain. 

Bapaknya mengais sampah, anak-anak dan istrinya 

ditugaskan mengemis. 

Mereka ada yang didatangkan dari sebuah desa di 

Brebes. Mereka memang didrop, dikasih makan, 

dibekingi, diberi profesi Gepeng. Sudah pernah 

ditanyakan, bagaimana kalau anaknya disekolahkan, 

umumnya mereka nggak mau. Ditawari untuk menggeluti 

profesi lain , mereka juga nggak mau. 

Gepeng di kota ini sebagai dampak dari sebuah 

manajemen yang salah. Di sanalah sumber 

ketidakberesan. Departemen kesehatan pernah 

m,empunyai rumah sakit kusta yang pasien maupun 

pegawainya direkrut dari berbagai daerah. Setelah itu, 

sekarang kan bubar, kemapuan dananya tidak ada lagi. 

Akhirnya banyak penderita kusta yang lari menjadi 

Gepeng. Nah ini menjadi beban pemerintah kota. Sejak 

era Walikota Djakaria Machmud, HM Thamrin, mereka 

sebagian sudah direkrut untuk mengurus kota sebagai

tenaga kebersihan dan pertamanan. 

Sodokan Becak dan Kaki Lima 

Problem becak, pada jumlah tertentu di tahun lalu belum 

menimbulkan gangguan. Tetapi, ekses dari kebijakan DKI 

Jakarta bahwa ”DKI bebas becak”, akhirnya banyak tukang 

becak pada lari kesini. Jelas-jelas, kelompok mereka 

banyak yang dari Jakarta. Akhirnya, terjadi peningkatan 

tajam jumlah becak. Ini tidak sesuai dengan kapasitas jalan 

yang ada. Kondisi yang sudah macet jadi tambah macet. 

Ini yang pertama. 

Yang kedua, becak itu acapkali seenaknya melawan 

arus. Tidak hanya di jalan-jalan gang, tapi juga di jalan 

protokol. Perilaku begitu tentu saja mengganggu pengguna 

jalan yang lain. Sehingga, mereka protes. Kebijakan lantas 

dibuat untuk mengaturnya, tetapi, karena tukang becak 

merasa ini menyangkut urusan makan, tidak mau terima. 

Mana ada sih tukang becak yang mau disalahkan? 

Apalagi dilarang. Dia nabrak motor pun, enggak mau 

disalahkan. Bisa disimpulkan, ada keangkuhan arogansi 

komunitas becak yang harus dibina. 

Jadi, LSM pejuang tukang becak juga harus melihat 

bahwa tukang becak merasa paling berkuasa. Di jalanjalan, 

mereka lebih berkuasa. Nah, itu yang luput dari pers, 

juga LSM. Dikiranya yang sombong walikota, padahal 

tukang becaknya juga bisa sombong. 

Begitu juga dengan ojek. Memang ojek engga 

sombong? Coba saja mobil bapak mau belok, mereka 

umumnya tidak mau minggir. Juga PKL, sudah ada

kebijakan tidak boleh dagangan di jalur protokol. Sampai 

kapanpun tidak boleh, karena sangat menggangu 

ketertiban dan lalu lintas. Karena kearogansiannya, 

mereka mau melawan kebijakan. Toh kebijakan itu 

tidaklah mencabut nyawa, tidak mencabut mata 

pencaharian. 

Herannya, banyak yang mengaku pejuang 

kemanusiaan, banyak yang mengaku pejuang humanis, 

yang mengaku melakukan pembelaan terhadap rakyat 

kecil. Setiap kebijakan pemerintah dianggap selalu 

mengalahkan rakyat kecil. Pemda selalu dibilang rezim. 

Maklum, mungkin karena terlalu banyak baca buku 

paham teori sosialis atau pahan sosialis Karl Mark, 

dengan ideologi pembebasnya. Pemerintah daerah tetap 

tegas dan disini pemerintah harus kuat. 

Masalah PKL, becak, pengangguran, perjudian, 

hiburan, pelacuran itu sesungguhnya persoalan-persoalan 

sisi kota. Menjadi kota itu, efeknya ya begitu. Atau sisi-sisi 

lain dari sebuah kehidupan masyarakat. Seperti lumpur 

dalam selokan. Jadi, dalam masyarakat itu tetap ada yang 

namanya `lumpur`. Tinggal bagaimana caranya supaya itu 

tereliminir. Supaya lumpur itu bisa jadi pupuk. Pastinya 

lumpur itu tidak mengandung BO.3. 

Kerukunan Antar Umat 

Di masyarakat yang heterogen seperti di Kota 

Tangerang, kebutuhan, identitas, dan problem masyarakat 

pun menjadi majemuk, termasuk dalam urusan agama. Di 

lapangan ada sebagian masyarakat yang eksklusif, yang 

fanatik. Nah, pada tempat tertentu, seringkali muncul

kerawanan, ketika di sana ada kegiatan agama lain. 

Terjadi benturan di tengah masyarakat yang mengarah 

kepada konflik agama. Itupun tidak menjadi besar, masih 

bisa dieliminir. 

Pemerintah sendiri memang belum menentukan perlu 

tidaknya ada zona-zona. Zona-zona di mana agama 

ditempatkan. Itu gagasan dari dulu. Misalnya, gereja 

diakomodir di sebuah daerah tertentu, jangan ditengahtengah 

masyarakat kampung yang Islam tradisional, atau 

fanatik. Karena kalau gereja muncul di situ, konflik akan 

terjadi. 

Tetapi karena sifatnya melayani jemaah, maunya gereja 

juga buka dengan sistem kewilayahan, meskipun terbatas. 

Ini yang terkadang tidak sesuai dengan SK 2 Menteri. 

Kalau dipaksakan ada gereja kan menimbulkan 

kerawanan. Begitulah realitas sosialnya. Di tempat tertentu, 

tapi kawasan perkotaan, mereka bisa berdampingan. 

Mengenai zona masih sebatas gagasan, masih perlu 

dipersiapkan tata ruangnya. Jadi masih belum 

dikonstitusikan. Yang perlu dicegah adalah agar persoalan 

seperti itu tidak melebar menjadi konflik ras atau agama. 

Kemajemukan kota ini memang belum seluruhnya 

diakui sebagai bagian suatu kenyataan hidup oleh suatu 

kelompok masyarakat. Terutama, masyarakat yang terikat 

tradisi keagamaan maupun adat istiadat. Masih ada 

kelompok masyarakat yang sebetulnua relatif homogen, 

fanatis. Masih terikat tradisi-tradisi, yang ini kalau 

disinggung, apalagi kalau datangnya dari kelompok lain,

akan memicu kerawanan. Proses alkulturasi ini belum 

berjalan mulus. Sesungguhnya perbedaan itu sesuatu 

rahmat. 

............................. 

BAB IV 

Kota Tangerang Masa Depan : Menuju 

Kota Internasional 

Berbicara tentang pembangunan, berarti pula berbicara 

tentangpotret Kota Tangerang dimasa depan. Mengenai 

tata Kota Tangerang, sedang dirancang Tangerang masa 

depan sebagai kota unggulan. Potensinya sangat besar, 

apalagi sebagai kota yang bertetangga langsung dengan 

DKI Jakarta. Bentuknya sedang dicari. 

Di sisi lain, bertetangga dengan Jakarta bukannya 

tanpa dampak, seringkali tidak jelas batas kita. Orang 

mengenal kultur Tangerang seperti DKI Jakarta. Sampaisampai 

Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang jelasjelas 

berada di wilayah Kota Tangerang, masih dikenal 

sebagai Bandara Cengkareng, Jakarta. Bandara itu 

sebenarnya sebagai salah satu magnetis kota kita, hanya 

belum menyatu saja. Jadi perlu ditata ruangnya agar tidak 

menjadi bangunan yang eksklusif . Dan masih dirasakan 

disekitar lingkungan bandara, Benda, Batu Ceper, 

Neglasari bermukim komunitas marjinal. Mereka ada di 

situ tanpa dapat apa-apa. Trademark kebijakan Kota 

Tangerang untuk Bandara itu sedang dibuat.

Bertetangga dengan Singapura 

Tata ruang kota juga dirancang untuk memperkecil 

jurang kesenjangan sosial. Selama ini digunakan zonazona. 

Ada yang dinamakan rencana detil tata ruang. 

Masalahnya adalah kondisi fisik kota ini yang tidak 

direncanakan dari awal, tidak didesain sesungguhnya. 

Masterplan-nya ada, tetapi senyatanya, kota ini sudah 

tumbuh sporadis sejak tahun 80-an. Sekarang 

persoalannya : ketika kota akan ditata dengan ciri khas 

tertentu, terbentur dengan kondisi masyarakat yang sudah 

terlanjur tinggal dan sulit dipindahkan. Di Cina, pemerintah 

bisa saja memindahkan warga dari suatu tempat, misalnya 

dari tanah milik negara. Tetapi disini, akan terjadi 

perlawanan. 

Menjadi pemikiran : lebih baik bertetangga saja dengan 

Singapura. Kenapa? Karena dari Singapura ke Tangerang 

bisa ditempuh dengan satu jam saja, naik pesawat. 

Dibanding dari Jakarta ke Tangerang, bisa 3 jam, macet. 

Harapan Kota Internasional 

Memang belum sampai pada tekad untuk menjadikan 

kota ini sebagai kota internasional. Tetapi paling tidak ada 

pelajaran, bagaimana pemerintah kota di Malaysia bisa 

menghidupi, mensejahterakan masyarakatnya dan 

menjadikan daerahnya sebagai kota internasional, dengan 

kehadiran bandara. 

Kota Tangerang mempunyai harapan seperti itu. 

Pemerintah daerah sudah mengundang para pakar untuk 

mendiskusikannya, bagaimana potret Kota Tangerang ke

depan. Apa mau dibikin seperti Singapura, yang 

dikembangkan tanpa harus kehilangan ciri khasnya. 

Gedung pertemuan dan bisnis center sedang 

direncanakan untuk dibangun di Bandara Soekarno-Hatta. 

Fitur Cisadane Untuk Pusat Belanja 

Satu hal lagi, apa sebenarnya ciri khas dari Kota 

Tangerang? Apa yang mau dicitrakan? Bandung membuat 

brancmark menuju titisan Paris van Java. Tantangannya, 

Bandung saja sekarang telah kehilangan cirinya, apalagi 

Tangerang yang dari awal tidak mempunyai karakter. 

Terkait yang khas dari Kota Tangerang, juga sedang 

dibahas oleh tim. Mereka sedang mengidentifikasi dari 

sudut tata bangunan, tata letak, tata kota, kultur budaya dan 

masyarakatnya. Tim ini anggotanya terdiri dari pakar 

berbagai disiplin ilmu. 

Soal makanan khas Tangerang juga dibahas. Ada 

kecap Tangerang yang sudah memiliki kelas internasional. 

Pasar tradisional pun tetap dipertahankan, karena orang 

sudah kadung mengenalnya. 

Pasar Anyar, Pasar Lama dipersiapkan. Kawasan 

Cisadane di samping Masjid Agung bisa ditembus 

sebagai area bisnis. Pembangunan jalan di pinggir jalan 

Cisadane sedang digarap, disitu dibikin dua jalur. Fitur 

Cisadane diangkat sebagai tempat untuk orang belanja. 

Menyongsong Pilkada Demokratis 

Meski masih lama, tentang persoalan pemilihan kepala 

daerah, itu kan persoalan yang menarik. Di Tangerang , 

baru tahun 2008. Kalau dari segi masyarakatnya, sudah

cukup cerdas sih. Persoalan pilkada itu termasuk juga 

mengenai pemilihan gubernur. Yang jelas, kita bertekad 

mewujudkan impian demokrasi di Kota Tangerang ini. 

Cuma itu lho, biayanya cukup besar. Kalau dianggarkan 

dari APBD, repot juga. Pastinya akan menyedot anggaran 

lainnya. Yang perlu diwaspadai : money politic. 

...........................................

1001 WAJAH KOTA 

TANGERANG 

Pembangunan Menuju Akhlakul Karimah 

Isi Buku 

Tentang Penulis Isi Buku 

BAB KESATU 

Poros Otonomi: Memandang Daerah Memotret Dunia 

BAB KEDUA 

Potret Tangerang: Menjaga Harmoni, Menuju Eksistensi 

Diri 

BAB KETIGA 

Partisipasi dan Kebijakan Publik Berbasis Pembangunan 

Berkebebasan 

BAB KEEMPAT 

Merayakan Semangat Pemberdayaan Daerah 

Daftar Foto 

Daftar Pustaka Indeks 

Catatan: Halaman Tentang Penulis, Daftar Foto, Daftar Pustaka dan 

Indeks TIDAK Kami tayangkan untuk memperkecil file size 

BAB KESATU 

Poros Otonomi: 

Memandang Daerah Memotret Dunia 

A. Menuju Pemerintahan Mandiri 

KEBERHASILAN dan kegemilangan sebuah wilayah

dalam mengakses pertumbuhan dan perkembangan 

daerah, akan ditentukan oleh banyak faktor yang ikut serta 

menopang dan menyangga laju kehidupan masyarakat. 

Dan berbagai faktor itu, dalam banyak hal, telah terbukti 

ikut andil dalam "merekayasa" keberhasilan sebuah 

wilayah dalam menghadapi perubahan di masyarakat. 

Hanya saja, hambatan fundamental dari berbagai daerah 

dalam mengelola keberhasilan pembangunan wilayahnya, 

selalu saja terletak pada sumber daya alam, yang biasanya 

dialokasikan untuk sumber pendanaan pos-pos tertentu. 

Apalagi jika UU No. 25/99 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah menganut sistem bagi hasil eksploitasi 

sumber daya alam (SDA). Dan secara teoritis, jika 

menggantungkan pada SDA, hanya beberapa daerah yang 

siap menyongsong diberlakukannya UU tersebut. Irian 

Jaya, Kalimantan Timur, Aceh, dan Riau adalah daerahdaerah 

yang optimis mampu menanggulangi wilayahnya 

secara optimal dalam mengejar derap pembangunan yang 

bertolak dari sumber daya daerah. Dan daerah lain masih 

menggantungkan penuh pendanaannya pada Pusat, 

melalui Dana Alokasi Umum (DAU). 

Dan fakta berbicara, jika kita menengok pada kondisi 

real saat ini, hanya dua daerah yang cukup signifikan dari 

26 provinsi -Jawa Barat dan Bali-yang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-nya melampaui 50 persen dari anggaran 

belanja. Fakta ini, mau tidak mau, mengubur impian-impian 

perihal kewenangan yang diberikan Pusat kepada Daerah, 

jika kondisi real daerah tidak mampu menanggung beban 

"amanat" Pusat. Maka, alternatif yang memungkinkan untuk

menjembatani problem otonomi daerah yang diberikan 

Pusat, adalah mengerahkan seluruh potensi-potensi yang 

ada, yang dimiliki Daerah. 

Sementara itu, dengan diberlakukannya UU 25/99, 

secara umum terdapat empat sumber keuangan daerah, 

yakni PAD, bagian pajak SDA, DAU, dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Dan pertanyaan pun kemudian muncul, apa 

keuntungan daerah yang wilayahnya terdapat banyak 

industri, BUMN, bahkan bandar udara? Dalam diskusi 

tentang otonomi daerah di harian K0MPAS, dijelaskan 

kecuali efek ganda (multiplier effect) dari keberadaan 

mesin-mesin uang tersebut, seperti kesempatan kerja dan 

penghasilan rakyat di sekitarnya, bisa dikatakan tidak ada 

yang diterima daerah. Semua milik pusat, yang ditarik 

lewat mekanisme perpajakan pusat, seperti PPh dan PPN, 

maupun pembagian laba BUMN. 

Sekalipun masih mengandung sejumlah kelemahan, 

dua paket UndangUndang (UU) otonomi yang berlaku saat 

ini yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah (UUPD) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (UUPKPD), bagi Manuel Kaisiepo, adalah 

penjabaran dari semangat demokratisasi sesuai tuntutan 

reformasi. Kedua UU itu memang merupakan amanat dari 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 

No. XV Tahun 1998, yang dihasilkan dalam era reformasi 

pasca Orde Baru. 

Dalam pandangan Manuel Kaisiepo, otonomi 

mensyaratkan adanya pengakuan terhadap pluralisme atau

keanekaragaman masyarakat dan daerah, dengan 

memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk 

mengatur diri sendiri melalui local self government, dan 

melaksanakan model pembangunan yang sesuai 

kekhasan masing-masing daerah. Keanekaragaman atau 

pluralisme dalam konteks ini dapat dipahami sebagai 

genuirre engagement 

of diversities within the bonds of democracy (ikatan 

keanekaragaman yang sejati dalam bingkai demokrasi). 

Selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, 

berbagai keanekaragaman masyarakat dan daerah itu 

justru diabaikan bahkan hendak dihilangkan melalui upaya 

penyeragaman. Penyeragaman itu telah mengakibatkan 

berbagai pranata sosial-budaya masyarakat menjadi 

hancur, dan selanjutnya masyarakat kehilangan 

kesanggupan menyelesaikan berbagai persoalan secara 

damai dan beradab. 

Upaya penyeragaman yang dipraktikan pemerintah 

Orde Baru, semakin nyata ketika diberlakukannya UU No. 

5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kedua 

Undangundang tersebut telah direvisi menjadi UU No. 22 

Tahun 1999. Upaya penyeragaman pemerintah di daerah 

dan desa itu telah melanggar hak historis, sosiologis, dan 

kultural daerah, yang seharusnya diakui sesuai amanat 

pasal 18 UUD 1945. 

Bila dari segi ekonomi, realisasi konsep ekonomi 

mengharuskan adanya distribusi kekayaan secara adil dan

proposional bagi daerah-daerah, maka dari segi politik 

otonomi mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan 

(dispersed 

ofpower). 

Pemencaran kekuasaan itu juga sesuai dengan 

tuntutan global dewasa ini yang semakin memberikan 

tempat penting kepada masyarakat sambil merumuskan 

kembali peran negara (pemerintah pusat). Dengan 

mengakomodasi pemikiran Giddens tentang pergeseran 

peran negara dari 

goverment menjadi governance, dapat diajukan bahwa 

pemerintah Pusat yang tadinya merupakan instansi 

terpenting yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan 

bersama, sekarang hanya berperan sebagai agen 

regulator dan agen administratif. Pemencaran kekuasaan 

diperlukan karena kekuasaan yang terpusat berpotensi 

menjadi tirani, otoriter, dan eksploitatif, seperti dipraktikkan 

pemerintah Orde Baru selama tiga dekade. Selama itu, 

pemerintah pusat telah bertindak eksploitatif seperti "VOC" 

zaman Hindia Belanda yang menyedot habis-habisan 

seluruh kekayaan rakyat di berbagai wilayah Nusantara 

untuk diteruskan ke Batavia secara sentralistis. Mungkin 

karena itu, pengamat politik asal Australia, JD Legge 

menilai, kebijakan pemerintah Orde Baru tentang otonomi 

daerah masih diwarnai oleh colonial 

power. 

Konsep otonomi memang masih menyisakan 

pertanyaan mendasar mengenai perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah. Daerah-daerah yang kaya dan 

mempunyai sumber daya alam yang luar biasa banyak 

menghendaki pembagian keuangan yang lebih banyak 

untuk daerah sehingga mereka mendapatkan tambahan 

dana cukup signifikan. 

Dalam UUPKPD No. 25 Tahun 1999, ditetapkan bahwa 

penerimaan dari sektor pertambangan dan gas alam 

dibagi dengan perimbangan 70 persen untuk pusat dan 30 

persen untuk daerah, sedangkan pada sektor kehutanan 

dibagi dengan imbangan 20 persen untuk pusat dan 

daerah 80 persen, hal yang berlaku pula untuk sektor 

perikanan. 

Kalau patokan di atas diterapkan pada kasus daerah 

Aceh misalnya, maka dari sektor pertambangan gas alam 

saja setiap tahun daerah ini mendapat bagiannya sebesar 

30 persen x 2 miliar dollar AS = 600 juta dollar AS atau 

setara dengan RP 4,2 trilyun. Angka itu menunjukkan 

delapan kali lipat, belum lagi yang berasal dari dana APBN 

dan sektor-sektor lainnya. 

Di sisi lain, terlihat kekhawatiran daerah yang tidak 

memiliki sumber daya alam bahwa mereka akan 

mendapatkan subsidi yang lebih sedikit dari pusat, karena 

uang yang diterima pusat pun berkurang akibat pembagian 

keuangan baru dengan daerah kaya. Namun hal ini dapat 

diatasi setelah pemerintah menjamin adanya tambahan 

dana yang signifikan untuk daerah kaya dan tidak ada 

pengurangan subsidi untuk daerah yang terbatas sumber 

dayanya. Kekurangan dana untuk subsidi tersebut diambil 

dari dana pemerintah pusat.

Maka berbagai anjuran bertaburan untuk menegakkan 

dan mencari jalan tol bagi terciptanya otonomi daerah. Dan 

jika dalam realisasi pemberian otonomi yang seluasluasnya 

kepada daerah tercakup pula realisasi 

prinsipprinsip demokrasi, maka bisa diharapkan di masa 

depan dapat terbentuk masyarakat-masyarakat yang 

otonom, mandiri, memiliki kemampuan 

bargaining, dan demokratis. 

Tentu saja, pemberlakukan otonomi daerah, di satu 

sisi, merupakan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan 

seluruh potensi yang ada secara optimal. Namun di sisi 

lain, dengan diberlakukannya AFTA 2003 dan 

perdagangan bebas 2020 nanti, maka dapat dipastikan, 

bahwa ke depan tingkat persaingan akan semakin tinggi, 

khususnya persaingan dengan daerahdaerah otonom 

lainnya. Oleh karena itu, Kota Tangerang perlu menyusun 

strategi, yang dapat mendongkrak potensi dan peluang 

yang ada, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan 

ancaman pembangunan. 

Seperti diketahui bersama, peta persaingan tidak 

hanya terjadi pada strata nasional, tapi sudah mulai 

melebar pada wilayah regional maupun internasional. 

Meskipun pasar global terbuka luas, tanpa mengenal lagi 

batasbatas antar negara, namun pada akhirnya pasar akan 

tetap melakukan pilihan terhadap produk-produk dengan 

kualitas tertentu saja yang bisa menembus dan memasuki 

pasar global. 

Untuk itu, menghadapi UU 25/99 dan juga UU 22/99, 

menurut Syamsuddin Haris, peneliti puslitbang Politik dan

Kewilayahan LIPI, masih meninggalkan jejak lama 

(paradigma lama). Jejak-jejak lama itu terlihat pada 

kecenderungan, antara lain, pertama, penyeragaman titik 

berat otonomi pada kabupaten/kota (Dati II) tanpa 

memperhitungkan kemampuan serta potensi setiap daerah 

yang berbeda dan amat beragam. Padahal, baik titik berat 

otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat 

provinsi masingmasing memiliki kelemahan pada dirinya. 

Kedua, kenyataan bahwa hanya ada satu UU 

pemerintah daerah bagi daerah-daerah yang amat 

beragam mencerminkan dengan jelas kecenderungan 

pemerintah pusat untuk "menyederhanakan” persoalan 

otonomi daerah. 

Ketiga, masih adanya sejumlah pasal "karet" yang 

memungkinkan pemerintah pusat mereduksi substansi 

pemberian otonomi bagi daerah di satu pihak, dan bahkan 

menganulirnya di pihak lain. 

Kecenderungan yang disebut terakhir sudah tampak 

dari perumusan peraturan pemerintah (PP) sebagai 

peraturan pelaksanaan UU tersebut yang cenderung tidak 

melibatkan unsur wakil-wakil rakyat daerah. Oleh karena 

itu, paket UU otonomi daerah yang baru sebenarnya lebih 

merupakan persepsi dan penafsiran "sepihak" pemerintah 

pusat mengenai kebijakan otonomi daerah. Aspirasi, 

persepsi, dan penafsiran rakyat daerah itu sendiri relatif 

belum terakomodasi di dalamnya. Akibatnya, paket UU 

otonomi yang baru seolah-olah menjadi satu-satunya 

kebenaran mengenai arah otonomi bagi daerah. Lalu, 

bukankah semua ini merupakan reinkarnasi dari hantu

sentralisasi dan penyeragaman ala Orde Baru yang telah 

menjerumuskan bangsa kita ke dalam perangkap krisis 

terparah sepanjang sejarah?. 

Dalam kaitan itu, diperlukan paradigma dan wacana 

baru mengenai otonomi daerah. Kalau disepakati bahwa 

tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya 

demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat, arah kebijakan otonomi daerah di masa 

depan harus berorientasi sekaligus sebagai bagian dari 

agenda demokratisasi. Otonomi daerah belum tentu 

menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik 

bagi masyarakat daerah apabila agenda demokratisasi 

diabaikan di dalamnya. 

Paradigma baru otonomi daerah ini bertolak dari 

asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan, dan 

kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa kita, tidak 

semata-mata ditentukan bentuk negara dalam pengertian 

negara kesatuan dan negara federal. Sistem politik yang 

menjamin berlakunya mekanisme check and 

ba lance,distribusi kekuasaan secara sehat dan fair, 

adanya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi 

hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), serta struktur 

ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan jauh lebih 

penting dari "sekadar" bentuk negara. 

Konsekuensi logis dari cara pandang diatas; pertama, 

otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen 

desentralisasi-demokratisasi dalam rangka 

mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa 

kita. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan,

melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan 

dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa 

kecuali. 

Kedua, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai 

otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga 

bukan otonomi bagi "daerah" dalam pengertian suatu 

wilayah/teritori tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada 

akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan pemda, 

kewenangan itu diperoleh karena 

pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan 

demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah 

substansi demokrasi dan/atau demokralisasi itu sendiri 

yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat 

yang mayoritas berada di daerah-daerah. 

Ketiga, otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah 

yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda 

demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, 

otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai 

persoalan "penyerahan urusan" atau pelimpahan 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Penyerahan dan pelimpahan kewenangan 

hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak 

daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya 

masingmasing. 

Keempat, daerah tidak bisa lagi bisa dilihat sebagai 

subordinasi dari pusat, Hubungan pusat-daerah harus 

dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam 

pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini 

berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus

dipandang sebagai perjanjian atau "kontrak" antara pusatdaerah, 

yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog 

dan musyawarah antar-pemerintah pusat dan wakil-wakil 

rakyat daerah. 

Kelima, mengingat begitu beragamnya potensi dan 

kemampuan daerahdaerah, otonomi daerah yang bersifat 

fleksibel atau kondisional bisa diterapkan di 

kabupaten/kota, provinsi, atau gabungan beberapa 

kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama. Ini berarti 

bahwa perlu dibuka peluang bagi daerah (melalui wakilwakilnya 

untuk memilih dan menentukan, apakah 

mengambil hak berotonomi pada tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/kota dalam 

provinsi yang sama. Dengan begitu, perdebatan tentang 

titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan. 

Maka dalam pandangan Syamsuddin Haris, sebagai 

bagian dari agenda demokratisasi, otonomi daerah 

paradigma baru mensyaratkan pula perubahan struktur 

perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas pemerintahan, 

tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. 

B. Potensi Lokal Cikal Bakal Pembangunan 

Lincolin Arsyad memandang masalah pokok dalam 

pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan 

(endogenousdevelopment) dengan menggunakan potensi 

sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya

fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah 

tersebut dalam proses pembangunan guna menciptakan 

kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan 

ekonomi. 

Menurut Arsyad, perbedaan kondisi daerah membawa 

implikasi bahwa corak pernbangunan yang diterapkan 

dapat saja berbeda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang 

pernah diterapkan dan berhasil di satu daerah, belum tentu 

memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. 

Jika membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil 

mutlak harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan, 

dan potensi) daerah yang bersangkutan. Konsekuensi 

logisnya, penelitian mendalam tentang keadaan tiap 

daerah perlu dilakukan guna mendapatkan informasi dan 

data yang berguna bagi penentuan rencana pembangunan 

secara tepat guna. 

Posisi daerah memang serba salah. PAD yang 

dijadikan salah satu sumber keuangan daerah, tidak cukup 

memberikan perimbangan bagi gerak pembangunan yang 

dibutuhkan. Kondisi seperti ini, karena sisa-sisa 

kebijaksanaan Orde Baru yang serba pusat (sentralistik). 

Seharusnya, untuk melangkah ke depan, dalam 

mengembangkan PAD-nya, perlu adanya perombakan 

dalam ruang gerak pemungutan pajak dan retribusi daerah, 

yang masih memberlakukan UU No. 18/97. 

Pada UU No. 18/97, pemerintahan pusat membatasi 

pungutan daerah hanya pada enam jenis pajak/retribusi

tanpa menyisakan ruang bagi daerah untuk memungut 

pajak/retribusi lain, yang memang potensial untuk meraup 

sumber pendanaan suatu daerah. Situasi semacam ini 

jelas menyulitkan posisi daerah untuk membangun 

wilayahnya dengan anggaran yang memadai. Maka 

seharusnya daerah yang merasa memiliki kantung-kantung 

potensial dari industri-industri yang ada di wilayahnya, 

berhak mendapatkan "jatah" laba dari pusat. Atau 

katakanlah, perlu dikaji ulang atau redefinisi tentang 

pembagian pajak antara Pusat dan Daerah. 

Karena kita semua sadar bahwa untuk sebagian besar 

daerah, penerimaan asli daerah hanya bisa memberikan 

kontribusi yang tidak sampai seperlima anggarannya. Ini 

dianggap sebagai persoalan besar di masa otonomi. 

Sebab, bagaimana mungkin otonomi daerah bisa 

diwujudkan kalau daerah-daerah masih bergantung 

kepada transfer dana dari pusat?. 

Inilah keluhan sebagian eksekutif daerah ketika 

otonomi daerah diberlakukan. Keluhan ini menurut Robert 

A Simantjuntak, ketua Program Magister Perencanaan dan 

Kebijakan Publik Universitas Indonesia, sangatlah wajar. 

Hanya saja harus selalu diingatkan bahwa itu tidak berarti 

daerah bisa mengenakan semua pungutan yang mereka 

anggap potensial. Sebab, situasi seperti sebelum Undangundang 

(UU) Nomor 18 Tahun 1997 bisa timbul kembali, di 

mana PAD ditopang oleh puluhan pengusaha kecil-kecil 

yang cenderung merupakan distorsi bagi perekonomian. 

Belum lagi kalau dilihat dampaknya yang negatif terhadap 

minat pengusaha untuk menanam modal di daerah.

Dalam pandangan Faisal Basri, pengamat ekonomi, 

salah satu pilar utama yang harus ditegakkan dalam 

mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah 

aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian 

otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek 

pendanaannya, maka esensi dari otonomi daerah menjadi 

kabur. 

Di sinilah salah satu masalah utama dari 

pemberdayaan daerah dalam upaya pemerataan 

pembangunan. Profil hubungan keuangan pusat-daerah, 

hingga kini menunjukkan cengkeraman pemerintah pusat 

yang amat kuat atas pemerintah daerah. 

Untuk itulah seyogyanya ada penahapan dari 

pelaksanaan desentralisasi. Tentu saja diperlukan 

kesamaan persepsi dari pemerintah pusat dan semua 

daerah. Tidak ada rasa curiga-mencurigai dan tidak perlu 

saling tuduh atau memojokkan. Kedengarannya klise, 

tetapi itulah yang sesungguhnya krusial saat ini. 

C. Otonomi Daerah dan Prospek Bisnis 

Masalah serius dan cukup signifikan untuk dijadikan 

pekerjaan rumah bagi daerah yang menjalani proses 

desentralisasi adalah kesiapan daerah mendapatkan dana 

yang cukup untuk kegiatan pembangunan daerahnya. Di 

sisi lain, desentralisasi fiskal yang ditetapkan dalam 

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 terkesan 

masih jauh dari impian. Sikap ambivalensi pemerintah 

pusat dalam memberi kewenangan kepada daerah ini 

menjadi sorotan tajam dalam diskusi terbatas yang digelar 

harian KOMPAS, "Jawa Tengah dalam Menyongsong

Implementasi Otonomi Tahun 2001” , di Semarang, 18 

November 2000. 

Indikator dari sikap ambivalensi itu adalah belum 

seluruh UU dan aturan pelaksana yang mendukung UU No. 

25/1999 selesai diundangkan. Masih terjadi tarik-menarik 

antara pemerintah pusat dan daerah perihal komposisi dan 

pengelolaan sumber keuangan yang potensial. Di sisi lain, 

sumber-sumber keuangan bagi daerah kabupaten dan 

kota untuk melaksanakan kewenangan dan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab, kurang memadai dan 

cenderung terbatas. Hal ini tercermin dari relatif rendahnya 

pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan cerminan 

kemandirian daerah. 

Menurut catatan KOMPAS , kontribusi PAD terhadap 

APBD pada daerah dan kota di Jawa Tengah dewasa ini 

relatif kecil. Pada 1997/1998, 51.4 persen daerah 

kabupaten atau kota di Jateng mempunyai sumbangan 

PAD di bawah 15 persen terhadap total APBD. Tahun 

anggaran berikutnnya 1998/1999, rneningkat menjadi 65.7 

persen yang sumbangan PAD-nya terhadap APBD di 

bawah 15 persen, bahkan pada tahun anggaran ini 40 

persen daerah kabupaten atau kota hanya 

menyumbangkan PAD di bawah 10 persen terhadap 

APBD. 

Selain itu, rendahnya PAD disebabkan pembatasan 

jenis dan tarif pajak serta retribusi daerah yang diatur 

dalam UU No. 18/1997. Belum optimalnya pengelolaan 

pajak dan retribusi sehingga masih terlihat kebocoran 

dalam pemungutan serta belum terjaringnya seluruh objek

potensial yang telah ditetapkan. Kondisi ini akan 

memperparah dan sekaligus menghambat proses 

desentralisasi atau tegaknya otonomi daerah, yang 

menyandarkan diri pada kemampuan mengelola sendiri. 

Hal ini disebabkan karena sepanjang pemerintah Orde 

Baru, daerah-daerah selalu menggantungkan subsidi 

pusat. Inilah akibat pembangunan yang selalu 

menggantungkan pada proses sentralisasi: bergantung 

pada pusat. 

Dalam berbagai kesempatan diskusi, selalu muncul 

alternatif yang menawarkan kebijakan pembagian bagi 

hasil ini, agar mampu membangun spirit atau rangsangan 

bagi daerah untuk menata kembali bangunan daerahnya. 

Dan secara konseptual, sering terdengar bahwa dengan 

adanya kebijaksanaan perluasan ekonomi daerah, akan 

secara langsung membuka peluang bagi pemerintah 

leluasa dalam mengatur rumah tangganya sendiri, 

termasuk dalam mengatur pengembangan sektor-sektor 

ekonomi. Namun, persoalannya tidak sesederhana seperti 

logika konseptual di atas. 

Satu hal yang harus menjadi kesadaran bersama 

adalah antara kebijaksanaan perluasan otonomi daerah 

dan terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan 

ekonomi di daerah bukan merupakan hubungan dua 

variabel yang bersifat langsung ( direct corelaton)tetapi 

lebih pada hubungan yang bersifat kondisional (conditional 

correlation). Ini berarti masih terdapat sejumlah variabel 

antara (intervening variable) yang dapat mempengaruhi

tercapai, atau sebaliknya, tujuan kebijaksanaan otonomi 

daerah tersebut. Dari perspektif ekonomi politik, satu di 

antara variabel antara yang dimaksud, adalah pola 

hubungan bisnis di tingkat lokal. 

Syarif Hidayat (peneliti LIPI) pernah melakukan studi 

dengan kasus di dua provinsi dengan tujuan utama 

memahami karakteristik pelaksanaan otonomi daerah 

pada tingkat realitas. Salah satu aspek yang dikaji dalam 

studi ini adalah karakteristik pola hubungan antara 

pengusaha dan penguasa di daerah. Secara keseluruhan, 

dari studi kasus yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa karakteristik dari desentralisasi dan 

otonomi daerah jauh lebih kompleks dari apa yang 

dipahami sejauh ini. 

Pada tingkat realitas, ternyata implementasi otonomi 

daerah, lebih banyak diwarnai tawar-menawar dan koalisi 

antara elite lokal (local state actor) dan aktor-aktor tertentu 

di dalam masyarakat (society actor). Di antara society 

actor yang dimaksud adalah para pengusaha, business 

people. Pola interaksi antara pengusaha dan penguasa di 

daerah kemudian menjelma dalam tiga pola interaksi; 

yakni pola organizational corporatism (korporasi 

organisasi), 

individual linear alliances (aliansi individu secara linear), 

dan individual triangle alliances (aliansi individu dalam 

bentuk hubungan segi tiga). 

Korporasi organisasi. Pola hubungan bisnis ini lebih 

banyak bekerja pada tataran institusi. Dalam kaitan ini,

pihak pengusaha dalam hal ini diwakili oleh asosiasiasosiasi 

yang mereka miliki, sedangkan pihak pemerintah 

daerah diwakili oleh instansi-instansi yang berwenang 

dalam mengontrol sumber daya pemerintah (government 

resources),misalnya, instansi yang mengontrol sistem 

perizinan. 

Secara umum dapat dikatakan, pola hubungan bisnis 

ini dapat dibangun mengikuti apa yang disebut oleh King 

(1988) sebagai state corporatism model. Aliansi antar 

institusi ini telah diaplikasikan, antara lain, dalam bentuk 

perekrutan beberapa pejabat daerah ke dalam struktur 

kepengurusan asosiasiasosiasi para pengusaha. Misalnya 

saja, gubernur diminta menjadi ketua penasihat asosiasi, 

sementara pejabat daerah lainnya duduk sebagai anggota. 

Perjuangan kepentingan para pengusaha dalam pola 

korporasi organisasi dilakukan melalui lobi antarorganisasi. 

Di antara contoh lobi antar-organisasi ini 

adalah kegiatan audiensi kepada pimpinan daerah yang 

selalu dilakukan setelah pengurus baru asosiasi terpilih. 

Sementara itu aliansi individu secara linear dapat 

dilihat dari pola hubungan pengusaha dan penguasa ini 

lebih melibatkan individu pengusaha (sebagai klien) dan 

pejabat daerah (sebagai patron). Pejabat daerah yang 

menjadi sasaran utama bagi para pengusaha dalam pola 

hubungan bisnis ini adalah mereka yang memiliki 

wewenang dalam mengontrol sumber daya pemerintah. 

Misalnya saja para pejabat daerah yang berwenang 

dalam mengontrol sistem perizinan penggunaan lahan. 

Terbentuknya hubungan antara pengusaha dengan pejabat

daerah dalam pola individual linear aliances umumnya 

didasarkan pada hubungan keluarga, dan sistem backing. 

Dan terakhir aliansi individu dalam bentuk segi tiga terlihat 

jika pada pola aliansi individu secara linear hubungan 

antara pihak individu pengusaha (sebagai klien) dengan 

pejabat daerah (sebagai patron) bersifat langsung. Dan 

pola terakhir ini, hubungan antara individu pengusaha dan 

pejabat daerah bersifat tidak langsung. Hal ini karena 

faktor yang berperan sebagai patron dalam hal ini bukan si 

pejabat daerah itu sendiri, tetapi mereka yang memiliki 

hubungan keluarga atau pertemanan. Pejabat daerah 

dalam pola ini tidak lebih hanya berperan sebagai power 

supply bagi anggota keluarga atau teman yang menjadi 

patron langsung si pengusaha. 

Pada umumnya perusahaan swasta bekerja sematamata 

didorong oleh prinsip maksimalisasi laba. Sering 

sekali pilihan investasi ditanamkan pada proyek-proyek 

yang kurang menunjang pembangunan ekonomi makro 

secara langsung. Pemerintahlah yang harus mampu 

mempengaruhi arah investasi swasta ke arah proyek yang 

berorientasi pembangunan ekonomi makro nasional dan 

daerah secara langsung. 

Untuk itu, pilihan yang tersedia bagi pemerintah adalah 

antara teknologi padat modal versus padat karya. 

selanjutnya, kriteria investasi adalah juga alat untuk 

menentukan apakah suatu proyek feasible untuk 

dilaksanakan atau harus ditunda. Proyek dapat 

dilaksanakan jika dalam analisis investasi diketahui

memberikan 

benefit netto lebih besar dibandingkan dengan marginal 

benefit netto dari proyek tersebut. 

Akhirnya, evaluasi proyek sebagai perangkat analisis 

memandu kita untuk memahami kriteria investasi bagi 

kelayakan kegiatan pembangunan di daerah. Kriteria 

investasi ini menyangkut sejumlah prinsip yang mendasari 

alokasi investasi secara rasional agar pendapatan 

nasional dan daerah dapat dimaksimalkan. 

Pengambilan keputusan investasi sendiri pada 

hakikatnya mempunyai dua orientasi, yaitu sisi pemerintah 

dan sisi swasta. Kriteria dari sisi swasta didasari oleh 

orientasi maksimalisasi kesejahteraan masyarakat. Namun 

demikian, ada juga kesamaan prinsip antara kedua 

orientasi tersebut, yaitu bagaimana memilih proyek yang 

memberikan manfaat (benefit) terbesar dengan biaya 

tertentu di antara berbagai rencana. 

Maka perwujudan otonomi daerah, dalam banyak hal 

akan memberi peluang terbukanya berbagai prospek 

bisnis di daerah. Dan itu terjadi, jika setiap daerah mampu 

mengembangkan dan menggali potensi-potensi daerah. 

Tentunya berbagai upaya harus dikerjakan dan 

ditindaklanjuti secara serius agar PAD mampu menjaga 

keseimbangan laju pembangunan di daerah. Karena 

filosofi membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil 

mutlak harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan, 

dan potensi) daerah yang bersangkutan. Konsekuensi 

logisnya, penelitian mendalam tentang keadaan tiap 

daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi dan

data yang berguna bagi penentuan rencana pembangunan 

secara tepat guna. 

Penelitian yang pernah dilakukan melalui arena dialog 

di empat kota, Batu (Jawa Timur), Makassar (Sulsel), 

Brastagi (Sumut), dan Mataram (NTB) oleh tim kerja Institut 

Ilmu Sosial Alternatif (IISA) Surabaya, memberikan laporan 

tentang "skenario Indonesia 2010" yang dilakukan 

bersama Pokja Indonesia Masa Depan. Mereka 

menjabarkan ada dua varian arah perkembangan 

masyarakat Indonesia di awal abad ini. 

Pertama, anggota masyarakat yang berkutat dengan 

komunalisme sektarian agamis. Mereka masih rnenjunjung 

tinggi kesetiaan pada kepentingan kelompok etnik sendiri 

di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan, 

dengan memanfaatkan simbol-simbol agama. 

Komunalisme sektarian agamis digerakkan kepentingan 

politik, bukan kepentingan keagamaan. Target situasi 

sosial dalam gerakan mereka adalah memberlangsungkan 

frustasi ekonomi di kalangan rakyat tertindas. Cara yang 

ditempuh, mengadu domba kelas bawah agar mudah 

dikuasai sehingga sulit bersatu dan bersolidaritas 

memecahkan masalah mereka sendiri, dan yang pasti 

melakukan pengambinghitaman. Mereka percaya pada 

mitos bahwa umat bersifat monolitik dan homogen, serta 

memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Mereka 

mernperalat agama untuk tujuan politik. 

Kedua, para anggota masyarakat yang bergerak 

menuju komunalisme komunitarian. Komunalisme jenis ini

ertumpu pada solidaritas sosial yang menjungjung nilai 

kepemilikan bersama, bersifat toleran, dan egaliter. 

Mereka sangat bermanfaat bagi masyarakat tertindas 

untuk mempertahankan diri melawan penindasan kaum 

penguasa, baik domestik maupun intern civil society, yang 

mencakup aspek-aspek the rule of law, kebebasan 

individu, kebebasan berorganisasi dan berpendapat 

dalam debat publik. 

Kemudian pada bagian lain, diungkapkan, analisis atas 

anatomi driving forces empat kota menunjukkan, ada 

pemahaman tentang hubungan positif antara rekonsiliasi 

nasional dan kekuatan agama-moral sebagai solidarity 

maker. Artinya, makin lemah daya rekat agama dan moral, 

makin rapuh rekonsiliasi nasional, dan sebaliknya. 

Maka diusahakan sebisa mungkin dengan terkuaknya 

wewenang daerah yang luas dan perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah yang lebih adil, daerah mampu 

mengelola manajemen konflik yang ada di daerahnya, 

dengan tidak lagi mengandalkan pusat sebagai pencari 

jalan keluar. Dengan demikian otonomi daerah bisa 

dijalankan sesuai dengan potensi-potensi dasar yang ada 

di daerah. Tentunya upaya ini harus menjadi bagian 

integral dari fenomena pemberlakukan otonomi daerah 

yang sekarang ini sedang digalakkan. 

BAB KEDUA 

Potret Tangerang: 

Menjaga Harmoni, Menuju Eksistensi Diri 

KOTA Tangerang adalah realitas yang unik. Di dalam

Kota Tangerang, tumbuh beragam warna manusia dari 

berbagai ras dan budaya. Aneka ragam warna ras dan 

budaya ini, sepertinya menambah riuh rendah kehidupan 

Kota Tangerang menjadi sangat berarti. Dan keberartian 

itu, bisa dilihat dari realitas kehidupan warga Kota 

Tangerang, yang tanpa gejolak, tanpa konflik-konflik 

krusial, dan pertikaian antar-ras dan budaya. Inilah satu 

fakta yang harus disangga dan dijaga bersama oleh 

seluruh warga Kota Tangerang. 

Kota Tangerang, yang baru berdiri secara administratif 

28 Februari 1993, yang disandarkan pada Undang-undang 

No 2 Tahun 1993, dengan luas wilayah Kota Tangerang 

tercatat 183.78 Km, terbagi menjadi 13 kecamatan dan 

104 kelurahan, sangat mungkin terjadi ledakan, jika seluruh 

warga dan aparatur negara tidak saling bahu membahu 

menjaga Kota Tangerang, akan sulit tercipta harmonisasi 

yang sudah berjalan dengan sangat baik. Maka krisis 

kehidupan harus diatasi bersama sebagai bagian integral 

menjaga pembangunan Kota Tangerang. 

Perlu disadari, pemahaman krisis jangan hanya dilihat 

sebagai fenomena eksternal saja, melainkan juga 

fenomena internal. Seperti pernah dipaparkan Jurgen 

Habermas, krisis eksternal, misalnya krisis ekonomi, 

belum merupakan krisis yang sesungguhnya, karena ini 

baru gangguan disfungsionalitas yang bisa diatasi dengan 

manajemen krisis. Krisis sesungguhnya menurut 

Habermas, akan terjadi jika krisis itu dialami oleh para 

individu sebagai sesuatu yang mengancam identitas dan 

eksistensi sosial mereka dalam hubungannya dengan nilai-

nilai, norma, dan makna-makna kultural. 

Dalam hubungan ini, Habermas mencoba melihat 

adanya krisis sistemik dan krisis yang dialami atau krisis 

identitas. Krisis yang sesungguhnya terjadi kalau krisis 

sistemik menjadi krisis identitas yang mengancam bukan 

hanya integrasi sistem, tapi terlebih integrasi sosial. Untuk 

itu dibutuhkan paradigma dunia kehidupan, bagaimana 

masyarakat modern ini menjaga kelangsungan hidup dan 

identitasnya, atau menurut istilah Habermas, 

melangsungkan "proses-proses reproduksi" dalam 

kehidupan. 

Tentu saja, menjaga kehidupan harmoni di berbagai 

sisi bagi seluruh warga Kota Tangerang, mutlak diperlukan. 

Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Tangerang yang 

semakin hari semakin bertambah. Tengok saja, jumlah 

penduduk Kota Tangerang pada 2002, tercatat 1.416.842 

jiwa, terdiri dari 707.007 jiwa lakilaki dan 709.835 jiwa 

Perernpuan. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota 

Tengerang cukup tinggi, berkisar 4.62 persen selama 

2002. Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, di 

mana tiap kilometer persegi rata-rata dihuni 8.611 jiwa. 

Dari 13 kecamatan yang ada, Kecamatan larangan 

menduduki daerah terpadat pertama dengan penduduk 

sekitar 13.413 jiwa tiap kilometer. Realitas ini, mau tak 

mau, mendesak seluruh komponen di Kota Tangerang, 

agar mampu melakukan kontrol di berbagai bidang 

kehidupan, sehingga harmonisasi kehidupan dapat 

terjaga. 

Fenomena Tangerang sebagai wilayah yang memiliki

latar belakang budaya, dan industri-industri besar serta 

tempat wisata, mengundang mata dunia untuk menengok 

dan menggali potensi-potensi Tangerang yang tumbuh 

subur, untuk diberdayakan. Kondisi seperti ini, ditunjang 

dengan letak geografis Tangerang sebagai penyangga 

Kota Jakarta, dimana arus roda ekonomi Jakarta memiliki 

imbas terhadap Kota Tangerang. 

Tentunya, kondisi di atas, perlu diantisipasi dan 

diberdayakan agar tidak terjadi penyimpangan potensipotensi 

alam dan penerapan teknologi tepat guna. Artinya 

setiap derap perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

Tangerang, harus disandarkan pada upaya-upaya rasional. 

Upaya rasionalisasi dibutuhkan sebagai cara untuk melihat 

perubahan yang terjadi di masyarakat dengan fakta-fakta 

dan potensi-potensi yang ada. Satu potensi tentang 

perlunya pemberdayaan manusia sebagai sumber dasar 

kemajuan pembangunan. 

Seperti diketahui bersama, Tangerang dan sekitarnya 

memiliki peran signifikan sebagai wilayah penyangga 

kegiatan DKI Jakarta. Kota Tangerang berada dalam 

radius 30 Km dari pusat Kota Jakarta, yang merupakan 

pusat pengembangan metropolitan Jabodetabek. Sebagai 

salah satu wilayah penyangga kegiatan, Kota Tangerang 

ditetapkan sebagai pusat kegiatan sekunder yang 

diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan Jakarta sebagai kota induknya. Dengan 

demikian sub pusat-sub pusat yang ada di wilayah 

Botabek harus berorientasi ke pusat sekunder yang ada. 

Lokasi Kota Tangerang yang potensial terutama dinilai

dari aksebilitas dengan pusat Kota Jakarta, Bandara 

Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan 

Bojonagara di Cilegon, dan kota-kota lainnya di 

Jabodetabek dan Banten. Kondisi seperti ini berakibat 

kota ini menjadi sangat menarik bagi perkembangan 

kegiatan seperti perumahan, industri, dan perdagangan. 

Keterbatasan lahan di DKI Jakarta untuk kegiatan industri 

dan perumahan mengakibatkan adanya pergeseran 

kegiatan ke wilayah penyangga termasuk Kota Tangerang. 

Sejalan dengan perkembangan kedua kegiatan 

tersebut, berkembang pula kegiatan perdagangan dan 

pergudangan di sepanjang koridor jalan utama, yang 

menghubungkan simpul-simpul utama transportasi nasional 

dan internasional dengan DKI Jakarta. Limpahan kegiatan 

tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu 

potensi untuk pengembangan Kota Tangerang, sekaligus 

di sisi lain, merupakan tantangan pembangunan berkaitan 

dengan munculnya berbagai permasalahan lingkungan, 

ekonomi maupun sosial budaya. 

Limpahan kegiatan industri dan permukiman dan 

metropolitan Jakarta selain merupakan modal penggerak 

ekonomi perkotaan, juga membawa dampak lain berupa 

permasalahan lingkungan, ketersediaan lahan, dan 

tingginya angka migrasi. Besarnya arus migrasi yang tidak 

diikuti oleh ketersediaan lahan, lapangan kerja, kualitas 

sumber daya mauusia serta permasalahan lainnya, 

menjadikan Kota Tangerang menghadapi permasalahan 

yang kompleks. Permasalahan yang sering timbul adalah, 

penyediaan masalah prasarana dan sarana yang belum

memadai. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan 

pembangunan yang terintegrasi. 

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi ini, 

diperlukan sebagai upaya berkesinambungan, agar pola 

kebijakan pembangunan Kota Tangerang dapat diambil 

dari realitas publik masyarakat Kota Tangerang. 

Secara konsepsional, peran Kota Tangerang dalam 

arus konstelasi kehidupan masyarakat Jabodetabek, 

dituangkan dalam strategi pengembangan wilayah 

Jabodetabek dan sekitarnya yang dikembangan sebagai 

berikut: 

* Menciptakan keseimbangan dan keserasian pola 

pemukiman penduduk dan 

penyebaran kesempatan kerja antar-wilayah DKI Jakarta, 

Kota Tangerang, Bodetabek, dan sekitarnya, 

* Mengurangi tekanan kependudukan di DKI Jakarta 

dan memungkinkan perkembangan lebih besar pada 

kawasan sekitarnya, sehingga memberi peluang kepada 

DKI Jakarta untuk mengembangkan fungsinya sebagai 

ibukota negara dan kota jasa, 

* Mengarahkan penyebaran kegiatan industri dari DKI 

Jakarta ke Kota Tangerang dan daerah sekitarnya 

sekaligus mendorong pengembangan investasi clan 

lapangan di pusat-pusat pertumbuhan baru dan 

mengurangi pola perkembangan linier berbentuk pita, 

* Penetapan pusat-pusat permukiman sebagai pusat 

pertumbuhan sehingga menjadi kota yang mandiri atau 

kota penyangga serta mengurangi perkembangan kota 

hunian di pinggiran wilayah DKI Jakarta,

* Mendorong iklim investasi di pusat-pusat 

pertumbuhan di wilayah Bodetabek dan sekitarnya dengan 

memperhatikan aspek lingkungan hidup, transportasi, dan 

pengurangan lahan. 

Peranan Tangerang yang cukup penting dalam strategi 

pengembangan Jabodetabek memberikan peluang 

sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan Kota 

Tangerang. Satu pola pembangunan yang berpijak pada 

penyertaan aspirasi publik, tentunya, mengharuskan kerja 

keras dari aparatur negara terkait di wilayah Kota 

Tangerang, untuk "menguras habis" gagasangagasan dan 

energinya tentang pemberdayaan manusia, agar Kota 

Tangerang mampu menjaga akselerasi pembangunan 

secara normal dan berimbang. 

Tentu faktor manusia menjadi prioritas utama dalam 

mengakses semua kegiatan pembangunan. Manusia 

seperti dipaparkan Frederich Taylor dalam bukunya The 

Principlesas Scientific, adalah "mesin" yang sangat 

istimewa, yang mempunyai mekanisme-mekanisme 

internal yang dapat diadaptasikan dengan kebutuhankebutuhan 

industri modern. Antonio Gramsci memeras 

gagasan Taylorisme dalam tiga pandangan dasar. 

Pertama, bahwa dalam proses produksi pekerja harus 

terbatas pada tugas-tugas tertentu. Kedua, pekerja harus 

mengembangkan sikap-sikap otomatis mekanis sebagai 

sarana produksi. Ketiga, ditekankan insentif-insentif 

individual untuk menghancurkan semangat solidaritas 

kaum buruh.

Pandangan Taylor bisa saja diadopsi dalam keranda 

kehidupan masyarakat Kota Tangerang, di mana manusia 

adalah mesin yang sangat istimewa, yang mempunyai 

mekanisme internal dan dapat diadaptasikan dengan 

kebutuhan industri-industri yang tumbuh subur di Kota 

Tangerang. Tentu saja sebagai dampak menjamurnya 

industri di Kota Tangerang, dan kelak jika terjadi pasar 

bebas, dampak yang paling nyata adalah pasar lokal akan 

dibanjiri oleh produkproduk global yang memiliki kualitas 

yang lebih baik dengan harga yang cukup bersaing. Untuk 

itu, bagi Kota Tangerang, kondisi ini menjadi tantangan 

yang signifikan, yang harus dihadapi dengan 

mempersiapkan langkah-langkah antisipatif melalui 

penguatan kelembagaan ekonomi lokal yang siap bersaing 

ke kancah pasar global. 

Dari sinilah upaya pemberian otonomi daerah 

merupakan langkah maju agar berbagai prinsip dan 

kebijakan daerah mampu dikembangkan secara mandiri. 

Arbi Sanit, seorang pengamat politik melihat pemberian 

otonomi daerah merupakan suatu keharusan untuk 

melakukan terobosan pelaksanaan prinsip dan 

kebijaksanaan otonomi harus segera direalisasi. Tentu, 

otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD), agar mampu mengelola arus pemerintahan 

dengan bertumpu pada kekuatan "sumber daya" yang ada. 

Selama ini, gambaran indikator administrasi daerah 

menunjukkan kelambanan pertumbuhan didaerah, seperti 

PAD se-Indonesia yang hanya berkisar sebesar 35 

pertumbuhan didaerah, seperti PAD se-Indonesia yang

hanya berkisar sebesar 35 1991, dan besaran PAD 

terhadap PDRB Dati II yang hanya di antara 0.23-0.72 

persen di tahun 1990. Bahkan dipahami pula, kemerosotan 

kontribusi PAD terhadap APBD tahun 1994/1945 dari 

27.75 persen menjadi 17.01 persen. Semuanya itu 

berpangkal kepada perkembangan peran administratif 

daerah, sebagaimana diperlihatkan oleh pertumbuhan 

dinas daerah 5-7 buah di tahun 1994/1995 menjadi 23-25 

buah, tahun 1995/1996, sehingga harus diimbangi oleh 

peningkatan belanja rutin dari 42.71 persen tahun 

1994/1995 menjadi 75.71 persen dalam tahun 1995/1996. 

Tersandungnya pemberian otonomi daerah, menurut 

Arbi Sanit, karena ada tiga ciri sistem politik Indonesia 

dewasa ini, yang menjadi penghalang pelaksanaan 

otonomi daerah tingkat II secara komprehensif, yaitu 

kebirokrasian, pemusatan kekuasaan, dan patrimonial. 

Kebirokrasian, mewakili peran kaum birokrat sipil dan 

militer, menjadi unsur utama penguasa negara dan proses 

politik sudah digantikan oleh proses birokrasi yang 

berfungsi mengatur bukan menyepakati solusi atas dasar 

prinsip tawar menawar politik. 

Pemusatan kekuasaan bermakna, lanjut Arbi, bahwa 

kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, 

yang pada gilirannya dipusatkan pada mandataris, 

keharusan adanya partai mayoritas mutlak, dan bercirikan 

penguasaan negara secara non institusional (mempribadi), 

keluarga ke negara, ekstensi ekonomi keluarga ke negara, 

dan hubungan kekuasaan sebagai perimbalan di antara 

loyalitas dengan hadiah atau hukuman. Semuanya itu

menghendaki penguasaan secara nasional atas setiap 

daerah. 

Sayangnya dalam perspektif Arbi Sanit, barier 

kekuasaan politik yang berpola pemusatan secara 

menyeluruh dan intensif, seringkali menghambat berbagai 

sektor pembangunan di daerah. Lebih jauh Arbi 

menjelaskan: 

Di level pemikiran, prinsip politik dan pemerintahan, 

otonomi daerah memang telah diperluas, dari hanya 

administatif ke otonomi politik, ekonomi dan sosial 

(kemasyarakatan). Akan tetapi, di level praktis, 

sebagaimana dilaksanakan oleh politisi, birokrat, dan 

teknorat, operasi otonomi daerah terbatas di bidang 

administratif. Perhatikan dominasi penggunaan 

penyerahan urusan untuk mengukur pengembangan 

otonomi daerah. Begitu pula dengan penyerahan 

kewenangan keuangan daerah, yang seringkali ditandai 

oleh pemusatan bukan desentralisasi kekuasaan (Lihat 

Reformasi Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 

A. Menggali Potensi Tangerang 

Tangerang bagi sebagian orang adalah tempat 

sandaran hidup. Kota industri ini menawarkan banyak hal 

tentang berbagai ragam kehidupan. Di Kota Tangerang ini, 

lalu lalang manusia, setiap hari berburu ‘mangsa' 

kehidupan. Tentu saja ini berkait erat dengan satu adugium 

bahwa kota adalah pusat perubahan. Proses perubahan, 

tentu saja, tidak selalu berlangsung secara normal seperti 

yang direncanakan. Gejala-gejala yang tidak direncanakan, 

sebagai satu gejala yang abnormal atau gejala patologis

yang lahir karena unsur-unsur masyarakat tidak lagi 

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga timbulah 

ketimpangan sosial. 

Selain persoalan ketimpangan sosial, seperti 

urbanisasi, kemiskinan, disorganisasi keluarga, kejahatan, 

dan lumpuhnya lembaga-lembaga sosial masyarakat, Kota 

Tangerang juga menghadapi pada berbagai ragam 

persoalan perkotaan yang berkaitan dengan prasarana 

dan sarana kota, sebagai akibat pertumbuhan kota yang 

pesat melampaui daya dukung kota itu sendiri. Mencari 

solusi atas masalah-masalah Kota Tangerang, baik yang 

berakar pada masalahmasalah sosial, atau persoalan 

yang berpijak pada prasarana dan sarana kota, juga perlu 

ada kesadaran perihal pemahaman dan identifikasi 

terhadap masalah-maslah yang ada secara tepat dan 

menyeluruh. Untuk itu, perlu dikaji secara cermat, realitas 

kehidupan kota dalam berbagai perspektifnya dan akar 

potensi Kota Tangerang, yang bisa membuat Kota 

Tangerang berjalan pada rel pembangunan. 

Seperti diketahui bersama, krisis yang melanda 

Indonesia sejak media 1997, membawa vibrasi negatif ke 

dunia perekonomian nasional umumnya, dan 

perekonomian regional khususnya. Krisis ini menyebabkan 

terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor yang 

ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 

Location Question (LQ) dan Ship Shaer , dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan mengenai perekonomian Kota 

Tangerang. Sebelum melihat dampak analisis LQ, perlu

dijabarkan lebih dulu makna yang terkandung dalam 

analisis LQ itu. 

LQ merupakan teknik untuk menentukan kapasitas 

ekspor perekonomian daerah dan derajat self sufficency 

suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu 

daerah dibagi menjadi dua golongan, yakni: 

a. Industri basic yaitu kegiatan ekonomi atau industri 

yang melayani di daerah itu sendiri maupun di luar daerah 

yang bersangkutan. 

b. Industri non basic/industri lokal, yaitu kegiatan ekonomi 

atau industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri. 

Sektor self sufficient, jika nilai LQ dari sebuah sektor = 

1, maka sektor tersebut berproduksi pada level yang sama 

dengan permintaan dari dalam daerah tersebut. Dalam 

kondisi seperti itu, sektor tersebut dapat dikategorisasikan 

menjadi self sufficient sector. 

Secara umum terdapat tiga sektor keunggulan 

Tangerang, yaitu sektor industri manufaktur nonmigas, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor 

transportasi dan komunikasi. Tangerang memiliki 

keunggulan untuk sektor ini jika dibandingkan dengan 

daerah lain, seperti Banten dan Jabodetabek yang 

ditunjukkan oleh nilai LQ>1. Tetapi dari data-data 

beberapa tahun belakangan, keunggulan tersebut 

cenderung tidak terlalu stabil meskipun masih dalam 

batasan yang wajar (lihat tabel 1). 

Interaksi Tangerang dengan daerah yang lebih besar 

relatif tinggi, sehingga Tangerang relatif bcrgantung

terhadap hasil interaksi itu. Hasil analisis shift share 

memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Tangerang 

sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional 

dan regional (nilai 

Tabel 1 

Sektor Basis Kota Tangerang Berdasarkan Hasil Analisis 

LQ 

LQ terhadap Nasional 

Lapangan Usaha 2000 2001 2002 B/NB Industri 

Pengolahan 2.06 2.04 2.02 B Listrik, gas, dan air bersih 

1.05 1.04 1.04 B Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.59 

1.61 1.62 B Pengangkutan dan Komunikasi 1.59 1.64 1.55 

B 

LQ terhadap Propinsi Banten 


Pengolahan 1.077 1.076 1.076 B Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 1.464 1.446 1.446 B Pengangkutan dan 

Komunikasi 1.521 1.514 1.513 B 

LQ terhadap Bodetabek 

Lapangan Usaha 2000 2001 2002 B/NB Pertanian, 

Peternakan, Perikanan, Kehutanan 1.09 1.05 1.09 B 

Industri Pengolahan 2.01 2.06 2.09 B Perdagangan, Hotel 

dan Restoran 1.05 1.07 1.07 B Pengangkutan dan 

Komunikasi 1.25 1.27 1.24 B national effect dan regional 

effect besar), terutama bagi sektor-sektor unggulan 

Sumber: Hasil Analisis PDRB B = Sektor Bersih 

NB = Sektor Non Basis 

seperti sektor industri manufaktur nonmigas, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi

dan komunikasi. Meskipun Tangerang relatif bergantung 

pada wilayah sekitarnya, secara bertahap mulai 

meningkatkan keunggulannya pada sektor-sektor tertentu 

(nilai regional effect besar). 

Akar potensi Tangerang juga dapat ditengok dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan rencana 

yang disusun tidak dapat dilepaskan dari kemampuan 

anggaran untuk membiayai pelaksanaan berbagai 

program-program yang telah dirancang. Secara garis 

besar sumber pendapatan daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang 

berasal dari: 

1 . Dana Perimbangan 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

3. Lain-lain penerimaan yang sah 

Salah satu sumber pendapatan yang terbesar adalah 

dana perimbangan khususnya. 

Kelompok Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 

sekitar 35.6 persen dari total pendapatan tahun 2003. 

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tanggungan 

belanja pegawai menyebabkan sebagian besar dana 

pembangunan bersumber dari dana Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak. Besarnya nilai PAD 

menjadi salah satu indikator kemampuan keuangan suatu 

daerah untuk membiayai sendiri kebutuhan daerahnya 

khususnya dalam melaksanakan pembangunan di era 

ekonomi seperti saat ini. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang pada

2000-2003 memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

daerah sebesar 20.04 persen (tahun 2000); 17.76 persen 

(tahun 2001); 17.70 persen (tahun 2002); dan 17.179 

persen (tahun 2003). Angka-angka ini memperlihatkan 

bahwa kemampuan Kota Tangerang untuk membiayai 

kebutuhan daerahnya sendiri masih perlu ditingkatkan. 

Dari data nilai PAD tahun 1994-1995 sampai tahun 2003, 

dilakukan proyeksi sebesar PAD tahun 2004-2008. 

Proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode Least 

Square (Metode Jumlah Kuadrat Terkecil). 

Dari hasil proyeksi yang dilakukan atas data selama 10 

tahun terakhir, tampak nilai PAD cenderung naik secara 

bertahap. Nilai proyeksi PAD tahun 2004 sebesar Rp 

83.369.951.031,96 dan tahun 2005 adalah sebesar Rp 

89.600.712.258,35 yang berarti lebih rendah dari realisasi 

PAD tahun 2003 sebesar Rp 93.382.505.704,99. Hal ini 

terjadi karena adanya realisasi pendapatan yang menurun 

pada 1998-1999, akibat krisis moneter dan tahun 2000 

yang kemungkinan besar disebabkan perubahan tahun 

anggaran dari tahun fiskal menjadi tahun kalender. 

B. Akar Pembangunan Kata Tangerang 

Melihat realitas di atas, maka untuk memulihkan dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian melalui penguatan 

dan pemberdayaan ekonomi Kota Tangerang, dapat 

dirancang melalui potensi-potensi yang ada di wilayah 

Kota Tangerang. Tentu saja, potensi-potensi yang ada itu 

akan dijadikan akar pembangunan Kota Tangerang. Akar 

pembangunan Kota Tangerang ini bisa dijadikan modal

awal untuk meningkatkan mutu pengelolaan Pemerintahan 

Kota Tangerang dan mendorong terciptanya pemerintahan 

yang baik melalui penataan kelembagaan dan penataan 

wilayah pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan pemberantasan KKN dengan membuka 

peluang bagi partisipasi publik. 

Partisipasi publik adalah salah satu syarat terbentuknya 

pemerintah yang baik (good governance). Pemerintah 

yang baik adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintah 

yang efektif dan demokratis. Pemerintah yang baik 

digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan 

hukum secara efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, 

visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel, 

dan pengawasan yang efektif. 

Pemerintah yang akseptabel dan memiliki akuntabilitas 

harus tercipta, dan menciptakan tradisi birokrasi yang lebih 

profesional dan lebih fokus pada peran pelayanan 

berdasarkan semangat kerakyatan. Dengan konteks itu, 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

diarahkan pada 14 program tujuan pembangunan daerah 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2004-2008, sebagai 

berikut: 

1. Membangun iklim usaha yang kondusif 

2. Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan usaha 

3. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan 

UKMK 

4. Membangun jaringan bagi penguatan ekonomi daerah 

5. Pengembangan permukiman dengan menekankan pada 

kelestarian lingkungan hidup

6. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik 

7. Menciptakan situasi ketenagakerjaan yang kondusif 

8. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 

9. Peningkatan potensi SDM dari sisi IPTEK dan IMTAQ 

10.Pembangunan SDM (Aparatur Pemda, DPRD, 

Masyarakat), organisasi, dan sistem manajemen 

kepemerintahan 

11.Akuntabilitas manajemen keuangan dan sumber daya 

daerah 

12.Pembangunan sarana dan prasarana kepemerintahan 

13.Terkendalinya pencemaran lingkungan 

14.Meningatkan partisipasi masyarakat dunia usaha dan 

industri dalam pemeliharaan lingkungan. 

Tujuan pembangunan di atas diterjemahkan ke dalam 

34 sasaran prioritas dan program-program pembangunan. 

Sesuai dengan konsep Balanced Scoecard visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang tahun 

2004-2008 distrukturkan ke dalam empat perspektif yang 

ada dalam Balanced Scoecard Visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang telah distrukturkan ini kemudian menjadi 

strategy map tingkat kota. Untuk implementasinya di 

lapangan, straegy map tingkat kota perlu diterjemahkan ke 

dalam strategy mapyang lebih operasional yaitu straegy 

maptingkat dinas, kecamatan, dan kelurahan. 

Seperti diketahui bersama, perubahan paradigma 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju 

kepada pemerintahan yang lebih demokratik dan 

desentralistik telah mengubah struktur pemerintahan

daerah secara mendasar. Berdasarkan perubahan 

tersebut, maka fungsi-fungsi pemerintahan umum beralih 

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang 

memerlukan pengaturan lebih lanjut. Kondisi tersebut 

mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk menata 

kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan 

Pemerintah Kota Tangerang, di antaranya mengenai 

pembagian kewenangan kepada camat sebagai 

perangkat daerah. Penataan kewenangan ini dianggap 

penting dan prioritas mengingat kemungkinan munculnya 

berbagai permasalahan pemerintahan seperti tumpang 

tindih tugas dan wewenang, terlantarnya pelayanan publik, 

dan terlambatnya penyelesaian masalah. 

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang sebaik-baiknya serta menghindari 

ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Kota Tangerang 

memandang perlu untuk melaksanakan pemekaran 

kecamatan. Dan berkaitan dengan rencana pemekaran 

tersebut, perlu diadakan pembinaan kecamatan dan 

kelurahan secara periodik dan berskala. Pembinaan 

terhadap kecamatan dan kelurahan harus didukung 

dengan pengembangan prasarana dan sarana 

pemerintahan yang memadai. Salah satunya adalah 

penyediaan gedung kantor yang komprehensif. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan prima 

yang bersandarkan pada prinsip tata kepemerintahan yang 

b a i k (good governance), kinerja aparatur harus 

ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia di kalangan Pemerintah Kota

Tangerang secara berkelanjutan. Di samping itu, 

pelayanan prima juga harus didukung oleh sistem 

perencanaan yang kokoh serta pelaksanaan pengawasan 

yang optimal. 

Secara umum permasalahan di bidang pemerintahan yang 

dihadapi saat ini maupun kecenderungan di masa yang 

akan datang di antaranya: 

1. Belum terlaksananya kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien 

dalam kerangka otonomi daerah. 

2. Belum optimalnya sistem perencanaan serta 

pelaksanaan pengawasan. 

3. Belum optimalnya kinerja aparatur. 

4. Belum tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan 

yang memadai serta belum optimalnya pemanfaatan aset 

pemerintahan kota. 

5. Masih terdapatrya kebijakan daerah dan perundangundangan 

yang menghambat proses pembangunan. 

6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat 

kurangnya sosialisasi. 

7. Belum tegaknya supremasi hukum sebagai upaya 

meningkatkan ketertiban umum di Kota Tangerang. 

8. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan 

berbagai pihak dalam rangka mengembangkan potensi 

yang dimiliki Kota Tangerang. 

9. Belum optimalnya penggalian sumber pendapatan 

daerah serta administrasi pengelolaan keuangan daerah. 

10.Belum tersedianya sistem yang terintegrasi yang 

menunjang terciptanya proses perencanaan pembangunan

yang berkelanjutan dan mampu memberikan akses 

informasi kepada masyarakat. 

11.Masih rendahnya tingkat partisipasi akses informasi 

kepada masyarakat. 

C. Arah Kebijakan Kota Tangerang 

Tercapainya keberhasilan pembangunan tidak lepas 

dari penetapan arah dan tujuan pembangunan yang tepat, 

yang dirumuskan dalam bentuk visi, misi, nilai inti budaya, 

tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan arah dan 

tujuan pembangunan Kota Tangerang dilakukan dengan 

melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur pemerintah, 

masyarakat, dan stakeholderutama Kota Tangerang. 

Seluruh komponen inilah yang akan membawa Kota 

Tangerang ke arah pembangunan yang dicita-citakan. 

Visi Kota Tangerang 

Berdasarkan hasil analisis perekonomian, analisis 

sektor unggulan, analisis internal dan eksternal, maka 

dirumuskan visi Kota Tangerang, yang mengibarkan satu 

s lo g a n: Kota Tangerang sebagai Kota Industri, 

Perdagangan, dan 

Permukiman yang Ramah Lingkungan da lam 

Masyarakat yang Berakhlak Mulia. Visi Kota Tangerang 

yang mendasarkan pada industri dan perdagangan, 

karena secara spasial Kota Tangerang, berbatasan 

langsung dengan DKI Jakarta dan menjadi bagian dari 

pengembangan metropolitan Jabodetabek, serta menjadi 

pintu gerbang bagi masuknya pergerakan orang, barang 

dan jasa ke provinsi Banten. Kondisi seperti inilah yang

menjadikan Kota Tangerang memiliki letak strategis yang 

memberikan keberuntungan tersendiri bagi perkembangan 

pembangunan Kota Tangerang. Dukungan aksebilitas 

yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana, 

kemudahan berinvestasi, serta kondisi lingkungan yang 

kondusif menjadikan Kota Tangerang memiliki prospek 

yang cerah dan menjanjikan sebagai lokasi 

pengembangan berbagai kegiatan perekonomian 

perkotaan. 

Sementara klaim permukiman dalam visi besar Kota 

Tangerang, karena Kota Tangerang memiliki prospek yang 

cerah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, 

secara tidak langsung akan menarik penduduk untuk 

bermukim di Kota Tangerang. Pelaksanaan pembangunan 

yang memperhatikan daya dukung lingkungan agar 

kelestarian lingkungan tetap terjaga, sehingga akan 

menciptakan Kota Tangerang selain sebagai lokasi bagi 

pengembangan berbagai kegiatan usaha, juga merupakan 

tempat yang ideal dan nyaman sebagai lokasi 

permukiman. 

Tentu saja, situasi permukiman itu harus didukung 

dengan pembangunan yang ramah lingkungan. Kondisi 

Kota Tangerang yang aman, nyaman dengan 

masyarakatnya yang agamis, rukun dan toleran, menjadi 

faktor utama bagi terlaksananya kesinambungan 

pembangunan. Peran serta masyarakat serta kondusifnya 

Kota Tangerang, yang didukung dengan kebijakan 

pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, 

menjadikan pelaksanaan pembangunan berjalan

erkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakatnya, baik secara material maupun non material. 

Semua aspek pembangunan Kota Tangerang 

diarahkan bagaimana membentuk masyarakat yang 

berakhlak mulia. Pembentukan akhlak mulia itu 

dicerminkan melalui kualitas hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri. 

Akhlak yang mulia menjadi landasan moral dan etika 

dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pemahaman dan pengamalan agama secara benar 

diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat 

Kota Tangerang yang religius, demokratis, mandiri, 

berkualitas sehat jasmani rohani, serta tercukupi kebutuhan 

material spiritual. 

Misi Kota Tangerang 

Secara umum, misi Kota Tangerang dapat diartikan 

sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar visi Kota 

Tangerang dapat direalisasikan dengan baik. Bertolak dari 

rumusan visi Kota Tangerang tahun 2004-2008 tersebut, 

maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

Kota Tangerang adalah: 

1. Memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

kota; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; 

3. Penguatan tata kepemerintahan yang baik dan; 

4. Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. 

Memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

kota. Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, 

penguatan ekonomi kerakyatan, penyiapan infrastruktur

penunjang kegiatan usaha, serta membangun jaringan bagi 

penguatan ekonomi daerah. Sementara pada point 

meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pelayanan publik, diharapkan 

pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana kota secara terpadu serta peningkatan 

pertukaran informasi dan komunikasi sehingga dapat 

terlayani dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyakarat. 

Pada point ketiga penguatan tata kepemerintahan 

yang baik, akan secara integral, yang meliputi aspek 

sumber daya manusia, proses, sarana, dan prasarana. 

Point ini mencakup beberapa hal, di antaranya: 

1 . Sumber daya manusia, kualitas aparatur, dan 

keselarasan stakeholder dalam berpikir dan bertindak 

dalam proses pembangunan merupakan kunci sukses 

pengelolaan kota yang lebih baik. Untuk itu pembangunan 

SDM tidak hanya bagi aparatur pemerintahan namun juga 

bagi 

stakeholder utama, yaitu DPRD dan masyarakat. Untuk 

itu akan dijalankan upaya-upaya pembangunan SDM 

(aparatur Pemda, DPRD, dan masyarakat), kesemuanya 

ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga 

akan tercipta pemerintahan yang baik (good 

governance). 

2. Proses, untuk dapat menghasilkan layanan prima 

dengan tetap membangun dan menjalin hubungan dengan 

pelanggan (komersial dan publik), maka perlu dilakukan 

restrukturisasi organisasi dan sistem manajemen

kepemerintahan, termasuk menjalankan prinsip-prinsip 

good 

governanceserta terciptanya akuntabilitas manajemen 

keuangan dan sumber daerah. 

3. Sarana dan prasarana, untuk dapat menghasilkan 

layanan yang optimal bagi masyarakat maupun kalangan 

usaha, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang 

handal sehingga dapat terpenuhinya kualitas layanan yang 

bermutu, tepat waktu, dengan biaya yang murah, serta 

dengan tetap menjaga terjalinnya hubungan baik. 

4. Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, 

akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran 

lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia 

usaha dan industri dalam memelihara lingkungan. 

Empat point di atas merupakan basis nilai budaya Kota 

Tangerang, yang harus dianut dan diterapkan dalam sikap 

dan perilaku seluruh jajaran aparat pemerintah dan 

masyarakat Kota Tangerang dalam menjalankan semua 

kegiatan. Nilai inti budaya tersebut dapat dijabarkan dalam 

empat unsur. Di antaranya inovasi, kebersamaan, 

profesionalisme, dan akhlak mulia. 

Selain empat nilai budaya yang harus dijalankan 

seluruh aparat, seluruh aparatur Pemerintah Kota 

Tangerang juga harus memegang lima komitmen untuk 

menunjang pembangunan Kota Tangerang. 

1. Bertakwa kepada Allah SWT. 

2. Bersikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah dalam 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Disiplin, loyalitas, dan dedikasi dalam bentuk

pengabdian kepada masyarakat 

4. Mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan 

pribadi dengan menjunjung tinggi aspek etika moralitas 

dan profesional 

5. Menjalin persaudaraan, silaturahim, dan saling 

mengingatkan di antara sesama pegawai dalam berbagai 

aspek kehidupan 

Lima point di atas, harus dijadikan komitmen bersama 

bagi seluruh jajaran pegawai Pemerintah Kota Tangerang, 

sehingga upaya untuk mewujudkan pembangunan yang 

berakhlak karimah dapat ditegakkan. 

BAB KETIGA 

Partisipasi dan Kebijakan Pubtik Berbasis 

Pembangunan Berkebebasan 

DUA PULUH tahun silam, Tangerang terkesan sebagai 

kota pabrik dan juga penjara. Betapa tidak, di sini terdapat 

lima lembaga pemasyarakatan (LP), dari penjara khusus 

anak-anak, wanita, sampai orang dewasa. Tangerang juga 

dikenal sebagai tempat para buruh mencari nafkah. 

Sedikitnya berdiri seribu pabrik di sini, yang 

mempekerjakan puluhan ribu buruh dengan pelbagai 

persoalannya. Karena itu, dulu ada seloroh pegawai negeri 

enggan dipindahkan ke Tangerang, karena daerah ini 

dianggap tempat buangan. 

Tapi sekarang? Tangerang betul-betul memikat. Kesan 

penjara dan pabrik perlahan mulai memudar. Banyak 

orang terheran-heran dengan pesatnya perkembangan 

daerah yang disebut-sebut wilayah penyangga luapan

industri dari Jakarta. 

Bagaimana Kota Tangerang bisa begitu kaya? 

Setengah dari total kegiatan ekonomi kota untuk tahun 

1999 yang nilainya mencapai Rp 15 trilyun, ternyata 

diperoleh dari kegiatan ekonomi di sektor industri 

pengolahan. Sebagian besar industri pengolahan ini 

terkonsentrasi di Kecamatan Jatiuwung. Berbagai jenis 

pabrik, mulai dari industri makanan dan minuman, tekstil 

dan pakaian jadi, kimia hingga industri logam dan barang 

dari logam, telah menanamkan modal mereka di 

kecamatan itu. Sekitar 55 persen industri sedang dan 

besar Tangerang tersebut berada di Jatiuwung. Tidak 

heran, bahwa kecamatan yang berbatasan langsung 

dengan sebelah timur Kabupaten Tangerang itu, harus 

dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Jatiuwung 

sendiri, Cibodas, dan Periuk. 

Menjamurnya industri pengolahan itu telah membuat 

konsentrasi tenaga kerja di Kota Tangerang menjadi 

demikian gigantis dan meluap. Tercatat pada tahun 1997 

jumlahnya mencapai 192.094 orang dan 60 persen di 

antaranya berada di Kecamatan Jatiuwung. Jumlah tenaga 

kerja yang besar itu mengakibatkan tumbuhnya aneka 

ragam pemukiman. Maklum, tidak semua tenaga kerja 

berasal dari wilayah Kota Tangerang. Tentu saja, 

konsentrasi tenaga kerja ini juga menimbulkan masalah 

khusus. Banyak terjadi unjuk rasa dan pemogokan, 

khususnya yang terkait dengan masalah upah minimum 

regional (UMR), yang memang masih jauh dari kebutuhan 

fisik minimum. UMR Kota Tangerang pada 2001 saja

esarnya (hanya) RP 426.500 per bulan. Selama tahun 

2000 lalu misalnya, tercatat ribuan pekerja dari pabrik 

permen, keramik, sabun, sepatu, hingga tekstil berunjuk 

rasa di pabrik mereka masing-masing maupun di tempat 

lain untuk menyampaikan keprihatinan mereka. 

Tangerang adalah wajah sebuah kota dengan 

kompleksitas problemnya. Menurut kalangan sosiolog 

(Nugroho, 1997; Kristiadi, 1987), pertumbuhan perkotaan 

sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan 

penduduk daerah perkotaan rata-rata 4,3 persen per tahun 

melebihi pertumbuhan ratarata penduduk Indonesia dalam 

periode 1980-2000 sebesar 1,8 persen. Angka itu 

menunjukkan bahwa arus urbanisasi memberi kontribusi 

yang nyata dalam pertumbuhan penduduk kota. Menurut 

Tolley dalam Urbanization and Economic 

Development(1984), tingkat urbanisasi pada dasarnya 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan 

elastisitas output tenaga kerja di sekitar pedesaan dan 

perkotaan, perbedaan upah serta harga. Selama daerah 

perkotaan menjadi tanjung harapan bagi penduduk 

hinterlanddaerah pedesaan, maka arus urbanisasi akan 

berlangsung dan ini akan mempercepat pertumbuhan 

penduduk kota secara eksplosif. 

Namun pertumbuhan kota yang demikian pesat itu tidak 

berarti turut hilangnya rural-urban continuuma t a u folkurban 

continuum, dan sekaligus rural-urban 

contrastsecara menyeluruh. Dalam sejarah Indonesia, 

misalnya, proses urbanisasi tidak secara mendadak dan

menyeluruh. Banyak sekali ciri pedesaan masih terdapat 

dalam masyarakat kota akibat bawaan dari masyarakat 

urban yang berdatangan mencari nafkah dalam kota. 

Sebagai contoh, pekerja-pekerja di Kota Tangerang tentu 

tidak semuanya adalah masyarakat asli kota itu. Sebagian 

besarnya berasal dari pedesaan-pedesaan di luar 

cakupan kekuasaannya. Dan terutama sekali dari 

pedesaan. 

Dewasa ini, kota kemudian menjadi instrumen penting bagi 

berkembangnya sebuah masyarakat. Berbeda dengan 

kota praindustrial, kota-kota modern-industrial ialah 

pengelompokan keluarga ke dalam nuclear family, 

pembagian penduduk berdasarkan strata sosial dengan 

mobilitas sosial yang kurang lebih lentur, ditinggalkannya 

cara produksi manusia oleh mesin yang memproduksi 

barang-barang secara massal dengan pelayanan dan 

kualitas yang baik, organisasi produksi dipegang oleh unitunit 

ekonomi yang cenderung besar dengan standarisasi 

dalam harga, timbangan, dan takaran, dan adanya 

komponen birokrasi yang diangkat secara rasional. 

Selain itu, kota menjadi sentrum sebuah aktivitas yang 

padat. Menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, 

keuangan, penyediaan jasa-jasa, sekaligus pusat 

pemerintahan. Di sana berlangsung secara intensif relasi 

domestik, agama, rekreasi, ekonomis, politis, kultural, dan 

hubungan antar keluarga secara struktural antar berbagai 

institusi masyarakat, hubungan kategorikal antara 

kelompok-kelompok etnis, status, dan kelas, dan bahkan 

hubungan personal antar sesama warga kota. Karena itu

tak bisa dipungkiri bila dari kepadatan penduduk, mobilitas 

horisontal, dan heterogenitas dapat menyebabkan 

timbulnya masalah-masalah sosial. Disparitas dan 

pemisahan pemukiman secara ekonomis dan sosial tak 

bisa dihindari (Kuntowijoyo, 1994). Banyaknya pemukiman 

mewah, seakan bertabrakan dengan menjamurnya 

pemukiman kumuh. Hadirnya banyak industri besar, 

seakan berseberangan dengan merebaknya kios atau 

gerobak "pedagang kaki lima" atau "PKL". Transformasi 

dan bertemunya berbagai anasir masyarakat yang sangat 

padat dan plural, tak jarang melahirkan kriminalitas yang 

tiap saat menunjukkan angka kenaikan kuantitas yang 

fantastis. Simaklah berita-berita di media massa, baik 

cetak maupun elektronik, akan terlihat bagaimana 

kriminalitas menjadi berita yang sangat dominan di kotakota 

penting, seperti bersaing keras dengan berita-berita 

politik. Juga soal prostitusi, pengangguran, pengedaran 

obat-obatan terlarang, hanya bisa kita dapatkan merebak 

dengan pesat dalam kota. 

Dan sekali lagi ditegaskan, masyarakat kota adalah 

masyarakat urban dengan ragam kepentingan tengah 

bertarung di dalamnya. Masyarakat kota adalah sebuah 

masyarakat karnaval. Sebuah kerumunan dengan latar 

belakang pengalaman dan sangupengetahuan yang 

berbeda hadir di tengahtengah percaturan kepentingan. 

Dan dalam karnaval, dalam kerumunan yang riuh itu, setiap 

warga memiliki otonomi masing-masing dalam menafsir 

dan meletakkan hidupnya di tengah-tengah kota. Mereka 

adalah keragaman yang saling sulih, saling meneriaki,

saling mencemooh. Setiap warga, asli atau pendatang, 

bersama besar dari rahim dan lingkungan permainan 

(kota) yang memang ramai dan hiruk-pikuk; suatu lokasi 

menjamur dan berjumpanya pelbagai watak, karakter, 

pikiran, wacana, suara, baik suara jalanan, jelata, penyair, 

seniman, badut, penguasa, maupun agamawan. Dalam 

karnaval, momen-momen yang bersifat semantik, bahasa 

yang konkret dan inderawi, passion, dan petualangan yang 

geli maupun yang gila mendapatkan tempat masingmasing. 

Dalam karnaval itu, keragaman suara tak bisa 

diringkas dalam satu proses menuju sintesis atau 

konsensus. 

Dan di mana posisi pemerintah sebagai pelaksana 

birokrasi negara di antara karnaval itu? Bagaimana cara 

melihat dan memberlakukan partisipasi publik di tengah 

hiruk-pikuk warga kota dengan sangu kepentingan yang 

beragam? Kebijakan publik seperti apa yang mestinya 

diberlakukan agar pembangunan bisa lancar dan tidak 

dicap hanya menjadi agen dehumanisasi dan kepanjangan 

tangan kepentingan penguasa modal belaka dan 

melupakan warga yang hidup pas-pasan di jantung kota 

yang bergerak sangat cepat dan dinamis? 

Bagian-bagian berikut ini akan membahas soal itu. 

Partisipasi Publik 

Setelah bangsa kita keluar dari sangkar Orde Baru 

yang disebut-sebut sebagai orde yang totaliter dan 

sentralistis, bangsa ini mendengung-dengungkan apa yang 

disebut reformasi. Reformasi sendiri mengandaikan 

demokratisasi dan diakuinya partisipasi publik dalam

setiap pengambilan kebijakan. Dalam negara modern, 

partisipasi publik yang menyeluruh mutlak adanya. Sebab 

ketiadaan partisipasi publik dalam setiap pengambilan 

kebijakan pemerintah kerap dilawankan sebagai 

pemerintahan yang totaliter yang abai terhadap suara 

publik hanya menunggu waktu untuk digulingkan. 

Demikianlah sejarah telah membuktikan banyaknya 

pemerintahan totaliter yang ambruk oleh karena tidak 

melibatkan anasir publik dalam pengambilan kebijakan. 

"Vox populi uox Dei". Semboyan terkenal dari Yunani. 

yang juga berarti "suara rakyat suara Tuhan" itu, 

merupakan gambaran betapa legitimasi kekuasaan itu 

sesungguhnya berada di tangan rakyat. Bila rakyat sudah 

mencabut legitimasinya, maka dengan sendirinya sebuah 

pemerintahan kehilangan keabsahan secara demokratik. 

Proses tawar-menawar kekuasaan itu yang dinamakan 

proses akuntabilitas. Dan sistem akuntabilitas publik ini 

sebetulnya merupakan inti dari demokrasi. Akuntabilitas 

adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat 

untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat 

itu. Dalam teori politik tradisional, rakyatlah yang memberi 

kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan 

pernerintah bertanggung jawab kepada rakyat (Budiardjo, 

1998). 

Logika yang sama sesungguhnya yang dibangun terkait 

dengan maraknya isu desentralisasi politik dan ekonomi 

yang lagi hangat-hangatnya tahun-tahun belakangan ini di 

tengah masyarakat kita. Desentralisasi adalah sebuah

produk pemikiran yang didasari oleh keinginan untuk 

meminimalisasi fungsi, peran, dan kekuasaan negara. 

Desentralisasi sendiri memiliki dua dimensi, yakni dimensi 

vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal, 

desentralisasi menghendaki adanya pemberian wewenang 

yang lebih pada organisasi pemerintah yang ada pada 

level yang lebih rendah, dan pada saat yang sama 

meminimalisasi wewenang pada organsiasi pada level 

yang lebih tinggi. Penjabaran dimensi inilah yang kita kenal 

dengan konsep otonomi daerah. Sedangkan pada dimensi 

horizontal, desentralisasi menghendaki adanya pemberian 

wewenang lebih pada organisasi selain organisasi 

pemerintah dalam menangani permasalahanpermasalahan 

publik, dan pada saat yang sama mengurangi wewenang 

dari organisasi pemerintah dalam hal menangani 

persoalan-persoalan publik. Dari penjelasan itu kita bisa 

melihat bagaimana peran dan wewenang negara makin 

diperkecil, dan praktik keseharian penyelenggaraan 

negara lebih diserahkan pada sekian banyak elemen yang 

ada dalam masyarakat. Sehingga dalam paradigma baru 

dalam teori-teori penyelenggaraan negara ini produkproduk 

kepublikan lebih merupakan hasil kesepakatan dari 

berbagai elemen tersebut. Dan, yang harus diingat adalah 

bahwa negara (dengan segala perangkat aparaturnya) 

hanyalah merupakan salah satu pihak dari mereka yang 

membangun kesepakatan publik. Bahkan kalau kita 

berbicara lebih jauh lagi, negara dikehendaki oleh 

pandangan ini hanyalah berperan sebagai fasilitator saja 

dalam proses-proses politik itu. (Muchsin, 2002: 5-6)

Posisi Negara dalam Partisipasi Publik 

Konsep desentralisasi yang meminimalisasi peran dan 

campur tangan negara sampai ke level bawah sesuai betul 

dengan idealisasi pengertian negara. Negara dalam 

pengertian Lawson (dalam Lawson, 1991), adalah 

organisasi tertinggi dalam satuan masyarakat dengan 

membawa konsep inklusif dan accountability yang meliput 

semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan 

sanksi hukumnya, sementara pemerintah adalah sekedar 

agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah 

masyarakat politik. Sementara ilmuwan politik lain 

mengatakan bahwa negara adalah komunitas yang 

diorganisir untuk suatu tujuan politik, sementara pemerintah 

adalah individu atau sebuah tim dari individu-individu yang 

mengambil keputusan yang memberi dampak langsung 

bagi warga sebuah masyarakat. Negara juga merupakan 

institusi pengatur kekayaan diproduksi dan bagaimana 

kekayaan itu dibagikan menurut aturan yang dibuat. Dalam 

sebuah negara kapitalis, aturan kekayaan didasarkan 

pada prinsipprinsip kapitalisme. Dalam negara feodal, 

aturannya didasarkan pada prinsipprinsip sistem feodal. 

Sebagaimana ditengarai Budiman (1996), pengaturan 

kekayaan di atas mirip dengan pengaturan kekayaan 

dalam konsep Marxis tentang mode ofproduction 

(cara produksi). Mode of productionterdiri atas forces 

of production(kekuatan produksi) dan social relations of 

production (hubungan-hubungan sosial dalam proses 

produksi). Yang pertama forces of production- adalah hal-

hal nyata seperti modal, tenaga buruh, teknologi, dan 

sebagainya. Yang kedua social 

relations of production- adalah relasi sosial antara alat-alat 

produksi dan orangorang yang menjelaskan alat-alat ini. 

Seperti sudah dijelaskan, bahwa kehadiran negara dan 

penyelenggaranya, selalu menuntut legitimasi dari publik, 

dalam hal ini rakyat. Sedapat mungkin bagaimana negara 

merebut dan mengambil simpati rakyat agar legitimasi 

bisa teraih. Sebab lancarnya proses kebijakan publik 

dalam banyak hal ditentukan oleh seberapa besar 

partisipasi publik bisa diraih. Nah, proses pengambilan 

simpati publik untuk partisipasi itu yang disebut dengan 

kekuasaan hegemoni. Istilah itu dipopulerkan pertama kali 

oleh Antonio Gramsci (1891-1937), aktivis politik sayap kiri 

Italia. Konteks terbangunnya teori kekuasaan hegemoni 

Grattisci adalah gambaran atas sebuah negara yang hanya 

melayani kepentingan kelas yang dominan. Menurut 

Gramsci, negara atau kota yang bertekstur industri 

membutuhkan kelas buruh yang terampil dan terlatih, serta 

termotivasi. Untuk itu dibutuhkan tipe dominasi baru yang 

disebut hegemoni. Secara tidak langsung konsep 

kekuasaan hegemoni hendak mengatakan bahwa paksaan 

(coercion) bukan lagi alat kontrol sosial yang memadai 

untuk membuat publik tunduk; karena dengan hegemoni 

memungkinkan kelas buruh dibuat memihak (menyetujui) 

atau tunduk kepada sistem yang ada. Jadi, represi militer 

yang biasa dipakai untuk "melancarkan" garis 

pembangunan yang telah ter-blueprintkan, sudah bukan 

zamannya lagi. Menggaruk pedagang kaki lima dan

pemukiman kumuh penduduk dalam kota dengan 

penertiban yang represif, bukan lagi sesuatu yang "wah". 

Selain akan dikecam sebagai negara yang tak memihak 

rakyat, juga disorot oleh organisasi-organisasi publik dunia 

sebagai bentuk sistem pemerintahan bertangan besi dan 

tidak menghargai hak hidup orang lain. Dan itu sungguh 

kontraproduktif bagi berlangsungnya kinerja pemerintahan. 

Ada cara yang lebih elegan. Itulah hegemoni. Di situ 

negara memainkan cara-cara yang lebih persuasif. Dalam 

hal ini negara dan aparaturnya menggunakan ideologi 

untuk mengatur pelbagai anasir publik yang terserak-serak 

dalam kota. Bagi negara, "persetujuan” dalam proses 

hegemonik memainkan peranan yang sangat penting. 

Hegemoni bisa dibakukan melalui banyak cara di mana 

pranata masyarakat sipil membentuk persepsi tentang 

realitas sosial. Bagi Gramsci, hegemoni adalah bentuk 

kontrol yang lebih signifikan ketimbang penggunaan caracara 

represif. Sebab kekuasaan hegemonik lebih 

merupakan kekuasaan melalui "persetujuan" (baca 

partisipasi publik), yang mencakup beberapa jenis 

penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosialpolitik 

yang berlaku. Persetujuan sebagaimana 

dikonseptualisasi Gramsci, adalah ungkapan intelektual 

dan arah moral melalui mana perasaan massa secara 

tetap terikat dengan ideologi dan kepemimpinan politik 

negara sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya. 

Dalam konteks demokrasi di Barat, Gramsci 

menggambarkan bagaimana hegemoni bekerja. Katanya, 

penggunaan hegemoni yang normal atas daerah klasik

ezim parlementer sekarang yang bercirikan 

penggabungan antara kekuatan dan persetujuan, yang 

keseimbangan antara satu dengan lainnya secara timbal 

balik tanpa kekuatan mendominasi secara luas atas 

persetujuan. Tentu saja pengupayaannya dibuat untuk 

memastikan bahwa kekuatan akan muncul berdasarkan 

persetujuan mayoritas. 

Dalam konteks Dunia Ketiga, terkhusus lagi Indonesia, 

hegemoni mengambil bentuk dalam konsep pembangunan 

yang nanti kita jelaskan pada sub bahasan yang lain dalam 

bab ini. 

Posisi Pemerintah dan Birokrasi dalam Kebijakan 

Publik 

Sebagaimana sudah kita singgung sepintas bahwa 

dalam sistem administrasi negara pemerintah merupakan 

agen pelaksana atau eksekutor (makanya pemerintah 

biasa disebut sebagai lembaga eksekutif) dari setiap 

kebijakan yang diambil oleh negara beserta pranata 

hukumnya. Berbeda dengan negara sebagai pengatur 

kekayaan yang pengertiannya lebih abstrak, aparat 

pemerintah merupakan sesuatu yang konkret, sesuatu 

yang nyata. Dan untuk menyelenggarakan sistem itu 

diperlukan apa yang disebut birokrasi. Semua pelayanan 

publik di masyarakat biasanya diorganisir dan disediakan 

oleh birokasi pemerintah ini (Effendi, 1986; lihat juga 

Rahardjo, 1986). Berbicara tentang birokrasi maka kita 

harus mengutip nama Max Weber, seorang ilmuan sosial 

Jerman terbesar pada abad peralihan. Weber rnenyatakan

ahwa di samping tenaga administrasi, kantor atau 

departemen juga dihuni oleh seorang politisi yang bisa 

mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya. 

Karena itu, dalam negara termaktub dua unsur: tenaga 

administrasi dan politisi yang ada dipucuk pimpinan 

tertinggi sebuah organisasi atau departemen. Tenaga 

administrasi adalah posisi teknis, karena itu jabatan ini 

diduduki oleh orang-orang yang punya kualifikasi teknis 

tertentu. Biasanya dari akademisi atau tenaga-tenaga 

profesional dalam bidang tertentu. Sedangkan orangorang; 

yang menduduki pucuk pimpinan tertinggi sebuah 

departemen merupakan jabatan politis karena menyangkut 

kebijakan. Biasanya jabatan ini diisi oleh orang-orang yang 

bergiat dalam partai politik dan dipilih lewat proses 

pemilihan umum. 

Oleh karena itu, pemerintah atau aparat birokrasi 

disamping merupakan sebuah lembaga yang netral 

(sebagai aparat teknis), juga merupakan lembaga yang 

bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan 

subjektif para pemimpin di sana. Akibat yang tak bisa 

ditampik adalah aparat birokrasi seperti ini mau tak mau 

merupakan salah satu unsur yang mandiri dalam negara, 

paling tidak kemandirian yang relatif. Yang jelas, aparat 

birokrasi bukan benda mati yang patuh sepatuh-patuhnya. 

(Budiman, 1997: 89) 

Sebagai pelayan masyarakat yang sifatnya langsung 

dan bukan sekadar institusi yang dihuni robot-robot, aparat 

birokrasi sedapat mungkin adalah juga mereka yang 

memiliki kualitas gumber daya yang tinggi untuk mencapai

apa yang disebut good governance. Kerap istilah ini 

dibatasi pengertiannya sekadar menunjuk upaya 

penyelenggaraan negara yang baik. Padahal lebih dari itu, 

good 

governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau 

tingkah laku governing, yakni mengarahkan atau 

mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam 

suatu negeri. Karena itu good governance bisa diartikan 

sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada 

nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, 

atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan 

nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. 

Karena itu sebetulnya ranah good 

governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi 

pemerintah, tapi juga pada ranah masyarakat sipil, dalam 

hal ini organisasi non pemerintah (ornop atau LSM) yang 

menjadi representasi kekuatan sipil (Billah, 1996). 

Karena pembicaraan kita adalah birokrasi, maka ada 

baiknya kita melihat kualifikasi sebuah birokrasi dalam 

penciptaan penciptaan good governance ini. George 

Fredickson (1983; lihat juga Putra, 1999) menyebut 

peningkatan kualitas ini sebagai total quality polities (TQP). 

Ada tujuh prinsip birokrasi yang dikemukakan Fredickson, 

yakni: 

Kesatu, avoid the wrong. Ada asumsi umum yang 

bekerja dalam masyarakat bahwa aparat birokrasi 

cenderung mencari scapegoat (kambing hitam) atas 

segala permasalahan yang muncul. Karena mereka secara

intuitif selalu melihat problem yang muncul dalam 

masyarakat dari sudut pandang manajerial tanpa 

memperhatikan dari sudut pandang politik. Sehingga 

saatnya aparat birokrasi harus rnengakui kesalahankesalahan 

yang ada secara proporsional. Pengakuan ini 

biasanya sangat sulit dilakukan oleh pejabat karena 

mereka berasumsi mengakui kesalahan berarti jatuhnya 

reputasi. Padahal bisa jadi sebaliknya, pengakuan 

kesalahan kalau memang ada justru makin mendongkrak 

popularitas sebab masyarakat akan melihatnya sebagai 

sebuah kerendahan hati. Bukankah setiap manusia pada 

dasarnya tidak sempurna. 

Kedua, practice citizen. Pemerintahan yang terbentuk 

sedapat mungkin adalah pemerintahan yang berpihak 

pada rakyat. Itulah sebabnya pemilihan umum mutlak 

adanya untuk mendapatkan citizen centerred governance. 

Warga negara bukan konsumen pemerintah, melainkan 

pemilik. Pengingkaran kesadaran ini dapat ditunjukkan 

seperti kejadian di mana rakyat tak boleh ikut dalam day to 

day 

politics, tapi hanya "dipaksa" dalam pemilu dalam 

regularitas waktu yang panjang. 

Ketiga, engaged transformational politics. Politik 

transfomasi ini mengasumsikan bahwa semua warga 

negara mempunyai anggapan atau perasaan tertentu 

mengenai negara atau pemerintahan mereka, sehingga 

politisi yang berada dalam pemerintahan semaksimal 

mungkin bisa mengartikulasikan kepentingan publik

tersebut. 

Keempat , courage regarding costs. Transparansi 

biaya baik ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan 

sebagainya, mesti terselenggara, dengan demikian untuk 

memprakarsai kebijakan, maka sektor biaya akan selalu 

diperhitungkan ketimbang cost-nya. Hal ini untuk 

mencegah adanya sebuah program pemerintah karena 

dana yang tidak mencukupi maka berhenti di tengah jalan. 

Sehingga perlu kejujuran untuk melaksanakan program 

tersebut berikut dampak yang muncul. 

Kel ima, be fair and equitable. Tiap kepentingan warga 

negara harus diakomodasi, untuk itu harus ada struktur 

yang memungkinkan suara rakyat didengar oleh politisi. 

Untuk keperluan ini maka pengorganisasian aspirasi 

masyarakat menjadi suatu keharusan. Atau paling tidak 

ada pengakuan dari pemerintah akan adanya organisasi 

atau lembaga di tingkat masyarakat yang mencoba 

mengentalkan aspirasi tersebut. 

Keenam, respect the public service. Rekruitmen 

pegawai harus berdasarkan pada sistem meritokrasi, 

yakni mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan 

dibayar sesuai dengan prestasi. Sebab yang kerap terjadi 

selama ini birokrasi pemerintah cenderung melayani 

dirinya sendiri dan negara. Terbukti jumlah pegawai negeri 

yang berlimpah ternyata hanya digunakan untuk 

kepentingan keamanan negara semata, bukannya 

berorientasi pada berkualitasnya pelayanan mereka 

kepada masyarakat.

Ketujuh,cautiouslysustain the free enterprise system. 

Selama ini antara sektor swasta dan sektor publik yang 

terjadi bukannya sinergi, melainkan tumpang tindih 

sehingga perlu restrukturisasi peran dari masing-masing 

sektor. Sehingga dengan adanya gerakan ini departemendepartemen 

yang ada pada struktur birokrasi benar-benar 

memiliki fungsi yang jelas. Bukannya sebaliknya, 

departemen yang ada sedemikian rupa ditentukan oleh 

pusat sehingga pada daerah-daerah tertentu departemen 

tersebut tak bisa berfungsi, mubazir, dan buang-buang 

dana keberadaannya. Apalagi uang tersebut diambil dari 

uang rakyat juga. 

Ketujuh hal itu jika tidak diinternalisasi dalam lembaga 

birokrasi, maka birokrasi yang hadir dalam masyarakat 

adalah birokrasi yang dihuni benda-benda mati dan 

manipulatif. Birokrasi yang lebih menonjolkan 

pelembagaan, ketimbang fungsinya yang melayani. 

Birokrasi yang demikian ini biasanya lebih menekankan 

pada rasionalitas dan efisiensi semata. Karena 

petimbangan efisiensi-yang pada akhirnya hanya bertumpu 

pada faktor kuantitas-dalam pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi, maka birokrasi cenderung untuk "memilih" 

anggota atau kelompok masyarakat yang paling menjamin 

tercapainya keberhasilan organisasi. Itulah sebabnya, 

demi mempertahankan diri dan client-nya birokrasi tak 

sungkansungkan mengabaikan orang miskin karena 

dianggap kurang menguntungkan bagi keberhasilan tujuan 

birokrasi, ia juga dibiayai dan sekaligus dikontrol dengan 

ketat oleh birokrasi sehingga tak keluar dari "pakem" yang

ditentukan oleh kekuasaan negara, dalam hal ini birokrasi. 

Keempat model seperti inilah yang selama ini 

dipraktikkan rezim sebelumnya sehingga wajah birokrasi 

kita menjadi birokrasi yang tak memiliki perasaan, tidak 

responsif kepada kehadiran dan perkembangan 

masyarakat. Bagaimana menciptakan birokrasi di luar 

empat model birokrasi di atas. Barangkali baiknya kita 

pertimbangkan beberapa usulan (Putra, idem). 

Kesatu,segera melakukan debirokratisasi politik. Artinya, 

proses politik menyangkut pembuatan kebijakan publik 

yang selama ini diletakkan sebagai bagian dari kegiatan 

birokrasi, harus dialihkan ke arena publik dan dilakukan 

secara transparan. Hal ini sekaligus untuk mencegah agar 

birokrasi tidak terus-menerus digerogoti oleh penyakitpenyakit 

semacam korupsi, kolusi, nepotisme, dan 

monopoli . Kedua,melaksanakan otonomi daerah dalam 

arti yang sesungguh-sungguhnya. Artinya, bukan sekadar 

otonomi administratif dan manajerial, melainkan juga 

otonomi politik dengan kewenangan yang menyertainya. 

Dengan demikian sebagai urusan yang seharusnya 

menjadi hak dan kewajiban pemerintah lokal dapat 

didesentralisasikan. Ketiga, melakukan rasionalitas 

birokrasi dalam segala aspeknya, termasuk dalam hal ini 

jumlah pegawai, sehingga dengan begitu birokrasi menjadi 

lincah dan efisien. Keempat, menyertakan masyarakat 

sebagai kekuatan pengontrol dalam proses kerja birokrasi. 

Hal ini sekaligus cerminan bahwa birokrasi dan aparatur 

birokrasi adalah abdi masyarakat, dan bukannya abdi

negara. Karena itu, saatnya dipikirkan secara lebih serius 

bagaimana agar birokrasi tidak menjadi alat dari 

kekuasaan dan politik tertentu sehingga menafikan peran 

dan fungsi utamanya sebagai institusi milik masyarakat. 

Kebijakan Publik: Definisi, Sejarah, dan 

Perkembangan Mutakhirnya 

Salah satu tugas negara yang kemudian dieksekusi 

oleh pemerintah dan aparat birokrasi adalah mengeluarkan 

kebijakan publik. Sebetulnya ada beberapa definisi 

kebijakan publik atau yang, biasa disebut policy, 

sebagaimana terangkum dalam buku Hukum dan 

Kebijakan Publik (2002). Dalam tatapan Harold Laswell, 

kebijakan publik adalah semacam program pencapaian 

tujuan, nilai-nilai, dan pelatihan-pelatihan yang terarah. 

Harold Laswell adalah pakar ahli pertama yang 

mencanangkan studi kebijakan publik sebagai bagian dari 

ilmu sosial dengan pendekatan multidisiplin. Charles 

Lindbloom lebih menaruh perhatian pada proses kebijakan 

itu sendiri. Dengan konsep inkrementalismenya ia 

mengatakan hahwa kebijakan publik itu 

cornplexlyinteractive process without beginning orend. 

Carl J Frederick mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik

adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara 

paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh 

lembaga yang berwenang seperti pemerintah 

mengemukakan model black 

box dalam memberi kontribusi pada perkembangan 

studi kebijakan publik dalam kualitas cakupannya memberi 

arah pada lingkungan eksternal dan internal baik yang 

menjadi input dalam kebijakan berupa karakter dukungan 

dan tuntutan dari publik yang akan mernpengaruhi proses 

kebijakan maupun hasil (out put) serta dampak (out come) 

dari kebijakan tersebut. 

Dari definisi itu tersimpul tiga elemen kebijakan publik, 

sebagaimana ditarik Raksassatya: (1) identifikasi dari 

tujuan ingin dicapai; (2) taktik atau strategi dari beragam 

langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan (3) 

penyedian ragam input untuk memungkinkan pelaksanaan 

secara nyata dari taktik maupun strategi tersebut di atas. 

Dari ketiganya tersirat bahwa pada dasarnya kebijakan 

publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang 

berorientasi pada tindakan. Artinya kebijakan publik 

merupakan kerja yang konkret dari adanya organisasi 

birokrasi pemerintah yang memang diberi wewenang untuk 

melaksanakan tugastugas kepublikan, tugas-tugas yang 

menyangkut hajat orang banyak, seperti pendidikan, 

kesehatan, transportasi, penerangan, air, dan sebagainya. 

Dan tugastugas kepublikan tersebut lebih konkret lagi 

adalah berupa serangkaian program tindakan yang hendak 

direalisasikan dalam bentuk nyata. Karena itu biasanya 

diperlukan pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan

tersebut terealisasi. Nah, rangkaian proses perealisasian 

tujuan program kebijakan publik. 

Pada intinya, kebijakan publik memiliki beberapa 

implikasi: (1) bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya 

adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) 

bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya 

dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga 

harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata; 

(3) bahwa kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus 

memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka 

panjang, menengah, dan jangka pendek, yang sebelumnya 

telah dirancang secara matang dan terencana; dan (4) 

bahwa segala proses itu diperuntukkan semata bagi 

pemenuhan kepada masyarakat. Itu artinya, karena 

kebijakan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, maka ukuran sukses atau tidaknya kebijakan 

tersebut tergantung bagaimana masyarakat menilai. Bila 

masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingannya sudah 

terpenuhi oleh kebijakan publik, maka dengan sendirinya 

kebijakan tersebut akan dianggap telah menjalankan fungsi 

kepelayanannya dengan baik. Tapi bila yang terjadi 

sebaliknya, maka dengan sendirinya masyarakat 

menganggap bahwa kebijakan publik yang ada tidaklah 

sukses atau gagal. 

Ditelisik dari arkeologi sejarahnya, sebetulnya 

kebijakan publik sudah ada sejak dulu kala, seperti pada 

era berjayanya imperium Babilonia. Saat itu ditemukan 

sebuah kode atau manuskrip yang kemudian dinamakan 

kode Hamurabi. Manuskrip itu berisikan sebuah keinginan

yang kuat untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu 

dan adil pada masa ketika Babilonia di saat-saat transisi. 

Di sana terkodekan persyaratan-persyaratan ekonomi dan 

sosial untuk suatu pemukiman urban yang stabil di mana 

hak dan tanggung jawab didefinisikan menurut strata 

sosial. Juga di sana tercantum aturan-aturan hak milik, 

perniagaan, relasi keluarga dan ritus perkawinan, 

kesehatan, undang-undang pidana dan kriminalitas. 

Semua itu diatur agar pelaksanaannya bisa dibaca dan 

disaksikan sccara bersama-sama praktik pelaksanaannya. 

Dan proses inilah yang disebut akuntabilitas publik. 

Dalam perjalanan sejarah kemudian bermunculan 

tokoh-tokoh pengambil kebijakan publik yang lihai. 

Umumnya mereka adalah pemikir yang nyambi sebagai 

penasihat ahli raja. Sebut saja Kautilya (Sen, 2001) yang 

menulis buku berjudul menyerupai ekonomi, Arthasastra. 

Kata itu bila diterjemahkan dari bahasa Sanskerta kira-kira 

berarti "petunjuk-petunjuk mengenai kemakmuran materi. 

Kautilya yang menulis pada abad keempat SM merupakan 

seorang penasihat dan menteri dari maharaja India 

Chandragupta, pendiri Dinasti Maurya dan kakek dari 

Ashoka yang lebih masyhur. Risalah itu menggunakan 

pendekatan logistik terhadap kenegaraan, termasuk 

kebijakan ekonomi. Dimulai dari bab pertama yang 

membedakan "empat bidang pengetahuan", termasuk (1) 

metafisika, dan (2) pengetahuan tentang "yang benar dan 

yang salah", namun selanjutnya membahas tentang jenisjenis 

pengetahuan yang lebih praktis yang berkaitan

dengan (3) "ilmu pemerintahan", dan (4) "ilmu kekayaan". 

Dalam bahasan tentang pelbagai masalah teknis dan 

praktis, Kautilya menuliskan soal-soal seperti "membangun 

desa", "menggolong-golongkan tanah", "mengumpulkan 

pajak", "mempertahankan uang", "peraturan-peraturan tarif, 

dan sebagainya. Di ranah yang lebih tinggi Kautilya 

menulis tentang "manuver-manuver diplomatik", "strategi 

bagi negara-negara yang lemah", "perjanjian penjajahan", 

"partai-partai yang berpengaruh di negeri musuh", 

"pemanfaatan telik sandi atau mata-mata", "mengontrol 

penggelapan yang dilakukan oleh para pejabat", dan 

seterusnya. Semuanya bertumpu dari soal-soal “rekayasa”. 

Disana, motivasi manusia ditengarai terutama dengan ciriciri 

yang sangat sederhana, mencakup antara lain 

kurangnya keramahan yang menjadi ciri ekonomi modern 

di kemudian hari. 

Masih berkait dengan kebijakan publik hubungannya 

dengan soal politik dan ekonomi yang sarat dengan 

muatan ekonomi, bisa kita baca dalam salah satu karya 

Aristoteles pertama yang berjudul Nicomachean 

Ethics.Dalam karya itu, Aristoteles rnengaitkan subjek ilmu 

ekonomi dengan tujuan-tujuan manusia, merujuk pada 

perhatiannya terhadap kekayaan. Ia memandang ilmu 

politik sebagai ilmu utama. Ilmu politik harus 

memanfaatkan "ilmu-ilmu lainnya", termasuk ilmu ekonomi, 

dan karena, lagi-lagi, ia mengatur apa yang akan kita 

lakukan dan apa yang harus kita jauhi, tujuan ilmu ini harus 

mencakup tujuan-tujuan dari ilmu-ilmu yang lain, sehingga 

tujuan ini harus mendatangkan kebaikan bagi umat

manusia. 

Telaah ekonomi, meski secara langsung dikaitkan 

dengan pencarian kekayaan, pada tingkatan yang lebih 

dalam berhubungan dengan telaah-telaah lain, yang 

melibatkan penilaian dan peningkatan tujuan-tujuan yang 

lebih mendasar. "Hidup untuk mencari uang sama dengan 

hidup di bawah tekanan, dan kekayaan itu jelas bukan 

kebaikan yang kita cari; sebab ia hanya berguna dan dicari 

demi sesuatu yang lain," tulis Aristoteles. Dalam kaitan erat 

antara ilmu ekonomi dan politik (juga etika) secara kental 

dapat kita baca dalam karya Aristoteles yang lain, Politics. 

Namun demikian, seiring dengan ledakan besar 

revolusi industri yang melanda Benua Eropa dan Amerika 

dan munculnya tokoh-tokoh sains seperti Isaac Newton, 

maka spirit dan orientasi sistem kebi .jakan publik juga turut 

berubah. Di era ini, kebijakan publik yang sebetulnya 

berada dalam lokus garapan sosial dan politik dipaksa 

masuk dalam lingkup ilmu alam. Dan pendekatanpendekatan 

yang digunakan pun sepenuhnya pendekatan 

seperti yang dipakai dalam ilmu alam, yakni pendekatan 

positivistik. Karena itu kebijakan kerap tidak memiliki naluri 

dan rasa kemanusiaan sedikitpun. Kebijakan hanya 

bertumpu pada bagaimana membuat instrumen-instrumen 

struktur tanpa memikirkan apa dampak dari produk 

kebijakan tersebut bagi kemaslahatan masyarakat 

seluruhnya. 

Nalar positivistik itu kemudian bersatu dengan nalar 

ekonomi yang bertumpu pada empirisme dan

asionalisme. Pandangan mengenai rasionalitas 

kepentingan diri melibatkan, antara lain, suatu penolakan 

keras dari pandangan mengenai motivasi yang berkaitan 

dengan etika. Yang muncul kemudian dalam celuk ilmu 

ekonomi adalah bentuk-bentuk egoisme. Dan pendukungpendukung 

teori ekonomi yang semata memacu "manusia 

ekonomi" sekadar mengejar kepentingan-kepentingannya 

sendiri memiliki pendukung tidaklah sedikit. Bahkan 

mayoritas. Dalam makalah berjudul Economics for 

Ethics?, George Stigler mengatakan dengan yakin bahwa 

kita hidup di dunia dengan masyarakat yang cukup 

terpelajar bertindak secara cerdik untuk mengejar 

kepentingankepentingan sendiri. 

Stigler hanya satu dari sekian pakar ekonomi yang 

melanjutkan proyekproyek Adam Smith yang salah satu 

para frasenya yang selalu diulang-ulang oleh pendukungpendukung 

fanatiknya: “Bukan karena kemurahan hati si 

tukang bir, pemasak bir, atau pembuat roti, sehingga kita 

dapat menikmati makan malam kita, melainkan karena 

pemikiran mereka terhadap kepentingan diri mereka 

sendiri. Kita mendapatkan manfaat bukan karena rasa 

kemanusiaan mereka, melainkan karena kecintaan 

mereka pada diri mereka sendiri, dan jangan pernah 

bicara dengan mereka tentang kebutuhan-kebutuhan kita 

sendiri melainkan keuntungan-keuntungan mereka, 

“Ungkapan kepentingan diri Smith ini senada dengan 

sikap Edgeworth yang berpikir bahwa "kalkulus ekonomi" 

berlawanan dengan pemikiran etika. 

Lalu muncullah fajar liberalisme ekonomi pasca Perang

Dunia II. Setelah era apokaliptik ini, disiplin ilmu ekonomi 

politik dipengaruhi oleh John Maynard Keyness, yang 

bertumpu pada gagasan teori pilihan rasional. John 

Maynard Keyness adalah ekonom paling berpengaruh di 

abad 20 yang disebut-sebut sebagai tokoh neoklasik. 

Karya-karyanya sarat dengan asumsi maksimalisasi 

kesejahteraan, welfare maximalization. Bagi Keyness, 

tidak ada ruang kemungkinan bahwa motif untuk mengejar 

kekuasaan dan keuntungan bagi diri sendiri yang ada 

pada kaum birokrat, politisi, atau para pelaku ekonomi 

professional yang bekerja didunia pemerintahan dalam 

membuat sebuah kebijakan publik. Asumsinya, Negara 

dibutuhkan sebagai panggung netral dan orang-orang 

didalamnya adalah mereka yang semuanya berniat mulia 

untuk membentuk suatu system berkeadilan social dalam 

pendistribusian kemakmuran kepada seluruh warga 

(Mallarangeng, 2002). 

Salah satu frase Keyness bagi pertumbuhan 

kapitalisrne yang penting adalah pemenuhan tenaga kerja 

penuh (fullemployment), dan untuk itu diperlukan intervensi 

dari pemerintah dan bank sentral. Pamlet Keyness pada 

1926 yang berjudul The And Laisseiz-Faire menyatakan 

ketidakpercayaannya terhadap kepentingan perorangan, 

yang berjudul The End Laissez-Faire menyatakan 

ketidakpercayaannya terhadap kepentingan perorangan, 

yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. 

Pemikiran Keyness mengilhami program New Deal 

Presiden Roosevelt,yang harus mencari jalan keluar dari

situasi apokaliptik akibat depresi tahun 1930-an. Full 

employment memberikan dasar bagi pergerakan ekonomi 

Amerika dan meningkatkan kembali kehidupan banyak 

orang kecil. Sejak itu menjadi suatu kepercayaan bahwa 

pemerintah seharusnyalah memajukan kehidupan rakyat 

banyak. Ide ini sangat tidak disukai para penggerak ilmu 

ekonomi berbasis pasar yang kemudian disebut 

neoliberalisme. Menurut mereka, bukan aturan negara 

yang menjadi pengikat, melainkan auturan pasar bebas 

(the rule of the market). Yakni, melepaskan semua ikatan 

yang dipaksakan oleh pemerintah agar pasar bebas dapat 

bermain sepenuhnya. 

Adalah Fredrich von Hayek, proponen neoliberalisme 

dari London School of Economic dan kemudian menjadi 

pemenang Nobel 1974. Dalam bukunya Road to Serfdom, 

menyatakan bahwa upaya untuk mencapai fullemployment 

adalah sama saja dengan sebuah sistem politik otoriter. 

Buku Hayek yang terbit pada 

1945 itu merupakan kitab suci kaum neoliberalisme. 

Adalah Anthony Fisher dengan Institute of Economic Affairs 

(IEA) yang kemudian mempromosikan ide ini, yang 

selanjutnya sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi 

pemerintah Inggris. Tidak, berlebihan bila kemudian 

Perdana Menteri 1979 Inggris sendiri, Margaret Thatcher, 

saat memperingati 90 tahun Hayek, menyatakan terima 

kasihnya atas "kepemimpinan dan inspirasi" Hayek. Rekan 

Hayek dan Fisher di Amerika adalah Milton Friedman dari 

Universitas Chicago, pemenang Nobel 1976. Dari

Friedman dengan aliran monoterismenya-lah yang 

memberikan pengaruh cetak biru kebijakan ekonomi 

Ronald Reagan pada 1980-an. Karena itulah kita 

mengenal paham neoliberalisme juga sebagai Reagan- 

Thatcherisme yang dilanjutkan Clinton-Blair dan didukung 

oleh Kanselir Jerman Helmut Kohl. Sebab kedua rezim 

itulah yang pertama kali menerapkan kebijakan 

neoliberalisme. Kedua rezim Anglo-Amerika itu megambil 

prakarsa penting dalam menguniversalkan doktrin-doktrin 

neoliberalisme ke seluruh dunia. Ada beberapa doktrin 

yang bisa dibaca dari neoliberalisme dan kita bisa lihat 

sendiri aplikasinya dalam kebijakan publik kita secara 

spesifik. Kesatu,perdagangan bebas tanpa restriksi untuk 

merangsang pertumbuhan. Kedua, memotong pengeluaran 

publik untuk pelayanan sosial, seperti terhadap sektor 

pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 

saetynetbagi orang miskin, dan sering juga pengurangan 

anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, 

air bersih. Ketiga, deregulasi, yang berarti mengurangi 

peraturanperaturan dari pemerintah yang bisa mengurangi 

profit. Keempat, privatisasi, dengan cara menjual BUMN- 

BUMN kepada investor swasta. Termasuk juga di sini 

menjual usaha pemerintah di bidang perbankan, industri 

strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, 

bahkan juga air. Kelima, menghapus konsep "barangbarang 

publik ( public goods),dan menggantinya dengan 

"tanggung jawab individual", seperti menyalahkan kaum 

miskin yang tak punya pendidikan, jaminan sosial,

kesehatan, dan lainnya, sebagai kesalahan mereka 

sendiri. Sederetan prinsip itulah yang kemudian menjadi 

kacamata bersama sebagian besar negara-negara , maju 

dan banyak ekonom mainsream Dunia ketiga. Pandangan 

ini juga bersesuaian dengan ekspansi pasar bebas, meski 

harus dengan jalan paksaan sekalipun. Contoh paling 

konkret adalah keterlibatan Friedman dalam mendukung 

penggulingan Salvador Allende di Chile dan memberi 

nasihat ekonomi kepada Jenderal Pinochet sesudahnya. 

Di Indonesia, keterlibatan pasar dunia yang berbasis 

Amerika dan CIA bisa kita lihat dalam penggulingan rezim 

Soekarno yang kemudian melahirkan dark 

history. 

Pembangunan dan Krisis 

A. Prasetyantoko (2001) menulis dengan panjang lebar 

serangkaian paradoks yang menimpa Asia menjelang 

Abad 21. Pada 1980-an, misalnya, kawasan Asia dipuja 

sedemikian rupa sebagai emerging Markets yang 

menggiurkan bagi para investor asing untuk menanamkan 

modalnya. Bahkan oleh futorolog terkemuka dunia, John 

Naisbitt, kawasan ini secara dramatik diramalkan akan 

menjadi pemenang yang "menguasai" abad 21. 

Istilah keajaiban Asia populer setelah penerbitan hasil 

studi Bank Dunia mengenai pertumbuhan negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara. Menurut Bank Dunia, salah 

satu sumber keajaiban Asia adalah ketekunan dan 

kesetiaan bangsa-bangsa Asia dalam menerapkan prinsip 

ekonomi neoliberal (laissez

faire) secara fundamental. Intervensi negara dalam 

mekanisme pasar dianggap sebagai variabel distortif yang 

mengganggu sehingga harus ditarik pada batas yang 

paling minimum agar kekuatan-kekuatan pasar mampu 

berinteraksi menghasilkan hasil yang optimum. 

Keberhasilan beberapa negara untuk mengalihkan 

kebijakan industri subtitusi impor (import-subtitutionindustry) 

menjadi lambang keberhasilan ekonomi yang 

ditandai dengan semakin berkurangnya campur tangan 

Negara-negara Asia untuk meningkatkan kinerja 

ekonominya melalui model neoklasik liberal sesuai dengan 

standar penilaian Bank Dunia dan pemodal-pemodal 

Barat. Maka seluruh upaya ekonomi politik senantiasa 

dilakukan demi mempertahankan predikat sebagai High- 

Performing Asian Economics (HPAEs). Dan pusat-pusat 

pertumbuhan itu berada di delapan tempat Jepang dan 

“Empat Macan Asia”, yakni Korea Selatan, Taiwan, 

Singapura, dan Hongkong sebagai Newly Industrializing 

Economics (NIEs) dan Thailand, Indonesia, Malaysia, dan 

Philipina yang dikenal sebagai Southeast Asian Miracle. 

Dalam kasus-kasus Negara-negara kelompok 

pertama, memang terdapat “basis material” yang cukup 

kuat untuk menjalankan program-program industrialisasi 

dan dalam memasuki tahapan kapitalisme. Jepang dalam 

sudut infra struktur ekonomi dan social misalnya, sejak 

restorasi Meiji telah mempersiapkan strategi besar untuk 

meningkatkan produktivitas sebagai bangsa melalui 

program pendidikan, membangun borokrasi yang efisien, 

mempersiapkan etos kerja yang berhubungan dengan

ketekunan, kedisiplinan, dan loyalitas. Korea Selatan 

pasca-Perang Dunia II sudah mulai dengan melakukan 

p ro g ra m land-reformsyang bukan saja memperkuat 

struktur social dan memperkukuh legitimasi Negara, tetapi 

menjadi basis yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan 

akumulasi capital serta mendorong terciptanya struktur 

industri yang mantap. 

Lain halnya dengan negara-negara Asia kelompok 

kedua. Mereka tidak memiliki latar belakang sejarah yang 

kukuh mendukung kapitalisme sehingga perkembangan 

kapitalisme bukanlah sesuatu yang muncul dari dalam 

tetapi lebih karena rekayasa yang dipaksakan. Meski Bank 

Dunia menyimpulkan bahwa negara-negara itu adalah 

Miracle, tetapi nyatanya mereka tidak memiliki kebijakan 

industri yang kuat, sebagaimana potret Thailand. Bahkan 

sangat rapuh, sebagaimana yang dialami Indonesia dan 

Philipina. Mobilisasi sumber dana dalam negeri (domestic 

saving) yang dianggap sebagai variabel paling penting 

dalam sistem kapitalisme ternyata tidak terjadi di negaranegara 

tersebut, karena kalaupun tingkat tabungan 

nasional cukup tinggi bukan berasal dari tabungan 

keluarga (household saving), melainkan dari tabungan 

perusahaan (corporate saving). 

Studi Bank Dunia tentang keajaiban dan pertumbuhan 

negara-negara di kawasan Asia, khususnya Asia 

Tenggara-dengan diikuti dengan garis besarbesaran 

indikator makro ekonomi, the memingirkan pandangan 

"sisi gelap realitas Asia. Yoshihara Kunio (1988) telah

melakukan studi dan berkesimpulan bahwa apa yang 

disebut dengan kapitalisme di Asia Tenggara itu adalah 

"semu" belaka. Hal itu disebabkan karena peranan negara 

yang korup, meletakkan kekuatan jaringan bisnis Cina 

dalam kepentingan politik negara, dan ketergantungannya 

yang sangat tinggi terhadap teknologi dan modal asing. 

Paul Krugman (1994) dan Young (1993, 1995) 

menunjukkan sikapnya yang skeptis terhadap kesimpulan 

Bank Dunia dengan memberi penjelasan terhadap 

keajaiban ekonomi dari peningkatan faktor input produksi. 

Menurut keduanya, keajaiban hanya terjadi manakala 

terdapat penyimpangan antara faktor inputs terhadap 

fa k to r outputs yang tak bisa dijelaskan rasionya. 

Sementara dalam kasus Asia, outputpertumbuhan 

ekonomi bisa dijelaskan lewat faktor inputyang dimiliki 

oleh kawasan tersebut. Kim & Lau (1993) dan Stigilitz 

(1996) memiliki kesimpulan serupa bahwa fenomena Asia 

bukanlah sebuah keajaiban melainkan suatu kewajaran 

atas kondisi sumber daya ekonomi yang berlimpah, 

khususnya modal asing. Jomo K Sundaram, ekonom 

berhaluan kiri dari University of Malaya, menyebut penilaian 

Bank Dunia tersebut sebagai pemahamanan yang 

menyesatkan ( fallacy). la mencurigai pandangan Bank 

Dunia tersebut menjadi semacam "jerat" yang digunakan 

untuk menciptakan ketergantungan Asia terhadap Barat, di 

saat mulai ada perasaan yang mencekam bahwa seakan 

tak ada pilihan lain untuk menjalankan pembangunan selain 

mengikuti selain mengikuti seluruh scenario yang

ditawarkan Bank Dunia dengan lembaga-lembaga 

keuangan dunia lainya. Sindrom TINA ( here 

isnoalenative)inilah yang menjadi landasan ideologis bagi 

terlaksananya seluruh program kapitalis Barat yang 

memanfaatkan institusi Bank Dunia sebagai ujung 

tombaknya. 

Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, tak satu pun 

negara di kawasan Asia yang tak menerima strategi 

pembangunan dengan metode utang luar negeri 

sebagaimana ditawarkan oleh Bank Dunia dalam skema 

developmenalism -nya. Kesadaran ini terbangun 

secara ideologis sehingga menjadi tak beralasan untuk 

tidak menerima begitu saja seluruh program stabilisasi dan 

kebijakan penyesuaian struktural yang dicanangkan Bank 

Dunia. Sejak itu, langkah kaki untuk menggabungkan diri 

dengan sistem kapitalisme dunia semakin mantap dan 

menjadi sebentuk kesadaran ideologis yang tak pernah 

dipertanyakan kembali. 

Dan genderang memasuki abad 21 belum juga ditabuh 

ketika negaranegara, yang mejadi simbol keajaiban Asia 

mengalami proses kemrosotan dan kejatuhan. Dan itu 

bukan dikalahkan oleh para pengritik perubahan sosial 

bermodal sosialisme yang telah mengalami krisis 

sebelumnya melalui jatuhnya Uni Soviet dan negera-negara 

Eropa Timur, melainkan pergulatan dalam tubuh sistem 

pilihan rasional kapitalisme itu sendiri. Melihat proses 

kemerosotan itu, para ekonom kemudian membuat 

pelbagai diagnosis mengapa itu semua terjadi. Umumnya

tidak melihat faktor ideologis dari developmentalism yang 

menjadi perontok itu semua, melainkan faktor-faktor 

ekonomi independen semata. Beberapa alasan itu, 

misalnya, kesatu, krisis finansial yang disebabkan oleh 

kebijakan makro ekonomi yang diterapkan. Analisis ini 

didasarkan pada model Krugman (1979) yakni suatu 

model yang melihat krisis pada balance of payment 

(depresiasi uang; kehilangan karena nilai tukar asing; 

jatuhnya nilai tukar) naik ketika ekspansi kredit domestik 

bank sentral tidak konsisten dengan nilai tukar, dan 

kesemua itu akhirnya menjadikan krisis ekonomi. 

Penjelasan kedua adalah apa yang disebut sebagai 

financial panic, suatu argumen yang mulanya dikemukakan 

Dybvg Diamond (1983), yaitu model kepanikan nasabah 

bank yang mengakibatkan ketakseimbangan dalam pasar 

uang dan banyak kreditor tiba-tiba menarik uang mereka 

dari peminjam. Ketiga, adalah penjelasan dari teori Bubble 

Collapse atau model balon yang mengempes. Menurut 

model ini, krisis terjadi ketika para spekulator banyak 

membeli aset finansial di atas harga (fundamental value) 

dalam rangka mencari keuntungan. Dalam waktu singkat 

seringkali memang balon-balon tersebut mengembang, 

tetapi pada akhirnya balon-balon itu akan mengempes 

juga. Model ini diperkenalkan Balnchard (1983). Keempat, 

adalah penjelasan yang umumnya diyakini sebagai yang 

paling dekat dengan krisis yang terjadi, yakni 

moral hazzard crysis yang mulanya dikembangkan 

Akerlof dan Romer (1996). Yang mereka maksud adalah

ahwa suatu krisis terjadi karena suatu alasan ketakjujuran, 

yakni ketika bank-bank dapat meminjam dana ( f u n d s ) n 

e g a r a h a n y a b e r dasarkan liabilitas bank publik 

secara implisit ataupun eksplisit. Jika bank-bank tersebut 

tidak dikontrol, mereka akan menggunakan dana ini untuk 

kegiatan ekonomi yang berisiko tinggi, bahkan untuk 

kegiatan kriminal. IMF percaya bahwa krisis yang terjadi di 

Indonesia disebabkan oleh moral-hazzard ini. Terakhir 

adalah penjelasan disorderly workout, yakni bahwa 

kekacauan terjadi ketika peminjam yang tidak lancar 

memprovokasi kreditor untuk berlomba dan memaksa 

likuiditas. Itu semua akan mengakibatkan krisis finansial. 

Hampir semua penjelasan memang menganggap bahwa 

krisis yang terjadi adalah krisis finansial, dan sernua 

penjelasan tersebut terjadi di negara-negara yang 

mengalami krisis tersebut sehingga semua perhatian 

terkonsentrasi dalam lingkup krisis finansial itu tanpa 

mempertimbangkan krisis struktur sosial dan ideologi 

besar yang berada di belakang itu, yakni krisis model 

pembangunan anutan selama ini (Fakih, 2001). 

Pilihan Model Pembangunan: Teori, Praktik, dan 

Dampaknya 

Melalui bagian ini kita melirik kembali pembangunan 

model apa yang sebetulnya kita gunakan sekaligus 

kritiknya yang hasilnya sebetulnya sudah kita lihat, yakni 

krisis berkepanjangan, nilai tukar rupiah yang tak pernah 

mau kembali lagi seperti sediakala, dan sekaligus menjadi 

pemantik bagi jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Budiman (1995) dan Fakih (2001) menelisik modelmodel 

pembangunan yang pernah ada dan berkaitan 

langsung dengan model pembangunan Indonesia. 

Keduanya mencatat beberapa model pembangunan, 

seperti teori pertumbuhan Rostow, teori dorongan 

berprestasi atau n-Ach McClelland, teori pemenuhan 

kebutuhan dasar, dan sebagainya. Berikut ini kita 

bicarakan secara sekilas tiga teori yang disebutkan 

pertama. 

- Teori Pertumbuhan Rostow. Dalam bukunya yang 

terkenal, The Stages of 

Economic Growth, A Non-Communist Manifesto, WW 

Rostow menguraikan pandangannya tentang proses 

pembangunan dalam masyarakat. Rostow sendiri adalah 

ekonom Amerika Serikat dan disebut-sebut sebagai 

bapak pembangunan dan pertumbuhan. Teorinya 

mempengaruhi model pembangunan di hampir semua 

Dunia Ketiga. Teori pertumbuhan adalah sebentuk teori 

modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, 

yakni tumbuh sebagai organisme. Pikiran pertumbuhan ini 

dijelaskan secara rinci oleh Rostow dan sangat terkenal 

dengan the fiue stages 

sche me. Rostow menjelaskan bagaimana perubahan 

sosial terjadi dalam lima tahapan pembangunan. Tahapan 

pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian 

berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas 

diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat 

pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai

masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat 

industri yang disebut Rostow sebagai masyarakat 

konsumsi massal. Bagaimana masyarakat modern yang 

dicita-citakan tercapai, Rostow mengajukan persyaratan 

utamanya, yakni tersedianya modal. Modal harus 

diusahakan melalui penggalian investasi dengan cara 

pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain itu 

modal juga bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga 

keuangan atau obligasi pemerintah untuk tujuan produktif. 

Selebihnya modal juga dapat dihimpun lewat devisa dari 

perdagangan internasional. Saran Rostow terakhir, dan 

yang tampaknya terpenting untuk mendapatkan modal 

adalah melalui penarikan investasi modal asing. Di antara 

tahapan yang penting adalah tahapan tinggal landas. Tiga 

kondisi yang diajukan Rostow untuk bisa sampai pada 

tahapan tinggal landas tersebut adalah: (1) adanya 

investasi sampai 10 persen dari pendapatan nasional 

untuk bidang yang menguntungkan dan produktif; (2) 

tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang 

penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi; dan (3) 

munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan 

sosial yang bisa memanfaatkarn pelbagai dorongan gerak 

ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang 

mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan 

ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; di 

samping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat 

pertumbuhan menjadi sebuah proses yang 

berkesinambungan. 

Di titik ini, kata Rostow, negara wajib melindungi

kepentingan kalangan wiraswasta untuk melakukan 

akumulasi modal. Atau memberikan iklim politik dan 

regulasi hukum yang menguntungkan kalangan industri 

atau orang asing yang menanamkan modalnya. Sejak 

1969 pemerintahan militer di Indonesia di bawah 

kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi pelaksana teori 

pertumbuhan Rostow dan menjadikannya sebagai 

landasan pembangunan jangka panjang Indonesia yang 

ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahunan yang 

terkenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). 

Teori Motif Prestasi (Need forAchievement). Adalah 

David McClelland yang menjadi tokoh kunci dalam teori ini. 

Pada mulanya tesis yang diajukannya adalah mengapa 

beberapa bangsa tumbuh secara pesat di bidang 

ekonomi, sementara bangsa lain tidak? Umumnya 

tumbuhnya ekonomi selalu dijelaskan lebih karena faktor 

eksternal seperti struktur sosial, namun bagi McClelland 

lebih karena faktor internal, yakni pada nilai-nilai dan 

motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, 

untuk meraih kesempatan. Pendeknya, dorongan eksternal 

untuk mengubah nasib sendiri. McClelland sendiri 

mengakui bahwa ide itu sepenuhnya hasil tafsirnya atas 

tesis Max Weber yang terkenal, yakni etika protestanisme. 

Weber berpendapat bahwa ciri kalangan wiraswasta 

protestan adalah calvinisme, yakni suatu keyakinan di 

mana takdirlah yang mendorong mereka untuk 

merasionalisasikan kehidupan yang ditunjukkan Tuhan. 

Etika inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong 

penting pertumbuhan ekonomi di Barat. Menurut

McClelland, rahasia pemikiran Weber tentang etika 

protestan ini adalah the need for achievementatau 

disingkat n’ach. Rendahnya n’ach ini, menurut McClelland, 

menjadi penyebab mengapa Negara-negara di Dunia 

Ketiga terbelakang. 

Teori motif berprestasi yang dibawa McClelland ini 

berpengaruh luas, khususnya di kalangan ekonom, tentang 

arti penting wiraswasta dalam industri. Individu-individu 

dipacu untuk berprestasi siang dan malam tak kenal lelah 

dan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki usaha mandiri. 

McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama 

kalangan wiraswasta adalah sekadar profit motive, 

sekadar cari uang, melainkan dorongan achievement tadi. 

Satu yang penting bahwa semangat n'ach dalam diri 

masing-masing individu bukan faktor keturunan, tetapi 

faktor lingkungan dan kerja. Dan itu bisa dibentuk sejak 

awal pada saat anak berada di tahap pertumbuhan. 

Dengan demikian semangat ini bergantung pada tingkat 

bagaimana kedua orangtuanya mengasuh anak. Andai 

saja ideologi achievement orientedini diterima sebagai 

ideology pertumbuhan ekonomi, maka konsekuensinya 

ideology tersebut perlu disebarkan tidak saja pada 

kalangan bisnis dan pemerintahan, melainkan kepada 

seluruh bangsa, dengan cara mempengaruhi cara berpikir 

semua orangtua ketika mereka membesarkan anakanaknya. 

Kampanye menyebarkan ideologi achievementoriented 

harus juga menyerang cara mendidik yang otoriter 

dari sang ayah dan melindungi dorongan untuk mandiri dari

anak-anak. Namun, jika motif atau dorongan orang 

mempengaruhi kecepatan tumbuhnya ekonomi, maka 

kecepatan itu harus ditingkatkan dengan meningkatkan 

motif atau dorongan sebelumnya atau melakukan 

strukturisasi. Maka tidak heran berkembang apa yang 

disebut profesionalisasi manajemen. Sekolah-sekolah 

manajer tingkat tinggi berdiri. Dianggap bahwa manajer 

profesional sangatlah penting oleh karena: (1) mereka 

akan menaikkan gengsi bisnis di masyarakat sehingga 

bisnis akan menggiurkan minat kaum muda yang ber-n'ach 

tinggi serta kaum elite di negara-negara terbelakang; (2) 

manajer profesional juga akan mempengaruhi dalam 

menumbuhkan kriteria penampilan dalam pekerjaan, yakni 

lebih menghargai apa yang bisa diperbuat dan bukan 

menghargai karena siapa dia; (3) sekolah manejemen 

tingkat tinggi adalah lembaga yang memiliki orientasi n'ach 

tinggi, maka hal tersebut juga akan meningkatkan n'ach 

bagi mereka yang datang belajar ke sana. 

Teori modernisasi Mc Clelland ini- dan tentu saja teori 

pertumbuhan Rostow-ternyata begitu kuat pengaruhnya 

bagi program LSM di Indonesia awal tahun l980-an. 

Hampir semua LSM besar menjadi pelaksana setia teoriteori 

tersebut dengan ragam program seperti program 

pengembangan masyarakat, usaha bersama, 

pengembangan industri kecil dan meningkatkan 

kewiraswastaan dan usaha kecil. Oleh karena itu, pada 

pusat-pusat pelatihan yang dimiliki dan diselenggarakan 

LSM, pelatihan Achievement Motuation 

Training yang dikembangkan McClelland hampir

menjadi mata pelatihan wajib di banyak pusat pelatihan 

communiy development, dan terutama bekal para aktivis 

yang akan terjun ke lapangan dan untuk selanjutnya mereka 

melakukan pelatihan kewiraswastaan kepada masyarakat 

sehingga secara teoritis sebetulnya tidak ada perbedaan 

yang prinsipil antara program pemerintah, program Kamar 

Dagang Indonesia (KADIN), dengan program-program 

LSM. 

Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Basic Needs). 

Mungkin orang pertama yang mengemukakan basc needs 

adalah Mahbub ul Haq dari Bank Dunia. Ul Haq 

menamakan strategi ini sebagai serangan langsung 

terhadap kemiskinan. Orang kedua adalah James Grant, 

presiden The Overseas Development Council. Grant 

mengutip Srilanka sebagai negara miskin yang 

mempunyai GNP perkapita hanya $ 120 per tahun pada 

1973, tetapi prestasi dalam life 

expectancy lieacy , dan kematian bayi sederajat 

dengan Amerika pada 1939, di mana life expectancy68 

tahun, kematian bayi 4, per 1000 kelahiran dan angka 

kematian 6,4% per 1000, tingkat kelahiran 28,6% per 1000 

dan 76% penduduknya buta huruf. Kesan itu diperoleh 

melalui ekspansi pelayanan pemerintah, satu komponen. 

utamanya adalah dengan memberi subsidi pada harga 

gandum, yakni dengan mendistribusikan dua atau tiga 

pounds secara gratis per penduduk per minggu. 

Rendahnya biaya pendidikan dan layanan sistem 

kesehatan diperkenalkan di Srilanka.

Srilanka membelanjakan untuk pelayanan sosial sampai 

13 persen dari GNP atau sampai 40 persen dari anggaran 

belanja pemerintah, sekitar $15 perkapita per tahun untuk 

pelayanan sosial. 

Grant berpendapat bahwa basic needs negara 

termiskin tersebut dapat dicapai di Srilanka sekitar 14 

sampai 15 juta per tahun sebagai tambahan bantuan 

asing. Dia mengusulkan pada negara maju untuk 

menaikkan dua kali lipat arus bantuan asing, dengan 

menargetkan pada basic needs bagi mereka yang hidup 

di bawah garis kemiskinan absolut. 

Gagasan atas teori pertumbuhan dan pemerataan tak 

urung mendapat kritik yang pedas. Bagi pengkritik teori 

pertumbuhan, di satu sisi ada kehendak untuk membangun 

dan melepaskan masyarakatnya dari kemiskinan, tapi di 

sisi lain, justru kemiskinan itu yang diinginkan untuk 

menyejahterakan sekelompok orang tertentu lewat kucuran 

dana bantuan. Inilah yang disebut Bjorn Hettne (1982) 

sebagai ironi pembangunan. 

Atas teori Need O Achievement,banyak orang 

menduga bahwa teori ini hanya ingin mengalihkan 

kenyataan bahwa keterbelakangan dalam banyak hal 

disebabkan struktur dan sistem sosial yang sedang 

berlangsung. Dengan kata lain, teori ini hendak 

menegaskan bahwa orang miskin dan kemiskinannya tak 

lain disebabkan oleh karena kemalasan dan ketiadaan 

keterampilan hidup. Mungkin itu benar jika yang miskin di 

dalam negara hanya sekitar 5 persen. Tapi bagaimana 

kalau yang miskin lebih dari separuh jumlah penduduk di

negara tersebut. Dan sekali lagi, teori n'ach tidak 

menjelaskan fenomena, mengapa orang bisa jatuh miskin 

dan tidak memiliki pengetahuan dalam jumlah yang begitu 

besarnya itu. 

Kritik yang sama juga dialamatkan kepada teori 

p e m b a n g u n a n BasicNeeds dan agen-agen 

internasionalnya. Pendukung teori basic needs seperti 

Bank Dunia, lembaga-lembaga di bawah naungan PBB 

seperti ILO dan UNESCO sepakat bahwa basic needs 

haruslah dapat memenuhi tingkat paling dasar kebutuhan 

materi, seperti pangan, sandang, papan, serta akses 

keperluan umum seperti air bersih, sanitasi, transportasi 

umum, kesehatan, dan pendidikan. Akan tetapi, kebutuhan 

yang bersifat nonmaterial seperti hak asasi untuk 

kebebasan, keamanan, partisipasi demokratis, mereka 

tidak memasukkannya sebagai bagian yang intern dengan 

basic needs. Karena itu, katakanlah, bila devisa dan modal 

asing itu ada, maka karena tiadanya struktur politik yang 

demokratis, partisipasi dan pengawasan publik yang 

lemah, serta ketiadaan transparansi, hanya mengakibatkan 

Pinjaman atau bantuan atau utang modal asing itu menjadi 

ladang korupsi yang paling subur di pemerintahan negaranegara 

Dunia Ketiga. 

Karena itu, paradigma spirit pembangunan yang 

berjalan selama ini mestinya kita ubah, kita tambahkan, 

kita sempurnakan. Bagian berikut ini adalah sebuah 

rancangan untuk perubahan paradigma dan orientasi 

pembangunan.

Pembangunan dan Kebebasan 

Dalam bukunya, Teori Pembangunan Dunia 

Ketiga(1995), Arief Budiman membuka paragrafnya 

dengan kisah ringan dan sedikit menggelikan bagaimana 

kata pembangunan disalahartikan Tersebutlah Bapak Selo 

Sumardjan, seorang sosiolog, terdampar di sebuah kota 

kecil di luar Jakarta dan sempat berbicara dengan seorang 

penduduk miskin di sana. Bertanyalah ia dari mana orang 

itu datangnya. Jawab si penduduk: "Saya dulu tinggal di 

Jakarta. Tetapi karena ada pembangunan, saya terpaksa 

mengungsi ke mari." Bagi orang ini, dan bagi banyak 

orang kecil yang senasib dengannya, pembangunan 

merupakan sebuah malapetaka, yang mendamparkan 

hidup mereka. 

Pengalaman hampir sama juga dengan itu dialami 

Romo Mangunwijaya, seorang arsitek, budayawan, 

sekaligus sastrawan, ketika berada di sebuah desa di 

daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia bertanya, apakah 

orang di sini umumnya hidup berkecukupan. Jawab si 

orang desa: "Cukup, Pak, kalau tidak ada pembangunan." 

Karena Romo Mangun tidak mengerti maksud jawaban 

tersebut, orang tersebut menjelaskan: "Kalau ada 

pembangunan, Pak Lurah rnenyuruh saya kerja bakti 

membuat gapura, pagar desa, atau melebarkan jalan. 

Akibatnya, saya tidak dapat bekerja." Bagi orang desa 

yang bekerja sebagai buruh tani harian ini, tidak bekerja 

berarti tidak ada penghasilan untuk membeli makanan 

pada hari tersebut. Di sini, pembangunan datang sebagai 

perintah Pak Lurah yang tidak bisa ditolak.

Demikianlah, pembangunan identik dengan 

penggusuran, pembuatan infrastuktur, dan sebagainya. 

Salahkah itu? Tidak tentu saja. Kota membutuhkan 

pembangunan struktur. Tapi kota tidak sekadar struktur. 

Kota juga membutuhkan infrastruktur. Apa itu? HAM, 

keadilan, kebebasan, demokrasi, dan seterusnya. Dengan 

kata lain, pembangunan berkaitan erat dengan manusia. 

Sebab kota adalah ruang berinteraksinya antar manusia. 

Dan manusia beserta hak-hak infrastrukturnya adalah 

basic needs, yang justru dilupakan oleh pembangunan 

yang terancang selama ini. 

Para ahli ekonomi, harus kita akui memang 

kebanyakan berbicara sumber daya manusia. Tetapi 

pembicaraan tentang manusia di sini lebih ditekankan 

aspek keterampilan belaka. Dengan demikian, manusia 

lebih dianggap sebagai faktor produksi semata. Adapun 

faktor manusia yang diperhatikan lebih ditekankan pada 

peningkatan produksi saja. Dengan demikian masalah 

manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan 

keterampilan. Yang kurang diperhatikan adalah bagaimana 

menciptakan kondisi lingkungan, baik lingkungan politik, 

maupun lingkungan budaya, yang bisa mendorong lahirnya 

manusia kreatif. Pada titik ini kita berbicara tentang faktorfaktor 

nonmaterial seperti adanya rasa aman, rasa bebas 

dari ketakutan, dan sebagainya. (Cernea, 1988). 

Menurut Soedjatmoko manusia adalah makhluk yang 

bebas. Kebebasan manusia merupakan sesuatu yang 

intern dalam manusia itu sendiri. Kebebasan manusia

ukanlah hadiah dari masyarakatnya. Kebebasan manusia 

juga tidak bersumber pada lembaga-lembaga masyarakat, 

melainkan senantiasa berusaha dihayati manusia sebagai 

pribadi. Dalam pengertiannya yang bias, kerap kebebasan 

dirumuskan secara negatif sebagai kebebasan "dari" 

segala bentuk paksaan yang menindas. Kebebasan juga 

bisa diartikan secara positif sebagai kebebasan "untuk" 

melakukan tindakan tertentu. Dalam filsafat sendiri 

kebebasan kerap dibicarakan dalam kaitannya dengan 

tindakan memilih. Dan tindakan bebas manusia 

merupakan pilihan. Tindakan memilih itu sendiri 

mengandaikan kebebasan manusia sehingga berbicara 

mengenai kebebasan manusia tidak berarti mengenai 

suatu sifat manusia saja, melainkan lebih dari itu berbicara 

mengenai sari hidup manusia itu sendiri. Soedjatmoko 

menekankan dua arti khusus soal kebebasan. 

Kesau , kebebasan dalam arti eksistensial berkaitan 

dengan tugas untuk menyempurnakan eksistensi. 

Kedua,kebebasan dalam arti sosiopolitis, sebagai syarat 

atau kondisi sosiopolitis atau kondisi material dalam suatu 

masyarakat yang mendukung penyempurnaan diri 

manusia. Kedua arti kebebasan ini bersifat rasional. 

Soedjatmoko memperhadapkan langsung kebebasan 

manusia ini dengan pembangunan. Pembangunan yang 

dilakukan tiap bangsa merupakan satu kreativitas untuk 

mengatasi berbagai persoalan hidup bangsa itu. Karena 

itu, kebebasan merupakan sumber dinamika 

pembangunan. Pembangunan tak lain adalah upaya 

manusia dalam merealisasikan kebebasannya atau

nenciptakan kondisi-kondisi material bagi kebebasannya. 

Dengan demikian bisa dipahami jika bangsa-bangsa yang 

terjajah tidak bisa membangun secara leluasa. Dambaan 

akan kebebasan lebih besar telah mendorong pergerakan 

nasional bangsa-bangsa yang terjajah. Setelah merdeka 

bangsa-bangsa itu mulai giat membangun agar 

bangsabangsa tersebut semakin menjadi bangsa yang 

merdeka dan segenap warganya bisa menjadi orangorang 

yang merdeka. 

Pembangunan dalam idealitasnya bertujuan membuat 

penduduk suatu negeri (terutama kaum miskin dan lemah) 

tidak hanya produktif secara ekonomis, melainkan secara 

sosial lebih efektif dan sadar diri. Berdasarkan tujuannya, 

pembangunan harus terarah pada kaum miskin sebagai 

sasaran langsung pembangunan. Orang-orang miskin 

adalah orang-orang yang paling menderita dan sering 

dilupakan (lihat juga Schumacher, 1979). 

Pembebasan harus terarah kepada mereka karena 

orang miskin berada dalam keadaan tidak bebas. Dalam 

diri mereka tampaklah wajah kebebasan manusia 

terancam. Upaya pembebasan itu tidak hanya menyangkut 

pemenuhan kebutuhan ekonominya semata melainkan 

lebih dari itu mencakup pula upaya pemulihan rasa harga 

diri dan pembangkitan kesadaran diri mereka untuk keluar 

dari belenggu kerniskinan. Kemajuan dalam pembangunan 

ekonomi tidak ada artinya jika rakyat tetap berada dalam 

keadaan tergantung dan tidak berdaya. Karena itu rakyat 

miskin harus dibawa keluar dari situasi 

keterbelengguannya.

Namun sering sekali pembangunan justru tidak 

merawat kebebasan rnanusia itu. Malah justru sebaliknya, 

berbalik menjadi ancaman. Karena pembangunan telah 

menimbulkan berbagai masalah, seperti stagnasi 

ekonomi, konflik antar kelompok kepentingan, disparitas 

pendapatan, dan yang paling mencolok adalah kemiskinan 

struktural. Kemiskinan struktural semakin tampak 

manakala pembangunan yang terus-menerus mengejar 

pertumbuhan ekonomi malah mengakibatkan jurang yang 

makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. 

Tidak usah jauh-jauh, pada 1999 menyebar berita di 

media-media massa, bahwa sebanyak 2.130 bayi berusia 

lima tahun (balita) di Kotamadya Tangerang; diduga 

mengalami kekurangan gizi akibat kurang mendapatkan 

makanan layak dari orangtuanya. Walau Pemerintah sudah 

mengambil langkah-langkah preventif, toh berita itu terasa 

mengejutkan di tengah tingkat pendapatan Tangerang 

yang fantastik dan rata-rata penduduknya tergolong 

makmur. Belum lagi nasib kondisi ribuan nelayan 

tradisional yang tak menentu dan puluhan ribu warga di 

Tangerang di belahan utara yang kini banyak 

menggantungkan hidup mereka dengan bekerja sebagai 

buruh penggali pasir, petani, tukang becak, tukang ojek, 

serta buruh pabrik yang umumnya berpendidikan SD. 

Bukankah adalah ironis bila kita, terlihat maju, tapi 

sebetulnya miskin. (Kasiyanto, 1996) 

Pembangunan sebagai Perluasan Kebebasan 

Sudah lama isu tentang kebebasan manusia dan 

pembangunan ditekuni oleh Amartya Sen yang kemudian

isu itu yang mengantarkannya menerima hadiah Nobel 

1998 dalam bidang ekonomi. Bahkan ekonom asal 

Calcutta India ini menyebut bahwa pembangunan yang 

berorientasi manusia dan kebebasannya sebagai "strategi 

Timur" yang jitu. Secara lugas ia menentang semua 

pandangan yang berusaha memperkecil arti kebebasan 

dan demokrasi dalam proses pembangunan. Salah 

satunya kampanye mantan Perdana Menteri Singapura, 

Lee Kuan Yew. Menurut Lee, untuk membangun ekonomi 

diperlukan sebuah pemerintahan yang otoriter. Lee juga 

merasa, berbagai kritik yang dialamatkan Barat, seperti 

pemerintahan yang tidak demokratis, penegakan HAM 

yang terbengkalai, dianggapnya tak lebih sebagai 

keirihatian Barat terhadap kemajuan Asia. Sebagaimana 

terumuskan dalam kata-kata Abdullah Badawi, yang pada 

1993 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia: 

"Negara-negara Barat selalu menonjolkan pemberlakuan 

hak-hak asasi manusia secara universal. Hal ini bisa 

merugikan apabila keuniversalan tersebut dipakai untuk 

mengingkari atau menyelubungi realitas perbedaan 

budaya." 

Dalam salah satu artikelnya di The New Republic, 

Amartya Sen (Witdarmono, 2000) mempertanyakan kausal 

antara corak pemerintahan otoriter dengan dampak positif 

kemajuan ekonomi. Sen menulis bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Bostwana adalah paling tinggi di dunia. Negara 

itu bukan negara otoriter. Ia bahkan menjadi oase 

demokrasi di benua Afrika. Dari lewat data statistik yang

kukuh yang diperoleh dari 100 negara, Sen membuktikan 

bahwa dampak postif sebuah pemerintahan otoriter 

terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah kecil. Argumen 

Sen itu sebagian diambil dari Robert J Barro (1996) yang 

mengatakan bahwa datangnya kebebasan di negaranegara 

otoriter memang menghidupkan ekonomi. Namun, 

begitu sebuah tingkat demokrasi tercapai, pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara otoriter tersebut mundur. Hal itu 

disebabkan karena masyarakat mulai meminta tambahan 

pembelanjaan kesejahteraan sosial yang di masa 

pemerintahan otoriter akses itu ditutup rapat. Mekanisme 

yang demokratis untuk mengatur aspirasi masyarakat itu 

dibekap dan direpresi. Represi terhadap aspirasi itulah 

yang menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Sen menilai, kita tidak cukup hanya melihat hubunganhubungan 

statistik belaka. Semua proses penyebab yang 

terkait dcngan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

harus diamati secara detail. Kesejahteraan sebuah bangsa 

tidak hanya tergantung dari satu faktor saja. Biasanya, 

kemajuan muncul karena adanya kebijakan-kebijakan 

pendukung seperti persaingan terbuka, pemanfaatan 

pasar internasional, tingkat pendidikan yang tinggi, 

keberhasilan program landreform, dan tersedianya insentif 

bagi masyarakat umum untuk melalukan investasi, 

ekspor, dan indutrialisasi. Disinilah nilai budaya bukan 

merupakan satu-satunya faktor penentu dan dominan 

dalam pemajuan sistem ekonomi dan kesejahteraan. Lalu 

apa jika bukan itu? 

Sen menjawab: KEBEBASAN. Dalam kodratnya,

pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya untuk 

meningkatkan kebebasan. Dan tema pembangunan 

sebagai kebebasan yang menjadi jiwa buku Sen 

Development as Freedom (1999). Bagi Sen, 

pembangunan bisa dilihat sebagai proses perluasan 

kebebasan yang nyata yang dinikmati rakyat. Jadi 

pembangunan tidak sekadar hanya menyangkut 

pertumbuhan Produk Nasional Bruto atau peningkatan 

pendapatan pribadi, industrialisasi, kemajuan teknologi, 

dan modernisasi masyarakat. Tentu saja pertumbuhan 

GNP atau peningkatan pendapatan per orang, bisa 

merupakan alat untuk memperluas kebebasan yang 

dinikmati oleh anggota masyarakat. Akan tetapi 

kebebasan juga bergantung pada determinan-determinan 

yang lain, misalnya pengaturan sosial-ekonomi, seperti 

penyediaan fasilitas pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 

demikian pula jaminan atas hak-hak sipil dan politik, 

seperti kebebasan untuk mengikuti diskusi publik dan 

pengawasan. Dengan demikian, pusat perhatian 

pembangunan adalah perluasan kebebasan subtantif. 

(Rahardjo, 2001). 

Sen membedakan dua kebebasan manusia, yakni 

kebebasan sebagai proses dan kebebasan sebagai 

kesempatan. Sebuah kebebasan selalu terkait dengan 

berbagai proses pengambilan keputusan. Ia juga 

terhubung dengan terciptanya berbagai kesempatan untuk 

mendapatkan hasil yang bernilai. Dari sisi ini, kebebasan 

tak hanya terbatas pada bentuk peningkatan penghasilan

atau peningkatan konsumsi belaka. Kebebasan semacam 

itu hanya menunjuk pada aspek kesempatan dari 

kebebasan saja. Ada aspek kebebasan yang lain, 

misalnya aspek proses partisipasi politik publik dan pilihan 

sosial. Namun, proses itu bukan hanya sekadar sarana 

belaka dalam pembangunan. Proses itu harus dipahami 

sebagai bagian yang membentuk tujuan pembangunan itu 

sendiri. 

Ihwal pembangunan sebagai kebebasan tidak hanya 

retorika mati bagi Sen. Sebab ide itu coba ditabrakannya 

dengan bongkahan realitas lewat penelitian yang kukuh di 

negara-negara berkembang kemudian dituangkannya 

dalam sebuah buku berjudul Povertyand Faminies. Di situ 

Sen mengemukakan beberapa temuannya mengenai 

penyebab-penyebab utama bencana kelaparan. Tulisnya, 

tidak ada bencana kelaparan yang muncul di negaranegara 

yang demokratis dan memiliki pers bebas. Sebuah 

situasi kelaparan baru menjadi sebuah bencana ketika di 

negara-negara itu tak ada demokrasi. Kelaparan di 

Eithopia, Somalia, Uni Soviet pada 1930-an, Cina pada 

1958-1961, atau Irlandia atau India, berubah menjadi 

sebuah bencana karena pemerintahan negeri itu otoriter 

atau berada di bawah penjajahan asing. Sen membuktikan 

dengan data empiris, bahwa hampir semua bencana 

kelaparan terjadi karena untuk waktu yang cukup lama 

semua kebijakan publik pemerintah tidak pernah ada yang 

mengkritik dan mempermasalahkannya. Bencana terjadi 

bukan karena tidak ada makanan. Sewaktu bencana 

kelaparan di Bengali pada 1943, misalnya, sesungguhnya

kemampuan masyarakat untuk membeli makanan antara 

tahun 1941 - 1943 naik 9 persen. Namun, ketimpangan 

dalam kemampuan untuk mewujudkan hak untuk 

memanfaatkan (entitlement 

rights) di kalangan buruh tani, sangat tinggi. Mereka 

inilah yang menjadi korban terbesar bencana kelaparan. 

Adalah benar bahwa hancurnya dinamika masyarakat, 

hilangnya partisipasi publik yang intensif dalam 

merumuskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah 

dan mesin birokrasinya telah membuat kelaparan menjadi 

bencana. Memang, nilai dinamika rakyat itu, dalam bentuk 

partisipasi politik, sosial, dan penegakan hak asasi 

manusia, tak tampak manfaatnya manakala situasi berada 

dalam keadaan baik dan normal-normal saja. Akan tetapi, 

peran-peran tersebut baru kelihatan sangat menentukan 

manakala situasi telah berubah rnenjadi buruk. Dorongandorongan 

partisipasi publik khususnya di kancah politik, 

sosial, dan ekonomi yang dihasilkan pemerintahan 

demokratis baru terlihat maknanya tatkala negara itu 

dihempas dan diombang-ambingkan oleh krisis. Lihatlah 

krisis Asia. Korea Selatan dan Thailand bisa sangat cepat 

mengatasi krisis ketimbang Indonesia, karena di Indonesia 

beban kemerosotan ekonomi tidak ditanggung secara 

seimbang. Ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang 

diakibatkan oleh ketimpangan kesempatan yang mestinya 

kita baca sebagai ketimpangan kebebasan, telah 

membuat sekelompok masyarakat terlempar sejauhjauhnya, 

sementara kelompok lainnya tetap saja mapan.

Dari situlah ada tiga hal yang penting yang bisa kita 

catat dari pembangunan yang berasaskan kebebasan dan 

demokrasi. Kesatu, ia dapat membuat hidup ini lebih 

berarti karena kita bisa bertindak lebih bebas dan lebih 

efektif. Kedua demokrasi memberi insentif politik bagi 

pemerintah untuk memperhatikan kelompok yang tersisih 

dan terpinggirkan. Dan ketiga, demokrasi memberi 

kesempatan bagi masyarakat untuk saling mempelajari 

dan membangun nilai-nilai serta prioritas bersama. Pada 

tataran inilah barangkali demokrasi memiliki nilai yang 

konstruktif sebagai ruh dalam paradigma pembangunan 

kita saat ini maupun mendatang. 

BAB KEEMPAT 

PENUTUP 

Merayakan Semangat Pemberdayaan Daerah 

GEJALA sosial psikologis sebagai akibat perubahan 

yang sangat cepat dapat dengan mudah dimanipulasi 

untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang seringkali 

keluar dari rel perubahan itu sendiri sebagai akibat rasa 

tidak puas terhadap alur perubahan yang sedang terjadi. 

Rasa tidak puas seringkali lahir karena sebagian 

masyarakat tidak mau menerima fakta-fakta baru, yang 

menggeser tatanan lama. Dari balik ketidakpuasan akan 

terjadinya perubahan, tentunya ada sebagian masyarakat 

yang dengan gegap gempita menaruh perhatian besar 

terhadap perubahan. Kelompok masyarakat ini, merasa 

perubahan akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan 

bersama. Rasa puas mulai tumbuh menjamur bersamaan

dengan arus perubahan yang sedang berlangsung. 

Karena itulah, menurut Prof. Dr. Nurcholish Madjid, 

ketika perubahan itu berlangsung, maka kesediaan untuk 

menerima fakta-fakta baru yang sekarang dikenal sebagai 

bagian dari situasi yang melahirkan kepuasaan tersebut 

akan tumbuh lebih subur. Adanya kepuasaan ini juga akan 

memberi peluang lahirnya perubahan pada sistem nilai, 

termasuk unsur-unsur (tertentu) pengetahuan, keyakinan, 

dan pandangan hidup, karena mereka yang terlibat itu 

menjadi lebih bebas untuk memeriksa fakta-fakta tersebut 

(Madjid, 1997: 169). 

Menurut Nurcholish Madjid, perasaan puas yang terkait 

dengan suatu tingkah laku yang baru, dapat muncul dengan 

sengaja atau tidak sengaja. Orang yang belajar 

menerapkan tingkah laku atau sikap-sikap yang baru 

mungkin menyadari, mungkin tidak, tentang adanya rasa 

kepuasaan yang terkait dengan itu semua. Dan bentuk 

atau tingkat rasa puas itu pun dapat bervariasi. Kepuasaan 

itu jika dialami secara langsung, dengan sendirinya akan 

memperkuat tingkah laku baru tanpa disadari oleh 

pelakunya. 

Di sinilah perlunya konsensus bersama di antara warga 

masyarakat agar konstelasi kehidupan dapat terjaga. 

Konsensus menurut Antonio Gramsci, selalu 

menghubungkan dengan ungkapan-ungkapan psikologis 

yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis 

ataupun aspek aturan yang lain. Menurut Gramsci, tatanan 

hegemonis tidak perlu masuk ke dalam lembaga-lembaga 

ataupun praktik liberal sebab hegemoni pada dasarnya

merupakan suatu totaliterianisme dalam arti ketat. Bagi 

Gramsci asumsi liberal “masa kini,” bahwa orang tanpa 

mempunyai kesempatan sungguh-sungguh untuk 

mengungkapkan oposisinya tidak dapat dikatakan 

perjanjian, tampaknya sangat aneh. Diandaikan bahwa 

dalam suatu perjanjian dengan sendirinya ada disposisi 

mental, ada titiktitik lemah di samping kekuatannya. Lebih 

jauh Gramsci mencoba berpijak pada tiga kategori 

penyesuaian yang berbeda: 

1. Orang yang menyesuaikan diri mungkin karena takut 

akan konsekuensikonsekuensi bila tidak 

menyesuaikannya. Di sini konfromitas ditempuh melalui 

penekanan dan sangsi-sangsi yang menakutkan. 

2. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa 

mengikuti tujuantujuan tertentu dengan cara-cara tertentu. 

Konfromitas ini merupakan soal partisipasi yang tidak 

terefleksikan dalam bentuk aktivitas yang tetap, sebab 

orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang 

dimungkinkan untuk menolak. 

3. Konfromitas yang muncul dari tingkah laku 

mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan 

dengan unsur-unsur tertentu dalam masyarakat. Tipe ini 

dalam pandangan Femia Yoseph (1981) terkait dengan 

konsep legitimasi, dengan keyakinan bahwa tuntutantuntutan 

konfromitas benar lebih dulu. 

Totalitarianisme: pandangan bahwa negara adatah yang tertinggi dan 

kepentingankepentingannya mengatasi semua kelompok lain di 

dalamnya, misalnya agama, serikat buruh, kelompk-kelompok swasta, 

dan lain-lain. Fasisme secara teoretis maupun praktis adalah 

totalitarianisme. Sedang komunisme adalah totalitarian dalam arti praktis

(Lihat Mourice Cranstone, Totalitarianism-Facism dalam Paul Edwards 

(Ed., The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan, Colier, London, 1967 III, 

hIm.182-184) 

Untuk itu, agar terjadi konsensus yang melahirkan 

konfromitas bersama dalam membangun daerah, adalah 

mengedepankan semangat otonomi daerah itu sendiri. 

Semangat dasar dari otonomi daerah pada dasarnya 

adalah keharusan bagi setiap wilayah untuk membangun 

fondasi yang kokoh guna menyusun strategi 

pemberdayaan dalam segala segi. Jika sebelumnya, 

strategi pembangunan daerah sangat tergantung kepada 

pemerintah pusat, kini bola dikembalikan kepada daerah 

dengan dasar bahwa pihak pemerintah daerah yang 

benar-benar mengetahui potensi yang dimilikinya beserta 

kendalakendala yang dihadapi secara langsung. Dengan 

kata lain, strategi yang disusun oleh pemerintah daerah 

mestilah mengacu pada kondisi real untuk melakukan 

berbagai penyesuaian kebijakan terhadap masalahmasalah 

mendasar yang telah lama dihadapi. 

Langkah pertama yang patut dilakukan adalah 

melakukan identifikasi semua faktor terpenting yang dapat 

dijadikan titik tolak penyusunan kebijakan dasar. Pihak 

pemerintah daerah bersama berbagai kelompok 

masyarakat harus melakukan studi secara seksama 

terhadap segala hal yang berkaitan dengan arah 

kebijakannya secara umum. Dalam hal ini, kendala yang 

akan dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM). 

Namun dengan keharusan tersebut justru terbuka

peluang bagi SDM daerah untuk melakukan pembelajaran 

guna meningkatkan kualitasnya. Dengan kata lain, proses 

pembangunan fondasi pembangunan daerah ibarat pisau 

bermata dua: satu sisi berguna untuk menyusun strategi 

baru yang tepat sekaligus akan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang melakukannya. Maka, dasar 

strateginya adalah: menyusun kebijakan dasar yang 

memberi ruang seluasluasnya bagi SDM yang dimiliki dan 

bukan mematikannya. 

Dengan begitu, pembangunan daerah mesti dipahami 

sebagai wahana untuk membangun SDM. Karena tanpa 

SDM yang memadai, sebagus apapun sebuah strategi 

kebijakan tetap tidak akan dapat dijalankan secara 

maksimal. Maka, hal utama yang patut diperhatikan adalah 

bagaimana mendorong semua potensi SDM, baik dari 

pihak pemerintah daerah, di jajaran legislatif, juga para 

pelaku dibidangnya masing-masing, untuk belajar secara 

cepat guna mencari jalan keluar terbaik dari masalahmasalah 

yang dihadapi. 

Otonomi daerah berarti suatu upaya untuk membangun 

kemandirian dari segi SDM-nya. Selain upaya perbaikan 

SDM, hal mendasar yang lain adalah mengupayakan 

sinergi antar-potensi yang dimiliki, baik dari pihak 

pemegang otoritas formal seperti jajaran eksekutif dan 

legislatif, maupun dari pihak masyarakat yang diwakili oleh 

tokoh-tokoh sosial keagamaan serta para pelaku ekonomi. 

Harus dibangun komunikasi yang lebih intensif antar 

lembaga secara internal yang sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki kinerja antar lembaga tersebut. Suatu cara

komunikasi yang cenderung rumit dan berjarak harus 

dihindari karena hal itu akan dapat membuat kinerja antarlembaga 

menjadi lamban. 

Selain itu, sangat penting dilakukan perubahan pada 

karakter birokrasi, dari sifatnya yang Berorientasi 

"dilayani" menjadi "melayani". Dalam bahasa yang lebih 

lazim, secara perlahan-lahan mesti ditanamkan paradigma 

"public service" pada jajaran birokrasi. Bahwa birokrasi 

adalah fasilitator bagi masyarakat, lebih sebagai 

"membantu" masyarakat ketimbang "memerintah". Dan 

pada alam pikir masyarakat kita sekarang, alangkah baik 

jika birokrasi kemudian juga sebagai pendorong 

perubahan sekaligus "pengayom" masyarakat. Dengan 

begitu, birokrasi bukan menjadi alat atau sekadar robot, 

tapi juga semacam partner bagi masyarakat. Dia memiliki 

fungsi adminitrasi sekaligus fungsi sosial yang jauh lebih 

baik ketimbang di masa lalu. 

Dengan begitu, proses pemberdayaan daerah adalah 

sebuah upaya pembelajaran bagi birokrasi untuk 

menemukam orientasi dan fungsi baru bagi dirinya maupun 

hagi masyarakat. 

Sementara itu, perlu diupayakan komunikasi eksternal, 

baik antara jajaran eksekutif dan legislatif dengan berbagai 

lapisan masyarakat, maupun komunikasi antar-kekuatan 

didalam masyarakat itu sendiri seperti para tokoh 

masyarakat, para pelaku usaha dan berbagai organisasi 

kemasyarakatan yang ada. Komunikasi semacam ini 

selain akan sangat berguna untuk memperkuat legitimasi 

dari suatu kebijakan yang diputuskan, juga dapat dijadikan

uang publik, yaitu sebuah ruang tempat berlangsungnya 

dialog antar-lapisan masyarakat untuk mencari solusi 

terbaik dalam penyusunan strategi pemberdayaan daerah. 

Dengan cara seperti itu, maka pemberdayaan daerah 

akan dapat dipahami sebagai upaya untuk share 

ofauthority,suatu pembagian tugas, kewenangan dan 

tanggung jawab. Bahwa pembangunan daerah bukan 

semata-mata tanggung jawab pemerintah melainkan juga 

tanggung jawab semua orang, tugas seluruh masyarakat 

daerah itu sendiri. Jika seluruh inisiatif dan tanggung jawab 

diletakkan di pundak pemerintah, cara berpikir seperti itu 

tidak berbeda dengan zaman dulu di mana segalanya 

menjadi tugas dan kewajiban eksekutif semata. Dan pada 

kenyataannya eksekutif memiliki keterbatasannya sendiri 

untuk memikul seluruh tanggung jawab yang semakin berat 

tersebut. Maka, dengan era baru ini, pemberdayaan 

daerah mesti dipahami sebagai upaya membangun 

proses partisipasi seluruh masyarakat untuk membangun 

dirinya sendiri. 

Setelah pemilu legistalif yang baru saja berlangsung, 

setiap daerah memperoleh para wakil rakyat yang boleh 

jadi juga baru. Dengan komposisi wakil rakyat yang baru 

itu masyarakat tentu menaruh harapan yang baru pula 

kepada mereka. Terlepas dari latar belakang partai politik 

atau latar belakang organisasi di mana para wakil rakyat 

itu berasal, yang patut diperhatikan adalah, dengan SDM 

politik yang baru itu, terbuka kesempatan untuk melakukan 

berbaikan atas strategi pemberdayaan daerah yang 

selama ini dirumuskan. Juga terbuka peluang untuk

menyusun strategi baru dengan model partisipatif seperti 

disebutkan di atas. 

Komposisi wakil rakyat yang segar diharapkan akan 

membawa ide-ide dan semangat pemberdayaan yang 

segar pula. Siapapun harus maklum bahwa masyarakat 

kita sekarang sudah sangat cerdas secara politis sehingga 

tuntutannya terhadap kinerja wakil-wakilnya yang duduk di 

DPRD maupun tuntutan terhadap kinerja eksekutif juga 

semakin tinggi. Artinya, secara alamiah, masyarakat akan 

memainkan fungsi kontrol yang semakin partisipatif. 

Masyarakat tidak hanya akan mengontrol wakil-wakilnya, 

melainkan juga akan mengawal seluruh kebijakan yang 

dijalankan oleh eksekutif. Maka, di sini proses 

pemberdayaan daerah musti dipahami sebagai upaya 

untuk membangun sistem kontrol partisipatif secara 

mandiri oleh masyarakat. Kontrol tersebut dapat diarahkan 

pada berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pihak 

eksekutif maupun kontrol terhadap diri mereka secara 

mandiri. 

Hal selanjutnya yang menjadi sasaran proses 

pemberdayaan daerah adalah memperkuat ketahanan 

sosial. Yang dimaksud adalah bagaimana menciptakan 

daya tahan yang kuat meliputi daya tahan ekonomi, religius 

dan politis. Sebuah masyarakat yang memiliki daya tahan 

ekonomi tidak akan mudah mengalami guncangan sosial 

yang datang dari luar. Begitu juga masyarakat yang 

memiliki daya tahan religius yang kuat tidak akan mudah 

mengalami perpecahan sosial. Daya tahan sosial yang 

kuat akan menutup segala kemungkinan gejolak akibat

pertentangan berbagai kepentingan sesaat sehingga tidak 

mudah terjerumus dalam kerusuhan, kekerasan dan hal-hal 

kriminal. Keamanan dan kenyamanan masyarakat akan 

tergantung pada sejauh mana ketahanan sosial yang 

dimiliki. 

Hal ini sangat penting apalagi dalam situasi seperti 

sekarang ini di rnana suhu politik dapat meningkat seiring 

dengan akan dilakukannya pemilihan presiden. 

Tentu saja, upaya untuk membangun ketahanan sosial 

yang kuat merupakan tugas semua pihak, dan hal ini hanya 

dapat dilakukan jika seluruh lapisan masyarakat 

menemukan kesepakatan bahwa keutuhan sosial jauh 

lebih berharga ketimbang kepentingan sepihak. 

Di sini, proses upaya pemberdayaan daerah harus 

dipahami sebagai upaya untuk membangun kerekatan 

sosial yang mantap, di mana pemerintah dapat berfungsi 

sebagai pendorong atau fasilitator utama. 

Yang terakhir, adalah memahami proses pemberdayaan 

daerah sebagai upaya membangun karakter daerah 

dengan berdasar pada nilai-nilai budaya. Ketahanan sosial 

yang kuat dapat dimulai dengan membangun karakter 

budaya yang dimiliki. Berbagai bentuk ekspresi budaya 

mesti didorong agar dapat menjadi wahana partisipasi 

bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk 

wahana berkomunikasi, tapi juga sebagai wahana untuk 

menggali dan memahami diri mereka sendiri. Dengan 

begitu, Pemberdayaan daerah berbasis budaya ini dapat 

ikut meletakkan fondasi yang kokoh agar tercipta 

ketahanan sosial yang kokoh. Mudah-mudahan Tangerang

mampu menciptakan pemberdayaan berbasis budaya ini. 

Semoga.

DEMOKRASI SMS 

“ …. Suara Rakyat Jangan Dicurigai!” 

Rakyat Bertanya WH Menjawab Oleh: 

Wahidin Halim Walikota Tangerang 

S. Rakyat Penganggur 

T. Sas-Sus Mutasi Birokrasi 

Daftar Isi 

A. Pengantar Editor 

“Hotline Service” di Kota Tangerang B. Anjangsana, 

Soan ke Rumah Pak Wali dan SMS C. Angkutan Warga 

D. Aksi Anak Buah Pak Wali 

E. Camat dan Lurah Kita 

F. Layanan Publik 

G. Disiplin 

H. Dana dan Harta Rakyat

I. Maksiat Sosial 

J. Pendidikan Untuk Kita Semua 

K. Perda Kota Kita 

L. Genderang Perang KKN (Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme) 

M. Pasar 

N. Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Kita O. Perbaikan 

Jalan dan Solusi Macet, Cet P. Ribut Pemilu Rakyat 

Q. Proyek Para Pimpro Kota 

R. Rumah Ibadah 

U. Sampah dan Limbah Kota V. Seni, Wen 

W. Soal Olah Raga dan Sepakbola Persikota X. Tanah 

dan Rumah Rakyat 

DEMOKRASI ‘HOTLINE SERVICE’ 

DIKOTA TANGERANG 

Pelajaran dari SMS Hallo Pak Wali 

Demokratis tidaknya sebuah Negara, suatu 

pemerintahan besar, kecil atau apapun levelnya, 

sesungguhnya dapat diukur melalui sejauh mana 

perangkatperangkat dan prosedur demokrasi telah 

diterapkan. Satu diantara sekian perangkat yang 

keberadaannya dianggap sebagai obselut yakni 

tersedianya sarana public untuk mengkomunikasikan 

gagasan, opini, keinginan, bahkan kejengkelan terhadap 

para pemangku kekuasaan, secara langsung tanpa editan, 

tanpa potongan, apalagi distorsi. Yaitu sebuah medium

komunikasi, semacam direct-line, dan dalam beberapa hal 

boleh jadi mirip free hotline, dimana rakyat disemua 

lapisan dan atau pejabat pemerintahan disemua level, 

dapat bercakap-cakap tanpa perantara alias langsung. 

Tradisi ini mudah ditemukan dinegara-negara yang 

tradisi demokrasinya sudah cukup mapan dan ditambah 

fasilitas teknologinya begitu menunjang. Salah satu 

pemerintahan yang patut dijadikan contoh sukses dalam 

menrapkan tradisi baik yang satu ini yaitu pemerintahan 

propinsi Quebec dibelahan Amerika Utara, Kanada. 

Rakyat ditanah Quebec, misalnya bisa menelpon 

minister (pejabat kementerian, bahkan menterinya) dilevel 

propinsi secara langsung. Sebaliknya, para minister ini 

pun, rela secara langsung pula mendengarkan apa yang 

dikeluhkan publik. Tidak setiap saat, tentu saja, tetapi 

ruang ini biasanya dilakukan dan dibuka seluas-luasnya 

ketika waktu-waktu tertentu hendak atau baru saja, 

meluncurkan satu kebijakan menyangkut hajat publik, 

menyangkut orang banyak (Public policy). Pesawat 

telepon yang punya nomor sambungan langsung kementeri 

dilevel propinsi itu tersedia ditemapt-tempat umum (Public 

places). Dan rakyat tanpa tedeng aling 

–aling bisa say anything. Tentang satu kebijakan baru 

tersebut. Jadi bisa dibayangkan seorang pemulung, 

pembuang sampah, ataupun seorang esekutif muda bisa 

bercakap-cakap langsung dengan menteri atau staf 

kementerian, untuk menumpahan apa yang mereka 

anggap baik atau tidak.

Kalau model ini diterapkan diIndonesia, jadi kira-kira 

para supir angkot, para pedagang dikios atau kaki lima, 

ibu-ibu rumah tangga, anak-anak sekolah bahkan suatu 

kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir, bisa 

langsung menumpahkan kekesalannya kepada bupati, 

walikota, gubernur, menteri, bahkan Presiden. Dan 

sebaliknya denganpenuh simpati, para pejabat ini jadi 

pendengar yang baik, merespon, sekaligus, aktif: mencari 

solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi rakyat 

tersebut, apalagi memeuhi apa maunya rakyat. 

Direct-line seperti ini, sekurang-kurangnya aiasakan 

pada tiga pertimbangkan berikut. Pertama, melalui sarana 

itu, diharapakan, dapat menekan hingga ke titik nol – apa 

yang disebut distorsi aspirasi publik. Dalam teori 

komunikasi yang masyhur, hal dimaksudkan untuk 

mencegah munculnya gangguan (noises) dari pesanpesan 

(message) yang dikomunikasikan secara pengirim 

pesan (sender) terhadap penerima pesan (receiver). 

Pengirim pesan melalui perantara, mengharuskan 

terhjdinya penafsiran pesan secar ganda, bersayap dan 

berlipat-lipat. Ada dua kemungkinan yang terjadi pesan 

dimengerti atau tidak, dan hal ini karena, satu, penyampai 

pesan tidak cakap menjelaskan, kalum karena bahasa 

yang digunakan, bahasa rakyat, dua, penerima pesan 

boleh jadi, tenyata, memiliki impairment (cacat seperti 

“Tuli”), atau memang sengaja menyelewengkan pesan 

lantaran kepentingan-kepentingan tertentu. 

Dalam konteks kehidupan bernegara, proses seperti ini

dapat ditemukan bentuknya ketika rakyat harus 

menyampaikan aspirasinya kepada lembaga wakil rakyat, 

untuk seterusnya dilanjutkan pada para pengendali roda 

kekuasaan. Tidak ada yang salah dengan proses ini, tetapi 

bukankah acap kali disaksikan bersama: rakyat maupun 

hanya A, wakil rakyat maunya beda: B,C, bahkan Z. Nah 

para wakil rakyat seperti inilah, yang disebut: para pelacur 

kepentingan rakyat, tak lebih wakil nafsu kekuasaan, 

serentak wakil kepentingan diri pribadi dan keluarganya, 

saja. 

Kedua , tersedianya sarana itu, para pengambil 

kebijakan (decision maker) ditingkat eksekutif, bisa 

langsung mendengar aspirasi publik, lalu, meletakkan 

aspirasi itu sebagai a second opinion. Alur seperti ini 

didasarkan pada kesadaran, sekecil apapun kebijakan 

Negara, yang akan merasakan dampaknya langsung ialah 

publik itu sendiri. DiJakarta, misalnya, Sutiyoso idealnya 

membuka line khusus, dimana publik Jakarta bisa 

mendedahkan apa apa pendapat mereka terakait rencana 

penerapan subway atau urusan relokasi atau tukar guling 

tanah. 

Ketiga, sarana direct-phone-line semacam itu mampu 

mengurai benang kusut demorasi kenegaraan. Seperti 

sudah menjadi rahasia umum, dimanapun, yang namanya 

birokrasi ya tetap birokrasi: banyak tetek bengek aturan 

rigid yang harus dipatuhi apalagi dinegara seperti 

Indonesia, demokrasi social terganjal didua belokan, 

pertama, aturan birokrasinya itu sendir, kedua, orang-

orang dibelakang system birokrasinya itu sendiri sudah 

kelewat birokratis , alias merasa diri seorang birokrat! Dan 

hanya melalui sambungan telepon langsung ke jantung 

birokrasi, diharapkan, rakyat bisa mengatakan apa yang 

bisa dikatakan tentang bagaimana seharusnya bapakbapak 

para pejabat pemerintah, mengurusi Negara ini 

secra adil dan menguntungkan rakyat kebanyakan. 

Demokrasi SMS di Kota Tangerang 

Salah satu anak yang terlahir dari revolusi komunikasi 

dan globalisasi informasi ialah fenomena SMS (Short- 

Messege System) dalam jejaring selular phone. Yaitu 

sistem komunikasi jarak jauh yang didesain untuk 

memfasilitasi orang-orang yang memiliki tingkat mobilitas 

tinggi. Secara sosiologis, bahkan politik, telepon seluran 

denga SMS-nya sulit disangkal menjadi realitas teknologi 

yang multi fungsi. Selain tentu fungsi utamanya, SMS lalu 

menjadi sarana publik untuk kepentingan komunikasi, ia 

telah menjadikan media entertain, komunikasi politik dan 

tentu juga bisnis semua tergantung si pengguna saja. 

Menimbang ragam fungsi SMS seperti dijelaskan 

diatas, maka menjadi fenomena unik tersendiri bila lalu 

SMS dijadikan alat komunikasi politik atara rakyat dan 

penguasa, para pengambilan kebijakan, atau para 

penyelenggara kegiatan pemerintahan. Dan inilah yang 

dipilih pemerintah kota, dalam hal ini dijalani langsung oleh 

jabatan politiksekelas Walikota Tangerang, untuk 

membuka kran komunikasi rakyat penguasa. Pemda kota 

Tangerang bersedia membuka rubric SMS melalui salah

satu media local (community news paper) yaitu Satelit 

News. Hallo Pak Wali nama rubriknya. Segala unek-unek, 

saran, kritik, sampai pujian bisa dikemukakan setiap 

masyarakat Kota Tangerang melalui masyarakat yang 

kemudian memberikan jawaban yang dikemas dalam 

r ub r i k Saudaraku Rakyat Kota Tangerang dan 

ditayangkan setiap edisi senin. 

SMS-SMS dikoran SATELIT NEWS, dan seperti 

tertuang dalam naskah buku ini, merupakan laporan 

langsung warga, yang tanpa gangguan prosedur birokrasi 

yang biasanya rigrid itu. Juga, hamper seluruhnya steril dari 

distorsi interest group terhadap pemegang kekuasaan 

tingkat tinggi di Kota Tangerang. Warga dalam SMS itu tak 

perlu berlelah menyampaikan aspirasinya pada wakil 

rakyat digedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah), yang katanya prosedurnya agak ruwet. Rakyat 

Tangerang dengan bahasa ibunya sendiri-sendiri, bisa 

leluasa mengeluarkan unekunek, keinginan hati, harapan 

kepada paket kepemimpinan kota yang telah didaulatnya. 

Mereka cukup berkirim SMS dengan biaya cukup murah 

dan bahasa sesukanya. 

Yang sulit dibeli dengan uang adalah melaui SMS-SMS 

itu, rakyat memiliki tingkat otonomi, kebebasan, dan 

perlakuan yang luar biasa sama. Inilah syarat sebuah 

demokrasi, ya, demokrasi sms. Yaitu, public memiliki 

kesempatan, ruang, dan hak suara yang sama dengan 

yang lainnya. Jawaban SMS tidak melihat siapa status 

social, jabatan politik, apalagi ‘kualitas darah’ si pengirim. 

Mereka sekali lagi, memiliki hak yang sama.

Yang juga tidak kalah menarik dari fenomena 

demokrasi SMS di Kota Tangerang ini ialah, jawabanjawaban 

yang meluncur dari Walikota Wahidin Halim, yang, 

selain lugas, jelas, tegas dan juga jenaka. Dengan gaya 

sehari-hari, dan lebih merupakan respon lisan yang refleks, 

jawaban-jawaban SMS pun mengalir seolah rakyat tidak 

meminjam mulut dan telinga, bercakap-cakap langsung 

dengan Wahidin Halim. 

Jawaban ternyata tidak berhenti di SMS. Dalam 

beberapa ksempatan, respon terhadap SMS bisa 

langsung kongkret, berupa aksi pemerintah kota terhadap 

suatu kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak, 

dipojok kota – desa di Tangerang, Banten. Dapat diurut 

sendiri isu-isu yang meruap lalu direspon; perbaikan jalan, 

laporan KKN pejabat, soal sampah, bangunan miring, 

sampai yang menyanjungnyanjung pemerintah kota. Sejauh 

ini apa yang berlangsung baik-baik saja dan sungguh 

sangat positif lagi konstruktif . Tradisi ini tradisi baru yang 

baik dank arena itu perlu diteruskan. 

Buku yang berada ditangan pembaca ini, 

sesungguhnya merupakan lampiran dari buku Ga 

Gampang Ngurusin Kota . Dibuku ini, pembaca akan 

menemukan respond an tanggapan langsung terhadap 

persoalan yang muncul, dan bagaimana harusnya Kota 

Tangerang tercinta ini dibangun. Untuk mempermudah 

bacaan, buku ini sengaja disusun secara tematis, 

berdasarkan kategori persoalan. Ini dengan harapan, 

khalayak pembaca dapat mengecek langsung apa respon 

WH terkait kebijakan, program, dan persoalan kota yang

muncul di SMS-SMS. Akhirnya selamat membaca. 

ANJANGSANA, SOWAN KE RUMAH PAK 

WALI DAN SMS 

Suara Rakyat: 

Petunjuk untuk bertemu Bapak 

Pak Wali yang terhomat, mohon petunjuk caranya agar 

yang bukan pejabat 

agar bisa bertemu dengan Pak Wali, dari pengalaman 

saya bertamu kerumah Pak Wali 3 jam menunggu, Pak 

Wali sibuk mau main bulutangkis, mohon perbaiki sikap 

dan maaf apa adanya. 081311375XXX. 

Jawaban Walikota 

Ngga usah pake petunjuk, petata petiti segala. Datang 

aja asal sabar menunggu karena tamunya juga banyak. 

Biasanya kalo mau main bulutangkis ada tamu saya 

terima dulu tamunya, seingat saya tak ada tamu yang 

ditolak kecuali sudah tidur. Walaupun lagi main 

badminton saya tunda dulu sebentar dan saya 

menanyakan point-point apa yang perlu disampaikan. 

Walikota rumahnya selalu terbuka siapa aja diterima. 

Suara Rakyat : 

Saya ingin bertemu Bapak 

Assalammualaikum Wr.Wb Pak Wali, saya ingin 

ketemu Bapak. Ada sesuatu masalah yang sangat penting 

bagi saya sebagai rakyat kecil, karena saya sudah kesana

kemari mencari keadilan tapi tidak ada buktinya, mereka 

sebagai rakyat kecil, karena saya sudah kesana kemari 

mencari keadilan tapi tidak ada buktinya, mereka hanya 

bisa diam dan mendengarkan saja. Oleh karena itu, saya 

ingin mengetuk hati nurani Bapak sebagai walikota. Atas 

perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Maaf 

saya tidak bisa menceritakan di SMS karena terlalu 

panjang saya ceritakan. 081315006XXX 

Jawaban Walikota: 

Hati nurani saya tak perlu diketuk, saya sudah punya 

yayasan Hati nurani, tukang ojek, tukang becak dan lainlain 

biasa datang. Siapa saja boleh ketemu saya, asal 

memiliki niat baik dan jelas. 

Suara Rakyat: 

Jangan nunggu di SMS, pak 

Jangan nunggu di SMS in dong... PJU di Jasunbata mati 

tuh. Yang di 

Tanah Tinggi malah nyala (sebagian) meski slang 

t)(.)Iong.08161629XXX yang selalu ingat dari mana dia 

berasal, terkadang kalau sudah jadi lupa semua. 

08569978XXX 


Berarti lupa isrti, lupa anak, lupa kerjaan, lupa sama 

sholat, lupa sama Tuhan, lupa semuanya. Itu perlu 

dibawa ke Grogol. Kalan dia lupa sama pekerjaan, saya 

tindak, kalau lupa sholat urusan Tuhan, tapi kalau yang 

dimaksud lupa dalam arti membalas jasa itu soal lain. 

Suara Rakyat:

(Maaf telat) Selamat Ulang Tahun, pak 

Walau agak terlambat kami mengucapkan selamat ulang 

tahun. 

Jawaban Walikota: Terima kasih. 

Suara Rakyat: 

Selamat ulang tahun Pak Wali! Siap gak jadi gubernur 

Pak Wali, ane atas nama warga Cimone Jaya ngucapin 

Selamat Ultah 

ya. Semoga tetap istiqomah dan bersahaja dalam 

memimpin Kota Tangerang. Siap jadi gubernur nggak? 

Thanks. 0817 179 322 


Jadi Gubernur?! Jadi Walikota aja diuber-uber tukang 

becak ha.. ha.. 

ha.. ngatur tukang becak aja susah, ngelawan arus 

ditertibin marah, tapi 

ane sih tenang aja nggak perlu takut. 


Boleh Aye ngikut? 

Bang Wahidin Halim, motto akhlakul Karimah dibuka untuk 

umum atau untuk 

Pemda saja? Materinya bagus, bolehkah Aye ngikut biar 

jadi soleh dan tambah ilmu ? Selamat dan sukses selalu. 

0813105415XXX 

Jawaban Walikota 

Ya tentu saja, Makasih. 

ANGKUTAN WARGA

Suara Rakyat: 

Penertiban becak gimana, pak? 

Thank's Pak Wali, PKL yang menganggu sudah 

ditertibkan, terus 

sekarang becak gimana nih? Sudah sangat mengganggu 

jalan kota dengan seenaknya lawan arus jalan. 

0811828XXX 


Becak itu semerawut, seenaknya sendiri tidak taat 

aturan, melawan arus dan kian hari kian bertambah 

jumlahnya. Secara bertahap akan ditertibkan sekarang 

sedang sosialisasi. 


Tolong atasi pemalakan sopir angkot. 

Yang terhormat Pak Walikota Tangerang, tolong iatasi 

pemalakan terhadap 

sopir angkot didepan took bata masjid lama. Aksi mereka 

sangat meresahkan. 081314557XXX 

Jawaban Walikota : 

Lapor polisi, kadang ulah supir dan premannya 

samimawon 

Suara Rakyat: 

BB siap sukseskan penertiban becak 

Benteng bersatu siap menyukseskan penertiban becak, 

agar kota Tangerang 

lebih tertib, mudah-mudahan Pak Wali diberi kesehatan 

terus untuk memimpin Kota Tangerang.


Suara Rakyat: 

Dikemanakan Dana Petikan Organda? 

Dikemanakan Dana Petikan Organda, tiap harinya Rp 200 

mobil total Rp 

600 ribu, satu tahun total Rp 216 juta. Para wajib KIR tidak 

pcrnah rasakan manfaatnya sejak adanya Organda di Kota 

Tangerang. 08129021XXX 


Tanya Iangsung ke Orangnya 

Suara Rakyat: 

Becak Bebas Berkeliaran 

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak Wali, mau Tanya tentang 

becak yang mangkal 

di jembatan Gerendeng Masjid Agung Tangerang kok 

bebas berkeliaran? Apalagi kalu mau nyebrang jalan lain 

arah yang berlawanan sering terjadi kecelakaan. 

081510084XXX 


Ditertibin kemarin ribut tapi tenang aja akan terus 

ditertibkan. 

Suara Rakyat: 

Korban copet di angkot 

Pak Wali, sudah banyak korban kelompok copet dalam 

angkot di 

Tangerang. 085678038XX 


Inforntasi yang sama sudah saya terima pada SMS yang

lalu dan saya 

sudah koordinasikan dengan kepolisian. 

Suara Rakyat: 

Becak semrawut di Ki Samaun 

Becak banyak sekali nih melawan arus di Jalan Ki Samaun 

terutama 

saat jam kerja. Semrawut dan berbahaya. 081314019XXX 


Jalan Ki Samaun akan kita bebaskan dari becak,mohon 

kesabara, 

menghadapi tukang becak kan beda. Tau sendiri tukang 

becak. 

Suara Rakyat: 

Yayasan Nurmaniyah minta tambah trayek 

Kami (Yayasan Nurmaniyah) dengan 1100 siswa SMP- 

SMK-SMU, mohon 

kepada Pak Wali agar menambah rute .Angkot ke jalan H 

Mencong-Parting Serab, terima kasih. 08159090XXX 


Udah kita coba angkutan umum ke sana, tapi diprotes 

tukang ojek. Ntar 

saya galakin tukang ojeknya. 

Suara Rakyat: 

Tolong dong koordinasi... 

Pak Wali, tolong koordinasikan ke Pemda Kabupaten 

Tangerang, perahu 

Tanjung Pasir ke Pulau Untung Jawa agar dilengkapi 

sarana keselamatan penumpang dan dikontrol rutin,

sebelum jatuh korban. Masyarakat Kota Tangerang banyak 

jadi penumpangnya. 08171214XXX 


Ntar kalau saya jadi gubernur. 

AKSI ANAK BUAH PAK WALI 

Suara Rakyat: 

Tidak ada alasan pemkot menolak 

Pak Wali, ruh otda adalah daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur 

wilayahnya sesui dengan kebutuhan di luar 5 

kewenangan pusat, begitu pula dengan membuat Perda 

CD, itu merupakan hak lokalitas karena Kota Tangerang 

memiliki banyak perusahaan, mungut iuran dari 

perusahaan, mengatur mekanisme pengelolaan program 

CD perusahaan. Jadi tidak ada alasan lagi buat Pemkot 

menolak, toh perusahaan aja udah setuju, gimana pak? 

08129381XXX 


Menolak, belum lagi. Masih kita kaji secara mendalam, 

Soal 

politik lokalitas tidak berarti kita bebas segalanya 

membuat produk hukum. Mengingat Pemerintah Pusat pun 

memiliki kewenangan represif. Banyak Iho Perda-perda 

produk otonom ternyata dianulir, hanya gara-gara tidak ada 

dasar hukumnya. Soal CD Kepmennya kan sudah ada 

tinggal penjabarannya. Materi atau substansi yang diajukan

teman-teman di LSM bukan berarti tidak bisa dikoreksi, 

beri waktu Pemda untuk mempelajarinya. 

Suara Rakyat: 

Sekda yang merakyat 

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Pak Wali yang saya hormati, 

kalau boleh 

berpartisipasi sebaliknyamemilih sekda tidak hanya 

cerdas, tapi ‘low profile’ merakyat, taat ibadah, sederhana 

dan tidaj angkuh. 0813146032XXX 


Terima kasih, jadi perhatian 

Suara Rakyat: 

BKD gengnya Depdagri? 

Yang terhormat bapak Walikota, Assalamu'alaikum Wr. 

Wb, rasa bangga 

dan acungan jempol punya walikota seperti Bapak. 

Saya hanya menunggu moment bapak mengenai: 

* BKD yang katanya geng Depdagri, 

* Memberantas blok-blok yang ada di setiap instansi 

tertentu 

* Pungutan-pungutan liar nyata terjadi di setiap pelayanan * 

Apakah istri pejabat ikut ngatur juga kalau suaminya 

pejabat? Saya menunggu, pak! 0813113318XX 


Tidak ada geng-gengan, memangnya mau jadi 

preman apa, dan kalau ada geng-gengan akan saya 

sikat. Tentang adanya pungutan liar tolong anda bantu 

saya dengan informasi yang lebih lengkap. Kalau ada

istri pejabat yang ikut ngatur kantor suaminya, itu mah 

namanya istri pejabat ynng ceriwis, nanti saya kasih tau 

suaminya. 

Suara Rakyat: 

Kalau nggak ada Bapak, nggak jalan 

Pak Wali yang terhormat, langkah kepeminpinan sungguh 

tepat dalam 

menegakkan disiplin dan supremasi hukum topi masih 

belum diikuti oleh jajaran dibawah, Bapak kalau tidak ada 

Bapak tidak jalan. 08158855XXX 


Walikota dan dalam kebijakan umum/political will yang 

dibawahnya 

harus tahu diri dong, Jangan kaya pahat, kalu diketok 

baru jalan. Untuk yang 

satu ini memang perlu waktu dan keteladanan. 

Suara Rakyat: 

Sudah saatnya mengkader pejabat asli daerah. 

Pak Wali yang tampan, sudah saahnya mengkader pejabat 

Pemda putera 

daerah, biar jadi pejabat yang bersih dan berwibawa. Hatihati 

sama pejabat yang cari muka. Kebanyakan orang 

sono-soni. 08161370XXX 


Ikutilah proses, jadilah staf ynng baik, disiplin, jujur 

dan tanggung jawab. Yang cari muku sekarang sudah 

tidak ada, lagi cari duit. Anda orang asli apa aspal ? Kalo 

asli, ayo bangun kota kita.

Suara Rakyat: 

Bagaimana pegawai yang pecandu narkoba? 

Sejalan dengan visi Pak Wali ingin membangun Tangerang 

dengan akhlak 

dan profesionalisme, bagaimana dengan pegawai Bapak 

yang pecandu narkoba dan gelar sarjananya aspal? 

081510081XXX 


Dari dulu juga kalau pecandu narkoba dipecat dari 

PNS, apalagi TKK, soal sarjana palsu laporkan ke 

pengadilan. Kemarin sarjana palsu lulus testing CPNS 

dan ketauan langsung dibatalkan. 

Suara Rakyat: 

BKKD kok pelit, sih? Pinjam buku saja nggak boleh 

Pak Wali yang budiman, kami kesulitan mendapatkan 

APBD, kata staf di BKKD nyetaknya terbatas, tapi ketika 

kami mau pinjam untuk dicopy sendiri tidak dikasih, kok 

pejabat pemkot pelit ya. padahal itu kan dokumen publik 

yang wajib dikctahui masyarakat, mohon paradigma orba 

pejabat segera diperbaiki, kami menunggu tindakan tegas 

Bapak. Selamat berjuang. 08129381XXX 


Jangan dipolitisir, mekanisme pengesahannya menjadi 

produkhukum sudah melalui proses panjang 

memberikan kesempatan 

kepada warga untuk mengetahuinya. APBD dokumen 

negara, tidak berarti 

harus difotocopy untuk dibagikan keseluruh warga dan

tidak setiap 

orang bebas untuk memiliki, tergantung dari kebutuhan.. 

Suara Rakyat: 

Ijazah aspal ngetrend, pak 

Assalamu'alaiktun Pak Wali, ijazah aspal lagi ngetrend dan 

banyak 

dipakai oleh pegawai pemkot, ancaman pidananya 5 tahun 

penjara dan denda 500 juta, masyarakat menunggu. 

081510081XXX 


Kalau Caleg silahkan lapor ke Panwaslu, kalau bukan 

caleg laporkan 

saja ke polisi. Susah amat sih! 

Suara Rakyat: 

Terima kasih jika Kepala Kantor Damkar dipanggil 

Pak Wali, saya ucapkan terima kasih bila Kepala Kantor 

Damkar sudah 

dipanggil. Mudah-mudahan periode mendatang Pak Wali 

jadi Gubernur Banten. 08128280XXX 


Ya sudahlah jangan dibesar-besarkarr, kita masih 

mencermati. 

Karena anda staf baiknya anda langsung membuat surat 

ke Walikota. 

Suara Rakyat: 

PAM Kota Arogan 

Daftar ulang 2 kali lebih mahal dari PAM TKR untuk Banjar 

Wijaya dan

selalu menjelek-jelekkan Pemkab. Maunya apa sih? 

081310733XXX 


Sampai saat ini PDAM Kota belum pernah membuka 

pendaftaran, apalagi daftar ulang untuk langganan air 

untuk Perumahan Banjar Wijaya. 

Suara Rakyat: Terkadang kalau udah jadi pada 

lupa, deh 

Saya mohon kepada Yang Maha Kuasa semoga Pak Wali 

punya anak buah 

yang sesuai dengan program Pak Wali yang selalu ingat 

dari mana dia berasal, terkadang kalau sudah jadi lupa 

semua. 08569978XXX 


Berarti lupa istri, lupa anak, lupa salat lupa kerjaan lupa 

semuanya. 

Itu perlu dibawa kegrogol, kalu dia lupa sama pekerjaan, 

saya tindak, 

kalau lupa sholat urusan Tuhan, tapi kalau yang 

dimaksud lupa dalam arti 

membalas jasa itu soal lain 

Suara Rakyat: 

Bapak yang punya political power 

Saya mo kritik untuk Pak Wali, kriminal dan narkoba dan 

kawan-kawan 

bukan hanya tugas polisi, tapi bapak sebagai walikota 

yang punya political power. Bikin dong strategi jitu untuk 

menurunkan tingkat kriminalitas dan semua jenis

kejahatan. Kalau urusan polisi itu mah proses yuridis 

formalnya, contohnya Walikota New York. 0815879XXX 


Undang-undangnya yang berbeda, anda pernah pergi 

ke New York dan anda tahu pemilihal local government 

disana? Apakah anda tahu tugas Walikota New York, 

apakah walikota New York rajin kondangan seperti 

Walikota Tangerang, jum’at keliling keluar masuk 

kampong melaksanakan 11 wajib kewenangan dll. 

Apakah anda tahu walikota dinegara Bagian Amerika 

juga sebagai ibu rumah tangga yang hanya 

mengomandoin dari dapur keluarga atau sebagai intang 

film serta apakah anda tahu hubungan polisi dengan 

pihak pemerintah lokal? Saya kasih informasii, kepala 

kepolisian di Hongkong diangkat oleh walikota. 

Jangan menyamakan sesuatu sebelum kita tahu, kita 

juga tidak lalu menggunakan political power, malah saya 

tidak tahu apa yang anda maksud. Mengenai strategi 

penanggulangan narkoba, kriminalitas dan pelacur kan 

sudah saya jelaskan pada edisi yang lalu. 

Suara Rakyat: 

Inventarisnya dipakai LSM, pak 

Pak Wli, di kelurahan kami, Kelurahan Petir mendapatkan 

inventaris 

roda dua tetapi menyimpang dari keperluan kelurahan. 

Kendaraan tersebut menjadi milik salah satu LSM untuk 

kepentingan pribadi dan keluarganya, tolong Pak Walikota 

diklarifikasi biar jelas, sebab masyarakat selalu bertanya

tapi tidak ada jawaban dari pihak Kelurahan Petir, 

Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. 08158402XXX 

Bilang aja sama lurah, susah-susah amat sih. 

Suara Rakyat: 

Tolong kontrol kinerja damkar 

Pak wali, tolong kontrol kinerja dan fasilitas Dinas 

Kebakaran yang lalai 

dalam menjalankan tugas seperti terjadi di Neglasari. 

Puluhan keluarga menjadi korbannya, tolong Pak ditinjau 

kembali. Kasihan Pak, melihat mereka kehilangan harta 

bendanya, mau kemana lagi mereka tinggal? Saya sangat 

prihatin sekali. Apalagi Bapak orang bijak, tolong mereka 

Pak saya mohon sekali. 08128213XXX 


Peristiwa kebakaran jam 7.15 masyarakat lapor jam 

7.30 ke damkar, dari damkar ke lokasi terjadi kemacetan, 

api terlanjur besar karena bangunan terbuat dari bamboo 

atap rubia bisa jadi apai cepat melahap bangunan 

tersebut. Keluhant-keluhan warga katanya air di damkar 

kurang padahal airnya cukup. 

Suara Rakyat: . 

Empat tahun bukan waktu lama 

Pak Wali Yth, masalah Jurumudi Lama bukan 

mempolitisasi keputusan 

pribadi tapi aspirasi, empat tahun bukan waktu yang 

singkat untuk beradaptasi dan mengenal warganya, survei 

membuktikan. 081314688XXX Jawaban Walikota: 

Sudah saya jawab, sudah saya perhatikan, sudalt

snya survei dengan parameter yang berlaku untuk 

mengawasi kinerja lurah. Bagaimana saya tidak 

mengatakan ada unsur politiknya, anda pernah 

mengancam akan menggerakkan massa anda tulis 

berulang kili, anda secara tidak langsung telah 

melakuknn intimidasi dengan akant mengadakan 

demonstrasi. Saya tidak pernah terma surat secara resmi 

diluar sms ini dari saudara, silahkan buat surat, tidak 

perlu mengancam. 

Suara Rakyat: 

Pertamanan seperti mandul 

Yth. Bapak Walikota, setuju banget dengan penanaman 

seribu pohon, 

kan tanaman sangat berguna bagi kehidupan kita 

semua di samping artistik, estetis dan fungsional, namun 

sayang yang punya ide PU Banten, jadi pertamanan 

seperti mandul karena hanya bisa memikirkan proyek 

tembok hinggir jalan dan pagar di jalan. 081584134XXX 


Program pertamanan kita juga banyak, kalau Banten 

punya program 

untuk menghijauknn Kota Tangerang ya bagus. 

Suara Rakyat: 

Gimana dengan bapak? 

Kota Tangerang bersih dan tertib saat dipimpin Pak 

Zakaria Mahmud, 

bagaimana Pak Wahidin? 081210098XXX 

Jawaban Walikota:

Situasi zaman dulu beda dengan sekarang, ekonomi 

belum terpuruk 

seperti sekarang, dan dulu masyarakat takut sama 

walikota. Sekarang di era 

reformasi, demokrasi harus dibangun aan 

memprioritaskan pembangunan yang 

menyentuh kepentingan masyarakat. Alasan lain, 

masyaraknt kan masih 

banyak yang butuh makan, masa kita lebih memikirkan 

pertamanan. Jangan 

nyamanyamain. Situasinya kan lain. 

Suara Rakyat: 

Kok LH Cicing Bae? 

Pak Wali tolong dong, bagian Amdal tegur keras, tiap hari 

Selasa 

warnanya hitam dan merah akibat limbah dan ini sudah 

lama sekali, kok LH cicing bae, sih? 08159925XXX 


Cicing aja sih enggak, sudah ada sih upaya yang 

dilakukctn seperti 

memeriksa air sepanjang kali tersebut tapi belum 

memuaskan. AMDAL sudah 

menjadi bahasan kita, saya sudah instruksikan bahwa ijin 

pabrik harus ada 

AMDAL-nya. 

Suara Rakyat: 

Petugas TPR Cimone pake anting

Pak, kenapa petugas TPR Terminal Cimone ada yang 

pake anting gaya 

preman, oknum atau aparat tuh! Tak pantas, memalukan 

dan harus ditertibkan. 081597719XXX 


Pake anting kaya perempuan, nanti saya perintahkan 

Kadis perhubungan 

untuk membinanya. 

Suara Rakyat: 

Oknum pegawai Kecamatan Pinang banyak lagunya 

Cing Wahidin yang kami banggakan. Kami atas nama 

warga Kecamatan Pinang 

merasa bangga mempunyai pemimpin nyeng asli orang 

Pinang. Tapi sangat kami sesalkan sikap sejumlah oknum 

staf yang ada di Kecamatan Pinang, kayaknya tuh kantor 

punya dewek kali. Mentang-mentang kampung dewek jadi 

selagu-lagunya aja! 085679029XX 

Pegawai itu pelayan, belagu, legeg, overacting, sangnt 

tidak menyenangkan dan akan menjadi perhatian 

Suara Rakyat: 

Kok Rakerda jauh-jauh sih? 

Pak, kok rakerda mesti di Bogor? 081293814XXX 


Rakerda yang di Bogor itu finalisasinya, di samping 

juga mendengarkan ceramah Imam Prasojo, dan 

dilanjutkan guna memantapkan hubungan koordinasi 

unit kerja dan antar pejabat. Rakerdaitu sendiri secara 

bertahap dilaksanakan di Gedung Pemkot. Rakerda luar

kota itu pun dilaksanakan setahun sekali juga engga, kita 

masih punya sense of crisis, terima kasih atas komentar 

anda 

Suara Rakyat: 

Tidak merasa memiliki 

Yth Pak Haji, bangunan Pemda, kendaraan dinas itu 

banyak, tapi orangorangnya tidak merasa memiliki. Jadi 

pada seenaknya make doang, terutama Kasubdin ke 

bawah. Gimana Pak Haji? 08127 8940XX 


Betul sekali, kita sedang menyiasati karena ada biaya 

pemeliharaan 

kendaraan cukup besar. Oleh karena itu mungkin perlu 

cara sistem sewa atau 

leasing. 

Suara Rakyat: 

Jam Kerja Nyambi Calo 

Pak Wali Yth, beberapa anak buah Bapak di Samsat Kota 

kinerjanya jelek, 

jam kerja ada yang baca koran, ada yang ngerokok 

ada yang makan, ada yang sibuk jadi calo dll. Tolong 

disidak dan dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat 

lebih baik lagi. 0813114140XX 


Petugas samsat aparat propinsi, bukan anak buah 

walikota. 

Suara Rakyat: 

Tolong dong koordinasi...

Pak Wali, tolong koordinasikan ke Pemda 

KabupatenTangerang, perahu 

Tanjung Pasir ke Pulau Untung Jawa agar dilengkapi 

sarana keselamatan penumpang dan dikon trol rutin, 

sebelum jatuh korban. Masyarakat Kota Tangerang banyak 

jadi penumpangnya. 08171214XXX 


Ntar kalau saya jadi gubernur. 

Sayang, nggak dipelihara 

Pembangunan di Tangerang sekarang hebat, sayangnya 

belum bisa memelihara yang sudah dibangun. 

081619019XXX 


Pemeliharaan menyangkut mentalitas kultur, kita bisa 

membangun tapi 

tidak bisa memelihara terima kasih. 

Suara Rakyat: 

Tanaman pada mati 

Yth. Walikota Tangerang, sepanjang jalan yang baru ke 

bandara sudah 

ditanami pohon pelindung, namun sayang sekali tidak 

dirawat sehingga pohonnya pada mati, siapa vang 

bertanggungjawab? 0815840343XX 


Pohon di Jl. Suryadarma, bantuan DHL (Bandara), dia 

bawa sendiri, dia tanam sendiri, akhirnya dia mati sendiri, 

saya piker itu tanaman dari Sub Din Pertamanan atau 

nyumbangnya kurang ikhlas kali. Dan sekarang sudah

diganti dengan tanaman dari walikota. 

Suara Rakyat: 

Senang Penanaman Pohon 

Setuju sekali saya membaca SATELIT NEWS bahwa 

Kota iangerang akan ditanami 

pohon pelindung, mudah-mudahan Kota Tangerang akan 

menjadi sejuk. Meskipun 

untuk beberapa tahun yang akan datang, nasibnya mungkin 

akan seperti pohon 

palem, yang sekarang banyak bertebaran.081584134XXX 


Pohon sudah kita tanamin,mustinya warga juga 

mestinya warga juga nanem di masing-masing halaman 

rumahnya dan biasanya kita suka Iupa kalaupunya lahan 

habis dibangun. 

Suara Rakyat: 

Bapak sebaiknya turun tangan 

Walikota yang terhormat, tampaknya bapak harus turun 

tangan membenahi KPU 

Kota Tangerang agar jangan terus sibuk terlibat konflik 

intern. Karena PPS 

kelttrahan kebingungan menentukan arah. Wassalam, 

Karang Taruna Kelurahan 

Petir.081289561XX 


Tapi kan Pemilu kemaren berjalan lancar, tertib, 

aman dan sesuai dengan jadwal, soal pada ribut itu 

urusan internal. Walikota lagi cari cara bagaimana bisa

Mengkonsolidasikan, cuman haus hati-hati karena KPU 

independen, nanti niat baik disalahkan. 

Benahi moral trantib yang piket 

Pak Wali Yth, tolong dong pak benahi tuh moral oknum 

petugas trantib yang pada piket jaga waktu luangnya ada 

yang digunakan untuk main judi (uang). Implikasinya Bapak 

lebih tahu, segera ditentramkan dan ditertibkan. 

08158164XXX 


Saya cek nanti, kalau ada judi akan saya tindak. 

Suara Rakyat: 

Sopir Kadis mohon perhatian 

Bapak Walikota Yth, kami para driver kepala dinas, kepala 

badan, mohon 

perhatian hingga kini banyak yang belum TKK. 

081315441XXX 


Jangan mau jadi sopir Kadis atau Kepala Badan 

kalau tidak diangkat TKK, biar Kadisnya sendiri yang jadi 

sopir. Ini sopir pribadi apa dinas? Kalau sopir pribadi 

jangan jadi TKK. 

Suara Rakyat: 

Kadis P dan K yang baru juga harus tegas 

Urusan PSB pasti nggak bisa dianggap remeh, pak. Dulu 

waktu Kadisnya Pak 

Harry Mulya, beliau benar-benar bersih. Maka, Kadis 

Pendidikan dan Kebuadayaan yang baru pun harus berani 

menerapkan hal serupa. Sekolah yang melanggar kuota

tindak, sekolah yang memungut bayaran SPP terlalu tinggi 

harus ditegasin. Pokoknya, jangan sampai terdengar lagi 

keluhan di masyarakat kalau PSB sering dipakai ajang 

bisnis bagi oknum. Oke, pak? 08569943XXX 

Jawaban Walikota: Silahkan anda kritisi. 

Suara Rakyat: 

Katanya udah dicek, Mana hasilnya? 

Pak Wali Yth, kalau Lurah Poris baru dapat dana dari 

pemerintah tapi tidak 

ada bukti pembangunannya masyarakat nuntanya 

kemana? Katanya Bawasda sudah cek tapi mana 

hasilnya? Awas anak buah Bapak ada yang main tuh. 

0813154263XXX 


Sudah dicek, apa perlu diumumin. Hasil apapun tidak 

akan diumumkan 

kepada publik, untuk catatan pimpinan. 

Suara Rakyat: 

Poris Baru tak ditengok, sih 

Pak Wali Yth, saya salut dengan cara kerja Bapak yang 

sering turun ke 

lapangan tapi, kenapa untuk Kelurahan Poris Baru 

dibiarkan kumuh, tidak pernah dikunjungi? Catatan untuk 

Bapak, kalau mau berkunjung jalan dari Daan Mogot 

masuk ke dalam sampai perbatasan nanti Bapak lihat 

sendiri Poris Baru kayak apa. 081291680XXX 


Soal cek mengecek uunsan saya, dan pernah saya cek.

Soal kumuh urusan 

ente sama lurah. 

Suara Rakyat: 

Tolong perhatikan Kesejahteraan T'KK di Tramtib 

Pak Wahidin tolong dong benar-benar diperhatikan 

kesejahteraan TKK, 

khususnya di Tramtib jangan bendaharanya/Kadisnya yang 

makmur, TKKnya mah diperas kaya sapi perahan. 

085679045XXX 


Ngomong aja luh, sama-samnajeruk kok makan jeruk. 

Ente, kan trantib.sini aja ngomong pakai nulis SMS 

segala. 

Suara Rakyat: 

Lurah dan Sekel Benda arogan 

Pak Wali Yth, kami ketua RT & RW Kel. Benda ingin lurah 

dan sekelnya diganti, krn tidak bermasayarakat & arogan 

jadi kami sebagai RT & RW takut mengadu keluhan 

masyarakat. 085615587XXX 


Benda lagi, Benda lagi.. males jawabnya. 

Suara Rakyat: 

Sekel Kunciran Kurang bermasyarakat 

Sekel Kel. Kunciran Indah kurang bermasyarakat dan 

pembuatan KTP tanpa 

pengantar dari RT bisa diproses asal berani mahal. Tolong 

benahi, pak. 0856 87154XXX 

Jawaban Walikota:

Mungkin lagi sekelan, dan sekkel tugasnya administrasi 

jadimusti baryak 

di kantor. 

Suara Rakyat: 

Selamat ulang tahun Pak Wali! Siap gak jadi gubernur 

Pak Wali, ane atas nama warga Cimone Jaya ngucapin 

Selamat Ultah ya. Semoga tetap istiqomah dan bersahaja 

dalam memimpin Kota Tangerang. Siap jadi gubernur 

nggak? Thanks. 0817 179 322 


Jadi Gubernur?Jadi Walikota aja dauber-uber tukang 

becak ha.. ha.. ngatur tukang becak aja susah, ngelawan 

arus diertiban marah, tapi ane sih tenang aja nggak perlu 

takut. 

Suara Rakyat: 

Keberatan uang SPP di SDN Poros Gaga 3 

Assalamualaikum Pak Wali, saya mewakili orang tua murid 

SDN Poris Gaga 3, 

saat ini resah dan keberatan atas SPP sekolah dari Rp 50 

ribu menjadi Rp 60 ribu per bulan. Tolong ditindaklanjuti, 

pak, terimakasih. 081533394277 


Coba konsultasikan lagi dengan kepala sekolah dan 

komite sekolahnya. 

Suara rakyat: 

Bagaimana komitmen berantas judi? 

Pak Wali yang terhormat, bagaimana komitmen bapak 

tentang

pemberantasan judi di Kota Tangerang? Kayanya 

nggak ada action yang nyata dari bapak. Misalkan 

perintahkan ke camat ke lurah, lurah ke RT/RW. Nah 

RT/RW ini harus koordinasi dengan tokoh agama, tokoh 

masyarakat, kepolisian. Masa sih dengan cara demikian 

judi tak dapat ditekan? Tidak sulit, pak, cari pengecer, 

agen dan bandar. Jangan-jangan masyarakat bapak sudah 

pada suka judi semua sehingga sulit diberantas. Kualitas 

dan kuantitas judi sudah sangat memprihatinkan, pak. Kita 

tunggu action bapak. 08158164757 

Jawaban walikota: 

Judi ni memang dimana-mana. Kalau kata Muksin 

Alatas Aku Melarat Karena judi, ….., tapi engga sadarsadar. 

Menjadi perhatian, dalam rapat Mnspida akan 

saya kemukakan kembali. 

Suara Rakyat: 

Insentif mana, pak? 

Pak Wali, insentif guru honor dari pusat kok nggak kunjung 

turun..? Datang? 

08131151975 


Soal waktu,Wong guru yang di Perumnas bilangnya udah 

diterima kok. 

Suara Rakyat: 

Kalau dikekang manusia akan melawan atau 

menghindar Pak Wali, Pak Sekda, kalau manusia makin 

dikekang dengan aturan 

mereka akan melawan atau menghindar. Ada pepatah

seperti pasir kalo digenggam erat dia akan keluar dari 

sela-sela jari. Yah bapak-bapak tahulah apa yang saya 

maksud. Terimakasih. 08158371112 


Oooh... ku mau bebas, bebas di alam ini..., di 

manapun ada aturannya, baik hidup di hutan maupun di 

kali, apalagi jadi pegawai. Engga ada yang namanya 

bebas, di hutan aja ada harimau, di kali juga ada buaya. 

Jadi ada hak dan kewajiban, kerja yang baik ikut apel 

pagi, jangan menyimpang dari aturan dan 

menyalahgunakan kewenangan. Masa disuruh 

absen/apel aja dibilang dikekang. Kalau melawan, saya 

melawan lagi itu untuk tegaknya disiplin, tentunya dengan 

segala konsekuensinya. Dari dulu pegawai kalau dibiarin 

aja rusak nih birokrasi. Kalau anda seorang yang ikhlas 

tenunya kewajiban-kewajiban pegawai dilaksanakan 

dengan tanpa beban. 

Suara rakyat: 

Sabar dan tawakal buat karyawan Pemda yang 

kejelekannya diumumkan pada apel senin kemaren. 

Semoga bisa memaafkan pejabat yang mempunyai ide 

tersebut. Semoga Pak Wali lebih bijaksana dalam 

pembinaan pegawai.Sabar dan tawakal kepada karyawan 

Pemda yang kejelekannya dibuka dan diumumkan pada 

apel Senin kemarin. 


Ada kisah menarik jaman Sayyidina Umar bin 

Khatab, ketika Kholid bin Walid sepulangnya dari

peperangan dalam suata apel besar dicopot langsung 

jabatannya sebagai panglima perang. Dan jawaban dari 

Khalid bin Walid, ketika ditantya oleht pasukanya dia 

mengatakan bahwa saya perang untuk menegakan 

agama dan karena Allah sambil tersenyum. Lalu apakah 

mengumumkan hukuman yang dilakukan di apel itu 

suatu perbuatan membuka aib seseorang? Perlu kita 

konsulansikan dengan ulama lebih lanjut. Tapi yang 

jelas tujuannyn adalah sebagai shock terapi agar sikap 

indisipliner tidak menurun kepada yang lain. Lagian kan 

merupakan hak pimpinan untuk memberikati sanksi 

karena ada aturannya, namun secara pribadi saya juga 

prihatin dan sedih, tapi untuk kepentingan negara harus 

saya lakukan. Saya berharap yang terkena tindakan 

sabar dan tawakal. Insya Allah bagi yang sabar dan 

tawakal akan dibuka pintu rahmatNya. Bagi yang lain 

saya mengajak ayo kita ikhlaskan diri dengan bekerja 

sepenuh hati untuk kota kita tercinta. 

Suara rakyat: 

Dinas apa yang tugasnya awasi pembangunan 

Pak, sebenarnya dinas apa sih yang bertugas mengawasi 

masalah 

pembangunan? Rasa-rasanya nggak ada. Soalnya, 

setiap kali aku melewati jalan, temtama di sekitar Komplek 

Kehakiman, setiap hari selalu ada bangunan baru. Dan 

prosesnya cepet banget. Hari ini dimulai, besok sudah 

berdiri dan minggu depan sudah dihuni. Dijadikan tempat 

usaha lagi. Jadinya, setiap tempat full dengan usaha,

esar, kecil, rapi atau semrawut. Memang ada 

pengawasan ya, pak? 08177987902 


Dinas Trantib, termasuk yang menindaknya. 

Suara rakyat: 

Kok banyak pegawai Pemkot keliaran saat jam kerja? 

Yth Pak Wali, kami rakyat amat senang dengan pemimpin 

yang berakhlakul karimah, 

tapi kenapa kami lihat banyak pegawai Pemkot pada jam 

kerja berkeliaran sambil makan di restoran mewah, trus 

kalau anggota dewan makannya di mana? 

0813101159731 


Berkeliaran saat jam kerja mnngkin staf humas dan 

protokol, karena pada jam-jam tersebut suka ada 

undangan seperti ke Istana Nelayan, Pondok Selera dan 

lain-lain. Walikota juga suka karena diundang sekalian 

makan dan keliaran kayak kambing cari rumput. Kadang 

tim wakil walikota meninjau lapangan,memantau proyok 

pembangunan. Kalau arrggota dewan mah makannya di 

rumah. 

Suara rakyat: 

Kok anak buah Bapak takut LSM bodrek 

Pak Wali, kenapa sih pejabat anak buah Bapak di Pemda 

takut sama LSM 

bodrek, tapi kalau memang LSM beneran mah jarang 

ditanggapi. Jadi mereka pada terus merajalela. 

08158351254


Katahuan bodrek kan dari Anda. Kita sih ga begitu hapal, 

bodrek apa bukan? 

Dan bukan soal takut, tapi anak buah saya mungkin 

menghargai. 

Suara Rakyat: 

Kok Rakerda jauh-jauh sih? Pak, kok rakerda mesti di 

Bogor? 081293814XXX 


Rakerda yang di Bogor itu finalisasinya, di samping juga 

mendengarkan 

cermah Imam Prasojo, dan dilanjutkan guna 

memantapkan hubungan koordinasi 

unit kerja dan antar pejabat. Rakerda tiu sendiri secara 

bertahap dilaksanakan di 

Gedung Pemkot. Rakerda di luarkota itu pun 

dilaksanakan setahun sekali juga 

engga, kita masih punya sense of crisis, terima kasih atas 

komentar anda. 

Suara Rakyat: 

Tidak merasa memiliki 

Yth Pak Haji, bangunan Pemda, kendaraan dinas itu 

banyak, tapi orangorangnya tidak merasa memiliki. Jadi 

pada seenaknya make doing, terutama subdin kebawah. 

Gimana Pak Haji? 081218940XX 


Betul sekali, kita sedang menyiasati karena ada biaya 

pemeliharaan

kendaraan cukup besar. Oleh karena itu mungkin perlu 

cara sistem sewa atau 

leasing. 

Suara Rakyat: 

Jam Kerja Nyambi Calo 

Pak Wali Yth, beberapa anak buah Bapak di Samsat Kota 

kinerjanya jelek, 

jam kerja ada yang baca koran, ada yang ngerokok 

ada yang makan, ada yang sibuk jadi calo dll. Tolong 

disidak dan dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat 

lebih baik lagi. 0813114140XX 


Petugas samsat aparat propinsi, bukan anak buah 

walikota. 

Suara Rakyat: 

Renstra jangan diajukan dewan sekarang 

Pak Wali, kami mohon untuk yang renstra, jangan diajukan 

ke DPRD 

yang sekarang, soalnya kinerja mereka sudah tidak efektif, 

dikhawatirkan pembahasannya wenjadi asal. Ini kan 

penting untuk Bapak. 081315086XXX 


Saya juga sependapat bahwa kondisi seperti 

sekararng suasana injuri time kalau Renstra diajukan, 

tapi saya juga minta jangan ngojok-ngojok saya supaya 

segera Renstra diajukan, karena Renstra memang perlu 

ketajaman dan kedalaman dalam membahas materi dan 

karena alasan itu pula saya tidak mengajukan Renstra.

Suara rakyat: 

Gak sekalian rumahnya dibawa? 

Rumah dinas DPRD lama, gimana bisa hilang 

perabotannya, pak? Gak 

sekalian rumahnya dibawa. 08568501681 


Baru perabotnya aja public dah rebut. Jaman dulu ada 

istilah gotong 

rumah di kampung, sekarang mah engga ada. 

Suara rakyat; 

Cek legalitas pungutan sopir truk 

Pak Walikota, mohon dicek legalitas keberadaan 

pungutan-pungutan 

terhadap keberadaan para sopir truk sepanjang jalan 

Cisauk-serpong. 08158996XXX 


Ya, nanti saya cek sambil jalan-jalan ke BSD. 

Suara Rakyat: 

Akuntansi Publik turun ke Organda 

Yth. Pak Wali, mohon diturunkan Akuntansi Publik 

periksain duit-duit di 

Organda bukan sedikit dana masyarakat yang nguap 

ratusan juta, diproses hukum aja, kejahatan biar kapok. 

081290214XX 


Organda itu asosiasi, lembaga independen. 

CAMAT DAN LURAH KITA

Suara Rakyat: 

Camatnya nggak mau tandatangan 

Pak Wali, Camat benda tidak mau tandatangan waktu kita 

mau undang 

mengikuti simulasi pemilu. Katanya, terlalu banyak 

sosialisasi ngabisin duit bikin masyarakat bingung. 

08567569XXX 


Sosialisai dan tahapan Pemilu lainnya 

tanggungjawab KPU. Dalam konteks ini camat tidak 

dalam kapasitas tersebut, paling banter nyediain tempat. 

Jika ada kelompok yang ingin membantu seyogyanya 

koordinasi dengan KPU/PPK setempat. Simulasi di 

Puspem pun diselenggarakan oleh KPU dan walikota, 

jadi piss laah… 

Suara Rakyat: 

Kok simulasi aparatnya nggak datang? 

Yang terhormat Bapak Walikota, bagaimana nih kok mau 

simulasi 

pemilu yang diadakan di Kelurahan Sukasari tidak 

dihadiri aparat jajaran Kelurahan Sukasari, seperti ada 

pemboikotan, tolong ditindak, apa tidak peduli dengan 

Pemilu? 08561170530 


Lurah itu sedang ada keperluan lain dan jangan 

gampang menuduh, 

boikot-boikot itu apa untungnya sih. Nanti diingatkan

lurahnya. 

Suara Rakyat: 

Mengharap kunjungan Walikota 

Pak Wali, kami warga Poris Gaga Baru sangat 

mengharapkan kunjungan 

Bapak ke wilayah kami, nanti bisa dilihat langsung kinerja 

Lurah Cecep. 081310718XXX 


Secara diam-diam saya sudah keliling dan saya sudah 

tahu. 

Suara Rakyat: 

Kok banyak guru jadi Lurah? 

Pak Wali, bukankah masih banyak dibutuhkan guru-guru 

sekolah? Tapi 

kenapa banyak guru yang dijadikan Lurah? Masa rakyat 

dijadikan muridnya! 08161436XXX 


Tahun 2004-an memang ada kecenderungan banyak 

guru ingin jadi lurah, kalau sekarang enggak boleh lagi 

guru jadi lurah 

Suara Rakyat: Hati-hati penempatan Lurah 

Pak Wall hati-hati dalam hal menempatkan jabatan Lurah, 

apalagi yang 

pernah korupsi. Dari pengamat. 081314246XXX 


Hati-hati, kayak pinggir jurang aja,takut kecemplung apa? 

Soal Lurah, 

sudah ada mekanismenya.

Suara Rakyat: 

Kok nggak diganti, padahal bukan PNS 

Pak Wali yang terhormat, kok Lurah Porisgaga dan Poris 

Jaya belum 

juga diganti, bukan PNS lagi. 08129763XXX 

Jawaban Walikota: Bertahap. 

Suara rakyat: 

Mohon orang jujur yang diangkat jadi lurah 

Pak walikota yang bijaksana, saya warga Pinang sangat 

menyesali ada 

warga Pinang yang sangat ambisius ingin jadi lurah 

dengan cara menjelekjelekkan lurahnya scndiri, dan setahu 

saya yang ambisius itu baru dua tahun jadi PNS. Mohon 

dalam pengangkatan luarah nanti adalah orang-orang yang 

jujur, berakhlakul karimah dan disenangi masyarakat 

seperti Pak Wali. 08179903674 


Lu, pake nulis-nulis di SMS segala, lagu apa lu. Ini 

bukan sefatnya orang pinang, orang pinang rebut-ribut 

soal begini datang aja apa , langsung ngomong. 

Suara Rakyat: 

Poris Baru tidak ada lurahnya 

Pak Wali Yth, Kelurahan Poris Baru sudah lama tidak ada 

lurahnya kok 

dibiarkan saja, sudah amburadul. 081315426XXX 


Bulak balik aja sih nanyanya.

LAYANAN PUBLIK 

Suara Rakyat: 

Kenapa Pembayaran Diperlambat? 

Pak Wali yang bijak, kami warga Selapajang udah mau 

digusur untuk 

PAP, tetapi kenapa pembayaran diperlambat. Tanah 

makin lama kan makin mahal pak. Tolong perhatikan 

warga. 08129866XXX 


Tergantung pada anggaran di PAP. Dewan sudah 

memanggil kita terus menerus. Dalam waktu dekat ada 

pembayaran lanjutan, informasi terakhir belum 

seluruhnya tersedia. Buat saya makin cepat makin 

bagus. 

Suara Rakyat: 

Di Petir sulit memperpanjang KTP 

Pak Wali, kami tinggal di Kelurahan Petir. Kami sangat 

kesulitan 

memperpanjang KTP karena banyak persyaratan surat 

keterangan yang harus dipenuhi. 081314077xxx 


Sulit apanya dan berapa biayanya, menjadi perhatian 

kami. 

Suara Rakyat: 

Pembuatan KTP mahal 

Assalamu'alaikum Pak Wali yang terhormat, kami warga 

Kelurahan

Nusajaya Kecamatan Karawaci, tolong diperhatikan: 1. 

Pembuatan KTP mahal Rp 35 ribu s/d Rp 50 ribu. 2. Dana 

stimulan sebesar Rp 75 juta, tolong dicek. 081315082XXX 


Pake calo kali, apa stafnya jadi calo? 

Suara Rakyat: 

Kapan, ada lowongan PNS 

Pak Wali yang terhormat, kapan ada penerimaan PNS 

lagi? 08129478XXX 


Kalau ada diumumkan dikoran, belajar dari sekarang. 

Suara Rakyat: 

Buat KTP sebenarnya berapa sih? 

Sebenarnya buat KTP itu berapa sih? Rp 5 ribu? Rp 10 

ribu? Harus 

ditentukan dong, biar kami warga nggak bingung 

ngurusnya. Tolong ditetapkan (warga Nusajaya) 

081315082XXX 


KTP gratis, tapi pemohon lebih senang lewat calo, jadi 

ada kurjasama dengan perangkat yang ada. 

Suara Rakyat: 

Gimana mau gratis? Kelurahan harus beli blanko ke 

kecamatan Pak Wali 

bilang di SATELIT NEWS Hari Senin, KTP gratis, tapi 

KTP dijual oleh pihak 

kecamatan tanpa kwitansi. Kalau nggak ngasih uang 

nggak dapat blanko,

agaimana kami bisa menerapkan KTP gratis di 

kelurahan? Kadang-kadang malu 

juga kalau ada masyarakat yang kritis bilang bahwa KTP 

gratis, tapi mau 

bagaimana kami? Mohon tindakan selanjutnya kepada 

pihak kecamatan, agar 

program bapak "KTP gratis" dapat kami jalankan. 

081311457XXX 


Kelemahan kita peraturan dibuat, tidak dipersiapkan 

perangkat 

operasionalnya, saya tau ini merupakan PR bagi saya 

sebagai walikota yang baru. 

Suara Rakyat: 

Udah dua bulan ngurus ijin, nih 

Assalamualaikum wr. wb. Pak wali, mengurus perijinan kok 

lama, katanya 

cuma dua minggu tapi udah 2 bulan belum selesai, ini lama 

di kantor perijinan apa di person kantor Pak Wali. 

081584056xxx 


Tanya apa... ke kantor perijinan siapa pemohonnya, 

ijinnya apa.. kan sulit 

saya jawabnya kalau tidak lengkap informasinya. 

Suara Rakyat: 

Formulir dijual Rp 50 ribu 

Formulir masuk SDN Pasar Baru 5 dijual Rp 50 ribu, 

mampukah kami

menyekolahkan anak? 0812951XXX 


Apa iya pendaftaran belum dimulai sudah dijual formulir, 

kalau tidak 

salah pendaftaran kan bulan juli. Nanti akan saya cek. 

Suara Rakyat: 

Pelayanan nggak ningkat 

Pak Wali, PDAM TKR telah berbohong, janji akan ada 

peningkatan pelayanan 

setelah kenaikan harga 300 persen tidak ditepati, kami 

sebagai rakyat memohon kepada bapak. 0812938XXX 


PDAM TKR milik Kabupaten, namun keluhan saudara 

akan diteruskan ke 

direksinya. 

Suara Rakyat: Tolong kontrol kinerja damkar 

Pak wali, tolong kontrol kinerja dan fasilitas Dinas 

Kebakaran yang lalai 

dalam menjalankan tugas seperti terjadi di Neglasari. 

Puluhan keluarga menjadi korbannya, tolong Pak ditinjau 

kembali. Kasihan Pak, melihat mereka kehilangan harta 

bendanya, mau kemana lagi mereka tinggal? Saya sangat 

prihatin sekali. Apalagi Bapak orang bijak, tolong mereka 

Pak saya mohon sekali. 08128213XXX 


Peristiwa kebakaran Jam 7.15 masyarakat lapor Jam 

7.30 ke damkar, dari damkar ke lokasi terjadi kemacetaa, 

api terlanjur besar karena bangunan terbuat dari bamboo

dan atap rumbia bisa jadi api demikian cepat mel;ahap 

bangunan tersebut. Keluhan-keluhan warga katanya air di 

damkar kurang padahal airnya cukup 

Suara Rakyat: 

Voltase listriknya rendah, pak 

Pak, tolong listrik di kampung kami, Ranca Dulang, 

Margasari, voltase 

rendah sekali, udah jalan dua tahun kasihani kami pak, 

untuk belajar kami. 08121987XXX 


Lingkungan saya pun sama, sudah bertahun-talmn 

voltase rendah dan sudah bolak-balik ke PLN, apabila 

ada tanda-tanda mau hujan lampu mati dan lama 

hidupnya. Keluhan anada sama dengan saya dan 

menjadi perhatian 

Suara rakyat: 

Tertibkan untuk pembuatan akta kelahiran 

Pak Wali, tolong ditertibkan untuk pembuatan akta 

kelahiran kok 

biayanya lain-lain ada yang Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu. 

081314020xxx 


Tulis surat ke saya kapan bikinnya, berapa besar 

biayanya anak ke 

berapa, ngurusnya lewat siapa dan bayarnya kepnda 

siapa, kalau di SMS sudah 

jawabnya. 

Suara rakyat:

Empat tahun bukan waktu lama 

Pak Wali Yth, masalah Jurumudi Lama bukan 

mempolitisasi keputusan 

pribadi tapi aspirasi, empat tahun bukan waktu yang 

singkat untuk beradaptasi dan mengenal warganya, survei 

membuktikan. 081314688XXX 


Sudah saya jawab, sudah saya perhatikan, sudah 

saya survei dengan parameter yang berlaku untuk 

mengawasi kinerja lurah. Bagaimana saya tidak 

mengatakan ada unsur politiknya, anda pernah ngancam 

akan menggerakkan massa anda tulis berulang kali, 

anda secara tidak Iangsung telah melakukan intimidasi 

dengan akan mengadakan demonstrasi. Saya tidak 

pernah terima surat secara resmi di luar SMS ini dari 

saudara, silahkan buat surat, tidak perlu mengancam. 

Suara Rakyat: 

Lho, Uang GBS dipotong 

Pak... uang GBS tak menentu, sementara dari sekolah 

dipotong, mau jadi PNS 

harus punya uang gimana nasib kami, dong?! 

081311413XXX 


Potong-potong aja ente. GBS kan dibayar lewat bank. 

Yang jelas kalau 

kasih informasi, jangan fitnah. Laporannya yang bener. 

Suara Rakyat: 

Perpanjangan KTP lama banget

Ass. Wr. Wb. tolong pak, masa perpanjangan KTP di 

Kelurahan Margasari 

sampai tiga minggu, memang benar biayanya sampai Rp 

20 ribu? 0,81314645XXX 


Ngantuk kali Iurahnya, ntar saya cek! 

Suara Rakyat: 

Pertamanan seperti mandul 

Yth. Bapak Walikota, setuju banget dengan penanaman 

seribu pohon, 

kan tanaman sangat berguna bagi kehidupan kita 

semua di samping artistik, estetis dan fungsional, namun 

sayang yang punya ide PU Banten, jadi pertamanan 

seperti mandul karena hanya bisa memikirkan proyek 

tembok pinggir jalan dan pagar di jalan. 081584134XXX 


Program pertanyaan kita juga banyak, kalau Banten 

punya program 

untuk menghijaukan Kota Tangerang ya bagus. 

Suara Rakyat: 

Gimana dengan bapak? 

Kota Tangerang bersih dan tertib saat dipimpin Pak 

Zakaria Mahmud, 

bagaimana Pak Wahidin? 081210098XXX 


Situasi zaman dulu beda dengan sekarang, ekonomi 

belum terpurukk 

seperti sekarang, dan dulu mayarakat takut sama

walikota. Sekarang di era 

reformasi, demokrasi harus dibangun dan 

memprioritaskan pembangunan yang 

menyentuh kepentinagn Masyarkat. Alasan 

lain,masyarakat kan masih banyak 

yang butuh makan, masa kita lebih memikirkan 

pertamanan. Jangan nyamannyaman. Situasinya ka lain 

Suara Rakyat: 

Sungai di Jl. Daan Jadi Hitam 

Ass. Wr. Wb, Pak Wali coba tengok dong Kali Cisadane 

yang di 

sepanjang Jalan Daan Mogot, udah airnya hitam, banyak 

bangunan liar lagi, coba kembalikan kelestariannya seperti 

dulu lagi. 08129723XXX 


Insya Allah sudah menjadi perhatian saya. Tinggal 

langkah berikutnya adalah upaya penertibatn seperti 

PKL, gubuk liar dan pelacuran. 

Suara Rakyat: 

Benahi moral trantib yang piket 

Pak Wali Yth, tolong dong pak benahi tuh moral oknum 

petugas 

trantib yang pada piket jaga waktu luangnya ada yang 

digunakan untuk main judi (uang). Implikasinya Bapak lebih 

tahu, segera ditentramkam dan ditertibkan. 08158164XXX 


Saya cek nanti, kalau ada judi akan saya tindak. 

Suara Rakyat:

Sopir Kadis mohon perhatian 

Bapak Walikota Yth, kami para driver kepala dinas, kepala 

badan, 

mohon perhatian hingga kini banyak yang belum TKK. 

081315441XXX 


J angan mau jadi sopir Kadis atau Kepala Badan 

kalau tidak diangkat TKK, biar Kadisnya sendiri yang jadi 

sopir. Ini sopir pribadi apa dinas? Kalatu sopir pribadi 

jangan jadi TKK. 

Suara rakyat: 

Tegur Lurah Mekarsari tuh, pak 

Pak Wali yang terhormat, tolong tegur Lurah Mekarsari, 

setiap ada 

kegiatan warga, entah itu HUT RI atau keagamaan tidak 

ada sumbangsihnya. Lurah apaan tuh, ganti saja pak. 

081511389725 


Emangnya Iurah, camat,Walikota jadi sinterklas 

sumbang sini, sumbang situ. Dikasih kecil bilang 

kekecilan, dikasih gede dia balik Iagi. Lurah dan camat 

duitnya dari mana? Akta jnal beli lagi apek begini. 

Anggaran buat sumbangan engga ada, buat anu juga 

engga cukup, coba deh rakyat swadaya bareng-bareng. 

Nyunatnr, Maulidan dating ke lurah, korupsi engga boleh. 

Jangankan lurah, camat, walikota juga kadang-kadang 

bingung ke kondangan tiap miuggu, ada yang nyunatin, 

ngawinin. Tau sendiri sekarang pake duit anggaran kalau

engga mampus luh. Pake duit stimulan aja diprotes, 

rakyat juga harus konsisten apa. Kalau lurah diganti 

karena engga nyumbang engga ada kamusnya, kecuali 

kalau ada persoalan lain. Banyak juga sekarang lurah 

yang ingin diganti pada pingin ngojek kalau engga malu 

mah. 

Suara Rakyat: 

Periksa retribusi KIR 

Yth. Pak Wali, mohon diturunkan Akuntasi Publik periksa 

out in, karena 

ditarik dari publik ketika KIR mobil, kalau mcmvimpang 

agar diproses hukum saja. 081290214XXX 


Bawasda nanti saya tugaskan. 

Suara Rakyat: 

Perusahaan dan Warga Kelurahan Benda Resah 

Sumbangan HUT RI Pak Walikota Yth, atas nama 

perusahaan dan warga Kel. Benda bahwa 

LBND & CA. BND Hari Kemerdekaan ke 59 dibuat 

ladang dana tahunan untuk pribadi & golongan. 

Mengatasnamakan kegiatan untuk warga ternyata tidak, 

ada. Tolong ketegasan Pak Wali sebagai pemimpin Kota, 

kami dikorbankan. LBH Karang Anyar mohon maaf. 

0852162070XX 


Ya ikhlas aja lah, satv tahvn sekali, asal jangan tnaksa 

dan 

semampunya.

Suara Rakyat: 

Lurah buatin SPK bohongan enaknya diapain? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bang Haji, ane mau nanya nih? 

Apa tindakan 

abang kalau lurah pada saat penerimaan CPNS 

kemarin bikinin SP kerja bohongan buat tenaga magang, 

padahal udah jelas-jelas tuh orang kagak kerja di kelurahan 

itu eh! Pake dibikinin SP biar bisa ikut test dengan alasan 

"kasihan ama tetangganya katanya". Wassalamualaikum. 

08129749XXX 


Ada aja emang dari dulu kebiasaan... 

Suara Rakyat: 

Awas oknum bermain kotori CPNS Pak Wali Yth, tolong 

di-recheck peserta ujian CPNS yang tidak ikut ujian tapi 

nanti diloloskan oknum karena main uang dan referensi. 

Bersihkan KKN di dinas Kota Tangerang. 081584215XXX 

Awas!! Kayak Gardu PLN aja, laporin apa ke sini. 

Suara Rakyat: 

Sekel Kunciran kurang bermasyarakat 

Sekel Kel. Kunciran Indah kurang bermasyarakat dan 

pembuatan KTP tanpa pengantar dari RT bisa diproses 

asal berani mahal. Tolong benahi, pak 085687154XXX 


Mungkin lagi sekelan, dan sekkel tugasnya administrasi 

jadi musti banyak di kantor. 

Suara Rakyat: 

Mau bayar PBB sulit

Pak Wali yang kami hormati, mohon tegur kepada kantor 

PBB, masa mau bayar PBB saja sulit dan proses 

penebitan sampai 1,5 bulan. 081298091XXX 


Bagus saya berikan penghargaan pada anda yang sudah 

peduli. Akan saya tegur BKKD dan KP PBB lelet. 

Suara Rakyat: 

Ngurus sertifikat di BPN 4 bulan belum jadi 

Pak Wali yang bijak, saya balik nama sertifikat tanah di 

BPN namun sudah 4 bulan belum jadi juga. Tolong ditegur 

harus berapa bulan selesainya, sebelumnya terima kasih. 

081514394XXX 


Masih mending, kadang 6 bulan atau 1 tahun… belum 

jadi. Mungkin BTL, nanti saya konfirmasi. Terima kasih. 

Suara Rakyat: 

Lurah dan Sekel Benda arogan 

Pak Wali Yth, kami ketua RT dan RW Kel. Benda ingin 

lurah dan sekelnya diganti, krn tidak bermasyarakat dan 

arogan jadi kami sebagai RT dan RW takut mengadu 

keluhan masyarakat. 085615587XXX 


Benda lagi, Benda lagi… males jawabnya. 

Suara Rakyat: 

Tolong perhatikan kesejahteraan TKK di Tramtib 

Pak Wahidin tolong dong benar-benar diperhatikan 

kesejahteraan TKK, khususnya di Tramtib jangan 

bendaharanya/Kadisnya yang makmur, TKKnya mah

diperas kaya sapi perahan. 085679045XXX 


Ngomong aja luh, sama-sama jeruk kok makan jeruk. 

Ente kan Tramtib, sini aja ngomong pake nulis SMS 

segala. 

Suara Rakyat: 

Enggak mau dengerin omongan warga 

Pak Wali Yth, Lurah Cipondoh Makmur terlalu otoriter gak 

mau dengerin keluhan warga. Tolong diberi penataran lagi 

bagaimana menjadi pemimpin yang baik. 

0813160751XXX 


Lagi budek kali. Kayak RT bolot aja 

Suara Rakyat: 

Lurah Karangsari jangan diskriminatif 

Lurah karangsari jangan pola-pola diskriminasi yang 

dikedepankan. Itu bukan pola bagus untuk seseorang 

pemimpin. Dan pola ini tidak layak diterapkan di 

Karangsari. Mana yang namanya konsep kebersamaan? 

Semua itu hanya omong kosong belaka. 08176707XXX 


Kan ente yang dukung, lurah lama diganti. Sekarang di 

protes lagi. Jadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

Kadis P dan K yang baru juga harus tegas 

Urusan PSB pasti enggak bisa dianggap remeh, pak. Dulu 

waktu Kadisnya Pak harry Mulya, beliau benar-benar 

bersih. Maka Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang

aru pun harus berani menerapkan hal serupa. Sekolah 

yang melanggar kuota tindak, sekolah yang memungut 

bayaran SPP terlalu tinggi harus ditegasin. Pokoknya, 

jangan sampai terdengar lagi keluhan di masyarakat kalau 

PSB sering dipakai ajang bisnis oknum. Oke, pak? 

08569943XXX 

Jawaban Walikota: Silakan anda kritisi 

Suara Rakyat: 

Air kalau pagi suka mati 

Pak Wali, kenapa PDAM Kota kalau pagi hari suka mati? 

Aku tinggal di Banjar Wijaya, nih. Kadang-kadang jam 

08.00 atau jam 09.00 udah mati? Padahal kan kegiatan 

membereskan urusan rumah belum beres? Mohon 

tingkatkan kinerjanya tuh PDAM. 08159653XXX 

Setahu saya kapasitas produksi PAM kita memang 

sangat terbatas, baru bulan Agustus akan ada 

penambahan kapasitas produksi. Akan saya teruskan ke 

PDAM 

Suara Rakyat: 

Sudah 6 bulan di photo gak jadi-jadi 

Ass.Wr.Wb. Pak Wali, sudah enam bulan lewat kami 

melakukan pemotoan untuk tanda pengenal tapi sampai 

sekarang kok belum jadi? Kami tanyakan berkali-kali tapi 

gak pernah selesai, gimana tuh pak? 08158278XXX 


Itu berarti anda diphoto sama tukang foto keliling kali. 

ente salah difoto masa enam bulan gak jadi, coba 

konfirmasi lagi ke BKD

DISIPLIN 

Suara Rakyat: 

Jam apel agak siang dong 

Pak Wali, salut buat Bapak atas kepemimpinannya. Saya 

pegawai wanita mewakili rekan-rekan sesama wanita yang 

memiliki anak balita. Bagaimana kalau apel pagi menjadi 

jam 7.30 agar tidak tergesa-gesa, karena kami kaum 

wanita yang punya balita agak kerepotan walaupun sudah 

bangun pagi. Mohon pertimbangan agar adil dalam 

keluarga. 081316225XXX 


Nanti diklasifikasi, yang lagi punya anak apel jam 7.30, 

yang lagi hamil jam 10.00, bapak-bapak bangun pagi 

jam 07.15. yang tinggal di Bandung tidak wajib apel. 

Ayng abis nonton bola boleh siang masuknya, atur aja. 

Jasi bahan pertimbangan. 

Suara Rakyat: 

Kok Puspem gak dirawat? 

Pak Wali, salut untuk pemerintah membangun Pusat 

Pemerintahan, tapi bangunan yang dibangun terus tidak 

dirawat dengan baik. Bangunan tersebut pasti akan cepat 

rusak kalau gak dirawat. 081584056XXX 


Gedungnya kan sudah dicat. Kan kebun dibersihin terus. 

Kan ada cleaning service/dikontrak. Kan pohonya udah 

mulai berkembang, kan enggak boleh buang sampah di

situ. Ente ikut ngerawat, jangan ngomel doang. 

Suara Rakyat: 

Mohon maaf, sudah kami terima kok 

Mohon maaf atas SMS yang kami kirim dan telah dimuat 

pada hari Kamis, 14 Oktober tentang insentif guru yang 

belum turun di Kecamatan Tangerang, karena insentif 

tersebut telah kami terima pada hari dibuatnya SMS kami 

bersamaan dengan dengan jadwal pembagian insentif. 

Terima aksih kami haturkan kepada Bapak Wali, dan 

semua jajaran yang terkait. 08159555591 

Suara Rakyat: 

Kok banyak pegawai Pemkot keliaran saat jam kerja? 

Yth. Pak Wali, kami rakyat amat senang dengan pemimpin 

yang berakhlakul karimah, tapi kenapa kami lihat banyak 

pegawai Pemkot pada jam kerja berkeliaran sambil makan 

di restoran mewah, trus anggota dewan makannya 

dimana? 0813101159731 


Berkeliaran saat jam kerja mungkin staf humas dan 

protokol, karena pada jamjam tersebut suka ada 

undangan seperti ke Istana Nelayan, Pondol Selera, dan 

lain-lain. Walikota juga suka karena diundang sekalian 

makan dan keliaran kayak kambing cari rumput. Kadang 

tim wakil walikota meninjau lapangan, memantau proyek 

pembangunan. Kalau anggota dewan mah makannya di 

rumah. 

Suara Rakyat: 

Kok Bapak nggak datang ke Cibodas?

Pak Walikota Yth, kenapa Pak Wali tidak pernah datang ke 

Kelurahan Cibodas apabila ada kegiatan, sedangkan kami 

bulan puasa setahun yang lalu berpanaspanasan 

mendukung Bapak. 081586046703 


Kalau ke Kecamatan Cibodas sih udah beberapa kali, 

cuman kalau ke Kelurahan Cibodas memang belum. 

Waktu diundang jadi khotib udah siap pergi, taunya harus 

operasi dengkul, terus waktu maen bola wanita pas mau 

berangkat ada tamu penting, jadi diwakilkan. Sekarang 

pengen silaturahmi, tapi dengkul saya harus masuk 

bengkel 2 hari sekali karena belum sembuh benar. 

Mohon maaf, Insya Allah.

DANA DAN HARTA RAKYAT 

Suara Rakyat: 

Uang Dana Stimulan Diutangkan 

Pak Wali saya warga RW 07 Kelurahan Sukasari ingin 

melaporkan pembangunan fisik stimulan terhambat, garagara 

uangnya dipinjamkan oleh oknum kelurahan, mohon 

ditindak. 08129381XXX 


Ada-ada saja sih lurah. Memangnya BPR atau rentenir? 

Benar apa enggak ini laporannya? 

Suara Rakyat: 

Dana Stimulan Jurumudi Lama dikemanakan? 

Bapak Wali yang gagah, dana stimulan Kelurahan 

Jurumudi Lama, kata Lurah sudah habis, sedangkan 

pembangunan baru 30%, dikemanakan dananya? 

081314120XXX 


Tanya saja ke Lurahnya, habis dikemanakan setelah 

pemilu, saya akan monitoring langsung, anda jangan 

skeptis. 

Suara Rakyat: 

Kenapa tidak ada pertanggungjawabannya? 

Assalamualaikum Pak Walikota, kenapa dana operasional 

yang telah diturunkan ke Asda I sampai sekarang tidak ada 

pertanggungjawaban apalagi dana itu tidak mengalir. 

081310952XXX


Pasti ada, tagih aja kalo anda punya hak, kok susah amat 

sih! Suara Rakyat: 

Terima kasih dana stimulannya 

Yang terhormat Pak wlikota, terima kasih banyak atas 

stimulan Bapak, jalan kami Kampung Ledug RW 06 

Kelurahan Kroncong tiadk becek lagi musim hujan ini. 

Semoga Bapak diberikan keberkahan dan keselamatan 

dalam memimpin Tangerang. Amin. 0818933XXX 


Bersyukur pada Allah SWT, mudah-mudahan kita 

kompak selalu. 

Suara Rakyat: 

Uang stimulan banyak diselewengkan 

Pak Wali, tolong selidiki Lurah Karawaci, banyak 

pembuatan data palsu untuk mempermudah korupsi. Uang 

stimulan banyak diselewengkan. 08128797XXX 

Korupsi, nekat amat sih.. segera kita cek. 

Suara Rakyat: 

Berapa bantuan dana untuk kampanye Golkar 

Pak Wali, berapa dana yang akan dikeluarkan bapak untuk 

membantu kampanye Golkar? 08128862XXX 


Ngeledek luh, Walikota tidak boleh memberi bantuan 

untuk itu, lagi pula duitnya darimana. 

Suara Rakyat: 

Insentif kena PPh?

Mengapa uang insentif tiga bulan dipotong? Pak Wali, apa 

betul uang itu kena PPh 15%, dinas pusat atau cabang 

yang motong? Digunakan untuk apa? 081298640XX 


Yang kena PPH golongan III ke atas, aturannya sudah 

begitu. 

Suara Rakyat: 

Gusuran di Selapajang Jaya terbengkalai 

Pak Wali, tolong tegur Lurah yang cuma niat nyari duit 

doang, pikirin masyarakat yang resah karena 

ketidakpastian urusan gusuran. Pak Wali yang terhormat, 

kalau Lurah Selapajang mau jujur niatnya apa saat 

ditugaskan di Selapajang Jaya pasti hati kecilnya bilang 

“ngapain kalo bukan untuk cari duit.” Bicara soal 

pembangunan di Selapajang Jaya, maaf Pak Wali lebih 

paham. Saya khawatir kalau gusuran warga enggak pasti, 

lurah yang pasti digusur warga. 081586129XXX 


Jangan seneng main gusur-gusuran. Kagak baik. Soal 

lambatnya ganti rugi menjadi tanggungjawab PAP dan 

jangan dipolitisir, PAP sudah kita kita undang dan dana 

sudah siap walau belum sepenuhnya dan akan segera 

dibayarkan 

Suara Rakyat: 

Ini cuma uneg-uneg 

Anggota DPRD tuh kan udah pada mau berakhir masa 

tugasnya. Tapi, mereka udah jarang masuk. Dari 42 

anggota dewan yang masuk Cuma sedikit, waktu

temannya enggak ada yang mereka pulang lagi. Ini uneguneg 

yang bikin nueng. Yang bikin aneh, kok kemarin 

mereka masih studi banding ke beberapa tempat. 

Sebenarnya itu untuk apa ya, pak? Kok mereka tuh rajin 

sekali jalan-jalan dan biayanya satu orang kabarnya sampe 

puluhan juta. Tapi, kalau untuk kepentingan publik, jutaan 

saja susaaah banget. Apa eksekutif takut sama legislatif? 

Atau tak enak kalau nolak? 0817987XXX 

Anggaran legislatif kan sudah tersendiri/terpisah dan 

itu kan lembaga terhormat dan harus kita hormati. Bukan 

soal takut atau tidak, namun sebaiknya aspirasi anda 

sampaikan langsung ke dewan dan tidak perlu saya 

komentari. Setahu saya dewan masih produktif kok. 

Suara Rakyat: 

Uang stimulan mohon diaudit 

Uang stimulan yang Rp. 75 juta untuk Kelurahan Pajang 

mohon diaudit Pak Wali? 08129864XXX 


Sudah dicek, sudah ada juklak, ada tim monitoring dan 

sudah ada instrumen yang mengawasi, seperti Bawasda. 

Ngajarin aja ente! 

Suara Rakyat: 

Lurah gelapin dana 

Hallo Pak Wali, tolong dong SMS yang masuk 

ditindaklanjuti, terutama tentang lurah yang gelapin dana 

stimulan, seperti di Parung Jaya. 085217251135 


Stimulan udah lama, kok baru ribut. Gelap-gelap, cek

dulu.. udah terang. 

Suara Rakyat: 

Dana Kelurahan Benda Banyak Rekayasa 

Pak wlikota Yth. Dana-dana yang turun untuk fasilitas umum 

Kelurahan Benda selalu banyak direkayasa fisiknya atau 

administrasi untuk kepentingan kalangan. (dari masyarakat 

Benda, Hermanto, SH). 085615587XXX 


Benda lagi aja. Ente cukup sekali SMS aja juga udah 

tahu, kalo bulak balik begini mah jadi curiga ada apa 

Suara Rakyat: 

Stimulan Benda disunat 

Halo Pak Wali, kami sebagai masyarakat Kelurahan 

Benda, banyak fasilitas umum dijual atau dikontrakin dari 

pihak aparat kelurahan, dan stimulan RT RW banyak sekali 

disunat. Tolong ketegasan dari Bapak Walikota yang 

terhormat. Warga masyarakat Kelurahan Benda. 

081311020XXX 


Jangan fitnah, kalau berani laporin ke sini. Kasihan kan 

orang belum ada bukti dituduh. 

Suara Rakyat: 

Cek dana stimulan di Pajang 

Pak Wali, di Kelurahan Pajang Kecamatan Benda ada 

indikasi penyelewengan dana stimulan. Tolong segera 

diperiksa sesuai janji Pak Wali yang akan memecat pelaku 

penyelewengan. 08176613XXX 

Jawaban Walikota:

Sekarang tim monitoring pembangunan sedang keliling 

langsung dipimpin oleh 

Walikota, kemarin Kecamatan Larangan dan Ciledug. 

Suara Rakyat: 

P2KPnya semrawut 

P2KP Gandasari semrawut, tidak profesional dan 

pembagian pinjamannya kok nggak adil. Dana stimulannya 

juga, pak. Cuma pakai bangun lingkungan lurahnya saja. 

081288122XXX 


Tanya BKM, itu urusan Pusat bukan kewenangan 

Walikota, namun demikian akan kami informasikan 

permasalahan yang ada di sana.

MAKSIAT SOSIAL 

Suara Rakyat: 

Perum masih jadi sarang narkoba 

Terima kasih Pak Wali, Perempatan Perum I sudah bersih 

dari banli, tapi sarang narkoba masih banyak banget. Kami 

minta sarana olahraga untuk alihkan pemuda dari narkoba. 

Misalnya di RT 01/15 sudah punya lahan tapi lapangan 

basket belum selesai. Itu dibangun swadaya dan swadana 

masyarakat lho Pak! Mohon bantuannya. 08161312XXX 


Narkoba ada dimana-mana, perang terhadap narkoba 

sudah diproklamirkan dan penyuluhan melalui sekolah 

pun sudah dilakukan, tetap aja gak abis-abis. Ayo kita 

perangi narkoba! Soal lapangan olah raga kalo Cuma 

lahannya sudah dibebaskan dan kalo Cuma lapangan 

basket saja ayo kita gotong royong. 

Suara Rakyat: 

Mohon berantas judi, narkoba, pelacuran! 

Pak Wali yang Kami hormati, setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena itu kami 

mohon berantas perjudian, narkoba, minuman keras dan 

pelacuran. 08129809XXX 


Judi, narkoba, pelacuran dan kriminal lainnya itu kan 

kewenangan polisi. Khusus para pelacur yang tidak tahu 

malu dan tidak takut sama Tuhan, balik lagi balik lagi dan

ini memang susah kita tuntaskan, tapi kita harus terus 

menerus memberantasnya. 

Suara Rakyat: 

Bagaimana komitmen berantas judi? 

Pak Wali yang terhormat, bagaimana komitmen Bapak 

tentang pemberantasan judi di Kota Tangerang? Kayaknya 

enggak ada action yang nyata dari Bapak. Misalkan 

perintahkan ke camat ke lurah, lurah ke RT/RW. Nah 

RT/RW ini harus koordinasi dengan tokoh agama, 

tokohmasyarakat, kepolisian. Masa sih dengan cara 

demikian judi tidak dapat ditekan? Tidak sulit, pak, cari 

pengecer, agen dan bandar. Jangan-jangan masyarakat 

Bapak sudah pada suka judi semua sehingga sulit 

diberantas. Kualitas dan kuantitas judi sudah sangat 

memprihatinkan, pak. Kita tunggu action Bapak. 

08158164757 


Judi ini memang ada dimana-mana. Kalo kata Muskin 

Alatas mah aku melarat karena judi, utangku banyak 

karena judi.. tapi enggak sadar-sadar. Menjadi perhatian, 

dalam rapat Muspida akan saya kemukakan kembali. 

Suara Rakyat: 

Praktek seks berkedok pijat di Benda 

Pak Walikota Yth. Kami para tokoh warga Kelurahan 

Benda sangat tidak setuju ada praktek-praktek seks yang 

berkedok panti pijat. Lurah dan Camat tahu tetapi diam. 

Ada apa dibalik itu? Apa ada iuran bulanan untuk Lurah 

dan Camat atau jajarannya? Kami tidak tahu. Tolong

ketegasannya Pak walikota. 085216207XXX 


Yang dipijat keenakan, yang mijit keterusan, makanya 

jangan suka dipijit sama perempuan, apalagi bukan 

muhrimnya. Nanti kita cek. 

Suara Rakyat: 

Ada orang yang menghambat program Bapak 

Kepada Yth. Bapak Walikota Tangerang, saya sebagai 

warga Kota Tangerang, sangat mendukung program Pak 

Wali terutama di bidang pendidikan dan lainlainnya demi 

kemajuan Kota pada umumnya. Namun, saya masih 

melihat ada orang yang sengaja untuk menghambat 

program-program Pak Wali. Untuk itu saya mohon agar 

Pak Wali dapat merolling pejabat-pejabat yang ada di 

lingkup Pemda Kota Tangerang. Trims Bang Aji. 


Ada aja ngkali. Cuma saya mau berprasangka baik aja. 

Bang Aji mah sudah dididik sama orang tua untuk jadi 

pimpinan yang amanah, jangan suka curiga, jangan suka 

fitnah. Cuma kan ente tahu yang selama ini 

mengkhianati Bang Aji pada kuwalat. Makanya agar 

objektif, Bawasda ditugasi terus untuk penelitian kalau 

terbukti ada salah, sekalipun teman akan ditindak. Soal 

rolling… ya gampang, kita puter-puter kayak kincir angin 

bisa aja tapi kan ada koridor atau aturan maennya. Saya 

tidak pernah ada yang menghambat tapi kalau ada yang 

menghambat, saya embat. 

Suara Rakyat:

Dulu bilangnya hanya untuk hotel. 

Pak, kami warga Jatiuwung merasa jijik dengan Istana 

Nelayan. Dulu bilangnya hanya untuk hotel dan restoran, 

tapi sekarang sudah jadi tempat maksiat yang 

menyediakan PSK di dalam etalase yang kebanyakan 

pengunjungnya pegawai pemerintah. Tolong tempat itu 

ditindak agar Kota Tangerang ini jadi kota yang bersih dari 

maksiat dan moral warga Kota Tangerang tidak rusak. 

Trims. 085678105XX 


Pegawai pemerintah yang mana? Enak aja loh. Lapor 

pake surat resmi. Walikota juga pernah beberapa kali ke 

situ, tapi kondangan.. emang gak boleh orang 

kondangan. Terima kasih atas masukannya. 

Suara Rakyat: 

SK No.5 jangan disahkan 

Pak Wali yang terhormat, SK No.5 tentang lokalisasi 

hiburan demi Allah jangan disahkan. Ini untuk kepentingan 

bersama. 


Sudah basi, saya sudah jawab lama. Coba baca koran. 

Suara Rakyat: 

Perjudian Gandasari libatkan aparat, pak. 

Pak wali, di kampung Rawacana RT 01/03 Keluarahan 

Gandasari, Jadiuwung ada Perjudian melibatkan aparat, 

tolong ditindak. 


Jangan nuduh-nuduh aja sampaikan lewat sura.

Suara Rakyat: 

Malam minggu banyak yang mabuk 

Di daerah Cipondoh banyak pemakai tuh, pak. Tolong ada 

kontrol dari 

pemerintah. Anak muda sering pada mabok apalagi 

malam minggu. Korbannya kan sudah banyak. Ntar kalau 

parah lebih susah, lho. 081548370XXX 


Mabok lagi aah,, mabok lagi... masuk neraka luh pade. 

Ya nanti 

dilaporkan ke polisi. Mabok dimana-mana, walikota bisa 

mabok Iagi... diceburin 

aja ke comberan. Di daerah Cipondoh banyak mabok. 

Lokasinya sebelah mana? 

PENDIDIKAN UNTUK KITA SEMUA 

Suara rakyat: 

Jangan sekolah negeri melulu yang dibantu 

Pak Walikota, jangan buat sekolah negeri melulu, bantu 

sekoloh swasta, 

guru, sumbangan gedung, banyak sekolah swasta yang 

mau ambruk, adakan kerjasama dengan yayasan Islam. 

Biar sekolah Islam jangan mati percuma bikin sekolah 

negeri sementara sekolah swasta tadi dibina, malah 

sekolah swasta dibinasakan, sayang APDB. 0811998XXX 


Sekolah negeri belum cukup an akan kita terts

angun sesuai dengan kebutuhan karena itu merupakan 

fungsi pelayanan dasar pemerintah. Sekolah swasta kan 

ada yayasannya yang mengelola dan kita pun bantu 

walaupun tidak seberapa. Maksud anda swasta 

dibinasakan apa? Banyak yayasan Islam juga majn 

tanpn dibantu pemerintah 

Suara rakyat: 

Terima kasih dari Guru Madrasah Diniyah 

Mohon dukungan. Terima kasih kaMI ucapkan kepada 

Kepala Dinas 

Pendidikan yang telah memberikan materi acara 

pembinaan bulanan kepada Madrasah Diniyah se Kota 

Tangerang. Semoga bapak sukses dan kami berharap 

pada bapak wali untuk mengangkat beliau menjadi Sekda. 

0817147XXX 


Anda jadi sponsornya dikasih berapa? Becanda lagi.. 

he.. he.. he.. 

Suara Rakyat: 

Beasiswa untuk Madrasah Diniyah 

Mohon perhatian pak wali kapan guru bantu, bea siswa 

untuk Madrasah 

Diniyah, dan ijazahnya mohon jadi persyaratan masuk 

SMP, sesuai hasil pertemuan kepala diniyah dengan Kadis 

P & K. 08129609XXX 


Untuk bea siswa dananya belum ada, sedangkan untuk 

standarisasi

kelulusan Madrasah Diniyah menjadi kewenangan 

Depag. 

Suara Rakyat: 

Insentif guru swasta mana? 

Pak Wali yang terhormat, saya ingin menanyakan guru 

status PNS tugas pokok guru SD, lalu mengajar di SLTP 

swasta pada siang hari, kenapa guru tersebut tidak 

mendapat insentif daerah di SLTP tersebut? 

081314031XXX 


Anda kan sudah diberi uang insentif di guru SD, kalau 

anda lagi di SLTP swasta lalu minta uang insentif duitnya 

dari mana? Tidak boleh dua kali insentifnya. 

Suara Rakyat: 

Apa sanksinya untuk pemakam bea siswa? 

Assalamu'alaikum Wr Wb, Pak wali, begini, apa tindakan 

Bapak jika 1. 

Bila ada kepala sekolah yang tidak memberikan dana 

bea siswa APBD kepada siswa yang membutuhkan (..) 

dan apa tidak ada pemantauan beasiswa ke sekolah? 2. 

Bila ada yang menggunakan dana bantuan untuk sekolah 

bagi kepentingan pribadi? 

Wassalamu'alaikum.081314125XXX 


Sanksinya digantung, kalau ada dana bantuan untuk 

sekolah untuk 

kepentinag pribadi itu kebangetan. 

Suara Rakyat:

Tengokin SD Cipete 5 

Bang Wali yang terhormat, tengokin dong SD Cipete 5. 

Masa 

sekolahannya rusak berat gitu. Padahal dekat dengan 

Penabur dan Harapan Bangsa. Kasian hih bocah-bocah 

Pakojan. 08129900XXX 


Sudah saya tengok sewaktu meresmikan proyekproyek 

seKecamatan Pinang Februari lalu, Pemda baru 

bisa merehab SD Cipete 1 dan 3 dulu, untuk SD Cipete 5 

menyusul tunggu saja 

Suara Rakyat: 

ONH guru prestasi 

Gimana nih hadiah ONH untuk guru prestasi? Tolong 

Bapak lebih selektif 

dalam memilih calon-calonnya, biar lebih adil dan 

transparan. 081314426XXX 


Banyak-banyaklah bermohon kepada Allah SWT untuk 

memenuhi 

panggilannya. 

Suara Rakyat: 

Kok testing diam-diam sih? 

Kenapa KCP Pendidikan Periuk melaksanakan testing 

caIon kepsek 

tanggal 20 secara diam-diam dan bagi orang-orang dan 

sekolah-sekolah tertentu. 0818180XXX 

Jawaban Walikota:

Kalau diem-diem bukan testing namanya, itu netes tapi 

bunting. 

Sudah sesuai dengan prosedur dan itu bertahap. 

Suara Rakyat: 

Tender di diknas kok diam-diam? 

Tender pengadaan di Dinas Pendidikan dilakukan diamdiam 

tanpa 

dipublikasikan di koran. 08164803XXX 


Sudah di umumkan pada 9 januari 2004 di SATELIT 

NEWS dan Pelita 

mungkin anda ngga sempet beli, makanya langganan. 

Suara Rakyat: 

Uangnya dipotong, pak 

Pak Wali, uang untuk rehabilitasi bangunan SD Sudimara 

dari BEP 

dipotong Rp 10 juta, tolong Pak Wali periksa. Kepala 

sekolahnya nggak berani lapor. 08567545XXX 


Proyek BEP urusannya langsung dengan pusat, bukan 

dengan pemda 

Kota, tapi kalau ada potong-memotong laporin, jangan 

jangan ngomong di 

belakang doang. Buat surat resmi. 

Suara Rakyat: 

Suara guru jangan dianggap remeh 

Pak Walikota, semoga saja kejadian Kampar Riau tidak 

terjadi di

Tangerang, jangan anggap remeh suara yang berkaitan 

dengan guru. 08121840XXX 


Siapa yang menganggap remeh guru, saya tidak 

berbakat untuk 

meremehkan orang apalagi guru. Saya anak seorang 

guru, saya pernah jadi 

guru, Kasus Kampar itu kasuistis situasional, saya 

menghormati guru jadi 

bukan berarti kalau ada yang keliru atau salah satu saya 

biarkan.. Saya 

selalu berpihak kepada guru, kalau ada yang potong gaji, 

insentif, beasiswa 

termasuk juga yang minta uang pada guru saya 

investigasi dan saya tindak. 

Anggaran yang dialokasikan APBD 2004 lebih besar 

daripada APBD 2003, itu 

semata-mata karena karena kita menghargai dan 

menghormati guru. 

Kalupun anda kecewa karena kebijakan walikota, wajar. 

Dan saya lakukan 

semata-mata karena bentuk pembelaan kepada guru. 

Jadi anda tidak perlu 

nakut-nakutin saya karena saya percaya perilaku guru 

sangat santun dan 

bersahaja. 

Suara Rakyat:

Kapan Nengokin Yayasan Islam? 

Kapan program Pak Wali mau nengokin Yayasan Islam? 

Ya kalau nggak 

sempet kasih guru negeri, daripada guru negeri 

numpuk di sekolah negeri dan apa program Bapak tentang 

pendidikan? Dan sekolah negeri kita jauh tertinggal 

dengan sekolah lain. Bagaimana kalau studi banding ke 

sekolah lain? kita pasti ketinggalan. Doa untuk Bapak. 

081310962XXX 


Kalau nertgokin shl sering tapi belum semuanya. Insaya 

Allah pasca 

pemilu saya akan keliling lagi.. 

*Kita sedang identifikasi soal kebutuhan guru,, 

kesimpulan semtara gurur 

SDN pun masih jauh dari kebutuhan, kita juga sedang 

mengajukan ke BKN 

agar ada penerimaan guru di sarnping kitapun menerima 

guru dari luar 

sesuai kompentensinya. 

*Prograrn saya banyak, persoalan yang kita hadapi 

sekarang adalah 

masalah sarana dan prasarana pendidikan belum 

mernadai, 70 persen 

bangunan sekolah tidak layak, tenaga tenaga guru belum 

sesuai dengan 

kornpetensinya, biaya pendidikan masih mahal buat 

masyarakat dan belum

memberikan kesempatan bagi seluruh warga kita serta 

kelulusan yang tidak 

sepadan dengan kebutuhan lapangan kerja. Guru 

insentifnya masih rendah 

dan oleh karena banyak program yang ditawarkan Cuma 

tidak melalui forurn 

ini karena keterbatasan kolom. 

Suara Rakyat: 

Murid wajib beli dagangan gurunya, pak 

Assalamualaikum pak, saya punya anak dua, sekolah duaduanya 

di SD 

Panunggangan 2, yang saya heran, kalau ada 

pedagang datang dagangannya diborong oleh guru nanti 

dijual, dibeli oleh murid. Itu diwajibkan sama guru, tolong 

sekolah jangan dijadikan ajang bisnis. Terima kasih. Ttd, 

Pak Rusli 081315097XXX 


Ah masa yang bener informasinya.. Dulu juga pernah 

ada SMS yang 

sama, setelah kitn cek dnn SMSnya dijawab tidak 

sebagaimana dimaksud. 

Suara Rakyat: 

Guru prestasi undang waktu Hardiknas, dong 

Bagaimana bila dalam upacara Hardiknas Bapak Walikota 

mengundang 

guru-guru teladan atau berprestasi untuk bisa 

bersilaturahmi dengan .Bapak. 0818783XXX 

Jawaban Walikota:

Jangankan diundang pada Hardiknas, berangkat hajipun 

kita undang, 

tentunya apabila dananya ada. 

Suara Rakyat: 

SD Pasar Anyar 2 kok belum pernah dipugar? 

Pak Walikota, kami mau tanya kenapa SD Pasar Anyar 

2 dari tahun 74 sampai sekarang belum pernah 

direhabilitasi sedangkan bangunannya sangat 

memprihatinkan, tolong ditinjau ke lokasi pak. 

081310185XXX 


Sudah dianggarkan dalam TA 2004 

Suara Rakyat: 

Jangan sampai SDN Cipete 5 ambruk 

Bang Wali yang terhormat, jangan sampe SDN Cipete 5 

kayak SMPN 2 serang yang roboh. Buruan betulin 

08129900XXX 


Kita juga berharap jangan sampai ambruk dan menjadi 

perhatian kami. 

Suara Rakyat: 

Antisipasi PSB 

Yang terhormat Pak Wali, konon setiap PSB SLTP/A ada 

kelas khusus 

buat mereka yang lewat belakang. Pasti Bapak sudah 

antisipasi. Sukses untuk Pak Wali. 0817917XXX 


Sekarang sedang diinfomasikanan sistern peneriman

siswa baru, testing/ujian saringan menjadi salah satu 

pertimbangan untuk mencegah penerimaan murid baru 

lewat samping atau belakang. 

Suara Rakyat: 

Program 4 tahunan mana, nih? 

Pak Wali, program masa jabatan kepala SD sampai 

dengan SMU 4 tahun 

sekali mana nih! Dan jabatan KCD juga sama begitu ada 

mutasi agar lebih balk lagi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 08159030XXX 


Itu baru tahap wancana untuk menghindari konflik 

atau persainagn menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah 

bukanjabatan structural sehingga suatu saat dia kembali 

menjadi guru tidak menimbulkan beban spikologis, 

alternatif yang ditawarkan mengingat banyaknyn calon 

kepala sekolah salah satunya bagaimana kalau jabatan 

kepala sekolah dibatasi 4 tahun masa jabatan. 

Suara Rakyat: 

Pakai Kebaya di Hari Kartini 

Beberapa SDN menyambut Hari Kartini 21 April 2004 

mewajibkan 

siswa/siswinya berbusana adat, kalau guru-gurunya juga 

seperti itu, setuju nggak Pak Wali? 08159977XXX 

Boleh juga biar kelihatan cantik 

Suara Rakyat: 

PSB kayak UAN aja 

Ass Wr. Wb, Pak Wali mohon pelaksanaan penerimaan

murid baru (PSB) 

2004-2005 SMPN dan SMUN, mekanisme 

pengawasannya seperti pelaksanaan UAN (silang) 

mencegah KKN? 081749002XXX 


Dinas P dan K sudah diminta dan sekaligus sudah 

memutuskan mengenai 

sistem PSB dan sudah diarahkan untuk tidak 

kongkalkong. 

Suara Rakyat: 

Minta Suasana KBM yang nyaman 

Pak saya minta sedikit kepedulian Bapak, setiap hari di 

sekolah kami 

terpaksa harus menghisap timbal dari mobil truk tanah 

dan polusi yang berasal dari penampungan drum. Dan 

setiap hari juga suasana sekolah selalu dibisingi oleh 

suara mesin mobil dan pukulan drum. Kami SDN 

Gerendeng 3, 4 dan Pabuaran 2 memohon agar diberikan 

suasana kegiatan belajar dan mengajar yang aman dan 

tenang. 0813140070XX 


Ini yang menjadi keprihatinan akibat tata ruang yang 

berantakan, dan 

akan kita cek. 

Suara Rakyat: 

Ada tim yang mengawasi 

Pak, pengawasan PSB harus ketat. Jangan sampai 

muncul keluhan

orangtua murid yang anaknya pinter tapi nggak lolos, 

karena ada jalan belakang. Ada baiknya diatur tim untak 

pengawasan terdiri dari berbagai unsur. Yah, gak usah 

nambah anggaran kukira banyak yang mau. Agak 

berlebihan, sih, tapi kita kan sama-sama ingin PSB 

berjalan dengan bersih tanpa KKN. Bravo untuk Pak Wali. 

081787916XX 


Pengawas sudah ada tambah sama malaikat, 

Suara Rakyat: 

Keberatan uang SPP di SDN Poros Gaga 3 

Assalamualaikum Pak Wali, saya mewakili orang tua murid 

SDN Poris 

Gaga 3, saat ini resah dan keberatan atas SPP sekolah 

dari Rp 50 ribu me.njadi Rp 60 ribu per bulan. Tolong 

ditindaklanjuti, pak, terimakasih. 081533394277 


Coba konsultasikan lagi dengan kepala sekolah dari 

komite sekolahnya. 

Guru pun perlu penghargaan 

Pak, semoga dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk 

dapat memberikan dorongan semangat bagi para guru 

tanpa pilih kasih memberikan penghargaan selembar 

kertas dari presiden sesuai masa kerjanya bukankah itu 

memang haknya? Teriring do'a semoga sukses. Jangan 

guru selalu dituntut ini itu oleh masyarakat sementara 

selembar penghargaan atas pengabdian yang sudah 

diberikan terkesan sangat eksklusif. 0818783XXX


Nanti dikasih penghargaan, maunya apa? Naik pengkat 

itu penghargaan, Satyalencana Karya setia itu 

penghargaan, insentif itu penghargaan, naik jabatan dari 

Guru ke Kepala Sekolah itu penghargaan, dibagi 

seragam itu penghargaan, Guru Pahlawan Tanpa Tanda 

Jasa itu penghargaan. Apalagi? 

Suara Rakyat: 

Senang Bahasa Arab diajarkan di sekolah. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak Wali Yth. Saya senang 

mendengar Bahasa Arab mulai diajarkan di beberapa 

SDN Kota. Apakah Bapak punya program sampai dengan 

SMP & SMA hingga suatu saat Bapak mengangkat 

gurunya jadi PNS? Saya sarjana pendidikan Bahasa Arab 

IKIP Bandung tahun 1995 pemah ikut tes di DEPDIKBUD 

tahun 96 tidak lulus dan hingga kini tidak ada formasi 

apakah ada rencana ke depan dengan menjadikan 

Bahasa Arab sebagai muatan lokal Kota Tangerang? 

Demikian perhatiannya Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

081310396XXX 


Saya juga senang, biar pcrgi haji nggak kesasar. 

Suara Rakyat: 

Bahasa Arab masukin kurikulum. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak wali yang baik, tolong 

untuk pelajaran Bahasa Arab, dimasukin ke dalam 

kurikulum sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan 

Depdiknas, sudah otonomi daerah.08121896XXX


Boleh aja. Kalau perlu di kantor, Bahasa Sunda sudah 

bosen. Cuma harus didiskusikan sama Dinas P dan K. 

Suara Rakyat: 

Masuk SMPN kok biayanya seragam begini 

Masuk SMPN 5 Rp 2,5 juta, masuk SMPN 12 Rp 2,5 juta. 

Apa ini perintah dari Kadiknas? Atau MKS atau mafia 

kepala sekolah. Ternyata seragam ihi bukan pakaian aja. 

085216069XX 

Susah jawabnya. Udah dibilang hal-hal yang seperti ini 

dibuat surat langsung ke saya dan jangan-jangan bawa 

dinas. 

Suara Rakyat: 

Penataan buku acak-acakan 

Pak, saya seorang mahasiswa yang kuliah di Cikokol, 

beberapa kali saya pergi ke perpustakaan Kota 

Tangerang. Ya ampun! Kok Penataan bukunya acakacakan 

begitu, pak. Buku cerita anak-anak campur di buku 

sosial, buku referensi bagian ruang belakang juga kalang 

kabut. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang tidur. 

Gimana nih jalan keluarnya? Sudah bukunya sedikit, acakacakan 

pula. 08159065XXX 


Kecapean kali, itu buku habis nonton EURO 2004. Akan 

menjadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

SDS bayar, SDN nggak 

Pak Wali, SD Swasta yang daftar ke SMPN 1 mesti bayar

uang ganti FC, katanya gratis, nggak adil. Eks SDN gratis. 

08176881XXX 

Jawaban Walikota: Menjadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

Usul diberi penghargaan 

Pak Wali, kami usul agar SDN Sudimara 7 Ciledug, 

terutama Kepseknya diberi penghargaan karena telah 

mampu mencetak siswa/siswi yang berprestasi 

diantaranya juara mengarang tingkat Kota Tangerang 

kemaren, hidup SDN Sudimara. 081314486XXX 


Gaji , kenaikan pangkat, insentif, kenaikan gaji berkala, 

tunjangan fungsional. Itn bentuk penghargaan yang telah 

diberikan. 

Suara Rakyat: 

Pendidikan moral perlu ditingkatkan 

Assalamu'alaikum, Pak Wali, pendidikan agama dan moral 

perlu ditingkatkan baik untuk guru dan muridnya juga untuk 

semua aparat Kota Tangerang 


Ya, sangat setuju, pendidikan moral perlu ditingkatkan di 

semva lini, baik itu pegawai, guru, masyarakat, murid, 

orang tua, atau muda apalagi menyuguhkan tayangan 

yang mengundang birahi, nafsu mengundang tetangga, 

mengundang macam-rnacam, mengundang tenaga, 

uang dan seterusnya. 

Usul kenaikan PNS Guru 

Ass Wr. Wb. Pak Wali, tolong untuk pengakatan PNS

khususnya guru dilihat tuh. Lulusnya (keluarnya ijazah) di 

samping masa kerja. Itu kalo bapak mau adil terima kasih. 

0813142598XX 


Sudah kita lakukan dan ada beberapa komponen yang 

mcnjadi pertirnbangan atau penilaian, di antaranya Hasil 

tes, kompetensi/ disesuaikan dengan kebetuhan, usia, 

tahun kelulusan, lamanya mengabdi di Pemda jadi guru. 

Mungkin anda belum ada rezekinya. 

Suara Rakyat: 

Mahal nggak sih? 

Pak, kalau ngundang Ustadz AriFin Ilham berapa sih 

biayanya? Besar nggak, pak? Trus pakai biaya dari panitia 

atau pemda? 0816160279XXX 


Silahkan langsung tanya ke yang bcrsargkutan dan 

pcmkot sendiri setiap bulan akan rnengadakan kegiautnn 

dzikir seperti yang sudah-sudah. 

Suara Rakyat: 

PSB SD kok sampai Rp 800 ribu? 

Pak Wali, SD Sudimara 7 Ciledug wang PSB minta Rp 

800 ribu juga masih minta ini minta itu, kami walimurid 

keberatan pak. 0813114270XXX 


Yang bener ente..! cek lagi, fitnah aja. 

Suara Rakyat: 

Masuk SD sampai Rp 400 ribu. 

Pak Wali, katanya mau meringankan biaya pendidikan

nyatanya mau masuk SD saja mahalnya tidak tahan, 

sampai Rp 400 ribu untuk SD Pinang I, II dan III. 

0813153359XX 


Apa iya? Akan kita panggil. 

Suara Rakyat: 

Perhatikan guru madrasah juga, pak 

Pak katanya UAS gratis kok Depag memungut biaya 

sangat besar di setiap MI. Tolong juga perhatikan guru 

madrasah seperti kami pak, jangan guru SDN saja. 

081287977XX 


ya nanti kalau sudah ada rezeki, hal yang sama sudah 

ditanyakan berulangkali juga saya jawab, bahkan gurugurunya 

pun sudah menghadap. 

Suara rakyat: 

Hati-hati aja, pak 

Bang haji, anda punya gagasan Wiro Sableng 212 di dunia 

pendidikan, hati-hati dengan dedemit-dedemit 

demokrasi,dari kami masyarakat pribumi Tangerang. 

081808144460 


Makasih, semoga Allah meridhoi kita. Kalau soal 

dedemit saya sudah hapal, 

kaya ikan lele, kumis item, kulit item dan rnatanya engga 

bisa ngedip. 

Suara Rakyat: 

Kunjungi YP Karya 1, Pak

Saya team drum band SMK YP Karya 1 bangga sekali 

bisa tampil dalam pawai 

obor beberapa hari yang lalu di Kota Tangerang. 

Seandainya Bapak berkenan datang ke sekolah kami 

akan tambah senang, pak. 08151652XXX 

Jawaban Walikota: Insya Allah. 

Suara Rakyat: 

Biaya pendaftaran sekolah mahal 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak wali yang bijak, kenapa 

sampai saat ini biaya 

pendaftaran sekolah mahal sekali, baik di SMP/SMU, 

Kota maupun Kabupaten Tangerang, iya bagi mereka yang 

mampu, bal;i yang tidak mampu bagaimana? Tolong 

dicarikan solusnya. Saya yakin pemerintah Propinsi 

Tangerang sanggup mengatasinya. Terima kasih. 

(segenap warga Karawaci). 081510081XXX 


Solusinya udah dijawab dan baca aja di edisi senin 

kemarin. 

Suara Rakyat: 

Biaya sekolah tinggi, yang tak mampu merana 

Pembangunan gedung2 sekolah bukan main tinggi dan 

melebar dengan 

pesat. Biaya sekolah pun semakin tinggi. Yang tidak 

mampu pun makin merana. Kenapa sangat mahal? Apa 

karena gedungnya tingkat, apa sedang lagi direhab. Kan 

ihi semua dari APBD Pemda, kenapa imbasnya biava 

semakin tinggi. Mohon arahannya pak!081583711XXX


yang nggak mampu, jangan bayar kan ada klasifikasinya. 

Jangan digede 

gedein, sudah saya cek yang gak mampu tolong 

diberikan keringanan baik 

besaran biayanya maupun sistem pembayarannya. 

Kalau ente gak rnampu lapor aja ke Walikota di sekolah 

mana? Komite dan Kepala Sekolah juga tidak setega 

sebagaimana anda katakan. Ke depan kita sedang 

siapkan stardarisasi, supaya sekolah dan komite sekolah 

tidak seenaknya. 

PERDA KOTA KITA 

Suara Rakyat: 

Menolak jika tak ada timbal balik 

Pak Wali, kami menolak Raperda layang-layang jika tidak 

ada timbal balik 

Pemkot atau bandara kepada kami masyarakat sekitar 

bandara.55794XXX 


Timbal balik apa rnaksudnya? Memang kalo tidak main 

layang-layang apa 

rugi! Anda perlu tahu satu buah layang-layang kalo 

sampai masuk ke balingbaling pesasat bisa 

mengorbankan rutusan jiwa, bayangkan! 

Suara Rakyat: 

Penyemprotan BDB dikenakan biaya nggak? 

Walikota yang terhormat, penyemprotan demam berdarah 

apa masyarakat

dikenakan biaya dari pihak pelaksana? Kami warga 

Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas, mohon 

perhatian. 081534420XXX 

Suara Rakyat: 

Kok Perdanya sama? 

Pak Wali, kok Perda sumbangan pihak ketiga sama sih 

kata-katanya dengan 

Perda Pemerintah Bontang?...55794XXX 


Kebiasan jiplak kali ya... tesis, skripsi dijiplak, tapi kalo 

Perda diadopsi. 

Untuk kebaikan ya boleh aja lah 

Suara Rakyat: 

Perda untuk yang suka corat-coret 

Pak Wali yang aspiratif, solusi untuk tertib dan indah 

buatlah perda 

tentang larangan dan sanksi bagi yang corat-coret di 

fasilitas umum dan tawuran. 08159925XXX 


Sudah ada Perda No. 18 tahun 2000 tentang K-3, tapi 

belum efektif. 

GENDERANG PERANG KKN (KORUPSI, KOLUSI 

DAN NEPOTISME) 

Suara Rakyat: 

Usut Dong KP 1-10-2002 

Pak Walikota dan Wakil yang terhormat, usut dong KP 1- 

10-2002 karena 

banyak PLH/PLT esselon III kok bisa naik pangkat DPC, ini

melanggar PP 99 

tahun 2000 pasti ada pemalsuan data unsur KKN. 

081584160XXX 


Kasusnya tahun 2002, nyari-nyari pekerjaan aja lah. 

Sekarang tahun 2004 

Walikotanya Wahidin Halim. 

Suara Rakyat: 

Berantas KKN, pak 

Pak, saya mohon bapak memberantas korupsi kolusi 

nepotisme (KKN) dan pungutan liar dimuka bumi Kota 

Tangerang, semoga Bapak banyak membuat banyak 

perbaikan. 08129532XXX 


Insya Allah, tapi perlu waktu. 

Suara Rakyat: 

Petugas Listrik di Tanah Tinggi pungli, pak 

Pak Wali, petugas pelayanan pembayaran rekening listrik 

cabang Tanah 

Tinggi pungli, pecahan pada rekening Rp 50 dibulatkan ke 

atas jadi Rp 500, ibu-ibu resah, mohon ditindak. 

08128795XXX 


Bukan Urusan Walikota, laporkan saja langsung ke 

pimpinan PLN-nya. 

Suara Rakyat: 

Tindak oknum dengan tegas 

Tentang larangan membuang sampah limbah ke sungai,

tindak tegas oknum pegawai pengairan dan pengusaha 

pabrik yang sekongkol buang limbah ke sungai. Noorhasan 

Idris. 08128629XXX 


Enggak ada urusan mau pegawai pengairan kek, mau 

pengusaha kecil kek, siapa saja warga kota yang buang 

limbah, buang sampah sembarangan dan mencermari 

sungai kita sikat. Kemarin sudah kita umumkan 

pengusaha yang mengelola IPALnya tidak baik dan saya 

minta untuk dituntut secara hukum. Ayo kita ciptakan 

sungai, lingkungnn dan hari yang bersih, bersih... bersih... 

Suara Rakyat: P2KP Gandasari sudah beres, pak 

Masalah P2KP Gandasari telah diselesaikan secara intern 

dan kekeluargaan. 

Demikian juga mengenai dana stimulan nya. 

081288122XX 

Suara Rakyat: 

Terima kasih atas jawabannya 

Saya mengucapkan terima kasih atas jawaban Bapak 

untuk rekan-rekan 

MGMP Dengan jawaban ini, anggapan kami sebagai 

tukang ngibul semoga sirna dari rekan-rekan 

MGMP08158787XXX 

Suara Rakyat: 

Bapak sebaiknya turun tangan 

Walikota yang terhormat, tampaknya bapak harus turun 

tangan membenahi 

KPU Kota Tangerang agar jangan terus sibuk terlibat

konflik intern. Karena 

PPS kelurahan kebingungan menentukan arah. 

Wassalam, Karang Taruna 

Kelurahan Petir.081289561XX 


Tapi kan Pemilu kemaren berjalan lancar, tertib, aman 

dan sesuai 

dengan jadwal, soal pada ribut itu urusan internal. 

Walikota lagi cari cara 

bagaimana bisa engkonsolidasikan, cuman harus hatihati 

karena KPU 

independen, nanti niat baik disalahkan. 


Terima kasih balik. Jangan nuduh pengawas ngibul. 

Anak sekarang ga 

suka main kibul-kibulan, kalau dulu main ada yang 

namanya kibul (pukul 

pantat). 

Suara rakyat: 

Mohon orang jujur yang diangkat jadi lurah 

Pak walikota yang bijaksana, saya warga Pinang sangat 

menyesali ada warga 

Pinang yang sangat ambisius ingin jadi lurah dengan 

cara menjelek-jelekkan lurahnya scndiri, dan setahu saya 

yang ambisius itu baru dua tahun jadi PNS. Mohon dalam 

pengangkatan lurah nanti adalah orang-orang vang jujur, 

berakhlakul karimah dan disenangi masyarakat seperti 

Pak Wali. 08179903674


Lu, pake nulis-nulis di SMS segala, lagu apa lu . Ini 

bukan Sifatnya orang Pinang, orang Pinang ribut-ribut 

soal begini datang aja apa, langsung ngomong. 

Suara Rakyat: 

Kalau dikekang manusia akan melawan atau menghindar 

Pak Wall, Pak Sekda, kalau manusia makin dikekang 

dengan aturan mereka 

akan melawan atau menghindar. Ada pepatah seperti 

pasir kalo digenggam erat dia akan keluar dari sela-sela 

jari. Yah bapak-bapak tahulah apa yang saya maksud. 

Terimakasih. 08158371112 


Oooh... ku mau bebas, bebas di alam ini..., di 

manapun ada aturannya, baik hidup di hutan maupun di 

kali, apalagi jadi pegawai. Engga ada yang namanya 

bebas, di hutan aja ada harimau, di kali juga ada buaya. 

Jadi ada hak dan kewajiban, kerja yang baik ikut apel 

pagi, jangan menyimpang dari aturan dnn 

menyalahgunakan kewenangan. Masa disuruh 

absen/apel aja dibilang dikekang. Kalau melawan, saya 

melawan lagi itu untuk tegaknya disiplin, tentunya dengan 

segala konsekuensinya. Dari dulu pegawai kalau dibiarin 

aja rusak nih birokrasi. Kalau anda seorang yang ikhlas 

tentunya kewajiban-kewajiban pegawai dilaksanakan 

dengan tanpa beban. 

Suara rakyat: 

Sabar dan tawakal buat karyawan yang kejelekannya

diumumkan Sabar dan tawakal kepada karyawan Pemda 

yang kejelekannya dibuka dan 

diumumkan pada apel Senin kemarin. Semoga bisa 

memaafkan pejabat yang mempunyai ide tersebut. 

Semoga Pak Wali lebih bijaksana dalam pembinaan 

pegawai. 


Ada kisah menarik jaman Sayyidina Umar bin Khatab, 

ketika Kholid bin Walid sepulangnya dari peperangan 

dalam suatu apel besar dicopot langsung jabatannya 

sebagai panglima perang. Dan jawaban dari Khalid bin 

Walid, ketika ditanya oleh pasukannya dia mengatakan 

bahwa saya perang untuk menegakkan agama dan 

karena Allah sambil tersenyum. Lalu apakah 

mengumumkan hukuman Yang dilakukan di apel itu 

suatu perbuatan membuka aib seseorang? Perlu kita 

konsultasikan dengan ulama lebih lanjut. Tapi yang jelas 

tujuannya adalah sebagai shock terapi agar sikap 

indisipliner tidak menurun kepada yang lain. Lagian kan 

merupakan hak pimpinan untuk memberikan sanksi 

karena ada aturannya, namun secara pribadi saya juga 

prihatin dan sedih, tapi untuk kepentingan negara harus 

saya lakukan. Saya berharap yang terkena tindakan 

sabar dan tawakal. Insya Allah bagi yang sabar dan 

tawakal akan dibuka pintu rahmatNya. Bagi yang lain 

saya rnengajak ayo kita ikhlaskan diri dengan bekerja 

sepenuh hati untuk kota kita tercinta. 

Suara rakyat:

Dinas apa yang tugasnya awasi pembangunan 

Pak, sebenamya dinas apa sih yang bertugas 

mengawasi masalah pembangunan? Rasa-rasanya nggak 

ada. Soalnya, setiap kali aka melewati jalan, terutama di 

sekitar Komplek Kehakiman, setiap hari selalu ada 

bangunan baru. Dan prosesnya cepet banget. Hari ini 

dimulai, besok sudah berdiri dan minggu depan sudah 

dihuni. Dijadikan tempat usaha lagi. Jadinya, setiap tempat 

full dengan usaha, besar, kecil, rapi atau semrawut. 

Memang ada pengawasan ya, pak? 08177987902 


Dimas Tramtib, termasuk yang menindaknya. 

Suara Rakyat: 

TKK minta penjelasan Pak Wali 

Perintis Kota Administratif P.TKK minta penjelasan Pak 

Wall, Wakil, Sekda, 

bagaimana sih secara administrasi P.TKK menjadi PNS. 

Apakah dekat, jasa, karir, lamanya, hubungan keluarga? 

081310847XXX 


Tanya aja TKK yang udah jadi PNS, kan banyak. Rewel 

amat sih lu.. 

PASAR RAKYAT 

Suara Rakyat: 

Pak, aku sedih 

Pak, aku sedih, deh waktu mendengarnya. Waktu naik 

angkot banyak ibu-ibu yang bawa anak kecil ngeluh. Ini 

tentang suaminya yang berdagang di jalan depan Masjid

Agung. Katanya, sekarang Minggu saja suaminya ngak 

bisa berdagang. Jadi, hidupnya tambah susah. Maksud 

aku, PKL, ditertibkan setuju banget. Tapi, mereka harus 

diberikan tempat khusus untuk pedagang kaki lima. 

Mungkin Pasar Poris Plawad bisa, sekalian buat 

meramaikan terminalnya. 08161629XXX 


Saya pun menangis ketika memutuskan melarang PKL 

berjualan di wilayah 

Mesjid Agung, tapi tidak ada pilihan lain. Saran Anda jadi 


Suara Rakyat: 

PKL Pasar Anyar Ingin Dagang 

Bapak Wall Yth, kami pedagang kaki lima di Pasar Anyar 

ingin sekali punya 

tempat buat dagang. Saya rasa tempat yang bagus buat 

kami di Pasar 

Royal/Poris Plawad, sekalian buat meramaikan terminal. 

0813114832XX 


sedang kita kaji kemungkinannya 

Suara Rakyat: 

Pindah secepatnya ke Poris Plawad? 

Pungutan liar (Pungli) di Pasar Anyar harus diberantas dan 

pedagang kaki 

lima yang berada di lingkungan rumah setempat harus 

ditertibkan secepatnya dan dipindahkan ke Pasar Royal 

atau Poris Plawad. 081311483XXX

Jawaban Walikota: Menjadi perhatian kami. 

Suara Rakyat: 

SLTPN Rusak Mirip Pasar 

Pak Wali yang terhormat, saya mau tanya, SLTN 6 

lantainya kayak lantai 

pasar. Masa sekolah kayak gitu, mohon dipantau, terima 

kasih. 081314606XXX 


Tahun anggaran 2004 sudah dianggarkan untuk 

penambahan bangunan 

bertingkat. 

Suara Rakyat: 

Jalan kami belum pernah diaspal 

AssalaMu'alaikum Wr. Wb, Pak Wali kami mohon 

dengan sangat jalan di wilayah kami Rt.05/05 Kelurahan 

Babakan Kecamatan Tangerang agar diperhatikan, belum 

pernah diaspal, di lokasi itu ada madrasah negeri. 

08161685XXX 


Karena keterbatasan dana, Tahnn Anggaran 2004 kita 

baru bisa 

peningkatan jalan untvk Jl. Dnmai. 

Suara Rakyat: 

Prihatin dengan bangunan liar 

Dengan hormat Pak Wali, kami prihatin dengan Kota 

Tangerang yang makin 

banyak permukiman liarnya. Mana janji anda untuk 

berbenah? Sekian, terima kasih. 081314569XXX


Janji tinggal janji, siapa janji? Ente engga tau tiap hari 

kita operasi PKL dan bangunan liar sampai depan 

Cikokol sana dibersihin dan akan terus kita lakukan 

penertiban. Menertibkan rnereka kaya mcmbabat alangalang, 

tumbuh lagi-turnbuh lagi, engga perlu nanyananya 

janji. Maksud anda nagih janji apa? Begitu saya 

dilantik jadi Walikota paginya langsung dilaksanakan 

operasi. Apa anda engga tau, sekarang aja tidak ada 

operasi karena musim kampanye dan intensitasnya kita 

turunkan. 

Suara Rakyat: 

Plasa Sinar Merdeka Mas gimana tuh, pak? 

Tibum berani nggak nertibin kantor pemasaran Plaza Sinar 

Merdeka Mas 

yang nggak ada IMBnya, jangan cuma berani nertibin 

PKL, dan pedagang pinggir jalan, bukankah penegakan 

disiplin dan ketertiban nggak ada bedanya antara PKL, 

pedagang pinggir jalan dan pengusaha besar? Mohon 

dijawab dan dibuktikan. 081310620XXX 


Kalau kantor kan sifatnya permanen, kita berikan 

kesempatan sampai bulan November karena sudah ada 

perjanjiannya. 

Suara Rakyat: 

Jangan hangat tahi ayam, pak 

Bagaimana Pak Walikota nih? Pasar perempatan Ciledug 

kumuh dan semrawut lagi, anget-anget tai ayam. Bimo. 08

164859XXX 


Tai ayam, tai kucing, terserahlah. Tapi yang jelas, 

pemerintah sudah 

berkomitmen. Pedagang muncul lagi, biasa main petak 

umpet. 

PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT KITA 

Suara Rakyat: 

Penyemprotan bukan jaminan, kerja bakti penting, 

pak 

Yang terhormat Bapak Walikota, sifatnya penting, darurat 

segera. Pak 

Wali, penyemprotan bukan jaminan basmi demam 

berdarah, tapi tolong pak buat surat edaran kepada para 

camat untuk kerja bakti secara massal dari tingkat wakil 

camat sampe RT, jangan nantinya selalu pemerintah 

disalahkan jumsih bukan jaminan kalau tidak ke tingkat RT. 

Terima kasih Pak Wali. 081311331XXX 


Walikota sudah perintahkan langsung pada waktu 

peresmian proyek 

proyek, belum lagi pada rapat dinas dengan camat, lurah 

dan tokoh 

masyarakat serta ketua RT/RW, jauh sebelum wabah 

DBD semarak. 

Suara Rakyat: 

Ada larangan merokok di kantor, pak 

Pak, sebaiknya di kantor dilarang merokok kalau mau

merokok di kantin. 

08128794XXX 


Siapa yang menyuruh merokok, tidak perlu larangan. 

Allah juga sudah mengingatkan harus sadar dan tahu 

diri. Saya sudah kasih contoh dan seyogyanya yang lain 

ikut. 

Suara Rakyat: 

Penanganan deman berdarah kok nggak serius? 

Assalamu'alaikum Pak Wali, kenapa kasus demam 

berdarah di Kota 

Tangerang tidak ditangani dengan serius, banyak mana 

korban DB dengan flu burung. Lihat RS banyak korban 

demam berdarah. 081584056XXX 


Siapa bilang nggak serius menangani DBD, Walikota 

sudah menyatakan 

perang terhadap DBD, baik melalui kunjurgan resmi ke 

kecamatankecamatan, maupun melalui kegiatan 

keagamaan, serta seruan melalui 

koran melakukan 3 M. Pemda juga beli mesin 

penyemprotan dan 

menyediaan dana ratusan juta untuk memberikan Abate 

Cuma-cuma, 

bantuan pengobatan/perawatan RS bagi Yang tidak 

mampu. Walikota 

mengecek langsung ke Puskemas, jadi kita serius, cuma 

ente harus

erpartisipasi, paling tidak got, saluran air, bak mandi 

bersihin, jangan 

kalau sudah kena nyalahin pemerintah. 

Suara Rakyat: 

Wilayah kami belum disemprot 

Pak Wali, di Pinang Rt. 05/01 belum disemprot nyamuk 

demam berdarah padahal sudah ada rujukan dari rumah 

sakit ke puskesmas apa masyarakat perlu bayar karena 

sudah ada anak bayi kena DB. 08158405XXX 


Semprotan bagi daerah endemic gratis, semprotan 

dalam rangkapreventif bayar, tnpi juga jangan 

rnengandalkan semprotan/foggig karena itu bukan satusatunya 

cara, walaupun satu lingkungan disemprot, tapi 

ada 2 atau 3 rumah nggak disemprot percuma Bagusnya 

melakukan tindakan 3 M dan melakukan penyemprotan 

obat nyamuk secara serempak. 

PERBAIKAN JALAN DAN SOLUSI MACET, CET 

Suara Rakyat: 

Jl. Kampung Baru Bagus, Tapi Gelap 

Pak Wali, J1. Abdul Rahman Saleh atau Jalan Kampung 

Baru, Kelurahan 

Jurumudi Lama Kecamatan Benda, Kodya Tangerang 

sudah bagus. Mohon Supaya dipasang lampu penerang 

jalan sepanjang 2 KM karena kalau malam gelap dan 

seringkali terjadi perampasan motor, tolong ya Pak Wali 

yang selalu memperhatikan rakyat kecil. 0818147XXX 

Jawaban Walikota:

Apa perlu lampu? Enakan gelap lagi, sudah dianggarkan 

tenang sajalah. 

Suara Rakyat: 

Jalan lingkungan Poris Plawad Indah minta diconblok 

Hampir semua jalan lingkungan di Kelurahan Poris Plawad 

Indah mendapat 

proyek conblok, kecuali lingkungan RT 3/4 gimana nih Pak 

Wali, Bravo Persikota, 08128393XXX. 


Terbalik gara-gara RT dan RW nya hampir sama. TA 

2004 dianggarkan 

untuk RT 04/03 Gg. Sakin. Untuk RT 03/04 menjadi 


Suara Rakyat: 

Jalan Mutiara Pluit rusak 

Pak Wali yang budiman, Jl. Raya Perumahan Mutiara Pluit 

rusak berat 

padahal merupakan jalan yang ramai dilalui angkot dan 

pribadi. Siapa yang tanggung jawab, Pemkot atau 

developer yang sedang kabur? 08129270XXX 


Belum diserahkan ke Perrtda, kita lagi kejar 

pengembangnya. 

Suara Rakyat: 

Kok tiang listrik di Suryadarma nggak dipindah? 

Pak Walikota yang terhormat, Jalan Suryadarma dekat 

Bandara SoekarnoHatta sudah mulus namun sangat

disayangkan tiang listriknya belum dipindahkan dan 

dibelokan ke bandara tidak dipasang lampu merah 

sehingga setiap pagi macet terus. Tolong cari solusinya, 

terima kasih. 08129683XXXX 


Kalau pohon pisang sudah saya gotong tuh. Saking 

aja tiang listrik, bisabisa mati kesetrum. Kita sudah 

koordinasi dengan PLN tapi belum dipindahkan juga ya... 

Suara Rakyat: 

Atur TPA Rawakucing 

Pak Wali, tolong TPA Rawa Kucing pembuangannya diatur 

jangan 

mengganggu parkir di jalan. 081314435XXX 


Sopir emang kadang-kadang mau gampang aja 

buangnya, saya tegur pengelola TPA, kita cadanngkan 

TPA Jatiwaringin dan infrastruktur sudah kita siapkan. 

Suara Rakyat: 

Jalan Nuri belum dihotmix 

Pak Wali, Jalan Nuri Raya sudah 20 tahun kok belum 

pernah dihotmix? 

081295345XX 


Sudah disurvei oleh Dinas PU. 

Suara Rakyat: 

Polisi tidur di Jl. Gondrong 

Pak wali, tolong untuk Jalan Galeong polisi tidurnya, lurah 

setempat

tegor. Itu kan jalan umum, bukan jalan lingkungan. Jadi 

menghambat perjalanan. 0813103535XX 


Polisi tidur adalah polisi yang paling jujur. Jalan 

Galeong adalah jalan lingkungan jadi para 

pengemudinya pun jangan suka ngebut, coba 

koordinasikan lagi dengan Lurah. 

Suara Rakyat: 

Bawa Pohon Palemnya Gimana, Pak? 

Pak Wali yang terhormat, saya mau nyumbang tanaman 

palem untuk 

penghijauan halaman masjid raya dan puspem, tapi saya 

bingung bawanya karena nggak punya mobil bak terbuka. 

0817734XXX 


Terima kasih pohon palem sudah cukup. 

Suara Rakyat: 

Jalan A. Yani Pesiiiing! 

Kok didiamkan terus? Pak wali kapan Jalan A. Yani depan 

RSU sampai 

rumah dinas walikota akan ditertibkan (pedagang & 

angkot) coba bapak jalan-jalan aromanya bau pesing. 

08129176XXX 


Apa perlu dibuat Perda kencing, kok kencing 

sembarangan sih. 

Suara Rakyat: 

Jalan Rusak berat

Pak Jalan M Toha, Jalan Arya Kemuning rusak berat 

sangat 

membahayakan. 08565016XXX 


Sudah dianggarkan di TA 2004 

Suara Rakyat: 

Jalan Cadas banyak tanah merahnya 

Pak, mohon jalan antara Cadas ke bandara Kecamatan 

Periuk (Jl. Baru) banyak 

tanah merah dari truk pengurugan pabrik. Mohon 

dibersihkan dan ditegur proyeknya. 08159781XXX 

Jawaban Walikota: Sudah dibersihkan. 

Suara Rakyat: 

Lampu PJU mati lagi 

Assalamu’alaikum Pak Wali, tolong lampu penerangan di 

Jalan Jembatan Baru 

dari arah Jalan Dr. Sitanala menuju ke Jl. TMP Taruna 

gelap. Dilampuin dong. 08159248XXX 


Sudah diperbaiki, kalau mati lagi kita perbaiki lagi. 

Suara Rakyat: 

Sangiang macet nih 

Tolong dong Pak Wali, Sangiang makin parah nih, macet, 

sedang jalur alternatif 

sama nasibnya macet dan jalan rusak. 08161481XXX 


Yang longsor sudah diperbaiki, yang macet memang 

persoalan ruwet karena kendaraan tambah banyak dan

disiplin sopir rendah. Kita sedang memikirkan jalan 

terobosan mencari jalan potong. 

Suara Rakyat: 

Kembalikan beton median Jalan Panarub 

Pak Wali tolong instruksikan DLLAJ, beton median jalan di 

depan Panarub, 

dikembalikan ke median. Jangan digeser buat parkir Isuzu 

Mauk. 08121866XXX 

Sudah dikembalikan ke posisi semula 

Suara Rakyat: 

Nggak usah nunggu Juni, pak 

Dua minggu belakangan ini Kebon Nanas macet lagi. 

Macetnya panjang, deh pak. 

Sejak pagi sampai malam. Kapan jembatan 

penyebrangan dan haltenya dibangun? Nggak usah nunggu 

bulan Juni atuh Pak. Didahulukanlah proyek itu soalnya vital 

banget. Trus bangunannya nggak boleh curam seperti 

jembatan D Best. Tangganya pendek-pendek saja, biar 

nggak ngos-ngosan kalau dipakai nyebrang. Maturnuwun. 

08128306 


Proses pelaksanaan anggaran mulai pengumuman 

proyek sampai penetapan 

lelang/pemenang membutuhkan waktu. Sesuai dengan 

Kepres dan itu yang 

membuat pelaksanaan anggaran tidak secepat apa yang 

diharapkan. Saya juga 

inginnya segera dibangunJPO itu, insya Allah April/Mei

isa dimulai. 

Suara Rakyat: 

Dana untuk perbaikan jalan dan Lurah Poris 

Kami mengharapkan sikap tegas pak wali terhadap Lurah 

Poris Gaga Baru tentang 

dana untuk perbaikan jalan. 08128283 


Pemkot hanya fasilitator, dana itu dar Pemerintah 

Pusatdiserahkan ke LSM yang namanya BKM dan BKM 

lah yang mengelola dana tersebut. Pemkot tidak boleh 

ikut campur. Waktu rapat BKM saya sudah wanti-wanti 

agar dana ini dapat efektif untuk meningkatkan derajat 

masyarakat. 

Suara Rakyat: 

Pengemis di Lampu Merah 

Bung, saya yakin, anda pasti sering lewat lampu merah 

Cikokol, Tanah Tinggi dll. 

Apakah anda melihat pengemis ibu2 dan anak2 yang 

menadahkan tangan? Juga para penderita kusta? Kasihan 

tapi juga memalukan ya? 0813222XXX 


Tidak perlu malu, itu kan gambaran dari sebuah 

bangsa yang terpuruk, baik secara ekonomi dan sosial. 

Potret dari persoalan semacam ini tidak hanya menimpa 

kota kita, tetapi di banyak tempat di Indonesia. Bukan 

persoalan atau tidak, tapi lebih daripada berupaya 

menyelesaikan persoalan ini, untuk kelompok tertentu 

ada semacam sindikat yang mengeksploitisir untuk

kepentingan pribadi. Kita sudah beberapa kali 

melakukan operasi, namun itupun bukan penyelesaian 

yang permanen. 

Suara Rakyat: Selama ditutup jalan Rawa Bokor 

Macet 

Masyarakat Kota Tangerang gembira bersyukur bila pintu 

M1 bandara dibuka 

kembali, selama ditutup jalan Rawa Bokor dan pintu air 

Duta Garden macet terus dari pagi sampai sore, tolong ya 

Pak Wali, terimakasih. 0818147XXX 


Jalan Husen Sastra Negara mau kita lebarin, soal M-1 

sedang kita negosiasikan 

dengan PAP. 

Suara Rakyat: 

Jalan Alternatif Pasar Bengkok, dong! 

Pasar bengkok sering mengalami kemacetan, cari dong 

jalan alternatif. 08179109 


Anda ada saran, atau anda pemilik tanah yang siap 

diganti dengan harga 

standar, enggak macem-macem silakan kontak saya. 

Jalan alternatif maunya kita 

juga begitu, tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. 

Harus ada ganti rugi bagi 

pemilik tanah., kalau pemerintah yang mau beli, 

seenaknya minta harga tinggi, 

kalau kita paksa lapor ke HAM. Sabar, kita sedang

mencari jalan keluarnya. 

Suara Rakyat: 

Sistem kenaikan karier masih berbau KKN 

Pak Wali, jangan harap kualitas pendidikan Kota 

Tangerang meningkat, jika 

sistem peningkatan karier guru masih tidak jelas dan 

berbau KKN, kok dibiarkan terus sih? 08131149XXX 


Sistemnya yang berbau KKN atau gurunya yang KKN, 

rasanya sih nggak begitu. 

Saya sih ga tega mencurigai guru, tapi paling tidak 

menjadi perhatian kami. 

Suara Rakyat: 

Inventarisnya dipakai LSM, pak 

Pak Wali, di kelurahan kami, Kelurahan Petir mendapatkan 

inventaris roda dua 

tetapi menyimpang dari keperluan kelurahan. 

Kendaraan tersebut menjadi milik salah satu LSM untuk 

kepentingan pribadi dan keluarganya, tolong Pak Walikota 

diklarifikasi biar jelas, sebab masyarakat selalu bertanya 

tapi tidak ada jawaban dari pihak Kelurahan Petir, 

Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. 08158402XXX 


Sudah saya jawab pada edisi yang lalu. 

Suara Rakyat: 

Kontrol Kali Cisadane, Pak 

Pak Wali, tolong dikontrol bantaran Kali Cisadane yang 

sudah dikeruk oleh oknum

PT Kiat, lokasi Kedaung Baru Kecamatan Neglasari. 

081310576XXX 

Segera kita cek. 

Suara Rakyat: 

Jalan Sitanala sering macet 

Pak Wali, Jalan Sitanala sering macet, samping POM 

bensin disebabkan oleh 

petugas TPR yang mangkal dengan drumnya di tengah 

jalan, bikin macet dan kagok untuk pengendara. 

081514172XXX 


Macet! Kemaren saya lewat nggak macet. Kan jalan 

sudah dilebarin, Cuma 

tinggal mindahin tiang listrik. 

Suara Rakyat: 

Kok setiap hujan Jalan MH. Thamrin banjir dan macet. 

Repot sekali begini terus. Sampai kapan ya? 

08128306XXX 


Jalan itu memang lebih rendah dari sungai, saluran 

air tersumbat karena banyak sampah, got-got yang tidak 

ngalir, buang sampah sembarangan. Yang kita lakukan 

sekarang meninggikan jalan, rehabilitasi saluran air dan 

menghimbau kepada warga untuk tidak buang sampah di 

saluran air. 

Suara Rakyat: 

Petugas TPR Cimone pake anting 

Pak, kenapa petugas TPR Terminal Cimone ada yang

pake anting gaya preman, 

oknum atau aparat tuh! Tak pantas, memalukan dan harus 

ditertibkan. 081597719XXX 


Pake anting kayak perempua, nanti saya perintahkan 

Kadis Perhubungan untuk 

membinanya. 

Suara Rakyat: 

Sampah di Jl. Cereme mengganggu 

Ass Wr. Wb. Pak Wali, gimana PKL di Jl. Abdullah, Jl. 

Rambutan, Jl. Cereme, 

kapan bebas bau sampah, penuh sesak tukang sayur, 

hujan becek, pokoknya tidak nyaman. 081611554XXX 


Kita menata Pasar Anyar, mudah-mudahan pasar yang 

kita rehab bias 

menampung, Cuma itu yang baru dapat kita lakukan. 

Soal sampah kerja bakti yuk..! 

Suara Rakyat: 

Tangganya sepertinya nggak curam 

Saya sering lewat Kebon Nanas. Senang, saya lihat 

dari kejauhan, tangganya nggak curam, tapi belum dari 

dekat. Harapan saya, semoga kasus jembatan D’Best 

nggak terulang sehingga bisa efektif. 081283060XXX 


Ya kita juga berharap begitu, dan kita belajar dari JPO 

D’Best. 

Suara Rakyat:

Semoga jalannya lebih bagus lagi 

Ass. Pak, alhamdulillah, jalan masuk ke rumah saya yaitu 

jalan H. Baan 

Kelurahan Poris Plawad Indah sekarang udah mau 

dibenerin, walaupun baru ditaroin kerikil-kerikil tajam yang 

bisa jebol sepatu kalau mau berangkat kerja. Tapi, terima 

kasihlah kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali. Kalau 

jalannya udah bagus untuk lewat siswa SMU 10, terima 

kasih Bang Haji, kami tunggu. 08129749XXX 


Udah lumayan dikerikil juga, dari pada kaga sama 

sekali, insya Allah akan diaspal kalau dananya sudah 

ada, tapi jalannya kan sempit coba urunkan rembug 

dengan Lurah untuk saluran airnya, sebab kalau tidak 

ada saluran air jalannya nanti cepet rusak. 

Suara Rakyat: 

Buat jalan tembus Gerendeng 

Kalau dibuatkan jalan tembus di Pos Gerendeng kayaknya 

bisa mengurangi sedikit 

kemacetan di Jalan Imam Bonjol. 081314019XXX 


Maunya sih iya, tapi biaya pembebasan mahal, tau 

sendiri rakyat sekarang kalau 

minta ganti rugi, minta harganya tinggi. 

Suara Rakyat: 

Mendambakan tidak macet 

Halo Pak Wali, warga mendambakan Tangerang tidak 

selalu macet, kalaupun

elum terbangunnya jaringan jalan memadai, itu DLLAJ 

tidak hanya ngurus retribusi di jalanan. 0815143880XX 


Di Dinas Perhubungan kan ada retribusi, ada juga 

bagian operasional masingmasing sudah jelas 

tanggungjawabnya. Adapun mengenai kemacetan itu 

memang menjadi keprihatinan. 

Suara Rakyat: 

Jalan Kian Santang Gelap 

Pak, Jalan Prabu Kian Santang gelap gulita. Arus listrik 

PJU dibelokan untuk 

penerangan pasar. 0813110381XX 


Akan diperbaiki. 

Suara Rakyat: 

Jl. Depan RM Lembur Kuring Rusak 

Pak, jalan rusak nih, pak! Depan rumah makan Lembur 

Kuring depan RM Rawa 

Bokor Benda. 08131128992XX 


Ya akan jadi perhatian, tapi sekarang mobil besar dan 

kontainer lewat situ, 

insya Allah akan diperbaiki. 

Suara Rakyat: 

Mohon cek proyek jembatan di Jalan Daan Mogot 

Ass. Pak, kalau nggak salah yang minta pembangunan 

jembatan penyebrangan di 

Jalan Daan Mogot itu selain di dekat sekolahan, di

dekat ALS. Soalnya mobilitas masyarakat daerah itu cukup 

tinggi. Tapi, sudah tiga minggu ini kok saya lihat yang mau 

dibangun jembatan sebrang justru pas depan ruko, 

padahal disitu nggak ada gang. Ini gimana? Mohon dicek 

segera, jangan sampai mubadzir mengingat jalan di situ 

sudah ada mediannya. Sedang dekat ALS malah belum 

ada. Daripada disesalkan kelak, pak. Maturnuwun. 

081310119XXX 


Lahan untuk membuat tangga dekat ALS terbatas, jalan 

kaki ke sana aja deh biar sehat paling berapa meter. 

Saya juga jalan kaki sehat dan kalau setiap meter dibuat 

JPO mah repot. 

Suara Rakyat: 

Terima kasih Pak Wali 

Pak Wali, terima kasih Jalan Protokol yang ada di 

Perumahan Periuk Jaya sudah 

diconblok, tapi sayang Jalan Cempaka Raya tidak 

diconblok. 08159925XXX 


Nanti gantian, anggaran terbatas, untuk jadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

Jalan Kemuning tak pernah dapat jatah perbaikan 

Pak Wali, kenapa Jalan Kemuning RT 05 / 02 Pinang 

nggak pernah dapat jatah 

peningkatan, kami juga bayar pajak loh. 08568587XXX 


Belum nasibnya kali, untuk jadi perhatian.

Suara Rakyat: 

Jalan kurang indah 

Pak Wali, kami memohon kepada Pak Wali, jalan antara 

Balaraja-Kresek kurang 

indah. 0813114182XX 

Nanti kalau saya jadi gubernur dibikin indah. 

Suara Rakyat: 

Jalan di perumnas 

Assalamu’alaikum. Pak Wali, jalan utama perumnas Jalan 

Borobudur Raya 

bergelombang dan sudah cukup berbahaya, dan sekitar 

Mitra Panuluh banjir dan rusak, banyak genangan air. 

085678038XXX 


Jalan Borobudur sekitar Mitra yang bergelombang dan 

rusak itu masuk ke daerah 

kabupaten. Kalau masuk ke Kota Tangerang akan 

dipikirkan. 

Suara Rakyat: 

LPU M Toha mati, pak 

LPU padam dan redup di Jalan M Toha, lampu jalan 

banyak yang mati, termasuk 

di jalan Pahlawan. 08568501XXX 


Pyar-pet, mati hidup dimana-mana bahkan rumah 

Walikota pun listriknya matihidup, mati-hidup, di banyak 

jalan memang lampu yang mati-hidup ini yang sedang 

kita cari solusinya. Untuk PJU penyebabnya bisa karena

panel yang dicuri, getaran kendaraan berat, voltase 

rendah atau mungkin kualitas PJU yang kurang 

memadai. 

Suara Rakyat: 

Jalan Jatake perbaiki, pak 

Pak Wali, tolong dong jalan di Jatake diperbaiki, 

masalahnya menimbulkan 

macet. Coba kalau Pak Wali lewat tiap hari, pasti kesel 

juga. 081584215XXX 


Ya, akan menjadi perhatian, sekarang sudah dikerikil dan 

rencananya pada ABT 2004 ini akan diperbaiki. 

Suara Rakyat: 

Adain lampu merah, dong! 

Pak Wali, yang ganteng, tolong dong adain lampu merah di 

prapatan LP Komplek 

Kehakiman Buaran Indah, banyak accident. 

081315574XXX 


Sudah terlampau banyak lampu. Nanti dibuatkan zebra 

cross, PLN lagi ngirit 

listrik nih. 

Suara Rakyat: 

Pondok Arum dipakai track-trackan 

Pak, di depan Perumahan Pondok Arum tepatnya 

dekat pom bensin kalau malam minggu suka dipake buat 

track-trackan. Tolong dong saya diajak, soalnya saya 

nggak punya motor. Eh! Bukan ding, disana sering terjadi

kecelakaan, siapkan petugas untuk mengawasi atau 

dilarang sekalian. Masa mesti nunggu jatuh korban. 

081554837XXX 


Lapor ke polisi atau kita jagain rame-rame, di beberapa 

perumahan dibikin 

polisi tidur cuman memang merepotkan pengguna jalan. 

Suara Rakyat: 

Tiap pagi Benua Indah macet 

Waduh, dimana-mana kok macet ya, pak? Itu lho pak dekat 

Perumahan Benua 

Indah, kalau pagi selalu macet. Soalnya banyak bis 

karyawan lewat situ. Ada sih satu jembatannya, tapi kecil. 

Boleh nggak minta dibangunin jembatan lagi, biar macet 

agak berkurang agar orang-orang nyebrangnya juga enak. 

08178843XXX 


Pasar Ramahani (Ramadani?)dan pertigaan ke arah 

Galeong di situ penyebab 

macet, belum lagi ditambah buruh pabrik keluar bareng 

keroyokan, angkot berhenti 

sembarangan, kendaraan tambah banyak, sedang kita 

upayakan untuk 

mengatasinya. 

Suara Rakyat: 

Jalan Ki Samaun tertibkan dong! 

Jalan Ki Samaun dan Ki Asnawi jadi macet. Pak Walikota 

yang baik hati dan putra

daerah, tolong ditertibkan pedagang yang menggunakan 

jalan yang jadi macet. Di depan Toko Varia dan Subur, 

pagi dan malam, macet terus. 08128653XXX 


Iyaa dong. Tertibin sih udah tapinongol lagi-nongol lagi. 

Suara Rakyat: 

Kios rokok di Cikokol tutupi jalan pak 

Pak Wali Yth, kaki lima di Cikokol terutama kios rokok 

ditertibkan karena 

menutupi untuk jalan kaki. 0811162045 


Tukang rokok, tukang koran, tukang buah... semuanya 

nongkrong di tengah 

jalan. Bandel nih orang. 

Suara Rakyat: 

Pengemudinya tak disiplin 

Walaupun di perempatan Cimone sudah dipasang lampu 

lalu lintas, tapi dari arah 

Cimone pada waktu lampu merah terus neribis jadi ya 

macet terus. Pengemudinya sih nggak disiplin. 

081310020XXX 

Serabat serobot susah diatur. Saya setuju dengan anda. 

Ternyata pengemudinya tidak disiplin. 

Suara Rakyat: 

Efektif kurangi kemacetan 

Jalan lingkar rute angkot cukup efektif mengurangi 

kemacetan di Cikokol depan 

komplek perkantoran. Anggaplah terminal mini. Solusinya

kudu begitu kali ya. 08129527XXX 


Siapa dulu walikotanya. Bagus. Terima kasih buat anda 

yang mendukung 

program angkot masuk jalur tersebut. 

Suara Rakyat: 

Jalan Moh. Toha macet 

Pak Wali yang terhormat, pikirin Jalan Moh. Toha ujung 

perbatasan Desa Karet 

dengan kelurahan itu jalan macet terus pagi dan sore, cek 

dong Pak Wali, jangan mikirin Cipondoh melulu. Terima 

kasih atas perhatiannya. 08129754XXX 


Jalan M. Toha yang mana? Jalan Moh Toha yang masuk 

Kabupaten atau Kota. 

Suara Rakyat: 

Jembatan lain udah jadi 

Kayaknya bakal ketinggalan nih, pak. Dua jembatan 

penyebrangan di Jalan Daan 

Mogot yang jaraknya dekat-dekat itu dan ditengahnya 

sudah ada median, pembangunannya sudah jadi, lho. 

Kapan penyebrangan Kebon Nanas yang sangat 

dibutuhkan itu jadi? Susah ya pak, mindahin listrik 

tegangan tinggi? Atau leading sektornya kurang serius? 

08179877XXX 


Sudah saya jawab minggu lalu, dan nggak ada yang 

susah. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.

Kepala Dinas dan Pimpronya sudah saya panggil, lelet 

emang. Maaf bukan tegangan tinggi tapi tegangan 

menengah. Katanya minggu ini akan digeser. Kita lihat 

saja nanti. 

Suara Rakyat: 

Bantuan PAP II kok buat Terminal Terpadu? 

Bantuan PAP II Bandara Soekarno-Hatta LK Rp 14 miliar 

bukankah untuk 

membiayai lingkungan warga luar pagar Bandara, kok 

DSWIT membiayai Terminal Terpadu, ini penyimpangan 

namanya! Tolong dijelaskan. 081290214XXX 

Kok baru baru sekarang nanya, apa maksudnya? Anda 

kan tahu udah lama sebelum saya jadi Walikota. 

Suara Rakyat: 

Ada pemborosan listrik di Jl. Anggrek Cipondoh 

Malmnur 

Pak Wali yang terhormat, kok lampu penerang jalan yang 

berlokasi di Jalan Tugu 

Karya sampai dengan Jalan Anggrek Kelurahan 

Cipondoh Makmur, terangnya jam 10.00 dan pada jam 

10.00. Pak, Dinas Tata Kota perlu tahu. Padahal itu kan 

pemborosan energi listrik. 08189043XX 


Timernya kesiangan kali, nanti kita stel lagi. 

Suara Rakyat: 

Kasih tudung ya, pak 

Pak Wali, kapan tuh jembatan penyebrangan Kebon Nanas 

dikasih tudung?

Waduh! Panasnya minta ampun pak. Lampunya juga 

gelap banget kalau malem, mana kalau lewat antri gak 

karuan. Maturnuwun Lho, atas perhatiannya sama 

masyarakat umum. Mangga, pak. 08161660395 


Sudah kita rencanakan. 

Suara Rakyat: 

Cimone-Perumnas macet 

Yth Pak Walikota Tangerang, sekedar nyumbang pikiran 

dan info, perempatan 

Cimone, perempatan lapangan bola Cimone, 

perempatan Kantor Perum 1 Malabar, Tol Islamic arah 

Jakarta, terus lampu merah Islamic, selalu macet. Mohon 

kerjasamanya DLLAJ, Polantas dan pihak terkait. 

Tertibkan angkot, tukang ojek, kaki lima agar dibantu 

Pospol, AD, anggota Kodim? 081513212717 


Macet lagi, macet lagi. 

Suara Rakyat: 

Cikokol tambah semrawut 

Pak Wall Yth, assalamu’alaikum, menurut pendapat saya, 

Membangun Pasar 

Cikokol menjadi pasar semi modern (SATELIT NEWS, 

12 Oktober) di lokasi yang sekarang ini sungguh tidak 

tepat. Sebab lokasi pasar bagaimanapun bentuknya tidak 

boleh mengganggu langsung jalan jalur cepat (J1 

Sudirman) apalagi berdekatan dengan persimpangan jalan 

(Jasunbata). Ka1au rencana ini dipaksakan pasti

kemacetan tambah dan nasibnya sama dengan Pasar 

Ciputat yang sampai sekarang ini masih menjadi problem 

serius bagi Pemda Kabupaten Tangerang.0816717505 

Jalannya dilebarin, tapi apa hendak dikat, PKL tambah 

banyak. 

Suara Rakyat: 

Tolong perbaiki Jalan Benteng Makassar 

Yth. Bapak Walikota Tangerang, saya RW 08 Benteng 

Makassar menginginkan jalan di wilayah saya diperbaiki 

sesuai pembicaraan Bapak di tiga pertemuan yang saya 

hadiri sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga 

Bapak dan keluarga selalu dilindungi Allah SWT. 

08161490378 


Itu memang udah tahun lalu, sama Salut juga udah 

dibicarakan, kelupaan aja 

bawaannya. Ya sudah, sabar aja. 

Suara Rakyat: 

PSB di Cibodas beraat sekali 

Pak, PSB SDN Cibodas Kelurahan Sangiang Jaya, 

Kecamntan Periuk sangat 

memberatkan, sampai Rp 450 ribu tolong dicek, pak. 

Sehingga PSB nggak dijadikan kesempatan bisnis. 08 13 

147351XX 


PSB belum dibuka dan banyak yang laporan soal ini, 

tapi setelah dicek belum dibuka oleh sekolah. Di Pinang, 

di Sudimara dan sekarang di Cibodas, ente jangan maen

laporan aja ngapa kalau belum ada bahan. Walikota kan 

banyak kerjaan, bagusnya anda laporan tertulis biar 

gampang nelusurinya. 

Suara Rakyat: 

Galian PLN ganggu Lalin 

Semoga Bapak sehat selalu, kenapa PLN terus ganggu 

kelancaran lalu lintas 

umum. Seperti di Ceper yang tiada henti digali. 

081283128XX 


PLN, gas, Telkorn, PAM sama saja, makanya di Kota 

Tangerang sudah dibentuk badan koordinasi. jadi, kalau 

sudah menggali di kota ini harus minta ijin (kecuali galian 

singset). Instalasi terkaitnya sudah kita panggil dua kali 

pada pertemuan di ruang kerja saya. 

Suara Rakyat: 

Permohonan conblok Jalan PGB 

Yang saya cintai Pak Walikota, saya warga Porisgaga 

Baru memohon mengconblok 

jalan desa PGB, karena rusak akibat kena galian proyek 

PAM dan tidak dibetulkan lagi. 081314039XXX 


Terima kasih. Menjadi perhatian. 

Thanks ya pak, Sangiang kini lancar 


Terima kasih balik. Tapi giliran macet jangan ngomel 

lagi. Mari kita jaga 

bersama.

Suara Rakyat: 

Truk masuk gudang 

Bapak Kapolres Metro Tangerang dan Dishub/DLLAJR 

Kota Tangerang mohon 

ditilang dan tertibkan dengan tegas truk-truk yang 

dikawal oleh oknum-oknum polisi masuk gudang yang 

berada di tengah pemukiman rumah warga RW 04 Pasar 

Anyar Suka Asih, Kota Tangerang. 081598100XXX 


Truk-truk besar di jalan mana aja yang memang liar 

selama ini. Kita memang lagi berencana membangun 

Terminal Peti Kemas, Coba lihat Jalan Raya Hasyim 

Azhar, Jalan Gatot Subroto, mobil-mobil besar parker di 

bahu jalan. 

Suara Rakyat: 

Kalau pagi pergi ke Jatake, pak 

Pak Wali, tolong kalau pagi ke Jatake biar tahu sampah di 

depan Aneka Subur 

menuhin jalan, bikin macet jalan, pindahin aja 

penampungan sampahnya. Jawaban Walikota: 

Kalau pagi mah dimana-mana sampah penuh, coba lihat 

siang hari atau sore, kalau masih penuh di jalanan berarti 

engga diangkut. 

Suara Rakyat: 

Kasih penerangan Jalan Bintaro Regency 

Pak Wali, mohon untuk ruas Jalan Bintaro Regency 

Kelurahan Sudimara Pinang 

dikasih penerangan atau PJU sebab jadi ajang

prostitusi dan pacaran yang kelewat batas. Setelah 

disweeping ternyata bukan warga Tangerang. Jadi kami 

takut menular pada akhlak generasi kita. 081315281393 


Nanti kita koordinasikan dengan pengembangnya. Kalau 

ada prostitusi kita uber 

uber. 

Suara Rakyat: 

Pasar Baru kapan ditertibkan 

Pak Wali, selamat pagi, pasar dan terminal Pasar Baru 

sangat kumuh dan bikin 

macet. Tolong, pak, tertibkan, jualan kok di jalan raya. 


Pasar baru sudah turun temurun engga beres-beres. 

Menjadi perhatian. 

Orang Tigaraksa mau gabung ke Kota 

Pak Wali, orang Tigaraksa mau gabung ke Kota 

Tangerang, biar jalanan ama selokan pada bagus, gak 

seperti sekarang, jalanan kaya kubangan Kerbau, sekolah 

ambruk dan suasana gelap gulita, bagaimana caranya, 

pak?. 08128009XXX 


Yang rasional aja lah. 

Suara Rakyat: 

Kapan jadinya Jembatan Kebon Nanas, pak? 

Ya ampuuun! Ini gimana sih, pak jembatan penyebrangan 

Kebon Nanas kok gak 

jadi-jadi, sih? Sudah sebulan lebih didiamkan saja?

Kalau nunggu beton kering, memangnya mau sampai tiga 

bulan? Bukan apa-apa, Kebon Nanas tuh udah kacau 

banget apalagi kalau malam hari. Ojeg numpuk, 

penumpang numpuk, pedagang numpuk, lama-lama kita 

stres semua, pak. Ini kan menyangkut kebutuhan yang 

mendesak, tolonglah perhatiannya fokus ke sana, please. 

08179877XXX 


Ini berkaitan dengan kabel tegangan tinggi dari PLN. 

Kalau tambang mah sudah 

saya betoni. Saya juga sudah empet liatnya. 

Suara Rakyat: 

Pantura gabung? Siip banget 

Keinginan Pantura gabung ke Kota Tangerang itu gagasan 

siip banget untuk kota 

ini. Dan keuntungannya lebih ke mereka lho pak, 

bayangkan, dengan gabung pasti akan lebih diperhatikan. 

Potensinya akan lebih tergarap, jalannya, pendidikannya. 


Suara Rakyat: 

PJU di Perum Kroncong mati, paaak 

Pak Walikota Yth, tolong lampu PJU Perum Keroncong 

Permai dinyalakan karena 

sudah lama padam, untuk menjaga keselamatan dan 

keamanan warga. Saya usul lagi, nih, pak. Untuk 

menambah PAD dari PBB tolong warga Kota Tangerang 

disensus lagi karena tidak dapat SPPT dan banyak SPPT 

yang nilainya tidak sesuai. 08129615268


PJU belum diserahkan pengembang kepada kita. 

RIBUT PEMILU RAKYAT 

Suara Rakyat: 

50 Persen Warga Harapan Kita Tak Terdaftar 

Assalamu’alaikum Pak Wali, hampir 50 persen warga 

Komplek RS Harapan Kita 

belum terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Bencongan. 

08161385XXX 


Kompleks Rumah Sakit Harapan Kita Desa Bencongan 

bukan wilayah kita, tapi 

wilayah Kabupaten. 

Suara Rakyat: 

Karena Beler Banyak yang Nggak Terdaftar 

Pak Wali, anak muda yang biasa beler ditugasin sensus 

oleh staf Kelurahan 

Sudimara Pinang sampai banyak yang nggak terdaftar 

sebagai pemilih. 081311427XXX 


Wah, perlu dicek itu. Jadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

Masalah honor petugas Pemilu atau PPK 

Tanggal 8 Maret kami tidak dan belum menerima honor. 

Pemilu ternyata 

membuat petugas pilu. 08129482XXX 


Honor Petugas Pemilu bukan urusan Pemda, coba

tanyakan ke KPU. 

Suara Rakyat: 

Mobil dinas buat kampanye 

Pak Wali berwenang tidak, untuk melarang anggota dewan 

yang menghitamkan 

plat mobil dinasnya dan dipakai kampanye parpol?. Bisabisa 

kerusakan dibebankan pada APBD! 081614364XX 


Sudah cukup jelas aturannya dan Panwaslu pun sudah 

mengambil langkah 

langkah untuk ke arah itu. 

Suara Rakyat: 

Kampanye atas nama Pribadi 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Pak Wali Yth, sebagai pelayan 

masyarakat/pejabat 

pemerintah/PNS, bolehkan berkampanye untuk partai 

tertentu, meski pakai nama pribadi?. 0815860610XX 


Sudah cukup jelas aturannya dan Panwaslu pun sudah 

mengambil langkahlangkah untuk ke arah itu. 

PROYEK PARA PIMPRO KOTA 

Suara Rakyat: 

Proyek Mandeg Uangnya Dipakai 

Pak Wali, proyek stimulan di Sukarasa ada yang mandeg 

gara-gara uangnya 

dipake lurah, katanya itu benar. Hendaknya oknum tersebut

mendapatkan tindakan yang tegas. 081315086XXX 


Informasinya saya perhatikan, mudah-mudahan anda 

tidak asal tuduh. 

Suara Rakyat: 

Undangan lelang langsung ke rekanan 

Pak Wali, saya usul supaya tender-tender murni, pemkot 

susun dan umumkan 

setiap paket kegiatan masing-masing dengan nama-nama 

peserta tender, undangan lelang dikirm ke rekanan 

langsung. 08128820XXX 


Kan udah diumumin di Koran. 

Suara Rakyat: 

DPU kok kayak perusahaan sendiri 

Bang Wali, DPU Kota kok kaya perusahaan sendiri aja, 

masa abang, ade, ipar dan 

saudara masuk kerja semua. Kapan mau benernya kalo 

KKN nggak diberantas. Tolong deh bang. 081586059XXX 


Kalau begitu bukan perusahaan, tapi mobil kijang ada 

tante, kakak, bibi dan 

nenek. 

Suara Rakyat: 

Stimulan I Uwung Jaya tolong dicek 

Stimulan di Uwung Jaya bernuansa KKN. Pak Wali tolong 

dicek soal stimulan 

soalnya pengalokasiamya tidak melalui rembuk RW,

masyarakat, padahal daerah lain juga banyak yang lebih 

membutuhkan. 08121929XXX 


Rapat dan musyawarah dalam pelaksanaan proyek 

sudah dilaksanakan, tinggal kita nanti mencek lokasinya 

apakah sesuai atau tidak dengan yang telah disepakati. 

Suara Rakyat: 

Proyek tanpa realisasi 

Sudah lima kali turun proyek di kantor damkar, tapi 

rea1itasnya tidak ada, hanya mobil baru atau sedan dan 

motor Harley yang seluruhnya Rp 250 juta. 08567579XXX 


Pertanyaan anda lebih bagus dibuat secara tertulis serta 

dilengkapi dengan 

faktanya. 

RUMAH IBADAH 

Suara Rakyat: 

Tempat Pipisnya Pada Bocor 

Pak Walikota, Masjid Raya Al-Azhom merupakan 

kebanggaan kita karena begitu 

mewahnya, tapi pemeliharaannya sangat kurang, tempat 

pipisnya pada bocor, bisa dibuktikan. 0811161XXX 


Itu menjadi pemikiran DKM dan pengurus masjid akan 

kita koordinasikan lebih 

lanjut.

Suara Rakyat: 

Sayang, masjid besar itu kurang maksimal 

Pak Wali, di Tangerang ada masjid besar yang sayangnya 

belum maksimal, tidak 

ada kajian Islam, perkumpulan remaja masjid, ataupun 

hal keaganman lainnya (atau saya yang tidak tahu?). 

Sayang sekali jika bangunan masjid seindah itu kurang 

diisi dengan hal tersebut. Terima kasih. (Hastuti) 

08161171 XXX 


Kegiatan cukup marak, baik yang dilakukan pengurus 

masjid, BKPRMI, maupun 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya, kalau dirasa 

kurang silakan anda 

memakmurkannya. 

Suara Rakyat: 

Apa benar pembuatan sertifikat masjid dipungut 

biaya? 

Assalamu’alaikum Pak Wali yang kami hormati, apa betul 

pembuatan sertifikat 

masjid (sarana ibadah) dikenakan biaya sebesar 3 juta? Itu 

terjadi di Kampung Baru Kelurahan Nusa Jaya. 

081315082XXX 


Tanah masjid karena hasil wakaf tidak dipungut bayaran. 

Suara rakyat: 

Sistem Tendernya membuat bodoh 

Pak Wali, apa udah benar sistem tender pekerjaan di

Txngerang? Setahu 

saya cara tender seperti itu malah membuat bodoh buat 

pemborong Tangerang karena selalu disuapin, ikuti 

Keppres, dong!08129450XXX 


Itu sudah sesuai dengan Kepres. Suara Rakyat:

Banyak rumah jadi tempat 

kebaktian Pak Wall, di 

Simprug, Poris Jaya 

banyak rumah dijadikan 

tempat kebaktian dan ini 

dilindungi oleh Lurah 

Mudin dan aparatnva. 

0812949XXXX 

Jawaban Walikota:

Rumahkan fungsinya untuk 

tempat tinggal, jangan 

dijadikan gereja, serta jangan 

berburuk sangka dan memfitnah lurah. 

Suara Rakyat: 

Sama-sama sepi 

Setelah Masjid Raya dibangun, kini kegiatan di Masjid 

Agung menjadi sepi. Yang agak mengherankan, aktivitas 

di Masjid raya juga tak semarak. Kemanakah pengurus 

BKPRMI yang dulu begitu banyak berjaya? 0817897XXX 


Apa hubungannya dengan BKPRMI, mestinya anda 

yang mengajak masyarakat atau jemaah beduyun-duyun 

ke mesjid. Harus diakui sekarang memang terjadi 

pergeseran yang membuat saya prihatin, tidak hanya di 

Masjid Al-Azhom dan Masjid Agung, tetapi hampir di 

seluruh Indonesia khususnya di Tangerang, jumlah 

jamaah yang datang ke mesjid makin berkurang, 

ironisnya, mall-mall, panggung dangdut, goyang ngebor 

Inul, goyang patah-patah Bahar, gogo dance, akademi 

fantasi penontonnya malah membludak. 

Suara Rakyat:

Hadir dalam diklat Masjid 

di Ciledug, pak Ass. Wr. 

Wb Pak Wall yang 

terhormat. Kami mau 

kehadiran Bapak dalam 

acara Dikiat Nlanejemen 

Masjid di Kecamatan 

Ciledug tanggal 30 April 

sampai 2 Mei di Gedung 

Perum dan mohon bantum 

agar sukses. XXX 


Undangan sudah saya terima, panitia sudah datang, 

sekarang lewat SMS. Cerewet amat sih ente? Insya 

Allah.

RAKYAT PENGANGGUR 

Suara Rakyat: 

Saya Masih Nganggur, Pak 

Pak Wali saya ini lulusan SMU Tahun 2003 tapi sampe 

sekarang masih 

nganggur sulit sekali cari kerja saya sampai ditipu. Mohon 

bantuannya.081314215XXX. 


Angka pengangguran memang meningkat, Pemkot 

sudah berupaya 

menaggulanginya minimal mengurangi pengangguran. 

Suara Rakyat: 

PNS untuk manajemen, dong! 

Pak Wali, nanti kalau ada penerimaan PNS lagi tolong 

jurusan Manajemen 

(Ekonomi) diadain. 08129478XXX 


Tergantung kebutuhan dan formasi itu kewenangan BKN 

Suara Rakyat:

Gosipnya mau masuk PNS 

jutaan ya pak? Pak Wali 

yang terhormat, saya 

denger gosip kalau masuk 

I'NS, harus bayar jutaan 

rupiah. Gimana, pak? 

0812947XXX 


Itu kan gosip, percaya apa enggak terserah. 

. 

Suara Rakyat: 

4 kali ikut tes nggak pernah lulus 

Yth. Bapak Wali. Sebelumnya saya minta maaf pak, saya 

jebolan dari SGO 

tahun 1987 tapi sampai sekarang saya Belum diangkat 

PNS. Padahal saya sudah 

4 kali ikut tes PNS. Sekarang, saya masih honor di 

kompleks Karawaci. Padahal 

untuk guru bidang Penjaskes masih banyak yang 

membutuhkan. Apalagi seperti

saya perempuan, saya menunggu. 0815862709XXX. 


Kebutuhan dalam penerimaan SGO sangat terbatas, 

tahun lalu hanya 

menerima 2 orang, berdoalah kepada Allah minta 

kemudahan, insya Allah. 

Suara Rakyat:

Di Perempatan Kodim dulu 

gak ada gepengnya 

Pak Wali, kenapa di perempatan STM-KODIM banyak 

gepeng lagi? Padahal dulu waktu saya masih sekolah tidak 

begitu. Rasanya jadi takut kalo nunggu angkot di situ. 

08569936XXX 


Dulu memang belum ada Gepeng. Adanya Bundar, 

Bundar topinya. Udah 

dioperasi dia nongol lagi. 

Suara Rakyat:

PNS utamakan guru bantu 

Assalamu'alaikum Wr. 

Wb. Tolong mengenai PNS 

yang diutamakan guru 

Bantu, apalagi yang ikut 

terakhir dan lihat tanggal 

lahirnya. Terima kasih. 

0811480XXX 


Emang yang daftar Guru Bantu sebagian besar. 

Suara Rakyat: 

Lulusan D3 Kebidanan ingin kerja 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak Wali, saya lulusan D3 

Kebidanan, saya ingin 

kerja di Puskesmas, honorer/Bidan PTT, bagaimana 

caranya? Lihat 

infromasinya di mana? Mohon Jawabnya. Terimakasih Pak 

Wali.081316262XX 

J awaban Walikota:

Tahun lalu ada penerimaan, tahun ini tidak ada. Tahun 

depan mogamoga ada. Ga perlu ngikut 

Suara Rakyat:

Banyak pengangguran 

diBenda Hallo Pak Wali, 

kami warga masyarakat 

Kelurahan Benda ingin 

menyampaikan keluhan 

kami, Kepala Lurah dan 

aparat tidak aspiratif, 

sangat otoriter juga tidak 

ada rasa memperjuangkan 

warga masyarakat Benda 

sehingga terlalu banyak 

pengngguran. Mohon 

ketegasan dari Bapak, 

hormat kami warga

masyarakat Benda. 

081314062XXX 


Pengangguran ada dimana-mana, di kampung dan di 

kota, di Benda 

padahal dekat dengan Angkasa Pura. Jadi Perhatian 

Suara Rakyat: 

Insentif mana, pak? 

Pak Wall, insentif guru honor dari pusat kok nggak kunjung 

turun...? Datang? 

08131151975 


Soal waktu, wong guru yang di Perumnas bilangnya udah 

diterima kok.

Prioritaskan lulusan SPG, 

p a k Pak Wali, masih 

banyak lulusan SPG yang 

belum diangkat padahal 

mereka cukup berkualitas, 

karena mereka cukup 

berkwalitas untuk menjadi 

guru. Tolong prioritaskan 

mereka. Mereka itu udah 

lama juga mengabdi di SD. 

081314270XXX 


Dari dulu yang banyak diterima kebanyakan dari SPG. 

Coba aja hitung. 

Suara Rakyat: 

Udah mengabdi 10 tahun, lho

Assalamu'alaikum Pak Wali, dengan tidak mengurangi 

rasa syukur dan 

hormat kami terhadap Bapak, kami ingin 

menyampaikan kegelisahan kami, bahwa ada diantara 

kami vang bertugas sebagai pelaksana pemeliharaan 

kebersihan dan pertamanan sudah lnengabdi di atas 10 

tahun, belum mendapatkan kesempatan menjadi PNS, 

demikian harapan kami, agar bapak memaklumi. Amin 

0818081XXX 


Bagus itu menjadi salahsatu syaratkelulusan, tapi biar 

kerjanya puluhan 

tahun kalau tes akademinya jelek susah juga. 

SAS-SUS MUTASI BIROKRASI 

Suara Rakyat:

Benar Dia Tak akan 

Digeser? 

Pak Wali, kepala kantor damkar kota pada saat apcl dia 

berbicara tidak akan digeser apakah benar? 

08567579XXX 


Malas saya menjawabnya bolak-balik aja. Nanya dijawab 

nanya, lagi 

pertanyaannya terlampau pribadi. 

Suara Rakyat: 

Iri Karena Kasie Dapat Uang Tunda dan Insentif Gede 

Pak walikota yang terhormat, kami anggota Damkar 

merasa ngiri kepada 

para Kasie dan KTU dapat uang tunda, uang insentif 

besar tapi kagak mau kerja dan apel pagi, boro-boro 

datang ke TKP kebakaran. Nggak pernah bantuin. Ganti 

aja, pak. Mohon perhatiannya. 08567020XXX 

Suara Rakyat: 

Pengisian jabatan sesuaikan DUK 

Pak, tolong pengisian formasi jabatan di lingkungan 

Pemkot s/d kelurahan 

benar-benar sesuai DUK, jangan E;ls A. 08 l28546XXX 

Suara Rakyat: Orang dalam proses hukum jangan 

diikutkan, pak

Pak Wali vang terhormat 

tolong, tolong dalam 

pengisian iohatan jangan 

menempatkan orangorang 

yang sedang 

hukunr, apalal;i yang 

sudah lengser. 


Kalau masih dalam proses hukum boleh. Kecuali sudah 

divonis oleh pengadilan. Tapi terus terang, saya tidak 

tahu apa yang anda maksud 

Suara Rakyat: 

Kapan mutasi, nih? 

Yang terhormat Bapak WaliBapak kebanggaan kami 

karena dalam waktu 3 

bulan dari jabatan Bapak, Tangerang sudah kondusif dari 

PKL, tapi punten jangan berlama-lama, kapan mutasi? 

081311152XXX 


Nafsu banget sih, mutasi itu soal biasa. Soal Kapan

dilaksanakan Walikota 

punya strategi sendiri, Kita tidak reaktif sebagaimana 

yang lain, karena 

mutasi harus dilihat sebagai penyagaran, 

pengembangan karir, dan apakah 

dengan mutasi bisa meningkatkan kinerja. Jadi harus 

dengan rasional, jangan 

dengan emosional. 

Suara Rakyat: 

Kadis kelamaan ganti dong! 

Yang terhormat Pak Wali yang adil, mohon dipangkas 

jabatan abadi di jajaran dinas kesehatan dan yang lainnya, 

kelamaan Kadis PU sudah 5 tahun, Kadis Kesehatan 

sudah 10 tahun. 081510081XXX 


Bukan soal lama/baru, tapi soal kompetensi dan kinerja. 

Kita sedang 

evaluasi. 

SAMPAH DAN LIMBAH KOTA Suara Rakyat:

Pak tolong cek mobil 

Nopol B 9284 CQ Pak, 

tolong dicek mobil kijang 

bak Kota Tangerang B 

9284 CQ dipakai angkut 

sampah di PT Pratama. 

08179108XXX 


B 9284 CQ bukan milik Pemda Kota , Pemda yang lain 

kali. 

Suara Rakyat: 

Kawan buruh jangan terhasut pemogokan 

Buat rekan yang kerja di PT, tolong tahan jangan mau dihasut unjuk 

rasa, jangan 

tergiur kenaikan gaji tapi PT tidak mampu sehingga PT tutup. Aku bukan 

karyawan dan bukan pengusaha, aku sangat sedih. 08121987XXX 


Bagus, Lagi pula mogok aja ngapain sih, rugi kita sendiri. 

Suara Rakyat: 

Tempat sampah depan H Lahmudin dirapikan 

Pak Wali yang budiman, saya memohon tempat sampah

yang ada di 

depan Masjid Kampung Gunung samping rumah KH A. 

Lahmudin, mohon dirapikan. Terima kasih. 08561806XXX 


Tempat pembuangan sampah sementara yang ada di 

sana sebenarnya sudah dipidahkan ke Cipondoh 

Makmur namun masih ada warga yang membuang 

kesana. Setelah saya keliling memang banyak 

ditemukan tempat sampah yang belum tertangani 

dengnn baik dan saya sudah minta Subdin kebersihan 

untuk merapikannya. 

Suara rakyat: 

Pengolahan limbah pabrik plastik di Bugel, bau Sekali 

Pak Wali Yth, di Kelurahan Bugel Rt 02/13 ada pabrik 

pcngolahan 

limbah plastik, polusi baunya sangat mengganggu 

masyarakat sekitar, mohon ditertibkan. Warga di sekitar 

sudah resah terganggu selama ini. 08158164757 


Nanti diCeklah 


Poris Baru tak ditengok, sih 

Pak Wali Yth, saya salut dengan cara kerja Bapak yang 

sering turun ke 

lapangan tapi, kenapa untuk Kelurahan Poris Baru 

dibiarkan kumuh, tidak pernah dikunjungi? Catatan untuk 

Bapak, kalau mau berkunjung jalan dari Daan Mogot 

masuk ke dalam sampai perbatasan nanti Bapak lihat

sendiri Poris Baru kayak apa. 081291680XXX 


Soal cek mengecek urusan saya, dan pernah saya cek. 

Soal kumuh 

urusan ente sama lurah. 

Suara Rakyat: 

PT MSCI buang limbah langsung 

PT MSCI di Jalan M Toha selalu buang limbah langsung ke 

ka1i, kok 

nggak masuk daftar hitam, padahal warga udah ganti 

tuh sungai jadi kali tujuh warna, tolong dicek di belakang 

pabrik itu. 0812866XXX 


Kemarin yang diumumkan perusahaan yang 

mencemari sungai Cisadane dan akan kita tindak lanjuti 

ke Sali Sabi, Cuma perlu diketahui bahwa biya untuk 

pemeriksaan laboratoriumnya cukup lumayan, tekad kita 

sudah jelas tidak ada kompromi. Cuma Proses hukum 

perlu waktu. 

SENI, WEN 

Suara Rakyat: 

Seni tak semaju olahraga 

Hai Pak Wali, kok seni di kota kita tak semaju olahraga 

(bola)nya sih? 

Kesenian juga butuh bantuan, pak. 081310837XXX


Pemerintah membangun gedung kesenian termaksud 

bekas gedung 

Subdin Pariwiasata dijadikan Gedung Budaya. Kesenian 

harus digarap secara 

profesional dan jangan disamakan dengan bola sebab 

segmen masyarakat itu 

biasanya ngga cengeng malah bisanya kreatif. Anda 

sering mengeluh ngaku 

ngga dibantu, dimarjinalkan, macam-macam. 

Suara rakyat: 

Kok hidup segan mati tak cnau? 

Kesenian Kota Tangerang itu apa? Dulu kalau nggak salah 

namanya 

jantuk, apa bener? Kalo bener kok kayak hidup hidup 

segan mati tak mau. Gimana kalo trus dipromo, biar 

semua orang baik domestik dan mancanegara tau 

caranya. Kan kita Punya balai kesenian atau sesekali 

tampil di ruang tunggu Bandara Soeta.08561503535 


Banyak kesenian tradisional yang mati kelenger karena 

tidak bisa 

bersaing dengan kesenian-kesenian modern. Kalah 

sama goyang Inul. 

Suara Rakyat: 

Lampu di GKT banyak yang mati 

Saya bukan seniman, tapi penikmat seni. Beberapa kali 

menyaksikan

kegiatan seni digedung kesenian Tangerang dan saya 

merasa kegiatannya makin marak. Sayangnya dari puluhan 

lampu yang dipasang diatas langitlangit kok sebagian 

besar padam, Tolong dibetulkan Pak. 081560801XXX 


Itu karena pemeliharaannya dan GKT harus tanggung 

jawabterhadap 

pemakaiannya. Koordinasikan dengan bagian umum 

SOAL OLAH RAGA DAN SEPAKBOLA 

PERSIKOTA 

Suara Rakyat: 

Jangan Hanya Persikota 

Pak, sejahterakan masyarakat seluruhnya, jangan cuma 

Persikota 

aja. Persikota bertanding pelayanau publik amburadul. 

Sckarang perusahaan. dipalakin, kita koran nasional malu. 

08155794XXX 


Persikota main seminggu sekali, itu juga hari 

Sabtu/libur. Kalau hari kerja sebagai tuan rumah wajay 

aj a mereka tinggalin kantor jam 3.30. Ayo kita nonton 

bareng. 

Suara Rakyat: 

Kok yang itu terus 

Bebaskan KONI dari KKN dan alat politik. Yang terhormat

Pak Wali 

kok pengurus KONI yang itu-itu aja. U81510081XXX 


Kenapa Anda nggak ikut nyalon jadi ketua KONI? 

Walikota tidak pernah 

intervensi, sekarang jaman demokrasi, apapun harus 

melalui proses 

demokrasi. 

Suara Rakyat: 

Kasihan petugasnya kehujanan 

Pak Wali saya ikut berduka, Persikota terpuruk di kandang 

sendiri, tidak 

cuma fisik dan strategi menang, mental pemain juga 

jangan kayak jawara. Ini olahraga bung, jangan terpancing 

emosi lawan. Bravo Persikota. 0808707XXX 


Pemain Persikota yang emosi merupakan akumulasi dari 

perlakuan 

wasit selama ini. Tim Manager sudah wanti-wanti agar 

pemain tidak 

terpancing melakukan tidakan yang merugikan tim 

Persikota. Terhadap 

pemain yang emosional dan mengakibatkan kerugian 

terhadap tim, saya 

akan berikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada. 

Suara Rakyat: 

Persikota julukannya Benteng Cisadane 

Assalamualaikum Wr Wb, Yth Pak Wali, Persikota

diberi julukan Benteng Cisadane, sesuai dengan ciri khas 

daerah atau Singa Benteng biar setangguh singa dan 

sekokoh benteng. Kostumnya garis-garis biru putih seperti 

dulu. 08567822818 


Ya, sudah saya catat dan sudah dapat lima julukan, 

tinggal disaring. 

Suara Rakyat: 

GOR dan pengangkatan jadi PNS 

Pak Wali, kondisi GOR sangat memprihatinkan sekali, 

piadahall itu 

tempat kompetisi. Kelihatannya kumuh, sedangkan 

berada di tengah-tengah Kota Tongerang dan kapan guru 

bantu ini diangkat menjadi PNS. Saya sudah 18 tahun 

mengajar murid-murid saya selalu menjadi juara di tingkat 

Kota. Tetapi test PNS ku selalu gagal, mengajar saya 

alhamdulillah berhasil, karena saya punya cara didaktik 

metodik/ilmu keguruan yang sudah melekat. Tolong Pak 

Wali, dicek ke Kepsek. Apa yang pintar, belum tentu 

mampu mengajar dan mendidik, Tolong kali ini saya 

mohon diperhatikan, yang berpengalaman dulu untuk 

pengangkatan PNS itu, karena mengingat usia. Saya 

sangat berharap sekali. Terima kasih. 08158237XXX 


GOR sudah saya jawab sebelumnya dan sudah 

dianggarkan, 

pelaksanaannya disesuaikan prosedur proyek. Kalau ada 

penerimaan PNS

akan diumumkan. 

Suara Rakyat: 

Habis istirahat, penggemar Persikota diharuskan 

masuk Pak Wali, tolong dong, saya penggemar Persikota, 

saya minta kalau 

sehabis istirahat (setengah main) digratiskan masuk, kami 

pendukung Baby Force, wassalam. 0813162716XXX 


Gratis aja sih maunya. Nanti kita konsultasikan dengan 

Panpel, 

supaya bisa masuk. 

Suara Rakyat: 

Solidkan Persikota, pak 

Pak Wali Yth, saya pecinta berat Persikota, tolong bikin 

kekuatan 

Persikota lebih solid dan disegani oleh lawanlawannya. 

Salam buat pecinta Persikota, kita dukung terus 

Persikota. Mari kita ramai-ramai ke Stadion Benteng 

dukung terus Persikota kalau benteng mania sejati. Salam 

dari Benteng mania. 081584216XXX 


Ayo kita dukung rame-rame. Suara Rakyat:

Mestinya Tangerang 

punya stadion 

Pak, seharusnya Tangerang mempunyai stadion sepak 

bola yang bagus, bisa dipakai malam seperti kota 

lain.085685016XXX 


kan udah ada. Masih bisa kita pake lampu sorot, kemarin 

udah kita 

bicarain ke Pak Gubernur. 

Suara Rakyat: 

Kok Stadion Benteng gak jadi-jadi 

Pak Wali, ada apa dengan Stadion Benteng? Kok enggak 

beres-beres 

pembangunannya! Tiap nonton saya bayar donatur 

banyak, pabrik melimpah, APBD dianggarkan, berjalan 

sudah tahunan. Kulamah teu ngarti dan bingunuuuung! 

08159925XXX. 


Stadion benteng masih dikuasai Kabupaten. 

Suara Rakyat: 

Mes Persikota pindah saja 

Pak Wali, Persikota mesnya pindah saja ke Comone, 

sayang kan Pak, 

rumah sebesar ini nggak ada yang nempatin, mending 

kasih pegawai negeri yang masih ngontrak. 081798567XX


Rumah yang di Cimone itu bukan milik Pemerintah, tapi 

milik Sucipto 

seorang pengusaha. Dulu rencana memang disana, tapi 

sumpek, kamu kan juga 

tahu. 

Suara Rakyat: 

Pemuda Priuk minta GOR 

Yth. Pak Wali, kami pemuda Priuk dalam Musrembang 

kecamatan 

mengusulkan agar di Kecamatan Priuk dibangun 

gedung pemuda atau GOR mini, untuk kami mohon Pak 

Wali bisa merealisasikan keinginan dan harapan warga 

masyarakat Periuk, khususnya generasi muda. 

081284307XXX 


Idealnya tiap Kecamatan ada GOR, Cuma kita lagi 

nyari lokasi. Disamping GOR, Periuk juga cocok untuk 

bikin empang dan kolam untuk ngatasi banjir. Insya Allah. 

TANAH DAN RUMAH RAKYAT 

Suara Rakyat: 

Kok BPN tetap Vertikal, sih? 

Pak Wali yang terhormat, pertanahan merupakan 

kewajiban pemkot 

sesuia pasal 11 tapi kenapa kantor BPN kok masih 

vertilak? Tolong biro hukum Pak Wali suruh belajar lagi,

iar bisa unjuk gigi sam pemerintah pusat. 08129527XXX 


Undang-undang No.22/99, pertanahan termasuk dalam 

11 kewenangan 

wajib daerah, namun dengan berbagai pertimbangan 

pemerintah pusat 

belum memberikan pelimpahan penuh kepada daerah. 

Memang ada 

beberapa jenis pelayanan kepada daerah tapi pada 

prinsipnya kewenangan 

masih dipegang oleh pemerintah pusat, asosiasi walikota 

ke Indonesia 

sudah mempertanyakan masalah itu ke pusat. 

Suara rakyat: 

Itu Tanah negara atau swasta? 

Pak Wali, kami penggarap tanah di Sudimara Selatan, 

Ciledug ingin 

tanya tanah tersebut tanah negara atau tanah swasta, 

dapat kami manfaatkan sampai berapa lama?. 

08159090XXX. 


Status tanah tersebut tanyakan langsung ke Lurah. 

Suara Rakyat: 

Kami di Pintu Air Kebanjiran terus 

Pak Wali, dari luar anda sepertinya peka terhadap kondisi 

masyarakat, 

tolong daong Pak Wali ditinjau warga pintu air Kelurahan 

Jurumudi Baru Benda. Tiap hari kebanjiran terus.

08128862XXX 


Kalau banjir tiap hari sih nggak, itu banjir musiman. Kita 

sudah lihat 

dan sepanjang 200 meter akan kita buat turap, cuman 

masyarakat pun 

kalau bkin bangunan jangan nutup jalan air. 

Suara Rakyat: 

Kapan, ada lowongan PNS 

Pak Wali yang terhormat, kapan ada penerimaan PNS 

lagi? 

08129478XXX 


Kalau ada diumumkan dikoran, belajar dari sekarang.. 

Suara Rakyat: 

Hijaukan Tangerang 

Pak, sekarang ini waduh! Panas banget. Dimana-mana 

debu dan panas menyengat. Buat gerakan Tangerang hijau 

donng, Pak biar panasnya nggak kayak dineraka. 

08159065XXX 


Konsekwensi Tangerang sebagai daerah industri dan 

jasa dampak yang 

kiita rasakan udara panas dan lingkungan pengap serta 

tidak ada ruang 

bebas yang terbuka. Kadar polutan berdasarkan 

penelitian sudah diambang 

batas karena banyaknya kendaraan lahan kosong yang

idealnya untuk hutan 

kota diserobot untuk kegiatan bangunan atau 

perdagangandan ini menjadi 

perhatian kami sekarang dan ke depan. 

Suara Rakyat: 

Udah distop kok masih jalan 

Pak Wali, bangunam yang di Kampung Baru Kelurahan 

Jurumudi Lama 

Kecamatam Benda kan udah distop oleh Pemda kok 

masih ada aja yang kerja berarti tidak menghormati dong, 

udah gempur aja semua habis nggak ngehormatin. 

I'P0818147XXX 


Ijinnya sedang diproses dcin selamn IMB-nya belum 

keluar, tidak boleh 

ada kegiatan, kalau ada kegiatan lagi kita stop lagi. 


Takut kena kanker paru-paru 

Pak Wali..., saya ingin sekali jalan-jalan di Tangerang hijau 

dan rindang. 

Polusi sudah semakin meninggi. Ngeri takut kena 

kanker paru2, kulit, dll. Tolong dong diusahain, jangan 

pohon-pohon yang ada malah ditebangi,Ya? 

08152105XXX 


Maksudnya sih bukan ditebang, melainkan peremajaan 

batang dan daun. 

Suara Rakyat :

Sepakat cerai dengan Banten aja, pak 

Karena tak sebanding, Pak Wall samaan aja dengan Pak 

Bupati. Kalau 

buat saya sih kabupaten Tangerang sepakat aja cerai 

dengan Propinsi Banten, soalnya Pak Bupati akan ada 

rencana untuk cerai, gimana? 081314479XXX 

Jawahan Walikota: 

Kalau kita cerai sama istri kayak Desy Ratnasari, cukup 

pengadilan 

agama 2 atau 3 kali sidang beres, gantinya gampang, 

begitu keluar pengadilan 

agama kita dapat gandegan. Kalau cerai dari propinsi 

baru ngga gampang 

termaksuk mengefektifkan propinsi yang ada itu tidak 

gampang, perlu bangun 

gedung dan SDM. Saya konsentrasi terhadap bagaiman 

caranya membangun kota Tangerang. Coba anda baca 

SMS dari hari ke hari, begitu banyak persoalan yang 

harus diakomodir oleh Pemkot, ayo kita bangun kota 

Tangerang dulu, baru mikir bikin propinsi. Saya selalu 

berfikir dengan rasional dan tidsak mau emosional serta 

tentunya proporsional. 


Tak dapat sambutan baik 

Assalamualaikum, Pak Wall yang budiman, kiranya misi 

bapak untuk 

menjadikan Kota Tangerang yang Islami kurang 

mendapat respon yang positif di Tangerang, khususnya di

Komplek Taman Royal 3, Hal ini dapat dilihat betapa 

sulitnya kami mengupayakan lahan untuk dapat kami 

bangun mesjid di tempat tersebut. Kepada calon 

konsumen kami ingatkan bahwa jangan tergiur dengan 

ucapan/rayuan manis para sales dari Taman Royal, karena 

itu hanya isapan jempol. Bapak Wali yang mulia, 

mungkinkah bapak peduli dengan nasib kami di Taman 

Royal 3, kami tidak punya tempat untuk beribadah, 

sementara di sebelah kami dibangun begitu luas sarana 

lain (terminal) tempat yang penuh pergaulan bebas, 

bagaimana nasib anak-anak kami nantinya, mohon dapat 

diperhatikan, Pak! 0816746XXX 


Lahan untuk masjid di Tamnn Royal sudah 

kesepakatan antara warga,pengembang dan pemda. 

Sarana ibadah penting don terminal juga penting. Sarana 

ibadah untuk bapak don anak-anak sedangkan sarana 

terminal untuk angkutan kota dan bis. 

Suara Rakyat: 

Masih banyak WC gantung 

Pak wali di Gondrong masih banyak. WC gantung, tolong 

diperhatikan. 

087370444XXX 


Banyak sih enggak, jarang, itu akan jadi perhatian. 

Suara Rakyat: 

Pak, nasib Situ Cipondoh gimana tuh 

Pak Wali yang terhormat, bagaimana nasib Situ Cipondoh

Kami 

masyarakat Tangerang rindu tempat wisata, apa sudah 

ada upaya dari Pemkot, kan sayang pak? 081586061XXX 


Sudah saya jelaskan mengenai status Situ Cipondoh, 

anda punya 

konstribusi atau konsep silahkan. 

Suara Rakyat: 

Penyebab Kerusakan Manusia Juga 

Baca tenteng pcncemaran lingkungan, menarik sckali. 

Tapi, yang saya ingat, bahwa penyebab timbulnya 

kerusakan dimuka bumi adalah ulah manusia juga. 

Langkah konkritnya untuk atasin itu apa pak? 

0818126XXX 


Perlu dibangkitkan semangat gerakan ramah lingkungan, 

jangan buang 

limbah, sampah sembarangan, jangan membangun 

diarea GGSS, jangan 

menggeser fungsi Situ, jangan menebang pohon 

sembarangan dan perlu ada 

langkah-langkah tegas penegakan aturan. 


Tanah Fasos jadi tempat biliar 

Pak Wali, kalanya mau penegakan hukum, kok trantibnya 

memble. Itutuh 

diPerumnas tanah Sasos pada jadi rumah kontrakan ruko, 

tempat billiar dll.

0818807XXX 


Ya, jadi perhatian kami, tapi persisnya kami belum tau, 

Perumnas kan 

luas. 

Suara Rakyat: 

Bersyukurlah orang Tangerang 

Saya tinggal di perbatasan Jakarta Barat, agak bingung 

mau 

menyampaikan keluhan ke walikotanya. Contohnya 

mengenai jembatan penyebrangan di Kalideres yang 

keadaannya sudah mengkhawatirkan. Bersyukurlah rakyat 

Tangerang, punya walikota yang care sampai hal yang 

paling kecilpun bisa disampaikan ke Pak Wali. 

08159065XXX 


Walikotanya Jakarta Barat tentunya punya perhatian 

dengan cara lain. Adapun saya Walikota Tangerang 

sesuai komitmen harus memberikan ruang kepada 

rakyat Kota karena saya punya niat baik. 

Suara rakyat: 

Tolong tinjau saluran di Kampung mede 

Assalamualaikum Pak Wali, tolong tinjau saluran air di 

Jalan Moch Toha 

Kampung Mede, soalnya kalau musim hujan airnya 

tidak mengalir dan kampung mede yang jadi imbasnya 

kebanjiran. Saya mohon dengan sangat kepada bapakbapak. 

081511235076


Saluran air di Jalan Moch Toha sudah kita perbaiki, 

namun demikian 

warga juga harus turutmemelihara dengan kerja bakti dan 

tidak membuang 

sampah disaluran. 

Suara rakyat: Pemelihara Sungai Cisadane 

Sungai Cisadane sekarang sangat indah dipandang di 

kegelapan malam, 

ditambah pantulan sinar lampu di Pinggirnya. 

Bagaimana jika dibentuk BPKSC (Badan Pemelihara 

Keindahan Sungai Cisadane) dan saya sangat mendukung 

program-program bapak. Thanks. 081561696997 


Ya setuju, anda nanti salah satu pengurusnya. 

Suara Rakyat: 

Minta dibikinin pintu masuk belakang Robinson 

Pak Wali yang terhormat, kayaknya bagus juga kalau Plas 

Tangerang atau 

Robinson dibuat pintu yang dari arah bekas lokasi PKL 

Kali Cisadane Jalan Benteng Jaya, dan pihak Robinson 

supaya membuatkan atau merawat taman-taman parkir 

dilokasi bekas PKL itu. Terima kasih atas perhatian 

Bapak. 081310596XXX 


Kalau itu dibuka nanti menggangu lalu lintas, kalau ada 

pintu disitukan tahu 

sendiri tukang becak nanti pada nongkrong.

Suara Rakyat: 

Tangerang dimarjinalkan 

Gubernur Banten tidak adil terhadap Tangerang dan 

Tangerang selalu 

dimarginalkan. Hidup Propinsi Tangerang. 

085216357XXX 


Nggak juga. Tangerang mampu, Tangerang Kuat, 

Tangerang Mandiri. Jadi tidak merasa dimarjinalkan dan 

dianaktirikan. Banten biarlah Banten, apa kata hatinya. 

Tangerang adalah Tangerang. Ayo kita bangun 

Tangerang. 

Suara Rakyat: 

Belakangan Robinson jadi taman aja 

Pak Wali, kalau boleh usul, belakang Robinson dijadikan 

taman aja, jangan 

sampai ada bangunan lagi, pabrik yang ada di Tangerang, 

diminta untuk ikut menanam pohon-pohonnya. 

08121866XXX 


Coba anda lihat udah bersih. Kita mengamankan 

pinggiran kali dan bisa buat 

taman tapi bukan buat pacaran. 

Suara Rakyat: 

Tanaman muali kering 

Tanaman hias sepanjang Taman Gerendeng Cisadane 

mulai kering, apa kabar 

Dinas Pertamanan Kota? 081619018XX


Tanaman di pinggir jalan meranggas ironis banget. 

Suara Rakyat: 

Sidak Adhiloka, dong 

Yth, Bapak Walikota dimeja tugas, tolong luangkan waktu 

untuk turun, sidak 

bagaimana tuh pihak Adhiloka tanggung jawabnya. Dan 

kapan direalisasikan saluran tersebut? 08176707XXX 

Jawaban Walikota: Iyaaaaa… 

Suara Rakyat: 

Tentang lokasi kebakaran di Sewan 

Ass. Pak Wall, sesuai di surat kabar di lokasi kebakaran 

Sewan tidak boleh 

dibangun, tapi malah ada bangunan lagi. Bagaimana 

tanggapannya, pak? 

08176338XXX 


Tidak boleh dibangun karena tanah negara, walaupun 

dibangun untuk 

kepentingan publik, dan sedang kita kaji. 

Suara Rakyat: 

Sidak taman gerendeng, dong! 

Pak Wali, mohon disidak taman Gerendeng Cisadane 

wang makin kumuh dan 

nggak keurus. 


Banyak taman yang tidak terurus dai anggaran taman 

Pun relatif kecil, karena di era reformasi ini kebutuhan

dasar menjadi prioritas. Tapi taman pun akan tetap kita 

pelihara. Bagaimana kalau kita pelihara barengbareng. 

Suara Rakyat: 

Tanaman palem pada kekeringan 

Pak Wali, di Jalan Bandara banyak tanaman palem untuk 

taman 

mengalami kekeringan. Harap ada perawatan kasihan 

pohonnya. 081315478XXX 


Makanya baca jawaban saya pada edisi yang lalu sudah 

saya jawab 

dengan tegas dan tuntas.. tas.. tas.. 

Suara Rakyat: 

Senang Penanaman Pohon 

Setuju sekali saya membaca SATELIT NEWS bahwa 

Kota T'angerang 

akan ditanami polon pelindung, mudah-mudahan Kota 

Tangerang akan menjadi sejuk. Meskipun untuk beberapa 

tahun yang akan datang, nasibnya mungkin akan seperti 

pohon palem, yang sekarang banyak 

bertebaran.081584134XXX 


Pohon sudah kita tanamin, mestinya warga juga 

nanem di masingmasing halaman rumalmya dan 

biasanya kita suka lupa kalau kita punya lahan habis 

dibangun. 

Suara Rakyat: 

Tanaman pada mati

Yth. Walikota Tangerang, sepanjanng jalan yang baru ke 

bandara 

sudah ditanami pohon pelindung, namun sayang sekali 

tidak dirawat sehingga pohonnya pada mati, siapa yang 

bertanggungjawab? 0815840343XX 


Pohon di Jl. Suryadarma, bantuan DHL (Bandara), dia 

bawa sendiri, dia tanam sendiri, akhirnya dia mati sendiri, 

saya pikir itu tanarnan dari SubDin Pertamanan atau 

nyumbangnya kurang iklas kali. Dan sekarang sudah 

diganti dengan tanaman dari Walikota. 

Suara Rakyat: 

Sayang nggak dipelihara 

Pembangunan diTangerang sekarang hebat, sayangnya 

bisa 

memelihara yang sudah dibangun.081619019XXX. 


Pemelihraan menyangkut mentalitas kultur, kita bisa 

membangun tidak 

bisa memelihara. Terima kasih. 

Suara Rakyat:

Tiang PJU Bnjar Roboh 

Sudah sebulan tiang PJU roboh, letaknya di blok A17 

Banjar Wijaya, listriknya membahayakan jiwa anak-anak. 

Sudah lapor ke bagian PJU tapi sampai saat ini belum ada 

tanggapan. 081611654XXX 


PJU Banjar Wijaya khususnya Blok A masih 

tanggungjawab pengembang. Suara Rakyat:

Pabrik Gondrong bikin 

resah 

Pak Wali, di wilayah Kelurahan Gondrong ada pabrik 

yang cukup besar berada di blok A. setahu saya wilayah 

tsb peruntukannya bukan pabrik. Kami warga sekitar resah 

karena polusi udaranya. Mohon untuk ditinjau pak! 

081614411XX 


Ya, akan kita cek terus. 

Suara Rakyat: 

Apa keuntungan Cil-Cis? 

Pak Wali, tolong tulis dikoran ini, apa keuntungannya bagi 

rakyat Bapak dari 

sodetan Cil-cis? Logikanya sebelum ditambah air dari 

Ciliwung saja Tangerang sudah terggenang. Apalagi 

dikirim air dari Ciliwung. 08159925XXX 


Ketemu aja belum sama pimpronya, sama ente juga 

belum ketemu. Udah cas cis 

cus di SMS. Apa maksudnya? 

Suara Rakyat: 

Camat Benda tak peduli lingkungan 

Camat Benda tidak peduli lingkungan? Harus diapain? 

Salam sejahtera Pak Wali 

aye mau nanya. Apa tindakan Bapak kalau Camat saat

ini hanya peduli membuat proposal dana Hari Besar 

seperti Hari Kemerdekaan RI, dll.? Padahal hanya untuk 

kepentingan tujuannya, wassalam. 085615587XX 


Kemarin Lurah, sekarang Camat. Iseng aja. 

Suara Rakyat: 

Tolak Sodetan Cil-Cis! 

Pak Wali, hati2 jangan terlambat. Tiada kata yang pas 

kecuali tolak sodetan CilCis, kalo Bapak orang Tangerang. 

08159925XXX 


Apa alasan nolak? Apa alasannya nerima? Mana 

proposalnya sini. Kalo nolak jangan sembarangan. 

Makanya saya kalo nolak kenapa? Kalo terima apa 

alasannya? Pake proposal. Ayo kita diskusikan. 

Suara Rakyat: 

Wilayah Kota diperluas sampe Pasar Kemis 

Pak gimana kalau wilayah Kota Tangerang diperluas 

sampe Kutabumi/Pasar 

Kemis? 


Lebih cocok ke Pulau Undrus (P. Seribu) kalau kita 

puyeng bisa sambil mincing, 

Pasar Kemis tambah pusing. 

Suara Rakyat: 

Tolak atau terima Cil-Cis, pak? 

Bapak Walikota menolak atau menerima Cil-Cis? Pilih 

salah satu jawabannya

ukannya jawabannya retrotika. 08158847XXX 


Retrotika apanya? Lihat jawaban terdahulu. 

(sampai sekarang Pimpro sodetan belum pernah nongol, 

Cuma ribut dikoran, 

katanya Pemkot lewat Bappeda sudah diundang, 

padahal belum lalu timbul perdebatan, lalu Bappeda sudah 

diundang, padahal belum lalu timbul perdebatan, lalu 

walikota disuruh menyatakan menolak. Disuruh menyuruh 

lagi). 

---

DUNIA PENDIDIKAN 

Oleh: Wahidin Halim 

Isi Buku 

1. Tentang Penulis 

2. Bab I: Kota Tangerang dan Impian Dunia Pendidikan 

3. Bab II: Agama, Akal, dan Katup-Katup Pendidikan 

4.Bab III: Ritus Peradaban dan Kultur Pendidikan 

TENTANG PENULIS 

Wahidin Halim, lahir pada 14 Agustus 1954 di 

Kampung Pinang, Tangerang. Sebuah tempat yang jauh 

dari hiruk-pikuk keramaian kota. Tanah warisan 

orangtuanya adalah tempat di mana ia memulai segala

aktivitasnya hingga kini. Ayahnya hanya seorang guru yang 

bersahaja, yang lebih mengabdikan hidupnya pada dunia 

pendidikan. 

Wahidin kecil memulai pendidikannya di SD Pinang, 

yang kala itu hanya berdinding bambu dan berlantai tanah. 

Wajar jika semasa itu ia tidak mengenal sepatu, layaknya 

anak sekolahan masa kini. Setamat SD, ia melanjutkan 

SMP di Ciledug. Baginya, berjalan kaki setiap hari ke 

Ciledug merupakan keharusan, lantaran ayahnya tak juga 

mampu membelikan sepeda, bahkan sekadar sepatu 

sekali pun. lagi-lagi ia harus menerima kenyataan itu. 

Maklum, ayahnya hanya seorang guru yang kala itu 

penghasilannya hanya cukup sebatas "untuk makan." 

Selepas SMP, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA 

di Tangerang. Berbekal nasihat orangtuanya untuk terus 

belajar,belajar,dan…belajar;dengan sabar ia bersepeda 

ke sekolahnya di Tangerang, meski harus melewati jalan 

tanah yang becek. Nasihat itu pulalah yang terus 

menyemangatinya belajar, hingga ia berhasil memasuki 

perguruan tinggi. Wahidin muda kemudian tercatat 

sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia, Jakarta - 

sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terkenal sangat 

ketat dalam proses penyeleksian calon mahasiswanya - 

hingga akhirnya ia berhasil tamat. 

Tahun 1978, di tengah perjalanan masa mudanya, ia 

didaulat oleh warga desanya untuk ikut pencalonan Kepala 

Desa. Tak disangka, ia kemudian terpilih sebagai Kepala 

Desa. Maka, jadilah Wahidin muda seorang Kepala Desa 

termuda dan berpendidikan sarjana yang pertama di

Tangerang;bahkan dengan status bujangan. Dari sinilah ia 

memulai mengenal makna "mengabdi" yang 

sesungguhnya. Tiga tahun kemudian, gadis Jawa teman 

kuliahnya ia nikahi; dan hingga kini ia telah dikaruniai 3 

orang anak. 

UU No. 5 tahun 1979 mengantarnya menjadi Pegawai 

Negeri. Dan saat itulah ia memulai karirnya sebagai PNS 

(Pegawai Negeri Sipil). Obsesi untuk mengabdi kepada 

masyarakat merupakan pilihannya, hingga ia tertuntut untuk 

berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakatnya. 

Menjadi Sek-Kotif, kemudian Kabag di Kabupaten 

Tangerang, Camat Tigaraksa, Camat Ciputat, Kepala 

Dinas, Asisten Pemda Tangerang, Sekda Kota Tangerang 

dan kini Walikota Tangerang period 2003-2008. Itulah 

sederet perjalanan karir pengabdiannya kepada 

masyarakat hingga kini. Sebuah perjalanan karir yang 

barangkali jarang dimiliki orang lain. 

Bakat dan aktivitas sosialnya sangat kelihatan sejak 

kecil. Menjadi juara pidato tingkat anak-anak di desanya 

adalah prestasi yang mengawali keberadaannya di 

masyarakat. 

Mencari rumput dan angon kerbau peliharaan sang 

ayah, atau mandi di Kali Angke menjadikannya terasah 

dalam menghadapi realita kehidupan disekitarnya, 

sekaligus mengajarinya banyak hal tentang arti kehidupan. 

Dari sini pulalah ia mulai memahami detak jantung 

masyarakatnya. Tempaan sang ayah inilah yang kemudian 

memberanikan Wahidin muda untuk mengorganisir "orang 

muda" di kampungnya melalui Karang Taruna maupun

Remaja Masjid. Saat kuliah ia juga aktif mengkoordinir 

Remaja Masjid di kampusnya. Menjadi pemimpin asrama 

mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampusnya, 

sebagai Ketua AMPI, Pengurus KNPI; adalah pengalaman 

organisasi yang terus menempa watak kepemimpinannya. 

Bahkan di tengah kesibukannya sebagai Kepala Desa, ia 

masih menyempatkan diri untuk mengajar di SMP PGRI 

dan SLTA di kampungnya. Ini ia lakukan semata untuk 

mengabdi kepada masyarakat. 

Menekuni agama melalui pengajian rutin tiap Rabu dan 

Jum'at di rumahnya, serta aktif mengikuti pengajian di 

daerahnya merupakan langkah yang ia sadari akan selalu 

menuntunnya ke kebenaran hakiki. Oleh karena itulah, 

sejak lama, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan 

Kesejahteraan Masjid Al-Ijtihad, Pinang, Tangerang dan 

Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Azhom, 

Tangerang. Bahkan ia pun kerap diminta untuk menjadi 

khotib di beberapa masjid. 

Aktivitasnya tidak berhenti sampai di situ. Dunia 

persilatan warisan engkong-nya, yang ia tekuni sejak kecil, 

ternyata mengantarnya untuk menjadi Ketua IPSI Kab. 

Tangerang. Bahkan sejak tahun 70-an, ia juga telah 

mendirikan padepokan silat di samping rumahnya dan 

merekrut pemuda nntuk menjadi manusia tangguh dan 

berbudi. Dari sinilah ribuan pemuda hasil binaannya 

menyebar ke berbagai tempat. 

Kepedulian dirinya terhadap persoalan sosial - 

terutama dunia pendidikan - ia wujudkan dengan 

membentuk sebuah lembaga, yakni Yayasan Kemanusiaan

Nurani Kami pada tahun 1977. Yayasan ini sampai 

sekarang mampu memberikan beasiswa kepada 150 

orang, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan 

Tinggi. Dan ketika krisis ekonomi melanda, ia pun harus 

bekerja lebih keras lagi mengingat jumlah anak putus 

Sekolah kian bertambah. 

Kemampuan intelektual, integritas moral serta 

kepiawaian berkomunikasi dengan pelbagai kalangan 

telah menjadikannya sebagai salah seorang birokrat yang 

sangat "diperhitungkan" oleh pelbagai elemen masyarakat 

di Tangerang, termasuk ormas-ormbas besar. Tetapi, ia 

tetap saja bersahaja seperti ayahnya, "tuan guru", yang ia 

kagumi. 

Pencarian objektivitas tidaklah khas peradaban Barat. 

Dalam perspektif Islam, pencarian objektivitas dalam 

upaya intelektual bukan hanya sah dan dianjurkan, berakar 

pada fitrah manusia, tetapi juga memiliki signifikasi religius 

yang besar 

BAB I Kota Tangerang Dan Impian di 

Dunia Pendidikan 

Jika dunia pendidikan ingin menjadi panduan dalam 

mengakses pengakuan publik, mau tak mau, ia harus 

mampu mengelaborasi berbagai ragam persoalan. 

Berbagai ragam persoalan tersebut lahir dari realitas yang 

berkembang di ranah publik. Sebelum lebih jauh masuk ke 

persoalan pendidikan di wilayah Kota Tangerang, ada

aiknya saya memberikan gambaran umum Kota 

Tangerang. Luas wilayah Kota Tangerang 187,78 Km2 

(termasuk Bandara 19,62 Km2), meliputi 13 kecamatan, 

104 kelurahan, 890 Rw dan 4.250 Rt. Jumlah penduduk 

pada catatan kurun waktu 2002 mencapai 1.416.843 jiwa, 

dengan pertumbuhan pendudukan 4,62%, dan kepadatan 

penduduk rata-rata 8.611 jiwa/km2 (tertinggi di Kecamatan 

Larangan 13.413 jiwa/km2, terendah di Kecamatan 

Pinang, 5.162 jiwa/km2). Kurang lebih 20% penduduk 

pelajar dan mahasiswa (terendah di Kecamatan Larangan 

11,37%, tertinggi Kecamatan Tangerang 43,72%). 

Situasi seperti inilah yang menjadi dasar pertimbangan 

awal, bagaimana mengelola pendidikan di Kota 

Tangerang. Ada baiknya saya ingin membaca beberapa 

pandangan yang berkembang di masyarakat perihal 

pendidikan. Pandangan atau rumusan pendidikan itu dapat 

dilihat dalam dua kategori yang sangat mencolok. 

Pertama, pandangan bahwa pada dasarnya pendidikan 

adalah proses pewarisan, penerusan, atau enkulturasi dan 

sosialisasi perilaku sosial yang telah menjadi model anutan 

masyarakat lingkungannya secara baku. 

Kedua, pandangan yang mengartikan pendidikan 

sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya 

situasi atau potensi-potensi dasar apa saja, yang dimiliki 

anak-anak yang dapat disesuaikan dengan ketentuan 

zaman, dan dimana ia harus survival (Baca buku Moeslim 

Abdurrahman, "Islam Transformatif", Pustaka Firdaus, 

1995 dan Paulo Freire, "Pendidikan Sebagai Praktik 

Pembebasan", Gramedia, 1984).

Pandangan pertama, yang menekankan pada pola 

pewarisan, lebih mengarahkan anak didik pada pola-pola 

doktrinal, sehingga ruang-ruang kreatif tidak bisa 

ditampilkan secara individual. Pola-pola pewarisan seperti 

ini sering kali membelenggu ruang kreatif anak, karena 

ajaranajaran yang dikembangkan mengikuti model yang 

baku. 

Sementara pandangan kedua, lebih memberi 

kebebasan ruang kreatif pada anak didik, sehingga anak 

didik mampu mengelaborasi pikiran dan ide-ide kreatifnya 

dalam menjalani proses pendidikan. Pola seperti ini perlu 

diteruskan sebagai bentuk pengejawantahan pembentukan 

warga, agar memiliki nilai-nilai keadaban. 

Sebagaimana disampaikan Murray Print (1999), 

pembentukan warga negara yang memiliki keadaban 

demokratis dan demokrasi keadaban, paling mungkin 

dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan 

kewarganegaraan (civic education). Civic education 

dengan demikian, merupakan sarana pendidikan yang; 

dibutuhkan oleh negaranegara demokrasi baru, untuk 

melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang 

pengetahuan, nilai-nilai dan keadilan yang diperlukan untuk 

mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan 

demokrasi. 

Dari pikiran di atas kita bisa mengambil beberapa ha1 

untuk diterapkan dalam wilayah pendidikan di ranah 

Tangerang.Tentu saja penerapan program pendidikan di 

Kota Tangerang harus sejalan dengan visi yang diemban, 

yakni sebagai pelopor pembaruan pendidikan, profesional

dalam pelayanan, penggerak semangat kerjasama dan 

keteladanan, menuju keunggulan sumber daya manusia. 

Visi di atas dapat dijabarkan pada misi yang harus 

diemban di berbagai sektor pendidikan. Misi tersebut di 

antaranya pemerataan, relevansi, peningkatan mutu dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan; pembaruan pendidikan 

dan semangat kerja sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan 

masyarakat; meningkatkan profesionalisme pelayanan 

terhadap penguna jasa pendidikan; mengembangkan 

semangat kerjasama dengan ditandai etika pergaulan 

yang harmonis serta membina prestasi dengan dilandasi 

semangat keteladanan 

Visi dan misi pendidikan di Kota Tangerang, akan 

dapat tercapai jika semua pihak sepakat untuk memajukan 

dengan sungguh-sungguh dunia pendidikan di Kota 

Tangerang. Artinya tidak hanya dari sektor pemerintah saja 

yang memiliki komitmen terhadap kemajuan dunia 

pendidikan, tapi peran aktif publik, salah satu kunci utama 

kemajuan pendidikan di ranah Kota Tangerang. 

Kota Tangerang dan Problem Pendidikan 

PROGRAM pembangunan pendidikan merupakan 

masalah yang nyata, terutama dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Perhatian pada dunia 

pendidikan menjadi semakin urgent sejalan dengan 

pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pelaksanaan desentralisasi, karena seperti kita ketahui 

bersama, kemampuan daerah menentukan arah dan 

kebijakan pembangunannya.

Secara umum kebijakan bidang pendidikan ditujukan 

untuk melahirkan SDM yang tidak hanya pandai secara 

akademik, namun juga harus mempunyai kualitas pada 

pasar kerja. Pendidikan lebih diarahkan pada upaya 

proses manusia dewasa yang mandiri dari riuh rendah 

kehidupan masyarakat. Untuk menggapai tujuan 

pendidikan, ada beberapa persoalan yang perlu 

diperhatikan dalam membanguu bidang pendidikan: 

1. Kualitas pendidikan, dimana didalamnya termasuk 

kualitas kurikulum, kualitas guru, dan kualitas manejemen 

pendidikan. 

2. Kesetaraan dan aksebilitas untuk memperoleh 

pelayanan pendidikan baik sarana maupun prasarana. 

Dari segi kualitas pendidikan, persoalan yang muncul 

adalah seputar muatan kurikulum yang belum selesai 

dengan harapan dari kebutuhan dunia tenaga kerja. 

Disamping itu kualitas pendidikan juga menyangkut 

persoalan seputar kualitas guru yang masih kurang 

profesional, karena minim pengalaman dan komitmen 

mendidik, serta kualitas manajemen pendidikan secara 

umum yang masih kurang baik. 

Sedangkan dari kesempatan, kesetaraan dan aksesbilitas, 

persoalan yang muncul, adalah rendahnya pemerataan 

memperoleh pendidikan bagi semua orang tanpa 

memperhatikan status sosial. Angka putus Sekolah dan 

buta huruf menjadi satu persoalan pendidikan di Kota 

Tangerang. Ada beberapa rincian permasalah yang dapat 

ditelusuri di wilayah kota Tangerang dan Tangerang secara 

keseluruhan:

1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan 

tingkat dasar, terutama untuk menjangkau masyarakat 

yang kurang mampu; 

2. Masih tingginya angka putus Sekolah, buta huruf; 

3. Masih rendahnya partisipasi Sekolah di tingkat 

SLTP/MTs. SMA/MA dan SMK; 

4. Belum sesuainya mutu dan muatan kurikulum dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja, yang tercermin dari 

banyaknya lulusan yang tidak memiliki keterampilan; 

5. Pendidikan luar Sekolah masih kurang dapat perhatian 

dari pemerintah; 

6. Masih rendahnya pelayanan pendidikan dan belum 

punya standar pelayanan minimal yang sesuai dengan 

kondisi Kota Tangerang; 

7. Kurang memadainya kualitas guru; 

8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru; 

9.Sarana dan prasarana pendidikan dalam Jumlah dan 

kualitas masih dirasakan kurang, terutama di pinggiran 

Kota Tangerang; 

10. Manajemen berbasis Sekolah belum terlaksana 

dengan baik dan ini mencerminkan rendahnya partisipasi 

masyarakat; 

11. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan 

belum memadai untuk kebutuhan meningkatkan kualitas 

SDM Kota Tangerang. Arah kebijakan yang akan ditempuh 

di bidang pendidikan adalah mengupayakan perluasan 

dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang, 

khususnya, menuju masyarakat yang berkualitas tinggi dan

mampu berkompetensi baik dari sisi IPTEK maupun 

IMTAQ. 

Berdasarkan kendala dan arah kebijakan bidang 

pendidikan, maka untuk mencapai visi dan misi Kota 

Tangerang diwujudkan dalam beberapa tujuan, sasaran 

prioritas dan program pembangunan. Program di bidang 

pendidikan dimaksudkan untuk mendorong upaya 

pemerataan kesempatan pendidikan (pendidikan dasar, 

mengengah dan luar Sekolah) kepada semua lapisan 

masyarakat dan meningkatkan pendidikan kejuruan yang 

sesuai dengan potensi Kota Tangerang. Terdapat 

beberapa program bidang pendidikan yang menjadi 

pijakan dasar dalam memajukan pendidikan di Kota 

Tangerang: a. ProgramPeningkatan Sarana dan 

Prasarana Pendidikan. Tujuan dari program ini adalah 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, 

meliputi ketersediaan bangunan fisik dalam Jumlah dan 

kondisi yang memadai, tenaga pengajar, perpustakaan, 

perlengkapan belajar mengajar, dan sebagainya. 

b. Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kejuruan. Tujuan 

dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan 

pendidikan alternatif bagi masyarakat yang dapat 

menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan Kota Tangerang c. 

Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan Jumlah partisipasi 

usia anak sekolah dalam rangka mensukseskan gerakan 

wajib belajar sembilan tahun.

d. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan 

Pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada 

masyarakat umum melalui sinkronisasi dan koordinasi 

pembangunan pendidikan. 

Semua permasalahan dan program pendidikan itu, 

bias berjalan dengan garis yang ditetapkan, jika semua 

komponen masyarakat ikut serta memberi dukungan. 

Tanpa dukungan semua pihak, jangan persoalan dan 

program pendidikan dapat dipecahkan. Karena sebagus 

apapun pemecahan dan sebagus apapun program yang 

dibuat, tanpa partisipasi aktif masyarakat, ia akan menjadi 

bangkai dalam pemikiran kita. 

Melihat persoalan bersama, saya jadi teringat apa yang 

pernah dikatakan Fernand Braundel, ketika memberi 

catatan pengantar buku Charles Mbraze, yang bertajuk Les 

Bourgois Conquirets. Braundel memaparkan, pikirkanlah 

kenidupan sebagai sebuah problemyang sangat besar, 

persamaan, atau malah sebuah kelompok persamaan, 

yang sebagaian tergantung sama lain, sebagian berdiri 

sendiri… akan dapt dipahamibahwa persamaanpersamaann 

itu sangat kompleks, bahwa persamaanpersamaan 

itu penuh kejutan-kejutan, dan bahwa kita 

sering kali kita tak mampu menemukan “akar-akar”-nya. 

Persamaan dan perbedaan, seperti yang kita lihat 

dalam lajur sejarah kehidupan umat manusia, adalah wajar. 

Katakanlah sejarah umat Islam. Seperti kita ketahui 

bersama, usia Nabi Muhamad SAW wafat, dan baru 

dimakamkan setelah tiga hari terbaring, karena menunggu

pertikaian politik sekitar siapa yang akan menggantikan 

beliau. Tentu saja pemakaman yang lama ini, adalah suatu 

ironi, karena nabi sendiri menganjurkan untuk segera 

dimakamkan jika seseorang meninggal dunia. Ini 

artinyakonflik kepentingan waktu itu sangat kuat. Beragam 

persamaan dan perbedaan begitu mendera usai nabi 

wafat. 

Seperti kita ketahui bersama, pertikaian para sahabat 

Nabi dib alai pertemuan milik klan Bani Sa’idah dari 

kalangan kaum Anshar (terkenal dengan Peristiwa Saqifah 

Bani Sa’idah). Pertikaian itu sendiri kemudian 

diselesaikan oleh Umar Bin Khatab, yang mengumangkan 

bai’at atau janji setia kepada Abu Bakar sebagai Khalifah 

atau pengganti Nabi. Pada awalnya dukungan itu diterima 

oleh semua pihak, tapi buntut dari pertikaian itu masih 

terasa ditanah politik Madinah. Bahkan Ali Bin Abi Thalib, 

tidak mau mengangkat bai’at kepada Abu Abu Bakar 

sampai enam enam bulan kemudian, setelah istrinya wafat, 

Fatimah, putrid Nabi SAW. Inilah realitas yang menyelimuti 

sebagaian dari sejarah Umat Islam. Satu realitas yang 

harus dijadikan pelajaran berharga bagi umat sesudahnya. 

Gambaran diatas mempertegas bahwa untuk 

memecahkan semua persoalan yang terjadi di masyarakat, 

khususnya di wilayah Kota Tangerang, pasti membutuhkan 

keterlibatan semua unsur masyarakat. Hendaknya 

perbedaan dan persamaan, disikapi dengan bijak, agar 

kepentingan menjadi sandaran utama kita dalam 

memecahkan persoalan dan kepentingan pribadi atau 

kelompok.

Contoh yang bias diambil dari kasus perbedaan dan 

persamaan adalah Yayasan Pendidikan Karya Sang 

Timur. Sebagai suatu lapissan pendidikan yang cukup 

berpengaruh di Kota Tangerang, persoalan yang menimpa 

Yayasan Pendidikan Karya Sang Timur (selanjutnya Sang 

Timur), mengundang reaksi publik yang cukup 

menghentakkan dari berbagai ragam tokoh publik, yang 

memiliki apresiasi terhadap dunia pendidikan. Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono sendiri langsung ikut urun 

rembung melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat, Alwi Shihab. Alwi Shihab memaparkan bahwa 

dalam waktu dekat ada ‘jalan keluar’ yang memuaskan 

bagi semua pihak. 

Selain Presiden, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, 

Abdurrahman Wahid, Syafii Ma’arif, Seto Mulyadi, dan 

Komaruddin Hidayat, ikutr meramaikan wacana Sang 

Timur. Prinsipnya mereka sepakat bahwa proses 

pendidikan si Sang Timur tidak boleh terhenti meski badai 

persoalan terus berkecamuk. 

Sebagai orang yang sedang dipercaya mngelola 

pemerintah Kota Tangerang, kami perlu memberikan 

beberapa deskripsi periahl Sang Timur, agar dapat dicari 

titik temu untuk mengatasi persoalan yang sedang 

berkembang. Setidak-tidaknya, jika ditarik garis lurus, ada 

tiga komponen yang terlibat dalam diskursus Sang Timur; 

Pemerintah Kota Tangerang (Negara), Yayasan 

Pendidikan Karya Sang Timur, dan masyarakat. 

Pemerintah Kota Tangerang, sejak tahun 1992 (waktu 

masih Kota Administratif) telah memberikan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) kepada Yayasan Pendidikan Karya Sang 

Timur untuk mengelola ruang-ruang publik yang memiliki 

orientasi terhadap dunia pendidikan, di desa Karang 

Tengah, Ciledug, Tangerang. Hadirnya lembaga 

pendidikan Sang Timur di wliayah Kota Tangerang 

sebagai entitas yang diharapkan mampu mengimbangi 

peranan state (Negara) dalam pengelolaan pendidikan, 

serta penguatannya sebagai strartegi dalam proses 

pembentukan masyarakat sipil, sangat membantu 

Pemerintah Kota Tangerang dalam mendorong warganya 

untuk masuk dalam proses pendidikan yang modern. 

Memasuki kurun waktu 1998-an, ketika Kota 

Tangerang dipimpin wali kota MH Thamrin, Sang Timur 

Meminta ijin untuk membangun Gedung Serba Guna, yang 

ditujukan untuk aktivitas siswa Sang Timur, agar lebih 

terarah dan kondusif dalam proses pengembangan belajar 

mengajar. 

Wali Kota MH Thamrin waktu itu, mengijinkan dengan 

ketentuan tidak untuk kegiatan peribadatan. Disinilah titik 

tolak persoalan muncul, perkembangan selanjutnya, 

Gedung Serba Guna itu dijadikan ritual peribadatan, yang 

akhirnya mengundang reaksi publik setempat. 

Pada titik ini, pada batas-batas tertentu, Pemkot 

Tangerang sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk 

mengatur aktivitas keagamaan, karena seperti dikatakan 

Menko Kesra, Alwi Shihab, persoalan ini akan diserahkan 

pada Menteri Agama, yang mengelola pernik-pernik 

kehidupan keberagamaan public. 

Jadi bukan tanpa dasar untuk mengatakan bahwa

Pemkot Tangerang, sebenarnya tidak ingin memasuki 

ruang-ruang sikap keberagamaan public, tapi lebih pada 

persoalan detail administrasi belaka. Pada konteks inilah, 

titik lemah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika mau 

mengajukan tuntutan ke Wali Kota Tangerang atas kasus 

Sang Timur. Gus Dur mencoba mencampuradukan sikap 

keberagamaan publik dengan problem administrasi, yang 

sifatnya sangat normatif dan lebih kepada 

persoalanpersoalan teknis. 

Hal lain, pembangunan fisik sarana dan prasarana 

pendidikan secara serempak yang diusuung Pemerintah 

Kota Tangerang, adalah bagian dari kumpulan aspirasi 

yang berkembang diwilayah publik. Pembangunan sarana 

dan fasilitas di berbagai jenjang sekolah, diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pengajaran disekolah yang 

bersangkutan. 

Tentu saja gagasan pembangunan serempak ini tidak 

lepas dari pikiran-pikiran sumbang dari beberapa individu, 

yang mencoba mengkritisi sarana dan prasarana 

pendidikan yang akan diperbaiki. Pikiran-pikiran sumbang 

itu lebih banyak disebabkan ketidaktahuan akan 

pembangunan serempak yang akan mengakses 217 

sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. 

Saya bias mengatakan bahwa anggaran pendidikan 

Kota Tangerang menempati urutan paling tinggi dari pospos 

anggaran lain. Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 mencapai 

Rp213 miliar untuk sektor pendidikan. Angka ini cukup 

memberi peluang memperbaiki sarana dan prasarana

pendidikan di Kota Tangerang. Anggaran seperti ini 

memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Kota Tangerang, agar semakin hari semakin 

memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Tanpa 

perbaikan fisik sarana dan prasarana yang memadai, anak 

didik dan peserta didik akan terganggu dalam proses 

belajar mengajar. Dari sisi inilah, kenapa anggaran di 

sektor pendidikan sangat tinggi, karena sektor inilah yang 

menjadi priorirtas pembenahan. Perlu melakukan 

pembenahan diwilayah sarana dan prasarana, tentu saja 

akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota 

Tangerang. 

Sebuah penelitian yang dilakukan di 56 

Kabupaten/Kota yang mewakili daerah Sumatera, Jawa, 

Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, 

pada bulan Oktober 2003, menunjukan bahwa dana 

pendidikan yang dibutuhkan di luar gaji guru sebesar Rp 

71 triliun. 

Dana itu pun hanya untuk kebutuhan pendidikan 

minimal dan belum sesuai denga standar pendidikan yang 

seharusnya. Jika dibandingkan dana pendidikan yang 

dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN sebesar Rp 

21,375 triliun, dana ini masih jahu mencukupi. 

Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa tidak 

mudah pemerintah dibawah kepemimpinan Susilo 

Bambang Yudoyona dan Jusuf Kalla, memenuhi janji yang 

sudah dicanangkan sejak masa kampanye pemilihan 

presiden. Tentu saja bukan karena besarnya kebutuhan, 

tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan pemerintah

memenuhinya. Melihat kenyataan ini, Pemkot Tangerang 

mengambil inisiatif radikal dengan mengusung 

pembangunan fisik sarana dan prasarana 217 sekolah dari 

tingkat SD_SMU/SMK. 

Perlu diketahui, kemampuan sumber dana yang ada di 

perintah saat ini masih sangat rendah. Bayangkan untuk 

dana total APBN tahun 2004 saja hanya sebesar Rp 300 

triliun. Dana sebesar ini pun dipakai untuk baya utang luar 

negeri dan subsidi, yang jumlahnya membengkak akubat 

perbedaan nilai tukar rupiah terhadp dolar seiring dengan 

adanya krisis ekonomi. Logikanya, jika semua amanat 

undang-undang dipenuhi, maka semua alokasi APBN akan 

pun berjanji akan meningkatkan biaya pendidikan terserap 

untuk dunia pendidikan. 

Mendiknas Bambang Sudibyo, sangat menyadari 

kekurangan biaya untuk pendidikan tersebut. Ia pun berjanji 

akan meningkatkan biaya pendidikan pada tahun 2005, 

dari yang semula hanya berkisar 6,3 % dari APBN, yakni 

sebesar Rp 21,375 triliun, menjadi Rp 30 triliun. 

Melihat realitas biaya pendidikan, saya sependapat 

dengan pikiran yang dikembangkan pengamat pendidikan, 

Marghani Muchtar. Ia melihat untuk mengefesiensi hasil 

pembangunan pendidikan seharusnya pemerintah tidak 

hanya berkutat pada masalah kebijakan yang justru 

menyerap biaya sangat besar. 

Keberhasilan pendidikan masyarakat dan SDM 

nasional, menurut Marghani, bergantung atau bahkan 

ditentukan oleh unit paling depan dalam proses pendidikan 

yakni sekolah. Oleh sebab itu, pembiayaan pendidikan

hendaknya dialokasikan kepada sektor ujung tombak 

tersebut. Unit sekolah itu terdiri dari guru, sarana dan 

prasarana pendidikan,termasuk didalamnya peralatan 

sekolah, guru dan kepala sekolah, serta gedung sekolah itu 

sendiri. Pikiran Marghani ini tentu sejalan dengan 

pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan di 

Kota Tangerang. 

Jika kita melihat secara teliti, seharusnya 

pembangunan serempak fisik sarana dan prasarana 

pendidikan di Kota Tangerang harus disikapi dengan cara 

mendukung program tersebut , bukan mengumbar cai maki 

diberbagai media. Ini bukan berarti Pemerintah Kota 

Tangerang anti terhadap kritik, tapi kritik yang dilempar ke 

wilayah publik seharusnya memiliki paradigma yang 

terukur. 

Ada beberapa keuntungan dari sistem pembangunan 

sekaligus ini. Pertama, keuntungan material, menghemat 

biaya , diantaranya; terhindar dari kenaikan harga akibat 

kenaikan harga bahan baku dan upah setiap tahunnya, 

pemeliharaan pada bangunan rusak, perencanaan dan 

pengawasan 1 tahun pada 2005 s/d 2007. Semantara 

keuntungan secara non material, diantaranya; kesetaraan 

dalam penggunaan yang baik secara bersama-sama 

(tidak bertahap), menghilangkan rasa was-was atas 

kondisi bangunan yag rusak, kenyamanan dalam proses 

belajar mengajar, meningkatkan daya tarik (jumlah) murid 

baru, dan rasa kebanggaan memiliki atau menempati 

bangunan bertingkat. 

Ada baiknya saya paparkan disini telaah pembiayaan

pembangunan 217 sekolah dengan biaya 213,5 milyar, 

tidak termasuk bunga bank. Asumsi yang ada, dana 

dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 

mencapai kisaran Rp 70 milyar. Sementara dana yang 

dialokasikan dalm APBD Tahun Anggaran 2006, 

mencapai kisaran angka Rp 143,5 miliar, dengan sumber 

dana: (a) Pendapatan Daerah Rp 73,5 miliar dan (b) 

Pinjaman Bank direncanakan Rp 70 miliar dengan tingkat 

suku bunga 12 %. 

Pada Tahun Anggaran 2006, diajukan tiga alternatif 

cara peminjaman. Alternatif pertama, pinjaman 

dilaksanakan pada bulan Februari 2006 sebesar Rp 70 

miliar, cicilan pokok pinjaman dilaksanakan mulai bulan 

April 2007 sampai dengan Oktober 2007, rata-rata 

pembayaran cicilan Rp 10 miliar perbulan, maka beban 

harus ditanggung sebesar 12,6 miliar. Keuntungan dari 

alternatif pertama ini, dana untuk pembayaran kepada 

kontraktor langsung esedia pada bulan Pebruari karena 

didanai oleh pinjaman bank. Kerugiannya, beban bunga 

harus ditanggung sangat tinggi yaitu sebesar Rp 12,6 

miliar. 

Alternatif kedua, pinjaman dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2006 sebesar Rp 70 miliar, pembayaran pokok 

pinjaman dilaksanakan pada bulan November 2007 

sekaligus, maka bunga harus ditanggung sebesar Rp 8,4 

miliar selama 12 bulan, rata-rata beban bunga Rp 700 

juta/bulan. 

Keuntungan dari alternatif kedua ini; (a) bunga sedikit 

disbanding alternatif pertama, (b) Dana di Kas Daerah

akan ada akumulasi (mengendap) sebelum pembayaran 

seluruh pokok pinjaman dilaksanakan sehingga ada 

kontribusi dari Bunga/Jasa Giro. Sementara kerugiannya 

dari alternatif kedua ini, beban bunga masih cukup tinggi 

yaitu sebesar Rp 8,4 miliar. 

Alternatif ketiga, pinjaman dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2006 sebesar Rp 70 miliar, pembayaran pokok 

pinjaman dilaksanakan secara bertahap selama tujuh 

bulan, mulai bulan Februari 2007 sampai dengan Agustus 

2007, rata-rata pembayaran cicilan Rp 10 miliar per bulan, 

maka beban bunga yang harus ditanggung sebesar Rp 4,9 

miliar. 

Keuntungan dari alternative ketiga ini, beban bunga 

rendah yaitu sebesar Rp 4,9 miliar, sedangkan 

kerugiannya, setiap bulan harus mencicil pokok pinjaman 

mulai bulan Pebruari 2007 sampai dengan Agustus 2007, 

sehingga kita kehilangan kontribusi dari jasa Giro/Bunga 

deposito. 

Kesimpulan dari tiga alternative diatas, yang lebih 

menguntungkan, tampaknya alternatif ketiga, karena beban 

bunga yang harus ditanggung paling rendah dibandingkan 

dengan alternatif pertama dan alternatif kedua. Oleh 

karena itu, tampaknya alternatif ketiga yang menjadi 

pilihan. Pilihan-pilihan ini dimaksudkan untuk mencoba 

mencari, agar proses pembangunanyang kan dikerjakan 

dapat berjalan. Untuk itu, alternativealternatif yang ada 

sebenarnya sebagai bentuk transparansi Pemkot dalam 

mengambil kebijakan public. Tanpa tramsparansi dan 

sikap terbuka dari pemkot, kebijakan-kebijakan public

akan menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kritik 

seharusnya diletakkan pada posisi ini, yakni pertumbuhan 

dan pengembangan identitas komunal Kota Tangerang 

dan pembenahan pribadi. 

Ada baiknya saya paparkan di sini perihal kesetujuan 

dan keputusan pihak DPRD Kota Tangerang perihal 

pembangunan sarana pendidikan Di Kota Tangerang, 

yang dituangkan dalam surat bernomor 171/KEP- 

DPRD/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004. keputusan 

pertama, pihak DPRD mnyetujui pelaksanaan 

pembangunan sarana pendidikan di Kota Tangeranguntuk 

kebutuhan lebih dari 210 gedung sekolah dengan total 

biaya Rp 227 miliar. Kedua, pemerintah Kota Tangerang 

mengalokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 

sebesar Rp 70 miliar dan sisanya akan dialokasikan 

dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dan APBD Tahun 

Anggaran 2007. 

Ketiga, pelaksanaan pembangunan sarana pendidikan 

tetap memperhatikan catatan-catatan dalam rapat DPRD 

Kota Tangerang. Keempat, Keputusan ini mulai berlaku 

sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan 

perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. 

Catatan-catatan yang dimaksud pihak DPRD pada point 

ketiga adalah: 

1. Pelaksanaan pembangunan harus tetap dijaga 

kualitasnya dan pengawasan lebih diperketat 

2. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

3. Sebelum pelaksanaan dimulai diharapkan dapat

menyampaikan bahan-bahan yang berhubungan dengan 

pembangunan dimaksud kepada Dewan dan Kontraktor 

yang terpilih dapat memberikan paparan atau ekspose 

dihadapan anggota dewan. 

4. Kontraktor local yang memenuhi persyaratan dapat 

diprioritaskan, mengingat biaya yang dibutuhkan besar dan 

waktu yang dijadwalkan sangat mendesa, maka kontraktor 

local dapat bekerja sama dengan kontraktor luar untuk 

suksesnya dalam pelaksanaan pembangunan gedung 

sekolah dimaksud. 

5. Dari hasil pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat 

bermanfaat secara langsung kepada masyarakat yaitu, 

dalam penerimaan siswa baru tidak ada lagi pungutanpungutan 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

6. Pelaksanaan pembangunan harus tranparan, dengan 

memberikan kewenangan kepada DPRD Kota Tangerang 

untuk dapat terlibat dalam proses pengawasan 

pembangunan sejak perencanaan hinggga 

dilaksanakannya serah terima bangunan dari pihak 

kontraktor kepada pemerintah Kota Tangerang. 

Atas dasar keputusan dan catatan pihak DPRD Kota 

Tangerang, maka saya menunjuk beberapa pejabat 

Pemkot Tangerang dalam rangka persiapan rencana 

pembangunan gedung sarana pendidikan di Kota 

Tangerang, diantaranya; Deddy Syafei, Wakil Wali Kota 

sebagai Ketua, Harry Mulya Zein, Sekda Kota sebagai 

Wakil Ketua, Itiarso Soerjo, Staf ahli Pemkot Tangerang, 

yang terdiri dari anggota Joewono Hadisupatmo (Asisten

Pengendalian Pembangunan), Zaenudin (Kepala Dinas P 

dan K), Affandi Permana (Asisten Pemerintahan), Dadang 

Durachman (Kabid Renstra-Bapeda), Asmuni Ilyas (Kepala 

Dinas, Perumahan dan pemukiman), Agus Sugiono (Kabid 

Pembiayaan BKKD), Erlan Rusnarlan (Kabag Kumdang 

Setda Kota). 

Mereka akan melaksanakan tugas untuk menyiapkan 

draft Keputusan Pimpinan DPRD Kota Tangerang tentang 

persetujuan pembangunan gedung sekolah di Kota 

Tangerang, menyiapkan pelaksanaan ekspose investor, 

menyiapkan draft MoU antara kontraktor atau investor 

dengan Walikota, menyiapkan dokumen lelang, RKS, 

gambar rencana teknis atau detail, mnyiapkan data 

sekolah yang akan dibangun. Diharapkan penunjukkan 

sejumlah pejabat Pemkot Tangerang ini, bias berjalan 

dengan baik, dimana orientasi pembangunan sekolah ini 

sebenarnya bermuara pada peletakkan nilai-nilai luhur, 

akal budi dan nilai-nilai peradaban anak bangsa di masa 

dating. 

Peletakkan nilai-nilai keadaban perlu sebagai satu 

proses untuk menjembatani kritik yang kabur tanpa 

perangkat epistemologis yang jelas, dan hanya 

menyandarkan pada pola sensasi. Ada baiknya, kritik-kritik 

yang diarahkan ke Pemkot Tangerang lebih substantive 

dan tidak asal tembak. Pemkot Tangerang sebagai intitusi 

resmi Negara, jelas membutuhkan siraman kritik yang 

kontruktif, terarah dan mampu membangun traktat 

kehidupan public yang lebih manusiawi. Maka kritik-kritik 

yang diusung, sebaiknya tidak berkiblat pada sikap

seolah-olah kritis seperti diperlihatkan sebagian kawankawan 

LSM Tangerang, dan hanya mengejar target tertentu 

dalam mengelaborasi kritik. 

Kritik tentu saja berpijak pada kepentingankepentingan 

subjektif. Tapi kepentingan-kepentingan 

subjektif harus mengarah pada objektivitasi persoalan. 

Tanpa adanya objektivasi persoalan, kritik hanya akan 

“memukul” sasaran angina, kosong tanpa arah. 

Sangat sayang dan akan membuang energi kita, jika 

kritik-kritik yang akan dilempar tanpa mengenai sasaran, ia 

akan menjadi penghuni rumah hantu, seolah-olah 

menyeramkan padahal hanya pepesan kosong belaka. 

Dari sinilah perlunya kritik yang emansipatoris. Kritik 

yang mampu menjadi bagian dari pemberdayaan public, 

sehingga pikiran-pikiran yang berkembang akan menjadi 

satu panduan bersama dalam menggolkan aspirasi public. 

Tentunya, disana sini harus dibangun cara kerja berpikir 

kritis yang sistematis, baik melalui forum-forum seminar, 

media massa atau LSM-LSM yang melakukan riset terus 

menerus dalam pengembangan dan pertumbuhan 

masyarakat. 

BAB II Agama, Akal budi dan Katup- 

Katup Pendidikan 

Islam memandang pengetahuan sebagai cara yang 

utama bagi penyelamatan jiwa dan pencapaian 

kebahagiaan serta kesejahteraan manusia dalam

kehidupan kini dan nanti 

--Osman Bakar-- 

JIKA ingin ada perubahan di suatu bangsa, rubahlah 

sistem pendidikannya. Pendidikan adalah jantung 

peradaban manusia. Ia mampu membawa manusia dari 

arah kegelapan menjadi terang benderang, melek 

teknologi, melek peradaban. Pendidikan tidak saja mampu 

memberikan kontribusi positif bagi peradaban hidup 

manusia, tapi pendidikan mampu menjadikan manusia 

eksis di segala ruang, di segala waktu. Karena bekal 

pendidikan, yang didalamnyatertimbun ilmu pengetahuan, 

bias dijadikan alat untukmelakukan tindakan berbagai hal. 

Tentunya tindakan berbagai hal itu, harus mengarah pada 

aspek-aspek positif, sehingga mampu menjadi upaya 

pemberdayaan publik. 

Upaya pemberdayaan publik inilah, yang perlu 

dijadikan grand desain dalam membangun kultur 

masyarakatyang peduli kepada dunia pendidikan. Karena 

kultur masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan, 

diharapkan mampu menjadi mitrapemerintah, agar 

pendidikan berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. 

Tanpa peran aktif dari masyarakat, sebagus apapun 

konsep pendidikan tidak akan berjalan sesuai yang 

direncanakan. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan 

untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat 

madani, civil society. Karena terbentuknya masyarakat 

madani adalah bagian mutlak dari harapan dan impian 

cita-cita bangsa, agar keadilan social tercipta bagi 

masyarakat secara keseluruhan.

Nabi Muhammad Rasulullah SAW, adalah pemberi 

teladan utama kepda umat manusia untuk membentuk 

masyarakat yang berperadaban. Setelah belasan tahun 

berjuang di Kota Mekah tanpa hasil yang mencolok, Nabi 

kemidian di beri petunjuk Allah untuk hijrah ke Yastrib, kota 

oase yang subur sekitar 400 Km sebelah utara Mekah. 

Setelah tiba di Yastrib, usai perjalanan panjang yang 

memakan waktu berhari-hari dan amat melelahkan, juga 

sangat rahasia ini, Nabi di terima penduduk Yastrib dan 

para gadisnya menyanyikan lagu Thala’al badru ‘alayna 

(Bulan purnama telah menyingsing di atas kita). Lagu ini 

kemudian jadi trade mark umat Islam di seluruh penjuru 

dunia, sebagai bentuk kekaguman terhadap pesona yang 

dipancarkan Rasulullah. Nabi kemudian mengubah nama 

Yastrib menjadi Madinah, yang memiliki arti kota. Dan 

sampai sekarang sering kali popular dengan nama 

Madinat al Nabi (Kota Nabi). 

Nabi beransur-angsur meletakkan sendi-sendi 

kehidupan masyarakat madani di Kota Madinah. Sendisendi 

yang disepakati dan dibangun dengan semua unsur 

penduduk Mekah ini tertuang dalam suatu dokumen 

dengan nama Piagam Madinah (Mitsaq al Madinah). 

Dalam dokumen itu dipaparkan perihal kebebasan, 

terutama dibidang agama dan ekonomi serta tanggung 

jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara 

bersama. Inilah dasar utama masyarkat Islam di Madinah 

mengenal selu beluk kehidupan bermasyarakat dibentuk 

untuk menggapai terciptanya masyarakat Madani. 

Hijrah Nabi SAW ke Yastrib (Madinah) oleh Husain

Haykal, seorang pimikir reformis, merupakan langkah 

politik yang tepat, terutama dalam rangka mengefektifkan 

dakwah Islam, karena di kota itu Nabi mendapat dukungan 

penuh dari warganya. Perlu ditekankan disini, dukungan 

warga Madinah tidak datang secara spontan tapi melalui 

proses yang panjang. Dukungan itu dimulai dari beberapa 

kesepakatan antara Nabi dan penduduk Yastrib, dan 

antara Nabi dan dan tokoh-tokoh terkemuka Yahudi dai 

Madinah. Langkah-langkah politik Nabi tersebut berhasil 

dalam waktu yang singkat membentuk suatu komunitas 

Muslim yang kuat, bebas dan mandiri, bukan seperti di 

Mekah. Dari komunitas Madinah inilah, nabi 

berangsurangsur membentuk masyarakat yang kuat, 

sebagai cikal bakal berdirinya Negara Islam. 

Pola pembentukan masyarakat Madinah ini seperti 

pernah di jelaskan Kuntowijoyo (1997), disebut sebagai 

tahap menuju masyarakat etis. Bagi kunto ada tiga 

tahapan perubahan masyarakat yang harus dilihat sebagai 

satu proses terbentuknya masyarakat etis. Pertama, tahap 

masyarakat ganda, yakni ketika terpaksa ada pemilahan 

antara masyarakat Madani (civil society) dengan 

masysarakat politik (political society), atau antara 

masyarakat dengan Negara. Karena adanya pemilahan ini, 

maka dapat terjadi Negara tidak memberikan layanan dan 

perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarkatnya. 

Kedua tahap masyarakat tunggal, yaitu ketika 

masyarakat madani sudah dibangun. Ketiga,tahap 

masyarakat etis yang merupakan tahap akhir dari

perkembangan tersebut. Pendapat Kuntowijoyo ini di 

pengaruhi oleh teori Gramsci yang memang dengan 

dengan sengaja dipakai sebagai titi masuk teori politik 

Islam ke teori politik Barat Modern. Menurut teori ini, 

Negara adalah struktur, sedangkan masyarakat 

suprastruktur. Kalau masyarakat terbentuk karena 

keasadaran, Negara terbentuk karena kepentingan. 

Pada akhirnya, Negara harus dapat membuktikan 

bahwa pembentukan dan penyelenggaraan Negara juga 

berdasarkan kesadaran, bukan hanya kepentingan 

segelintir orang. Kesadaran di sini, adalah kesadaran 

kolektif yang tumbuh dan berkembang dari aspirasi public. 

Dan itu bias dijalankan jika semua pihak, ikut serta dalam 

mengakses dan mendukung semua pilarpilar 

pembangunan. 

Kuntowijoyo sendiri memaparkan ada tiga strategi 

berkaitan dengan perubahan dari satu tahap. 

Ke tahap berikutnya. Pertama, strategi structural untuk 

mrngubah tahap keterpilahan Negara dan masyarakat 

menuju ke suatu tahap menyatunya masyarakat dan 

Negara. 

Kedua, strategi cultural lebih menkankan terjadinya 

perubahan perilaku individual dan cara berfikir. Hal ini 

berbeda dengan perubahan structural yang lebih 

menekankan perubahan perilaku kolektif dan struktur 

politik.. Ketiga, strategi mobilitas sosial bersifat lebih 

alami, sesuai dengan perkembangan intelektualitas dan 

hati nurani manusia dan msyarakatnya; dan hal ini sangat 

cocok untuk meniciptakan masyarakt etis.

Tiga tahapan yang dipaparkan Kuntowijoyo, sudah 

diterapkan pada masa Nabi SAW. Nabi tanpa harus 

mengurus tetek bengek teori, ia telah menerapkan dalam 

amalan sehari-hari, bagaimana menciptakan strategi 

masyarakat madani. Peralakuk dan amalan Nabi itulah 

yang jadi komando terbentuknya masyarakat Islam yang 

mencitrakan masyarakat madani. 

Robert N Bellah sendiri menurut Nurcholish Madjid, 

menilai bahwa unsure structural Islam klasik di zaman Nabi 

SAW dan Khulafa ar-Rashidin, adalah sangat modern. 

Karena bercorak monoteistik, dalam arti melakukan 

devaluasi radikal terhadap pranata kesukuan kaum 

jahiliyah, yang dianggap menjadi pusat kesucian kepada 

system politik demokratis yang hanya mensucikan Allah 

SWT. 

Dimasa Nabi dan para Khalifah yang bijaksana 

menurut Nurcholis Madjid, tokoh yang dianggap penarik 

gerbong pembaruan Islam itu, masyarakat Islam klasik 

adakah suatu keseluruhan yang homogen dengan 

kesadaran keagamaan (religiusitas) yang tinggi. 

Religiusitas mereka melahirkan tinngka laku lahiriah yang 

penuh dengan akal budi (al akhlaq al karimah) yang 

melandasi bangunan masyarakat yang mereka dirikan. 

Karena itu masyarakat Islam klasik itu juga disebut 

masyarakat etis atau akklaqi. Ini tentu saja sangat berbeda 

dengan masyarakat Kristen atau Yahudi 

Oleh karena itu, dalam titik perkembangan zaman 

sekarang menuju era globalisasi, uma Islam harus sadar 

menggali dan mengembangkan kembali azas-azas ajaran

Islam, yang menjadi dasar pijakan untuk membentuk 

masyarakat madani, sebagaimana kaum Islam klasik telah 

melakukannya dengan konsistensi yang sangat tinggi. 

Asas-asas ajaran itu banyak sekali terdapat dalam Kitab 

Suci Al quran dan sunah Nabi. 

Mendasarkan diri pada asas-asas ajaran agama, 

adalah salah satu syarat untuk membentuk satu komunitas 

yang didalamnya dirimbuni akhlakul karimah. Satu akhlak 

utama, yang selalu memperlihatkan dan menunjukkan 

kepada dunia luar, bahwa perilaku kita harus selaras 

dengan etika yang dikandung agama. Tentu pola ini , 

agara setiap pribadi sadar bahwa kehidupan bersaama 

akan terjalin dengan baik, tertata dan terstrtuktur, jika 

semua pihak mampu memeperlihatkan itikad baik dalam 

mengakselerasi tindak tanduknya. Dari sinilah, agama 

meletakan diri sebagai jembatan untuk menyadarkan 

kehadiran setiap probadi diruang public. Artinya, agama 

harus ditempatkan pada fungsinya, untuk melakukan 

control terhadap segala tindakan yang kita ayunkan di 

ranah public. Inilah fungsi sosial agama, dimana agama 

akan terpantul dalam struktur, system dan pegaturan sosial. 

Memang pola ini sering kali dikritik para tokoh pemikir 

agama seperti Peter L Berger, sosiolog Amerika yang juga 

aktivis gereja. Ia dengan sangat keras menkritik pola 

pendekatan fungsional dari agama. Dalam tulisannya, 

Some Second Thouht on Substantive Versus Fuctional 

Definition of Religion ia mengatakan bahwa sebenarnya 

secara tidak sadar definisi fungsional agama dapat 

disalahartikan untuk kepentingan ideologis-untuk memberi

legitimasi kuasaintifis penolakan terhadap transendensi 

agama. Dalam menghadapi kecenderungan yang hendak 

melenyapkan sifat-sifat khusus agama melalui definisi 

fungsional, berger menganjurkan agar kembali melihat 

agama dan ‘isinya yang dalam’ atau from within yang 

disebut Max Weber dengan istilah verstehen. 

Berger melihat bahwa agama adalah usaha manusiawi 

untuk membanguan kosmos yang kudus. Istilah kudus ini 

pernah dipakai oleh Rudolf Otto dan Mircea Eliade. 

Dengan perkataan lain, agama adalah proses kosmisasi 

dengan cara yang kudus. Kudus disini memiliki makna 

sebagai sustu misteri, kuasa yang mengagumkan. Hanya 

saja menurut Berger, realitas dunia mudah menerima 

ancaman karena kecerobohan manusia dalam 

menanggapi dunianya. Karena itu, perlulah dunia 

dipelihara, dipertahankan , antara lai dengan proses 

sosialisasi, yaitu memberi perhatian pada nilai–nilai mana 

yang harus diwariskan pada generasi baru, agar 

diterapkan dalam kehidupan sosialnya, disamping masih 

digunakan juga control sosial, Berger coba melihat control 

ini merupakan usaha untuk membatasi gerak manusia 

pada suatu titik yang dapat ditoleransi, sehingga gerak 

maju masyarakat secara keseluruhan tidak terhambat. 

Tentu saja jika gerak maju masyarakat tidak terhambat, 

maka proses menuju pembentukan masyarakat madani, 

akan menemukan jalan lurus, tanpa harus memunguti 

kerikil-kerikil tajam. 

Seperti diketahui bersama, pertumbuhan masyarakat 

madani, civil society, tak terpisahkan dari kerja dan peran

kalagan terdidik, yang secara histories memiliki akar 

sebagai tulang punggung penegakan masyarakat 

demokratis. Pengalaman histories tentang peran kaum 

terdidik (terpelajar) diperlihatkan Jurgen Habermas, yang 

menekankan pentingnya peran kaum terdidik dalam salah 

satu kajiannya mengenai sejarah timbuh dan 

berkembangnya civil society di Eropa (barat) pada abad 

kedelapan belas dan kesembilan belas. 

Pengalaman terakhir dalam lajur reformasi bangsa 

Indonesia, pun tak lepas dari peran kalangan terdidik 

(terpelajar) dalam menongkrak system totaliter yang 

diusung Orde Baru. Ini artinya, apa yang kemudian popular 

sebagi penemuan kembali dan penguatan Civil society (the 

recovery and empowernment of civil society) sebagai 

tahapan terpenting dari proses tumbuh dan 

berkembangnya ruang-ruang public, menemukan 

bentuknya dalam berbagai kasus yang terjadi di dunia 

pendidikan, khususnya di wilayah Kota Tangerang. 

Paparan di atas, mempertegas bahwa pembangunan 

sarana pendidikan dan berbagai fasilitas pendidikan, 

sebagai subordinate dari penguatan civil society, yang 

mengusung proses pertumbuhan dan pencerdasan 

bangsa, memiliki peran yang tak kalah penting dalam 

mengajukan proposal perubahan konstelasi kehidupan 

public. Problemnya kemudian bagaimana pembangunan 

sarana dan fasilitas pendidikan, mampu melakukan 

komunikasi dengan ruang-ruang public yang berada dalam 

raius ‘kekuasaannya’, agar mampu menciptakan hubungan 

timbale balik yang harmoni dengan bengunan komunitas

yang ada diluar dirinya. 

Sementara itu, proses modernisasi dan pembangunan 

angs ecara intensif terjadi di ranah public, telah dan 

sedang melahirkan perubahanperubahan structural yang 

cukup mendasar di masyarakat, yang hingga kini belum 

jelas potert apa yang akan dipajang dalam wajah yang 

bernama masyarakat demokratis itu. Ini artinya, kondisi 

lifeworld yang terjadi di masyarakat membutuhkan pilarpilar 

penyangga yang bisa diterima oleh semua pihak. 

Lifeworld di sini, seperti yang pernah dipaparkan 

Habermas, adalah kesepakatan-kesepakatan sosial yang 

telah terbentuk dalam tradisi, kebudayaan, bahasa yang 

dikomunikaskan dalam praktik keseharian disuatu 

komunitas. Ia juga mencakup khasanah pengetahuan 

(stock of knowledge), sumber keyakinan–keyakinan 

(reservoir of confiction), solidaritas dn kemampuankemampuan 

yang dimiliki dan digunakan secara otomatis 

oleh para anggota komunitas. 

Dari titik persoalan ini kemudian dapat dipahami, 

bahwa persoalan pendidikan di Kota Tangerang adalah 

persoalan dimana pilar-pilar lifeworld belum dijadikan titik 

tolak keberangkatan dalam menyelesaikan masalah yang 

berkembang. Perlawanan-prlawanan yang berupa kritik 

dan bisa dipahami dala kontek tiadanya sarana lifeworld 

sebagai sarana artikulatif dalam menerjemahkan aspirasi 

yang berkembang. 

Untuk itu jalan tengah yang mungkin bisa digapai, 

adalah penghampiran dari semua pihak untuk saling 

melengkapi ketika menghadapi berbagai kasus

ertebaran di sana sini. Tentu saja pola ini untuk 

menghindari saling tuding, yang kemudian hanya 

menebarkan rumor yang tak pasti. Saling tuding yang 

hanya menebarkan rumor yang tak pasti, hanya akan 

memperkeruh persoalan yang ada, bukan memberi 

kepastian penyelesaian atau jalan keluar dari probl;em 

yang dihadapi. Keyakinan untuk memecahkan persoalanpersoalan 

secara bersama-sama, adalh bagian integral 

dari geraan akal budi manusia, yang selalu 

mengedepankan tindakan rasional dalam membeongkar 

persoalan. 

Perihal akal budi, kalau boleh mengutip pikiran yang 

dikembangkan John F. Haugh, penulis buku cience and 

Religion: From Conflict ti Conversation, bahwa gerakan 

spontan kal budi mencari pemahaman, koherensi dan 

kebenaran, ada dinamisme yang tidak terlalu jauh dari apa 

yang kita sebut “keyakinan”. John F Haugh memberi 

contoh, sebagaimana dilihat dengan jelas dalam fisika 

modern, dan juag dalam bidang-bidang lain, tujuan 

mendasar penyelidikan ilmiah, atau pemecahan persoalan 

dengan akal budi adalah, menemukan apa saja yang 

kiranya menyatukan atau mempersatukan apa yang ada 

disekitar kita. 

Haugh lebih jauh melihat, ada symbol-simbol, ceritacerita 

dan ajaran-ajaran agama meyakinkan kita, bahwa 

ada suatu perspektif yang pasti lebih lus daripada 

perspektif diri sendiri, dan bahwa akal budi kita sendiri 

tidak cukup lapang untuk dapat menampung seluruh 

horizon ada (being) pada saat tertentu; walaupun demikian,

toh segala sesuatu memamng mempunyai arti sehubungan 

dengan kerangka acuan terkhir. Karena itu, agama 

menyiratkan bahwa kita senantiasa harus maju terus 

melewati pemahaman sempit yang ada sekarang ini, dan 

terus menyelidiki keluasaan serta kedalaman yang sangat 

penting ini. 

Agama menurut Haugh pada akhirnya mengajak kita 

untuk percaya bahwa segala sesuatu pada akhirnya 

memang bersifat rasional. Maka dengan membiarkan kita 

bersandar pada kepercayaan seperti ini, kepercayaan akal 

budi dan indakanindakan rasional, tidak bakal 

menjebloskan kita ke dalam kancah konflik yang 

berkepanjangan. Justru kepercayaan kepada akal budi 

dan tindakan rasional ini, akan mempersiapkan kita agar 

bisa sadar atas suatu perjalanan dalam rangka 

mengupayakan penemuan jala keluar secara rasional. 

Tentu saja, cara-cara akal budi da peletakan dasar 

pemikiran rasional, akan lebih menghidupkan suasana dan 

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi 

kepentingan bersama. 

Intisari agama menurut Erich Fromm, adalah 

pengabdian. Dan pengabdian ini, adalah kecenderungan 

dasar manusia. Agama adalah sebuah system pengabdian 

yang dianut oleh sekelompok manusia. Karena ini 

merupakan kecenderungan dasar, maka manusia tentu 

akan memilih satu dan lain objek pengabdian. Manusia 

tidak bisa menghindari dan hanya bisa memilih. Dalam 

realitas, manusia itu memilih berbagai jenis objek 

pengabdian, misalnya ras, Negara, bangsa, kekayaan,

kekuasaan, seks, klan, dll. 

Pilihan manusia dalam mengelaborasi berbagai 

persoalan, termasuk kait mengkait agama, akal budi dan 

proses demokrasi di dalam masyarakat, agar semua 

impian civil society dapat terwujud, memanglah agak berat. 

Di satu sisi, harus diakui, dalam agama tidak bisa 

ditemukan definisi bentuk demokrasi . Ini mungkin salah 

satu fungsi agama, bersifat fleksibel. Bentuk demokrasi 

yang tepat bergantung pada penalaran, situasi dan 

pengaruhi ole factor kebudayaan yang melingkupinya. 

Bentuk demokrasi dari satu negara ke negara lain, jelas 

berbeda. Dan yang menyamakan dari semua bentuk 

demokrasi di berbagai negara itu, adalah asas demokrasi 

yang selalu selalu menyandarkan diri pada nilai-nilai 

keadilan, kesejahteraan, pemerataan dan segala yang 

berbau pemberdayaan public yang berkiblat pada aspirasi 

bersama. 

Terlepas dari bentuk demokrasi yang berbeda dari 

berbagai Negara, demokrasi sebenarnya ada unsur-unsur 

dasar atau “family resemblances” yang membuat sebuah 

system dapat disebut demo-kratis. Robert A Dahl 

menjelaskan bahwa sebuah rezim politik dapat dianggap 

sebagai demokratis kalau ia (1) menyelenggarakan 

pemilihan yang terbuka dan bebas; (2) mengembangkan 

pola kehidupan politik yang kompetitif; (3) dan memberi 

perlindungan terhadap kebebasan masyarakat (civil 

liberties). Selain Dahl, Juan Linnz juga mengajukan 

pengertian demokrasi yang lebih ketat. Bagi Linz sebuah 

system politik baru bisa dikatakan demokratis jika ia (1)

memberi kebebasan bagi masyarakatnya untuk 

merumuskan preferensipreferensi politik bagi mereka, 

melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; 

(2) memberikan kesempatan bagi warganya untuk 

bersaing secara teratur, melalui cara-cara damai dan (3) 

tidak melarang siapa pun untuk memperebutkan jabatanjabatan 

politik yang ada. 

Pengertian yang disodorkan Dahl dan Linz, 

mempertegas bahwa demokrasi merupakan sebuah 

konsep yang sangat menuntut (demanding). Semua unsur 

yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, 

kebebasan berserikat, pemilihan umum yang bebas dan 

terbuka, harus menjadi bagian integral, yang harus 

dipenuhi jika sebuah bentuk pemerintahan akan diklaim 

demokratis. 

Jika demokrasi, agama dan akal budi berjalan sesuai 

dengan lajur yang dicita-citakan, maka proses pendidikan 

generasi mendatang bisa terwujud. Tanpa itu semua, akan 

sulit menemukan bentuk pendidikan warga agar mampu 

menjadi ikon dalam pengembangan dan pertumbuhan 

kehidupan bersama. 

Katup-Katup Pendidikan 

Cara-cara akal budi dan peletakan dasar pemikiran 

rasional, tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi 

kepentingan bersama, tapi juga yang lebih berarti adalah 

memberikan kehidupan yang lebi baik bagi generasi di 

masa datang. Akal budi adalah ajaran yang tidak hanya 

diterapkan dalam kultur pendidikan di sekolah, tapi ia 

menjdi bagian dari proses pendidikan di luara sekolah,

yakni pendidikan dari pihak orang tua, realitas masyarakat 

dan kawan sejawat. 

Hanya saja, pendidikan di dalam struktur sekolah, 

menjadi bagian yang urgent bagi proses pengembangan 

pendidikan generasi mendatang. Pendidikan si struktur 

sekolah adalah cikal bakal yang bisa memberikan nilainilai 

dasar bagi generasi muda dalam mengeksplorasi 

berbagai persoalan yang berkembang di ranah public. 

Tentu saja, pembenahan generasi muda menjadi 

masalah krusial mengingat arus globalisasi begitu cepat 

melaju ketika perkembangan dan perubahan perilaku 

masyarakat belum sejalan dengan arus globalisasi itu 

sendiri. Untuk itu, upaya penangkalan dengan sedinim 

mungkin bagi generasi muda, adalah upaya yang tepat 

dilakukan. Dan ruang-ruang pendidikan adalah katup-katup 

pengamanan awal sebelum arus globalisasi melindas 

generasi muda. 

Arus globalisasi menuntut perubahan paradigma 

pendidikan, yang selama ini berorientasi pada guru, dosen 

dan lembaga-lembaga pendidikan, kini bergeser kearah 

peserta didik. Peserta didik harus harus aktif melakukan 

berbagai eksperimtensi dalam mengembangkan proses 

belajar mengajar. Tentu saja pergeseran orientasi belajar 

ini akan menjadikan guru atau dosen mitra belajar peserta 

didik. Peserta didik kini dihadapkan pada berbagai ragam 

fasilitas yang bisa mempercepat proses pengembangan 

belajar mengajar. 

Pola semacam ini, akan mengubah proses belajar 

mengajar yang normative, yang hanya menyandarkan diri

pada proses belajar mengajar di ruang kelas. Otomatis 

perubahan paradigma pendidikan ini, mengarah pada 

proses belajar yang fleksibel, luwes dan akomodatif, 

sehingga peserta didik bisa mengembangkan kretivitas 

tanpa harus dibelenggu dengan norma-norma yang baku 

dan beku itu. Dan hal ini dapat terwujud jika semua pihak 

ikut aktif mendorong proses belajar mengajar sejalan 

dengan tuntutan jaman. 

Maka pengelolaan pendidikan di sekolah perlu 

ditumbuh kembangkan menjadi satu cara untuk 

menerapkan pendidikan akal budi di masyarakat. Tentu 

saja ini berkaitan dengan misi jangka pendek pendidikan 

nasional yang berorientasi pada (1) melakukan penuntasan 

program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu; (2) 

mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan 

pendidikan sesuai dengan asa desentralisasi pendidikan 

dan otonomi daerah dan (3) melakukan perintisan 

programprogram pengayaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran misi jangka pendek ini adalah pemulihan dari 

krisis (crisis recovery), dengan membangkitkan kesadaran 

akan krisis yang melanda bangsa ini, melakukan programprogram 

tindakan nyata untuk mengatasi kritis 

kepercayaan diri, memberdayakan masyarakat melalui 

pembinaan ketrampilan baru yang berbasis kebudayaan 

dan tradisi local (lihat buku reformasi pendidikan dalam 

konteks otonomi daerah, editor Faslil Jalal dan Dedi 

Supriadi, 2001). 

Menurut buku hasil kajian Departemen Pendidikan

Nasional ini, salah satu dampak krisis yang paling terasa 

dalam dunia pendidikan, adalah terganggunya program 

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program 

ini perlu diselamatkan, an untuk itu berbagai upaya mesti 

dilakukan untuk mencegah agar program ini tetap berada 

pada momentumnya sebagai pada saat sebelum krisis. 

Oleh sebab itu, prioritas utama misi jangka pendek adalah 

melanjutkan usaha pelaksanaan wajib belajar. Otonomi 

Daerah dalam pengelolaan pendidikan harus diarahkan 

pada upaya memperkuat komitmen dan kapasitas daerah 

dalam menuntaskan program wajib belajar. 

Masih menurut buku ini, peningkatan kemampuan 

kelembagaan merupakan prioriras kedua dalam misi 

jangka pendek. Reorganisasi jelas diperlukan sehubungan 

dengan terjadinya pergeseran dalam pengelolaan 

pendidikan dari pola yang sentralistik menjadi 

desentralistik. Dalam konteks perubahan ini, organisasi 

pedidikan di daerah-dalam hal ini di wilayah kabupaten 

dan kota-dengan kewenangannnya yang sangat luas harus 

siap menangani urusan-urusan pendidikan yang selama ini 

ditangani oleh pusat atau propinsi. Tanpa penataan dan 

manajemen yang baik, otonomi daerah dalam pengelolaan 

pendidikan hanya akan mengahsilkan kemacetan dan 

bahkan mungkin sekali kemunduran pendidikan. 

Dalam misi jangka pendek juga dipaparkan tentang 

perlunya penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Iptek). Hal ini dapat dipahami karena pengusaaan iptek 

merupakan proses yang berkelanjutan. Iptek juga dapat 

mendukung peningkatan efektifitas, mutu, efisiensi dan

akuntabilitas kinerja system pendidikan. 

Tentu saja, misi jangka pendek ini akan menuai 

keberhasilan jika semua pihak ikut terlibat dalam proses 

pengembangan pendidikan, terutrama di Kota Tangerang 

yang sedang membangun sarana pembangunan secara 

serempakini. Dan jika misi jangka pendek dalam skala 

nasional dapat diterjemahkan dalam skala daerah, seperti 

Kota Tangerang, tentu akan menjadi pijakan dasar dalam 

mengembang misi jangka menengah pendidikan nasional. 

Seperti diketahui, misi jangka menengah pendidikan ini 

mengacu pada upaya memantapkan, mengembangkan 

dan melembagakan secara berkelanjutan apa yang telah 

dirintis dalam misi jangka pendek, baik berupa 

pemberdayaan masyarakat dan system pendidikan, 

perbaikan aspek kelembagaan manajerial, maupun 

perbaikan substansi yang terkandung dalam system 

pendidikan nasional. 

Misi jangka menengah ini sebetulnya sebagai upaya 

menindaklanjuti misi jangka pendek. Dan tentunya, misi 

jangka menengah ini bisa diberlakukan, jika seluruh misi 

yang diemban dalam jangka pendek dapat terwujud. 

Artinya, jika upaya-upaya menanggulangi dampak krisis ini 

dengan memprioritaskan program wajib belajar, 

mengembangka kapasitas dan kapabilitas pendidikan 

dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi 

daerah dan perintisan program-program pengayaan serta 

pengmbangan iptek, bisa terealisasi. 

Proses pengembangan misi jangka penek ini, 

diharapkan bisa menjadi pijakan awal bagi setiap daerah,

dimana desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah 

merupakan tantangan lain yang juga sangat urgent utnuk 

mengatasi berbagai krisis pendidikan di daerah, 

khususnya di Kota Tangerang. Wilayah pendidikan di 

daerah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pendidikan 

di daerah melalui pemberdayaan kemampuan local, 

meningkatkan peran sktif masyarakat dalam pendidikan, 

terjaminnya pemerataan pendidikan sebagai sarana untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semakin 

meningkatnya mutu pendidikan. Otonomi daerah 

dilaksanakan sejala dengan dikembangkannya 

manajemen berbasis sekolah (school-based 

management), karena apapun bentuknya, hakikat satuan 

pendidikanlah yang menjadi ujung tombak keberhasilan 

pendidikan. 

Katup-katup pendidikan yang ada di Kota Tangerang, 

akan mnjadi penyangga keberhasilan dunia pendidikan 

diberbagai sudut-sudut Kota Tangerang. Dan keberhasilan 

di dunia pendidikan akan diselaraskan dengan tujuan skhir 

pembangunan Kota Tangerang, yang menciptakan 

manusia ber akhlakul karimah. Apapun tujuan atau 

program yang akan digapai di dunia pendidikan di Kota 

Tangerang bertujuan mendorong dan menciptakan 

manusia yang memilki akal budi yang baik, ber akhlakul 

karimah. Pendidikan akal budi dari sisi apapun, sejalan 

dengan orientasi pengembangan hidup orang beragama, 

dari agama manapun dia. 

Sekadar menyitir apa yang pernah dikatakan Osman 

Bakar, seorang tokoh filosof Malaysia kontemporer,

sebagai sebuah tradisi religius yang utuh, yang 

menyangkut semua aspek kehidupan manusia, Islam tidak 

hanya membahas apa yang wajib dan yang dilarang untuk 

dilakukan manusia, tetapi juga membahas apa yang perlu 

diketahuinya. Dari kedua jalan itu, aspek mengetahui 

adalah yang lebih penting. Hal ini karena secara esensial 

Islam adalah agama pengetahuan. 

Islam menurut pengarang buku Tawhid and science: 

Essaunys on the History and Philosophy of Islamic, 1991 

ini, memandang pengetahuan sebagai cara yang utama 

bagi penyelamatan jiwa dan pencapaian kebahagian serta 

kesejahteraan manusia dalam kehidupan kini dan nanti. 

Orang Islam memandang bebagai sains, ilmu alam, ilmu 

sosial, dan yang alainnya sebagai beragam bukti yang 

menunjuk pada kebenaran bagi pernyataan yang paling 

fundamental dalam Islam ini. 

Dalam Islam, kesadaran religius terhadap tauhid 

merupakan sumber dari semangat ilmiah dalam seluruh 

wilayah pengetahuan. Oleh karena itu, tradisi intelektual 

Islam tidak menerima gagasan bahwa hanya ilmu alam 

yang ilmiah atau lebih ilmiah dari pada ilmu-ilmu lainnya. 

Demikian pula, gagasan objektivitas yang begitu esensial 

dalam kegiatan ilmiah tidak dapat dipisahkan dari 

kesadaran religiusitas dan spiritual. 

Menurut Osman Bakar orang Islam mulai menaruh 

perhatian pada ilmu-ilmu alam secara serius pada abad ke 

tiga Hijriah (abad kesembilan Masehi). Tetapi pada saat 

iru mereka telah memiliki sikap ilmiah dan kerangka 

berfikir ilmiah, yang mereka warisi dari ilmu-ilmu agama.

Semangat untuk mencari kebenaran dan objektivitas, 

penghormatan pada bukti empiris yang memiliki dasar 

yang kuat, dan pikiran yang terampil dalam 

pengklasifikasian merupakan sebagian cirri yang amat luar 

biasa dari para ilmuan muslim awal, sebagaimana yang 

dapat dilihat dengan jelas dalam kajian-kajia mereka 

tentang jurisprudensi (fikih) dan hadis Nabi. 

Luasnya penggunaan logika dalam Islam tidak 

membawa semacam rasionalisme dan logisisme seperti 

yang kita temukan di Barat modern secara persis, karena 

penggunaan rasio tidak pernah dilepaskan dari keimanan 

pada whyu ilahi. Para sarjana Muslim diilhami oleh 

kesadaran religius yang kuat akan Yang transenden. 

Mereka pada umumnya meneguhkan gagasan superioritas 

wahyu Ilahi atas rasio manusia. Demikian pula halnya, 

pentingnya pemikiran logis tidak mematikan semangat 

eksperimentasi di kalangan ilmuwan Muslim. 

Lebih jauh Osman Bakar melihat orang Islam 

diperingatkan oleh AlQuran bahwa semua fakultas 

pengetahuan, yang dimiliki manusia- yakni panca indranya, 

perasaan-perasaan internalnya seperti fakultas 

pengingatan dan daya khayal, fakultas rasional dan 

spiritulanya, akal dan hati-adalah pemberian Tuhan yang 

berharga baginya yang karenanya ia meski bersyukur. 

Bersyukur pada Tuhan bukan hanya dengan mengenal 

asal-usul Ilahiah dari segala fakultas pengetahuan ini, 

tetapi juga dengan menggunakan setiap fakultas itu secara 

sah sesuai dengan hakikat dan fungsinya yang tepat. 

Penggunaan yang sah atas setiap fakultas menghendaki

adanya pengenalan yang baik tentang wilayah kompetensi 

dan batas-batas yang wajar. 

Paparan Osman di atas secara tegas memberi 

maklumat, adanya keterkaitan erat dan dukungan yang 

penuh dari Al-Quran akan semangat ilmiah dalam tradisi 

Islam. Bagaimana pun juga kran-kran Islam, Secara tegas 

membuka secara lebar-lebar pintu intelektualisme , dan 

menutup rapat-rapat penggunaan berfikir yang irasional. 

Rasionalitas dalam Islam menjadi pijakan dasar dalam 

memperkuat tradisi berfikir ilmiah. Islam menolak pikiranpikiran 

yang bersandar pada takhayul, gunjingan dan 

omong kosong yang tak punya ujung pangkalnya. 

Maka bagi saya, pembangunan serempak sarana dan 

prasarana fasilitas pendidikan ini, sebagai wujud dari cara 

berfikir rasional, agar pendidikan di Kota Tangerang bisa 

mewujudkan cita-cita seperti inimewujudkan cita-cita 

pendidikan-bisa menggairahkan sikap apresiatif 

masyarakat Kota Tangerang, dan menumbuhkembangkan 

pendidikan di masyarakat. Sikap apresiatif ini akan 

menjadi tonggak awal menerapkan masyarakat yang 

didalamnya dirimbuni sikap-sikap berperadaban. Inilah 

yang kita impikan, bagaimna Kota Tangerang memiliki 

kualitas yang menjanjikan dan mampu memberi kontribusi 

positif bagi perkembangan dan pertumbuhan kehidupan 

masyarakat Kota Tangerang khususnya. 

BAB III Ritus Peradaban dan Kultur 

Pendidikan

MEMBANGUAN masyarakat berperadan yang 

dirimbuni nilai-nilai akhlakul karimah, memang tidak 

mudah. Ia butuh kerja keras dari semua elemen 

masyarakat, berperadaban dapat terbentuk. Tentu saja 

proses menuju masyarakat berperadaban tidak mudah 

dibentuk. Ia butuh waktu dan tenaga agar proses menuju 

kea rah itu dapat tercapai. 

Peradaban menurut Samuel P Huntington adalah suatu 

entitas budaya. Desa-desa, daerah-daerah, kelompokkelompok 

keagamaan, semuanya mempunyai budaya 

yang berbeda-beda pula. Budaya pedesaan di Italia 

Selatan, mungkin berbeda dari budaya Italia Utara, tapi 

keduanya samasama berbadaya Italia sehingga 

membedakan mereka dari desa-desa di Jerman. 

Masyarakat di Eropa yang berbeda-beda itu 

mempunyai budaya yang sama, budaya Barat, yang 

membedakan mereka dari masyarakat Arab dan China. 

Tapi masyarakat Arab dan China dan Barat bukanlah 

bagian dari entitas budaya yang lebih luas. Mereka semua 

merupakan peradabanperadaban. Karena itu semua 

peradaban adalah pengelompokan tertinggi dari orangorang 

dan tingkat identitas budaya yang paling luas yang 

dimiliki orang sehingga membedakannya dari species lain. 

Harus diyakini terbentuknya masyarakat berperadaban 

adalah pandangan consensus gentium (sebuah 

kesepakatan dari semua manusia). Semua elemen 

masyarakat berperadaban, masyarakat madani, yang 

selalu mengibarkan nilai-nilai kebajikan, keadilan dan

selalu menawarkan nilai-nilai kebajikan, keadilan dan 

selalu menawarkan nilai-nilai demokrasi dalam proses 

kehidupan bersama. Proses demokrasi akan dijadikan 

penyangga atau pilar dari semua kegiatan masyarakat 

ketika berhadapan dengan berbagai persoalan. Proses 

demokrasi bisa tumbuh dan berkembang jika semua pihak 

ikut berperan menjalankan siklus kehidupan di masyarakat. 

Apalagi dalam era globalisasi, demokrasi akan 

menemukan tantangan yang cukup berarti dari berbagai 

sector kehidupan ketika memasuki era global yang sangat 

kosmolis. 

Peradaban, seperti yang pernah dipaparkan penyair 

Goenawan Mohamad, adalah sebuah agregat besar yang, 

tanpa kita sadari betul, kita terima begitu saja seperti kita 

menerima sebuah lanskap kota yang terhampar di luar 

jendela. Ia seakan-akan sebuah kehadiran yang utuh, yang 

dengan jelas dapat dipetakan oleh bahasa. Ia seakan-akan 

sesuatu yang berdaulat, sesuatu yang artinya dapat 

dirumuskan kini dan untuk seterusnya, dan dengan 

demikian senantiasa dapat diketahui, dapat dikenali. 

Goenawan kemudian mengutiup pernyataan Will Durant, 

bahwa peradaban bermula ketika khaos dan ketidak 

pastian berakhir. Dengan kata lain, peradaban 

menimplikasikan adanya suatu tata sosial. 

Dengan kata lain, bicara tentang peradaban berarti 

berkata tentang suatu sosok atau suatu bentuk akhir, yang 

dibayangkan atau masih diharap. Ke bhinekaan dan 

kemungkinan-kemungkinan menjadi berbeda bukanlah 

sesuatu yang asing dalam “peradaban”. Tapi orang yang

mengakui bahwa dalam suatu “peradaban” terkandung 

bangak variasi dan perubahan, pada umumnya 

menyiratkan sebuah keyakinan bahwa variasi itu punya 

satu tema tunggal : semacam suatu gestalt. 

Dengan demikian, masih dalam terminology Goenawan 

Mohamad, peradaban mengasumsikan adanya suatu 

consensus tentang nilai, khususnya tentang apa yang 

disebut ‘beradab” dan “tidak beradab”. Konsensus 

semacam ini memerlukan suatu asal, atau suatu pusat – 

atau consensus itu sendiri membentuk suatu asal, atau 

suatu pusat-sehingga proses kea rah “beradab” bisa 

berlangsung. Disitulah sebuah tata sosial menjadi penting: 

suatu pelembagaa kesepakatan. 

Perrsoalan yang timbul: bagaimana dengan unsureunsur 

yang dalam proses peradaban itu tidak mengikuti 

Konsensus? Unsur-unsur ini tentu saja tidak boleh 

kedepan. Unsur-unsur ini harus dianggap sebagai 

“kelainan”: mesti tersisih, atau disisihkan, terabaikan atau 

diabaikan, dan sering kali ditiadakan. Sejarah yang 

prosesnya merupakan suatu sejarah adalah satu cerita 

pembentukan yang menuju ke arah satu taraf "beradab" 

yang diberlakukan dan berlaku, sejarah yang ibarat 

perjalanan sebuah paket pos yang punya suatu alamat 

yang jelas, bukan sejarah pelbagai ragam kiriman, yang 

punya bermacam-macam adress 

yang dituju, atau aneka rupa kartu pos yang tak 

semuanva sampai ke tujuan. Dengan kata lain, sejarah 

neradaban bukanlah se,iarah dari umsur-unsur vang 

sumbang, yang macam-macam, yang tidak akur, yang

harus berada di luar Gestalt. Sejarah peradaban itu suatu 

gestalt 

akhirnya. 

Peradaban yang tumbuh dan berkembang di ranah 

publik, khususnva di Indonesia, mau tak mau, juga harus 

selaras dengan arus besar penduduk Indonesia, yang 

mayoritas Islam. Seperti diketahui bersama, perjalanan 

peradaban akan diiringi dengan arus besar globalisasi, 

yang berjalan seiring dengan kondisi masyarakat. Dari titik 

inilah perlu ada satu sikap dari umat Islam itu sendiri dalam 

menjalani ritus kehidupan di tengah gelombang peradaban 

dan arus globalisasi itu. 

Sains, Islam, dan Arus Global 

Umat Islam Indonesia, yang menjadi kaum mayoritas, 

tentunya akan mengalami dampak yang (luar biasa ketika 

berhadapan antara demokrasi, globalisasi dan 

kosmopolitanisme. Berkaitan dengan benturan antara 

demokrasi, globalisasi dan nilai-nilai kosmopolit, Marshal 

Hodgson optimis umat Islam mampu memberi respon yang 

positif terhadap gelombang globalisasi yang didalamnya 

nilai-nilai kosmopolitanisme bertaburan. Untuk itu, sudah 

sewajarnya umat Islam menggali dan mengembangkan 

asas-asas ajaran Islam yang menjadi landasan 

demokrasi,globalisasi dan landasan cosmopolitan. Ini 

semua sebagai upaya untuk kembali menegakkan 

masyarakat akhlakul karimah, dan terciptanya masyarakat 

madani. 

Oleh Nurhcolish Madjid, umat Islam seharusnya bisa 

memusatkan diri pada asas-asas ajaran Islam. Asas-asas

Islam tersebut oleh Nurhcolish Madjid dirinci sebagai 

berikut : 

1. Konsep Kemanusiaan Universal Islam mengajarkan 

bahwa umat manusia itu pada asal mulanya adalah satu. 

Perselisihan itu terjadi disebabkan oleh timbulnya “vested 

interest” masing-masing kelompok umat manusia, yang 

antara lain muncul dalam usaha mereka menafsirkan 

ajaran Kebenaran menurut pertimbangan “vested interest” 

itu. 

2. Tapi meskipun asal manusia itu tunggal, namun 

hidupnya menganut hokum (Sunatullah) tentang 

kemajemukan (pluralitas), antara lain karena Allah 

menetapkan jalan dan pedoman hidup (syir’ah dan minhaj) 

yang berbeda-beda untuk berbagai golongan manusia. 

Perbedaan itu seharusnya tidak menjadi sebab 

perselisihan dan permusuhan, melainkan pangkal tolak 

bagi perlombaan ke aras berbagai kebaikan (al-Khayrat). 

3. Manusia memang akan selalu berselisih sesamanya, 

kecuali mereka mendapatkan rahma Allah (antara lain 

karena paham akan grand design Allah tentang 

kemajemukan manusia itu). Maka Muhammad SAW, yang 

ditegaskan sebagai suri tauladan umat manusia itu, adalah 

seorang pribadi yang sangat toleran kepada sesama 

manusia, khususnya para sahabat, karena adanya rahmat 

Allah itu. 

4. Kepada segala golongan umat manusia telah 

didatangkan oleh Allah utusannya, guna mengajari mereka 

jalan hidup yang benar. Karena itu ada kesatuan asasi 

antar semua agama yang benar, dan umat semua Nabi itu

dalah umat yang tunggal. 

5. Berdasarkan itu maka umat Islam harus menyiapkan 

diri dan memandang ke depan dengan penuh keyakinan 

tentang adanya sebuah agama universal, yaitu Islam, yang 

di antara banyak inti ajarannya ialah pengakuan akan 

keabsahan semua Nabi tanpa membeda-bedakan salah 

satu pun antar mereka dan ajaran-ajaran yang mereka 

bawa dari Tuhan, betapapun perbedaan syir’ah dan minhaj 

yang mereka ketengahkan. 

6. Betapapun perbuatan yang terjadi pada kehidupan 

manusia di bumi, namun hakikat kemanusiaan akan tetap 

dan tidak bakal berubah, yaitu fitrahnya yang hanif, sebagai 

wujud perjanjian primordial (azali) antara Tuhan dan 

manusia sendiri. Responsisi manusia kepada ajaran 

tentang kemanusiaan universal adalah kelanjutan dan 

eksternaliassi dari perjanjian primordial itu dalam hidup di 

dunia ini. 

Asas-asas ajaran Islam yang disodorkan Nurcholish 

Madjid semua diambil dari ayat-ayat suci Al-Qur’an. Asasasas 

ajaran Islam itu akan menjadi panduan umat Islam 

untuk mengembangkan dan mensejajarkan diri di dalam 

kehidupan global. Harus diakui secara jujur, sampai 

sekarang tidak ada Negara Islam manapun yang mampu 

berdiri sejajar dengan Negaranegara Barat dalam 

mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal di 

jaman Islam Klasik, Islam mapu jadi pilar perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Memang banyak pemikir menurut John F Haught, Guru 

Besar Teologi Universitas Georgetown, sangat yakin

ahwa agama tidak akan pernah bias disamakan dengan 

sains. Menurut mereka, kalau anda seorang ilmuwan, 

sulitlah membayangkan bagaimana anda secara jujur juga 

bisa serentak saleh beriman, setidak-tidaknya dalam 

pengertian percaya akan Tuhan. Alasan utama mereka 

manarik ini ialah bahwa jelas-jalas tidak dapat 

membuktikan kebenaran ajaran-ajarannya dengan dengan 

tegas, padahal sains bisa melakukan hal itu. Agama 

bersikap diam-diam dan tidak mau memberi petunjuk bukti 

konkrit tentang keberadaan Tuhan. Di pihak lain, sains mau 

menguji semua hipotesis dan teorinya berdasarkan 

“pengalaman”. Agama tidak bisa melakukan hal tersebut 

dengan cara yang bisa memuaskan pihak yang netral, 

klaim kaum skeptic; karena itu, harus ada suatu 

“pertentangan” antara cara-cara pemahaman ilmiah dan 

pemahaman keagamaan. 

Bagi Haught, baik catatan-catatan sejarah maupun 

pertimbanganpertimbangan ilmiah filosofis, keduanya 

tampak memperkuat keputusan yang serba kabur itu. Dari 

segi sejarah, kita perlu ingat kembali beberapa contoh 

yang sudah jelas: penyiksaan oleh gereja terhadap Galileo 

pada abad ke-17 dan tersebarnya agama serta teologi 

yang anti teori evolusi Darwin pada abad-19 dan 20. 

Lambatnya pemikiran keagamaan (teologi) menerima 

gagasan-gagasan ilmiah seperti itu, dan fakta bahwa 

banyak orang yang beriman kepada Tuhan masih 

membenci mereka, memberi kesan bahwa agama tidak 

akan pernah bisa akur dengan sains. Oleh karena itu 

begitu banyak orang yang beriman kepada Tuhan menolak

temuan-temuan astronomi, fisika, dan biologi, apakah lalu 

mengherankan bahwa agama secara inheren memang 

memiliki sifat bermusuhan dengan sains, dengan ilmu 

pengetahuan? 

Haught mencatat masih ada hal yang lebih penting dari 

pertimbanganpertimbangan histories ini, yaitu kendalakendala 

filosofis (khususnya epistemologis) yang diberikan 

oleh agama dan teologis terhadap kaum skeptic ilmiah. 

Masalah utama di sini, ialah bahwa pemikiran-pemikiran 

keagamaan tampaknya tidak bisa diuji berdasarkan 

pengalaman. Rupanya, mereka mau mengecualikan diri 

dari ketatnya pengujian oleh publik, padahal sains selalu 

menguji pemikiran-pemikiran melalui pengujian terbuka. 

Kalau penelitian empiric membuktikan bahwa sebuah 

hipotesis ilmiah itu ternyata keliru, sains dengan suka rela 

membuangnya dan mencoba mencari cara lain dengan 

tetap patuh pada proses pengujian yang sama ketat 

Inilah pernyataan Haught, dapatkah anda melakukan hal 

yang sama dengan ajaran-ajaran agama? Bukankah 

mereka menghindari semua percobaan untuk 

membuktikan kebenaran mereka berdasarkan 

pengamatan? Bukankah kaum teis, misalnya, terus saja 

percaya kepada Tuhan kendati mereka menyaksikan 

segala hal ikhwak di dunia ini, termasuk pebderitaan dan 

kejahatan? Bukankah Yudaisme misalnya, berkata tentang 

Tuhan sebagai berikut ,”Sekalipun Dia Membunuhku, aku 

akan tetap percaya kepada-Nya?” Bukankah karena itu 

semua interpretasi religius terhadap dunia, pada dasarnya, 

tidak terpengaruh oleh pandangan kontradiktif terhadap

agama itu sendiri, sesuatu yang kita sungguh-sungguh 

alami?. 

Haught mencoba memberi beberapa interpretasi dan 

gambarangambaran filosofis perihal pertentangan antara 

agama dan sains, dan mencoba memberi peta yang jelas 

antara dua kutub itu. Hanya saja menurut Haught dapatkah 

agama memperlihatkan keterbukaan yang sebanding? 

Kaum skeptic ilmiah (yakni orang-orang yang menolak 

agama atas nama sains) menyatakan bahwa agama tidak 

mempunyai keneranian yang kuat seperti sains. Hipotesis 

Tuhan, misalnya, tampaknya benar-benar melampaui 

falsifikasi sehingga tidak bisa diterima di hadapan 

pengadilan sains. Dapatkah anda membayangkan suatu 

situasi dan pengalaman yang kiranya bisa menuntut anda 

menyangkal kebenaran Tuhan? Kalau ternyata tidak bisa, 

ide Tuhan itu pasti tidak dapat difalsifikasi dan karena itu 

tidak usah dianggap serius. 

Pernyataan-pernyataan ini memang terasa ekstrim, tapi 

dalam kerangka kerja ilmiah, mempersoalkan hubungan 

agama dan ilmu pengetahuan, bukanlah persoalan tabu. 

Pernyataan-pernyataan ini berkait erat dengan upaya untuk 

mempertegas hubungan sinergis antara keduanya. Jadi 

sebenarnya antara agama dan sains memiliki potensi 

untuk saling mendukung. Hanya saja perbedaan yang 

nyata, sains atau ilmu pengetahuan, tidak mau menerima 

begitu saja segala sesuatu sebagai yang benar. Ia harus 

diuji secara ilmiah dan penelitian objektif untuk melihat 

sebuah kebenaran. Sementara agama, bersandar pada 

asumsi-asumsi keyakinan. Agama bertumpu pada

imajinasi liar yang memiliki keterkaitan dengan iman, 

sementara sains bertumpu pada fakta yang diamati. 

Agama menurut Haught merujuk pada emosi, penuh gairah 

dan subjektif, sedangkan sains atau ilmi pengetahuan, 

berusaha untuk tidak memihak, tidak terlalu bergairah dan 

objektif. 

Maksud Haught mungkin, agama merujuk pada emosi, 

penuh gairah dan subjektif karena ia berangkat pada 

keyakinan atau keimanan kepada Tuhan. Ia haruslah 

berdasarkan emosi (ghirah), penuh gairah dalam 

melaksanakan ritual keagamaan. Cara-cara ritual tentu 

harus penuh gairah, harus ada emosi untuk mendekatkan 

diri kepada Sang Khalik. Tanpa emosi dan gairah, ia 

hanya menjadi bentuk peribadatan yang hampa tanpa roh. 

Emosi dan penuh gairah itu tentu berpijak pada sikapsikap 

subjektif. Tanpa sikap subjektif jangan harap, 

perilaku keberagamaan seseorang akan menemui puncak 

ekstase. 

Maka secara pribadi saya tidak sepakat dengan 

pikieran Bryan Appleyard, wartawan Inggris, dalam buku 

yang controversial, Understanding the Present: Science 

and the Soul of Modern Man, bahwa sains atau ilmu 

pengetahuan, “secara spiritual bersifat merusak, yaitu 

dengan mengikis habis otoritas-otoritas dan tradisi-tradisi 

kuno,” akibatnya pengalaman modern pun kehilangan 

makna tradisionalnya. Oleh karena itu, sains pun dari 

dalamnya sendiri tidak sanggup lagi berdampingan 

dengan agama. Sains bukanlah sebuah jalan pengetahuan 

yang benar-benar netral; ia merupakan sebuahkekuatan

subversive dan bahkan demonic yang telah membuat 

kebudayaan kita kehilangan substansi spiritualnya. Lebih 

lanjut, Appleyard mengatakan bahwa adalah tidak mungkin 

bagi seseorang untuk serentak bersikap religius dan ilmiah 

secara jujur serta tegas. 

Pikiran Appleyard terasa kaku dan penuh dengan 

sinisme. Padahal di pihak lain banyak ilmuwan dan teolog 

tidak menemukan perbedaan antara agama dan sains. 

Menurut mereka, masing-masing mempunyai validitasnya 

sendiri, meskipun hanya dalam batas ruang lingkup 

penyelidikan. Appleyard tidak menyadari bahwa agama, 

terutama Islam, memiliki semangat ilmiah tumbuh subur 

dan tidak bertentangan dengan semangat keberagamaan. 

Osman Bakar, seorang tokoh filosof Malaysia 

Kontemporer, melihat kesadaran beragama orang Islam 

pada dasarnya adalah kesadaran akan Keesaan Tuhan. 

Semangat ilmiah tidak bertentangan dengan kesadaran 

religius, karena ia merupakan bagian yang terpadu dengan 

Keesaan Tuhan itu. 

Dalam setiap upaya untuk menghidupkan tradisi ilmiah 

Islam di dunia kontemporer, atau menciptakan sebuah 

sains tentang alam semesta yang sekaligus baru dan 

tradisional, menurut Osman Bakar, salah satu masalah 

pokok yang membutuhkan perhatian khusus dan peru 

ditangani dan dipecahkan secara menyeluruh adalah 

masalah metodologi. Osman Bakar merasa masalah ini 

penting bagi kita karena, pada kenyataannya, terdapat 

perbedaan-perbedaan fundamental antara konsepsi 

metodologi sains dalam Islam, atau dalam semua

peradaban tradisional lainnya, misalnya peradaban China 

atau India, dengan konsepsi metodologi dalam sains 

modern. 

Berbicara tentang metodologi dalam benak Osman 

Bakar, berarti bicara tentang cara-cara atau metodemetode 

yang dengannya manusia dapat memperoleh 

pengetahuan tentang Realitas, baik dalam segi maupun 

keseluruhan aspeknya. Oleh karena itu, bicara tentang 

metodologi pertamatama, adalah berbicara tentang 

manusia yang merupakan kutub subjektif pengetahuan, 

maksudnya, subjek yang mengetahui. 

Kutub ini terdiri atas semua fakultas dan kakuatan untuk 

mengetahui yang ada pada manusia, yang pada dasarnya 

bersifat hirarkis. Dengan kata lain, manusia memiliki 

berbagai tingkat kesadran. Selanjutnya berbicara tentang 

metodologi berarti berbicara tentang alam semesta, yang 

merupakan kutub objektif pengetahuan, maksudnya, objek 

yang diketahui, dan yang juga bersifat hirarkis. Dengan 

kata lain, alam semesta memiliki berbagai tingkat wujud 

atau eksistensi. Metodologo pengetahuan (al-‘ilm) Islam, 

tepatnya berkaitan dengan hubungan esensial antara 

hirarki fakultas pengetahuan manusia dan hirarki alam 

semesta, dan dengan prinsip-prinsip yang mengatur 

hubungan itu. 

Dalam sejarah intelektual Islam, kita mewarisi sejumlah 

besar literature yang membahas persoalan metodologi 

pengetahuan. Semua mazhab intelektual yang berbedabeda 

dalam Islam, seperti mazhab-mazhab dalam ilmu 

kalam, mazhab-mazhab dalam filsafat Islam:

masysya’iyyah (paripatetik), isyraqiyyah (iluminasionis) dan 

al-hikmah al muta’aliyah (teori transenden), dan juga 

mazhab-mazhab dalam ma’rifah (gnosis), yang sering 

dikaitkan denganpara sufi, telah menyentuh persoalan yang 

sama, tapi dari perspektif yang berbeda, dengan titik-titik 

penekanan yang berbeda dan berakhir pada pandangan, 

serta dengan derajat kehebatan intelektual, kecanggihan, 

dan keajegan yang berbeda pula. Secara detail Sayyed 

Hossein Nasr mengungkapkan persoalan ini dengan cukup 

bagus. 

Dari Paparan dia di atas, Osman mau menegaskan, 

bahwa terdapat hubungan konseptual yang dalam antara 

dimensi batiniah Islam, kedalam dan keluasan pemikiran 

ilmiah orang Islam, dan ilmu pengetahuan alam yang 

disemaikan dalam peradaban Islam. Upaya untuk 

menghidupkan kembali sains Islam di dunia modern 

menghendaki agar kita sekali lagi, mencurahkan perhatian 

yang besar pada keterkaitan yang erat itu. 

Kultur Pendidikan 

Hubungan konseptual antara dimensi batiniah Islam, 

kedalaman dan keluasan pemikiran ilmiah orang Islam, 

seperti yang dipaparkan Osman Bakar, sejatinya adalah 

menghidupkan pendidikan dalam kutub kehidupan 

masyarakat. Kultur pendidikan bisa saja berkembang 

pesat jika didukung oleh berbagi komponen yang ada di 

masyarakat. Komponen-komponen tersebut akan menjadi 

kekuatan utuh bagi terciptanya kultur pendidikan. Apalagi 

di Kota Tangerang, dimana program pembangunan 217 

sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sedang

diakses, keterlibatan aktif dari berbagai komponen, 

pembangunan 217 sarana dan prasarana fasilitas 

pendidikan kurang afdhol. 

Tentu saja, dukungan dari berbagai komponen itu, 

sebagai bentuk perwujudan partisipasi publikdalam 

menciptakan dan menumbuhkan kultur pendidikan di Kota 

Tangerang. Perlunya dukungan dari semua pihak karena 

pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan 

di Kota Tangerang, akan memiliki pengaruh bagi 

keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Kaum 

terpelajar atau kaum inteligensia dalam sejarah 

kebangkitan bangsa Indonesia, selalu memberi andil yang 

tidak kalah besar dengan komponen masyarakat lain. 

Bahkan bisa dikatakan setiap lajur sejarah bangsa, kaum 

terpelajar atau kaun intelegensia, memiliki andil luar biasa. 

Dalam lajur sejarah modern pergerakan politik, 

ekonomi, social dan budaya nasional mencatat peran 

kaum terpelajar dalam dinamika pergulatan masyarakat, 

amat menonjol. Pergulatan yang sangat menonjol itu terlihat 

sejak menjelang akhir abad ke-19 dengan munculnya 

sejumlah kalangan terpelajar yang melakukan kritis 

terhadap pemerintah colonial. Kaum terpelajar yang kritis 

ini secara tidak langsung membangkitkan semangat untuk 

melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. 

Fenomena yang cukup menarik, disamping aktif langsung 

di jalur politik, kaum terpelajar yang sangat kritis di masa 

Boedi Oetomo, banyak juga yang aktif sebagai wartawan 

atau kolomnis. Nama-nama seperti Abdul Rivai (1871- 

1933), Dr.Danudirdja Setiabudi atau EFE Douwes Dekker

(1879-1950), juga Djokomono alias RM Tirtohadisoerjo 

(1875-1918). 

Di satu sisi ada sebagian kaum terpelajar yang 

bergerak dan memilih jalur organisasi sebagai senjata 

mereka untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan 

colonial. Sebutlah Boedi Oetomo (1908), yang bercorak 

kedaerahan, Sarekat Dagang Islam (1911), yang 

kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, Indische Partij 

(1912), Indonesia Verenieging atau Perhimpunan 

Indonesia, dan kemudian menyusul jong-jong kedaerahan 

atau keagamaan. Sejarah ini, secara tidak langsung 

memberi agmbaran bahwa peran kaum terpelajar memiliki 

peranan yang sangat dominant dalam konstelasi politik 

Indonesia. 

Dalam konteks inilah, saya teringat ketika Mohamad 

Hatta, proklamator kita, berbicara pada tahun 1957 di 

Universitas Indonesia. Ketika itu Bung Hatta sudah mantan 

Wakil Presiden RI, menyodorkan istilah “inteligensia” ke 

dalam percaturan pemikiran intelektual Indonesia. Sambil 

memperlihatkan kedudukan dan peranan kaum inteligensia 

yang istimewa dalam masyarakat Indonesia, ia juga 

mengingatkan bahwa kedudukan dan peranannya yang 

penting dan dihargai itu justru mengimplikasikan tanggung 

jawabnya. Bung Hatta kemudian memaparkan lebih jauh 

perihal kaum inteligensia sebagai berikut: 

Dalam segala hal ini, kaum inteligensia tidak bisa 

bersikap pasif, menyerahkan segala-galanya kepada 

mereka yang kebetulan menduduki jabatan yang 

memimpin dalam Negara dan masyarakat. Kaum

inteligensia adalah bagian dari rakyat, warganegara yang 

sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam 

Indonesia yang berdemokrasi, ia ikut serta 

bertanggungjawab tentang perbaikan nasib bangsa. Dan 

sebagai warganegara yang terpelajar, yang tahu 

menimbang buruk dan baik, yang tahu menguji benar atau 

salah dengan pendapat yang beralasan, tanggung 

jawabnya seperti saya katakana tadi adalah intelektuil dan 

moril. Intelektuil karena mereka dianggap golongan yang 

mengetahui; moril karena masalah ini mengenai 

keselamatan masyarakat, sekarang dan kemudian. 

Pikiran Hatta dalam banyak hal, ingin menjelaskan 

bahwa kaum inteligensia dengan sendirinya memikul 

tanggungjawab yang lebih besar ketimbang golongan 

masyarakat manapun. Karena kaum inteligensia atau 

kaum terpelajar adalah kaum yang mengetahui banyak hal 

yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, sangat wajar jika 

sejak dini, komponen-komponen yang menunjang agar 

generasi sekarang memiliki sarana dan prasarana fasilitas 

yang bagus dan memadai dalam proses belajar mengajar, 

sangat masuk akal. 

Seperti diketahui bersama, generasi yang sekarang 

sedang mengenyam pendidikan, adalah pilar yang 

menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

kehidupan politik di masa datang. Untuk itu tidak ada 

alasan untuk menolak bahwa kehidupan generasi masa 

datang harus lebih baik dari masa kini. Bung Hatta benar 

bahwa kaum terpelajar memikul tanggung jawab yang 

besar, maka sangat wajar jika dari kalangan terdidik ini

harus diberi prioritas dalam proses belajar mengajar. Dari 

persoalan ini, khususnya pembangunan sarana dan 

prasarana fasilitas pendidikan, barangkali bisa diajukan 

berbagai pertanyaan, agar kita semua mendapat titik 

terang dalam melihat dan memandang kebijakan 

pembangunan serempak ini : 

1. Dapatkah kita menerima pembangunan serempak 

sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dengan 

pertimbangan untuk kehidupan generasi masa datang? 

2. Dapatkah berbagai komponen masyarakat mampu 

menjadi pendukung utama dengan mengabaikan berbagai 

perbadaan pandangan tentang pembangunan serempak 

ini? 

3. Tanpa mengabaikan perbadaan pandangan, 

dapatkah kita menerima eksistensi sarana dan prasarana 

fasilitas pendidikan sebagai akselerasi pendidikan 

generasi masa depan, agar tangguh, berwibawa, dan 

memiliki kemampuan tidak hanya pada daya nalar juga 

skill individu yang kualitasnya di atas rata-rata? 

4. Dengan asumsi pendidikan untuk generasi masa 

datang yang lebih baik, bisakah kita menerapkan 

pengertian di dalam diri kita, bahwa untuk terciptanya 

masyarakat sipil (civil society) harus dibentuk dan 

dibangun generasi atau masyarakat berpendidikan, civil 

education, yang lebih baik dan berkopetisi.? 

5. Apabila kita mampu bersepakat untuk membangun 

generasi yang lebih baik, bisakah kita menyisihkan waktu 

untuk menjenguk dan memeriksa kembali sarana dan 

prasarana fasilitas pendidikan yang ada di Kota

Tangerang? Bukankah cara seperti ini akan memudahkan 

cara pandang dan cara kerja kita dalam merespon 

perkembangan dan pertumbuhan pendidikan di Kota 

Tagerang? 

6. Dengan melakukan berbagi pertanyaan di atas, 

kemungkinan besar berbagai persoalan perihal sarana 

dan prasarana fasilitas pendidikan di Kota Tangerang bisa 

diakses dengan baik. Tapi sudahkah kita semua 

mempersiapkan disr? 

Inilah beberapa pertanyaan yang layak untuk kita beri 

jawaban, agar pembangunan sarana dan prasarana 

fasilitas pendidikan di Kota Tangerang, bisa berjalan 

lancer. Dan kelancaran pembangunan serempak itu, mau 

tak mau, harus melibatkan partisipasi waga dengan 

berbagai keahlian yang ada dalam diri warga itu sendiri. 

Perlibatan warga dalam proses pembangunan dan 

rehabilitasi sekolah ini, sebagai bentuk kerja sama antara 

unsur-unsur yang ada di masyarakat dengan aparatur 

Negara. Realitas-realitas di lapangan yang saya ketahui 

berdasarkan laporan dan kemudian saya melihat secara 

berkali-kali di lapangan, sangat memprihatinkan dan cukup 

mengejutkan. Duania pendidikan ternyata tidak menjadi 

perhatian banyak orang, ketika orang punya komitmen 

membangun sumber daya manusia, tetapi sector 

pendidikan berada dalam titik nadir. 

Di lapangan saya temukan sekolah-sekolah dilapangan 

berada dalam keadaan miring, retak dan rawan banjir, 

lantainya berdebu dan becek, bangkunya berhimpitan di 

dalam satu kelas, harusnya untuk 40 anak, ternyata sampai

50 anak. Tak ada kelas ideal. 

Ini adalah salah satu alasan membangun pembangunan 

sekolah serempak. Di satu pihak saya punya komitmen 

untuk memajukan dunia pendidikan, dan dilain pihak, saya 

melihat kenyataan-kenyataan di lapangan yang sangat 

mengagetkan dan mengejutkan. Dan saya piker perlu ada 

upaya rehabilitasi di dunia pendidikan. 

Di sisi lain, saya memang cocern terhadap sumber 

daya manusia, bagaimana Kota Tangerang bisa 

berkompetitif di era global, jika dunia pendidikan tertinggal. 

Hal lain, saya punya obsesi sejak kecil untuk membangun 

sarana pendidikan yang bagus, bagus fisik dan bagus 

kualitasnya. Ini tentu untuk merombak pencitraan awal, 

yang selama ini berkembang di ranah public, bahwa 

Tangerang identik dengan kota industri, kota pabrik. Tapi 

sayangnya realias ini tidak diimbangi dengang sumber 

daya manusia. 

Ketika pabrik datang di Kota Tangerang, sumber daya 

manusia tidak siap, dan kondisi ini mempercepat 

keterpurukan dari sumber daya manusia yang berkualitas. 

Situasi ini mendorong saya untuk mempercepat proses 

pembangunan pendidikan di Kota Tangerang. Inilah yang 

mendorong saya untuk membangun Kota Tangerang 

dengan memegang teguh komitmen pendidikan. 

Kenyataan-kenyataan di lapangan, sarana bangunan 

sekolah yang rusak, perpustakaan yang kacau balau dan 

laboratorium yang tidak memadai, mendesak saya untuk 

dengan segera membangun pendidikan di Kota 

Tangerang.

Tentu saja, pembangunan sarana dan prasarana fisik 

ini harus ditunjang dengan kompetensi para guru, termasuk 

dana insentif dan lain sebagainya. Jadi ini memang 

komitmen kebijakan politik dan kemauan dari pemerintah 

Kota ini, diarahkan kea rah pendidikan. Karena selama ini 

pencitraan Kota Tangerang adalah kota anak nakal, kota 

penjara, kota kusta, pabrik. Dari sinilah saya ingin 

membangun Kota tangerang dengan kultur pendidikan, 

satu kultur yang mencoba meratifikasi berbagai persoalan 

dengan nilai-nilai pendidikan di segala bidang. 

Seperti diketahui bersama, Kota Tangerang adalah 

kota yang penduduknya dipenuhi semangat 

egalitarianisme, terbuka, masyarakat yang menghargai 

orang lain, santun dan dalam sejarah politik, Tangerang 

tangerang tidak pernah berada dalam cengkeraman 

kekuasaan colonial dan raja-raja. Masyarakat Tangerang 

adalah masyarakat yang merdeka. Pada masyarakat 

merdeka, masyarakat yang bebas, memang kultur atau 

kesenian tradisional tidak menonjol dan gampang 

menerima nilai-nilai dari luar, sepanjang nilai itu tidak 

menurunkan prestise, harga diri masyarakat Tangerang. 

Dan Kultur kesenian yang ada selama ini datang dari suku 

bangsa-bangsa, seperti China. 

Jika kita sepakat, bahwa aktualisai nilai-nilai 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat banyak 

dipengaruhi oleh kultur pendidikan masyarakatnya, kenapa 

kita ragu menaruh investasi dalam dunia pendidikan dalam 

berbagai bentuk. Investasi yang sangat berguna adalah 

peran aktif masyarakat dan kontrbusi pemikiran ini, tak

isa dipungkiri memiliki peran yang sangat besar untuk 

mensukseskan pembangunan Kota Tangerang yang 

memiliki kultur pendidikan. 

Kultur pendidikan di Kota Tangerang ini akan tercipta 

jika semua pihak mau melibatkan diri secara total tanpa 

melihat golongan, asal usul partai, kaya miskin, dan 

jabatan. Perlibatan total ini dibutuhkan untuk mensuport 

keberlangsungan pendidikan di Kota Tangerang, agar bisa 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Untuk itu, pembangunan serempak ini, mau tak mau, 

harus bisa dijadikan tonggak untuk menjadikan Kota 

Tangerang sebagai kota yang memiliki kepedulian lebih 

terhadap sector pendidikan. Pembangunan serempak ini 

juga bisa dijadikan pencitraan tentang Kota Tangerang 

sebagai kota yang memiliki kultur pendidikan. Kultur 

pendidikan memang harus diciptakan dan 

ditumbuhkembangkan, agar semua pihak merasa menjadi 

bagian dari ikon pendidikan itu sendiri. 

Anjuran perlunya menciptakan pendidikan sebagai 

sarana melakukan eksplorasi pengetahuan dan 

meningkatkan kualitas manusia, secara tidak langsung, 

adalah anjuran untuk menjadi manusia yang memiliki 

kualitas yang bagus, yang mampu menjadi tauladan dan 

panduan bagi manusia yang lain. Al-Quran sendiri secara 

tegas memberi panduan tentang perlunya membangun 

peradaban manusia, agar memiliki integritas diri dan 

menjadikan yang terbaik dalam lajur kehidupan duniawi. 

Kamu adalah bangsa (ummah) yang terbaik dari 

seluruh manusia; mengajak kepada apa-apa yang baik,

mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah (QS, 3 

ayat 110) 

Ayat di atas adalah panduan bagi kita, agar sebagai 

umat memiliki pegangan dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari, dan mampu menciptakan peradaban yang 

tinggi dan besar, yang dilandasi nilai-nilai spiritual serta 

nilai-nilai moral, yang bisa menjadi penentu kualitas hidup 

manusia. Ayat di atas juga memberi isyarat bahwa kita 

harus jadi “ kelompok teladan” di antara kelompokkelompok 

manusia. Ini artinya, berlomba-lomba merengkuh 

ilmu pengetahuan adalah perlu dan harus dikerjakan oleh 

kita.

Daftar Pustaka 

Albrow, Marin, Bureaucracy — terj.M Rusli Karim & 

Totok Daryanto, Birokrasi, (Yogyakarta; Tiara 

Wacana,1989) 

Andreski,Stanislav,Max Weber on Capitalism,Bureaucracy 

and Religion — terj.Hartono,Max Weber: 

Kapitalisme,Birokrasi dan agama, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1996) 

Billah, M.m.,”Good Governance and Control Social”, 

Majalah Prisma, 1996 

Budiman, Arief, Teori Negara: Negara, kekuasaan, dan 

ideology, (Jakarta: Gramedia, 1996), 

-----, Teori Pembangunan Dunia ketiga, (Jakarta: 

Gramedia, 1995) 

Cernea, Michael M. (ed), Mengutamakan Manusia dalam 

Pembangunan --- terj. Basilius bengo Tuku, (Jakarta: UI- 

Press,1988) 

Effendi, Sofian, “Pelayanan Publik, Pemerataan, dan 

Administrasi Negara” Majalah Prisma, 1996 

Fakih, Mansour, Masyarakat Sipil untuk Tranformasi 

Sosial,(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996) 

-----, Sesat Piker Teori Pembangunan dan globalisasi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001) 

Habermas, Jurgen, Legitimation Crisis, (London: Beacon 

Press,1973) 

-------, The Theory of Communicative Action,(London: 

Beacon Press, jilid II: 1987)

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1994) 

Madjid, Nurcholish, Tradisi Islam, Peran dan fungsinya 

dalam pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 

1997) 

Nogroho, Iwan, “Modal Sosial dan PembangunanKota”, 

Majalah Prisma, 1997 

Abdurrahman, Moeslim, “Islam Transformatif”, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1995) 

Freire, Paulo,”Pendidikan sebagai praktik 

pembebasan”….(Jakarta: Gramedia, 1984) 

Soejadmoko, Dimensi manusia dalam pembangunan, 

(Jakarta: LP3ES, 1986) 

------,Etika pembebasan, (Jakarta: LP3ES, 1996) 

------,Pembangunan dan kebabasan, (Jakarta: 

LP3ES,1984) 

------,Kebudayaan Sosialis, (Jakarta: Melibas, 2001)

ZIARAH BUDAYA KOTA 

TANGERANG 

MENUJU MASYARAKAT BERPERADABAN 

AKHLAKUL KARIMAH 

Oleh: Wahidin Halim 

Wali Kota Tangerang 

BAB DUA 

Asal Usul Budaya Lokal 

Gambang Kromong 

Peh Chun 

Tari Cokek 

Tamu Terhormat

Dinamis dan Erotis 

Isi Buku 

Tentang Penulis 

Isi Buku 

BAB SATU 

Jejak Sejarah Tangerang 

Asal Usul China Benteng 

Kampung Teluk Naga 

China Benteng 

Tragedi China Benteng 

Bangunan Bersejarah 

Bendungan Pintu Sepuluh 

Jaringan Drainase 

Kelenteng Boen San Bio 

Asal Mula Kata Kelenteng 

Situs Bersejarah 

Kelenteng Boen Tek Bio 

Rumah Tua Kapitan Tionghoa 

Tradisi Perkawinan Chiou Thaou

Makan 12 Mankuk 

Taburan Beras Kuning 

Musik Tanjidor 

BAB TIGA 

Jatidiri Masyarakat Kota Tangerang 

Kota Tangerang Berubah 

Kota Seribu Pabrik 

Peluang Investasi 

Pengembangan Industri 

Mewujudkan Visi 

Menjalankan Misi 

A. Pemulihan Ekonomi 

B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Potensi Urban Heritage Tourism 

Perda Cagar Budaya 

Landmark Kota 

BAB EMPAT 

Pembangunan Peradaban 

Daftar Pustaka BAB SATU 

Jejak Sejarah Tangerang 

AWAL mula berdirinya bebrapa kerajaan dan kota

esar di bumi ini umumnya diliputi mitos. Kekosongan data 

sejarah diisi dengan cerita legendaries. Demikian halnya 

dengan Roma, yang katanya didirikan oleh Romulus dan 

Romus, kakak beradik yang dibesarkan oleh seekor 

srigala. Demikian juga juga diceritakan tentang negeri 

Matahari Terbit yang dikaitkan keturunan dewi matahari, 

yang sampai kini menghiasi bendera kebangsaan Jepang. 

Tetapi tidak jika kita berbicara sejarah Tangerang, 

yang tidak bisa dilepaskan dari empat hal utama yang 

saling terkait. Keempat hal itu adalah peranan Sungai 

Cisadane; lokasi Tangerang di tapal batas antara Banten 

dan Jakarta; status bagian terbesar daerah Tangerang 

sebagai tanah partikelir dalam jangka waktu lama; dan 

bertemunya beberapa etnis dan budaya dalam masyarakat 

Tangerang. 

Sungai Cisadane membujur dari selatan didaerah 

pegunungan ke utara di daerah pesisir. Sungai ini amat 

berperan penting dalam kehidupan masyarakat di 

sepanjang daerah aliran sungai (DAS) hingga dewasa ini. 

Yang berubah hanyalah jenis peranannya. Sejak zaman 

kerajaan Tarumanegara (abad ke-15) hinggga awal zaman 

Hindia Belanda (awal abad ke-19), sungai ini berperan 

sebagai sarana lalu lintas air yang menghubungkan daerah 

pedalaman dengan daerah pesisir. 

Disamping itu, sungai Cisadane juga menjadi sumber 

penghidupan manusia yang bermukim di sepanjang DAS 

ini. Antara lain untuk mengairi areal persawahan dan 

perikanan di daerah dataran rendah bagian utara 

Tangerang.

Dengan peran yang pertama itu, hasil bumi dari daerah 

pedalaman (lada, beras, kayu, dan lain-lain) dapat 

dipasarkan ke daerah pesisir dan luar daerah Tangerang. 

Sebaliknya, keperluan hidup penduduk pedalaman seperti 

garam, kain, gerabah, dan lain-lain, dapat didatangkan 

daerah pesisir dan luar daerah Tangerang. Sementara, 

peranan kedua dapat meningkakan produksi pertanian, 

terutama produksi beras, selain untuk mencegah bahaya 

banjir. 

Sejatinya, pada awal abad ke-16, zaman kerajaan 

Sunda, Tangerang tampil sebagai kota pelabuahn 

bersama-sama Banten dan Sunda Calapa sebagaimana 

tertulis dalam Summa Oriental karangan Tome Pires, 

orang Portugis yang memuat laporan kunjungan dari 1512- 

1515. Dokumen tersebut menurut A. Heuken SJ, ahli 

sejarah Jakarta, adalah dokumen tertua yang menyebut 

nama ini. Sunda Calapa atau Chia liu-pa (menurut Ma 

Huan, muslim China yang menulis laporan pelayaran 

armada Laksamana Zeng-Ho, yang kapal-kapalnya 

mengunjungi Pantai Ancol pada awal abad ke XV) adlah 

nama pelabuhan tertua di Jakarta. 

Yang berbeda diantara ketiga pelabuhan di Tangerang, 

Banten dan Jakarta itu hanyalah tingkatan kualitas dan 

kuantitas kegiatannya. (sunda) Calapa menjadi pelabuhan 

paling sibuk ketika itu lantaran lokasinya paling dekat dan 

dapat berhubungan langsung melalui jlan darat dan jalan air 

(Sungai Ciliwung) dengan Pakuan Pajajaran yang menjadi 

ibu kota kerajaan Sunda. Selain itu, (Sunda) Calapa

menjadi pusat kota pelabuhan Kerajaan Sunda. 

Dibawahnya adalah kota pelabuhan Banten yang 

merupakan kota pelabuhan paling barat Pulau Jawa. 

Posisi Banten juga sangat strategis, setelah Malaka 

diduduki oleh Portugis pada 1511 lantaran Selat Sunda 

dan pesisir barat Sumatera menjadi jalur utama 

perdagangan. 

Sedangkan Pelabuhan Tangerang termasuk pelabuhan 

yang sepi hingga menempati peringkat paling bawah 

kesibukannya, karena lokasinya berada diantara dan 

berdekatan dengan Banten dan (Sunda) Calapa. Lokasi 

ketiga kota pelabuhan berada disekitar muara sungai, 

yaitu Sungai Cibanten bagi kota pelabuhan Banten, Sungai 

Cisadane bagi kota pelabuhan Tangerang, dan Sungai 

Ciliwung bagi kota pelabuhan Calapa. 

Selanjutnya, sejak pertengahan abad ke-16 Banten dan 

Calapa (berubah menjadi Jayakarta sejak berada di 

bawah kuasa Islam pada 1527) mengembangkan diri 

menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan. 

Didukung oleh Cirebon dan Demak, Banten meningkat 

pesat sebagai pusat penyebaran agama Islam, 

pemerintahan, dan perniagaan laut (maritim) di Tatar 

Sunda bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Puncak 

keemasan Kesultanan Banten berlangsung sekira 

pertengahan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan 

Abulmafakir Mahmud Abdulkhadir (1596-1651) dan Sultan 

Ageng Tirtayasa (1651-1684). 

Sedangkan, Jayakarta yang semula berperan sebagai 

penutup hubungan Pakuan Pajajaran ke dunia luar dan

merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten, setelah 

jatuh ke dalam kekuasaan kompeni Belanda pada 1619 

dan namanya diganti dengan Batavia, berhasil 

mengembangkan diri. Mula-mula Batavia berperan 

sebagai pusat kedudukan dan pusat perdagangan 

Kompeni (VOC) di Nusantara, kemudian sejak tahun 1800 

menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan 

internasional pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

Semenjak dasawarsa kedua 1600-an antara Banten 

dan Batavia berlangsung persaingan perdagangan yang 

keras. Di satu pihak, Kompeni Belanda mendesakkan 

keinginan untuk melakukan monopoli perdagangan 

diwilayah Kesultanan Banten. Namun di pihak lain, Sultan 

Banten sendiri mempertahankan sistem perdagangan 

bebas dan kedaulatan Negara. Saking kerasnya 

persaingan itu, alhasil berkembang menjadi konflik politik 

dan akhirnya knflik senjata. Mula-mula pada 1652, 

berbentuk konflik senjata secara tertutup, namun kemudian 

pad 1659 berbentuk perang terbuka. 

Dalam suasana konflik itulah, kawasan Tangerang 

menjadi daerah pertahanan sekaligus medan pertempuran 

serta rebutan antara Banten dan Batavia. Dalam 

perkembangan berikutnya, pihak Banten membangun 

benteng pertahanan di sebelah barat Sungai Cisadane 

dan pihak kompeni Belanda membangun benteng 

pertahanan di sebelah timur Sungai Cisadane. Itulah 

sebabnya, dulu daerah ini dikenal dengan nama Benteng, 

baru muncul nama Tangerang. 

Dengan mengerahkan serdadu Kompeni secara besar-

esaran, terutama serdadu sewaan yang berasal dari 

kalangan orang Nusantara sendiri, dan taktik adu-domba 

(devide et impera), secara bertahap wilayah Kesultanan 

Banten jatuh ketangan kekuasaan Kompeni Belanda. Mulamula 

pada 1569, daerah sebelah timur Sungai Cisadane 

jatuh ke tangan Kompeni, kemudian tanah di sepanjang 

Sungai Cisadane sejak dari daerah hulu sampai ke muara 

dan daerah sebelah selatan Sungai Cisadane sampai ke 

Laut Kidul (Samudra Hindia) ditetapkan masuk ke wilayah 

Batavia (1684). 

Akhirnya pada 1809, Kesultanan Banten dihapuskan 

serta seluruh wilayahnya dimasukkan ke wilayah 

pemerintahan Hindia Belanda. Sejak saat itu, berakhirlah 

kedudukan Tangerang sebagai daeah tapal batas antara 

Banten dan Jakarta, karena seluruhnya berada dibawah 

kuasa pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 

Perubahan pemegang kekuasaan atas daerah 

Tangerang memberikan jalan bagi perubahan status 

daerah itu. Semula berstatus sebagai daerah rebutan 

antara Banten dan Batavia, Tangerang kemudian menjadi 

daerah partikelir di bawah Batavia. Sepetak demi sepetak 

tanah di Tangerang dikuasai oleh pihak partikelir secara 

perseorangan dan perusahaan. 

Muncullah sejumlah tuan tanah di daerah ini yang 

umumnya terdiri dari orang Belanda dan orang China. 

Disamping menguasai tanah garapan dan lingkungannya, 

mereka juga mneguasai penduduk yang bermukim di lahan 

itu. Penduduk setempat berkewajiban menggarap tanah 

milik tuan tanah dengan upah kecil, padahal mereka pun

harus membayar berbagai pajak dan pungutan lainnya. 

Karena itu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok 

antara tingkat kesejahteraan tuan tanah dan tingkat 

kesejahteraan penduduk pribumi. Selain itu, tuan tanah 

lebih berkuasa daripada pejabat pemerintahan pribumi. 

Tuan tanah dilindungi dan dibantu oleh sejumlah mandor 

yang bertindak sebagai jawara dan berstatus sebagai 

pegawai tuan tanah. Keberadaan dan fungsi jawara dalam 

masyarakat Tangerang masa itu menjadi gejala umum dan 

ciri khas lingkungan tanah partikelir. Situasi dan kondisi 

demikian membentuk struktur dan karakter masyarakat 

tersendiri dilingkungan tanah partikelir. 

Pendidikan sekolah hampir tak tersentu oleh bagian 

terbesar penduduk pribumi. Mereka mengutamakan 

pendidikan informal dari guru agama Islam secara 

individual, atau pesantren-pesantren secara kelembagaan. 

Peran dan kedudukan orang keturunan China dan jawara 

dalam masyarakat Tangerang demikian berpengaruh 

besar terhadap suasana dan peristiwa selama revolusi 

kemerdekaan pada tahun 1945-1949. 

Pada masa itu orang-orang keturunan China di daerah 

ini pernah menjadi sasaran amuk rakyat sebagai tindak 

balas dendam, dan amarah terhadap mereka karena 

dicurigai membantu pihak kolonial. Pernah pula dibentuk 

pemerintahan mandiri oleh kalangan jawara yang berjiwa 

merah dan bersikap kiri. Pemerintahan ini tak mengakui 

Republik Indonesia. Mereka mendirikan negara di dalam 

negara. 

Pada mulanya, penduduk Tangerang boleh dibilang

hanya beretnis dan berbudaya Sunda. Mereka terdiri atas 

penduduk asli setempat, serta pendatang dari Banter., 

Bogor dan Priangan. Kemudian sejak 1526, datang 

penduduk baru dari wilayah pesisir Kesultanan Demak dan 

Cirebon yang beretnis dan berbudaya Jawa, seiring 

dengan proses Islamisasi dan perluasan wilayah 

kekuasaan kedua kesultanan itu. Mereka menempati 

daerah pesisir Tangerang sebelah barat. 

Keragaman etnis penduduk Batavia sebagai dampak 

kebijakan Kompeni Belanda di bidang kependudukan di 

Kota Batavia melahirkan ragam etnis dan budaya Melayu 

Betawi. Dinamakan demikian, karena mereka berbicara 

dalam bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sosialnya 

dan bertempat tinggal di daerah Betawi, sebutan orang 

pribumi bagi Kota Batavia. Penduduk etnis dan budaya 

Betawi ini menyebar ke daerah sekeliling Kota Betawi, 

termasuk daerah Tangerang. Mereka menempati daerah 

pesisir sebelah timur dan daerah pedalaman timur 

Tangerang. 

Kebijakan Kompeni tersebut melahirkan pula keturunan 

orang China dalam jumlah banyak di Kota Batavia yang 

menyebar ke daerah Tangerang, sebagai dampak dari 

pemberontakan orang-orang China di Kota Batavia pada 

1740 dan lahirnya status tanah partikelir. Keturunan orang 

China ini tersebar di daerah tanah partikelir, terutama di 

daerah pesisir Tangerang sebelah timur. 

Selanjutnya, kebudayaan mereka berasimilasi dengan 

kebudayaan Melayu Betawi. Dari pertemuan itu lahirlah 

jenis-jenis budaya yang bercirikan Melayu Betawi dan

China yang kini populer disebut budaya Betawi, seperti 

teater lenong, tari topeng, dan lain-lain. 

Dengan perkembangan penduduk seperti itu, peta 

penduduk dan budaya di Tangerang terbilang unik. Daerah 

Tangerang Utara bagian timur berpenduduk etnis Betawi 

dan China serta berbudaya Melayu Betawi. Daerah 

Tangerang Timur bagian selatan berpenduduk dan 

berbudaya Betawi. Daerah Tangerang Selatan 

berpenduduk dan berbudaya Sunda. Sedang daerah 

Tangerang Utara sebelah barat berpenduduk dan 

berbudaya Jawa. 

Dalam konteks keseluruhan pemerintahan di wilayah 

Tatar Sunda, kedudukan Tangerang mengalami beberapa 

kali perubahan dalam tingkat dan struktur pemerintahan. 

Sebagaimana telah dikemukakan, pada awal abad ke-16 

Tangerang berstatus sebagai salah satu kota pelabuhan 

dalam lingkungan Kerajaan Sunda. Pada masa itu kota 

pelabuhan berada di bawah kuasa seorang syahbandar 

yang bertanggung jawab langsung kepada raja Sunda. 

Ketika Tangerang berada di bawah kuasa Kesultanan 

Banten sejak 1526, sistem pemerintahannya berbentuk 

kemaulanaan dan pusat pemerintahannya berada di 

daerah pedalaman, yaitu di sekitar Tigaraksa sekarang. 

Tatkala sebagian daerah ini jatuh ke tangan Kompeni 

(sejak 1659), demi keamanan pemerintahan di daerah ini 

dipimpin oleh seorang komandan militer Belanda. 

Namun, ketika seluruh daerah ini berada di bawah 

kuasa Kompeni Belanda dan stabilitas keamanannya telah 

tercapai sejak 1682, pemerintahan di daerah ini berbentuk

kabupaten (regentschap) yang dipimpin oleh seorang 

bupati yang berasal dari kalangan penduduk pribumi. 

Pada 1809 terjadi perubahan sistem pemerintahan 

secara menyeluruh di Hindia Belanda yang ditetapkan oleh 

Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). 

Tingkat dan struktur pemerintahan di daerah Tangerang 

berubah lagi. Kini Tangerang berada di bawah wilayah 

administrasi pemerintahan De stad Batavia, de 

Ommelanden, en Jacatrasche Preanger 

Regentschappen (Kota Batavia dan sekitarnya serta 

wilayah Jakarta-Priangan) yang kemudian disebut 

Keresidenan Batavia. 

Daerah Tangerang disebut Batavia Barat dan berada di 

bawah perintah seorang Asisten Residen yang selalu 

dipegang oleh orang Belanda. Selanjutnya sejak tahun 

1860-an, daerah ini berstatus afdeling yang disebut 

Afdeling Tangerang yang tetap dipimpin oleh Asisten 

Residen. Daerah Afdeling Tangerang dibagi atas tiga 

distrik, yaitu Tangerang Timur, Tangerang Selatan, dan 

Tangerang Utara yang selanjutnya (sejak 1880-an) masingmasing 

disebut Distrik Tangerang, Distrik Balaraja, dan 

Distrik Mauk; lalu ditambah dengan Distrik Curug. 

Kepala distrik dipegang oleh orang pribumi yang 

jabatannya disebut demang, kemudian berubah jadi 

wedana. Tingkat dan struktur pemerintahan demikian di 

Tangerang berlangsung hingga akhir kekuasaan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda (1942). 

Pada zaman Jepang (1942-1945), Tangerang yang

ertetangga dengan ibu kota pemerintah pusat Jakarta 

dipandang sebagai daerah strategis. Dengan demikian, 

tingkat dan struktur pemerintahannya dinaikkan jadi 

kabupaten, dan didirikanlah lembaga pendidikan militer 

(Seinendojo). 

Pembentukan Kabupaten Tangerang didasarkan 

Maklumat Jakarta Syu Nomor 4 tanggal 27 Desember 

2603 (1943), sedangkan peresmiannya dilakukan pada 

hari Selasa, 4 Januari 1944, bersamaan dengan 

pelantikan R. Atik Suardi menjadi Bupati Tangerang 

pertama. R Atik Suardi adalah aktivis yang kemudian 

(sejak akhir tahun 1920-an) jadi salah seorang pemimpin 

Paguyuban Pasundan, organisasi pergerakan nasional 

masyarakat Sunda. Ia pernah menjabat sebagai pembantu 

R. Pandu Suradiningrat di Gunseibu Jawa Barat. 

Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 

mendapat sambutan hangat dari para pemimpin dan 

masyarakat Tangerang. Wujudnya terdiri atas dua 

bentuk.Pertama, menegakkan kemerdekaan dengan cara 

membentuk pemerintahan daerah di Tangerang yang 

menunjang Proklamasi Kemerdekaan RI, mulai dari tingkat 

kabupaten ke bawah. 

Kedua, mempertahankan kemerdekaan dengan cara 

menentang dan melawan pihak asing dan antek-anteknya 

yang berusaha untuk menjajah kembali dan pihak yang 

mau mendirikan negara sendiri yang tidak mengakui 

keberadaan Republik Indonesia. Terjadilah revolusi 

kemerdekaan! Akhirnya, kedaulatan Republik Indonesia 

bisa ditegakkan di Tangerang.

Kedudukan Kabupaten Tangerang dikukuhkan kembali 

pada awal masa Republik Indonesia (19 Agustus 1945) 

dan berlaku terus hingga kini. Kabupaten ini jadi salah satu 

kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

Sesuai dengan semangat dan tuntutan otonomi daerah 

serta perkembangan Kota Tangerang yang meningkat 

pesat, status pemerintahan di Kota Tangerang sendiri 

ditingkatkan. Tadinya kota itu adalah kota kecamatan, lalu 

jadi kota administratif. Kota Tangerang yang memiliki luas 

wilavah 17.729,794 hektar dibentuk berdasarkan 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang. 

Sebelumnya Kota Tangerang merupakan bagian dari 

wilayah Kabupaten 'I'angerang dengan status wilayah Kota 

Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981. Dengan demikian, di 

Tangerang terdapat dua jenis pemerintahan daerah yang 

setara, yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. 

Sementara itu, dengan berdirinya Provinsi Banten (sejak 

1999), Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pun jadi 

bagian dari wilayah Provinsi Banten. 

Asal-usul China Benteng 

Sejak abad lima belas dengan perahu Jung mereka 

arungi lautan ganas larikan diri dari bencana dan 

malapetaka tinggalkan negeri leluhur 

mencari tanah harapan di Nan Yang Perkampungan 

nelayan di Teluk Naga seorang encek pembuat arak 

mengubur kesendiriannya

ersama seorang pendamping setia gadis pribumi lugu 

sederhana 

Kikuk seperti ayam dan itik 

yang satu pakai sumpit 

yang satu doyan sambel 

dengan bahasa isyarat 

berlayar biduk antar bangsa 

beranak pinak dalarn kembara 

Dari generasi ke generasi 

warna kulit makin menyatu 

jadilah generasi persatuan: 

`China Benteng' 

teladan pembauran 

Sungai Cisadane jadi saksi 

perjalanan hidup kedua anak bangsa 

bersama melawan penjajah Belanda 

bergotong royong 

terjalin persaudaraan sejati seperti Cisadane terus 

mengalir dari abad ke ke abad 

menuju tanah air-Indonesia 

Tangerang, 1996 

SAJAK karya Wilson Tjandinegara berjudul "Balada 

Seorang Lelaki di Nan Yang" ini, bercerita soal asal-usul 

kedatangan bangsa China di Tangerang. Dalam 

pencariannya terhadap riwayat identitas diri, Wilson 

Tjandinegara vang lahir dalam keluarga keturunan 

Tionghoa miskin di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 20 

Desember 1946, menuangkan tipikal pembauran alami

yang terjadi di sebuah tempat di daerah Tangerang yang 

kemudian terkenal dengan "China Benteng." 

Tentang riwayat nenek moyang tersebut, Leo 

Suryadinata (1999) mengatakan bahwa: "Sebelum terjadi 

imigrasi massal etnik Tionghoa ke Asia Tenggara. 

khususnya ke Indonesia dan Malaysia, masyarakat 

Tionghoa di kedua kawasan itu sangat kecil. Pada 

umumnya, anggotanya telah berbaur ke dalam masyarakat 

setempat. Pada masa itu, transportasi sulit. Orang 

Tionghoa, dilarang oleh kerajaan Tiongkok untuk 

meninggalkan negaranya. Mereka yang meninggalkan 

tanah leluhurnya juga tidak membawa keluarganya". 

Jadi, wajar jika mereka akhirnya mengawini wanita 

setempat. Umumnya wanita Islam nominal dan tinggal 

menetap di tempat itu. Karena jumlahnya yang kecil, orang 

Tionghoa ini bertendensi yang berintegrasi dengan 

masyarakat lokal. Keturunan mereka akhirnya tidak lagi 

menguasai bahasa Tionghoa dan menggunakan bahasa 

Melayu-lingua franca dalam Nusantara untuk 

berkomunikasi (setelah 1928, bahasa Melayu dinamakan 

bahasa Indonesia). 

Orang China mulai menyebar ke Asia Tenggara pada 

masa Dinasti Tang (618-907). Ketika itu, mereka mengirim 

ekspedisi militernya ke daerah China Selatan. Sejak itu, 

banyak sekali orang-orang Hoakiau/Hokkian yang berasal 

dari daerah-daerah yang terletak di sekitar Amoy di 

Provinsi Fukien (Fujian) dan orang-orang Kwang Fu 

(Kanton) yang berasal dari Kanton dan Makao di Provinsi 

Kwangtung (Guangdong) terus menetap di perantauan dan

tak kembali lagi ke kampung halamannya. 

Pada masa Dinasti Sung (907-1127) mulai banyak 

pedagang-pedagang China yang datang ke negaranegara 

Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mereka 

berdagang dengan orang Indonesia dengan membawa 

barang dagangan berupa teh, barang porselin China yang 

indah, kain sutra yang halus serta obat-obatan. Sedangkan 

mereka membeli dan membawa pulang hasil bumi 

Indonesia. 

Dalam sejarah China Kuno, dikatakan orang-orang 

China mulai merantau ke Indonesia pada masa akhir 

pemerintahan Dinasti Tang. Daerah pertama yang 

didatangi adalah Palembang, yang pada waktu itu 

merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya. 

Kemudian mereka datang ke Pulau Jawa untuk mencari 

rempah-rempah.Banyak dari mereka yang kemudian 

menetap di daerah pelabuhan pantai utara Jawa seperti 

daerah Tuban, Surabaya, Gresik, Banten (Tangerang) dan 

Jakarta. Orang China datang ke Indonesia dengan 

membawa serta kebudayaannya, termasuk unsur 

agamanya. Dengan demikian, kebudayaan China menjadi 

bagian dari kebudayaan Indonesia. 

Ketika pada tanggal 23 Juni 1596 armada Belanda di 

bawah pimpinan Cornelis Houtman berhasil mendarat di 

pelabuhan Banten, ia tercengang karena menjumpai koloni 

Tionghoa yang mempunyai hubungan yang harmonis 

dengan penduduk dan penguasa setempat. Selain di 

Banten, orang-orang Belanda dan kemudian orang-orang 

Inggris juga menjumpai koloni-koloni Tionghoa di

kebanyakan bandar-bandar Asia Tenggara seperti di Hoi 

An, Patani, Phnom Penh dan Manila. Pada tahun 1642 di 

Hoi An terdapat empatlima ribu orang Tionghoa dan di 

Banten pada tahun 1600 terdapat 3.000 orang Tionghoa. 

Ketika pada 1611, Jan Pieterszoon Coen diutus 

Gubernur Jenderal VOC Pieter Both untuk membeli hasil 

bumi, terutama lada di Banten, ternyata ia harus berurusan 

dengan seorang pedagang Tionghoa kepercayaan Sultan 

yang bernama Souw Beng Kong (Bencon). Souw Beng 

Kong adalah seorang pedagang Tionghoa yang sangat 

berpengaruh dan mempunyai perkebunan lada yang luas 

sekali. Ia sangat dihormati dan dipercaya penuh oleh 

Sultan dan para petani Banten. 

Setiap pedagang asing seperti Portugis, Inggris dan 

Belanda yang ingin membeli hasil bumi dari Banten harus 

melakukan negosiasi harga dan lain-lainnya dengan 

Pangeran Adipati Cakraningrat IV dari Madura, pasukan 

VOC yang sudah terdesak dan terkurung di kota 

Semarang berhasil diusir dari Jawa Tengah dan besar 

kemungkinan dari seluruh pulau Jawa. 

VOC yang akhirnya berhasil memadamkan 

pemberontakan tersebut mengirimkan orang-orang 

Tionghoa ke daerah Tangerang untuk bertani. Belanda 

mendirikan pemukiman bagi orang Tionghoa berupa 

pondokpondok yang sampai sekarang masih dikenal 

dengan nama Pondok Cabe, Pondok Jagung, Pondok 

Aren, dan sebagainya. 

Di sekitar Tegal Pasir (Kali Pasir) Belanda mendirikan 

perkampungan Tionghoa yang dikenal dengan nama Petak

Sembilan. Perkampungan ini kemudian berkembang 

menjadi pusat perdagangan dan telah menjadi bagian dari 

Kota Tangerang. Daerah ini terletak di sebelah Timur 

Sungai Cisadane, daerah Pasar Lama sekarang. 

China Benteng 

TIDAK seperti China peranakan pada umumnya yang 

berkulit putih meletak, kebanyakan China peranakan di 

Tangerang berkulit gelap. Tengoklah Ong Gian (47). 

Matanya pun tidak sipit. Sehari-hari ia bekerja sebagai 

petani di Neglasari, Tangerang. Selain itu, ia juga awak 

kelompok kesenian gambang kromong yang sering tampil 

di acara-acara hajatan perkawinan. 

Nenek moyangnya adalah China Hokkian yang datang ke 

Tangerang dan tinggal turun- temurun di kawasan Pasar 

Lama. Mereka masuk dengan perahu melalui Sungai 

Cisadane sejak lebih 300 tahun silam. 

China Benteng memang selalu diidentifikasi dengan 

stereotip orang China berkulit hitam atau gelap, jagoan 

bela diri, dan hidupnya pas-pasan atau malah miskin. 

Sampai sekarang, ternyata mereka juga tetap miskin, 

meski sudah jarang yang jago kungfu, wushu atau ilmu bela 

diri ala China lainnya. Meski ada beberapa yang sudah 

berhasil sebagai pedagang, sebagian besar China 

Benteng hidup sebagai petani, peternak, nelayan. Bahkan, 

ada juga pengayuh becak. 

Sejarah China Tangerang memang sulit dipisahkan 

dengan kawasan Pasar Lama (Jalan Ki Samaun dan 

sekitarnya) yang berada di tepi sungai dan merupakan 

permukiman pertama masyarakat China di sana. Struktur

tata ruangnya sangat baik dan itu merupakan cikal-bakal 

Kota Tangerang. Mereka tinggal di tiga gang, yang 

sekarang dikenal sebagai Gang Kalipasir, Gang Tengah 

(Cirarab), dan Gang Gula (Cilangkap). Sayangnya, 

sekarang tinggal sedikit saja bangunan yang masih berciri 

khas pechinan. Pada akhir tahun 1800-an, sejumlah orang 

China dipindahkan ke kawasan Pasar Baru, Tangerang 

dan sejak itu mulai menyebar ke daerahdaerah lainnya. 

Pasar Baru pada tempo dulu merupakan tempat transaksi 

(sistem barter) barang orang-orang China yang datang 

lewat sungai dengan penduduk lokal. 

Mengenai asal-usul kata China Benteng, menurut sinolog 

dari Universitas Indonesia, Eddy Prabowo Witanto MA, 

tidak terlepas dari kehadiran Benteng Makassar. Benteng 

yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itusekarang 

sudah rata dengan tanah terletak di tepi Sungai Cisadane, 

di pusat Kota Tangerang. 

Pada saat itu, kata Eddy, banyak orang China Tangerang 

yang kurang mampu tinggal di luar Benteng Makassar. 

Mereka terkonsentrasi di daerah sebelah utara, yaitu di 

Sewan dan Kampung Melayu. Mereka berdiam di sana 

sejak tahun 1700-an. Dari sanalah muncul, istilah "China 

Benteng". 

Pada 1740, terjadi pemberontakan orang China menyusul 

keputusan Gubernur Jenderal Valkenier untuk menangkapi 

orang-orang China yang dicurigai. Mereka akan dikirim ke 

Sri Lanka untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan 

milik VOC. 

Pemberontakan itu dibalas serangan serdadu kompeni ke

perkampungan-perkampungan China di Batavia (Jakarta). 

Sedikitnya 10.000 orang tewas, dan sejak itu hanyak orang 

China mengungsi untuk mencari tempat baru di daerah 

Tangerang, seperti Mauk, Serpong, Cisoka, I.egok, dan 

bahkan sampai Parung di daerah Bogor. 

Itulah sebabnya, banyak orang China yang tinggal di 

pedesaan di pelosok Tangerang di luar kawasan peChinan 

di Pasar Lama dan Pasar Baru. Meski demikian, menurut 

pemerhati budaya China Indonesia, David Kwa, mereka 

yang tinggal di luar Pasar Lama dan Pasar Baru itu tetap 

disebut sebagai China Benteng. 

Sebagai kawasan permukiman China, di Pasar Lama 

dibangun kelenteng tertua, Boen Tek Bio, yang didirikan 

tahun 1684 dan merupakan bangunan paling tua di 

Tangerang. Lima tahun kemudian, 1689, di Pasar Baru 

dibangun kelenteng Boen San Bio (Nimmala). Kedua 

kelenteng itulah saksi sejarah bahwa orang-orang China 

sudah berdiam di Tangerang lebih dari tiga abad silam. 

Dalam penelitiannya, sarjana Seni Rupa dan Desain ITB 

Jurusan Desain Komunikasi Visual, Y Sherly Marianne, 

antara lain menyebutkan, sekitar 80 persen dari 19.191 

warga Kelurahan Sukasari di Kotamadya Tangerang 

adalah orang China Benteng. Angka statistik April 2002 ini 

tidaklah mengherankan, karena Pasar Lama masuk dalam 

wilayah Sukasari. Menurut Sherly, kehidupan masyarakat 

China Benteng memang keras agar bisa bertahan hidup. 

Sebab, sebagian besar pekerjaan mereka bukan dalam 

bidang ekonomi, tetapi sebagai petani di pedesaan. 

Yang unik dari masyarakat China Benteng adalah bahwa

mereka sudah berakulturasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan dan kebudayaan lokal. Dalam percakapan 

sehari-hari, misalnya, mereka sudah tidak dapat lagi 

berbahasa China. Logat mereka bahkan sudah sangat 

Sunda pinggiran bercampur Betawi. Ini sangat berbeda 

dengan masyarakat China Singkawang, Kalimantan Barat, 

yang berbahasa ina meskipun hidup kesehariannya juga 

banyak yang petani miskin. 

Logat China Benteng memang khas. Ketika mengucapkan 

kalimat, "Mau ke mana", misalnya, kata "na" diucapkan 

lebih panjang sehingga terdengar "mau kemanaaaa". 

Di bidang kesenian, mereka memainkan musik gambang 

kromong yang merupakan bentuk lain akulturasi 

masyarakat China Benteng. Sebab, gambang kromong 

selalu dimainkan dalam pesta-pesta perkawinan, umumnya 

diwarnai tari cokek yang sebenarnya merupakan budaya 

tayub masyarakat Sunda pesisir seperti Indramayu. 

Meski demikian, masyarakat China Benteng masih 

mempertahankan dan melestarikan adat istiadat nenek 

moyang mereka yang sudah ratusan tahun. Ini terlihat pada 

tata cara upacara perkawinan dan kematian. Salah 

satunya tampak pada keberadaan "Meja Abu" di setiap 

rumah orang China Benteng. 

Beberapa tradisi leluhur yang masih dipertahankan antara 

lain, Cap Go Meh (perayaan 15 hari setelah Imlek), Peh 

Cun, Tiong Ciu Pia (kue bulan), dan Pek Gwee Cap Go 

(hari kesempurnaan). Demikian pula panggilan encek, 

encim, dan engkong masih digunakan sebagai tanda 

hormat kepada orang yang lebih tua. Juga salam (pai)

tetap dipertahankan dalam keluarga China Benteng pada 

saat bertemu dengan orang lain. 

Yang khas dari masyarakat China Benteng adalah pakaian 

pengantin yang merupakan campuran budaya China dan 

Betawi. Pakaian pengantin laki-laki, merupakan pakaian 

kebesaran Dinasti Ching, seperti terlihat dari topinya, 

sedangkan pakaian pengantin perempuan hasil akulturasi 

ChinaBetawi yang tampak pada kembang goyang. 

Secara ekonomi, masyarakat tradisional China Benteng 

hidup paspasan sebagai petani, peternak, nelayan, buruh 

kecil, dan pedagang kecil. Ny Kenny atau Lim Keng Nio 

(48) yang tinggal di Gang Cilangkap RT 03 RW 02, 

Kelurahan Sukasari, Tangerang, misalnya, setiap hari 

harus bangun pagi-pagi untuk membawa dagangan kue ke 

pasar. Ong Gian, petani sawah di Neglasari yang nyambi 

menjadi pemain musik gambang kromong, juga harus 

bekerja keras untuk bisa mempertahankan hidup. 

Fenomena China Benteng, merupakan bukti nyata betapa 

harmonisnya kebudayaan China dengan kebudayaan lokal. 

Lebih dari itu, keberadaan China Benteng seakan 

menegaskan bahwa tidak semua orang China memiliki 

posisi kuat dalam bidang ekonomi. Dengan keluguannya, 

mereka bahkan tak punya akses politik yang mendukung 

posisinya di bidang ekonomi. 

David Kwa, seperti juga Wilson Tjandinegara, lebih melihat 

fenomena China Benteng sebagai contoh dan bukti nyata 

proses pembauran yang terjadi secara alamiah. 

Masyarakat China Benteng hampir tidak pernah 

mengalami friksi dengan etnis lainnya. Kenyataan ini

membuat David yakin, persoalan sentimen etnis lebih 

bernuansa politis yang dikembangkan oleh orang-orang 

yang punya kepentingan politik. 

Realitas China Benteng yang tinggal di pusat kekuasaan 

politik dan ekonomi menunjukkan, masyarakat etnis China 

sesungguhnya sama dengan etnis lainnya. Ada yang punya 

banyak uang, tetapi ada pula yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Bahkan, Ridwan Saidi, pengamat budaya dari 

Betawi, melihat realitas China Benteng sebagai wajah lain 

Indonesia. Ada yang kaya, tetapi tidak sedikit pula yang 

miskin. 

Tragedi China Benteng 

HITAM putih wajah China Benteng itu juga menyisakan 

kisah pilu. Sekitar Juni 1946, terjadi kerusuhan di 

Tangerang yang menimpa etnis tersebut. Sedikitnya ada 

lima desa, yakni Rajeg, Gandu, Balaraja, Cikupa, dan 

Mauk, yang dilaporkan membara. Perkampungan China di 

wilayah itu diobrak-abrik massa. Puing-puing berserakan 

di sana-sini. 

Tragedi itu disulut sebuah kabar santer ada tentara Nica 

beretnis Tionghoa yang menurunkan bendera merahputih 

dan menggantinya dengan bendera Belanda. Seperti 

bensin menyambar api, kabar ini kontan meluas dan 

memicu kemarahan. Apalagi, ketika itu masih zaman 

perang kemerdekaan. Republik yang belum genap 

setahun, harus menghadapi agresi tentara Belanda. Dan 

ada ketegangan sosial: di wilayah itu, ada sejumlah tuan 

tanah Tionghoa yang berhadapan dengan penduduk. 

Puncaknya, tersiar kabar, seorang Nica Tionghoa

membakar rumah w arga pribumi. Ini sebab-sebab 

menimbulken rajat Indonesier poenja goesar, hingga 

timboellah itoe tragedi Tangerang, tulis Rosihan Anwar 

dalam Harian Merdeka, 13 Juni 1946. 

Pada bulan Mei 1946, sebanyak 636 orang Tionghoa, 

termasuk 136 orang perempuan dan anak-anak di daerah 

Tangerang dan sekitarnya telah menjadi korban 

pembunuhan. Sekitar 1.268 rumah etnis Tionghoa habis 

dibakar dan 236 lainnya dirusak. Diperkirakan ada 25.000 

orang pengungsi di Jakarta yang datang dari daerah 

tersebut. 

Laskar Rakyat yang marah lalu menangkapi para lelaki 

keturunan China. Mereka digiring ke Penjara Mauk. 

Tanggal 3 Juni 1946, penjara yang berukuran 15 x 15 m itu 

dipenuhi sekitar 600 lelaki China dari seantero Tangerang. 

Mereka, banyak di antaranya petani miskin, disekap 

dengan perlakuan yang memprihatinkan. "Malam tida ada 

lampoe. Orang kentjing dan boewang aer deket soemoer. 

hingga tempat di sakiternya penoeh kotoran, dan joestroe 

soemoer itoe poenja aer diboeat minoem, minoemnja 

dengen bereboetan", tutur seorang korban penyekapan 

yang diwawancarai Star Weekly, koran mingguan yang 

dikelola wartawan keturunan Tionghoa. 

Kabar mengenaskan ini segera menyebar ke Jakarta. 

Kaum keturunan China tergedor hatinya. Senin, 10 Juni, 

sekitar 40 pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Poh 

An Tui bergerak ke Tangerang menolong para Hoakiau 

yang terancam jiwanya. Mereka dibekali senjata api dan

dibagi dua kelompok. Yang pertama datang ke Mauk dan 

membebaskan tawanan. Kelompok lain menyaksikan 

reruntuhan sejumlah desa yang banyak dihuni etnis China. 

Tercatat, sekitar 2 . 0 0 0 warga keturunan diungsikan ke 

Jakarta. Ada yang dinaikkan truk dan sebagian besar 

berjalan kaki. Dari rombongan pengungsi inilah diperoleh 

kabar tak sedap: terjadi penyerangan seksual atas 

perempuan etnis China. Tidak ada data statistik yang jelas, 

hanya dikatakan bahwa tidak sedikit perempuan Tionghoa 

yang diperkosa. 

Ihwal kekerasan seksual itu akhirnya tak terungkap jelas. 

Hanya saja, sebuah advertensi yang dimuat Star Weekly, 9 

Juni 1946, menyerukan hari berkabung untuk ratusan 

atawa ribuan Hoakian -disebut China Benteng yang tewas 

di Tangerang. Bisa jadi, iklan itu dilebih-lebihkan. Tapi, tak 

satu pun sumber yang menyebut dengan pasti berapa 

jumlah korban sesungguhnya, termasuk korban 

penyerangan seksual. 

Tak lama setelah tragedi itu meledak, pemerintah mulai 

turun tangan. Menteri Penerangan M. Natsir meninjau 

lokasi kerusuhan bersama beberapa wartawan. Namun, 

fakta otentik peristiwa itu tetap gelap. Menurut Rosihan 

Anwar, tak ada perkosaan, hanya rumah-rumah mereka 

yang dibakar. Pengikut Poh An Tui yang pro Nica dibunuhi 

rakyat. 

Bangunan Bersejarah 

IBARAT pepatah, `lain padang lain belalang, lain lubuk lain 

ikannya', begitu juga dengan sejarah berdirinya sebuah 

kota. Dia bisa ditelusuri dari perjuangan masyarakatnya,

kondisi bangunan tua dan masih banyak saksi bisu lainnya. 

Semua itu bisa menceritakan perjalanan panjang masa lalu 

sebuah kota, terutama ketika memasuki masa jaya. 

Keberadaan bangunan tua memberikan sumbangan yang 

besar terhadap kebudayaan kota tempat bangunan 

tersebut berdiri. Seperti dijelaskan di muka, Kota 

Tangerang memiliki sejumlah bangunan tua yang 

menyebar di pelbagai sudut kota. Sebagian besar gedung 

itu masih difungsikan hingga kini, walau ada yang 

dibiarkan kuyu, berlumut tak terurus. 

Gedung-gedung tua itu menjadi nafas masa lalu yang terus 

berhembus hingga sekarang. Denyut modernisasi kota 

seakan tidak berpengaruh terhadap keberadaan 

bangunan-bangunan tua itu. Semuanya tetap berdiri tegak, 

di tengah "peradaban baru” yang ada di sekitarnya. Di 

antara bangunan-bangunan tua tersebut yang dapat 

disebutkan di sini adalah sebagai berikut: 

Bendungan Pintu Sepuluh 

TAK jauh dari lokasi Masjid Pintu 1000, terdapat 

Bendungan Pasar Baru Irigasi Cisadane. Bendungan ini 

lebih dikenal "Pintu Air Sepuluh". Sesuai namanya 

bendung ini memiliki 10 pintu air, masing-masing selebar 

10 meter. 

Pemerintah Belanda membangunnya selama enam 

tahun, sejak 1925 hingga 1931, dengan mendatangkan 

para pekerja dari Cirebon. Bendungan ini bertujuan untuk 

mengatur aliran sungai Cisadane hingga membuat 

Tangerang menjadi kawasan pertanian yang subur. Dari 

bendung ini, air didistribusikan untuk irigasi dan sumber air

aku bagi kawasan Tangerang. Sebagian besar dialirkan 

ke muara Sungai Cisadane di Tanjung Burung (Teluk 

Naga) menuju ke Laut Jawa. Bangunan sepanjang 110 

meter ini membentang di Kali Cisadane tepatnya di daerah 

Pasar Baru. 

Bendung ini sekarang dikelola oleh Balai Pengelola 

Sumber Daya Air (BPSDA) Cisadane-Ciujung, Kota 

Tangerang. Dari sini pula, para petugas BPSDA menjaga 

ketinggian air untuk mencegah banjir. Batas ketinggian air 

normal di bendungan ini adalah 12,5 meter. Ketika terjadi 

banjir bandang yang melanda Kota Tangerang pada 1981, 

ketinggian air di Pintu Air Sepuluh ini mencapai 14 meter, 

kendati seluruh pintunya sudah dibuka. Sedangkan di 

musim kemarau, ketinggian air bisa mencapai 11 meter. 

Kalau sudah begini, akibatnya, lebih dari 12.000 

pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 

wilayah ini bisa terancam krisis air bersih. Pernah suatu 

ketika, Bendungan Pintu Air Sepuluh itu diketahui jebol di 

sembilan titik bendung. Kerusakan ini, karena kurangnya 

perawatan. Selain sampah yang menumpuk dan menutupi 

bagian bendungan yang jebol, juga dikarenakan besi-besi 

yang menopang bendungan tersebut kondisinya juga 

sudah dipenuhi karat. 

Jebolnya sembilan bendungan yang menjadi tempat 

penampungan air baku PDAM Kota Tangerang itu, 

menyebabkan turunnya debit air Sungai Cisadane. 

Ambang batas normal debit air Sungai Cisadane tak bisa 

dipertahankan pada posisi 12,5 meter. Debit sungai yang 

membelah kota dan menjadi tumpuan hidup jutaan jiwa itu

susut hingga 11,20 meter. Itu berarti, debit air Sungai 

Cisadane menyusut sekitar 1,3 meter dari kondisi normal. 

Puluhan ribu pelanggan PDAM memang sangat 

menggantungkan hidupnya pada air Sungai Cisadane. Tak 

bisa dibayangkan, apa jadinya bila ketersediaan air yang 

menjadi bahan baku PDAM habis terbuang akibat 

kebocoran itu. Jebolnya sembilan titik bendung itu juga 

mengganggu kebutuhan air pelanggan PDAM Tirta Kerta 

Raharja (TKR) milik Kabupaten Tangerang. Bahkan, 

kegiatan dan operasional di sekitar Bandara Soekarno- 

Hatta juga bisa terkendala dengan menurunnya persediaan 

air bersih. 

Turunnya debit air Sungai Cisadane, selain bakal 

mempengaruhi layanan terhadap pelanggan PDAM juga 

mempengaruhi produksi pertanian di wilayah pantura 

Tangerang. Akibat turunnya debit air, sekitar 900 hektare 

areal persawahan di tujuh kecamatan di Kabupaten 

Tangerang terancam puso. 

Untuk mengatur turun naik seluruh pintu air yang terbuat 

dari besi itu, dipakai lima mesin penggerak merek 

HEEMAF buatan Belanda masingmasing berkapasitas 

6.000 watt. Mesin yang seumur dengan usia bendungan itu 

sekarang masih terawat baik berkat tangan terampil 

petugas di sana. Mereka harus rajin meng-ganti oli mesin 

setiap 500 jam dan roda giginya harus senan-tiasa 

dilumasi gemuk. 

Jaringan drainase 

SISTEM jaringan drainase di Kota Tangerang dibagi

menjadi dua, yaitu sistem drainase makro/drainase alam, 

yaitu sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi sebagai 

badan air penerima. Sistem drainase mikro meliputi 

saluran primer, sekunder, dan tersier dengan total panjang 

saluran sekitar 192.763 meter. 

Sistem drainase makro Kota Tangerang meliputi Sungai 

Cisadane dan empat buah sungai kecil yang melintasi 

wilayah kota sebagai badan air penerima dari sistem 

drainase alam kota yaitu: Kali Sabi yang mengalir mulai 

dari Jatiuwung. Selain itu, ada kali Angke di kawasan 

Ciledug, Sungai Cicarap di Pasar Kamis dan Kota Bumi, 

Sungai Cantiga di Ciputat, dan Pesanggrahan di Pondok 

Aren. 

Kelima sungai tersebut mempunyai daerah tangkapan air 

yang cukup luas dengan muara ke sebelah Utara dan 

berakhir di Laut Jawa. Selain sungai yang berfungsi 

sebagai badan air penerima tersebut, terdapat juga Situ 

Cipondoh yang berfungsi sebagai tandon air seluas 120 

hektar. Melihat kondisi topografi Kota Tangerang yang 

berada pada ketinggian 0-30 m di atas permukaan laut, 

kemiringan lahan antara 0-3 derajat yang relatif datar, 

berakibat air hujan tidak bisa cepat mengalir. Apalagi 

curah hujan yang cukup tinggi antara 15000-2.000 

millimeter per tahun serta 52 persen dari panjang saluran 

drainase sekunder dan tersier kondisinya buruk. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Kota Tangerang mempunyai 

potensi genangan. 

Banjir memang masalah utama di Kota Tangerang dengan 

luas genangan sekitar 180,5 hektar tersebar di 49 lokasi

pada kawasan permukiman dan jalan. Hal tersebut 

dirasakan sebagai suatu masalah mengingat genangan 

menimbulkan rusaknva alam dan mengganggu mengingat 

genangan menimbulkan rusaknva alam dan mengganggu 

120 jam dengan tinggi mencapai 1,5 m dan wilaah lain 

berkisar antara 3-48 jam dengan tinggi genangan 0,3-1 m. 

Secara umum permasalahan genangan di Kota Tangerang 

antara lain disebabkan oleh faktor alamiah saluran itu 

sendiri karena adanya penggerusan dan terbawanva 

material saluran oleh aliran sehingga terjadi pendangkalan 

dan sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya 

penyempitan kapasitas dimensi saluran. 

Selama 20 tahun terakhir, endapan lumpur di Sungai 

Cisadane saja mencapai lima hingga enam meter. 

Padahal, kedalamannya diperkirakan hanya tujuh meter. 

Endapan lumpur itu lebih banyak di tepiannya. Di 

tengahnya. Diperkirakan masih mencapai kedalaman tujuh 

meter. Endapan seperti ini terjadi sepanjang enam kilo 

meter sungai cisadane yang melintasi kota Tangerang, 

hingga Pintu Air Sepuluh. Pemerintah Provinsi Banten 

teiah mengangeluarkandana Rp 9 juta untuk rehabilitasi 

daerah aliran Sungai Cisadane. Selain pengerukan, dana 

tersebut juga digunakan untuk penguatan tebing-tebing 

sungai dengan batu. 

Pengerukan, memang belum bisa dilakukan secara 

maksimal. Tak kurang sekira 40 ribu meter kubik endapan 

lumpur yang harus dikeruk. Penguatan tebing dilakukan 

pada tebing sungai sepanjang ;ac meter. 

Kelenteng Boen San Bio

TEMPAT ibadah kelenteng sudah ada di Indonesia 

sejak 400 tahun sang lalu. Tempat ibadah ini merupakan 

tempat ibadah tiga agama etnis Tionghoa, yaitu Budha, 

Khonghucu, dan Tao. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak 

pernah ada fanatisme terhadap salah satu dari tiga agama 

tersebut. Dengan kata lain, dalam prakteknya ketiga 

agama tersebut dilakukan bersamaan. 

Gabungan ketiga agama tersebut dikenal dengan 

nama Tridharma. Campuran ketiga agama tersebut dapat 

dijelaskan dalam kaitannya dengan latar belakang orang 

China di Asia Tenggara. Para leluhur mereka datang dari 

China Selatan dimana ketiga agama itu diterima sebagai 

satu kepercayaan. 

Kepercayaan suatu agama dieksistensikan dalarn 

suatu upacara suci yang melibatkan masyarakat (umat). 

Untuk itu diperlukan sebuah tempat atau bangunan suci 

untuk melaksanakan upacara tersebut. Setiap masyarakat 

beragama didunia memiliki tempat peribadatan khusus 

untuk melaksanakan upacara keagamaan mereka. Islam 

memiliki masjid, Katholik dan Kristen gereja, Hindu dengan 

puranya dan Buddha dengan vihara. 

Vihara secara harfiah berarti tempat persir.ggahan, 

merupakan tempat tinggal atau kediaman para bhikkhu 

(biksu), terutama untuk berteduh dan berlatih meditasi. 

Dalam bahasa Indonesia karena lafal pengucapan, vihara 

berubah menjadi biara. 

Dalam pengertian agama Buddha, vihara dipakai untuk 

merujuk tiga kediaman yaitu: Kediaman Dewa (Dhiba- 

Vihara), Kediaman Luhur (BrahmaVihara) dan Kediaman

Mulia (Ariya-Vihara). Jadi, pada dasarnya antara vihara 

dan kelenteng sebenarnya tak ada bedanya, karena 

dipakai secara bersama-sama sebagai sarana beribadat 

bagi ketiga agama etnis Tionghoa (Buddha, Kkonghucu, 

dan Tao) tersebut. 

Asal mula kata Kelenteng 

BANYAK yang berasumsi, bahwa kata kelenteng 

merupakan adaptasi dari bahasa asing. Tetapi, ternyata ini 

merupakan kata asli Indonesia, dan sejatinya kata 

kelenteng hanya dapat ditemui di Indonesia. Ditilik dari 

kebiasaan orang Indonesia yang sering memberi nama 

kepada suatu benda atau mahluk hidup berdasarkan bunyibunyian 

yang ditimbulkan seperti Kodok Ngorek, Burung 

Pipit, Tokek maka demikian pula halnya dengan kelenteng. 

Ketika di kelenteng diadakan upacara keagamaan, 

sering digunakan genta yang apabila dipukul akar. 

berbunyi `klinting' sedang genta besar berbunvi `klenteng'. 

Maka bunyi-bunyian seperti itu yang keluar dari tempat 

ibadat orang China dijadikan dasar acuan untuk merujuk 

tempat tersebut (Moertiko ha1.97) 

Versi lain menurut `Kronik 'I'ionghoa di Batavia', 

disebutkan bahwa sekitar tahun 1650, Letnan Tionghoa, 

Guo Xun-guan mendirikan sebuah tempat ibadah untuk 

menghormati Guan Yin di Glodok. Guan Yin adalah Dewi 

welas asih Buddha yang lazim dikenal sebagai Kwan Im. 

Pada abad ke-17 waktu umat kristen Jepang dianiaya, 

patung Dewi Kvsan Im menggantikan patung Bunda Maria 

untuk menyesatkan mata-mata polisi Jepang. Tempat 

ibadah di Glodok itu dise-but Guan Yin Ting atau tempat

ibadah Dewi Guam Yin (Kwan Im). Kata Tionghoa YinTing 

ini disebut dalam kata Indonesia menjadi Klenteng, yang 

kini menjadi lazim bagi semua tempat ibadah Tionghoa di 

Indonesia (Heuken hal.181). 

Seorang sarjana arsitektur yaitu Evelin Lip menyatakan 

bahwa masyarakat China yang ingin mendirikan sebuah 

bangunan suci biasanya akan mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku di China. Aturan-aturan tersebut adalah bahwa 

suatu bangunan suci biasanva didirikan di atas podium, 

dikelilingi oleh pagar keliling, mempunyai keletakan 

simetris, mempunyai atap dengan arsitektur China, sistem 

stnikturnya terdiri dari tiang clan balok serta motif dekoratif 

untuk memperindah bangunan. 

Satu hal lagi yang tidak dapat dilupakan masyarakat China 

dalam pencarian lokasi adalah berpedoman pada Hong 

Sui (Feng Sui). Dengan berpedoman pada Feng Sui ini 

diharapkan bisa memberikan keberuntungan pada 

penghuninya. Selain itu juga Lip mengatakan, kelentengkelenteng 

di China Utara berukuran lebih besar dan 

hiasannya sangat sedikit dibandingkan dengan yang ada 

di China Selatan dimana kelentengnya mempunyai banyak 

hiasan. 

Bumbungan atapnya dihiasi dengan motif naga, burung 

phoenix, ikan, mutiara atau pagoda dan ujung 

bumbungannya melengkung ke atas. Ciri arsitektural 

seperti inilah yang dibawa ke Singapura dan Malaysia oleh 

para perantau dan pedagang dari China. 

Situs bersejarah 

KELENTENG, lantaran usia bangunannya vang

kebanyakan sudah tua, kini menjadi situs bersejarah atau 

bangunan yang seharusnya dilindungi. Di Jalan Pasar 

Baru, Kota Tangerang itulah terdapat Vihara Nimmala yang 

dulunya bernama Kelenteng Boen San Bio (Kebajikan 

Setinggi Gunung). Selain Kelenteng Boen San Bio, di 

Tangerang masih terdapat dua kelenteng tua lainnya yaitu 

Kelenteng Boen Tek Bio di kawasan Pasar Lama dan 

Kelenteng Boen Hay Bio di Serpong, Tangerang. 

Kelenteng Boen San Bio dibangun pada 1689 oleh Oey 

Giok Koen, seorang tuan tanah yang pernah berkuasa di 

kawasan Pasar Baru. Kini vihara ini amat terkenal dengan 

l0 rekor prestasi yang berhasil diraihnya dari Museum 

Rekor Indonesia (MURI). Antara lain, lampion terbanyak, 

hio terbesar seberat 4,8 ton terbuat dari batu giok dan 

vihara yang memiliki 17 Kiem Sin (patung dewa-dewa) dari 

batu onyx. 

Di pintu masuk indera penglihatan kita suuah disergap 

oleh berbagai detail seperti warna khas Tiongkok merah 

menyala dipadu dengan kuning dan motif bunga pada 

gapura pintu masuk, deretan ratusan lampion merah 

bertuliskan kertas kuning nama-nama keluarga 

penyumbang lampion dan tulisan motto unik kelenteng ini 

yaitu "the temple never sleep". 

Di pojok sebelah kiri, terlihat rumah minyak berwarna 

merah menyala yang menyediakan berbotol-botol minyak 

sumbangan dari donatur untuk digunakan umat 

bersembahyang. Setelah memasuki koridor terlihat 

ruangruang peribadatan di setiap sudutnya lengkap 

dengan meja altar dan patting-patting dewra. Tak kurang

terdapat 16 tempat peribadatan yang diisi dengan 

patungpatung dewa dalam kepercayaan China Khonghucu 

(Kong Fu Tse). 

Menjelang perayaan Imlek, suasana di kelenteng ini 

biasanya sangatlah meriah. Lilin-lilin merah setinggi sekitar 

1 meter yang bisa menyala tanpa henti selama sebulan 

lebih dinyalakan. Selain altar utama, di kiri dan kanan 

kelenteng ini, terdapat tempat pemujaan yang dibagi 

berdasarkan permintaan. 

Tentu saat memasuki kelenteng, harum dupa wangi dan 

asap yang bisa membuat mata perih langsung menyergap. 

Seperti halnya kelenteng lain, akan dijumpai pula patungpatung 

para dewa dan dewi, tak terkecuali patung Dewi 

Kwan Im (Dewi Welas Asih yang diagungkan masyarakat 

Tionghoa) setinggi tiga meter di halaman belakang. 

Kelenteng dengan pelindung Khongco Hok Pek Tjeng 

Sin atau Dewa Bumi ini menyimpan banyak artifak 

bersejarah seperti bagian kepala dan ekor berwarna biru 

dan kuning dari perahu Peh Cun yang berbentuk naga dari 

tahun 1940 yang disimpan dalam sebuah gazebo di 

halaman belakang. 

Kelenteng Boen Tek Bio 

BERBICARA tentang Kelenteng Boen Tek Bio 

(Padumuttara) tidak terlepas dari sejarah Kota Tangerang 

dan keberadaan orang Tionghoa di Tangerang. Boen Tek 

Bio adalah kelenteng tertua yang dibangun pada 1684 di 

kawasan permukiman China, di Pasar Lama. Kelenteng ini 

juga diketahui merupakan bangunan paling tua di 

Tangerang sebagai saksi sejarah bahwa orang-orang

China sudah berdiam di Tangerang lebih dari tiga abad 

silam. 

Para penghuni perkampungan Petak Sembilan secara 

gotongroyong mengumpulkan dana untuk mendirikan 

sebuah kelenteng yang diberi nama Boen Tek Bio. 

(Boen=Sastra Tek=Kebajikan Bio=Tempat Ibadah). Bio 

yang pertama berdiri diperkirakan masih sederhana sekali 

yaitu berupa tiang bambu dan beratap rumbia. Awal abad 

ke-19 setelah perdagangan di Tangerang meningkat, dan 

umat Boen Tek Bio semakin banyak, kelenteng ini lalu 

mengalami perubahan bentuk seperti yang bisa dilihat 

sekarang. 

Sebagai tuan rumah kelenteng ini adalah Dewi Kwan 

Im. Selain Dewi Kwan Im di sebelah kiri dan kanan 

kelenteng ini juga dibangun tempat untuk dewa-dewa lain. 

Berbeda dengan kebanyakan kelenteng yang ada di 

Indonesia maupun yang ada di negeri Tiongkok, Kelenteng 

Boen Tek Bio mempunyai satu tradisi yang sudah 

berlangsung selama ratusan tahun yaitu apa yang dikenal 

dengan nama Gotong Toapekong. 

Setiap 12 tahun sekali yaitu saat tahun Naga menurut 

kalendar China, di dalam Kota Tangerang berlangsung 

arak-arakan joli Ka Lam Ya, Kwan Tek Kun dan terakhir 

Joli Ema Kwan Im. Pesta tahun Naga ini dimeriahkan oleh 

pertunjukan Barongsai dan Wayang Potehi yang berhasil 

menyedot ribuan pengunjung. Pesta ini terakhir kali 

diadakan tahun 1976. 

Rumah Tua Kapitan Tionghoa

RUMAH tua ini sudah berusia lebih kurang 400 tahun. 

Konon rumah berhantu itu bekas rumah tuan tanah, 

seorang Kapten Tionghoa (Kapitein der Chineezen) di 

zaman Belanda. 

Pangkat kapten dan letnan diberikan Kompeni 

(pemerintah Belanda) kala itu hanya kepada seseorang 

dari keluarga terkaya di daerah tertentu dengan 

kewenangan mengatur secara administratif daerah 

tersebut. Tugasnya kira-kira sepadan dengan lurah 

sekarang. Di PeChinan, pengaturan daerah secara 

admistratif dilakukan oleh sebuah Dewan Tionghoa (Kong 

Koan) yang beranggotakan kapitein dan letnan. Sejak 

1837 dewan ini diketuai seorang mayor yang dibantu 

kapitein dan letnan. Hanya tiga kota besar yaitu Batavia, 

Semarang, dan Surabaya yang memiliki Mayor Tionghoa 

dan mengetuai Kong Koan. Kong Koan berwenang 

menyelesaikan perkara kecil di antara orang Tionghoa tapi 

atas nama pemerintah Hindia Belanda dan menyerahkan 

perkara besar kepada pemerintah. 

PeChinan atau kawasan Pasar Lama merupakan salah 

satu kampung tua di Tangerang. Sejak November 1740, 

penguasa VOC menetapkan kawasan Pasar Lama 

sebagai tempat tinggal para pemukim asal China. 

Maksudnya, agar penguasa Belanda mudah melakukan 

pengawasan terhadap mereka. Di perkampungan ini 

ditempatkan seorang Kapitein China yang diserahi tugas 

mengawasi masyarakatnya. Pada masa itu, para Mayor 

dan Kapitein China digambarkan hidup seperti raja-raja 

Mandarin.

Adalah Souw Siauw Keng yang ditunjuk Kompeni 

menjadi Luitenant der Chineezen di Tangerang pada 

1884. Keluarga Souw, sangat terkenal di masanya 

sebagai kakak beradik Souw Siauw Tjong dan Souw 

Siauw Keng (1849-1917). Souw Siauw Tjong dikenal orang 

terkaya di Batavia dan memiliki tanah luas di Paroeng 

Koeda, Kedawoeng Oost (Wetan), dan Ketapang, 

Tangerang, Banten. 

la juga dikenang berjiwa sosial juga rendah hati 

terhadap masyarakat sekitar, sehingga memerintahkan 

untuk mendirikan sekolah bagi anak bumiputera di tanah 

miliknya, menyantuni orang miskin, dan menyumbang 

makanan dan bahan bangunan ketika kebakaran terjadi. 

Souw Siauw Tjong pula yang menjadi donatur pemugaran 

Kelenteng Boen Tek Bio Tangerang pada 1875 dan 

Kelenteng Kim Tek Ie Batavia pada 1890. Dia menolak 

kedudukan Luitenant der Chineezen yang ditawarkan 

Kompeni. Meski begitu, pada Mei 1 8 7 7 dia 

dianugerahinya gelar Luitenant Titulair (Letnan 

Kehormatan). 

Belum bisa dipastikan apakah Souw Siauw Keng 

pernah menghuni rumah tersebut. Yang jelas, rumah ini 

sekarang tidak dihuni oleh keturunan sang kapiten tetapi 

dihuni oleh empat keluarga pegawai perkebunan. Rumah 

ini cukup terkenal di kalangan pembuat film, bahkan 

sempat dipakai syuting film Drakula Mantu yang dibintangi 

Tan Tjeng Bok dan Benyamin S. juga film Si Pitung. 

Rumah masih menyimpan beberapa detail menarik

seperti plang atap dengan ukiran khas China, pintu besar 

dari kayu dan patung binatang batu yang uniknya berisi 

batu bulat sebesar kepalan tangan dalam mulutnya yang 

hanya bercelah sekitar 5 cm. 

BAB DUA 

Asal-usul Budaya Lokal 

SEPERTI juga Jakarta dan Banten, Tangerang pernah 

menjadi sebuah tempat dimana berbagai suku dan bangsa 

hidup berdampingan dengan damai. Rakyat di ketiga kota 

pelabuhan itu sejak tempo dulu merupakan konglomerasi 

dari sejumlah komunitas etnik yang memiliki keyakinan 

yang berbeda-beda, seperti China, Arab, Melayu, Eropa 

dan orang setempat sendiri. 

Dengan kata lain, masyarakat di sana adalah sebuah 

masyarakat yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Ini tak 

ubahnya dengan kehidupan masyarakat Betawi di, Jakarta 

tempo doeloe. Secara biologis, mereka yang mengaku 

sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah 

campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil 

kawin-mawin antar etnis dan bangsa di masa lalu. 

Oleh sebab itu, apa yang disebut dengan orang atau 

Suku Betawi sebenarnva terhitung "pendatang baru" di 

Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai 

kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, 

seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, 

dan Melayu. Antropolog Universitas Indonesia, Dr Yasmine 

Zaki Shahab MA menaksir, etnis Betawi baru terbentuk 

sekitar dua abad lalu, antara tahun 1816-1893. 

Perkiraan ini didasarkan atas studi sejarah demografi

penduduk Jakarta vang dirintis sejarawan Australia, Lance 

Casle. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah selalu 

melakukan sensus, yang dikategorisasikan berdasarkan 

bangsa atau golongan etnisnva. Dalam data sensus 

penduduk Jakarta tahun 1615 dan 1673, terdapat 

penduduk dari berbagai golongan etnis, tetapi tidak ada 

catatan mengenai golongan etnis Betawi. 

Pada 1673, penduduk dalam kota Batavia berjumlah 

27.086 orang. Terdiri dari 2.740 orang Belanda dan Indo, 

5.362 orang Mardijker, 2.747 orang Tionghoa, 1.339 oran; 

Jawa dan moor (India), 981 orang Bali dan 611 orang 

Melayu. Penduduk yang bebas ini ditambah dengan 

13.278 orang budak (49%) dari bermacam-macam suku 

dan bangsa. 

Namun, pada 1930, kategori orang Betawi vang 

sebelumnya tidak, pernah ada justru muncul sebagai 

kategori baru dalam data sensus tahun tersebut. Jumlah 

orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi 

mayoritas penduduk Batavia waktu itu. 

Antropolog Universitas Indonesia, Prof Dr Parsudi 

Suparlan menyatakan, kesadaran sebagai orang Betawi 

pada awal pembentukan kelompok etnis itu juga belum 

mengakar. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka lebih 

sering menyebut diri berdasarkan lokalitas tempat tinggal 

mereka, seperti orang Kemayoran, orang Senen, atau 

orang Rawabelong. 

Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai 

sebuah kelompok etnis dan sebagai satuan sosial dan 

politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni Hindia Belanda,

aru muncul pada 1923, saat Moh. Husni Thamrin, tokoh 

masyarakat Betawi mendirikan Perkoempoelan Kaoem 

Betawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi 

sadar mereka merupakan sebuah golongan, yakni 

golongan orang Betawi. 

Pada 1961, suku Betawi mencakup kurang lebih 22.9 

persen dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu 

itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran, bahkan 

ramairamai menyingkir ke daerah satelit Jakarta, seperti 

Bekasi, Cileungsi, Depok, Cibinong, Citayam, hingga ke 

Tangerang. Walaupun sebetulnya, suku Betawi tidaklah 

pernah tergusur atau digusur dari Jakarta, namun karena 

proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia 

dan hingga kini terus berlangsung, maka melalui proses 

panjang itu pulalah suku Betawi hadir di bumi Nusantara. 

Di Jakarta dan sekitarnya berangsur-angsur terjadi 

pembauran antar suku bangsa, bahkan antar bangsa, dan 

lambat laun keturunannya masingmasing kehilangan ciriciri 

budaya asalnya. Akhirnya semua unsur itu luluh lebur 

menjadi sebuah kelompok etnis baru yang kemudian 

Betawi etnis baru yang kemudian dikenal dengan sebutan 

masyarakat Betawi. 

Muncullah beragam dialek dan subdialek Betawi 

sebagai cerminan dari pelbagai akulturasi kebudayaan 

Betawi secara umum. Hal itu merupakan hasil perkawinan 

berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari 

daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan 

asing. Dialek Betawi bukan cuma satu, hanya ape,

kenape, lu-gue, dan gak ade saja, yang masuk Subdialek 

Tengah itu. Selain subdialek itu, masih ada subdialek lain, 

yaitu subdialek Pinggir, yang juga disebut Betawi Ora. Ini 

terlihat dalam kata apah, ngapah serta luh-guah dan ora 

ada pisan. Ora dari bahasa Jawa berarti gak (tidak). 

Akan halnya dengan asal-usul kebudayaan di 

Tangerang, tentu saja tak bisa dilepaskan dengan 

kebudayaan Betawi secara umum. Pasalnya, penduduk 

pendatang asal Betawi kemudian kawin mawin dan 

beranak pinak dengan penduduk setempat asal China, 

Sunda, Jawa, Melayu dan lainnya. Karena itu, etnis dan 

budaya penduduk daerah ini kian beragam. Kondisi 

tersebut kian memperkokoh Tangerang sebagai daerah 

pertemuan berbagai etnis dan budaya, termasuk 

kebudayaan Betawi. 

Dari masa ke masa masyarakat Betawi terus 

berkembang dengan ciriciri budayanya yang makin lama 

semakin mantap sehingga mudah dibedakan dengan 

kelompok etnis lain. Namun bila dikaji lagi sering tampak 

unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sumber asalnya. 

Jadi tidaklah mustahil bila bentuk kesenian Betawi itu 

sering menunjukkan persamaan dengan kesenian daerah 

atau kesenian bangsa lain. 

Kesenian Betawi seperti Gambang Kromong yang 

berasal dari seni musik China, juga akrab di telinga 

masyarakat Tangerang, Depok dan Bekasi. Begitu pula 

kesenian Tanjidor yang berlatar-belakang ke-Belandaan. 

Tetapi musik khas, seperti Keroncong Tugu dengan latar 

belakang Portugis, tidak dikenal di Tangerang karena tidak

ada akar Portugis di sana. 

Bagi masyarakat Betawi sendiri, di mana pun mereka 

tinggal, segala yang tumbuh dan berkembang di tengah 

kehidupan seni budayanya dirasakan sebagai miliknva 

sendiri seutuhnya, tanpa mempermasalahkan dari mana 

asal unsur-unsur yang telah membentuk kebudayaan itu. 

Demikian pulalah sikap terhadap keseniannya sebagai 

salah satu unsur kebudayaan yang paling kuat 

mengungkapkan ciri-ciri kebetawiannya, terutama pada 

seni pertunjukkannya. 

Berbeda dengan kesenian kraton vang merupakan 

hasil karya para seniman di lingkungan istana dengan 

penuh pengabdian terhadap seni, kesenian Betawi justru 

tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat secara 

spontan dengan segala kesederhanaannya. Oleh karena 

itu, kesenian Betawi dapat digolongkan sebagai kesenian 

rakyat. 

Tampaknya, budayawan Umar Kayam benar ketika ia 

mengatakan bahwa sebelum Banten muncul sebagai 

imperium yang jaya. Sunda Kelapa dan Jayakarta sudah 

lebih dulu merupakan permukiman besar yang dihuni 

berbagai etnik dan ras, termasuk China dan Arab. Mereka 

berbaur, bergesekan, berdialog dan suatu proses 

pembangunan sosok budaya yang kemudian disebut 

Budaya Betawi. 

Gambang Kromong 

CONTOH pembauran yang harmonis antara unsur 

pribumi dengan unsur China dalam dunia musik Betawi,

dapat kita lihat dalam orkes gambang kromong, yang 

tampak pada alat-alat musiknya. Sebagian alat seperti 

gambang, keromong, kemor, kecrek, gendang, kempul, 

slukat, gong enam dan gong kecil adalah unsur pribumi, 

sedangkan sebagian lagi berupa alat musik gesek China 

yakni kongahyan, tehyan, dan skong. 

Dalam lagu-lagu yang biasa dibawakan orkes tersebut, 

rupanya bukan saja terjadi pengadaptasian, bahkan pula 

pengadopsian lagu-lagu China yang disebut pobin, seperti 

pobin mano Kongjilok, Bankinhiva, Posilitan, Caicusiu 

dan sebagainya. Biasanya disajikan secara instrumental. 

Terbentuknya orkes gambang kromong tidak dapat 

dilepaskan dari Nie Hukong, seorang pemimpin golongan 

China. 

Dia hidup pada pertengahan abad ke-18 di Jakarta 

dan dikenal sebagai penggemar musik. Atas 

prakarsanyalah, terjadi penggabungan alat-alat musik yang 

biasa terdapat dalam gamelan pelog slendro dengan yang 

dari Tiongkok. Pada masa itu, orkes gambang kromong 

hanya dimiliki oleh babah-babah peranakan China. 

Seperti ditulis oleh salah seorang pakar budaya 

Betawi, Ridwan Saidi, dalam buku “Profil Orang Betawi”, 

dijelaskan bahwa Gambang Kromong adalah jenis musik 

tradisi Betawi yang mempunyai pengemar tidak saja di 

daerah Jakarta, tetapi juga berkembang subur di daerah 

pesisir, mulai dari Tangerang hingga Bekasi. 

Gambang Kromong digemari masyarakat terutama dari 

etnik Betawi, karena selain bisa dinikmati sebagai sebuah

sajian musik, juga seni tradisi yang berkembang di wilayah 

Tangerang sampai Tambun ini, juga lazim dipergunakan 

untuk mengiringi goyang para penari. Syair dari lagu-lagu 

Gambang Kromong inipun mencerminkan sinkretisme 

Melayu-China, seperti pengaruh alat musik Tehyan atau 

semacam biola China yang biasanya terdengar dominan 

sepanjang lagu, sementara musikalitas gambang sendiri, 

membersitkan suatu keakraban yang bernuansa Betawi 

Purba. Selain "Jali-jali dan "Sirih Kuning", lagu-lagu lain 

seperti,"Gelatik 

Nguk-nguk", "Surilang Enjot-enjotan", "Cente Alanis 

Dipatok Burung" dan lain-lain, banyak mengandung kata 

yang tidak jelas artinya. Seperti asal kata, nguk-nguk, 

surilang atau jali-jali, sangat sulit ditelusuri dari mana katakata 

itu berasal. 

Secara historis, kesemua lagu itu memang memiliki 

perjalanan panjang dan menjadi bagian tak terpisahkan 

dari peta seni rakyat Betawi. Dari cengkok melodinya, 

lagu-lagu tersebut jelas terpengaruh notasi lagu bergaya 

China. 

Dewasa ini orkes gambang kromong biasa digunakan 

untuk mengiringi tari pertunjukan kreasi baru, seperti tari 

Sembah Nyai, Sirih Kuning dan sebagainya, di samping 

untuk mengiringi teater lenong. Teater rakyat Betawi ini 

dalam beberapa segi tata pentasnya mengikuti pola opera 

Barat, dilengkapi dekor dan properti lainnya, sebagai 

pengaruh komedi stambul, komedi ala Barat berbahasa 

Melayu, yang berkembang pada awal abad ke20.

Peh Chun 

Nonton Peh Cun di Ka1i Tangerang 

Sane-sini aeh rame bukan kepalang 

Bang Mamat dan Mpok Mide ampe lupe pulang... 

LANTUNAN suara Ida Royani yang diiringi Orkes 

Gambang Kromong Naga Mustika barusan, mungkin akrab 

bagi pendengarnya di tahun 70-an. Ketika itu sejumlah 

radio swasta kerap memutar lagu berjudul "Nonton Peh 

Cun" ini atas permintaan pendengar. 

Repertoire lagu berirama gambang kromong seperti 

ini, sekarang tak pernah lagi diperdengarkan dalam ruang 

publik kita. Boleh jadi, lantaran kalah pamor dengan genre 

musik masa kini. Makanya, di kalangan orang Betawi 

sendiri paling banter hanya orang yang lebih tua yang 

dapat menceritakan nostalgia meriah pesta Peh Chun 

seperti yang digambarkan dalam syair lagu gambang 

kromong tadi. 

Pesta Peh Chun adalah untuk memperingati l00 hari 

tahun baru China (Imlek). Tahun Baru Imlek atau yang 

disebut Sin Tjia oleh masyarakat keturunan China yang 

berbahasa Hokkian, bermula dari ungkapan rasa gembira 

para petani di Tiongkok zaman dahulu kala untuk 

menyambut musim semi (Chun), yaitu saat mereka dapat 

kembali bekerja kembali di sawah. 

Kendati di rayakan oleh masyarakat Tionghoa, namun 

karena begitu meriah pesta Peh Chun ini, maka bagi

masyarakat Betawi merupakan hiburan tersendiri. Bagi 

anak muda Betawi pada zamannya, Peh Chun menjelma 

menjadi ajang mencari jodoh. Tua-muda, lelaki dan 

perempuan, tak mau ketinggalan menonton "karnaval" di 

Kali Ciliwung itu. 

Peh Chun digelar dari pagi hingga malam, 

dimeriahkan dengan pesta perahu di sungai yang dihiasi 

lampu warna-warni dan orkes gambang kromong. Saking 

meriahnya itu pesta Peh Chum, digambarkan dalam lagu 

gambang kromong tadi. Bang Mamat dan mpok Mide 

(figur pasangan muda Betawi) sampai lupa pulang. 

Sedangkan di Tangerang, di samping acara Gotong 

Toapekong, sejak tahun 1911 para umat Kelenteng Boen 

Tek Bio menyelenggarakan pesta Peh Chun (Petjun) yang 

diadakan, di Kali Cisadane, yaitu perlombaan balap 

perahu naga. Perlombaan ini berlangsung sekitar bulan 

Mei-Juni saat musim kemarau ketika air sungai jernih dan 

tenang. Sayang, acara Peh Chun tersebut dan apa pun 

kesenian asal China sempat dilarang oleh pemerintah 

untuk dipertunjukkan di mana-mana setelah meletusnya 

peristiwa G-30 S/PKI. 

Baru setelah zaman reformasi, Peh Chun digelar kembali 

melalui Festival Cisadane. Pada festival ini digelar 

kegiatan lomba perahu Naga dan atraksi kesenian khas 

daerah seperti tarian barongsay, liong, debus dan atraksi 

kesenian khas daerah lainnya. Dalam kegiatan tersebut 

selain dapat menyaksikan berbagai atraksi hiburan, 

pengunjung juga dapat berbelanja berbagai barang

kerajinan dan suvenir yang merupakan hasil kerajinan 

rakyat dan juga hasil produksi industri di Kota Tangerang. 

Di masa yang akan datang, Festival Perahu Naga yang 

selama ini diselenggarakan di belakang pertokoan 

Robinson, akan dipindahkan ke daerah Kali Pasir yang 

banyak terdapat bangunan-bangunan kuno bergaya 

arsitektur tradisional China. Pemerintah Daerah Kota 

Tangerang telah siap dengan Rencana Terinci Ruang Kota 

(RTRK) pengembangan Kali Pasir sebagai daerah wisata 

budaya. 

Tari Cokek 

TARI cokek adalah tarian khas Tangerang, yang 

diwarnai budaya etnik China. Tarian ini diiringi orkes 

gambang kromong ala Betawi dengan penari mengenakan 

kebaya yang disebut cokek. Tarian Cokek mirip sintren 

dari Cirebon atau sejenis ronggeng di Jawa Tengah. 

Tarian ini kerap identik dengan keerotisan penari, yang 

dianggap tabu oleh sebagian masyarakat lantaran dalam 

peragaannya, pria dan wanita menari berpasangan dalam 

posisi berdempet-dempetan. Cokek sendiri merupakan 

tradisi lokal masyarakat Betawi dan China Benteng, yaitu 

kelompok etnis China yang nyaris dipinggirkan, dan kini 

banyak bermukim di Tangerang. 

Menurut Ninuk Kleden Probonegoro, seorang peneliti 

dari LIPI, banyak versi tentang awal kelahiran seni rakyat 

ini. Versi pertama, cerita dimulai pada masa tuan-tuan

tanah menguasai Betawi sekitar abad ke-19, khususnya di 

daerah yang saat ini dikenal dengan nama Kota atau 

Beos. Di sana banyak tinggal tuan tanah kaya. Setiap 

malam Minggu, mereka biasa mengadakan pesta. 

Para tuan tanah ini biasanya juga banyak memiliki 

pembantu yang mahir bermain musik dan menari. 

Umumnya pesta para tuan tanah ini dimeriahkan oleh 

musik dari rombongan Gambang Kromong. Saat itulah 

para pembantu tuan tanah yang terdiri dari gadis-gadis 

muda itu, melayani tamu-tamu lelaki untuk menari. Mereka 

itulah yang kemudian disebut sebagai penari Cokek. 

Versi kedua, Cokek berasal dari Teluk Naga di 

Tangerang. Menutut versi ini, pada saat itu, daerah Tanjung 

Kait dikuasai oleh tuan tanah bernama Tan Sio Kek. 

Seperti biasa tuan tanah kaya lainnya, Tan Sio Kek juga 

mempunyai sebuah kelompok musik.Pada suatu hari, 

datang tiga orang bercocing, yaitu rambut yang dikepang 

satu. Diduga berasal dari daratan China. Ketiga orang ini 

membawa tiga buah alat musik yaitu, Tehiyan, Su Khong 

dan Khong ahyan. Ternyata ketiga orang itu juga mahir 

bermain musik. 

Ketika malam tiba, ketiga orang tersebut berkenan 

memainkan alat-alat musiknya. Tiga alat musik yang 

mereka bawa itu kemudian dimainkan bersama-sama alat 

musik kampung yang dimiliki oleh grup musik milik tuan 

tanah Tan Sio Kek. Dari perpaduan bunyi berbagai alat 

musik yang dimainkan oleh para pemusik tersebut, lahirlah 

musik Gambang Kromong. 

Sedangkan para gadis yang menari dengan iringan

irama musik itu, kemudian disebut sebagai Cokek, yang 

diartikan anak buah Tan Sio Kek. Seperti halnya Nie 

Hukong, Tan Sio Kek lebih dapat menikmati tarian dan 

nyanyian para cokek, yaitu para penyanyi cokek 

merangkap penari pribumi yang biasa diberi nama bungabunga 

harum di Tiongkok, seperti Bwee Hoa, Han Siauw, 

Hoa, Han Siauw dan lain-lain. 

Dalam perkembangannya, walau kelompok Gambang 

Kromong bila mendapat undangan pentas mendapatkan 

honor atau bayaran, namun para Cokek, atau penari 

perempuan itu, tidak dibayar, tetapi mencari bayaran 

sendiri dari para lelaki yang mengajak mereka menari atau 

ngibing. bawah Rambutnya tersisir rapih licin ke belakang. 

Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang 

bentuknya tidak begitu besar, dihias dengan tusuk konde 

bergoyang-goyang. 

Tamu Terhormat 

SEBAGAI pembukaan pada tari Cokek ialah wawayangan. 

Penari Cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju 

mundur mengikuti irama gambang kromong. Rentangan 

tangannya setinggi bahu meningkah gerakan kaki. 

Setelah itu penari Cokek menari bersama dengan 

mengalungkan selendang pertama-tama kepada tamu 

yang dianggap paling terhormat. Bila yang diserahi 

selendang itu bersedia ikut menari maka mulailah mereka 

ngibing, menari berpasang-pasangan. Tiap pasang 

berhadapan pada jarak yang dekat tetapi tidak saling 

bersentuhan. Ada kalanya pula pasangan-pasangan itu

saling membelakangi. Kalau tempatnya cukup leluasa 

biasa pula ada gerakan memutar dalam lingkaran yang 

cukup luas. 

Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung 

dan celana panjang dari bahan semacam sutera berwarna. 

Ada yang berwarna merah menyala, hijau, ungu, kuning 

dan sebagainya, polos dan menyolok. Di ujung sebelah 

bawah celana biasa diberi hiasan dengan kain berwarna 

yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada 

pinggang dengan kedua ujungnya terurai ke bawah 

Rambutnya tersisir rapih licin kebelakang. Ada pula yang 

dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya tidak 

begitu besar, dihias dengan tusuk konde bergoyanggoyang. 

Dinamis dan Erotis 

SUARA tiga alat musik gesek asal daratan China, 

khongahyan, tehiyan, d a n su khong, cukup menyayat 

menusuk gendang telinga. Namun tiga alat gesek khas 

China itu, seakan memberikan harmonisasi komposisi 

gambang kromong saat mengiringi tarian onde-onde hasil 

pengembangan tari Cokek. 

Ketiga alat gesek akan terdengar semakin memekik 

manakala pukulan kendang dan kecrek dimainkan dalam 

tempo cepat. Distorsi yang dihasilkan justru semakin 

membuat ritme tarian empat penari Cokek, 

memperlihatkan goyangan pinggulnya mengikuti irama. 

Mereka seakan tidak mengenal lelah terus melenggang 

ditingkahi musik gambang kromong menciptakan irama

penuh keriangan. Posisi tubuh penari yang terkadang 

tegak dan terkadang membungkuk, menampilkan kesan 

erotis. Demikian pula saat pinggul digoyang, hanya 

sesekali berputar selebihnya melenggang. 

Tarian onde-onde tidak hanya memperlihatkan sisi erotis, 

tetapi juga dinamisasi gerak. Semisal di sela selancar 

serta matuk, juga diselingi gerakan nguk-nguk (loncat) 

yang dilakukan secara bersama-sama. Adakalanya tarian 

ditingkahi gerakan tangan dan kepala, mengikuti entakan 

suara gendang dan kecrek saat tempo nada cepat. Namun 

gerakan sang penari dapat berubah tiba-tiba manakala te 

hi ang, su khong, dan khong a yan, mendominasi musik 

pengiring. 

Dalam gerakan, antara onde-onde yang belakangan. 

Dimasukkan dalam khasanah tarian Betawi dengan 

jaipongan yang juga masuk khasanah tarian Jawa Barat, 

merupakan bentuk tarian pengembangan dari tarian 

tradisional. Tarian onde-onde merupakan pengembangan 

tarian cokek, sedangkan jaipongan pengembangan dari 

ketuk tilu. 

Cokek ini termasuk dalam genre tari rakyat, yaitu tari 

yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. 

Genre tari ini terlahir dan dihidupkan oleh komunitas etnik. 

Secara fungsi untuk upacara dan hiburan, tariannya dapat 

dibilang sederhana. Dalam penyajiannya jarak antara 

penonton dan pemain begitu lentur, dengan kata lain tidak 

ada jarak estetis, serta seluruh penonton terlibat langsung 

dalam pertunjukkannya.

Selain Cokek dari Tangerang, yang termasuk genre tari 

rakyat antara lain: sisingaan, doger kontrak dari Subang, 

ketuk tilu, benjang dari Bandung, ronggeng gunung, badud, 

ronggeng kaler dari Ciamis, ronggeng uyeg dari 

Sukabumi, angklung sered dari Tasikmalaya, angklung 

gubrag dari Bogor, angklung Baduy dari Kabupaten Lebak, 

topeng banjet dan bajidoran dari Karawang. 

Tradisi Perkawinan Chiou-Thaou 

ACARA pernikahan chio-thou diselenggarakan dalam 

tradisi kuno masyarakat China Benteng. Tradisi perkawinan 

chio-thau juga dilakukan oleh warga Tionghoa di 

Padang dan sekitarnya. Chiou-thau adalah istilah umum 

bagi suatu upacara pernikahan yang unik dan langka. 

Secara harfiah, chiou-thau berarti "mendandani 

rambut" - sebuah ritual pelintasan (rite of passage) yang 

harus dilaksanakan sebagai pemurnian dan inisiasi 

memasuki masa dewasa. Upacara ini sangat sakral dan 

hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup sesaat 

menjelang pernikahan. Seorang duda atau janda yang 

menikah lagi tidak diperkenankan rnelakukan ritual ini 

untuk kedua kalinya. Dalam tafsir lain, mereka yang belum 

menjalani chiou-thau dianggap masih anak-anak. 

Menurut David Kwa, ahli sejarah Tionghoa yang 

menjadi konsultan acara ini, di masa lalu pasangan yang 

tidak menjalani chiou-thau dianggap akan melahirkan 

anak-anak haram. Begitu tingginya makna upacara

mendandani rambut. 

Pukul enam pagi, ritual ini sudah dimulai di rumah 

mempelai perempuan. Dengan upacara sederhana yang 

berlangsung polos - artinya, dengan bahasa sehari-hari 

dan berlangsung sangat wajar, termasuk kesalahankesalahan 

karena dilakukan tanpa general rehearsal - 

orang tua mempelai melakukan sembahyang di depan 

rumah, dan menyerahkan anak gadis mereka kepada 

jururias untuk didandani. 

Juru riasnya pun tampil sangat sederhana. Musik 

tradisional pat tim (artinya, delapan instrumen) yang terdiri 

atas instrumen gesek, tiup, dan perkusi mengiringi acara 

ini. Bunyi instrumen tiupnya sangat mirip dengan bagpipe 

dari Irlandia yang mendayu-dayu. 

Pengantin yang cantik keluar dari kamar dengan baju 

dan celana satin putih dan rambut tergerai. Ia didudukkan 

di kursi rias. Secara simbolis rambutnya disisir oleh adik 

pengantin. Kemudian rambut itu "disubal" dengan cemara 

(rambut palsu) dan digulung menjadi bola rambut di atas 

kepala pengantin. Di atas bola rambut itu kemudian 

ditusukkan 25 tusuk konde bermotif floral dan burung hong 

(phoenix). Burung hong adalah ratu semua unggas. Karena 

pengantin selalu dianggap sebagai raja sehari, maka 

pengantin perempuan memakai lambang ratu (burung 

hong), sedangkan pengantin laki-laki memakai lambang 

raja (naga). 

Setelah selesai merias rambut, jubah atau baju luar 

untuk pengantin dikenakan. Jubah ini berwarna hijau dan 

merah dengan sulaman dan ornamen hias dari logam

warna perak bermotif kura-kura, bunga, kupu-kupu, ikan, 

kepiting, rusa, buket bunga, dan sebagainya. Wajah 

pengantin juga ditutup dengan kerudung dari kain 

transparan berwarna hijau. 

Makan 12 mangkuk 

ACARA selanjutnya adalah bersantap dengan 12 jenis 

lauk yang masing-masing diletakkan dalam mangkuk 

porselin. Pengantin wanita didampingi dua orang saudara 

laki-laki yang belum menikah dan sebaiknya dari shio naga 

dan macan. 

Makanan dalam 12 mangkuk itu melambangkan 

kesinambungan rezeki dalam tiap-tiap bulan selama 

setahun. Rasa masakan juga berbeda-beda: asin, manis, 

pahit, tawar, pedas, gurih, berlemak - untuk menyiapkan 

pengantin bahwa tidak selamanya mereka menghadapi 

kondisi menyenangkan sepanjang usia pernikahan 

mereka. 

Setelah rangkaian acara mendandani rambut di rumah 

pengantin perempuan selesai, sang jururias diantar ke 

rumah pengantin laki-laki untuk melakukan ritual yang 

sama. Di masa lalu kaum laki-laki juga memakai rambut 

panjang yang dikuncir. Tetapi, karena di masa sekarang 

pengantin laki-laki kebanyakan berambut pendek, maka 

upacara penyisiran menjadi lebih mudah dan singkat. 

Apalagi karena tidak diperlukan berbagai tusuk konde. 

Sebelumnya, sambil menunggu kedatangan sang 

jururias, para tamu di rumah pengantin laki-iaki dijamu 

dengan berbagai jenis kue tradisional yang masing-masing

mempunyai makna simbolis. Misalnya, harus ada kue 

pepe, yaitu kue lapis dari tepung beras yang mengharap 

agar pasangan pengantin bisa lengket terus sampai kakek 

nenek. 

Kue lapis legit sebagai pengharapan akan rezeki yang 

berlapis-lapis. Kue mangkok yang mekar melambangkan 

rezeki dan cinta yang terus mekar. Kue ku berbentuk kurakura 

sebagai lambang panjang umur. Ada lagi ketan tetel 

yang dicocol dengan serundeng ebi, dan apem cukit yang 

dicocol dengan kinca duren. Kue tradisional lainnya 

termasuk lapis legit, roti bakso, manisan kolang-kaling, 

bika ambon, kue bugis, dan kue pisang. 

Setelah pengantin laki-laki mengenakan jubahnya dan 

memakai topi yang berbentuk caping petani, para sanak 

keluarga memberi hadiah berupa uang yang diharapkan 

akan menjadi modal awal dalam menempuh bahtera 

keluarga. Setelah acara saweran ini, dilakukan juga 

upacara makan 12 mangkuk. 

Taburan Beras Kuning 

PENGANTIN laki-laki kemudian pergi menjemput 

pengantin perempuan di rumahnya. Di masa lalu, ini 

dilakukan dengan naik tandu. Tetapi, sekarang dilakukan 

dengan naik mobil. Kedatangan kedua mempelai di rumah 

pengantin laki-laki disambut dengan gemuruh bunyi 

petasan. Tradisi ini tampaknya ditiru dalam tradisi 

pengantin Betawi. 

Anehnya, ada juga acara tabur beras kuning dan uang 

logam yang sangat mirip dengan acara pernikahan di 

berbagai adat Nusantara. Ini sekaligus menunjukkan

masuknya adat Sunda ke dalam tradisi chiou-thau. Para 

tamu, khususnya mereka yang masih muda, berebut 

memperoleh uang logam yang ditaburkan. Ini dipercaya 

sebagai lambang rezeki. 

Kedua mempelai langsung digiring masuk ke kamar 

pengantin. Di belakang pintu tertutup itu kabarnya mereka 

melakukan upacara makan onde-onde. Pengantin laki-laki 

harus mencabut satu kembang goyang dari sanggul 

pengantin perempuan. Sebaliknya pengantin perempuan 

membuka kancing baju paling atas dari pengantin laki-laki. 

Masa' s e h cuma makan onde-onde? Ah, nggak usah 

dibahas lah apa yang sebetulnya terjadi di dalam sana. 

Setelah keluar dari kamar pengantin, dilakukan acara 

teh pai. Orang tua dan sanak saudara memberi sekadar 

uang pelita sebagai hadiah kepada pengantin. Berlainan 

dengan angpau yang biasanya dimasukkan ke dalam 

amplop berwarna merah, uang pelita ini dimasukkan dalam 

amplop putih bergaris merah. 

Kepada setiap pasangan orang tua dan kerabat yang 

akan memberi amplop, pengantin perempuan terlebih dulu 

menyuguhkan teh dalam mangkuk kepada yang, memberi 

amplop. Sesudah menerima amplop, pasangan pengantin 

melakukan pai atau kowtow (menghormat dengan kedua 

tangan saling digenggam dan digoyang-goyangkan di 

depan leher) sebagai ucapan terima kasih. Bukanlah ini 

sangat mirip dengan acara "jual dawet” dalam tatacara 

perkawinan Jawa? 

Tentu saja harus ada acara makan-makan dalam

setiap rangkaian upacara pernikahan. Salah satu hidangan 

istimewa khas Tangerang adalah bakso Lohwa. Biasanya 

bakso ini harus dibuat dari daging babi. Tetapi, karena 

banyak tamu yang beragama Islam, daging baksonya 

dibuat dari campuran ayam, sapi, dan udang. Kaldu 

beningnya sungguh lezat. Versi asli bakso Lohwa ini justru 

daging yang dicincang kasar agar terasa ketika digigit. 

Hidangan lain yang tampak di meja adalah capcay, sambal 

godok, ayam goreng bumbu kuning, pare isi daging, kuah 

kecap, pindang bandeng, rujak penganten, dan bihun 

goreng. Pindang bandeng, seperti pernah saya 

kemukakan sebelumnya, tidak hanya populer di 

Tangerang, melainkan juga di Jakarta. 

Bumbunya adalah bawang merah, cabe, kunyit, jahe, 

lengkuas, daun salam, asam jawa. Uniknya, semua bumbu 

ini hanya dibakar - tidak diulek 

- dan kemudian direbus dalam kuah bandeng. Ditambah 

kecap, tentu saja. Orang Tangerang sangat bangga 

dengan produk kecal lokal merek SH. "Kagak aci kalau 

bukan kecap SH," kata si jurumasak. Jangan lupa, pindang 

bandeng harus dimakan dengan emping goreng khas 

Banten yang wajib diguyur dengan kuahnya. Nyam nyamnyam!!! 

Semua makanan yang dihidangkan bukan dari 

perusahaan jasaboga (catering), melainkan semacam 

potluck dari para kerabat dan tetangga, sehingga betulbetul 

merupakan home cooking. Pindang bandeng dari 

keluarga A, bihun goreng dari keluarga B, dan seterusnya.

Musik Tanjidor 

PENGARUH Eropa yang kuat pada salah satu bentuk 

musik rakyat Betawi, tampak jelas pada orkes Tanjidor, 

yang biasa menggunakan klarinet, trombon, piston, trompet 

dan sebagainya. Alat-alat musik tiup yang sudah berumur 

lebih dari satu abad masih banyak digunakan oleh 

grupgrup Tanjidor. Mungkin bekas alat-alat musik militer 

pada masa jayanya penguasa kolonial tempo doeloe. 

Dengan alat-alat setua itu, Tanjidor biasa digunakan 

untuk mengiringi perhelatan atau arak-arakan pengantin. 

Membawakan lagu-lagu barat berirama 'mars' dan [Waltz] 

yang susah sulit dilacak asal-usulnya, karena telah 

disesuaikan dengan selera dan kemampuan ingatan 

panjaknya dari generasi ke generasi. 

Orkes Tanjidor mulai timbul pada abad ke 18. 

VaIckenier, salah seorang Gubernur Jenderal Belanda 

pada jaman itu tercatat memiliki sebuah rombongan yang 

terdiri dari 15 orang pemain alat musik tiup, digabungkan 

dengan pemain gamelan, pesuling China dan penabuh 

tambur Turki, untuk memeriahkan berbagai pesta. 

Karena biasa dimainkan oleh budak-budak, orkes 

demikian itu dahulu disebut Slaven-orkes. Dewasa ini 

tanjidor sering ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu 

dan untuk memeriahkan arak-arakan. 

Di Tangerang, dalam setiap perayaan Cap Go Meh ini 

orang-orang kaya merayakannya dengan menanggap 

musik Tanjidor atau gambang kromong lengkap dengan 

penarinya di muka halaman rumahnya. Tanjidor juga kerap 

dimainkan di dalam Kelenteng Boen San Bio, di Pasar

Baru. Sebagian lainnya mengadakan pentas keliling 

kesenian musik Tanjidor atau gambang kromong lengkap 

dengan beberapa orang penarinya. 

Rombongan musik keliling ini berada dalam lingkaran 

tambang. Orang-orang yang tertarik boleh masuk ke dalam 

lingkaran tambang untuk turut berjoget sambil keliling 

mengikuti rombongan musik tersebut. Rombongan ini 

berjalan mengikuti arah tambang ditarik, sehingga kalau 

ada dua kelompok atau lebih berada dalam satu lingkaran 

tambang mereka bisa saling tarik-menarik ujung tambang 

untuk mengarahkan jalannya rombongan. 

Kalau sudah tarik-menarik, maka kelompok yang 

mendapat dukungan besar lebih unggul, karena dengan 

kekuatan tenaga banyak orang mereka bisa memimpin 

jalannya rombongan. Sedangkan yang kalah tidak menjadi 

marah, melainkan ikut arus. Tetapi, pada saat lain arah 

rombongan bisa berubah lagi karena dorongan orang 

banyak. 

Arak-arakan musik ini bukan hanya satu rombongan 

saja, tetapi beberapa rombongan sekaligus turun keliling di 

jalan-jalan, sehingga kalau bertemu di tengah jalan mereka 

saling bertabrakan. Tetapi ini pun tidak menimbulkan 

keributan, karena mereka sama-sama tertawa lepas. 

Berbagai seni pertunjukan tradisional telah 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

masyarakat pendukungnya serta merupakan daya pesona 

tersendiri pada wajah Kota Tangerang. Untuk dapat 

menikmati dan menilainya tiada cara lain yang lebih tepat 

kecuali menyaksikannya sendiri.

BAB TIGA Jatidiri Masyarakat Kota Tangerang 

FENOMENA Tangerang sebagai wilayah yang memiliki 

latar belakang budaya, dan industri-industri besar serta 

tempat wisata, mengundang dunia untuk menengok dan 

menggali potensi-potensi Tangerang yang tumbuh subur, 

untuk diberdayakan. seperti ini. Ditunjang dengan letak 

geografis Tangerang sebagai penyangga kota Jakarta. 

dimana arus roda ekonomi Jakarta memiliki imbas 

terhadap kota Tangerang. 

Tentunya, kondisi di atas, perlu diantisipasi dan 

diberdayakan agar tidak terjadi penyimpangan potensi 

alam dan penerapan teknologi tepat guna. Artinya setiap 

derap perubahan, terjadi dalam masyarakat Tangerang, 

harus disandarkan pada upaya-upaya rasional. Upaya 

rasionalisasi dibutuhkan sebagai cara untuk melihat 

perubahan yang terjadi di masyarakat dengan fakta-fakta 

dan potensi-potensi yang ada. Satu potensi tentang 

perlunya pemberdayaan manusia sebagai sumber dasar 

kemajuan pembangunan. 

Manusia seperti yang dipaparkan Frederich Taylor 

dalam bukunya The Principles as Scientific, adalah 

"mesin" yang sangat istimewa, yang mempunyai 

mekanismemekanisme internal yang dapat diadaptasikan 

dengan kebutuhan-kebutuhan industri modern. Antonio 

Gramsci memeras gagasan Taylorisme dalam tiga 

pandangan dasar. Pertama, bahwa dalam proses produksi 

pekerja harus terbatas pada tugas-tugas tertentu. kedua, 

pekerja harus mengembangkan sikap-sikap otomatis

mekanis sebagai sarana produksi. ketiga, ditekankan 

insentif-insentif individual untuk menghancurkan semangat 

solidaritas kaum buruh. 

Pandangan Taylor bisa saja diadopsi dalam keranda 

kehidupan masyarakat Tangerang, di mana manusia 

adalah mesin yang sangat istimewa, yang mempunyai 

mekanisme internal dan dapat diadaptasikan dengan 

kebutuhan industri-industri yang tumbuh subur di kota 

Tangerang. Tentu saja sebagai dampak menjamurnya 

industri di Kota Tangerang, dan kelak jika terjadi pasar 

bebas, dampak yang paling nyata adalah pasar lokal akan 

dibanjiri oleh produk-produk global yang memiliki kualitas 

yang lebih bail, dengan harga yang cukup bersaing. Untuk 

itu, bagi Kota Tangerang, kondisi ini menjadi tantangan 

yang signifikan, yang harus dihadapi dengan 

mempersiapkan Langkah-langkah antisipatif melalui 

penguatan kelembagaan ekonomi lokal yang siap bersaing 

ke kancah pasar global. 

Dari sinilah upaya pemberian otonomi daerah 

merupakan langkah maju agar berbagai prinsip dan 

kebijakan daerah mampu dikembangkan secara mandiri. 

Arbi Sanit, seorang pengamat politik melihat pemberian 

otonomi daerah merupakan suatu keharusan untuk 

melakukan terobosan pelaksanaan prinsip dan 

kebijaksanaan otonomi harus segera direalisasi. Tentu, 

otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD), agar mampu mengelola arus pemerintahan 

dengan bertumpu pada kekuatan "sumber daya" yang ada. 

Selama ini, gambaran indikator administrasi daerah

menunjukkan kelambanan pertumbuhan daerah, seperti 

PAD se-Indonesia yang hanya berkisar sebesar 35 

persen, pertumbuhan rata-rata PAD hanya sebesar 21,01 

persen dalam tahun 1988-1991, dan besaran PAD 

terhadap PRDB Dati II yang hanya di antara 0,23-072 

persen di tahun 1990. Bahkan dipahami pula, kemerosotan 

kontribusi PAD terhadap APBD tahun 1994/1945 dari 

27,75 persen menjadi 17,01 persen. 

Semuanya itu berpangkal kepada perkembangan 

peran administratif daerah, sebagaimana diperlihatkan 

oleh pertumbuhan dinas daerah 5-7 buah di tahun 1994/ 

1995 menjadi 23-25 buah, tahun 1995/1996, sehingga 

harus diimbangi oleh peningkatan belanja rutin dari 42,71 

persen tahun 1994/1995 menjadi 75,71 persen dalam 

tahun 1995/1996. 

Menggali Potensi Tangerang 

Tangerang bagi sebagian orang adalah tempat sandaran 

hidup. Kota industri ini menawarkan banyak hal tentang 

berbagai ragam kehidupan. Di Kota Tangerang ini, lalu 

lalang manusia, setiap hari berburu `mangsa' kehidupan. 

Tentu saja ini berkait erat dengan satu adagium bahwa 

kota adalah pusat perubahan. Proses perubahan, tentu 

saja, tidak selalu berlangsung secara normal seperti yang 

direncanakan. Gejala-gejala yang tidak direncanakan, 

sebagai satu gejala yang abnormal atau gejala patologis 

yang lahir karena unsur-unsur masyarakat tidak lagi 

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga timbulah 

ketimpangan sosial.

Selain persoalan ketimpangan sosial, seperti urbanisasi, 

kemiskinan, disorganisasi keluarga, kejahatan, dan 

lumpuhnya lembaga-lembaga sosial masyarakat, Kota 

Tangerang juga menghadapi pada berbagai ragam 

persoalan perkotaan yang berkaitan dengan prasarana 

dan sarana kota, sebagai akibat pertumbuhan kota yang 

pesat melampaui daya dukung kota itu sendiri. Mencari 

solusi atas masalah-masalah Kota Tangerang, baik yang 

berakar pada masalah-masalah sosial, atau persoalan 

yang berpijak pada prasarana dan sarana kota, juga perlu 

ada kesadaran perihal pemahaman dan identifikasi 

terhadap masalah-masalah yang ada secara tepat dan 

menyeluruh. Untuk itu, perlu dikaji secara cermat, realitas 

kehidupan kota dalam berbagai perspektifnya dan akar 

potensi Kota Tangerang, yang bisa membuat Kota 

Tangerang berjalan pada rel pembangunan. 

Seperti diketahui bersama, krisis yang melanda 

Indonesia sejak medio 1997, membawa vibrasi negatif ke 

dunia perekonomian nasional umumnya, dan 

perekonomian regional khususnya. Krisis ini menyebabkan 

terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor yang 

ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. 

Dari basil perhitungan dengan menggunakan analisis 

Location Question (LQ) dan Shift Share, dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan mengenai perekonomian Kota 

Tangerang. Sebelum melihat dampak analisis LQ, perlu 

dijabarkan lebih dulu makna yang terkandung dalam 

analisis LQ itu. 

LQ merupakan teknik untuk menentukan kapasitas

ekspor perekonomian daerah dan derajat self sufficency 

suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu 

daerah dibagi menjadi dua golongan, yakni: 

a. Industri basic yaitu kegiatan ekonomi atau industri yang 

melayani di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang 

bersangkutan. b. Industri non basic/ industri lokal, yaitu 

kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di 

daerah itu sendiri. 

Sektor self sufficient, jika nilai LQ dari sebuah sektor = 

1, maka sektor tersebut berproduksi pada level yang sama 

dengan permintaan dari dalam daerah tersebut. Dalam 

kondisi seperti itu, sektor tersebut dapat dikategorisasikan 

menjadi self sufficient sector. 

Secara umum terdapat tiga sektor keunggulan Tangerang, 

yaitu sektor industri manufaktur nonmigas, Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi 

dan komunikasi. Tangerang memiliki keunggulan untuk 

sektor ini jika dibandingkan. dengan daerah lain, seperti 

Banten dan Jabodetabek yang ditunjukkan oleh nilai LQ>1. 

Tetapi dari data-data beberapa tahun belakangan, 

keunggulan tersebut cenderung tidak terlalu stabil 

meskipun masih dalam batasan yang wajar (lihat tabel 1). 

Interaksi Tangerang dengan daerah yang lebih besar 

relatif tinggi, sehingga Tangerang relatif bergantung 

terhadap hasil interaksi itu. Hasil analisis shift share 

memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Tangerang 

sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional 

dan regional (nilai national effect d a n regional effect

esar), terutama bagi sektor-sektor unggulan seperti 

sektor industri manufaktur nonmigas, sektor perdagangan, 

hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan 

komunikasi. Meskipun Tangerang relatif bergantung pada 

wilayah sekitarnya, secara bertahap mulai meningkatkan 

keunggulannya pada sektor-sektor tertentu (nilai regional 

effect besar). 

Tabel 1 

Sektor Basis Kota Tangerang Berdasarkan Hasil Analaisis 

LQ 

LQ terhadap Nasional 


Pengolahan 2.06 2.04 2.02 B Listrik, gas, dan Air Bersih 

1.05 1.04 1.04 B Perdagangan, Hotel dan 1.59 1.61 1.62 

B Restoran 

Pengangkutan dan Komunikasi 1.59 1.64 1.55 B 

LQ terhadap Propinsi Banten 


Pengolahan 1.077 1.076 1.076 B 

Perdagangan, Hotel dan 1.464 1.446 1.446 B Restoran 

Pengangkutan dan Komunikasi 1.521 1.514 1.513 B 

LQ terhadap Bodetabek 

Lapangan Usaha 2000 2001 2002 B/NB Pertanian, 

Peternakan, Perikanan, 1.09 1.05 1.09 B Kehutanan 

Industri Pengolahan 2.01 2.06 2.09 B Perdagangan, Hotel 

dan Restoran 1.05 1.07 1.07 B Pengangkutan dan 

Komunikasi 1.25 1.27 1.24 B 

B/NB

Sumber : Hasil Analisis PDRB B = Sektor Bersih 

NB = Sektor Non Basis 

KOTA Tangerang telah berubah. Perubahan di wilayah 

Kota Tangerang ini bersamaan dengan arus modernisasi 

yang semakin menampakkan jatidirinya di berbagai sudutsudut 

kota Tangerang Mall, restoran, bankbank, pabrikpabrik 

besar adalah salah satu sumbu yang bisa dijadikan 

indikator, proses modernisasi itu. 

Ada seloroh begini, kalau dulu Tangerang dikenal 

sebagai tempat "Jin buang anak", kini dengan pelbagai 

perubahan yang menakjubkan di Tangerang, para jin itu 

malah "buang dolar" . Apa iya di dunia perewangan itu 

para jin juga menggunakan dolar? Ya, namanya juga 

seloroh ini sekadar gambaran saking pesatnya 

perkembangan kota, sampai-sampai para jin pun `ikut 

tergiur' menanamkan dolarnya di ranah Tangerang. 

Akselerasi pembangunan di Tangerang mulai 

menggelinding, seiring dengan konsep pembangunan 

megapolitan yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali 

Sadikin (1966-1977). Dengan konsep megapolitan itu, 

perencanaan pembangunan kota-kota satelit di sekitar 

Jakarta (Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok) mesti 

dipadukan agar dapat saling menunjang. Hal ini 

mendorong lahirnya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 

1976, yang menetapkan daerah Tangerang sebagai 

bagian dari w - ilayah pengembangan Jabotabek yang 

dipersiapkan untuk mengurangi ledakan penduduk DKI. 

Kota Tangerang yang lahir melalui Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1993, kini pertumbuhannya begitu pesat.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang karena 

Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan DKI 

Jakarta, yang senantiasa terkait langsung dengan 

dinamika, pembangunan nasional. Banyak warga yang 

bekerja di Jakarta kemudian memilih domisili di Kota 

Tangerang. Mereka itu kerap disebut komuter - memakai 

Tangerang sebagai tempat istirahat tidur malam, 

sementara segala macam kegiatan ekonomi di pagi 

hingga petang harinya banyak dihabiskan di Jakarta. 

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan 

DKI Jakarta, Kota Tangerang memiliki keuntungan dan 

sekaligus kerugian. Keuntungannya, kota itu bisa nebeng 

nama besar ibu kota negara. Para warganya bisa 

memanfaatkan fasilitas publik sebuah metropolitan. 

Apalagi ditunjang dengan mudahnya aksebilitas ke kota 

Jakarta dan kota-kota penting di Banten dan Jawa Barat 

melalui ruas jalan tol, hingga memberikan kemudahan 

untuk saling berinteraksi antarkota. 

Ditambah lagi, dengan tersedianya Bandara 

Internasional SoekarnoHatta, maka aksebilitas kota 

semakin terbuka dengan kota-kota di seluruh Indonesia 

bahkan mancanegara. Hal itu kian meningkatkan mobilitas 

penduduk, bahkan migrasi penduduk. Ke dalam daerah 

Tangerang, terutama daerah perkotaannya, masuklah 

banyak penduduk baru yang berasal dari luar, baik dari 

kawasan lain di Pulau Jawa maupun dari luar Jawa, 

ataupun orang asing. Karena itu, etnis dan budaya 

penduduk daerah ini kian beragam. Kondisi tersebut kian 

memperkokoh Tangerang sebagai daerah pertemuan

erbagai etnis dan budaya. 

Namun, kerugian berdekatan dengan sebuah ibu kota 

juga ada. Secara khusus, kerugian ini sangat dirasakan 

oleh pemerintah daerah. Banyak warga Kota Tangerang, 

yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jakarta, enggan 

mengakui berdomisili di daerah Kota Tangerang. Kita 

hanya berharap dalam kondisi keragaman etnis dan 

budaya itu, Tangerang menjadi daerah yang penduduknya 

hidup rukun, damai, sejahtera, dan tak tercerabut dari akar 

budayanya. Dampak lain yang menonjol di Tangerang dari 

pelaksanaan program pembangunan megapolitan ini, 

adalah berubahnya segala bidang kehidupan masyarakat 

setempat. Semula, penduduknya hanya mengandalkan 

kegiatan bidang pertanian untuk menopang hidup. Seiring 

dengan perkembangan selanjutnya, mereka mulai 

mengerjakan berbagai bidang kegiatan ekonomi, terutama 

bidang industri, perdagangan, dan jasa yang tentu 

mengubah pola dan orientasi hidup masyarakat. Sebagai 

daerah penyangga ibu kota, wilayah ini memang 

dipersiapkan untuk kegiatan perdagangan dan industri, 

pengembangan pusat-pusat permukiman untuk menjaga 

keserasian pembangunan dengan DKI Jakarta. Bahkan 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989, 

Tangerang harus mengalokasikan 3.000 hektar lahannya 

untuk industri. Kota Tangerang memiliki luas wilayah 

17.729,746 hektar. Pertumbuhan fisik kota menunjukkan 

besarnya kawasan terbangun kota, yaitu seluas 12.331 

hektar (68% dari seluruh kota) sehingga sisanya strategis 

untuk dikonsolidasikan ke dalam wilayah terbangun kota.

Kegiatan industri sebagai motor utama perekonomian 

kota Tangerang, sebagian besar terdapat di wilayah 

Kecamatan Jatiuwung, Batuceper, Kecamatan Tangerang 

dan sebagian kecil di Kecamatan Cipondoh. Berdasarkan 

pendataan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal 

dan Perizinan (KPMP) Kota Tangerang, terdapat 52 

perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 

tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang. Total investasi 

yang ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan PMA 

tersebut mencapai nilai Rp. 1,3 triliun. Sedangkan 

perusahaan PMDN di wilayah Kota Tangerang tercatat 91 

perusahaan, dengan nilai investasi keseluruhan mencapai 

Rp 2,8 triliun. Adapun jumlah tenaga kerja lokal (TKL) yang 

dapat diserap oleh perusahaan PMA itu mencapai 52.357 

orang. Sedangkan tenaga kerja asing (TKA) pada 

perusahaan PMA itu mencapai 465 orang. Juga data dari 

KPMP Kota Tangerang menyebutkan, 91 perusahaan 

PMDN yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang 

mempekerjakan 59.162 TKL dan selain masih 

mempekerjakan TKA sebanyak 473 orang. 

Tabel 1. Negara Asal PMA 

Negara Asal Jumlah 

Perusahaan 

Jepang 10 Taiwan 10 Hongkong 7 Korea Selatan 5 

Singapura 2 Inggris 1 Malaysia 1 Amerika 1 

Serikat 

Konsorsium 3 

Tabel 2. Negara Asal PMA

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2002 

Tabel 3. Jenis Produksi Perusahaan PMDN 

Jenis Produk Jumlah 

Perusahaan 

Kertas 2 Perangkat mobil 1 

Alat Kesehatan 7 

Tepung/Pengolahan 10 

Makanan 

Kulit imitasi 5 

Industri pembuatan 10 

drum 

Industri ubin 1 

Industri 1 

peralatan/gelas/hiasan 

Angkutan umum/taksi 3 

Sepatu/sepatu 1 

olahraga 

Pakaian jadi 3 

Kain 1 

jadi/Tekstil/Pencelupa 

n 

Makanan ringan 3 

Kimia dan olahan zat 1 

kimia 

Furnitur/Mebel/Olahan 3 

kayu 

Peralatan karet dan 1 

logam 

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2002

Kota Seribu Pabrik 

Sejak Desember 2000 lalu, Kota Tangerang yang 

sebelumnya hanya 

terdiri dari enam kecamatan, telah ditetapkan menjadi 13 

kecamatan. 

Memang, pada mulanya agak merepotkan. Misalnya, 

warga yang tinggal di 

Kelurahan Karang Mulya, harus menghapus nama 

Kecamatan Ciledug dan 

menggantinya dengan Kecamatan Karang Tengah. 

Begitu pula warga yang bermukim di Kelurahan Karang 

Sari; mereka harus menutup nama Kecamatan Batuceper 

dan menggantinya dengan Kecamatan Neglasari. Atau 

mereka yang rumahnya di Kelurahan Cimone, harus 

mengganti nama Kecamatan Tangerang dan 

menggantinya dengan Kecamatan Karawaci. 

Dengan penduduknya yang 1,5 juta jiwa dan tingkat 

pertumbuhan penduduk rata-rata 3,94 persen per tahun, 

Kota Tangerang sesungguhnya merupakan daerah tingkat 

dua yang cukup kaya. Nilai total kegiatan ekonomi daerah 

ini tahun 1998 apabila dibagi dengan jumlah penduduknya 

(PDRB per kapita) hampir mencapai Rp 10 juta, jauh lebih 

tinggi daripada produk domestik bruto (PDB) per kapita 

nasional yang Rp 4 jutaan. Darimana kekayaan Kota 

Tangerang diperoleh? Setengah dari total kegiatan 

ekonomi kota untuk tahun 1999 yang nilainya mencapai Rp 

15 triliun, ternyata diperoleh dari kegiatan ekonomi di 

sektor industri pengolahan. Sekitar 15 persen industri 

sedang dan besar di Kota Tangerang ini terkonsentrasi di

Kecamatan Jatiuwung. 

Berbagai jenis pabrik, mulai dari industri makanan dan 

minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia hingga industri 

logam dan barang dari logam, sudah beroperasi di 

kecamatan itu. Tidak heran, kecamatan yang berbatasan 

langsung dengan sebelah timur Kabupaten Tangerang itu, 

harus dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Jatiuwung 

sendiri, Cibodas, dan Periuk. 

Selain di Jatiuwung, beberapa industri besar seperti PT 

Argo Pantes dan PT Indofood berlokasi di Kecamatan 

Tangerang, tepatnya di Kelurahan Cikokol. Sisanya berada 

di Kecamatan Batuceper, dan sebagian kecil Kecamatan 

Cipondoh. Kegiatan industri tersebut mayoritas berlokasi 

di koridor Jalan Daan Mogot - Batuceper. Sedangkan 

sebagian lagi berlokasi di koridor Sungai Cisadane - Jalan 

Imam Bonjol - Jalan M.H. Thamrin. 

Jumlah industri besar/sedang di Kota Tangerang pada 

tahun 2001 adalah sebanyak 619 unit, dengan rincian 314 

perusahaan industri besar, dan 305 perusahaan industri 

sedang. Sebagian besar perusahaan industri 

besar/sedang tersebut bergerak di sektor industri kimia, 

produk kimia, minyak, batubara, dan produk dari plastik 

(155 perusahaan atau 25%). Sebanyak 142 perusahaan 

atau 22,94 persen perusahaan industri besar/sedang 

bergerak di sektor industri barang dari logam, mesin dan 

perlengkapannya. Sedangkan 125 perusahaan atau 20,19 

persen perusahaan industri besar/sedang bergerak di 

sektor industri tekstil, pakaian dan kulit. 

Untuk menggerakkan roda perekonomian di kota yang

dijuluki sebagai "Kota Seribu Pabrik" ini, tentu tidak cukup 

dari sektor industri besar saja. Masyarakat kebanyakan 

yang rentan ekonominya harus pula (diberdayakan melalui 

sektor usaha industri kecil (home industry). Ini pula lantaran 

sektor industri kecil bakal menjadi penopang sektor 

industri besar. 

Hingga 2001, sebagian besar rumah tangga di Kota 

Tangerang bergerak di sektor ekonomi industri/kerajinan 

(120.476 rumah tangga atau 33,96%). Usaha kecil yang 

dijalankan masyarakat menghasilkan berbagai produk, di 

antaranya bola sepak, sandal dan sepatu dengan 

memanfaatkan bahan baku sisa industri. Hal ini tentunya 

mempunyai dampak yang positif, karena limbah yang 

dihasilkan. oleh industri besar dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi barang produksi dan juga menjadi sumber 

penghasilan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi 

lemah. 

Sektor ini tidak hanya memanfaatkan limbah industri, 

namun sampah yang merupakan limbah yang dihasilkan 

rumah tangga dapat pula dimanfaatkan dengan melalui 

proses pemisahan sampah organik untuk dijadikan pupuk 

melalui proses composing. Pengolahan sampah organik 

untuk dijadikan kompos tentunya sangat membantu untuk 

mengurangi timbunan volume sampah yang dihasilkan 

masyarakat. Selain itu pengolahan sampah yang 

berwawasan lingkungan membantu pemerintah dalam 

masalah penanganan dan penanggulangan sampah, juga 

dapat menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peluang Investasi 

DENGAN pemahaman terhadap potensi dan kendala yang 

dimiliki Kota Tangerang, maka pemerintah kota ini 

merumuskan strategi pengembangan wilayah yang paling 

menguntungkan untuk diterapkan di masa mendatang, 

yakni dengan mengutamakan kegiatan unggulan berupa: 

pengembangan industri, perdagangan, keuangan dan 

perbankan, serta pemukiman. 

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 

1976, keempat sektor kegiatan tersebut telah tumbuh 

sangat pesat di Kota Tangerang. Pertumbuhan keempat 

sektor kegiatan tersebut semakin pesat dengan adanya 

ruas jalan tol Jakarta - Tangerang - Merak dan gerbang 

perhubungan udara Indonesia Bandara Internasional 

SoekarnoHatta. Keempat sektor kegiatan tersebut menjadi 

sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar 

penduduk Kota Tangerang. 

Pengembangan Industri 

PENGEMBANGAN Industri di Kota Tangerang sebagai 

akibat dari keterbatasan lahan peruntukan di Wilayah DKI 

Jakarta. Pengembangan industri itu telah dimulai sejak 

tahun 1976 hingga saat ini. Fenomena pengembangan 

industri tersebut dapat dilihat di sepanjang Jalan Daan 

Mogot di Kecamatan Batuceper, sepanjang aliran Sungai 

Cisadane dan belahan kota di Kecamatan Tangerang, 

kawasan industri di Kecamatan Jatiuwung, dan sebagian 

kecil wilayah Kecamatan Cipondoh. Pertumbuhan industri 

di daerah-daerah tersebut sangat pesat hingga saat ini 

menjadi kekuatan ekonomi bagi Kota Tangerang.

Menurut data dari Kantor Penanaman Modal dan 

Perijinan (KPMP), tercatat 1.407 unit usaha industri yang 

ada di Kota Tangerang yang mempekerjakan 149.827 

tenaga kerja lokal dan 356 tenaga kerja asing. Investasi 

yang ditanamkan dalam seluruh kegiatan industri tersebut 

mencapai RP 3.716.781.817.979,00. 

Kegiatan industri yang telah berkembang di atas lahan 

seluas 1.367,1 hektar tersebut masih memiliki peluang 

untuk dikembangkan lagi di masa yang akan datang. 

Ribuan hektar lahan di Kawasan Industri Jatiuwung serta 

zona industri di Kecamatan Tangerang dan Batuceper 

terbuka bagi pengembangan oleh investor swasta nasional 

dan internasional. 

Selain itu dengan adanya rencana perluasan Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta hingga tahun 2020 dan 

penerapan otonomi daerah, maka investasi dan peluang 

untuk perluasan jaringan distribusi produk ke berbagai 

sasaran pasar akan semakin mudah dan terbuka. 

Tabel 4 Wilayah Investasi 

Kecamatan Peruntukan Wilayah Investasi 

Ciledug 

Larangan 

Karang Tengah Cipondoh 

Pinang Tangerang 

Karawaci Wilayah berbatasan dengan Jakarta Barat 

dan Jakarta Selatan, kegiatan dominan permukiman 

dengan jumlah penduduk yang sangat padat. 

Pengembangan kawasan permukiman untuk memenuhl

kebutuhan di masa yang akan dating. 

Pusat Kota Tangerang (perdagangan dan bisnis) 

dengan kepadatan penduduk tinggi 

Jatiuwung 

Cibodas Pengembangan kegiatan industri, menjadi 

daya tarik bagi migrasi pekerja industri 

Periuk Batuceper 

Neglasari 

Benda Wilayah berbatasan dengan Jakarta Barat, 

akses baik, menjadi wilayah perluasan kegiatan industri 

dan perumahan dari Jakarta. 

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka, 2002 

Mewujudkan Visi 

UNTUK mewujudkan visi kebijakan pengembangan Kota 

Tangerang sebagai kota industri dan perdagangan yang 

modern, mau tak mau Pemerintah Kota Tangerang harus 

mengarahkan kota ini menjadi lebih mandiri, yaitu dapat 

membiayai rumah tangga sendiri, dengan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibutuhkan untuk 

pembiayaan pembangunan mengingat terbatasnya 

bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi seperti tingkat 

pusat dan propinsi. 

Selain itu, dengan semakin besarnya semangat 

desentralisasi dari pemerintah pusat, maka pengambilan 

keputusan yang lebih besar di tingkat kota harus didukung 

oleh efisiensi birokrasi dan pelayanan. Begitupun dengan 

potensi penduduk kota yang besar, merupakan aset kota 

yang harus diberdayakan untuk mencapai manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kota

sendiri. 

Perubahan iklim politik juga menyebabkan munculnya 

perubahan mendasar pada kebijakan pembangunan. serta 

adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Beberapa paradigma 

baru yang muncul sejalan perkembangan kondisi ekonomi, 

politik dan sosial itu di antaranya: demokratisasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan, yang 

amanah, yang menghendaki pemerintahan dikelola secara 

bersih dan bertanggung jawab, transparan dan 

berlandaskan hukum. Visi "Kota Tangerang Menuju Kota 

Industri, Perdagangan dan Permukiman yang Ramah 

Lingkungan dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia," 

telah mengalami proses yang panjang dan telahan yang 

mendalam dari berbagai pihak terkait (stakeholders). Visi 

ini merupakan suatu cara pandang ke masa depan yang 

mengilhami setiap tindakan pemerintah Kota Tangerang 

dan memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi 

yang diinginkan di masa mendatang. 

Penetapan visi tersebut didasarkan kepada beberapa 

pengertian, yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang 

harus bersatu dan bekerja keras urituk meningkatkan 

kesejahteraan. Kota Tangerang sudah selayaknya 

berupaya untuk menjadi kota industri dan perdagangan 

yang terkemuka, karena potensi daerah sebagai kawasan 

perkotaan menunjukkan dominasi dari kegiatan industri 

dan perdagangan. 

Visi ini memberi implikasi terhadap kemampuan untuk

ersaing sebagai kota termaju dan memiliki keunggulankeunggulan 

dalam aspek lain seperti pendidikan, industri, 

lembaga penelitian dan pengembangan. Rumusan visi 

tersebut didorong oleh adanya kegiatan ekonomi strategis 

seperti industri, perdagangan, jasa, perbankan, dan 

keuangan. Letak Kota Tangerang secara geografis yang 

berbatasan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, 

sangat menguntungkan. Keuntungan tersebut ditunjang 

oleh keunggulan sektor perdagangan dan jasa serta 

keberadaan Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi 

sebagai daerah produktif (baik sektor primer maupun 

sekunder). Selain itu Kota Tangerang berada dalam jalur 

lintas penerbangan internasional. 

Berbagai potensi tersebut menjadi pendorong yang kuat 

untuk menempatkan Kota Tangerang sebagai kota yang 

paling unggul di Propinsi Banten sekaligus sebagai mitra 

DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. 

Dukungan aksebilitas yang baik, ketersediaan sarana dan 

prasarana,kemudahan berinvestasi, serta kondisi 

lingkungan yang kondusif menjadikan Kota Tangerang 

memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan sebagai 

lokasi pengembangan berbagai kegiatan perekonomian 

perkotaan. 

Menjalankan Misi 

MISI adalah kemauan yang kuat dengan 

memperhatikan kewenangan dan tanggung jawabnya atas 

kepentingan umum untuk mewujudkan kondisi dan situasi 

yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang 

menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai

prasyarat terwujudnya visi. 

Dari rumusan visi di atas, dapat diuraikan visi yang 

diemban Kota Tangerang adalah sebagai berikut; 

Memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

kota; 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanam public; 

Peningkatan tata kepemerintahan yang baik dan 

Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. 

Nilai inti budaya Pemkot Tangerang merupakan nilainilai 

yang harus dianut dan diterapkan dalam sikap dan 

perilaku seluruh jajaran aparat Pemkot Tangerang, dalam 

menjalankan semua kegiatan, dalam menjalankan 

hubungan dengan stakeholder Kota Tangerang, baik 

dalam pelayanan kepada masyarakat (publik), maupun 

pelayanan kepada dunia usaha. Nilai inti budaya tersebut 

adalah: 

1. Inovasi ( innovation) 

2. Kebersamaan (unity) 

3. Keberlanjutan (sustainability) 

4. Profesionalisme (profesionalisme) 

5. Akhlak Mulia (akhlakul karimah) 

Pemkot Tangerang telah menyusun suatu rencana yang 

sistematis melalui program-program berskala prioritas 

dalam rangka mencari solusi masalah-masalah yang 

relevan. Program-program prioritas tersebut mencakup 

pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar,

memperluas cakupan dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana kota. 

Selain itu, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan, dan mengoptimalkan kinerja aparatur dalam 

menciptakan ketentraman dan ketertiban yang lebih 

konsisten. Seluruh proses dan tahap-tahap kegiatan akan 

dirancang untuk sebanyak mungkin melibatkan 

stakeholder dengan pendekatan partisipatif agar 

dukungan terhadap pelaksanaan setiap program menjadi 

lebih luas. 

A. Pemulihan Ekonomi 

Pemulihan ekonomi Kota Tangerang bukanlah sesuatu 

yang berdiri sendiri, terkait dengan pemulihan ekonomi 

nasional. Akan tetapi dalam skala lokal pemulihan ekonomi 

dapat dilakukan melalui program prioritas sebagai berikut : 

1. Pembangunan kegiatan industri di Kecamatan 

Jatiuwung, Batuceper dan pembangunan Center Business 

District (CBD) Tangerang; 

2. Pengembangan industri kecil/rumah tangga dengan 

prioritas pada upaya pengembangan dan perluasan 

ekonomi rakyat; 

3. Perluasan jaringan pemasaran untuk industri kecil yang 

berorientasi pada pasar domestic dan ekspor; 

4. Penciptaan kemudahan prosedur perizinan dan 

pemberian insentif; 

5. Peningkatan kemampuan dan keterampilan wirausaha 

masyarakat yang berbasis koperasi, dan meningkatkan 

kemampuan tenaga kerja secara optimal.

B. Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial Pelayanan di bidang 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 

adalah pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kota 

Tangerang dengan sungguh-sungguh sebagai suatu 

pelayanan langsung 

kepada masyarakat. Dalam penyelengaraan pelayanan 

dasar tersebut, 

Pemerintah Kota akan mengoptimalkan peran serta 

masyarakat. 

Secara umum kebijakan bidang pendidikan ditujukan 

untuk menghasilkan SDM yang tidak hanya pandai secara 

akademik, namun juga harus mempunyai kualitas pada 

pasar kerja. Pendidikan lebih ditujukan untuk mencetak 

manusia dewasa yang mandiri dari kehidupan 

bermasyarakat yang bertanggungjawab dan tahu akan 

kelebihan serta kekurangan dirinya. 

Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang penuh 

perhatian dan peduli terhadap sesama. Untuk mencapai 

tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan 

dalam membangun bidang pendidikan. Yaitu (1) kualitas 

pendidikan, dimana di dalamnya termasuk kualitas 

kurikulum, kualitas guru, dan kualitas manajemen 

pendidikan. (2) kesetaraan dan aksebilitas untuk 

memperoleh pelayanan pendidikan baik sarana maupun 

prasarana. 

Peningkatan pelayanan mencakup program prioritas 

sebagai berikut:

1. Belum meratanya kesempatan memperoleh 

pendidikan tingkat dasar, terutama untuk menjangkau 

masyarakat kurang mampu; 

2. Masih tingginya angka putus sekolah, buta huruf ; 

3. Masih rendahnya partisipasi sekolah di tingkat SLTP, 

SMA dan MA; 

4. Belum sesuai mutu dan muatan kurikulum dan kebutuhan 

dasar tenaga kerja yang tercermin dari banyaknya lulusan 

yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan; 

5. Pendidikan luar sekolah masih kurang dapat perhatian 

dari pemerintah; 

6. Masih rendahnya pelayanan pendidikan dan belum 

adanya standar pelayanan minimal yang sesuai dengan 

kondisi Kota Tangerang; 

7. Kurang memadainya kualitas guru; 

8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru; 

9. Sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan 

kualitas masih dirasakan kurang, terutama di pinggiran 

Kota Tangerang; 

10. Manajemen berbasis sekolah belum terlaksana dengan 

baik, dan ini mencerminkan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam dunia pendidikan; 

11. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan 

belum memadai untuk kebutuhan meningkatkan kualitas 

SDM Kota Tangerang. 

Potensi Urban Heritage Tourism 

KOTA Tangerang sejatinya memiliki potensi untnk 

dikembangkan menjadi kota wisata budaya.Sebut 

misalnya bangunan bersejarah yang masih terjaga

kelestariannya, seperti Bendungan "Pintu Sepuluh" atau 

biasa disebut Bendung Sengego di Sungai Cisadane, 

Vihara Nimmala atau Kelenteng Boen San Bio, Rumah Tua 

Kapiten Tionghoa dan sebagainya. 

Demikian pula budaya lokal yang dipengaruhi oleh etnik 

Tionghoa seperti Peh-Cun (balap perahu naga) di Kali 

Cisadane, tari Cokek, tradisi chio-thaou, musik Tanjidor 

dan lain-lain. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi 

Kota Tangerang sebagai kota industri dan perdagangan 

yang modern. Tak berlebihan kiranya Kota Tangerang 

disebut sebagai kota warisan budaya yang memiliki daya 

tarik tinggi. 

Sayangnya, di kota yang pada Senin, 28 Februari 2005 

sudah berulang tahun ke-12 ini, semangat dari berbagai 

pihak, untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai tempat 

wisata budaya, kurang mendapat respon yang memadai. 

Tentu saja, upaya untuk Kota Tangerang sebagai tempat 

wisata budaya, tidak hanya datang dari Pemkot saja. 

Komponen lain di masyarakat juga harus terlibat. Di kota 

ini, masyarakat pada umumnya hanya jalan-jalan di pasar, 

toko, dan mal mencari makanan enak yang sesuai dengan 

selera masing-masing, lalu pulang. 

Memang jika hendak menyusuri sejarah perjuangan tokoh 

lokal di kota ini, belum ada lembaga yang setiap saat siap 

menerangkan. Peninggalan sejarah perjuangan nyaris tak 

berbekas, kecuali taman makam pahlawan yang hanya 

dikunjungi setahun sekali tiap Agustus. Sisa-sisa bangunan 

peninggalan pada zaman kolonial Belanda memang belum

dibenahi secara optimal dan perlu pembenahan tersendiri, 

khususnya di tepi sebelah barat Sungai Cisadane. Juga 

belum ada rekonstruksi sejarah dan upaya pemeliharaan 

bangunan-bangunan yang masih tersisa, mulai dari tepian 

Sungai Cisadane di Karawaci hingga Kedaung. 

Padahal, kalau semua pihak terlibat dan memiliki niat 

memajukan kota Tangerang sebagai kota wisata budaya 

dengan baik dan dirangkai cerita sejarahnya serta 

didokumentasikan, situs-situs bersejarah itu bisa menjadi 

daya tarik tersendiri bagi Kota Tangerang. Dan pada 

gilirannya, pemerintah kota akan memiliki pendapatan dari 

sektor ini. 

Di pelbagai kota-kota besar di seluruh penjuru dunia, 

konsep pariwisata Urban Heritage Tourism akhir-akhir ini 

banyak dikembangkan. Urban Heritage Tourism adalah 

sebuah konsep pariwisata yang sebenarnya sederhana 

dengan memanfaatkan lingkungan binaan maupun alam 

yang dimiliki oleh sebuah kota, yang memiliki nilai historis 

tersendiri. 

Para penikmat dan pemerhatinya diajak untuk 

mengapresiasi serta menginterpretasi objek-objek yang 

diamati. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai 

sarana pendidikan dan rekreasi masyarakat, aktivitas ini 

sekaligus pula sebagai sarana pelestari dari kekayaan 

kota itu sendiri. Objek yang diamati pada urban heritage 

tourism bisa bermacam-macam, baik benda (mati atau 

hidup) maupun juga aktivitas. 

Umumnya, benda-benda seperti situs, monumen, serta 

bangunanbangunan bcrsejarah memiliki posisi yang

penting dalam wisata jenis ini. Kota-kota yang berusia tua 

melebihi ratusan tahun memiliki banyak bangunan yang 

merupakan saksi bisu dari perkembangan lingkungannya, 

potret dari kejadian-kejadian masa lampau yang pernah 

terjadi di sekelilingnya. Bangunan-bangunan tersebut 

kemudian menjadi bukti sejarah yang konkret, yang 

mendukung buku-buku sejarah yang ditulis bertahun-tahun 

kemudian. 

Setiap manusia memiliki kerinduan untuk menikmati dan 

mempelajari asal usul serta apa yang pernah terjadi pada 

masa lampau. Selain itu, tanggung jawab semua pihak 

untuk ikut menjaga objektivitas sejarah dengan 

meneruskannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Hal 

itulah yang kemudian dikerjakan oleh para pengelola urban 

heritage tourism, yang bukan hanya berjuang 

mempertahankan eksistensi sebuah perjalanan budaya, 

namun juga menghasilkan profit dari proses tersebut. 

Selama ini, disadari ataupun tidak, Kota Tangerang 

memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan 

urban heritage tourism. Sebagai kota yang dihuni oleh 

penduduk multi etnis, Tangerang banyak meninggalkan 

bangunan-bangunan dengan nilai historis yang kental. Hal 

tersebut merupakan modal yang sangat besar bagi konsep 

urban heritage tourism. 

Pemerintah Kota Tangerang dan komponen masyarakat 

Kota Tangerang, seharusnya mencermati soal ini secara 

serius dan optimal. Sebab pangsa pasar wisatawan yang 

menggemari segmen ini, terutama wisatawan

mancanegara cukup tinggi. Sejak tahun 1992 bangunanbangunan 

bersejarah dilindungi dengan adanya U.U. 

Nomor 5/1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya. 

Selain memacu akselerasi pembangunan, warga 

masyarakat Kota Tangerang harus mampu menjaga lestari 

kearifan budaya lokal, ketika sebagian besar kota di 

Indonesia sangat tertinggal dalam sistem pengelolaan dan 

persepsi terhadap warisan peninggalan budaya 

masyarakat, baik yang bersifat kasat mata (tangible) 

maupun tidak kasat mata (intangible). 

Memang, bangunan-bangunan kuno tersebut membutuhkan 

ongkos pemeliharaan yang tinggi, yang tentu saja jika dari 

pertimbangan finansial semata akan tampak kurang 

efisien. Akibatnya, jika tidak dirobohkan, pemilik bangunan 

lebih memilih untuk menelantarkannya. Hal yang tentu saja 

merugikan bagi generasi muda, yang tidak mendapatkan 

kesempatan menikmati keragaman budaya kotanya, 

sekaligus menikmati sejarah perkembangannya. 

Jauh sebelum urban heritage tourism bergulir, Singapura 

merupakan salah satu pelopornya di kawasan Asia 

Tenggara. Ketika Singapura pun mengalami economic 

boom pada 1970-an, bangunan-bangunan kolonial yang 

banyak menghiasi kota digantikan dengan bangunan 

bergaya internasional yang "dingin" dan tercerabut dari 

akar budaya. Ketika krisis ekonomi melanda pada akhir 

dekade tersebut, ditandai dengan anjloknya harga minyak 

bumi, bergulirlah wacana pengembangan kepariwisataan 

yang berpijak pada heritage sebagai dasarnya. 

Singapore Heritage Society mengadakan studi mengenai

pengembangan pariwisata Singapura dengan 

menggandeng institusi terkenal seperti Harvard University 

dan Massachussetts Institute of Technology. Akhirnya, 

pada tahun 1984, disepakatilah pengembangan konsep 

heri tage tourism berupa renovasi, restorasi, dan 

rekonstruksi dari kawasan-kawasan bersejarah negeri 

pulau tersebut. 

Kawasan yang ditetapkan ke dalam projek berupa 

Singapore River, Chinatown, Kampung Glam, dan Little 

kiam. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan 

asli daerah, Singapura pun membangun beberapa theme 

park dengan konsep yang mirip seperti TMII milik kita. 

Kesadaran itu memang datang terlambat, tetapi toh 

hasilnya tereguk juga dan ternyata cukup mencengangkan. 

Selain mendapatkan keuntungan dari segi pelestarian 

budaya dan sejarah, Singapura mendapatkan lonjakan 

wisatawan yang cukup tajam di tengah muramnya 

pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara masa itu. Kini 

kunjungan turis mancanegara ke Singapura kembali ke 

angka normal karena suguhan yang bervariasi. Mulai dari 

yang berwajah kuno sampai yang berpenampilan modern. 

Bahkan, untuk menikmati malam tahun baru di hotel 

"Raffles" misalnya, kamar harus di-booking satu semester 

sebelumnya! 

Kembali lagi ke Tangerang, sebenarnya berkaca dari 

pengalaman Singapura tersebut, banyak hal yang dapat 

dilakukan. Bangunanbangunan kuno bercorak indah di 

Tangerang dapat diberi sentuhan dan fungsi baru yang

lebih komersial. Dengan demikian, biaya pemeliharaan 

yang tinggi dapat tertutup. 

Jika pun terpaksa, dalam kasus-kasus ketika dimensi 

bangunan bersejarah tersebut tidak dapat lagi menampung 

fungsi baru yang menuntut luasan yang jauh lebih besar, 

penghancuran seharusnya merupakan pilihan yang 

dihindari. Arsitek besar Paul Rudolph yang merancang 

Wisma Dharmala di Jakarta menawarkan teorinya tentang 

"Bangunan Latar Depan" dan "Bangunan Latar Belakang". 

Bangunan-bangunan bergaya internasional yang 

multiselular dan universal dengan ciri perwajahan yang 

cenderung sama, seperti pusatpusat perbelanjaan 

bernuansa superblok yang tumbuh bagaikan jamur di 

musim hujan, diletakkan di latar belakang. Sementara itu, 

bangunanbangunan yang bernuansa khusus, seperti dalam 

kasus ini bangunanbangunan historis, diletakan di latar 

depan. 

Dengan demikian, minimal fasade bangunan tidak 

hilang sehingga dapat tetap berfungsi sebagai saksi 

sejarah dengan semangat zamannya masing-masing. 

Dengan konsep ini, kekayaan budaya kota dapat tetap 

lestari sementara keuntungan finansial dapat tetap 

diperoleh. 

Perda Cagar Budaya 

DI era otonomi daerah, upaya perlindungan dan 

pelestarian bendabenda cagar budaya dalam banyak hal 

sudah diserahkan kepada masingmasing daerah. Mau 

tidak mau Kota Tangerang harus segera mengambil 

inisiatif untuk merumuskan langkah dan payung hukum bagi

upaya perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar 

budaya yang dimiliki, yakni dalam bentuk peraturan daerah 

(perda). 

Pengaturan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum, baik bagi pemerintah maupun 

masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya masing-masing 

dalam kaitannya dengan benda-benda cagar budaya. 

Dalam hubungan ini, pemerintah Kota Tangerang 

mendorong kalangan masyarakat untuk menumbuhkan 

kesadaran pengelolaan dan pelestarian warisan budaya 

(heritage) tadi. 

Jangan pernah mengulangi kekeliruan Singapura, 

karena membongkar bangunan-bangunan kuno untuk 

memberi tempat bagi gedung baru yang serba modern dan 

berteknologi canggih. Jika selama ini gedung-gedung tua 

dan legendaris itu masih utuh, itu lebih disebabkan belum 

ada investor yang berminat membangun gedung baru di 

situ. Bukan karena alasan konservasi. 

Ke depan diharapkan agar warisan budaya ini mampu 

memberikan topangan kesejahteraan bagi pemerintah 

daerah, bukan cuma pada sisi budaya, tetapi juga sisi 

ekonomi, wisata, dan sistem sosial yang terpelihara. Kalau 

tidak, kekayaan warisan budaya masyarakat bakal kian 

memudar, kian jauh dari konteks kehidupan riil, dan 

akhirnya terbengkalai. 

Landmark Kota 

DENGAN mayoritas penduduknya beragama Islam, tak 

heran jika masjid dan mushala adalah sarana ibadah yang 

paling banyak jumlahnya di Kota Tangerang. Pada 2001 di

Kota Tangerang terdapat 392 masjid dan 1.088 

surau/langgar. Sedangkan sarana peribadatan lainnya 

yang terdapat di sana adalah 7 gereja Katholik dan 34 

gereja Protestan. Bagi umat Hindu, Kota Tangerang 

menyediakan 8 pura sebagai tempat beribadah. Selain itu 

terdapat pula 15 vihara, salah satunya adalah Kelenteng 

Boen Tek Bio. 

Sebagaimana kota-kota lain di seluruh Indonesia, Kota 

Tangerang juga memiliki masjid kebanggaan. Bangunan 

Masjid Agung Tangerang mudah dikenali dengan lima 

buah kubah biru azure dan empat buah minaret menjulang 

seperti masjid-masjid di Turki. Masjid megah nan indah itu 

adalah Masjid Raya Al Azhom yang dibangun di atas lahan 

seluas 2,25 hektar dengan dana pembangunan sebesar 

RP 28,3 miliar. Dana itu bersumber dari APBD, mobilisasi 

umat, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 

Provinsi Banten. Luas bangunan Masjid mencapai 5.775 

meter persegi, terdiri dari lantai bawah 4.845,08 meter 

persegi dan lantai atas 909,92 meter persegi. Masjid yang 

kini rnenjadi landmark bagi Kota Tangerang ini dapat 

menampung sebanyak 15.ooo jamaah. 

Rancangan bangunan Masjid Raya A1 Azhom yang 

memiliki esensi dan referensi dari Al-Qur'an dan Sunah 

Rasul serta seni Islam (Arabesque), mencerminkan hakikat 

tauhidah, serta kaitan dunia dan akhirat yang ditandai 

dengan unsur-unsur garis lurus dan lengkung. Perpaduan 

antara suasana tradisional dengan suasana modern 

ditandai dengan banyaknya tiang di sekeliling masjid,

sedangkan pada interiornya dengan ruang tengahnya yang 

luas, bebas tiang dengan konstruksi teknologi tinggi pada 

kubahnya. 

Bentuk masjid yang universal dengan kesan 

representatif dan megah, dengan gaya arsitektur Timur 

Tengah akan menjadi ciri baru bagi kawasan pusat-pusat 

kota baru di Tangerang dan memperindah arsitektur kota. 

Suasana keserasian dengan alam tropis yang dicirikan 

dengan atap miring pada oversteknya, sehingga kesejukan 

udara nuansa alam tropis akan terasa. 

Masjid Raya Kota Tangerang ini yang pertama 

menerapkan konsep atap berbentuk susun (konfigurasi) 

lima kubah bertumpuk dan kompak untuk bangunan masjid. 

Semua rancangan masjid itu bukan berarti tanpa maknamakna 

filosofi. Di antaranya, lima kubah mencerminkan 

kewajiban sholat lima waktu, empat unit tiang menara 

mencerminkan empat tiang ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab, 

syariah, sejarah dan filsafat. Sedangkan tiga bagian tinggi 

menara mencerminkan Iman, Islam dan Ikhsan. Menara 

yang masing-masing setinggi 30 meter mencerminkan 

jumlah 30 juz Al-Qur'an dan enam meter tinggi kuncup 

menara mencerminkan enam rukun iman. 

Sedangkan fasilitas yang melengkapi bangunan masjid 

tersebut terdiri dari ruang wudhu, mihrab dan persiapan, 

ruang sholat, ruang pengkajian, perpustakaan, ruang kantor 

dan peralatan serta halaman masjid. Dengan adanya 

berbagai fasilitas tersebut, diharapkan Masjid Raya selain 

berfungsi sebagai tempat menjalankan ibadah salat, juga 

sebagai pusat penyiaran, pengkajian dan informasi agama

Islam serta pusat kegiatan sosial umat Islam. 

Selain Masjid Raya A1 Azhom, terdapat jembatan 

penyeberangan dengan visi sebagai landmark Kota 

Tangerang. Dibangunnya jembatan penyeberangan di ruas 

Jalan MH.Thamrin, Kota Tangerang ini sebagai pintu 

gerbang (Welcome Gate) Kota Tangerang dan arah 

Jakarta dan Serpong. 

Jembatan Pelengkung ini membentang sepanjang 65 

meter dan lebar 3-5 meter. Bahan bakunya adalah pipa 

baja berstruktur melengkung seberat lebih kurang 32 ton 

yang menelan biaya RP 3 miliar. 

Desain jembatan yang unik dan khas, akan menjadi 

landmark Kota Tangerang, oleh sebab itu perencanaan 

jembatan yang memiliki dua tiang yang melengkung, 

menyerupai gading gajah membentuk busur, telah menjadi 

simbol, bahwa inilah Kota Tangerang. 

Pemilihan elemen baja dan bentuk futuristik akan 

memberikan kesan lebih kuat terhadap visi Kota 

Tangerang sebagai kota industri dan perdagangan yang 

modern. Aspek keamanan, ketertiban, keindahan dan 

kenyamanan bagi pengguna jembatan baik pengendara 

kendaraan bermotor maupun pejalan kaki menjadi hal yang 

sangat penting. Sehingga landscaping di sekitar lokasi 

jembatan, terutama di tempat naik/turun, pengaturan lalulintas, 

pemeliharaan jembatan, merupakan kriteria tak 

terlepaskan dari perencanaan jembatan.Pembangunan 

Berperadaban Bagi tiap-tiap umat (Yahudi, Kristiani dan 

Islam) telah kami berikan aturan dan jalan. Sekiranya

Allah menghendaki, Dia bias menjadikan kamu satu 

umat saja.Namun (Dia tidak melakukan itu karena) Dia 

hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya kepadamu. 

Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. 

(Al-qur’an, Surat Al-Ma’idah;48) 

Seruan Alquran tentang perlunya berlomba-lomba 

dalam kebajikan, harus dipahami pada kebaikan universal 

(al-khayr, al-ma’ruf). Namun menurut Abdulaziz Sachedina, 

Professor Kajian Agama di University of Virginia dan 

Peneliti pada Center for Strategic and International 

Studies, yang belum jelas, apakah Alquran mengakui 

keragaman pemahaman kultural dan historis mengenai 

apa yang baik itu. 

Karena anjuran dalam surat Al -Ma'idah ditujukan 

kepada semua umat agama, maka kita harus konsisten 

untuk berpendapat, bahwa kebaikan dalam ayat ini berlaku 

untuk seluruh tradisi agama. Tapi penafsiran semacam itu 

tidak diterima secara luas oleh ulama etika Islam. 

Perbedaan tafsir itu dari kalangan ulama, misalnya 

datang dari Ibn Katsir. Dalam kitab bertajuk Tafsir 

misalnya, ia menganggap khayrat itu pada kepatuhan 

kepada Tuhan dengan cara mematuhi hukum-Nya yang 

dibawakan Muhammad, dimana wahyu yang diturunkan 

kepadanya telah membatalkan hukum-hukum sebelumnya. 

Sementara Sayid Quthb dalam Fi zhilal al-Quran, melihat 

upaya membuktikan bahwa hanya ada satu syariat yang 

mendominasi agama lain, dianggap oleh Abdulaziz 

Sachedina sebagai kajian yang amat dangkal. Di sisi lain

mufasir Syiah, Thabathaba'i dalam al-Mizan, menganggap 

al-khayrat sebagai al-ahkam (peraturan atau hukum) Dan 

sebagai al-takalif (kewajiban moral religius). 

Masih dalam bahasan Abdulaziz, para teolog muslim 

juga berselisih mengenai adanya moralitas universal. 

Terjadi perdebatan, apakah moralitas universal itu 

seluruhya dikondisikan oleh konvensi-konvensi sosial 

kultural atau bersumber dari satu standar rasionalitas 

universal berdarkan fitrah manusia. Wahyu Islam 

memberikan satu bahasa moral yang kompleks, berbicara 

tentang umat manusia yang, di satu sisi, samasama 

memiliki nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan universal 

sebagai makhluk yang sederajat dalam martabat dan 

kesadaran nurani. Tetapi di sisi lain, berada dalam 

persaudaraan khusus sebagai anggota dari komunitas dan 

bangsa tertentu. 

Apapun seruan berlomba-lomba dalam kebaikan 

memang memiliki pesan universal. Kebaikan dan 

kebajikan bisa menyebar ke segala arah dan penjuru tanpa 

harus dilihat latar belakang agama dan golongan. Dan KTT 

Tsunami adalah representasi dari kebajikan universal itu. 

Secara sederhana contoh kebajikan universal misalnya, 

ketika mayat-mayat berserakan di tanah Aceh, kita tidak 

perlu bertanya, apakah yang kita tolong seiman, 

segolongan atau sealiran politik. Kita menolong tanpa 

harus ada batasan-batasan itu. 

Contoh lain, ketika ada saudara kita tertabrak di jalan, 

tentu kita tidak perlu bertanya lagi, agamamu apa, 

partaimu apa dan dari etnis mana? Jika identitas yang

ditanyakan terlebih dahulu, khawatir saudara kita yang 

terkapar tak bisa tertolong. Lihat saja, para donatur dari 

berbagai kalangan dan penjuru dunia para buruh, artis, 

birokrat dan seluruh komponen masyarakat ikut membantu 

tanpa harus melihat siapa yang dibantu. Intinya cuma satu, 

ada musibah semua harus terlibat. 

Dalam konteks inilah, setiap pribadi, setiap komponen 

masyarakat, yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kota 

Tangerang, memiliki kewajiban untuk berlombalomba 

dalam kebajikan, memberdayakan Kota Tangerang ke 

wilayah yang lebih beradab. Kewajiban mernbangun kota 

yang beradab ini, sebagai upaya untuk menciptakan iklim 

masyarakat madani, masyarakat sipil yang memiliki 

kewibawaan, yang di dalamnya tumbuh nilai-nilai moral dan 

nilai-nilai kebajikan yang tinggi. 

Masyarakat madani adalah masyarakat yang 

mengedepankan partisipasi publik, mengedepankan 

prosedur-prosedur demokrasi, dan masyarakat yang 

menjunjung tinggi etos kerja serta memahami peran 

masing-masing dalam masyarakat. Masyarakat madani 

juga mencoba menyuguhkan berbagai jawaban untuk 

menyeimbangkan sarana dan tujuan dalam mencapai 

tatanan sosial ideal. 

Maka jika kita sepakat, bahwa pembangunan Kota 

Tangerang berorientasi pada masyarakat madani, mau tak 

mau, semua komponen yang ada harus melihat arah 

pembangunan itu berpijak kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan, bukan kepentingan yang bertumpu pada 

pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok.

Dan semua jembatan untuk semua komponen itu, 

adalah tunggal akhlakul karimah. Visi akhlakul karimah, 

tentu saja menuntut semua komponen masyarakat terlibat 

dan bukan saja komponen birokrasi. Sementara ini ada 

beberapa asumsi, bahwa visi akhlakul karimah harus 

dijalankan oleh komponen birokrasi saja, dan warga 

masyarakat yang berada di jalur birokrasi pemerintah, 

tidak dikenai kewajiban memikul visi akhlakul karimah. 

Asumsi ini sepintas berada dalam jalur yang benar. 

Tapi sejatinya, pribadi-pribadi yang berada di lingkungan 

birokrasi, juga sebagai bagian pribadi-pribadi yang 

tumbuh di masyarakat. Hanya berapa persen, para aparat 

birokrasi secara formal bekerja dalam ukuran jam. 

Selebihnya pribadi-pribadi tersebut adalah bagian dari 

anggota masyarakat biasa. Contoh seperti ini juga bisa 

diberlakukan pada anak didik kita. Usai mata pelajaran di 

sekolah, anak-anak akan menjadi warga masyarakat, yang 

harus bersosialisasi dan berkomunikasi dengan alam 

lingkungan yang riil. 

Untuk itu,visi akhlakul karimah bisa dicapai secara 

gradual, pelan-pelan dan tidak mungkin dicapai secara 

revolusioner. Visi akhlakul karimah adalah vsi yang akan 

dilekatkan di masyarakat, yang memiliki aneka ragam 

karakter dan budaya. Atas dasar keanekaragaman itulah, 

visi tersebut bisa dijalankan secara gradual dan tidak serta 

merta menuntut perbaikan secara cepat. 

Hal lain, visi akhlakul karimah, secara substantif bukan 

hanya miliki warga muslim saja, meski penamaan akhlakul 

karimah diambil dari teks-teks Quran. Penamaan akhlakul

karimah hanya sebagai cara komunikasi ke ruang-ruang 

publik, agar mudah diserap dan mudah diingat. Yang pasti 

visi akhlakul karimah juga melihat perbedaan agama, 

perbedaan ras, suku dan perbedaan berpendapat yang 

bermuara bagi terwujudnya masyarakat madani. 

Pikiran ini mengacu pada satu hal, bahwa membangun 

sebuah pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dipenuhi 

unsur pemerataan di segala bidang, tidaklah semudah 

membalik telapak tangan kita. Membangun sebuah 

pemerintah dibutuhkan berbagai perangkat, tidak sekadar 

pada level wacana, tapi pada wilayah yang lebih kongkrit, 

kerja nyata. 

Sebuah pemerintah yang bersih, berkeadilan, sejahtera di 

segala bidang, sering kali dipahami sebagai 

“SETIAP pribadi, setiap komponen masyarakat, yang 

tumbuh dan berkembang di wilayah Kota Tangerang, 

memiliki kewajiban untuk memberdayakan Kota 

Tangerang ke wilayah yang lebih beradab. Kewajiban 

membangun kota yang beradab ini, sebagai upaya untuk 

menciptakan iklim masyarakat madani, masyarakat sipil 

yang memiliki kewibawaan, yang di dalamnya tumbuh nilainilai 

moral dan nilai-nilai kebajikan yang tinggi.” 

pemerintah yang demokratis. Pemahaman sebagian di 

antara kita, bahwa pemerinthan demokratis, adalah 

pemerintahan yang didalamnya dipenuhi unsur-unsur 

tersebut. Tapi sebenarnya hakikat pemerintahan 

demokratis bukan terletak pada terciptanya keadilan, 

kemakmuran dan proses transparansi. Jika demokrasi 

mengandalkan keadilan, kemakmuran dan proses

transparansi, Singapura adalah contoh kongkrit dari 

pemerintah demokratis. 

Hanya saja, hakikat demokrasi terletak pada proscdur 

demokrasi, bukan sekadar unsur-unsur demokrasi seperti 

keadilan, kemakmuran dan transparansi saja. Jika 

keadilan, kemakmuran dan transparansi jadi ikon 

demokrasi, Singapura akan menjadi contoh nyata bagi 

negara demokratis. Tapi yang terjadi di Singapura, 

prosedur-prosedur demokrasi tidak berjalan semestinya. 

Aspirasi-aspirasi publik tidak, begitu mudah disalurkan 

dan media massa tidak memiliki kebebasan berpendapat. 

Rakyat dibingkai dengan aturan-aturan pemerintah tanpa 

harus melibatkan aspirasi publik. 

Artinya prosedur demokrasi tidak, berjalan semestinya, 

meski keadilan, kemakmuran dan transparansi terlihat di 

berbagai sudut Singapura. Fenomena ini, mempertegas, 

bahwa demokrasi harus dipahami secara lebih riil, subtil, 

dan pemahaman yang lebih luas. Demokrasi memang 

membutuhkan peran serta semua pihak, tapi demokrasi 

juga membutuhkan prosedur-prosedur. Tanpa adanya 

prosedur demokrasi tidak bisa berjalan seperti yang kita 

harapkan. Inilah mungkin yang perlu digaris bawahi dari 

pandangan yang dikembangkan Emmy Hafild ketika 

menjadi pembicara di Unis, Tangerang, Sabtu (7/5/2005). 

Emmy hanya melihat pada persoalan keterlibatan 

semua warga masyarakat, terutama rakyat miskin dalam 

proses pembangunan pemerintahan. Tapi ia lupa, 

pelibatan warga masyarakat membutuhkan prosedur, yang 

mau tak mau, harus dipahami secara benar. Dalam

konteks inilah, saya ingin melihat perlunya keterlibatan 

pasar, warga masyarakat dan negara dalam proses 

pembanguan pemerintahan. Jika pasar dalam pengertian 

realitas sosial ekonomi politik, kondusif, secara otomatis, 

warga akan mendapatkan keuntungan dalam proses 

kelangsungan kehidupan sehari-hari. Dan posisi negara, 

dalam konteks ini, hanya jadi fasilitator antara kebutuhan 

pasar dan warga masyarakat. 

Pemerintah Kota Tangerang, dalam konteks ini, adalah 

fasilitator antara kebutuhan pasar dan warga masyarakat. 

Kota Tangerang, yang didalamnya tumbuh beragam kultur, 

seperti Kota Tangerang, memaksa berbagai komponen 

publik untuk lebih fokus menggarap dan merawat 

infrastruktur kota, agar kota wilayah yang dihuni memiliki 

pijakan dasar dalam mengakses warganya dan seluruh 

elemen terkait yang ada didalamnya.Komponen yang 

memiliki peranan penting dalam mengakselerasi kebijakan 

publik itu, adalah komponen eksekutif atau aparatur negara 

dan komponen legislatif, anggota DPR, dalam hal ini 

DPRD.Dua komponen ini , mau tak mau, harus mampu 

memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan dan 

pertumbuhan warga. Tanpa kontribusi yang positif, dua 

komponen penyangga itu, hanya menjadi bagian dari 

masyarakat, bukan core atau inti dari jantung kehidupan 

Kota Tangerang. Padahal tanpa keterlibatan aktif dari 

eksekutif dan legislatif, kehidupan di suatu daerah, seperti 

wilayah mati, tak bertuan: menjalani ritus kehidupan seharihari 

tanpa roh. Untuk itu, cara yang paling efektif 

menghidupkan kerja sama eksekutif dan legislatif, adalah

penggalangan kebijakan-kebijakan publik yang strategis, 

yang memiliki kontribusi besar bagi kehidupan warganya. 

Semua penggalangan kerja sama itu, muaranya adalah 

kepentingan kehidupan warga. Kerja sama harus dititik 

beratkan pada kepentingan warga. Kerja sama yang 

dibangun harus menutup peluang untuk kepentingan 

eksekutif dan legislatif, berupa bagi-bagi kue daerah. Kerja 

sama juga tidak, berdasarkan kepentingan partai atau 

kelompok yang ada di belakang para legislatif dan 

eksekutif. Pikiran ini didasarkan dari hakikat komponen 

eksekutif dan legislatif. Dua komponen tersebut, secara 

legal formal memang memiliki pos-pos strategis Dan pospos 

kekuasaan yang cukup memadai. Tapi substansi dari 

pekerjaan mereka, adalah melayani warga. Warga adalah 

tuannya, majikannya maka setiap pekerjaan yang 

dikerjakan harus memenuhi standar-standar pelayanan 

yang baik, terukur dan terarah. Perbedaannya yang 

mencolok dari pelayan warga yang satu ini, adalah pada 

seragam yang dikenakan tapi di balik baju seragam itu 

mereka herhak dan wajib, melayani majikannya, warga 

masyarakat dengan baik dan benar. Tanpa pelayanan 

yang baik, warga berhak melakukan komplain, atau protes. 

Protes ini berkaitan dengan pembayaran warga yang 

dipungut dari berbagai bidang untuk kebutuhan roda 

pemerintahan Kota Tangerang. Kebutuhan para eksekutif 

dan legislatif, baik mobil dinas dan seragam yang 

dikenakan, dipungut dari uang warga melalui berbagai 

sumbangan dan pungutan yang ada. Inilah subtansi dari 

kerja sama eksekutif dan legislatif, yakni kebutuhan dan

kepentingan warga Kota Tangerang Kerja sama antara 

eksekutif dan legislatif, yang bermuara pada kepentingan 

warga, haruslah didukung komponen lain, seperti Lembaga 

Swadaya Masvarakat (LSM) dan komponen warga lainnya, 

seperti organisasi-organisasi keagamaan serta berbagai 

paguyuban yang ada di Kota Tangerang. Kehadiran LSM 

dan komponen warga lainnya, bertujuan untuk menjadi 

pengimbang keberadaan eksekutif dan legislatif, yang 

sering kali berjalan tanpa kontrol dan arah. Perjalanan 

tanpa kontrol dan arah ini sering dikerjakan, karena tidak 

adanya sarana pengimbang yang berjalan efektif untuk 

mengakselerasi kebijakankebijakan publik. Dari konteks 

inilah, sendi-sendi masyarakat madani, bisa diwujudkan. 

---

Ebook Anak.wahidin halim koleksi - Bimtek Pengelolaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?