Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

anggaran

SAMBUTAN 

MENTERI KEUANGAN 

foto: VIVAnews 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga sampai dengan saat ini kita dapat terus 

berkarya dan berkinerja untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita tercinta. 

Sampai dengan pertengahan tahun 2012 ini, berbagai peristiwa telah terjadi dan memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas 

kita semua. Kita harus dapat mengantisipasi peristiwa-peristiwa ini dengan cermat dan tentu saja dapat memberikan solusi yang 

cerdas terhadap permasalahan yang ada. 

Pertama, salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah dalam APBN Perubahan 2012 adalah dengan melakukan pemotongan 

belanja Kementerian/Lembaga, pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pengembangan pembangunan infrastruktur, 

anggaran belanja tambahan, realokasi dari bagian anggaran 999.08 ke bagian anggaran K/L, perubahan anggaran pendidikan, dan 

pemanfaatan hasil optimalisasi non pendidikan APBN-P Tahun Anggaran 2012. 

Dapat saya sampaikan bahwa pemotongan belanja K/L menggunakan prinsip “sharing the participation” yang dimaksudkan untuk 

mendukung kebutuhan pembiayaan kompensasi kepada masyarakat. Selain itu juga pemotongan anggaran belanja 

Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan quality of spending. 

Kebijakan Pemerintah tersebut diambil dengan maksud agar dana hasil optimalisasi dapat dimanfaatkan untuk program/kegiatan 

yang dapat diukur output dan outcomenya dan dapat memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2012. Hal penting lainnya adalah bahwa dana optimalisasi dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung program-program pengurangan kemiskinan dan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan 

Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). 

Saya sangat mengharapkan agar semua pihak terkait (Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga) dapat memberikan 

dukungan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut. Berikanlah karya terbaik Saudara-Saudara sekalian dengan kerja 

keras dan kerja cerdas berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan agar kebijakan yang diambil Pemerintah dapat dilaksanakan 

dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Kedua, sampai dengan pertengahan tahun 2012 kita dikejutkan dengan terjadinya berbagai kasus penyelewengan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBN. Penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab berimplikasi bagi pegawai Kementerian Keuangan khususnya rekan-rekan pada Direktorat Jenderal Anggaran. 

Namun saya yakin dengan integritas dan profesionalisme pegawai-pegawai pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat 

bertanggung jawab atas segala pelaksanaan yang terjadi. 

Dari kasus-kasus yang tejadi, saya berharap kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga serta terus 

melakukan evaluasi atas apa yang telah kita kerjakan. Melalui media ini, saya meminta kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal 

Anggaran untuk tetap berjuang dan bekerja keras serta lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan penelaahan anggaran 

bersama rekan-rekan dari Kementerian/Lembaga. Kepada mitra kerja Kementerian Keuangan, saya ingin mengajak untuk selalu 

bersama-sama menjaga integritas dan bekerja dengan profesional dalam mewujudkan pengalokasian anggaran yang lebih 

transparan dan akuntabel sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Saya yakin, kita 

semua dapat memberikan kinerja yang optimal dan mewujudkan good governance dalam pengelolaan anggaran negara. 

Akhir kata, semoga majalah Warta Anggaran dapat menjadi sumber informasi tentang segala hal terkait penganggaran bagi 

seluruh mitra kerja. 

Agus D.W. Martowardojo 

WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012 

3

DAFTAR ISI 

LAPORAN UTAMA 

Performance-based Contract: 

Solusi Pekerjaan Perawatan Jalan 

Milestone Pembangunan Infrastruktur 

Sejarah dan Perkembangan Public Private 

Partnership (PPP) di Indonesia 

APBN Perubahan 2012 

PERENCANAAN 

ANGGARAN 

Anomali Subsidi BBM 

PNBP 

USO: 

Program Pembangunan Infrastuktur 

Telekomunikasi 

di Pedesaan 

6 

13 

17 

20 

25 

28 

foto: dok. pribadi 

PERISTIWA 

BERITA 

Reward and Punishment 

Langkah-Langkah Direktorat Jenderal 

Anggaran dalam Penyusunan Pagu Indikatif 

Tahun 2013 

32 

37 

38 

SISTEM PENGANGGARAN 

Standar Biaya, 

Kemana Dikembangkan? 

Mengkaji Kembali Reformasi Sistem Penganggaran, 

Bagaimana Memperkuat Keterkaitan Kebijakan 

Makro-Mikro Dalam Implementasi Kebijakan 

Anggaran Pemerintah 

Mendudukkan Belanja Modal 

39 

42 

48 

RENUNGAN 

ENGLISH CORNER 

POJOK FOTO 

RESENSI 

INTERMEZO 

51 

52 

54 

58 

59 


4 WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012

SALAM REDAKSI 

anggaran 

Pembaca yang budiman, 

Kondisi infrastruktur di Indonesia masih memerlukan perbaikan sana sini. 

Apabila kita bandingkan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia dengan 

negeri jiran, Indonesia berada pada peringkat 90 pada tahun 2010-2011, 

sedangkan Thailand pada peringkat 46 dan Malaysia pada peringkat 27. 

Laporan utama akan mengangkat topik pada penerbitan Warta Anggaran 

Edisi 24.Pembaca kami ajak untuk memahami bagaimana perkembangan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui beberapa tulisan dan ulasan 

dari para penulis kami. 

Pada rubrik Sistem Penganggaran, kami menurunkan tulisan tentang 

Reformasi Sistem Penganggaran yang mengulas tentang bagaimana 

memperkuat keterkaitan kebijakan makro-mikro dalam implementasi 

kebijakan anggaran pemerintah. Pembaca juga bisa membaca ulasan tentang 

belanja modal dan standar biaya. 

Sebagai komitmen Pemerintah untuk terus mengedukasi mitra kerja, kami 

meliput kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Anggaran kepada mitra kerjanya. Pada bagian lain, salah seorang pegawai 

pada Ditjen Anggaran akan berbagi pengalaman ketika mengamati 

bagaimana sistem pendidikan Sekolah Dasar di Jepang dan 

membandingkannya dengan sistem pendidikan di Indonesia yang kami 

tuangkan dalam English Corner. 

Sebagai penyeimbang tulisan-tulisan tentang penganggaran, kami ajak 

Pembaca menelusuri keindahan alam dan budaya Indonesia melalui foto-foto 

perjalanan. 

Akhirnya, selamat membaca dan menikmati ulasan-ulasan kami. Semoga 

majalah Warta Anggaran dapat memberi manfaat dan menambah 

pengetahuan para Pembaca setia kami. 

Salam 

PENGARAH 

Direktur Jenderal Anggaran 

PENANGGUNG JAWAB 

Sekretaris Ditjen Anggaran 

REDAKTUR 

Meriyam Megia Shahab 

REDAKTUR PELAKSANA 

Rini Ariviani F. – Langgeng Suwito – Waskito – 

Arief Masdi – M. Indra Zakaria Tarigan – 

Sunawan Agung S. – Ahmad Junaidi – 

Arif Kelana Putra – Robby Martaputra – 

Ade Permadi 

PENYUNTING 

I.G.A Krisna Murti 

Eko Widyasmoro 

Hisyami Adib Asyrofi 

Mujono Basuki 

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFER 

Fransiskus Edy Santoso 

Wirawan Setiadji 

Dana Hadi 

KEUANGAN 

Albert Trisija 

TATA USAHA DAN DISTRIBUSI 

Rully Wirastaningrum 

Faisal Khabibi 

Fadly Anshory Lubis 

Dimas Abdilla 

Redaksi menerima artikel untik dimuat dalam majalah ini. 

Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1.5 maksimal 5 halaman. 

Artikel dapat dikirim ke wartaanggaran@gmail.com 

Isi majalah tidak mencerminkan kebujakan Direktorat Jenderal Anggaran 

ALAMAT 

Gedung Sutikno Slamet Lt.11 

Jl. Dr. Wahidin no. 1 

Jakarta 10710 

Telepon: (021) 3435 7505 


5

PERFORMANCE-BASED CONTRACT: 

SOLUSI PEKERJAAN PERAWATAN JALAN 

Oleh : Mahmudi 

Pelaksana pada Direktorat Anggaran I 

Coba simak beberapa judul berita di internet ini: “Jalan Tergenang Warga 

Meradang”, “Ganasnya Jalur Pantura”, atau “Jalur Cilegon Merak Tambal 

Sulam”. Ketiganya menggambarkan kerusakan ruas-ruas jalan di beberapa 

tempat di Indonesia. Jika membandingkan kualitas infrastruktur jalan di 

Indonesia dengan negeri jiran, Indonesia mempunyai peringkat 90 pada 

tahun 2010-2011, bandingkan dengan Thailand pada posisi 46 dan Malaysia 

pada posisi 27. Berdasarkan kondisi tersebut, tentu saja kinerja layanan jalan 

di Indonesia sering dikeluhkan banyak pihak, baik oleh dunia usaha maupun 

masyarakat pada umumnya. 

6 

foto: sxc.hu

LAPORAN UTAMA 

akta lain, penggunaan moda 

transportasi angkutan barang di 

FIndonesia saat ini tidak seimbang. 

Pergerakan angkutan barang 90% 

didominasi oleh moda transportasi darat 

melalui jalan. Apabila dikaitkan dengan 

kondisi jalan yang ada, sebagian 

diantaranya membawa muatan melebihi 

kapasitas yang ditentukan. Implikasinya, 

Kerusakan jalan semakin cepat dan parah. 

Bukannya Pemerintah tinggal diam 

melihat kondisi ini. Pemerintah telah 

m e n g a n g g a r k a n b i a y a u n t u k 

pembangunan dan perawatan jalan setiap 

tahun yang relatif besar. Namun 

demikian, kebutuhan dana yang ideal 

belum terpenuhi, untuk menjaga seluruh 

aset jalan dalam kondisi mantap. 

P e r l u a d a t e r o b o s a n b a r u , 

mendayagunakan dana perawatan jalan 

yang ada, dengan hasil yang memuaskan. 

Nah, Pemerintah menawarkan cara baru 

pelaksanaan kegiatan perawatan jalan 

melalui penerapan performance-based 

contract (PBC). 

Konsep Dasar PBC 

Penerapan PBC untuk pekerjaan 

perawatan jalan, telah menggeser kriteria 

penilaian kinerja pemeliharaan jalan. 

Semula fokus kepada input dan output, 

menjadi fokus terhadap kenyamanan 

pengguna jalan (customer oriented 

outcomes). Dasar penilaian kinerja 

kontraktor tidak terletak pada jumlah 

ouput yang dikerjakan. Pencapaian level of 

services yang diberikan oleh kontraktor 

adalah dasar penilaian kinerjanya. 

Tandanya berupa indikator kinerja 

minimal yang ditetapkan dalam kontrak. 

Definis PBC menurut Bank Dunia ialah 

kontrak yang mendasarkan pembayaran 

untuk biaya manjemen dan pemeliharaan 

jalan secara langsung dihubungkan 

dengan kinerja kontraktor dalam 

memenuhi indikator kinerja minimum 

yang ditetapkan. Secara bebas, PBC dapat 

diterjemahkan pula sebagai produk akhir 

yang pencapaiannya sepenuhnya 

ditentukan oleh kontraktor dan 

pembayaran kontrak ditentukan oleh 

seberapa baik kontraktor berhasil 

memenuhi standar kinerja minimal yang 

Penyelenggara 

Jalan 

(Pemerintah) 

Pengguna Jalan 

Kontraktor 

Tabel 1 : Keuntungan dan Kerugian Penerapan PBC 

Keuntungan 

a. potensi penghematan biaya nilai manfaat 

yang lebih besar (economies of scale) apabila 

diterapkan pada pekerjaan yang bersifat 

"integrated full service" dengan jangka waktu 

kontrak yang relatif panjang. Manfaat : 

penghematan biaya yang signifikan; 

peningkatan kualitas jalan; jaminan kontrak 

pengelolaan; dan pemeliharaan asset jalan. 

b. mengurangi frekuensi klaim dan 

amandemen kontrak akibat perubahan 

kuantitas pekerjaan 

c. fokus pelanggan karena imbalan 

pembayaran kepada kontraktor didasarkan 

pada indikator kinerja yang diinginkan oleh 

pemilik sekaligus oleh pengguna jalan 

d. mengurangi beban kerja penyelenggara 

jalan, karena sebagian pekerjaan sudah 

diambil alih oleh kontraktor; 

e. adanya kepastian kebutuhan pembiayaan 

dan pendanaan pemeliharaan jalan dalam 

jangka panjang; 

f. peningkatan transparasi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan jalan; 

g. meningkatkan kontrol terhadap penegakan 

standar kualitas 

h. menghemat biaya rehabilitasi jalan; 

i. mengurangi risiko bagi pemilik proyek 

karena sebagian besar risiko telah digeser 

kepada pihak kontraktor. 

a. tersedianya sarana jalan dalam kondisi yang 

baik dalam jangka panjang; 

b. mengurangi biaya yang harus ditanggung 

pengguna jalan (waktu tempuh yang lebih 

baik dan menurunnya biaya kerusakan 

kendaraan). 

a. dapat mengembangkan kemampuan inovasi 

penyedia jasa dan kemampuan pengguna 

jasa dalam pengelolaan kontrak terintegrasi; 

b. jaminan terhadap kontrak dalam jangka 

panjang; 

c. menyediakan potensi peningkatan 

keuntungan; dan 

d. membuka peluang terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

Kerugian 

a. waktu pengadaan tender bisa menjadi lebih 

lama, apalagi bila terjadi dispute/sanggahan 

pada waktu proses pengadaan. Lamanya 

waktu yang dibutuhkan mengingat banyak 

kriteria yang harus dinilai, disamping itu 

perlu terlebih dahulu dilakukan inventarisasi 

bersama aset dan kondisi eksisting jalan, 

sebagai dasar perhitungan biaya kontrak; 

b. rasa kehilangan kewenangan kendali bagi 

penyelenggara jalan/pengguna jasa; 

c. ketidakpastian dalam jangka waktu lama, 

karena kendali penyelenggaraan jalan 

berada di tangan penyedia jasa; 

d. dapat berakibat menutup peluang bagi 

penyedia jasa usaha kecil, karena hanya 

perusahaan-perusahaan besar yang 

umumnya sanggup melaksanakan kontrak 

jangka panjang dengan magnitude biaya 

yang relatif besar; 

e. kemungkinan kehilangan informasi, jika 

kontraktor tidak secara detail melaporkan 

kondisi dan penanganan aset jalan. 


7

LAPORAN UTAMA 

ditetapkan dalam kontrak, dan bukan 

pada jumlah pekerjaan dan jasa yang 

dikerjakan. 

Berbeda dengan metode kontrak 

tradisional, pemilik proyek (owner) 

biasanya menentukan spesifikasi teknis, 

teknologi, bahan baku dan jumlah bahan 

baku yang diperlukan, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran 

kepada kontraktor didasarkan atas 

jumlah input yang digunakan. Dengan 

PBC pemilik proyek tidak secara rinci 

menentukan metode atau material apa 

yang digunakan, sebagai gantinya pemilik 

proyek menetapkan indikator kinerja 

minimum yang harus dipenuhi oleh pihak 

kontraktor, misalnya untuk pemeliharaan 

jalan tidak ada toleransi adanya lubang 

dengan diameter tertentu, tidak boleh 

ada retakan, marka jalan harus terlihat 

jelas, saluran drainase berfungsi baik dan 

sebagainya. 

PBC juga menetapkan suatu pendekatan 

kontrak yang menyediakan insentif dan 

disinsentif atau keduanya kepada 

kontraktor untuk mencapai standar 

kinerja atau target hasil yang terukur. 

Ukuran kinerja dinyatakan dalam tingkat 

layanan (level of services) dengan skala 

standar kinerja tertentu, termasuk 

respon waktu yang diperlukan untuk 

penyelesaian pekerjaan, disertai dengan 

pemantauan kinerja yang sistematik 

(performance monitoring) guna menilai 

kinerja kontraktor sebagai dasar 

pembayaran kontrak. 

Sistem pembayaran pada kontrak PBC 

bersifat lumpsum price, kontraktor akan 

menerima pembayaran dalam jumlah 

yang sama setiap bulannya, kecuali apabila 

kontraktor tidak memenuhi standar 

kinerja minimal, maka jumlah 

pembayaran akan dikurangi sesuai 

dengan ketentuan denda dalam kontrak. 

Pada jenis kontrak PBC terdapat 

ke l e l u a s a a n ko n t r a k t o r u n t u k 

menentukan perancangan, proses 

manajemen dan metode kerja yang paling 

efisien, termasuk penerapan teknologi 

inovatif, sehingga membuka peluang 

untuk meningkatkan keuntungan karena 

kontraktor dapat menghemat biaya 

melalui peningkatan efisiensi dan 

efektivitas desain, proses, dan teknologi. 

Hal ini berbeda dengan jenis kontrak 

tradisional tahunan yang umum diadopsi 

o l e h Pe m e r i n t a h , y a n g m a s i h 

memisahkan tahap desain, konstruksi dan 

pemeliharaan, sehingga seringkali terjadi 

peningkatan biaya akibat adanya 

pekerjaan-pekerjaan tambahan yang 

belum teridentifikasi dalam tahap desain, 

atau adanya perubahan dasain itu sendiri, 

akibatnya risiko meningkatnya biaya 

konstruksi dan pemeliharaan sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik proyek. 

Sebagai pemilik jalan, Pemerintah dapat 

menentukan kondisi minimum jalan, 

jembatan, dan aset lalu lintas yang harus 

dipelihara oleh kontraktor untuk jangka 

waktu tertentu. Konsekwensi logis dari 

kontrak PBC, terdapat pergeseran / 

pengalokasian risiko yang lebih besar 

kepada pihak kontraktor dibandingkan 

dengan model kontrak tradisional, tetapi 

pada saat yang sama membuka peluang 

untuk meningkatkan keuntungan melalui 

peningkatan efisiensi dan efektivitas 

dalam mencapai standar kinerja yang 

ditetapkan. 

Sebagai gambaran, tabel 1 pada halaman 

sebelumnya mengidentifikasi secara rinci 

keuntungan dan kerugian penerapan 

PBC. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

3.43 

13.34 

33.56 

49.67 

Grafik 1 : Kondisi Jalan di Indonesia 

Tahun 2010 

31.06 

28.21 

34.88 

5.85 

21.87 

31.14 

24.53 

22.46 

NASIONAL PROVINSI KABUPATEN 

Data dan Fakta Jalan Maupun 

Infrastruktur di Indonesia 

Jalan-jalan di Indonesia terbagi dalam jalan 

nasional, jalan provinsi, dan jalan 

kabupaten/kota. Berikut ini data Ditjen 

Bina Marga Tahun 2010 tentang kondisi 

jalan di Indonesia. Dari panjang jalan 

nasional 38.569 km, ditemukan: 3,34% 

mengalami rusak berat; 33,56% rusak 

ringan; 33,56% dalam kondisi sedang; dan 

sisanya 49,67% dalam kondisi baik. Dari 

panjang jalan provinsi 48.966 km, 

ditemukan: 31,06% dalam kondisi rusak 

berat; 28,21% rusak ringan; 34,88% 

kondisi sedang; dan sisanya 5,85% dalam 

kondisi baik. Adapun panjang jalan 

kabupaten/kota 358.713 Km, ditemukan: 

21,87% dalam kondisi rusak berat; 

31,14% rusak ringan; 24,53 kondisi 

sedang; dan sisanya 22,46% dalam kondisi 

baik. 

Pada aspek anggaran, alokasi dana untuk 

sek tor jalan sudah mengalami 

peningkatan dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. Secara agregat, alokasi dana 

Ditjen Bina Marga dan alokasi dana 

infrastruktur dalam APBN juga terus 

mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, terlihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini. 

Penerapan PBC di Indonesia 

Tahun 2011, Pemerintah telah 

menerapkan jenis kontrak PBC untuk 

RUSAK 

BERAT 

RUSAK 

RINGAN 

SEDANG 

BAIK 


LAPORAN UTAMA 

pekerjaan perawatan jalan dengan jangka 

waktu 4 tahun. Jalur Pantura ruas 

Ciasem-Pamanukan - Provinsi Jawa Barat 

sepanjang 21,7 Km dan ruas Demak- 

Trengguli - Provinsi Jawa Tengah 

sepanjang 12 Km dipilih sebagai pilot 

project. Ini juga merupakan bagian dari 

Program 100 Hari Kabinet Indonesia 

Bersatu Jilid II, sebagai upaya pemerintah 

ESELON I 

Kementerian 

Pekerjaan Umum 

033.04. DITJEN BINA 

MARGA 

TAHUN 

ANGGARAN 

dalam meningkatkan kinerja layanan jalan. 

H a r a p a n n y a , p e n e r a p a n P B C 

meningkatkan kualitas jalan di Indonesia, 

mengedepankan aspek good governance, 

dan sekaligus memenuhi ekspektasi 

pengguna jalan terhadap tersedianya 

kualitas layanan jalan yang lebih baik. 

Kebutuhan dana untuk dua paket 

Tabel 2 : Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Bina Marga 

TA. 2005 s.d. 2011 

Sumber Data : Business Intelegence Anggaran 

30,000,000 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

0 

PAGU 

REALISASI 

2005 5,759,177,525,000 4,896,309,250,362 

2006 8,307,813,005,000 7,681,620,469,040 

2007 10,802,952,097,000 9,285,616,912,026 

2008 16,826,317,204,000 15,741,116,618,017 

2009 20,005,785,194,000 19,238,907,785,478 

2010 18,341,485,473,000 15,747,090,872,764 

2011 27,975,010,155,000 20,417,067,433,211 

Grafik 2: Perkembangan Pagu Ditjen Bina Marga 

TA. 2005 s.d. 2011 

PERKEMBANGAN PAGU DITJEN BINA MARGA TA. 2005 S.D. 2011 

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PAGU 

REALISASI 

Pemeliharaan Jalan Ciasem- Pamanukan 

dan ruas Jalan Demak- Trengguli masingmasing 

adalah sebesar Rp128,9 miliar dan 

sebesar Rp74,45 miliar. Penerapan pilot 

project pada dua ruas jalan tersebut 

menjadi permulaan diterapkannya PBC 

untuk skala yang lebih luas. Nantinya, 

seluruh jalan-jalan strategis utama seperti 

lintas Pantura Jawa, lintas timur Sumatera, 

lintas Kalimantan dan lintas barat 

Sulawesi, menerapkan kontrak PBC 

sebagai upaya membangun konektivitas 

nasional dan memperbaiki sistem logistik 

nasional. 

Di tinjau dari aspek legal, konsep yang 

diterapkan dalam kontrak PBC sudah 

diakomodir dalam peraturan perundangundangan 

di Indonesia, antara lain: a. UU 

No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi; b. 

Perpres 54 tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa; dan c. PMK 

No.56/PMK.02/2010 tentang Tatacara 

Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun 

Jamak (Multiyears Contract). Pasal 16 Ayat 

(3), UU No.18/1999 menyatakan, 

“Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan dapat dilakukan secara 

terintegrasi dengan memperhatikan 

besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan 

teknologi canggih, serta risiko besar bagi 

para pihak ataupun kepentingan umum 

dalam satu pekerjaan konstruksi”. 

Penjelasan Pasal 6 huruf e, Perpres 54 

tahun 2010 menyebutkan secara eskplisit 

jenis kontrak PBC. Demikian halnya 

dengan PMK No.56/PMK.02/2010, di 

sana juga telah tentang PBC. 

130.0 

110.0 

90.0 

70.0 

50.0 

30.0 

10.0 

23.7 

2.3 

21.4 

Grafik 3 : Perkembangan Alokasi Dana Infrastruktur 

TA. 2005 s.d. 2011 

Non K/L 

K/L 

54.0 

50.0 

7.9 8.9 

42.2 

45.1 

(10.0) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Keterangan : Alokasi terbesar terkait infrastruktur adalah Kemen PU, Kemenhub, 

Kemen ESDM dan non K/L (alokasi pada Non K/L a.l. land capping, 

DAK untuk infrastruktur, PMN untuk infrastruktur). 

70.0 

10.6 

59.4 

78.9 

13.2 

65.7 

93.4 

25.8 

67.5 

123.8 

18.6 

105.1 

2011 

Harapannya, penerapan 

PBC meningkatkan 

kualitas jalan di Indonesia, 

mengedepankan aspek 

good governance, dan 

sekaligus memenuhi 

ekspektasi pengguna jalan 

terhadap tersedianya 

kualitas layanan jalan yang 

lebih baik. 


9

LAPORAN UTAMA 

Dari aspek sistem penganggaran, prinsip 

dasar PBC berjalan seiring dengan prinsip 

Performance Based Budgeting (PBB). PBB 

adalah suatu sistem perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi yang 

menekankan hubungan antara uang yang 

dianggarkan dan hasil yang diharapkan. 

PBB mempunyai ciri-ciri: a. fokus pada 

hasil, b. memberikan fleksibilitas kepada 

manajer untuk menentukan cara terbaik 

untuk mencapai hasil, dan c. memiliki 

perspektif jangka panjang. Contoh 

penerapan prinsip dasar PBC yang sejalan 

d e n g a n p r i n s i p P B B , ko n t r a k 

pemeliharaan jalan diukur berdasarkan 

kualitas layanan yang didefinisikan 

menurut perspektif pengguna jalan yaitu: 

a. kecepatan rata-rata kendaraan 

( perbaikan wak tu tempuh), b. 

kenyamanan pengendara dan c. 

keselamatan pengendara. Hal ini 

menunjukan bahwa PBC juga fokus 

terhadap hasil. Pembayaran yang 

dikaitkan dengan kinerja kontraktor 

dalam memenuhi standar kinerja 

tertentu menunjukan bahwa PBC juga 

menekankan hubungan antara uang yang 

dianggarkan dengan hasil yang 

diharapkan. Selanjutnya, PBC juga 

memberikan ruang inovasi yang lebih luas 

untuk menentukan cara terbaik dalam 

mencapai hasil dan memiliki perspektif 

jangka panjang karena kontrak-kontrak 

PBC umumnya berjangka panjang. 

keahlian personil penyelenggara jalan, 

kapasitas industri kontraktor dan 

konsultan yang memadai, kepastian 

pendanaan jangka panjang, adaptif 

dengan kondisi lokal dan jauh dari 

“intervensi” politik. Hal penting lain yang 

menjadi kunci sukses penerapan PBC di 

Indonesia apabila disertai dengan adanya 

public transport reform, hal ini penting 

mengingat sektor transportasi/angkutan 

di Indonesia, termasuk didalamnya 

pengaturan fungsi dan kelas jalan belum 

sepenuhnya regulated. 

Namun demikian, keberhasilan 

penerapan PBC ini membutuhkan 

beberapa persyaratan, seperti: a. 

Kerjasama sama dan komunikasi yang 

harmonis antara pengguna dan penyedia 

jasa; b. Komitmen pimpinan yang 

d i d u k u n g o l e h ke a h l i a n s t a f 

penyelenggara jalan; c. Kemampuan 

industri jasa kontraktor dan konsultan 

yang mumpuni; d. Adanya jaminan 

ketersediaan anggaran; dan e. Penerapan 

yang tepat sesuai dengan tingkat 

kompleksitas yang dibutuhkan dan 

kondisi setempat dan bila perlu dilakukan 

pentahapan transisional. Kerjasama 

merupakan hal yang sangat penting 

terutama pada tahap awal implementasi, 

sebagai bagian dari proses pembelajaran. 

Suasana kondusif dan terbuka menjadi 

factor utama untuk mencegah terjadinya 

klaim dan perselisihan kontrak yang rumit 

dikemudian hari, 

Studi Bank Dunia menemukan bahwa 

setiap US$1 yang tidak diinvestasikan 

p ad a p e m e l i h a r a n j a l a n a k a n 

mengakibatkan peng guna jalan 

menambah pengeluaran US$3 (biaya 

kerusakan sparepart dll) dan Pemerintah 

juga harus menambah US$2 untuk 

perbaikan jalan. Inilah yang menguatkan 

kita bahwa harus ada dana perawatan 

yang cukup ideal dan cara pelaksanaannya 

yang tepat, agar dampak pemborosan 

karena kondisi jalan yang rusak dapat 

diperkecil. 

Namun demikian, soal kontrak PBC yang 

berjangka panjang masih memerlukan 

kajian mendalam mengenai dasar hukum 

yang mengatur pelaksanaan kontrak 

jangka panjang yang dapat melampaui 

masa/periode Pemerintahan. 

Dari aspek pendanaan, penerapan PBC 

dalam skala yang luas membutuhkan 

dukungan pendanaan yang relatif besar, 

karena umumnya sebagian jalan nasional 

membutuhkan rehabilitasi awal, bahkan 

untuk kondisi jalan tertentu yang 

mengalami rusak berat perlu peningkatan 

struktur. Penerapan PBC disamping 

membutuhkan dukungan politik 

anggaran sebagai jaminan ketersediaan 

anggaran dalam jangka panjang, juga 

menawarkan kepastian penyerapan 

anggaran yang konstan setiap bulan, 

sehingga penyerapan anggaran yang 

biasanya menumpuk diakhir triwulan 

keempat dapat dihindarkan. 

Dalam implementasinya, penerapan PBC 

memerlukan persyaratan awal antara 

lain : adanya komitmen yang lebih besar 

dari pemerintah, kemampuan dan 

Referensi : 

1. Liautaud, G. 2004. "Maintaining Roads: Experience with Output-based Contracts in 

Argentina." Washington, D.C.: The World Bank. 

2. Pakkala, Pekka. 2002. "Innovative Project Delivery Methods for Infrastructure. 

International Perspective." Helsinki 2002. Finnish Road Enterprise 

3. Pakkala, P. 2005. "Performance-based Contracts – International Experiences." Finnish Road 

Administration. Presentation at the TRB Workshop on “Performance-based 

Contracting.” April 27, Washington, D.C. 

4. Rahadian, Hedy.” Langkah Awal Menuju Performance Based Contract Melalui 

Extended Warranty Period.” Tidak diterbitkan : Ditjen Bina Marga Kementerian PU; 

5. Queiroz, Carlos. 2000. "Contractual Procedures to Involve the Private Sector in Road 

Maintenance and Rehabilitation." 24th International Baltic Road Conference. 

6. World Bank. 2004. “Procurement under IBRD Loans and IDA Credits: Guidelines.” 

Washington, D.C.: World Bank. 

7. World Bank. 2006. “Procurement of Works and Services under Output- and Performancebased 

Road Contracts: Sample Bidding Document.” October 2006. Washington, D.C.: 

World Bank. 

8. Zietlow, Guntar. 2004. “Implementing Performance-based Road Management and 

Maintenance Contracts in Developing Countries – An Instrument of German Technical 

Cooperation.” November 2004. Eschborn, Germany. 


LAPORAN UTAMA 

PENGALAMAN NEGARA LAIN 

enis kontrak PBC untuk pekerjaan 

pemeliharaan jalan telah lebih dahulu 

J berkembang dan diimplementasikan di 

beberapa negara antara lain di kawasan 

Amerika Latin, Australia, Selandia Baru, 

dan Amerika Utara pada awal hingga 

pertengahan tahun 1990. Sejak itu 

penerapan PBC untuk pekerjaan 

pemeliharan jalan telah menyebar ke 

Eropa, Asia, dan bahkan negara-negara 

Afrika, yang diperkenalkan oleh lembagalembaga 

pendanaan pembangunan 

internasional seperti Bank Dunia (WB) 

dan Bank Pembangunan Asia (ADB), 

serta terus diperkenalkan di banyak 

negara di dunia termasuk Indonesia dan 

dimasa depan bukan tidak mungkin atas 

pertimbangan efisiensi dan hasil akhir 

yang lebih baik, seluruh pengadaan jasa 

p e ke r j a a n p e m e l i h a r a a n j a l a n 

nasional/provinsi/ /kabupaten/kota di 

Indonesia akan menerapkan jenis kontrak 

PBC. 

Jenis kontrak berbasis kinerja (PBC) 

untuk pekerjaan pemeliharaan jalan, 

pertama kali diujicobakan di British 

Columbia, Kanada pada tahun 1988 

(Zietlow 2004). Selanjutnya, kontrak 

berbasis kinerja diperkenalkan dan 

diadopsi oleh dua provinsi Kanada lainnya 

yaitu Alberta dan Ontario. 

Pada tahun 1995 Australia meluncurkan 

PBC pertama untuk pemeliharaan jalan di 

Kota Sydney. Selanjutnya, New South 

Wales, Tasmania, dan Australia Selatan 

dan Australia Barat mulai menerapkan 

kontrak berbasis kinerja dengan 

pendekatan "hybrid", yaitu pekerjaan 

rehabilitasi awal (initial rehabilitation) 

menggunakan kontrak tradisional “input 

based” dan untuk pemeliharaannya 

menggunakan jenis kontrak PBC. 

Pada tahun 1998 PBC diperkenalkan di 

New Zealand untuk pemeliharaan jalan 

nasional sepanjang 405 km (Zietlow 

2004). Saat ini, lebih dari 15% dari 

jaringan nasional Selandia Baru telah 

menggunakan jenis kontrak PBC. 

Selanjutnya, Negara Amerika Serikat 

pertama kali diperkenalkan PBC di 

Negara Bagian Virginia pada tahun 1996. 

Sejak itu, empat negara-negara lain 

(Alaska, Florida, Oklahoma, Texas) dan 

Wa s h i n g ton, D C s u d a h mulai 

menerapkan pendekatan PBC untuk 

pemeliharaan jalan raya, jembatan, 

terowongan, rest area dan jalan-jalan 

perkotaan. 

Di kawasan Amerika Latin, penerapan 

PBC mulai dipelopori oleh Argentina 

pada tahun 1995 dan sampai dengan 

tahun 2004, sebanyak 44% jaringan jalan 

di Argentina telah menggunakan kontrak 

berbasis kinerja. Pada pertengahan tahun 

1990-an Uruguay juga melakukan ujicoba 

PBC pertama pada sebagian kecil dari 

jaringan nasional dan kemudian di jalanjalan 

kota utama dari Montevideo. Tak 

lama setelah itu, negara-negara Amerika 

Latin, seperti Brazil, Chili, Kolombia, 

Ekuador, Guatemala, Meksiko dan Peru, 

juga mulai mengadopsi pendekatan 

kontrak berbasis kinerja. 

Secara bertahap, trend ini telah 

menyebar ke negara-negara maju dan 

berkembang lainnya di Eropa, Afrika dan 

Asia, misalnya, UK, Swedia, Finland, 

Belanda, Norwegia, Perancis, Estonia 

(63% dari jalan nasional), Serbia dan 

Montenegro (8% jalan nasional), Afrika 

Selatan (100% dari nasional jalan), 

Zambia, Chad (17% dari semua jalan 

musim), Filipina (231 km jalan nasional). 

Dari pengalaman negara-negara yang 

telah menerapkan PBC untuk pekerjaan 

perawatan jalan, dilaporkan terdapat 

penghematan dibanding dengan 

menggunakan jenis kontrak tradisional, 

sebagaimana tabel 3 berikut : 

Tabel 3 : Perbandingan Prosentase 

Penghematan di Berbagai Negara 

N0. NEGARA PENGHEMATAN 

1. Norwegia Sekitar 20-40% 

2. Swedia Sekitar 30% 

3. Finlandia Sekitar 30-35%, biaya/km 

turun 50% 

4. Belanda Sekitar 30—40% 

5. Estonia Sekitar 20—40% 

6. Inggris Minimal 10% 

7. Australia 10-40% 

8. Selandia Baru Sekitar 20-30% 

9. USA 10-15% 

10. Kanada 10-20% 

Sumber Pakkala, 2005 

Saat ini, persiapan untuk meluncurkan 

program PBC sedang berlangsung di 

Albania, Cape Verde, Chad, Madagaskar, 

Tanzania, Burkina Faso, India, Kamboja, 

Thailand, Vietnam dan Yaman. Beberapa 

negara di atas menggunakan "murni" 

kontrak berbasis kinerja, sementara yang 

lain (misalnya, Finlandia, Afrika Selatan, 

Serbia dan Montenegro) menggunakan 

kontrak "hybrid". 

Adapun contoh penerapan indikator 

kinerja dalam kontrak pemeliharaan jalan 

dengan PBC yang diterapkan oleh negara 

di kawasan Amerika Latin, adalah 

sebagaimana tabel 4 terlampir. 


11

LAPORAN UTAMA 

Tabel 4 : Contoh Penerapan Indikator Kinerja 

di Negara-Negara Amerika Latin 

KLASIFIKASI ASET KOMPONEN INDIKATOR KINERJA 

Lapisan Aspal 

(Pavement) 

Lapisan Kerikil 

(Gravel surfaces) 

Bahu Jalan 

(Shoulders) 

Drainase (Drainage 

system) 

Lubang (Potholes) 

Kekesatan Aspal 

Kekesatan bitumen 

Alur 

Retak 

Lubang 

Kekesatan 

Ketebalan lapisan kerikil 

Lubang 

Retak 

Sambungan Jalan 

Struktur penghalang 

Tidak boleh berlubang 

IRI < 2.0 mts/km (Argentina), IRI < 2.8 (Uruguay) 

IRI < 2.9 (Argentina), IRI < 3.4 (Uruguay) 

< 12mm (Argentina), < 10mm (Uruguay, Chile) 

Ditambal/ditutup 

Tidak boleh berlubang 

IRI < 6 mts/km (Uruguay), IRI

MILESTONE 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

Oleh : Wahyu Dede Kusuma, SE. 

Staf Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, 

Direktorat Penyusunan APBN 

Tidak ada salahnya kita berguru dari saudara tua, Cina, dalam akselerasi 

pembangunan ekonomi. Negara yang terkenal gempal dengan jumlah 

penduduk sekitar lima kali penduduk Indonesia, sekarang bergerak begitu 

lincah dalam kancah global. Kelincahan tersebut bahkan disinyalir telah 

menyaingi dominasi Amerika dan Eropa dalam perekonomian dunia. 

foto: sxc.hu 

13

LAPORAN UTAMA 

nfrastruktur menjadi kunci dari 

perekonomian Cina. Pembangunan 

Iinfrastruktur telah memberikan tiga 

manfaat besar bagi Cina. Pertama, 

infrastruktur telah meningkatkan fasilitas 

produksi dan menstimulasi aktivitas 

ekonomi. Kedua, pembangunan tersebut 

telah mengurangi biaya transaksi dan 

biaya transportasi yang berdampak pada 

peningkatan daya saing. Ketiga, 

pembangunan infrastruktur telah 

membuka akses kesempatan kerja bagi 

golongan bawah. 

sempat mendekati double digit di tahun 

1995. Namun Angka tersebut terus 

menurun dengan rata-rata 5 tahun 

terakhir hanya sekitar 4% (lihat grafik). 

Kondisi pengeluaran infrastruktur Cina 

justru berkebalikan. Pada saat krisis, 

pengeluaran infrastruktur Cina sempat 

hanya sekitar 5,7%. Namun setelah itu, 

pengeluaran tersebut terus tumbuh 

sampai level double digit. 

Sampai sejauh ini terobosan dalam 

meningkatkan pengeluaran infrastruktur 

di Indonesia terus dilakukan. Dimulai dari 

pembangunan infrastruktur. Pengeluaran 

infrastruktur yang diharapkan tembus 

pada level double digit terhadap PDB, 

ternyata hanya terealisasi tidak lebih dari 

5%. Faktor internal seperti permasalahan 

regulasi, perizinan dan harmonisasi 

peraturan masih menjadi masalah yang 

harus diselesaikan. Selain itu Faktor 

eksternal seperti krisis yang melanda 

Amerika Serikat dan sebagian negara 

maju turut membuat investor urung diri 

dalam pembiayaan infrastruktur yang 

notabene syarat dengan risiko yang besar. 

Dengan pengeluaran yang besar untuk 

pembangunan infrastruktur di awal 

tahun 1990, Cina telah menikmati 

pertumbuhan ekonomi double digit 

menjelang tahun 2000. Selain itu, imbas 

dari pembangunan infrastruktur juga 

telah meningkatkan akses golongan 

bawah. Di awal tahun 1980, angka 

kemiskinan di Cina mencapai 60%. Angka 

ini menurun drastis menjadi hanya 13% 

pada awal tahun 2000. 

Berkaca dari pengalaman Cina, 

Infrastruktur tentu juga menjadi kunci 

dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

Indonesia membutuhkan Milestone 

dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan 

infrastruktur Indonesia masih jauh 

tertinggal. Bahkan dari dua tetangga 

sejawat (Malaysia dan Thailand) pun 

Indonesia juga jauh tertinggal (lihat tabel). 

Salah satu penyebab utama lambatnya 

pembangunan infrastruktur di Indonesia 

karena rendahnya pengeluaran 

infrastruktur. Persentase pengeluaran 

infrastruktur Indonesia terhadap PDB 

Tabel Peringkat Pembangunan Infrastruktur 

2010-2011 Indonesia Malaysia Philippines Thailand China 

Quality of overall infrastructure 90 27 113 46 72 

Quality of roads 84 21 114 36 53 

Quality of railroad infrastructure 56 20 97 57 27 

Quality of port infrastructure 96 19 131 43 67 

Quality of air transport infrastructure 69 29 112 28 79 

Available airline seat kilometers 21 22 28 16 2 

Quality of electricity supply 97 40 101 42 52 

Fixed telephone lines 82 80 106 93 57 

Mobile telephone subscription 98 47 88 32 111 

Sumber: Global Competitive Report 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Sumber: Perkiraan World Bank & Morgan Stanley Research. (2010-2012 diolah). 

2001 

Indonesia Infrastructure summit di tahun 

2005, Pemerintah berupaya menggaet 

peran serta BUMN, swasta nasional dan 

investasi luar negeri dalam membiayai 

pembangunan infrastruktur. Peran 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

akselerasi dalam pembangunan 

infrastruktur yang selama ini di topang 

oleh APBN. 

Namun Indonesia Infrastructure summit 

belum mampu berperan optimal dalam 

meningkatkan peran serta pihak-pihak 

selain Pemerintah dalam membiayai 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Ke k u r a n g o p t i m a l a n I n d o n e s i a 

Infrastructure summit tentu tidak 

membuat Pemerintah berpasrah diri 

dalam pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah tetap optimis dalam 

menggaet peran serta BUMN, swasta 

nasional dan investasi luar negeri. Hal ini 

terbukti dengan rencana pembangunan 

infrastruktur yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 2010-2014. 

Dalam RPJM 2010-2014, investasi 

infras truk tur yang dibutuhkan 

diperkirakan mencapai Rp1.923,7 triliun. 

Peran serta swasta diharapkan menjadi 

penopang paling besar melebihi APBN. 

Pemerintah daerah juga diembankan 

tugas yang sebanding dengan BUMN 

untuk memenuhi investasi dalam 

pembangunan infrastruktur (lihat 

diagram). 

Pertanyaan yang muncul adalah 

bagaimana cara memenuhi kebutuhan 


LAPORAN UTAMA 

infrastruktur tersebut? Kembali meninjau 

saudara tua, Cina memiliki resep yang 

unik dalam memenuhi kebutuhan 

Diagram Kebutuhan Investasi Infrastruktur 

(triliun rupiah) 

2,000 

1,800 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0 

IDR trn 

1923.7 

2010-2014 

Infrastructure 

Investment 

Needs 

Private: 

668.24 

SOE: 340.85 

Loval Govt: 

355.07 

Central Govt: 

599.54 

Estimated 

Financing 

Capacity 

Sumber: Bappenas & Morgan Stanley Research. 

investasi infrastruktur. Ada empat 

sumber investasi infrastruktur di Cina 

yaitu: alokasi anggaran negara, pinjaman 

dalam negeri, self raised fund dan 

pendanaan luar negeri. Dari empat 

sumber tersebut, alokasi anggaran 

negara dan pendanaan luar negeri 

berkontribusi kecil dalam investasi 

infrastruktur Cina. Sedangkan pinjaman 

dalam negeri dan self raised fund 

berkontribusi sekitar lebih dari 90%. 

C i n a b e r h a s i l m e n g u r a n g i 

ketergantungan investasi infrastruktur 

dari alokasi anggaran negara karena 

adanya pembagian peran dengan 

pemerintah daerah. Daerah diberi ruang 

yang besar dalam mengembangkan 

infrastruktur yang diperlukan. Daerah 

juga diberi keleluasaan dalam 

menghimpun investasi infrastruktur, 

diantaranya pinjaman dalam negeri dan 

self raised fund. Dengan keleluasaan 

tersebut, pemerintah daerah dapat 

melakukan akselerasi dengan melakukan 

pungutan resmi ataupun kebijakan lokal 

dalam menghimpun dana dari 

masyarakat. Walhasil, Cina mampu 

membangun infrastruktur dengan 

ketergantungan yang kecil pada 

pendanaan luar negeri. 

Satu lagi yang menarik dari investasi 

infrastruktur di Cina adalah adanya 

sumber pendanaan yang kuat dari bank 

domestik. Bank tersebut merupakan 

bank pembangunan yang fokus pada 

sektor konstruksi termasuk infrastruktur. 

Bank ini dapat menjadi sumber 

pendanaan awal ataupun melakukan 

penjaminan dalam proyek-proyek 

infrastruktur. Pendanaan dan penjaminan 

tersebut dapat memberi stimulus bagi 

pihak swasta agar berperan besar dalam 

pembangunan infrastruktur. 

Dengan mengadopsi resep Cina dalam 

memenuhi kebutuhan investasi, maka ada 

tiga sektor yang harus digiatkan untuk 

berkontribusi dalam pembangunan 

Infrastruktur di Indonesia. Pertama, 

daerah harus didorong dan diberi 

keleluasaan dalam pembangunan 

infrastruktur. Peran daerah dapat 

menjadi jangkar untuk mempercepat 

proses integrasi konektivitas nasional. 

Kedua, BUMN harus diperkuat sebagai 

penunjang dalam pembangunan 

infrastruktur. Salah satu peran BUMN 

adalah menjadi agen pembangunan dan 

atau lembaga penyedia dana untuk 

proyek infrastruktur. Ketiga, swasta 

nasional diberi akses besar untuk 

berperan serta dalam pembangunan 

infrastruktur. Keterlibatan swasta harus 

ditingkatkan dengan menyediakan akses 

penjaminan proyek dan kepastian 

regulasi. 

Sedikit berbeda dengan Cina, Indonesia 

memiliki fleksibilitas yang cukup besar 

dalam membangun proyek infrastruktur 

yang dibiayai dari investasi luar negeri. 

Perekonomian yang relatif stabil di saat 

krisis global menjadi bukti bahwa iklim 

Indonesia cukup kondusif untuk investasi. 

Selain itu, peluang juga terbuka lebar 

setelah indonesia berubah status menjadi 

i n v e s t m e n t g r a d e . D i t e n g a h 

ketidakpastian global, status ini tentu 

menjadi pertimbangan besar bagi pemilik 

modal untuk berinvestasi. 

Sinergitas antara Pemerintah, BUMN dan 

swasta menjadi bekal utama dalam 

menciptakan milestone pembangunan 

infrastruktur. Dengan didukung oleh 

kondisi perekonomian yang stabil dan 

status investment grade, pengeluaran 

pembangunan infrastruktur yang selama 

ini bertumpu pada APBN diharapkan 

dapat dikurangi. Peran ini digantikan oleh 

partisipasi aktif dari BUMN dan swasta 

dengan memanfaatkan pendanaan dalam 

dan luar negeri. 

Agar milestone ini dapat terwujud maka 

ada beberapa persyaratan teknis yang 

harus dibenahi. Selama ini, persyaratan 

teknis tersebut umumnya sering menjadi 

penghambat dalam pembangunan 

infrastruktur. Adapun persyaratan teknis 

tersebut adalah peraturan, pembebasan 

tanah, pendanaan dan penjaminan, serta 

tata kelola yang baik (lihat gambar). 

Harmonisasi peraturan dan pembebasan 

lahan menjadi syarat untuk menciptakan 

suasana kondusif dalam berinvestasi. 

Tumpang tindih peraturan terutama 

antara pusat dan daerah akan 

menghambat pembagian peran dalam 

pembangunan infrastruktur. Kesulitan 

pembebasan tanah juga menjadi isu 

kronik yang harus dibenahi. Oles sebab 

itu, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) harus menjadi dasar yang baku 

dalam proyek pembanguan di setiap 

daerah. 

Sedangkan dalam pendanaan dan 

penjaminan, Pemerint ah harus 

mendorong peran serta perbankan 

nasional dan penyerapan dana luar 

negeri. Pendanaan dan penjaminan ini 

merupakan faktor yang sangat krusial 

untuk meningkatkan partisipasi BUMN 

dan swasta dalam pembangunan 

infrastruktur. Partisipasi BUMN dan 

swasta tersebut juga harus didukung 

dengan tata kelola proyek yang baik. Tata 

kelola proyek yang baik akan menjadi 

bekal yang signifikan dalam membangun 

infrastruktur yang efisien dan efektif. 

Akhirnya, ungkapan salah seorang 

senator Amerika layak kita simak sebagai 

dorongan dalam mewujudkan milestone 

pembangunan infrastruktur. Ungkapan 

ini secara simbolik menjadi bentuk 

pengakuan terhadap kemajuan Cina. 


15

LAPORAN UTAMA 

“China is not only formidable, 

it is also aggressively building 

its own economic 

infrastructure. Just a few years 

from now, China will rival the 

U.S. and the European Union 

in global market power.” 

Gambar Hal-hal yang Menjadi Perhatian Investor 

Financing 

Resources 

and 

Guarantees 

“China is not only formidable, it is also 

aggressively building its own economic 

infrastructure. Just a few years from now, 

China will rival the U.S. and the European 

Union in global market power..”. 

Good 

Governance 

Investor’s 

Concern 

Regulation 

Kalimat ini sudah sepant asnya 

diprediketkan untuk Indonesia. Syaratnya, 

Indonesia harus mampu melakukan 

akselerasi dalam perekonomian. 

Akselerasi tersebut dapat diwujudkan 

dengan ditunjang oleh pembangunan 

infrastruktur yang baik. 

Land 

Acquistion 

16 

foto: sxc.hu

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 

DI INDONESIA 

Oleh : Arif Kelana Putra 

Pegawai pada Dit. Penyusunan APBN 

Pembangunan infrastruktur memainkan peranan penting dalam 

kemajuan perekonomian suatu bangsa. Semakin maju 

perekonomian suatu negara, maka kebutuhan akan pembangunan 

infrastruktur akan semakin tinggi. 

foto: sxc.hu 

17

LAPORAN UTAMA 

ndonesia pun saat ini sedang menjalani 

proses tersebut. Beberapa tahun 

Ibelakangan, perekonomian Indonesia 

terus mengalami ekspansi di tengah 

kondisi perekonomian dunia yang penuh 

ketidakpastian. Kombinasi kuatnya sektor 

konsumsi dan pesatnya perkembangan 

investasi menjadikan Indonesia salah satu 

dari sedikit negara yang mampu 

mencetak pertumbuhan tinggi. Ya, 

perekonomian Indonesia sedang melaju 

saat ini. Untuk mendukung laju 

perekonomian tersebut, Pemerintah 

sedang “galak-galaknya” mengakselerasi 

pembangunan infrastruktur. 

Berbagai macam syarat dan kebutuhan 

pendukung terus dibenahi. Mulai dari 

peraturan, metode pengadaan, 

pencarian sumber dana investasi, 

pembebasan lahan, dan sebagainya. Satu 

hal yang paling menonjol dalam upaya 

percepatan pembangunan infrastruktur 

yang dilakukan oleh Pemerintah adalah 

dalam hal metode pengadaan proyek 

infrastruktur. Pemerintah mengadopsi 

metode pengadaan public private 

partnership (PPP) atau dalam bahasa 

Indonesia dikenal sebagai kerjasama 

pemerintah-swasta (KPS). 

Pemilihan metode ini dilatarbelakangi 

fak t a bahwa kondisi ang g aran 

Pemerintah terbatas, sementara itu 

kebutuhan pembangunan infrastruktur 

harus dilakukan dan membutuhkan biaya 

yang sangat besar. Skema KPS membuka 

ruang bagi sektor swasta untuk berperan 

aktif dalam pembangunan sektor 

infrastruktur di Indonesia. 

Sejarah munculnya metode KPS di dunia 

dipicu oleh tekanan untuk mengubah 

model standar pengadaan barang publik 

yang cenderung menyebabkan 

peningkatan utang pemerintah. Sehingga 

pada tahun 1992 di Inggris diperkenalkan 

lah untuk pertama kali program yang 

bertujuan untuk mendorong kerjasama 

pemerintah-swasta, yaitu private finance 

initiative (PFI). 

Skema KPS ini sebenarnya sudah lama 

diadopsi di Indonesia. Sebelum terjadinya 

krisis keuangan tahun 1998, Pemerintah 

sudah menerapkan skema KPS dalam 

pembangunan jalan tol. Tercatat bahwa 

Hal yang patut 

digarisbawahi di sini adalah 

KPS tidak sama dengan 

privatisasi. Karena institusi 

pemerintah yang terlibat di 

dalam kesepakatan 

kerjasama menguasai 

pengaturan dan kepemilikan 

proyek infrastruktur yang 

dibangun. 

pembangunan jalan tol Jakarta-Bogor- 

Ciawi yang dimulai pada tahun 1974 

merupakan salah satu contoh 

implementasi proyek infrastruktur 

dengan skema KPS. Namun, pada saat itu 

sumber pembiayaan utama berasal dari 

pinjaman luar negeri. Selain itu, proyekproyek 

tidak dilelang secara terbuka dan 

kompetitif, melainkan penunjukan 

langsung yang ditengarai dilandasi oleh 

koneksi politik. 

Tahun-tahun awal pasca krisis 1998, 

pembangunan infrastruktur praktis 

menurun seiring dengan penurunan 

kinerja perekonomian Indonesia sebagai 

dampak dari krisis keuangan. Anggaran 

pemerintah lebih difokuskan untuk 

memperbaiki perekonomian ketimbang 

pembangunan infrastruktur. Selain itu, 

pada periode ini perlu usaha yang keras 

untuk mendapatkan kembali kepercayaan 

investor yang merosot. 

Baru pada tahun 2005, pemerintah 

Indonesia mendeklarasikan komitmen 

untuk mendorong pembangunan 

infrastruktur melalui skema KPS. 

Komitmen ini dideklarasikan dalam 

pelaksanaan Infrastructure Summit 2005. 

Bisa dikatakan bahwa pada tahun inilah 

secara resmi Pemerintah mengusung 

skema KPS dalam mendorong 

pembangunan infrastruktur Indonesia. 

Selain karena dideklarasikan secara 

f o r m a l , P e m e r i n t a h j u g a 

menindaklanjutinya dengan pembenahan 

regulasi baik dalam hal kerangka umum 

maupun reformasi sektoral serta 

pembenahan institusi dan proses 

bisnisnya dalam rangka mendukung 

pelaksanaan KPS. Selain itu, pemerintah 

juga mulai menginisiasi penyediaan 

fasilitas pengembangan proyek (Project 

Development Facility), dana pembebasan 

lahan (Land Acquisition Fund), dan dana 

penjaminan infrastruktur (Infrastructure 

Guarantee Fund) bagi para investor 

swasta yang terlibat dalam pembangunan 

infrastruktur yang ditawarkan. Pada 

tahun 2005 ini juga dikeluarkan Perpres 

67 Tahun 2005 yang mengatur skema 

KPS secara komprehensif yang 

belakangan pada tahun 2010 direvisi 

menjadi Perpres 13 Tahun 2010. 

Pada dasarnya, metode KPS adalah 

kesepakatan kontrak jangka panjang 

antara pemerintah dengan mitra swasta 

untuk pengadaan infrastruktur kepada 

masyarakat. Karena konsepnya adalah 

kerjasama, maka masing-masing pihak 

menanggung bersama atas potensi risiko 

dan potensi keuntungan yang akan 

muncul yang menjadi bagian dari proses 

pengadaan infrastruktur tersebut. 

Potensi risiko yang akan dihadapi biasanya 

m e l i p u t i r i s i ko ke u a n g a n d a n 

tanggungjawab serta jaminan kualitas dari 

infrastruktur yang dibangun. 

Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah 

KPS tidak sama dengan privatisasi. Karena 

institusi pemerintah yang terlibat di 

dalam kesepakatan kerjasama menguasai 

pengaturan dan kepemilikan proyek 

infrastruktur yang dibangun. Sedangkan 

privatisasi justru sebaliknya, pihak swasta 

menguasai dan mengkontrol secara 

penuh atas proyek yang dijalankan. 

Beberapa karakteristik utama dari skema 

KPS ialah sektor swasta dilibatkan dalam 

pembangunan infrastruktur, fokus pada 

output yang dihasilkan, optimalnya alokasi 

risiko pemerintah dan pihak swasta, dan 

kontraknya jangka panjang. Selain itu, 

p e n e r a p a n s k e m a K P S a k a n 

memunculkan keuntungan bagi 

masyarakat melalui biaya yang rendah, 

tingkat layanan yang diberikan tinggi, dan 

risiko yang dapat ditekan. Fasilitas 

infrastruktur yang dibangun pun akan 


LAPORAN UTAMA 

dikelola secara efisien dan efektif karena 

skema KPS mengkombinasikan 

kemampuan mitra swasta pada 

pengelolaan fasilitas publik tersebut. 

Skema KPS memang terlihat “seksi”, 

menguntungkan, dan relatif dapat 

diterapkan oleh Pemerintah dalam 

membangun infrastruktur di Indonesia. 

Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa 

banyak negara di dunia yang telah berhasil 

menerapkan skema ini untuk mendorong 

pembangunan infras truk turnya. 

Beberapa diantaranya adalah Inggris, 

Australia, dan Amerika Serikat. Namun 

pertanyaan besarnya adalah kenapa 

realisasi penerapan KPS di Indonesia 

masih belum optimal? 

Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi optimalisasi penerapan 

KPS di Indonesia. Pertama, pihak 

pemerintah harus sebaik-baiknya 

berkomitmen mendayagunakan sumber 

daya untuk kepentingan pembangunan 

infrastruktur. Kedua, menciptakan proses 

pengadaan secara efektif dan transparan, 

khususnya dalam hal pelelangan proyek. 

Ketiga, skema KPS diterapkan pada 

rencana proyek infrastruktur yang masuk 

akal bagi kedua belah pihak. Keempat, 

spesifikasi ouput yang akan dihasilkan jelas 

dan kinerjanya dapat diukur. Kelima, 

adanya pemahaman bahwa pihak swasta 

perlu mendapatkan imbal hasil yang 

cukup adil dari pelaksanaan proyek 

infrastruktur dengan skema KPS. 

Keenam, dari berbagai aspek pengadaan 

infrastruktur tersebut terbuka ruang 

untuk melakukan inovasi. Dan ketujuh, 

tersedianya sumber daya manusia yang 

berpengalaman dan berkemampuan 

dalam hal pengadaan proyek-proyek 

infrastruktur, baik dari pihak pemerintah 

maupun swasta. 

Secara komprehensif pemerintah telah 

b e r u s a h a u n t u k m e l a k u k a n 

pembenahan-pembenahan dalam rangka 

mendukung percepatan pembangunan 

infrastruktur dengan skema KPS, baik itu 

dari sisi perundang-undangan, institusi, 

maupun finansial. Namun, kendalakendala 

teknis, seper ti sulitnya 

mekanisme pembebasan lahan, masih 

menjadi hambatan dalam eksekusi 

proyek infrastruktur dengan skema KPS. 

Pelaksanaan percepatan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia masih 

memerlukan kerja keras tak hanya dari 

pemerintah saja namun juga masyarakat 

secara luas. Negara yang maju adalah 

negara yang masyarakatnya menyadari 

bahwa masing-masing individu 

merupakan bagian penting dari 

pembangunan bangsanya sehingga 

individu tersebut berkeinginan kuat 

untuk berkontribusi dan menjaga 

pembangunan tersebut. Bukankah 

menjadikan Indonesia negara yang maju 

adalah cita-cita kita bersama? 

foto: sxc.hu 


19

APBN Perubahan 2012 

*) 


Mencermati gejolak ekonomi dunia dan harga minyak dunia yang berdampak pada 

kondisi perekonomian negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia yang 

ikut pula merasakan beban berat yang harus dipikul oleh Negara. 

eban berat tersebut yang utama 

adalah menyangkut beban subsidi 

BBBM yang harus ditanggung 

pemerintah akibat naiknya harga minyak 

dunia dimana pada awal APBN 2012 

harga ICP (Indonesia Crude Oil Price) yang 

semula ditetapkan US$ 90.0/barel pada 

medio Februari melonjak mencapai US$ 

105.0/barel, maka dengan harga BBM 

subsidi (meliputi premium dan solar) 

sebesar Rp.4500,- menyebabkan 

membengkaknya subsidi BBM yang harus 

d i t a n g g u n g p e m e r i n t a h d a n 

dikhawatirkan APBN 2012 akan ‘jebol’ 

untuk menanggung beban subsidi 

tersebut, terlebih nilai tukar rupiah 

terhadap dollar USA juga mengalami 

penurunan hingga dikisaran Rp.9000-an 

per 1 US$ pada medio Pebruari 2012. 

Secara keseluruhan gejolak ekonomi 

dunia dan harga minyak dunia tersebut 

mempengaruhi asumsi makro yang 

menjadi dasar penyusunan APBN 2012, 

suatu kondisi yang memaksa pemerintah 

mempercepat pengajuan APBN 

Perubahan 2012 ke Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Beberapa kerangka asumsi 

dasar ekonomi makro yang menjadi dasar 

perubahan APBN 2012 adalah meliputi : 

- Pertumbuhan ekonomi dari 6,7 % 

menjadi 6,5 % 

- Laju inflasi dari 5,3 % menjadi 6,8 % 

- Asumsi suku bunga SPN 3 bulan dari 

semula sebesar 6,0 % menjadi 5,0 % 

- Nilai tukar rupiah dari Rp.8.800,-/US$ 

menjadi Rp.9.000,-/US$ 

- Harga minyak mentah Indonesia dari 

US$90,0 per barel menjadi US$105,0 

per barel, 

- Lifting minyak dari 950 ribu barel/hari 

menjadi 930 ribu barel/hari. 

Setelah melalui proses pembahasan yang 

ulet untuk mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan dari DPR, maka akhirnya 

usulan APBN-Perubahan 2012 pada 

akhir Maret 2012 disetujui oleh DPR. 

Walau begitu beban berat subsidi BBM 

tidak serta merta terselesaikan, karea 

pemerintah tidak secara otomotis dapat 

menaikkan harga BBM bersubsidi namun 

ada persyaratan tertentu yang harus 

dipenuhi yaitu harga rata-rata minyak 

Indonesia (ICP) dalam kurun waktu 

berjalan mengalami kenaikan atau 

penurunan rata-rata sebesar 15 perse 

dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak 

internasional yang diasumsikan dalam 

A P B N - Pe r u b a h a n 2 0 1 2 m a k a 

p e m e r i n t a h b e r we n a n g u n t u k 

melakukan penyesuaian harga BBM 

bersubsidi dan kebijakan pendukung. 

Menegaskan kembali kebijakan 

pemerintah diatas dan terkait dengan 

pelaksanaan UU APBN-Perubahan 2012, 

maka pada tanggal 2 April 2012 

ber tempat di Kantor Kemenko 


LAPORAN UTAMA 

Perekonomian, Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo didampingi Menko 

Perekonomian Hatta Rajasa, Meteri 

ESDM Jero Wacik dan Wakil Menteri 

Bappenas Lukita Dinarsyah menggelar 

jumpa press untuk seluruh media massa 

cetak dan elektronik. Isi materi jumpa 

press secara lengkap sebagaimana 

tersebut dibawah ini : 

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN 

TERKINI DAN POKOK-POKOK 

P E RU B A H A N A P B N TA H U N 

ANGGARAN 2012 

A. Perkembangan Perekonomian 

Terkini 

1. Perekonomian Global 

Kondisi perekonomian global hingga 

awal April 2012 ini masih diwarnai 

dengan ketidakpastian ekonomi baik 

di kawasan Eropa maupun Amerika 

Serikat (AS). 

Untuk perkembangan kawasan 

Eropa, Uni Eropa akhirnya 

menyetujui dana talangan sebesar € 

130 milliar atau US$ 170 milliar 

sebagai jaminan pembayaran utang 

Yunani. Sementara itu, pada fase 

terakhir 2011, tampak bahwa 

aktivitas perekonomian Eropa masih 

mengalami perlambatan dan bahkan 

mengalami kontraksi sebesar 0,3 % 

(QoQ) pada triwulan ke-4 (tahun) 

2011. Jerman sebagai salah satu 

negara Uni Eropa yang cukup stabil, 

dalam beberapa waktu terakhir juga 

mengalami perlambatan dan 

pertumbuhannya minus 0,2 % pada 

triwulan ke-4 (tahun) 2011 lalu. 

Dengan memperhatikan berbagai 

perkembangan terkini, Eropa 

diperkirakan akan berkontraksi pada 

level 0,3 % – 0,5 % di tahun 2012 ini. 

Dalam rangka menggairahkan 

kembali perekonomiannya, Uni Eropa 

telah dua kali menyalurkan likuiditas 

murah ke perbankan Eropa melalui 

skema Longer-Term Refinancing 

Operations (LTRO) sebesar € 1,02 

triliun. LTRO pertama pinjaman yang 

berhasil disalurkan kepada perbankan 

sebesar € 489 milliar dan pada LTRO 

kedua jumlah tersebut meningkat 

menjadi € 529,5 milliar. 

Sedangkan, untuk AS, pergerakan 

beberapa variabel sebenarnya mulai 

menunjukkan ke arah pemulihan 

(stance to recovery). Tingkat 

penjualan ritel misalnya, menunjukan 

peningkatan jika dibandingkan 

dengan akhir tahun 201. Ini artinya, 

ada perbaikan pada sisi demand dan 

tingkat konsumsi masyarakat AS. 

Selain itu, pada bulan Februari 2012, 

indeks kepercayaan konsumen di AS 

berada level diatas 70 dan ini 

merupakan level tertinggi sejak Maret 

2011 lalu. Tingkat produksi industri di 

AS dalam beberapa waktu terakhir 

juga cenderung terus meningkat. Dari 

sisi tingkat pengangguran, pada bulan 

Februari 2012 sebesar 8,3 % dan ini 

merupakan yang terendah sejak 

Maret 2009. 

Untuk Cina sebagai salah satu global 

growth engine , pada bulan Maret 

2012 lalu otoritas ekonomi Cina 

mempublikasikan pemangkasan 

target pertumbuhan ekonomi 2012 

dari 8,0 % menjadi 7,5 %. Hal ini 

d i l a k u k a n s e i r i n g d e n g a n 

perlambatan aktivitas eskpor Cina 

yang pada Januari 2012 mengalami 

penurunan sebesar 0,5 % (YoY) jika 

dibandingkan bulan sebelumnya. 

Selain itu, pada Februari 2012 untuk 

pertama kalinya sejak 1990 Cina 

mengalami defisit perdagangan yang 

mencapai US$ 31,5 milliar yang 

didorong oleh kenaikan impor minyak 

mentah sebesar 23,64 milliar ton. 

Senada dengan Cina, Pemerintah 

India juga melakukan revisi ke bawah 

atas target pertumbuhan ekonomi 

tahun 2012 yaitu dari 7,5 % menjadi 

6,9 %. 

Untuk negara Jepang, pada Februari 

2012 Jepang berhasil mencatatkan 

surplus perdagangan sebesar ¥ 29 

milliar. Selain itu, tingkat penjualan 

ritel Jepang juga naik 3,5 % dari 

realisasi penjualan tahun sebelumnya. 

Kenaikan kinerja penjualan ini 

merupakan yang terbaik sejak 

Agustus 2010. 

Dari harga minyak, dilaporkan bahwa 

instabilitas politik di Timur Tengah 

akan memberikan tekanan terhadap 

harga minyak dunia sepanjang 2012 

ini dimana pada Maret 2012 lalu harga 

minyak jenis Brent sudah menembus 

level US$125 per barel. Tentu, ini 

merupakan sinyal yang kurang baik 

bagi stabilitas perekonomian di 

banyak negara. 

2. Perekonomian Domestik 

Dari sisi domestik, bisa dikatakan 

bahwa secara umum kondisi 

perekonomian nasional masih stabil 

dan masih mendapatkan kepercayaan 

dari investor global. Dalam periode 

Januari hingga Maret 2012, dana-dana 

asing masih cenderung masuk ke 

bursa saham Indonesia terindikasikan 

dari IHSG yang cenderung terus 

meningkat dan telah menembus level 

4.000. Secara nominal, dana asing 

yang masuk ke pasar saham hingga 

selama Maret 2012 mencapai Rp. 

7,88 T. 

Di sisi lain, untuk pasar SUN, dalam 

bulan Maret 2012 masih terjadi 

tekanan outflow sekitar Rp.1,58 

triliun dan required yield cenderung 

naik seiring meningkatnya ekspektasi 

inflasi pada akhir Maret 2012 terkait 

dengan kenaikan harga minyak dunia 

dan opsi kenaikan harga BBM 

bersubsidi. Peningkatan ekspektasi 

inflasi juga memberikan sentimen 

negatif pada kurs rupiah yang 

mengalmi koreksi terhadap US$ pada 

akhir Maret 2012. 

Untuk stabilitas harga atau inflasi, 

tercatat bahwa laju inflasi pada bulan 

Maret 2012 berada pada level 0,07 % 

(mtm) atau 3,97 % (yoy). 

Sementara itu, untuk kinerja 

perdagangan internasional, nilai total 

eksport pada Februari 2012 

mencapai US$15,72 milliar atau 

tumbuh 7,6 % (ytd). Sedangkan, 

untuk kinerja import pada bulan 

Februari 2012 mencapai US$14,8 

milliar atau mengalami peningkatan 

cukup tinggi sebesar 21,4 % (ytd). 


21

LAPORAN UTAMA 

B. Pokok-Pokok Perubahan APBN 

Tahun 2012 

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 27, UU 

Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD dan DPRD pasal 156, serta 

UU Nomor 22 tahun 2011 tentang 

APBN Tahun Anggaran 2012 pasal 42, 

pada tanggal 29 Februari 2012 

Pemerintah telah menyampaikan 

dokumen RUU Perubahan atas APBN 

tahun 2012 beserta Nota Keuangannya 

ke DPR-RI. Setelah melalui pembahasan 

intensif, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 

2012 dalam Sidang Paripurna DPR RI, 

RUU Perubahan atas APBN 2012 telah 

disetujui untuk disahkan menjadi UU. 

Latar belakang perlunya dilakukan 

perubahan terhadap APBN tahun 2012 

adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi 

Makro 2012 

Sejak ditetapkan menjadi UU Nomor 

22 tahun 2011, terdapat berbagai 

perkembangan pada perekonomian 

domestik dan eksternal yang 

menyebabkan perkembangan 

ekonomi makro yang tidak sesuai 

dengan asumsi yang digunakan dalam 

APBN 2012, terutama asumsi ICP, 

nilai tukar, lifting dan pertumbuhan 

ekonomi sehingga perlu dilakukan 

perubahan dan penyesuaian. 

2. Perubahan Pokok-pokok Kebijakan 

Fiskal, yang meliputi : 

a. Tambahan stimulus fiskal yaitu 

untuk pembangunan instruktur 

Indonesia bagian timur, domestic 

connectivity, ketahanan pangan, 

mitigasi bencana dan antisipasi 

krisis; 

b. Perubahan perubahan besaran 

subsidi; 

c. Kompensasi perubahan besaran 

subsidi; 

d. Pemotongan belanja K/L; 

e. Anggaran Belanja Tambahan 

u n t u k ke b u t u h a n s a n g a t 

mendesak; 

f. Pelebaran Defisit Anggaran yaitu 

dari 1,5 % PDB menjadi 2,23% 

PDB; 

g. Ta m b a h a n k e b u t u h a n 

pembiayaan. 

3. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL) tahun-tahun sebelumnya 

u n t u k s t i m u l u s f i s k a l d a n 

pembangunan infrastruktur dalam 

rangka mempertahankan target 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan pada perkembangan 

ekonomi global dan perekonomian 

domestik terkini dan prospeknya ke 

depan, kerangka asumsi dasar 

ekonomi makro yang menjadi dasar 

perhitungan berbagai besaran dalam 

APBN-P tahun 2012 ditetapkan 

sebagai berikut : 

- Pertumbuhan ekonomi dari 6,7 % 

menjadi 6,5 % 

- Laju inflasi dari 5,3 % menjadi 6,8 

% 

- sumsi suku bunga SPN 3 bulan 

dari semula sebesar 6,0 % menjadi 

5,0 % 

- Nilai tukar rupiah dari Rp.8.800,- 

/US$ menjadi Rp.9.000,-/US$ 

- Harga minyak mentah Indonesia 

dari US$90,0 per barel menjadi 

US$105,0 per barel, 

- Lifting minyak dari 950 ribu 

barel/hari menjadi 930 ribu 

barel/hari. 

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi 

makro serta arah dan strategi kebijakan 

fiskal tersebut diatas, postur APBN-P 

2012 akan meliputi pokok-pokok 

besaran sebagai berikut : 

1. Pendapatan negara dan hibah 

diperkirakan sebesar Rp. 1.358,2 


22

LAPORAN UTAMA 

foto: istimewa 

triliun atau mengalami kenaikan 3,6% 

dari target APBN tahun 2012. 

Penerimaan perpajakan dalam 

APBN-P tahun 2012 direncanakan 

mencapai Rp.1.016,2 triliun. PNBP 

diperkirakan mencapai Rp.341,1 

triliun atau naik Rp.63,2 triliun (22,7 % 

dari target APBN 2012). 

Untuk mengamankan sasaran 

penerimaan perpajakan tahun 2012, 

akan terus dilakukan langkah-langkah 

reformasi birokrasi dibidang 

perpajakan, kepabeanan dan cukai, 

serta langkah-langkah dan upaya 

tambahan (extra effort) dalam 

p e m u n g u t a n p a j a k m e l a l u i 

intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan. 

2. Total belanja negara diperkirakan 

sebesar Rp.1.548,3 triliun (18,1 % 

terhadap PDB). Jumlah ini berarti 

menunjukan peningkatan Rp.112,9 

triliun atau 7,9 % dari pagu belanja 

negara dalam APBN 2012. Belanja 

pemerintah pusat dalam APBN-P 

2012 direncanakan sebesar 

Rp.1.069,5 triliun atau mengalami 

peningkatan Rp.104,5 triliun (10,8 % 

dari pagu APBN 2012). Belanja 

kementerian negara/ lembaga dalam 

tahun 2012 direncanakan mencapai 

Rp.547,9 triliun, yang berarti 

meningkat sebesar Rp.39,6 triliun 

atau 7,8 % dari pagu APBN 2012. 

Sementara itu, anggaran transfer ke 

daerah dalam APBN-P 2012 

direncanakan sebesar Rp.478,8 

triliun, yang berarti naik Rp.8,4 triliun 

atau 1,8 % dari pagu APBN 2012. 

Pe r u b a h a n b e s a r a n b e l a n j a 

pemerintah pusat antara lain berasal 

dari : 

a. Upaya untuk meningkatkan 

efisiensi belanja K/L melalui 

pemotongan anggaran belanja 

K/L (sharing the participation) 

— > Rp.18,9 triliun ; 

b. Pemanfaatan Saldo Anggaran 

Lebih (SAL) Rp.30,0 triliun, 

antara lain untuk mendukung 

pembangunan instrastruktur; 

c. Program Kompensasi Perubahan 

Besaran Subsidi Rp.30,6 

triliun; 

- Bantuan langsung sementara 

masyarakat (BLSM) sebesar 

Rp.17,1 triliun (termasuk 

safeguarding) 

- Kompensasi angkutan umum 

sebesar Rp.5,0 triliun (termasuk 

safeguarding) 

- Infrastuktur perdesaan sebesar 

R p. 7 , 9 t r i l i u n ( termasuk 

safeguarding) 

- Program Keluarga Harapan 

(PKH) Rp.0,6 triliun (termasuk 

safeguarding). 

d. Realokasi belanja BA. 999.08 ke 

Belanja K/L Rp.2,3 triliun 

e. Anggaran Belanja Tambahan K/L 

u n t u k ke p e r l u a n s a n g a t 

mendesak Rp.0,4 triliun 

f. Menjaga anggaran pendidikan 

tetap dalam kisaran 20% ----> 

Rp.310,8 triliun 

g. Implement asi reward dan 

punishment dalam rangka 

meningkatkan quality of spending. 

Berkaitan dengan subsidi, beban 

anggaran belanja subsidi meningkat 


23

LAPORAN UTAMA 

signifikan, dari Rp.208,9 triliun dalam 

APBN 2012 menjadi Rp.245,1 triliun 

dalam APBN-P 2012. Peningkatan ini 

disebabkan oleh : 

a. Implikasi dari adanya penyesuaian 

beberapa parameter subsidi 

dengan perkembangan terkini, 

seperti harga minyak mentah 

Indonesia (ICP) dan kurs rupiah; 

b. Perubahan fluel mix energi input 

pada pembangkit listrik; 

c. Tambahan durasi pemberian 

raskin dari 12 bulan menjadi 14 

bulan; 

d. Peningkatan alokasi anggaran 

PSO PT Pelni; 

e. Tambahan jenis subsidi bunga 

kredit untuk sarpras BBM non 

subsidi dalam mendukung 

diversifikasi BBM ke BBG untuk 

transportasi angkutan umum. 

Sementara itu, kenaikan transfer ke 

daerah berasal dari perubahan Dana 

Bagi Hasil menjadi sebesar Rp.108,4 

triliun, yang berarti naik Rp.8,4 triliun 

8,4 % dari pagu APBN 2012, 

berkaitan dengan adanya peningkatan 

p e n e r i m a a n n e g a r a y a n g 

dibagihasilkan terutama dari 

penerimaan Sumber Daya Alam 

(SDA). 

C. Defisit anggaran dalam APBN-P 

diperkirakan Rp.190,1 triliun atau 

2,23 % terhadap PDB, naik sebesar 

Rp.66,1 triliun apabila dibandingkan 

defisit anggaran dalam APBN 2012 

yang ditetapkan sebesar Rp.124,0 

triliun atau 1,5% terhadap PDB. 

D. Pembiayaan anggaran dalam APBN- 

P 2012 dipenuhi dari sumber-sumber 

pembiayaan dalam negeri sebesar 

Rp.194,5 triliun dan pembiayaan luar 

negeri sebesar negatif Rp.4,4 triliun. 

Kenaikan pembiayaan defisit dalam 

APBN-P 2012 akan dibiayai dari 

penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL) dan penerbitan SBN. Selain 

untuk membiayai kenaikan defisit 

anggaran, pemanfaatan SAL juga 

dipergunakan untuk menstimulasi 

perekonomian melalui pembangunan 

infrastruktur. 

*) disarikan dari Konferensi Pers Menko 

Perekonomian & Menteri Keuangan 

tanggal 2 April 2012 


24 WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012

ANOMALI SUBSIDI BBM 

Oleh : Wahyu Dede Kusuma, SE. 

Staf Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur APBN, 

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Penyusunan APBN 

Gejala krisis dan ketidakpastian global telah menyeret harga minyak 

terus bergerak naik. Target ICP (Indonesia Crude Oil) pada APBN-P 

2011 yang diproyeksikan sebesar US$ 95 / barel tidak tercapai. 

Kondisi yang terjadi adalah realisasi ICP yang lebih tinggi 17,6% dari 

target APBN-P yaitu sebesar US$ 111,54 / barel. 

ilustrasi: istimewa 


25

PERENCANAAN ANGGARAN 

enaikan ICP berimplikasi pada 

kenaikan nilai subsidi. Hal ini 

Kdisebabkan karena kenaikan ICP 

sejalan dengan kenaikan harga MOPS 

(Mean of Plats Singapore) sebagai basis 

perhitungan harga bahan bakar minyak 

(BBM) dalam negeri. Dengan kenaikan 

MOPS maka gap harga keekonomian 

dengan harga BBM yang disubsidi akan 

semakin lebar, sehingga beban subsidi 

yang harus dibayarkan secara 

keseluruhan akan meningkat. Sampai 

akhir tahun 2011, nilai subsidi BBM yang 

telah dikeluarkan Pemerintah sebesar 

R p 1 6 5 , 2 t r i l i u n a t a u 1 2 7 , 3 % 

dibandingkan jatah dalam APBN-P 2011. 

Beban subsidi yang terus meningkat 

sayangnya cenderung tidak berkorelasi 

pada tujuan penyejahteraan masyarakat 

INDIKATOR EKONOMI 

khususnya kalangan bawah yang 

membutuhkan. Skema subsidi yang telah 

diterapkan sampai saat ini disinyalir tidak 

tepat sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) 

telah mengempiriskan hal ini pada tahun 

2009 dengan laporan survey bahwa 84 

persen subsidi energi dinikmati kalangan 

mampu. Di tahun berikutnya melalui 

Susenas 2010, BPS memperkuat indikasi 

subsidi BBM tidak tepat sasaran dengan 

melaporkan komparasi konsumsi bensin 

dan solar bersubsidi perbulan rumah 

tangga kaya yang jauh lebih besar 

dibandingkan rumah tangga miskin. 

Melalui Susenas 2010 diperoleh 

gambaran bahwa 5% rumah tangga 

terkaya mengkonsumsi rata-rata 82 liter 

ITEM 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang 

3. Belanja Modal 

4. Pembayaran Bunga Utang 

i. Utang Dalam Negeri 

ii. Utang Luar Negeri 

5. Subsidi 

a. Subsidi Energi 

- BBM, LPG & BBN 

- Listrik 

b. Subsidi non Energi 

6. Belanja Hibah 

7. Bantuan Sosial 

8. Belanja Lain-lain 

Tabel 1 

Realisasi Asumsi Makroekonomi 

2010 2011 

APBN-P REALISASI APBN-P 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8 6,1 6,5 

Inflasi (yoy, %) 5,3 6,96 5,6 

Nilai Tukar (Rp / 1US$) 9.200 9.087 8.700 

Suku Bunga (%) 6,5 6,57 5,65 

Harga Minyak (US$/barel) 80,0 79,4 95,0 

Lifting Minyak (Juta barel per hari) 0,965 0,954 0,945 

REALISASI S.D. 

DESEMBER 

APBN-P 

a 

6,5 

b 

3,79 

c 

8.779 

d 

4,84 

e 

111,54 

f 

0,898 

a. Realisasi s.d. triwulan III, sumber: BPS 

b. Realisasi s.d. Desember 2011, sumber: BPS 

c. Realisasi rata-rata nilai tukar kurs tengah Rupiah s.d. Desember 20122, sumber: BI 

d. Realisasi rata-rata Mar-Nov 2011. Suku bunga pada asumsi makro 2011, menggunakan suku bunga SPN. 

e. Perkiraan rata-rata minyak ICP s.d. Desember 2011, sumber: Ditjen Migas Kem ESDM dan DJA 

Kemenkeu. 

f. Realisasi rata-rata lifting periode Des - Nov 2011, sumber: Ditjen Migas Kem ESDM dan DJA Kemenkeu. 

bensin/bulan. Hal ini sama dengan 11,7 

kali konsumsi bensin 5% rumah tangga 

miskin yang rata-rata hanya 7 liter/bulan. 

Konsumsi solar menunjukkan gap yang 

lebih besar lagi. Konsumsi solar 5% rumah 

tangga terkaya rata-rata 113 liter/bulan, 

sangat jauh bila dibandingkan konsumsi 

solar 5% rumah tangga miskin yang ratarata 

hanya 1 liter/bulan. 

Lebih lanjut laporan ini juga memberikan 

implikasi bahwa jika nilai subsidi bensin 

perliter sebesar Rp2.941, maka selama ini 

pemerintah telah mensubsidi 5% rumah 

tangga terkaya rata-rata sekitar 

Rp241.000/bulan. Hal ini tentu saja jauh 

lebih besar dibandingkan subsidi bensin 

yang dinikmati 5% rumah tangga miskin 

Tabel 2 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 

162,7 

112,6 

95,0 

105,7 

71,9 

33,8 

201,3 

144,0 

88,9 

55,1 

57,3 

0,2 

71,2 

32,9 

2010 2011 

Realisasi 

% thd 

APBN-P APBN-P Realisasi 

30 Des 

148,1 

97,6 

80,3 

88,4 

61,5 

26,9 

192,7 

140,0 

82,4 

57,6 

52,8 

0,1 

68,6 

21,7 

91,0 

86,7 

84,5 

83,7 

85,6 

79,6 

95,7 

97,2 

92,6 

104,5 

92,1 

28,8 

96,4 

65,8 

182,9 

142,8 

141,0 

106,6 

76,6 

30,0 

237,2 

195,3 

129,7 

65,6 

41,9 

0,4 

81,8 

15,6 

175,5 

121,0 

115,9 

93,3 

66,8 

26,5 

294,9 

255,6 

165,2 

90,5 

39,3 

0,3 

70,9 

6,5 

% thd 

APBN-P 

96,0 

84,7 

82,2 

87,5 

87,2 

88,3 

124,3 

130,9 

127,4 

138,1 

93,7 

74,1 

86,6 

41,8 

TOTAL 781,5 697,3 89,2 908,2 878,3 96,7 

rata-rata hanya sekitar Rp20.000/bulan. 

Untuk solar, gap subsidi antara rumah 

tangga kaya dan miskin lebih besar lagi. 

Jika nilai subsidi solar perliter sebesar 

Rp3.398, maka selama ini pemerintah 

telah mensubsidi 5% rumah tangga 

t e r k a y a r a t a - r a t a s e k i t a r 

Rp384.000/bulan. Sedangkan subsidi 

solar yang dinikmati 5% rumah tangga 

miskin rat a-rat a hanya sekit ar 

Rp3.398/bulan. 

Beban subsidi yang terus 

meningkat sayangnya 

cenderung tidak 

berkorelasi pada tujuan 

penyejahteraan 

masyarakat khususnya 

kalangan bawah yang 

membutuhkan. Skema 

subsidi yang telah 

diterapkan sampai saat 

ini disinyalir tidak tepat 

sasaran. 


PERENCANAAN ANGGARAN 

Tabel 3 

Konsumsi BBM Bersubsidi 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

1 

Rata-rata Pengeluaran Bensin/Pertamax 

Rumah Tangga per Bulan 

% RT yang Menggunakan 

Bensin (LHS) 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5% Termiskin 

9 10 11 12 

Konsumsi Bensin/Pertamax 

per bulan (RHS) 

Liter 

90 

13 14 15 16 17 18 19 20 

5% Terkaya 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0.045 

0.04 

0.035 

0.03 

0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

% RT yang Menggunakan 

Solar (LHS) 

Rata-rata Pengeluaran Solar 

Rumah Tangga per Bulan 

Konsumsi Solar 

per bulan (RHS) 

Liter 

120 

0 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5% Termiskin 

5% Terkaya 

100 

80 

60 

40 

20 

Misalokasi subsidi berdasarkan laporan 

Susenas tersebut telah memberikan 

bukti yang cukup bahwa adanya 

anomali pada skema subsidi BBM saat 

ini. Skema subsidi harga sebagai mana 

yang diterapkan, ternyata cenderung 

tidak efektif untuk mencapai sasaran 

yang diharapkan. Oleh sebab itu, 

penyempurnaan skema subsidi BBM 

mutlak harus dilakukan. 

Ada dua hal yang harus diperhatikan 

dalam perbaikan skema subsidi BBM ke 

depan yaitu volume dan harga. Dari sisi 

volume, perlu dilakukan pengendalian 

dan pembatasan penggunaan BBM 

bersubsidi. Pengendalian dan 

pembatasan ini berkaitan dengan 

pengguna dan kuota BBM bersubsidi. 

Sedangkan dari sisi harga, perlu 

dilakukan pengkajian ulang tentang 

insentif harga yang diterapkan dalam 

penyaluran subsidi BBM. Insentif ini 

perlu mempertimbangkan sensitivitas 

harga BBM bersubsidi terhadap gejolak 

harga minyak dunia yang berpengaruh 

terhadap nilai subsidi yang harus 

dibayarkan akibat gap harga yang 

terjadi dengan harga keekonomiannya. 

Pengaturan terhadap volume dan 

harga BBM bersubsdi merupakan dua 

ko m b i n a s i a p i k y a n g h a r u s 

d i fo r mulasikan d e n g a n b a i k . 

Pengaturan terhadap volume BBM 

bersubsidi dapat meminimalisir 

penyaluran subsidi yang tidak tepat 

sasaran dengan pengendalian 

konsumsi BBM bersubsidi yang hanya 

diperbolehkan untuk pengguna yang 

diprioritaskan yaitu kalangan bawah 

yang membutuhkan. Sedangkan 

pembatasan volume merupakan usaha 

untuk meredam tingginya laju 

konsumsi BBM. Pengaturan terhadap 

harga BBM bersubsidi merupakan 

langkah untuk meminimalisir beban 

subsidi yang terus membengkak akibat 

kenaikan harga minyak dunia. Oleh 

sebab itu, mekanisme pengaturan 

harga harus disempurnakan sehingga 

d apat m e n g i r i n g i l a j u h a r g a 

keekonomiannya. 

Dengan penyempurnaan skema ini 

diharapkan peran subsidi BBM dalam 

menyejahterakan masyarakat dapat 

teroptimalkan. Oleh sebab itu, 

dukungan pemangku kebijakan sangat 

diperlukan guna terciptanya skema 

subsidi BBM yang lebih paripurna. 


27

USO: 

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI 

DI PEDESAAN 

Oleh Arief Masdi dan Yudha Perdana 

USO (Universal Service Obligation) atau 

lebih dikenal sebagai Kewajiban Pelayanan 

Universal adalah bentuk kewajiban 

pemerintah untuk menjamin ketersediaan 

pelayanan publik bagi setiap warga negara, 

khususnya pelayanan telekomunikasi dan 

informatika. 

28 

foto: istimewa

PNBP 

ewajiban tersebut berupa 

penyelenggaraan pelayanan 

Kkomunikasi dan informartika 

untuk umum. Baik pada area yang belum 

t e r j a n g k a u l a y a n a n j a r i n g a n 

telekomunikasi maupun pada kelompok 

masyarakat yang masih memerlukan 

peran pemerintah dalam penyediaan 

layanan komunikasi dan informatika. 

1. Apa itu USO 

USO (Universal Service Obligation) atau 

lebih dikenal sebagai Kewajiban Pelayanan 

Universal adalah bentuk kewajiban 

p e m e r i n t a h u n t u k m e n j a m i n 

ketersediaan pelayanan publik bagi setiap 

warga negara, khususnya pelayanan 

telekomunikasi dan informatika. 

K e w a j i b a n t e r s e b u t b e r u p a 

penyelenggaraan pelayanan komunikasi 

dan informartika untuk umum. Baik pada 

area yang belum terjangkau layanan 

jaringan telekomunikasi maupun pada 

kelompok masyarakat yang masih 

memerlukan peran pemerintah dalam 

penyediaan layanan komunikasi dan 

informatika. 

USO diterapkan di banyak negara dan 

meliputi berbagai sek tor. USO 

merupakan bagian dari komitmen 

beberapa negara yang tergabung dalam 

International Telecommunication Union 

(ITU). Di Indonesia, USO diterapkan 

pada sektor telekomunikasi dan informasi 

(TI) sebagai salah satu sektor yang 

memiliki peran strategis dalam 

pembangunan. Sektor TI sendiri 

berkembang sangat pesat dan efisien di 

tangan swasta, namun juga sangat profit 

oriented. Akibatnya masyarakat yang 

tinggal di wilayah pedesaan terpencil tidak 

mendapatkan pelayanan TI karena bukan 

area profitable. 

Pemerintah tidak bertindak secara 

langsung sebagai eksekutor dalam 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan 

komunikasi dan informasi ini. Peranan 

pemerintah dalam program USO lebih 

pada fungsi koordinator dan regulator. 

Fungsi eksekutor USO dilakukan oleh 

penyelenggara operator yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Balai Telekomunikasi 

dan Informatika Pedesaan (BTIP) yang 

berubah menjadi Balai Penyedia dan 

Pe n g e l o l a Te l e ko munikasi d a n 

Informatika (BP3TI) adalah instansi 

pemerintah di bawah Kementerian 

Komunikasi dan Informatika yang 

menyelenggarakan program USO. Dana 

program USO dipungut oleh BP3TI dari 

operator telekomunikasi sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

2. USO di beberapa Negara 

Beberapa negara menerapkan program 

USO dalam skema yang berbeda-beda. 

Di Tanzania, sumber pendanaan USO 

sebagian besar berasal dari bantuan 

donor dan pinjaman bank serta 

penyertaan modal dari pemerintah 

setempat. Tanzania Telecomunication 

Corporate ditunjuk sebagai eksekutor 

u n t u k m e l a k s a n a k a n p r o y e k 

p e m b a n g u n a n I n fo r m a t i o n a n d 

Communication Technology (ICT) dalam 

rangka menghubungkan seluruh bagian 

negara Tanzania. 

Di Uganda, proyek pembangunan 

infrastruktur ICT backbone dengan 

sumber dana pembangunan sistem 

berasal dari pinjaman Pemerintah Cina. 

Operator yang ditunjuk melaksanakan 

proyek adalah Huawei Technology. 

Nantinya sistem tersebut akan 

dioperasikan oleh perusahaan milik 

negara Uganda. 

Di Malaysia, pembangunan sistem 

berbasis USO dinamakan Multimedia 

Super Coridor (MSC). Pembiayaannya 

berasal dari anggaran belanja pemerintah 

Malaysia sebagai penyertaan modal pada 

Telekom Malaysia. MSC merupakan 

proyek infrastruktur yang dibangun 

dengan kabel fiber optik dengan kapasitas 

2.5-10 gigabits per second. 

Di Pakistan, program USO dalam bentuk 

pembuatan program ICT Initiatives. 

Proyek yang dibiayai dari anggaran 

p e m e r i n t a h i n i a n t a r a l a i n 

mengembangkan infrastruktur, aplikasi 

ICT, pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan teknologi. Proyek ini 

diselenggarakan oleh perusahaan 

telekomunikasi milik pemerintah 

bernama PTCL. 

Di India, program USO berbentuk 

pembangunan akses dan infrastruktur 

ICT backbone. Pelaksana proyeknya 

adalah BSNL dengan pembiayaan dari 

dana kontribusi USO sebesar 5% dari 

pendapatan ditambah dengan hibah dan 

pinjaman lunak pemerintah. 

3. Peran BP3TI 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 18 

Tahun 2010, BP3TI memiliki tugas 

m e l a k s a n a k a n p e nye d i a a n d a n 

pengelolaan, pembiayaan Information and 

Communication Technology (ITC) atau 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK), serta aksesibilitas dan layanan 

telekomunikasi dan informatika. 

Sedangkan pengelolaan keuangan BP3TI, 

sejak tahun 2009 menggunakan 

mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) 

secara penuh, sebagaimana Keputusan 

M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r 

350/KMK.05/2009. 

BP3TI mengumpulkan dana USO melalui 

pungutan PNBP kepada operator 

penyelenggara komunikasi sebesar 0,75% 

dari pendapatan kotor setiap tahunnya. 

Pada Tahun 2007, persentase tarif PNBP 

tersebut meningkat menjadi 1,25% dari 

pendapatan kotor, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 

I n f o r m a t i k a N o m o r 

5/PER/M.KOMINFO/2/2007. Ketentuan 

tentang jenis dan besaran tarif PNBP 

untuk program USO tersebut, juga 

dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 7 Tahun 2009. 

Pada Tahun 2010, BP3TI membukukan 

pendapatan dari jasa layanan USO 

sebesar Rp1,36 Triliun atau meningkat 

23% dibandingkan pendapatan Tahun 

2009 sebesar Rp1,1 Triliun. Telkomsel 

m e r u p a k a n o p e r a t o r y a n g 

menyumbangkan pendapatan terbesar 

yaitu Rp539 milyar pada Tahun 2010 dan 

Rp452 pada Tahun 2009. Beberapa 

operator lain penyumbang pendapatan 

dari jasa layanan USO adalah Telkom, 

Indosat dan Exelcomindo Pratama. 

Tabel di bawah ini, menyajikan rincian 

pendapatan BP3TI dari Jasa Layanan USO 

per operator untuk Tahun Buku 2009 

dan 2010. 


29

PNBP 

Tabel Pendapatan BP3TI dari Jasa Layanan USO 

Naik / (Turun) 

OPERATOR 2010 2009 

% 

Telkom Rp.302.444.961.054 Rp.255.163.424.081 19% 

Telkomsel Rp539.970.803.047 Rp.452.237.491.275 19% 

Indosat Rp.208.292.402.307 Rp.200.703.102.213 4% 

Exelcomindo Pratama Rp.195.134.483.656 Rp.129.891.707.234 50% 

Aplikanusa Lintasarta Rp.13.673.862.963 Rp.8.661.344.133 58% 

Im2 Rp.6.059.454.199 Rp.9.912.839.419 -39% 

PSN Rp.3.298.293.268 Rp.2.787.709.674 18% 

Bakrie Telecom Rp.26.638.409.905 Rp.21.336.240.616 25% 

Mobilkom Rp.11.888.484 Rp.6.793.419 75% 

Mobile-8 Rp.9.872.937.276 - 100% 

Natrindo Telepon Selular Rp.3.280.120.109 Rp.2.395.969.948 37% 

Hutchison CP Telecomminication Rp.6.947.874.905 Rp.3.557.311.729 95% 

Mandara Selular Rp.926.853.032 Rp.1.631.881.545 -43% 

Non Big Operator Rp.49.999.200.942 Rp.18.990.292.151 163% 

Jumlah pendapatan Operasional Rp.1.366.551.545.14 Rp.1.107.276.107.437 23% 

Sumber : Laporan Keuangan dan Laporan Audit tahun 2010 BP3TI 

4. Apa yang sudah dinikmati 

masyarakat 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1006/KMK.05/2006, BP3TI 

mengelola langsung PNBP dari USO 

dengan proporsi 70%. Sedangkan sisanya 

30% disetorkan ke Kas Negara. Selain 

digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional, dana tersebut untuk 

m e m b i ay a i p e n y e d i a a n a k s e s 

telekomunikasi dan informatika di 

pedesaan atau daerah terpencil. 

Penyediaan akses telekomunikasi dan 

informatika di pedesaan atau daerah 

terpencil antara lain meliputi jenis 

layanan, sebagai berikut : 

a. Desa Dering 

Layanan ini berbentuk penyediaan 

akses telekomunikasi, penyediaan 

akses jarinyan end-to-end, dan 

penyediaan layanan telekomunikasi 

seperti jasa akses internet, SMS, dan 

layanan telepon. Penyedia jasa yang 

terpilih adalah PT. Telkomsel untuk 

kawasan Indonesia bagian barat dan 

PT. Icon Plus untuk kawasan Indonesia 

bagian timur. Target penerima layanan 

sejumlah 33.148 desa. Sedangkan 

realisasi sampai bulan Desember 

2010 atas satuan sambungan yang on 

air sejumlah 26.753 desa. 

b. Desa Pinter 

Layanan ini berbentuk penyediaan 

jaringan internet untuk desa. Target 

Desa Pinter untuk 32 propinsi di 

tahun 2010 adalah 131 desa, 

sedangkan realisasinya di tahun yang 

sama sejumlah 101 desa. 

c. Pusat Internet Kecamatan 

Pembangunan sarana umum akses 

internet di ibukota kecamatan pada 

wilayah USO. Penyedia layanan antara 

lain PT. Aplikasuna Lintasarta, PT. 

Telkom, PT. Sarana Insan Muda 

Selaras, dan PT. Jastrindo Dinamika. 

Target layanan ini pada Tahun 2010 

s e j u m l a h 5 . 7 4 8 ke c a m a t a n , 

sedangkan realisasi on air di tahun 

yang sama sejumlah 4.269 kecamatan. 

d. Mobil Layanan Internet Kecamatan 

Penyediaan jasa pusat layanan 

internet kecamatan yang bersifat 

bergerak pada setiap unit kendaraan 

roda empat standar minibus. Target 

layanan ini pada tahun 2010 sejumlak 

1907, sedangkan realisasinya 

diharapkan terlaksana pada tahun 

2011. 

e. Penyiaran Radio Komunitas di 

daerah Perbatasan dan daerah 

Terpencil 

Pengembangan Lembaga Penyiaran 

Komunitas melalui penyediaan alat 

dan perangkat radio di daerah 

perbatasan dan daerah terpencil. 

Target penyediaan radio komunitas 

periode 2010-2014 sejumlah 1141 

radio komunitas. Sementara itu, 

realisasi pada tahun 2010 baru 

terlaksana pada level pelaksanaan 

pelelangan penyediaan alat dan 

perangkat radio komunitas di 15 desa 

informasi. 

f. Penyediaan sarana dan prasarana 

ICT di wilayah Blank Spot, 

Transmigrasi, Pesisir Pantai dll. 

Pada tahun 2010 belum dilakukan 

penyediaan sarana dan prasarana ITC 

di wilayah Blank Spot, Transmigrasi, 

Pesisir Pantai dll karena masih dalam 

proses identifikasi terhadap wilayahwilayah 

yang masih belum terakses 

oleh komunikasi dan informatika. 

g. Sistem Informasi Manajemen dan 

Monitoring Layanan Internet 

Kecamatan 

Layanan ini pada Tahun 2010 baru 

mencapai tahap pemilihan penyedia 

jasa yaitu PT Solusi Media Semesta. 

Sedangkan realisasi target penyediaan 

layanan ini diharapkan selesai dalam 

jangka waktu 4 tahun kedepan. 

h. Akses Internet 

Target layanan ini pada tahun 2010 

baru mencapai tahap pemilihan 

penyedia jasa yaitu PT Cyber 

Network Indonesia. 

5. Beberapa penilaian masyarakat 

Masyarakat umumnya menanggapi 

secara positif atas penyelenggaraan 

program USO. Antusiasme masyarakat 

akan layanan USO juga semakin tinggi 

mengingat kebutuhan akan teknologi dan 

informasi, di era globalisasi ini. Kebutuhan 

atas tindakan responsif, cepat, dan 

terencana dapat dihasilkan oleh 

masyarakat dengan tersedianya teknologi 

dan informasi yang memadai. Beberapa 

tanggapan masyarakat yang menilai 

positif program USO dapat dilihat, 


a. Bupati Trenggalek, pada tanggal 10 

Maret 2012, dalam acara penyerahan 

bantuan Mobile Pusat Layanan 

Internet Kecamatan oleh Direktur 

Telekomunikasi Khusus Penyiaran 

Publik dan Kewajiban Universal, 


PNBP 

Kemkominfo, menyampaikan bahwa 

bantuan dari Kemkominfo ini 

diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk 

mengakses informasi. Hal ini sejalan 

dengan hak masyarakat untuk untuk 

mendapatkan informasi. Namun 

demikian, Bupati Trenggalek juga 

menghimbau agar masyarakat dapat 

memanfaatkan teknologi secara bijak, 

mengingat kemajuan teknologi tak 

hanya memberikan manfaat, tetapi 

juga memberikan efek negatif jika 

tidak digunakan sebagaimana 

mestinya. 

b. Wakil Walikota Singkawang, dalam 

Sosialisasi dan Publikasi Program 

Kewajiban Pelayanan Universal pada 

tanggal 1 Maret 2012, menjelaskan 

bahwa pemerintah telah banyak 

m e m b u a t p r o g r a m u n t u k 

memperlancar informasi dan 

komunikasi. Program tersebut telah 

b e r u p ay a u n t u k m e m b a n t u 

masyarakat dalam mengakses 

informasi. Sebagai contohnya, pelajar, 

dengan adanya internet, sekarang tak 

lagi bermasalah dengan sulitnya 

mencari sumber-sumber pelajaran. 

Dengan demikian, sudah tak ada lagi 

alasan bagi pelajar untuk tidak 

berprestasi karena begitu luasnya 

akses informasi. 

Namun demikian, ada juga kritik 

masyarakat terhadap program USO. 

Sebagian kritik masyarakat terkait 

pelaksanaan program USO dapat dilihat, 


a. Pada Acara Forum Pemberdayaan 

Lembaga Komunikasi Sosial, pada 

tanggal 17 November 2011 

bertempat di Hotel Prasasti Pacitan, 

Dirjen Informasi Komunikasi Publik, 

Kemkominfo, mengungkapkan bahwa 

pemerintah melalui target USO 

terkait kegiatan desa pintar, perlu 

meningkatkan kecepatan dan akurasi 

dalam memperoleh dan menyalurkan 

informasi. Hal ini harus dilakukan 

untuk membentuk peradaban 

kehidupan manusia yang modern. 

Ditambahkannya pula, bahwa masih 

terjadi kesenjangan informasi di dalam 

konteks kehidupan masyarakat. Hai 

ini disebabkan oleh adanya 

keterbatasan ekonomi dan kurangnya 

keterampilan dalam menggunakan IT. 

Oleh karena itu, dibutuhkan 

p e m b a n g u n a n i n f r a s t r u k t u r 

komunikasi dengan melibatkan 

lembaga komunikasi sosial. Namun, 

pelibatan lembaga komunikasi sosial 

dipandang tak cukup. Pengembangan 

komunikasi dan Informasi harus 

m e l i b a t k a n s e m u a e l e m e n 

masyarakat secara berjenjang, 

termasuk Bupati atau kepala daerah 

setempat. Dengan demikian, 

kesuksesan program USO akan lebih 

terasa bila dibandingkan dengan 

hanya mengandalkan lembaga 

komunikasi sosial saja. 

b. Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto 

Atmosutarno, selaku Ketua Umum 

Asosiasi Telekomunikasi Seluler 

Indonesia pada tanggal 11 April 2011 

mengingatkan bahwa Pemerintah 

perlu melakukan redefinisi mengenai 

broadband atau jaringan pita lebar. 

Redefinisi broadband diperlukan 

karena broadband akan menjadi 

kebutuhan dasar setelah kebutuhan 

dasar akan layanan telekomunikasi 

telah terpenuhi. Lebih lanjut, Direktur 

Utama Telkomsel menambahkan, 

bahwa pada USO, pemerintah hanya 

membeli service-nya saja. Untuk 

kedepannya, broadband yang saat ini 

menggunakan mekanisme USO, 

harus diganti dalam model PSO. Hal 

i n i m e n g i n d i k a s i k a n b a hw a 

pemerintah setelah menyelesaikan 

masalah ketersediaan akses 

telekomunikasi melalui program 

USO, perlu memikirkan masalah 

transmisi untuk broadband. Masalah 

baru ini realistis dengan kebutuhan 

masyarakat atas jaringan transmisi 

yang lebih cepat, setelah kebutuhan 

akan tersedianya layanan komunikasi 

terpenuhi. 



31

PERISTIWA 


KOMITMEN PARA PEJABAT DJA 

Jakarta, 1/3//2012 

e b a g a i k o m i t m e n u n t u k 

melaksanakan tugas sebaik-baiknya, 

Spara pejabat eselon II dan III 

Direk torat Jenderal Ang g aran 

menandatangani Kontrak Kinerja 

dihadapan Direktur Jenderal Anggaran, 

Herry Purnomo. Kontrak Kinerja para 

pejabat eselon II dan III merupakan tindak 

lanjut dari penandatanganan Kontrak 

Kinerja yang telah dilakukan oleh Dirjen 

Anggaran dihadapan Menteri Keuangan. 

Suatu organisasi di katakan maju apabila 

menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan 

kinerja dengan lebih bagus, salah satunya 

melalui Kontrak Kinerja. Herry Purnomo 

berharap, kegiatan yang dilaksanakan 

pada hari ini dapat dimaknai tidak hanya 

sebagai suatu ceremony, tidak hanya suatu 

penandatanganan biasa tetapi bisa 

dimaknai sebagai suatu ikatan tanggung 

jawab antara bawahan dengan atasan baik 

di level eselon II, eselon III, maupun eselon 

IV dan pelaksana. "Sejak digulirkannya 

reformasi birokrasi, proses pengikatan 

seperti yang dilakukan pada saat ini masih 

ada beberapa hal yang menurut pendapat 

saya terlambat. Tetapi lebih baik 

terlambat daripada tidak sama sekali." 

sambung Herry. 

Dengan adanya penerapan penilaian 

kinerja perorangan pada tahun ini, 

diharapkan ada kemajuan kinerja untuk 

s e l u r u h p e g a w a i . D e n g a n 

ditandatanganinya Kontrak Kinerja, harus 

sudah dimulai evaluasi capaian kinerja 

masing-masing pegawai baik eselon II, 

eselon III, eselon IV maupun pelaksana. 

Selain itu, "segera fungsikan unit 

pengendalian intern, tidak hanya 

mengontrol masalah keuangan tetapi juga 

masalah pekerjaan. Baik mengenai SOP, 

prosedur penelaahan dan lain 

sebagainya." pesan Herry Purnomo. 

Herry juga menyingung adanya keluhan 

dari beberapa Sekretaris Jenderal 

Kementerian/Lembaga (K/L) bahwa 

ketika proses penelaahan sudah ada 

kesepakatan untuk hal-hal tertentu. 

Misalnya ada suatu persyaratan yang 

sudah dipenuhi pada waktu pembahasan 

awal tetapi kemudian ada pembahasan 

lagi dan yang sudah disepakati ini diminta 

lagi. Terkait hal ini, Herry Purnomo 

berharap setiap adanya pertemuan, 

harus ada notulen agar segala sesuatunya 

terekam dengan jelas. 

Berdasarkan pengalaman Dirjen 

Anggaran dengan K/L dan auditor, 

sekiranya perlu dilihat lagi tata cara 

melakukan penelaahan, dokumendokumen 

apa saja yang perlu dilihat. Jadi 

diperlukan sebuah standarisasi sehingga 

betul-betul dapat dilakukan pelayanan 

prima. "selamat bekerja, selamat 

mencapai IKU yang sudah ditetapkan 

sesuai target yang telah disepakati." 

pungkas Herry Purnomo. 


PERISTIWA 


SOSIALISASI STANDAR BIAYA 

Jakarta, 22/3/2012 

ebagai salah satu pilar penting 

dalam penganggaran berbasis 

Skinerja, standar biaya mempunyai 

peran yang sangat strategis. Di kalangan 

kementerian negara/lembaga dan aparat 

pemeriksa masih ditemukan persepsi 

beragam dan masih sering menanyakan 

tentang fungsi atau penggunanan standar 

biaya. Hal tersebut disampaikan dalam 

sambutan Direktur Jenderal Anggaran 

yang diwakili oleh Direktur Sistem 

Penganggran, Drs. Rakhmat, MA dalam 

pembukaan sosialisasi Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Standar Biaya 2013. 

Rakhmat menjelaskan bahwa fungsi 

standar biaya adalah sebagai batas 

tertinggi biaya dan estimasi biaya. Standar 

biaya berupa honorarium atau yang 

bersifat menambah penghasilan pegawai 

berfungsi sebagai batas tertinggi yang 

tidak dapat dilampaui besaran biayanya 

baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan anggaran. Untuk standar 

biaya yang berupa barang dan jasa 

berfungsi sebagai batas tertinggi di dalam 

perencanaan anggaran dan estimasi biaya 

dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini 

berarti batas tersebut dapat dilampaui 

besarannya sepanjang sesuai harga pasar 

dan ketersediaan alokasi anggaran. 

Namun demikian harus memperhatikan 

prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, 

serta mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Apa yang disampaikan oleh Rakhmat 

dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012. 

Dalam PMK tersebut, telah dilakukan 

penyempurnaan dan pengembangan 

agar lebih aplikatif dalam penggunaannya, 

antara lain meliputi penambahan satuan 

biaya (di antaranya Honorarium 

Pengurus/Penyimpan BMN dan Uang 

Saku Rapat Dalam Kantor), penyesuaian 

besaran, penegasan definisi dan fungsi 

standar biaya. 

S t a n d a r B i ay a TA 2 0 1 3 j u g a 

disempurnakan dengan pengaturan 

satuan biaya untuk masing-masing 

provinsi dan untuk daerah-daerah 

dengan tingkat kemahalan di atas normal 

di provinsi-provinsi tertentu. Bahkan 

Standar Biaya TA 2013 juga mengatur 

satuan biaya penyelenggaraan kantor 

perwakilan RI di luar negeri. Hal ini 

menegaskan bahwa standar biaya 

diharapkan dapat diterapkan pada semua 

wilayah di Indonesia bahkan digunakan di 

luar negeri. Diharapkan standar biaya 

tahun 2013 makin implementatif saat 

digunakan oleh seluruh kementerian 

negara/lembaga. 


33

PERISTIWA 


RAKOR LKPP 2012 

Jakarta, 7/2/2012 

asil audit BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat 

H(LKPP) 2010, ditemukan 

beberapa permasalahan terkait dengan 

pengelolaan PNBP dan Belanja pada BA 

9 9 9 . 0 7 d a n B A 9 9 9 . 0 8 y a n g 

menyebabkan BPK memberikan opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Untuk meningkatkan opini audit BPK atas 

LKPP, Direktorat Jenderal Anggaran 

m e n g u n d a n g w a k i l - w a k i l d a r i 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

untuk bersama-sama memecahkan 

permasalahan tersebut. Rapat koordinasi 

m e n g a m b i l t e m a Pe n i n g k a t a n 

Akuntabilitas Pengelolaan PNBP, BA 

999.07 dan BA 999.08 Menuju LKPP 

Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Wakil Menteri Keuangan I, Anny 

Ratnawati dalam sambut annya 

menyampaikan bahwa akuntabilitas, 

transparansi dan governance merupakan 

syarat mutlak dalam penyelenggaraan 

Pemerintah. Anny mengingatkan bahwa 

sumber krisis yang terjadi di Eropa dan 

Amerika dikarenakan fiscal policy yang 

tidak prudent dan belanja yang tidak 

efisien sehingga kita tidak boleh lengah 

dan jangan melakukan kesalahan yang 

dilakukan oleh negara-negara maju. 

Agar APBN sehat, kita harus mencari 

sebanyak mungkin sumber penerimaan 

dan tidak boleh terjadi "besar pasak 

daripada tiang", sambung Anny. Dari 

sinilah peranan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) menjadi penting 

karena 24,5 persen penerimaan Negara 

berasal dari PNBP. Harus ada pengaturan 

lebih lanjut untuk pemungutan PNBP. 

Pelaporan PNBP masih menjadi problem 

d a n b a n y a k K e m e n t e r i a n 

Negara/Lembaga tidak melaporkan 

PNBP nya karena tidak ada reward and 

punishment. Disamping itu, banyak 

keluhan tentang pemanfaatan PNBP, yaitu 

PNBP seringkali tidak bisa digunakan di 

awal tahun padahal pemanfaatan hak 

y a n g d i m i l i k i K e m e n t e r i a n 

Negara/Lembaga untuk kepentingan 

publik harus bisa digunakan di awal tahun. 

Untuk hal ini Anny Ratnawati 

mengingatkan Direktorat Jenderal 

Anggaran untuk melakukan review. 

Dalam hal belanja subsidi dan belanja lainlain, 

sejak tahun lalu seluruh alokasi dari 

BA 999.07 dan BA 999.08 akan 

dicatatkan pada BA K/L. Hal ini 

dimaksudkan agar asas governance terjaga 

karena yang menggunakan belanja dari 

BA 999.07 dan BA 999.08 adalah 

Kementerian Negara/Lembaga masingmasing. 

Jangan sampai Kementerian 

Negara/Lembaga yang belanja, 

Ke m e n t e r i a n Ke u a n g a n y a n g 

bertanggungjawab, pungkas Anny. 

Selanjutnya Direktur Anggaran III, 

Sambas Mulyana, Direktur PNBP, 

Askolani dan Kepala Auditorat IIA BPK, I 

G e d e K a s t aw a b e r t u r u t - t u r u t 

menyampaikan materi mengenai temuan 

BPK atas LKPP dalam hal pengelolaan 

PNBP dan Belanja Subsidi dan Belanja 

Lain-lain. 


PERISTIWA 


REVIEW BASELINE 

Jakarta, 9/2/2012 

“ engan dilakukannya review 

terhadap baseline, maka 

Dpenetapan pagu indikatif 

menjadi lebih realistis, sehingga ketika kita 

mencari sumber pendanaan untuk 

memenuhi kebutuhan Kementerian 

Negara/Lembaga menjadi lebih tepat", 

demikian harapan Direktur Anggaran II, 

Dwi Pujiastuti Handayani (akrab disapa 

Ani) dalam wawancara singkat setelah 

memberikan arahan dalam acara 

Bimbingan Teknis Review Baseline yang 

diselenggarakan di Jakarta, selama 3 (tiga) 

hari sejak tanggal 7-9 Februari 2012. 

"Peserta bimtek diharapkan dapat 

mengikuti kegiatan ini dengan serius 

karena selain diberikan paparan materi 

juga dilakukan latihan bagaimana 

melakukan review baseline", pesan singkat 

Ani dalam arahannya dihadapan 

kementerian negara/lembaga yang 

menjadi mitra kerjanya. 

Selanjutnya, didampingi Kepala 

Subdirektorat Anggaran IIB, Aprildin 

selaku moderator, Kepala Subdirektorat 

Transformasi Sistem Penganggaran, 

Made Arya Wijaya membawakan 

paparan materi tentang review baseline 

Tahun 2012. Baseline pada Tahun 

Anggaran 2012, yaitu : 

1. B a s e l i n e k e b u t u h a n B i a y a 

Operasional: 

a. Pembayaran gaji, tunjangan yang 

melekat dg gaji, honor tetap, 

tunjangan lain terkait dg belanja 

pegawai, lembur dan vakasi; 

b. O p e r a s o n a l s e h a r i - h a r i 

perkantoran, langganan daya dan jasa, 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

kantor. 

2. Baseline kebutuhan Biaya Non 

Operasional: 

a. Ke g i a t a n / O u t p u t t e r k a i t 

pelaksanaan tugas fungsi unit; 

b. Ke g i a t a n / O u t p u t t e r k a i t 

pelayanan kepada publik; 

c. Ke g i a t a n / O u t p u t t e r k a i t 

pelaksanaan kebijakan prioritas 

pembangunan nasional; 

d. Ke g i a t a n / O u t p u t t e r k a i t 

penugasan sesuai kebijakan 

Pemerintah. 

Dengan dilakukan review baseline pada 

biaya operasional, dapat dilakukan 

perbaikan pola distribusi antar Program 

atau antar Unit/Satker dlm K/L yang 

bersangkutan. Sehingga apabila terjadi 

kekurangan alokasi pagu, sepanjang 

penyebabnya telah diidentifikasi dengan 

jelas dan dilengkapi dokumen pendukung 

yang benar, maka kebutuhan anggarannya 

harus dihitung menjadi baseline. 

Sedangkan dalam hal terdapat alokasi 

pagu yang berlebih, maka selisih 

lebihnya harus dikeluarkan dari 

penghitungan baseline. Untuk biaya 

non operasional, review baseline antara 

lain berguna dalam menilai "apakah 

suatu program/kegiatan/output sangat 

diperlukan untuk dilanjutkan", "apakah 

menghasilkan optimalisasi", dan 

"apakah sudah dikelola dengan metode 

yang tepat". 

"Yang terpenting dalam melakukan 

review adalah tidak mencampur 

kebijakan existing dengan isu-isu 

kebijakan yang akan dilakukan pada 

tahun yang akan datang, tetapi hal 

tersebut dapat dijadikan inisiatif baru", 

pesan Made dalam menjawab 

pertanyaan dari salah satu peserta 

bimtek. Sesi latihan menjadi sesi 

penutup acara bimtek review baseline. 


35

PERISTIWA 


D I R J E N A N G G A R A N 

“MENDISIPLINKAN” PEGAWAI 

irektur Jenderal Anggaran, 

H e r r y P u r n o m o 

Dm e n g u m p u l k a n s e l u r u h 

pegawainya dalam acara sosialisasi 

penegakan disiplin PNS. Herry meminta 

kepada seluruh pegawai Direktorat 

Jenderal Anggaran untuk terus menjaga 

disiplin dalam menjalankan tugas. 

"Sebagai PNS, kita diikat oleh ramburambu 

disiplin dan kode etik. Terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran disiplin pegawai 

diakibatkan kurangnya pemahaman atas 

peraturan disiplin PNS. Selain itu, para 

atasan banyak yang tidak mengetahui dan 

memahami kewenangannya untuk 

membina bawahannya" sambung Herry. 

Selain itu, Direktur Jenderal Anggaran 

mengingatkan jajarannya untuk selalu 

menjaga hal-hal yang bersifa t 

administratif terutama atas beberapa 

kasus yang menyangkut pengelolaan 

APBN pada Kementerian/Lembaga lain. 

"Dalam hal pembahasan RKA-KL, 

dokumen-dokumen yang bersifat 

administratif harus benar-benar dijaga 

dengan baik, begitu juga dengan 

dokumen pendukungnya". 

Pada bagian akhir, Herry kembali 

berpesan kepada seluruh pegawai untuk 

s e l a l u m e n j a g a i n tegrit a s d a n 

profesionalisme dalam menjalankan 

tugasnya. Para pegawai diingatkan untuk 

tidak mudah tergiur oleh materi yang 

ditawarkan oleh mitra kerja. 


BERITA 

REWARD AND PUNISHMENT 


“ 

alaupun batas wak tu 

pemberian reward and 

Wpunishment menurut UU 

APBN adalah tanggal 31 Maret, namun 

(acara ini dilakukan) agar lebih siap dalam 

meng-exercise dan menganalisa 

pemberian penghargaan dan sanksi ini 

(sehingga bisa selesai lebih cepat)”. 

Hal tersebut tersebut disampaikan oleh 

Direktur Sistem Penganggaran, Rakhmat 

pada acara sosialisasi pemberian 

penghargaan dan sanksi K/L pada APBN 

TA 2011 (16/01/2012). Rakhmat juga 

menegaskan bahwa langkah percepatan 

tersebut sekaligus sebagai usaha dalam 

mendukung kinerja Direktorat Jenderal 

Anggaran dalam rangka program “Naik 

Kelas”. 

Selanjutnya Kasubdit Evaluasi Kinerja 

Penganggaran, Dendi Koska dan 

Kasubdit Pengembangan Sistem 

Penganggaran, Made Arya Wijaya 

menjelaskan mengenai dasar hukum 

pemberian penghargaan dan sanksi, 

kriteria dan bentuk penghargaan dan 

sanksi. Disampaikan bahwa ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengenaan penghargaan dan sanksi, 

antara lain : 

1. Pemberian reward kepada K/L 

merupakan penghargaan dari 

pemerintah atas kinerja K/L yang 

menggunakan anggaran belanja 

dengan lebih efisien. 

2. Realisasi penyerapan anggaran oleh 

K/L untuk TA 2011 rata-rata sebesar 

84,7% sehingga jika diberikan 

tambahan alokasi, agar dipastikan 

dapat terserap dengan baik, 

menambah kinerja dan digunakan 

untuk hal-hal yag bersifat prioritas 

nasional. 

3. Tahun Anggaran 2012 merupakan 

tahun kedua penerapan penghargaan 

dan sanksi, sehingga K/L diharapkan 

semakin menyadari dan lebih paham 

implikasinya. 

4. Pagu belanja untuk TA 2012 telah 

diikat oleh t arget kinerja 

pembangunan, sehing ga jika 

dilakukan pemotongan pagu belanja 

K/L diharapkan tidak mengganggu 

pencapaian target kinerja yang telah 

direncanakan. 


37

BERITA 

LANGKAH-LANGKAH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DALAM PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 

Oleh Kiswanto 

alam proses penyusunan Pagu 

Indikatif 2013, Direktorat 

DJenderal Anggaran (DJA) telah 

melakukan pemantapan penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). 

Pemantapan ABK dilakukan dengan 

kebijakan (i) menyempurnakan pola 

pengalokasian anggaran yang mengacu 

pada prinsip money follow function, (ii) 

memberikan fleksibilitas yang lebih besar 

kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dalam 

p e l a k s a n a a n a n g g a r a n m e l a l u i 

penyederhanaan struktur anggaran dan 

jenis belanja. (iii) meningkatkan 

keterkaitan antara alokasi anggaran 

dengan target kinerja yang akan 

dihasilkan (iv) Meningkatkan efisiensi 

belanja melalui penajaman atas kelayakan 

anggaran terhadap sasaran kinerja dan 

konsistensi sasaran kinerja dengan 

Renstra/Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). 

Selain itu, dilakukan pemantapan 

penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM), melalui (i) penerapan 

anggaran bergulir melalui penyusunan 

prakiraan maju untuk 3 tahun anggaran 

kedepan (ii) Penggunaan angka prakiraan 

maju sebagai dasar penghitungan alokasi 

anggaran dan proyeksi kebutuhan 

anggaran terhadap sebuah kebijakan yang 

dilaksanakan lebih dari satu tahun (iii) 

penyesuaian angka dasar berdasarkan 

perubahan parameter ekonomi (inflasi, 

nilai tukar rupiah) dan parameter non 

ekonomi (penyesuaian Standar Biaya 

Umum, St andar Biaya Khusus, 

penambahan/pengurangan volume di 

luar prioritas nasional/bidang) serta hasil 

evaluasi kinerja anggaran. (iv) mekanisme 

Inisiatif Baru dan metode kompetisi 

dalam penilaian untuk tambahan alokasi 

anggaran bagi K/L diluar angka dasar 

(baseline) (v) Penyempurnaan metode 

costing untuk proposal penilaian Inisiatif 

Baru 

Untuk mendapatkan informasi 

mendalam tentang program/kegiatan 

prioritas dan kebutuhan anggaran yang 

akan dilaksanakan dari masing-masing K/L 

pada tahun 2013, DJA telah melakukan 

Roadshow ke 6 K/L besar. Keenam K/L 

tersebut adalah Kementerian Pekerjaan 

Umum, Kementerian Perhubungan, 

Ke m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n 

Kebudayaan, Kementerian Agama, 

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

RI . 

Kegiatan roadshow penting dilakukan 

agar diperoleh bahan dan masukan yang 

akan digunakan sebagai bahan analisis, 

pertimbangan dan perhitungan dalam 

penyusunan resource envelope, serta 

pengukuran kapasitas fiskal yang akurat 

sesuai dengan kebutuhan rill dan prioritas 

pembangunan nasional. Dari kegiatan 

roadshow juga diperoleh bahan untuk 

mengawali penyusunan pagu indikatif 

berdasarkan dinamika kebijakan 

pengalokasian anggaran pada tahun 

2012, updating renstra K/L, capaian 

kinerja tahun 2011, arahan / direktif 

presiden, hasil sidang kabinet dan 

komitmen pemerintah yang akan 

mempengaruhi penyediaan alokasi 

anggaran tahun 2013 

DJA juga melakukan review baseline 

alokasi anggaran tahun 2012 dalam 

rangka penyusunan pagu indikatif 2013. 

Review dimaksudkan untuk memperoleh 

indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan 

anggaran yang harus disediakan untuk 

melaksanakan Program/ Kegiatan sesuai 

kebijakan Pemerintah dengan target 

kinerja tertentu yang telah ditetapkan 

serta berdasarkan prakiraan maju (KPJM 

Tahun 2013) dalam RKA-KL tahun 2012. 

Terakhir, dalam rangka melaksanakan 

fungsi akuntabilitas diterapkan Evaluasi 

Kinerja Penganggaran sesuai amanat PMK 

249/MK.02/2012. Kepada para 

Menteri/Pimpinan Lembaga diminta 

untuk melakukan pengukuran dan 

evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA- 

K/L tahun sebelumnya dan tahun 

anggaran berjalan. Aspek yang diukur 

dalam evaluasi kinerja tersebut adalah 

aspek implementasi, aspek manfaat dan 

aspek konteks. 

38 WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012 

foto: dok. pribadi


STANDAR BIAYA, 

KEMANA DIKEMBANGKAN? 

Oleh Langgeng Suwito 

PENGANTAR 

Secara yuridis (de jure) kehendak untuk 

mempraktekkan Performace Based 

Budgetting telah diamanatkan dalam UU 

No 17 tentang Keuangan Negara, namun 

setelah hampir 10 (sepuluh) tahun 

diundangkan, boleh jadi dalam 

prakteknya (de facto) masih belum 

seperti harapan, seperti masih tercampur 

dengan rasa Line Item Budgetting. Hal ini 

utamanya karena proses penganggaran 

yang ada masih sering terperangkap 

dengan hal-hal detail item-per-item 

belanja, yang melebihi dari orientasi pada 

hasil (output) – itu sendiri. Hal lain yang 

juga ikut memperkeruh kondisi ini adalah 

penerapan prinsip let managers manage 

pada K/L pada saat pelaksanaan anggaran, 

yang juga masih sangat kental dengan 

pendekatan item-item belanja yang 

sering melebihi dari upaya pencapaian 

output secara efisien dan efektif. 

Pe r fo r m a n c e B a s e d B udgetting 

mensyaratkan bahwa terlaksananya 

prinsip let managers manage akan 

berjalan baik manakala: (1) adanya 

kepercayaan (trust) dari Kementerian 

Keuangan selaku Chief Financial Officer 

(CFO) kepada K/L(managers) selaku 

Chief Operational Officer (COO) untuk 

mengurus hal-hal yang detail dan 

mengikat hal-hal yang strategis (capaian 

output), didasarkan pada anggapan 

bahwa K/L (managers) adalah pihak yang 

dianggap paling mengetahui dan paling 

bertanggung jawab tentang bagaimana 

cara untuk mencapai output yang 

diperjanjikan atas penggunaan alokasi 

anggaran, dan (2) pada saat bersamaan 

K/L (managers) diasumsikan memang 

dapat dipercaya (amanah) dalam 

membelanjakan anggarannya untuk 

mencapai output yang diperjanjikan 

secara efisien dan efektif, sehingga apabila 

dalam pelaksanannya terdapat 

pelanggaran maka mereka harus 

dimintakan pertanggungjawabannya. 

Tulisan ini memaparkan peran strategis 

s t andar biaya (cos ting ) dalam 

mewujudkan tujuan performance based 

budgetting, dan langkah-langkah untuk 

merealisasikannya. Melalui tulisan ini 

diharapkan dapat menginspirasi pembaca 


39


dan semua pihak terkait dalam 

mengefektifkan peran standar biaya 

dalam sistem penganggaran. 

PERANAN STANDAR BIAYA 

Upaya untuk mengoptimalkan peran 

standar biaya (costing) dalam sistem 

penganggaran pperlu berangkat dari 

pemikiran tentang perlunya mencermati 

kembali atas pengaturan three in one (satu 

dan lainnya saling melengkapi, saling 

menguatkan, dan harus saling bekerja 

paralel), yaitu antara: (1) indikator 

output, (2) standar biaya (costing) dan 

(3) monitoring & evaluasi (monev) dalam 

mensukseskan pelaksanaan Performance 

Based Budgetting pada pasal 3 ayat (3) PP 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

penyususnan RKAKL. Hubungan ketiga 

hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: Pertama, rumusan output secara 

tepat beserta indikatornya merupakan 

cerminan seberapa efektif nantinya akan 

mampu menopang mencapaian kegiatan, 

program dan dampak (impacts) dari 

alokasi anggaran akan dirasa secara riil 

oleh masyarakat. Hal ini menguatkan 

keyakinan tentang urgensi untuk 

mengawal terwujudnya rumusan output 

dan indikator kinerja K/L yang makin baik 

dari waktu ke waktu. Kedua, standar biaya 

(costing) merupakan alat agar alokasi 

anggaran dapat dilakukan secara efisien 

dan ekonomis dalam pencapaian output. 

Hal ini mengedepankan pentingnya 

allocatif efficiency dalam perencanaan 

anggaran dan operational efficiency dalam 

pelaksanaan anggaran dengan 

menggunakan prinsip let managers 

manage. Sedangkan ketiga, monev 

menjadi pilar/alat untuk mengawal dan 

membandingkan antara pelaksanaan 

anggaran dengan tujuan kinerja yang 

diharapkan dari alokasi anggaran agar 

dapat terlaksana sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan dalam indikator kinerja 

output sampai dengan impact kepada 

masyarakat. Dari ketiga instrumen 

tersebut selanjutnya indikator output dan 

costing yang memadai diperlukan agar 

monev dapat berjalan sesuai tujuan. 

Rumusan output yang tepat dan 

memadai merupakan prasyarat agar 

costing dapat dilaksanakan secara baik 

pada saat proses alokasi anggaran. 

Selanjutnya, hasil monev juga dibutuhkan 

untuk proses costing dalam alokasi 

anggaran periode berikutnya. 

Standar biaya (costing) dalam sistem 

penganggaran mempunyai peran yang 

sangat penting untuk menjamin 

terwujudnya keekonomian dan efisiensi 

anggaran. Salah satu alasannya adalah 

karena karakteristik K/L (pengguna 

anggaran) saat ini cenderung untuk 

menggunakan anggaran dengan harga 

maksimal dan perlunya prinsip keadilan 

u n t u k p e m b i a y a a n s u a t u 

kegiatan/aktivitas yang sama bagi seluruh 

K/L. Untuk mewujudkan peran standar 

biaya yang makin berkontribusi positif 

d a l a m s i s t e m p e n g a n g g a r a n , 

Kementerian Keuangan dalam hal ini 

Ditjen Anggaran sebagai otoritas 

perencanaan keuangan K/L telah 

melakukan langkah-langkah dalam 

menerapkan efisiensi belanja negara, 

salah satu caranya melalui penetapan 

standar biaya, yang meliputi: (1) standar 

biaya masukan (SBM), dan (2) standar 

biaya keluaran (SBK). Mengingat Standar 

biaya merupakan instrumen efisiensi 

dalam penerapan Performance Based 

Budgetting, maka pengembangan 

standar biaya (costing) akan diarahkan 

pada pengembangan standar biaya yang 

berorientasi pada hasil atau penyusunan 

standar biaya berbasis output dalam 

bentuk penyusunan Standar Biaya 

Keluaran (SBK). Seharusnya SBK secara 

bertahap dikembangkan ke arah fullcosting 

(dengan mengecualikan 

komponen gaji dan biaya administrasi 

p a d a t a h a p aw a l n y a ) d e n g a n 

menggunakan pendekatan activity based 

costing. Apabila hal ini telah dilakukan, 

maka alokasi anggaran K/L akan 

didasarkan pada alokasi biaya output yang 

dihasilkan oleh K/L yang bersangkutan. 

P E N G E M B A N G A N S TA N DA R 

BIAYA 

Standar Biaya Masukan (SBM) saat ini 

telah menjadi tools bagi pengguna 

anggaran dalam melakukan penyusunan 

RKA-K/L. Selain itu, standar biaya juga 

d i p e r l u k a n u n t u k m e m b a t a s i 

pengeluaran-pengeluaran yang terkait 

dengan tambahan penghasilan bagi 

pegawai, karena dengan belum 

berlakunya sistem remunerasi secara 

penuh, saat ini banyak K/L yang masih 

mengalokasikan honorarorium yang 

seharusnya sudah menjadi bagian dari 

sistem remunerasi sehingga perlu 

pembatasan melalui standar biaya. 

Sedangkan untuk Standar Biaya Keluaran 

(SBK), saat ini penyusunannya masih 

dilakukan hanya untuk biaya langsung 

(direct cost) yang terkait langsung dalam 

pencapaian suatu output, dengan fokus 

pada proses pembelajaran kepada K/L 

bahwa penyusunan SBK merupakan 

bagian dari upaya efisiensi belanja negara. 

Namun demikian, pengembangan 

konsep SBK terus dilakukan secara 

bertahap agar perubahan yang terjadi 

dapat berjalan dengan baik dan dapat 

diterima oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Beberapa hal penting yang merupakan 

arah pengembangan SBM ke depan 

adalah: (1) Peningkatan kualitas dan 

cakupan SBM, dan mencarikan penataan 

pengaturan terhadap satuan-satuan biaya 

yang berlaku spesifik pada setiap K/L 

untuk menjamin efisiensi anggaran, (2) 

Makin mengintensifkan keterlibatan K/L 

dalam penyusuna SBM, dan (3) 

Menggeser penggunaan SBM ke K/L 

dengan menguatkan peran aparat 

p e n g aw a s a n d a l a m m e m a n t a u 

pelaksanaan SBM oleh K/L. Sedangkan 

beberapa arah pengembangan SBK 

a n t a r a l a i n d e n g a n c a r a : ( 1 ) 

Pengembangan costing methodologies, 

dan (2) pengembangan banch marking 

atas SBK yang telah ada untuk diterapkan 

pada tahun berbeda, wilayah berbeda, 

atau K/L berbeda. Kondisi saat ini, SBK 

sebagai alat efisiensi kurang atau 

mendapat tanggapan positif dari K/L 

karena beberapa hal: (1) keengganan K/L 

untuk melakukan efisiensi, (2) Hukum 

penerapan SBK belum menjadi 

kewajiban, (3) K/L belum merasa 

menerima manfaat secara nyata atas 

penerapan SBK, (4) Yang sudah 

menerapkan SBK justru merasa sering 

diaudit daripada yang belum menerapkan 

SBK. Hal-hal tersebut selanjutnya perlu 

disikapi dengan seksama, dan dituangkan 

dalam peraturan. 



L A N G K A H - L A N G K A H 

PENGEMBANGAN 

Untuk mencapai tujuan pengembangan 

standar biaya tersebut di atas, perlu 

difikirkan tent ang reformulasi 

pengaturan teknis standar biaya dari 

tahun ke tahun, yang selama ini diatur 

dalam PMK Standar Biaya tiap tahunnya. 

Hal mendasar pertama adalah bagaimana 

mewujudkan adanya pengaturan standar 

biaya yang berlaku untuk sepanjang tahun 

yang mencakup prinsip-prinsip dan 

pedoman-pedoman costing untuk 

menjamin alllocative efficiency dan 

operational efficiency. Selanjutnya 

bagaimana memberikan pengaturan 

standar-standar biaya yang berlaku untuk 

setiap tahunnya sebatas pada hal-hal atau 

angka-angka detailnya. 

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

pengembangan SBK yang menjadi suatu 

kewajiban bagi K/L untuk ha-hal tertentu 

secara bertahap melalui proses 

penelaahan secara prudent yg akan 

dijadikan sebagai baseline (angka dasar) 

semua output. Untuk mendukung proses 

ini perlu disusun costing methodolgy 

sebagai proses efisiensi terhadap outputoutput 

yang dihasilkan K/L. Kalau hal ini 

sudah tertata, langkah berikutnya adalah 

alokasi output-output yang bersifat 

dukungan manajemen (Gaji dan 

Manajemen Kantor) didistribusikan 

kepada output-output teknis sehingga 

yang tersisa adalah output teknis saja 

sebagai dasar alokasi K/L. Untuk 

mendukung alokasi output bersangkutan 

maka perlu pedoman bagaimana suatu 

output dicapai melalui tahapan-tahapan 

atau komposisi biaya tertentu sehingga 

dalam pencapaian suatu output menjadi 

jelas biaya-biaya yang diperlukan. 

Secara lebih rinci, langkah-langkah 

pengembangan dari aspek kebijakan, 

sistem dan SDM adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Kebijakan 

Pengembangan standar biaya 

diarahkan kepada pencapaian 

keekonomiasan alokasi dan efisiensi 

belanja negara dalam rangka 

mendukung penerapan anggaran 

b e r b a s i s k i n e r j a . U n t u k 

pengembangan ini perlu koordinasi 

secara lebih inten antara DJA dengan 

K/L dan para praktisi penganggaran, 

khususnya mengenai metodologi 

pembiayaan sebagai upaya untuk 

mendorong percepatan penerapan 

SBK. 

b. Aspek Kesisteman 

Pengembangan standar biaya harus 

sejalan dengan sistem perencanaan 

yang berlaku (Renstra, Renja, 

Penganggaran itu sendiri (RKA-K/L), 

dokumen pelaksanaan anggaran dan 

pertanggungjawaban kinerja (LKPP 

dan LAKIP). Dari aspek kelembagaan, 

perlu dikaji kembali keberadaan unit 

yang bertanggungjawab menangani 

seluruh elemen yang terdapat di 

dalam Standar Biaya, dan dalam 

kerangka penerapan full-costing maka 

upaya untuk mensinergikan 

penanganan standar biaya dan 

remunerasi merupakan hal urgent 

dalam kerangka proses reorganisasi. 

Dari sisi Teknologi Informasi, perlu 

dikembangkan Sistem Informasi / 

Teknologi Informasi (SI/TI) dalam 

rangka pengolahan data hasil survei 

dan penetapan besaran standar biaya 

secara elektronik. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kapasitas SDM yang 

memadai untuk mengembangkan 

norma akuntansi biaya pada sektor 

publik/pemerintahan sebagai upaya 

penerapan efisiensi atas anggaran 

berbasis kinerja. Peningkatan SDM 

dimaksud meliputi SDM pada 

Kemenkeu (sebagai CFO), K/L 

(COO) maupun Aparat Pemeriksa 

Fungsional (BPK, BPKP) melalui 

program intensif semacam PPAKP 

(pada akuntansi pemerintahan) 

dengan tekanan pengetahuan proses 

perencanaan dan costing methodology. 

d. Aspek pengembangan kerjasama 

Pengembangan standar biaya tidak 

hanya cukup dilaksanakan sendiri. 

Perlu adanya upaya-upaya yang lebih 

strategis dengan memperluas 

kerjasama dengan pihak lain untuk 

pengembangannya. Beberapa bentuk 

kerjasama pengembangan Standar 

Biaya antara lain dalam bentuk 

kerjasama terkait costing methodology 

dengan pihak kampus, pelaksanaan 

survey dengan BPS dan/atau institusi 

Kementerian Keuengan yang memiliki 

kantor daerah, dan terkait capacity 

building dan bantuan konsultan dapat 

bekerjasama dengan lembagalembaga 

internasional yang bersedia 

memberikan bantuan atau hibah 

untuk kepentingan pengembangan 

standar biaya tersebut. 


41


MENGKAJI KEMBALI REFORMASI SISTEM PENGANGGARAN, 

BAGAIMANA MEMPERKUAT KETERKAITAN 

KEBIJAKAN MAKRO-MIKRO DALAM IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH 

Oleh : Ernest Patria Raihan 

Direktorat Sistem Penganggaran 

PENDAHULUAN 

Sistem perencanaan penganggaran yang 

kredibel pada prinsipnya harus dapat 

mencerminkan kebijakan alokasi yang 

menampung pendanaan berbagai 

prioritas pemerintah pada suatu periode 

tertentu. Disisi lain, sistem perencanaan 

penganggaran juga mengemban misi 

untuk dapat menunjukkan strategi fiskal 

pemerintah yang focus pada penciptaan 

dampak positif terhadap perekonomian 

agregat. 

Pengalaman negara-negara OECD pada 

masa krisis fiskal di awal tahun 1990an 

menunjukkan bahwa membangun disiplin 

fiskal melalui perencanaan alokasi yang 

ketat dan proses penganggaran dengan 

karakter top-down merupakan kunci bagi 

kerberhasilan mengatasi defisit anggaran 

yang akut dismaping untuk menstimulasi 

pertumbuhan ekonomi di sisi lain. 

Kondisi inilah yang diidamkan banyak 

negara berkembang di dunia untuk dapat 

mengefektifkan kebijakan fiskalnya dalam 

kondisi keterbatasan sumber daya yang 

sangat berat. Meningkatnya permintaan 

publik atas ketersediaan barang dan jasa 

publik (public goods and services) dengan 

biaya yang paling efisien akan menuntut 

pemerintah semakni cerdas dalam 

mendisain proses pelaksanaan 

implementasi berbagai kebijakan 

pemerintah yang akan secara langsung 

menghasilkan barang dan jasa publik 

dimaksud, disamping komitmen 

p e m e r i n t a h u n t u k m e m e n u h i 

prioritasnya dalam penyediaan barang 

dan jasa publik tersebut. 

Aspek penting disini adalah bagaimana 

otoritas fiskal, dalam hal ini otoritas 

anggaran, dapat mendisain mekanisme 

yang secara jelas akan menunjukkan 

keterkaitan antara kebijakan makro-fiskal 

sebagai grand strategy penyediaan 

kebijakan publik dengan kebijkan dan 

struktur mikro pelaksanaan program 

pemerintah sesuai dengan dampak positif 

yang ingin diraih dalam perencanaan 

dalam konteks kebijakan makro. 

Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan 

sebuah kerangka kerja implementatif 

yang dapat memperkuat keterkaitan 

antara pencapaian prioritas dan 

dukungan kebijakan anggaran untuk 

mencapainya. Kebijakan makro dalam 

kajian ini adalah keseluruhan kebijakan 

makro dan sasarannya seper ti: 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

aksesibilitas masyarakat terhadap 

pelayanan umum, penciptaan lapangan 

pekerjaan serta berbagai parameter 

makro lainnya, sedangkan kebijakan 

mikro adalah kebijakan pemerintah 

secara individual pada sektor-sektor 

t e r t e n t u b e s e r t a s t r u k t u r 

program/kegiatan yang didanai oleh 

kebijakan anggaran. 

DUA KUTUB DALAM SIKLUS 

P E N G A N G G A R A N , A N TA R A 

AL LOC ATIVE EFFICIENCY DAN 

OPERATIONAL EFFICIENCY 

Siklus kebijakan anggaran (budget policy) 

pada prinsipnya berintikan pada 3 aspek 

penting, yaitu: 

1. P r i o r i t i s a s i Ke b i j a k a n d a n 

Pengambilan Keputusan (Prioritizing 

and Decision Making) 

2. Pelaksanaan Belanja (Spending) 

3. Monitoring dan Pelaporan (Reviewing 

dan Reporting) 

Ketiga proses yang terus menerus dalam 

siklus merupakan tahapan (stage) dari 

sebuah kebijakan anggaran yang efektif, 

karena dalam bentuk apapun, kebijakan 

anggaran adalah pengejawantahan 

prioritas pemerintah dalam bentuk 

pelaksanaan kebijakan yang didanai 

anggaran publik. 

Oleh karena itu, keterkaitan struktur 

antara kebijakan makro (dalam hal ini 

adalah kebijakan prioritas beserta 

parameter-parameter ekonomi agregat) 

dengan disain mikro kebijakan (struktur 

program/kegiatan pemerintah) menjadi 

sangat penting, mengingat hasil / keluaran 

kebijakan di level mikro oleh setiap 

Kementerian / Lembaga Negara 

merupakan kepingan-kepingan puzzle 

yang akan membentuk “dampak positif 

utama” (ultimate outcomes) seperti yang 

menjadi sasaran kebijakan pemerintah 

secara strategis. Kredibilitas kebijakan 

fiskal, terutama kualitas belanja 

pemerintah akan diuji disini. 



Pengalaman Indonesia pada periode 

1990an dalam mengelola kebijakan fiskal 

yang sangat berhati-hati (prudent macrofiscal 

management) sekalipun, tidak dapat 

mencegah dampak negatif dari krisis pada 

tahun 1997-1999 lalu, terlebih lagi 

sejumlah parameter di level mikro juga 

m e n u n j u k k a n m a s i h b e s a r n y a 

permasalahan dalam proses penyediaan 

barang/jasa publik yang esensial di hampir 

seluruh aspek ekonomi dan sosial. 

Bahkan di beberapa tahun belakangan ini 

setelah konstitusi mengharuskan 20% 

dari pengeluaran pemerintah melalui 

APBN merupakan pengeluaran yang 

secara eksklusif untuk sektor pendidikan, 

tidak secara otomatis menyebabkan 

peningkatan signifikan tingkat tingkat 

aksesibilitas masyarakat terhadap 

pendidikan disamping masih tingginya 

biaya ekonomi dan sosial yang harus 

ditanggung masyarakat. Anomali inilah 

yang masih terjadi dimana masyarakat 

harus mengeluarkan biaya ekonomi yang 

meningkat dari tahun ke tahun untuk 

menikmati haknya dalam memperoleh 

pendidikan, padahal di saat yang sama 

pengeluaran pemerintah untuk sektor 

pendidikan juga meningkat seiring 

peningkatan porsi belanja dalam APBN. 

Belum lagi kita bicara tentang sektor 

kesehatan, kenyataan yang terjadi juga 

tidak jauh berbeda dengan apa yang 

terjadi pada sektor pendidikan. 

Lemahnya proses “penerjemahan” 

prioritas makro kedalam struktur / 

arsitrektur mikro, terutama di level 

Kegiatan dan Komponen Kegiatan dalam 

implementasi kebijakan anggaran belanja 

merupakan aspek krusial pada masalah 

ini, disamping masih lemahnya introduksi 

kerangka kinerja (performance 

framework) dan parameter kinerja 

(performance indicator) dalam service 

delivery barang dan jasa publik kepada 

masyarakat luas dan terutama kepada 

target komunitas sasaran kebijakan. 

Aspek pertama dalam siklus kebijakan 

anggaran adalah proses prioritisasi dan 

pengambilan keputusan strategis yang 

sangat krusial dampaknya, karena 

keputusan apapun yang diambil akan 

mengakibatkan konsentrasi sumber daya 

untuk mencapai target/sasaran yang 

melekat pada struktur program/kegiatan 

yang telah disepakati dalam pengambilan 

keputusan strategis tersebut. 

Pada tahap prioritisasi inilah pemerintah 

harus meletakkan Kerangka Kinerja 

(performance framework) yang relevan 

dengan target/sasaran yang akan dicapai 

dalam suatu kurun waktu tertentu, pada 

sektor tertentu, sehingga sejak awal 

pemerintah telah memiliki struktur 

program/kegiatan dalam kebijakan 

anggaran yang fokus kepada pencapaian 

target/sasaran yang telah ditetapkan. 

Setiap sektor memiliki kerangka kinerja 

yang spesifik dan dalam beberapa hal 

bersifat penciptaan sinergi seperti 

pentingnya infrastruktur irigasi dengan 

sektor pertanian, antara infrastruktur 

sanitasi dan air bersih dengan sektor 

kesehatan dan lain sebagainya. 

Begitu pentingya kerangka kinerja bagi 

setiap program pemerintah sehingga sulit 

untuk membangun parameter/indikator 

kinerja tanpa adanya kerangka kinerja 

dalam setiap program pemerintah, 

karena kerangka kinerja merupakan 

parameter makro sebuah program 

secara luas, termasuk unit pemerintah 

pelaksananya, sementara indikator dan 

parameter mikro terletak di setiap 

komponen kegiatan dalam sebuah 

program. Kerangka kinerja inilah yang juga 

akan berperan dalam upaya untuk 

semakin memperjelas keterkaitan 

m a k ro - m i k ro d a l a m ke b i j a k a n 

pemerintah di seluruh sektor. 

Langkah berikutnya adalah bagaimana 

pemerintah mendisain arsitektur 

program/kegiatan mikro secara individual 

untuk mencapai target/sasaran prioritas 

tersebut. Arsitektur perencanaan 

operasional kebijakan inilah yang harus 

secara hati-hati didisain agara efektivitas 

alokasi pendanaan menjadi optimal. 

Dengan demikian, setiap alokasi 

pendaanaan dalam kebijakan pemerintah 

akan memiliki struktur, baik dari sisi 

arsitektur program-kegiatan-komponen, 

kinerja maupun pendanaan anggaran, 

yang akan secara jelas menunjukkan 

konsistensi dan keterkaitan (link) antara 

perencanaan makro dan disain mikro 

kebijakan yang optimal. 

Dalam konteks Indonesia, peran 

parlemen yang begitu kuat dalam disain 

mikro kebijakan sudah seharusnya 

dibatasi secara otomatis lewat konsistensi 

pemerintah dalam mendisain kebijakan 

mikro yang sejalan dengan target/sasaran 

prioritas dalam jangka menengah 

sehingga proses pencapaiannya dapat 

dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan 

sumber daya yang ketat. Disinilah peran 

perencanaan penganggaran yang sangat 

substansial untuk menjamin efisiensi 

alokasi pendanaan anggaran (allocative 

efficiency). 

Pada aspek yang kedua, efisiensi 

operasional kebijakan pemerintah dalam 

skala mikro pada sisi belanja (spending) 

diawali oleh proses costing yang efektif 

dalam penyusunan dokumen anggaran. 

Penyederhanaan struktur dan penyajian 

komponen yang relevansinya tinggi dalam 

struktur belanja seluruh satuan kerja 

pemerintah diharapkan akan berdampak 

pada semakin fokusnya implementasi 

kebijakan terhadap sasaran/target 

kebijakan dalam struktur keluaran dan 

dampak positif dari kebijakan anggaran. 

Dalam pelaksanaan belanja, tantangan 

terbesar dalam sistem perencanaan 

penganggaran adalah bagaimana proses 

costing dalam anggaran dapat secara 

maksimal mencerminkan biaya yang 

paling ekonomis dalam setiap kebijakan 

belanja pemerintah. Dalam konteks ini, 

costing adalah proses penilaian 

(assessment) dari dampak finansial bagi 

pemerintah dalam kebijakan pendanaan 

anggaran dalam memobilisasi sumber 

daya untuk berbagai usulan pendanaan 

yang telah disetujui bagi berbagai 

program dalam struktur belanja 

pemerintah. 

Costing juga merupakan bagian integral 

dalam tahap prioritisasi kebijakan dengan 

membantu otoritas anggaran dalam 

pengambil keputusan dengan memberi 

proyeksi kebutuhan pendanaan pada 

tahun-tahun fiskal mendatang. 

Pengerahan sumber daya publik dalam 


43


melaksanakan program/kegiatan 

pemerintah harus dapat dipahami oleh 

otoritas anggaran sebagai kombinasi 

berbagai komponen proses dalam 

menghasilkan keluaran (output) yang 

r e l e v a n d e n g a n p e n c a p a i a n 

target/sasaran pemerintah untuk setiap 

sektor sehingga tingkat akurasi dan 

efisiensi implementasi kebijakan menjadi 

optimal. 

Pada tahap inilah peran penting otoritas 

anggaran dalam memahami proses 

pelaksanaan dan komponen kebijakan 

menjadi sangat krusial. Dibutuhkan 

pemahaman yang akurat dalam 

menganalisis struktur biaya kebijakan 

sehingga proses costing yang dilakukan 

dapat menghasilkan efsiensi alokasi yang 

optimal dalam struktur mikro kebijakan 

anggaran oleh seluruh Kementerian / 

Lembaga Negara. 

Proses costing yang dilakukan otoritas 

anggaran bukanlah sebuah proses yang 

pada akhirnya akan “menjebak” dalam 

struktur input dan harga input, tetapi 

lebih melihat kepada “biaya proses” yang 

akan dilakukan pemerintah dalam setiap 

program-kegiatan-komponen dengan 

orientasi kepada pencapaian hasil terukur 

dalam skema dan kerangka kinerja 

tertentu. 

Misalnya bagaimana menganalisis biaya 

proses pemerintah dalam menyediakan 

pelayanan kesehatan dasar di tingkat 

kecamatan melalui unit Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) yang disetiap 

walayah memiliki kondisi spesifik yang 

unik seperti tingkat prevalensi penyakit 

tertentu, aspek sosial budaya yang 

berbeda dengan wilayah lainnya, kondisi 

infrastruktur penunjang dan tingkat 

aksesibiltas yang berbeda dan lain 

sebagainya, sehingga proses costing yang 

efektif akan menghendaki pemahaman 

otoritas anggaran terhadap mekanisme 

service delivery yang dilakukan di setiap 

unit kerja pemerintah, dengan karakter 

dan spesifikasi yang beragam, sebelum 

dapat memahami struktur dan relevansi 

input dalam implementasi anggaran oleh 

setiap Kementrerian/Lembaga Negara. 

Dengan demikian, pada proses costing 

yang komprehensif dalam analisis 

kelayakan pendanaan anggaran dalam 

struktur mikro belanja pemerintah akan 

menjadikan proses kerja pada sisi otoritas 

anggaran menjadi relatif lebih efektif 

karena fokus analisis akan lebih tertuju 

dalam mengkaji tingkat efisiensi belanja 

dan parameter kinerja pada berbagai 

program pemerintah yang akan 

menimbulkan dampak finansial kepada 

anggaran negara di masa mendatang. 

Proses costing yang komprehensif ini 

sebaiknya lebih ditujukan kepada 

usulan/inisiatif baru dalam struktur mikro 

pemerintah pada struktur kegiatan dan 

komponen belanja satuan kerja (spending 

unit) di setiap institusi pemerintah. 

Aspek ketiga dalam siklus penganggaran 

adalah bagaimana pemerintah melakukan 

kajian kembali (reviewing) dan menyusun 

metode pelaporan (reporting) yang 

efektif tentang segala hal yang berkaitan 

dengan aktivitas fiskal pemerintah, 

terutama sisi belanja publik, kepada 

seluruh stake holders dalam konteks 

kepentingannya masing-masing. 

Mekanisme review merupakan umpanbalik 

(feed back) bagi kebijakan anggaran 

yang efektif, terutama pada faktor 

mengkaji ulang struktur mikro kebijakan 

dan capaian kinerja implementasi 

kebijakan belanja. Hal ini adalah sangat 

penting untuk dilakukan terutama untuk 

menjamin kualitas belanja (spending 

quality assurance), sehingga secara 

periodik pemerintah dapat mengukur 

dengan tingkat akurasi yang relatif lebih 

baik tentang kebijakan belanjanya, 

terutama bagaimana relevansi belanja 

pada struktur mikro pemerintah dapat 

menghasilkan keluaran yang relevan 

d e n g a n s t r a t e g i p e n c a p a i a n 

target/sasaran prioritas pemerintah di sisi 

kebijakan makro (macro policy priorities). 

Apabila hasil review menunjukkan adanya 

kelambatan dalam proses pencapaian 

kinerja dalam kerangka kinerja suatu 

sektor, maka sebab kelambatan tersebut 

harus ditemukan untuk dapat dilakukan 

penyesuaian dan perbaikan, terutama 

kemungkinan terjadinya ketidak-efektifan 

penyusunan struktur komponen dari sisi 

arsitektur program dan / atau alokasi 

pendanaan anggaran. Dari sisi internal 

kebijakan, kelambatan pencapaian target 

kinerja tersebut pada umumnya terjadi 

karena dua hal, yaitu: 

1. Struktur komponen dalam kegiatan 

yang tidak relevan dalam rangka 

proses pencapaian target kinerja. Hal 

ini dapat terjadi apabila pengambil 

keputusan di sisi mikro kebijakan 

keliru mengidentifikasi komponenkomponen 

apa yang dibutuhkan 

sebagai instrumen pencapaian target 

kinerja. 

2. Alokasi pada struktur Program- 

Kegiatan-Komponen yang tidak tepat 

sehingga terjadi kondisi kekurangan 

pendanaan (under funding) pada 

struktur mikro kebijakan yang secara 

signifikan merupakan kontributor 

utama dari proses pencapaian kinerja. 

Dalam konteks penganggaran di 

Indonesia, komponen ini merupakan 

komponen utama kebijakan, yaitu 

bagian yang paling signifikan 

kontribusinya pada struktur mikro 

kebijakan dalam proses pencapaian 

target kinerja. Komponen utama ini 

seharusnya memperoleh alokasi 

pendanaan yang relatif lebih besar, 

sehing ga akan menunjukkan 

konsistensi pemerintah dalam 

menjaga keterkait an ant ara 

perencanaan kebijakan (makro) 

dengan struktur alokasi pendanaan 

anggaran (mikro). 

Sedangkan aspek pelaporan dalam 

kebijakan anggaran merupakan bagian 

integral yang sangat penting dalam 

menjaga tingkat akuntabilitas, kredibilitas 

dan transparansi pemerintah secara luas 

dalam kerangka kebijakan fiskal yang 

efektif, dan dengan tingkat biaya yang 

paling efisien. disamping itu, perlaporan 

juga sebaiknya dapat mengilustrasikan 

implementasi kebijakan pemerintah 

dilakukan dengan struktur kebijakan yang: 

1. spesifik, sehingga tidak dapat 

disubstitusi atau di duplikasi oleh unit 

pemerintah lainnya, apalagi oleh 

sektor swasta, 

2. terukur dampak positifnya, 

3. relevan dengan kondisi riel yang 

m e n g h a r u s k a n d i l a k u k a n ny a 

intervensi pemerintah, 

4. realistis dalam menetapkan struktur 

dan target/sasaran kebijakan, 



5. tepat sasaran pada target komunitas 

yang paling relevan, 

6. dilaksanakan dalam kerangka waktu 

yang tepat, sehingga tidak kehilangan 

m o m e n t u m y a n g a k a n 

mengoptimalkan dampak positif 

kebijakan tersebut, dan tentu saja 

7. diimplementasikan dengan biaya yang 

paling efisien dalam koridor 

pelaksanaan yang sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

dalam pengelolaan keuangan sektor 

publik. 

K E R A N G K A P E N G E L UA R A N 

JANGKA MENENGAH, MEMBAWA 

P R I O R I TA S P E R E N C A N A A N 

KEDALAM KEBIJAKAN ALOKASI 

ANGGARAN DAN KETERKAITAN 

PRIORITAS MAKRO – STRUKTUR 

MIKRO DALAM PENGANGGARAN 

Ada beberapa kelemahan mendasar 

dalam sistem perencanaan penganggaran 

saat ini yang sangat mengganggu 

optimalisasi pengerahan sumber daya 

anggaran dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintah di sisi belanja, sehingga perlu 

perbaikan substansial untuk menjamin 

terselenggaranya fungsi intervensi 

kebijakan anggaran dalam kehidupan 

bernegara secara optimal. 

Pertanyaan pertama yang harus diajukan 

untuk memahami secara struktural 

mengenai kebijakan belanja dalam 

konteks kebijakan fiskal adalah “Dalam 

aspek apa negara membutuhkan intervensi 

pemerintah dan dalam bentuk instrumen 

apa intervensi itu dilakukan? (on where the 

states should intervene in the economy and 

with which instrument?). 

Memahami bentuk intervensi itu 

merupakan pemahaman awal untuk 

dapat menganalisis lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan kebijakan anggaran di dalam 

perekonomian agregat. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat untuk negara yang 

berkarakteristik “small and open 

economy” seperti Indonesia, integrasi 

ekonomi dengan dunia internasional 

semakin meningkat dengan tingkat 

intensitas yang juga semakin tinggi. 

Dampak revolusi teknologi informasi, 

telekomunikasi dan transportasi semakin 

mengaburkan batas-batas teritorial 

negara dalam konteks ekonomi, sehingga 

sedikit banyak, dampak positif maupun 

negatif dalam perekonomian nasional 

akan sangat dipengaruhi oleh faktor 

global, yang secara seksama harus juga 

menjad konsideran dalam memutuskan 

bentuk intervensi pemerintah yang akan 

didanai oleh anggaran publik. 

Oleh karena itu, memutuskan bentuk 

intervensi negara dalam perekonomian 

melalui kebijakan anggaran harus 

diputuskan dengan hati-hati, terlebih 

dalam kondisi keterbatasan fiskal yang 

sangat ketat seperti saat ini, sehingga 

kapasitas negara dalam mandanai bentuk 

intervensi apapun harus dikalkulasi 

dengan maksimal. 

Mekanisme perencanaan penganggaran 

yang efektif seharusnya membuat 

otoritas anggaran fokus kepada bentuk 

dan dampak intervensi ini terhadap 

peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan masyarakat dan/atau target 

komunitas tertentu yang menjadi sasaran 

kebijakan serta pendanaan intervensi 

tersebut dalam tingkat efisiensi yang juga 

maksimal. 

Dalam kondisi kebijakan anggaran yang 

hanya berorintasi pada satu tahun fiskal 

semata, horizon perencanaan anggaran 

menjadi teramat sangat terbatas, 

terutama fokus analisa bentuk intervensi 

pemerintah dalam bentuk programkegiatan-komponen 

dalam kebijakan 

anggaran. Ada beberapa kelemahan 

fundamental dalam siklus seperti ini; 

Pertama, dalam horizon waktu yang 

relatif sempit ini, beban kerja otoritas 

anggaran dalam menganalisis arsitektur 

program dan struktur pendanaan plus 

costing, menjadi sangat besar karena 

sempitnya waktu untuk menyelesaikan 

perencanaan anggaran. 

Kedua, oleh karena setiap proses 

penganggaran membutuhkan legitimasi 

hukum melalui undang-undang, 

dibutuhkan banyak waktu untuk 

memperoleh legitimasi tersebut melalui 

serangkaian diskusi dengan legislatif yang 

diskusinya seringkali gagal membahas isu 

strategis dalam intervensi kebijakan 

anggaran. Hal ini menyebabkan lemahnya 

keterkaitan sasaran prioritas dalam 

kebijakan anggaran karena setiap detail 

proses harus melalui persetujuan 

legislatif, karena seringkali inisiatif 

pemerintah dalam pengajuan usulan 

arsitektur program terlalu diintervensi 

oleh parlemen sehingga otoritas dan 

independensi pada sisi eksekutif dalam 

merumuskan kebijakan anggaran menjadi 

tidak optimal. 

Ketiga, proses alokasi pendanaan 

anggaran yang berorientasi hanya satu 

tahun fiskal menjadikan tingginya tingkat 

ketidakpastian keberlanjutan alokasi, 

dengan demikian, hilanglah insentif untuk 

membuat perencanaan komprehensif 

yang berdimensi jangka waktu menengah 

(medium-term policy planning) terlebih 

apabila tingkat perencanaan jangka 

menengah tersebut ada di level mikro 

kegiatan-komponen kebijakan. 

Pada tahap inilah hilangnya keterkaitan 

yang akan dengan jelas menunjukkan 

adanya konsistensi pemerintah dalam 

proses pencapaian sasaran/target makro 

dengan cara pencapainnya melalui 

serangkaian/kombinasi mikro struktur 

melalui program-kegiatan-komponen 

dalam kebijakan belanja negara. 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, 

dalam konteks ini, akan menjadi kerangka 

kerja yang menunjukkan keterkaitan 

(linking framework) antara pengeluaran 

belanja negara yang disebabkan adanya 

prioritas tertentu dalam keterbatasan 

sumber daya anggaran. 

The MTEF provides the "linking 

f ra m e w o r k " t h a t a l l o w s 

expenditures to be "driven by 

policy priorities and disciplined by 

budget realities” 

Disiplin fiskal, terutama pada sisi belanja 

negara, harus dimulai dengan proses Top- 

Down yang disiplin, baik dari sisi 

ketersediaan sumber daya anggaran 

maupun dari sisi target/sasaran kebijakan 

makro dalam konteks perencanaan 

kebijakan (policy planning). 


45


Hal ini dapat dibangun melalui Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah karena 

sejak awal proses perencanaan anggaran, 

pemerintah telah memiliki angka proyeksi 

penerimaan negara yang akan menjadi 

sumber pendanaan kebijakannya 

sehingga dalam hal menyusun kebijakan 

belanja, pemerintah “dipaksa” untuk 

fokus pada disain pendanaan belanja 

kepada proses yang mengasilkan 

keluaran/dampak positif kebijakan yang 

secara signifikan akan berkontribusi 

kepada pencapaian prioritas-prioritasnya, 

atau dengan kata lain, hanya akan fokus 

kepada struktur belanja yang signifikan 

terhadap parameter/indikator kinerja 

dalam program pemerintah. 

Disamping itu, dari sisi bottom-up dalam 

mekanisme Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah, setiap unit pemerintah akan 

memiliki kerangka kerja yang memberi 

kejelasan dalam menyusun struktur 

mikro tersebut, beserta estimasi 

kebutuhan pendanaan anggarannya. 

Dengan didasari pada kerangka kinerja 

sebagai derivasi dari prioritas pemerintah 

dalam suatu peroide, setiap unit 

organisasi pemerintah dapat melakukan 

intra-sectoral allocation, yaitu mekanisme 

untuk melakukan realokasi pendanaan 

anggaran dari satu struktur mikro 

ke b i j a k a n a n g g a r a n ( ke g i a t a n - 

komponen) ke struktur mikro lainnya 

yang memiliki tingkat urgensi yang relatif 

lebih tinggi. Proses inilah yang menjadi 

peran penting Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah pada sisi disain struktur 

mikro kebijakan pendanaan anggaran. 

Proses skrutinisasi (scrutinizing) atau 

seleksi dari berbagai kombinasi pada 

struktur mikro seharusnya menjadi aspek 

krusial dalam kerangka kerja perencanaan 

pendanaan anggaran dalam jangka 

menengah pada proses bottom-up, 

karena pada hal inilah insentif untuk 

menjadi semakin fokus kepada dua 

prinsip penting dalam penganggaran, 

yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi 

operasional (allocative efficiency and 

operational efficiency). 

Nilai tambah (value added) dalam 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

dalam sistem perencanaan penganggaran 

adalah dengan menyediakan kerangka 

kerja yang akan merekonsiliasi 

pendekatan top-down (dalam hal ini 

adalah ketersediaan sumber daya 

pendanaan anggaran sebagai hard budget 

constraint dan kerangka serta parameter 

kinerja makro prioritas) dengan 

pendekatan bottom-up (yaitu struktur 

mikro kebijakan berikut implikasi finansial 

bagi anggaran pemerintah) secara lebih 

integratif sehingga keterbatasan sumber 

daya anggaran akan lebih fokus kepada 

alokasi struktur mikro yang secara 

signifikan akan berkontribusi kepada 

pencapaian berbagai priorit as 

pemerintah. 

Untuk memulainya, langkah pertama 

adalah pemerintah harus memiliki angka 

proyeksi ketersediaan pendanaan 

anggaran sebagai batas alokasi 

pendanaan maksimal (hard budget 

constraint). Angka inilah yang akan 

menjadi referensi awal bagi pemerintah 

dalam menyusun kebijakan anggarannya. 

Hal ini sekaligus akan menjadi instrumen 

pemerintah dalam menjaga konsistensi 

prioritas alokasi pendanaan. 

Langkah kedua, otoritas fiskal harus 

memiliki konsep dasar kebijakan 

pendanaan anggaran sebagai kebijakan 

yang saat ini tengah dilaksanakan oleh 

seluruh unit kerja pemeirintah (existing 

policies as a policy baseline atau dapat saja 

disingkat sebagai baseline) beserta 

konsukuensi finansialnya untuk tahuntahun 

mendatang. Inilah yang akan 

menjadi “potret” riel pada saat ini untuk 

menunjukkan tingkat keterkaitan antara 

prioritas pemerintah dengan kebijakan 

alokasi pendanaan anggaran, kemudian 

diikuti dengan langkah ketiga yaitu 

membangun kerangka kinerja pada level 

makro program sebagai representasi 

prioritas pemerintah yang akan berlaku 

sebagai referensi seluruh unit kerja 

pemerintah dalam menyusun parameter 

kinerja di level struktur mikro anggaran. 

Kombinasi ketiga hal inilah yang akan 

menjadi “kertas kerja” pemerintah dalam 

mendisain kebijakan belanja pemerintah 

yang seharusnya akan mencerminkan 

efektivitas alokasi pendanaan anggaran 

disamping kejelasan keterkaitan prioritas 

makro dengan struktur mikro programkegiatan, 

yang dalam hal ini melekatnya 

kebijakan pendanaan justru berada pada 

struktur mikro. 

Inilah aspek strategis yang merupakan 

langkah reformasi mendasar dalam 

memperjelas keterkaitan, bukan hanya 

perencanaan dan penganggaran, tetapi 

juga antara prioritas makro - struktur 

mikro kebijakan, kerangka kinerja makro - 

parameter kinerja mikro dan, tentu saja 

struktur alokasi pendanaan anggaran itu 

sendiri. 

PENUTUP 

Dalam kondisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara dalam kontreks global yang 

sangat dinamis seperti saat ini, yang salah 

satu aspeknya adalah perubahan, baik itu 

pada aspek sosial, ekonomi maupun 

politik secara masif dan sangat cepat 

(massive rapid change), pemerintah 

dituntut semakin efektif dalam 

mengoptimalisasi pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya dalam memberikan 

pelayanan publik dengan biaya, 

mekanisme dan metode yang semakin 

efisien. 

Terlebih lagi dengan semakin tingginya 

intensitas interaksi Indonesia dalam 

globalisasi ekonomi, semakin deras dan 

cepatlah perubahan multi-dimensi itu 

akan mempengaruhi berbagai faktor di 

dalam negeri, baik itu positif maupun 

negatif, mengingat Indonesia adalah 

negara dengan karakter small open 

economy dalam peta perekonomian 

global. 

Dari sisi kebijakan fiskal, kondisi 

perubahan yang cepat tersebut tidak 

memberi banyak pilihan bagi pemerintah 

untuk mengimplementasikan kebijakan 

belanja yang efektif. Hal ini menuntut 

pemerintah untuk dapat mendisain 

bentuk intervensi kebijakan yang didanai 

oleh anggaran publik secara tepat, dan 

dalam struktur biaya yang paling efisien, 

mengingat sumber daya pendanaan 

anggaran publik selalu dalam kondisi yang 

terbatas (scarcity of resources). 

Salah satu bentuk ketidakoptimalan 

dalam implementasi kebijakan belanja 



anggaran adalah kekeliruan dalam 

mendisain kebijakan mikro anggaran yang 

dapat merefleksikan konsistensi 

pemerintah dalam menjaga keterkaitan 

yang erat antara prioritas kebijakan 

makro dengan tingkat operasionalisasi 

prioritas tersebut dalam struktur mikro 

kebijakan belanja pemerintah. 

Dengan kondisi seperti itulah reformasi 

sistem perencanaan penganggaran di 

Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk 

semakin meningkatkan kualitas hidup dan 

kehidupan warganegaranya, yang 

merupakan "penerima manfaat yang 

utama" (ultimate beneficieries) dari 

eksistensi sebuah negara merdeka yang 

berdaulat, tanpa diskriminasi seperti apa 

yang menjadi cita-cita para Founding 

Father negara kesatuan ini, disamping 

seperti yang juga tertuang dalam 

konstitusi Republik Indonesia. 

Di banyak negara, Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah adalah salah satu 

karakteristik dalam proses reformasi 

sistem perencanaan penganggaran yang 

sangat progresif, terutama di beberapa 

negara di benua Afrika seperti Afrika 

Selatam, Tanzania dan Uganda. 

Salah satu kelemahan struktural di 

negara-negara tersebut dalam formulasi 

kebijakan anggarannya adalah lemahnya 

keterkaitan antara prioritas makro dan 

struktur mikro kebijakan, disamping 

dalam beberapa hal, kebijakan alokasi 

anggaran yang tidak realistis untuk 

mendanai program-program strategis. 

Aspek mikro dalam kajian ini bukankah 

seperti dimaksud dalam mikroekonomi 

di literatur yang lebih fokus kepada 

analisis dan fenomena perilaku aktor 

ekonomi secara individual, dalam konteks 

kebijakan anggaran, struktur mikro lebih 

memfokuskan kepada struktur program 

Kementerian / Lembaga Negara yang 

didanai oleh anggaran publik. 

Efisiensi alokasi dalam kebijakan anggaran 

dan efisiensi proses service delivery yang 

dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat pada akhirnya juga akan 

ditentukan oleh struktur mikro yang 

relevan dengan prioritas makro di sektor 

tersebut, sehingga Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah akan sangat membantu 

untuk menggambarkan keterkaitan dan 

relevansi tersebut secara efektif. 

Disamping itu, Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah juga dapat memberi 

tingkat kepastian yang lebih tinggi untuk 

kontinuitas pendanaan anggaran bagi 

pelaksanaan program-program prioritas 

yang tengah dan akan berlangsung, 

sehingga pelaksanaan kebijakan akan 

secara otomatis menjadi baseline 

pemerintah di kebijakan anggaran. 

Dari sisi Baseline yang dihasilkan inilah titik 

awal analisis keterkaitan makro-mikro 

akan diawali sehingga proses realokasi 


47


MENDUDUKKAN BELANJA MODAL 

Oleh : Achmad Zunaidi dan Hari Subekti 

Direktorat Sistem Penganggaran 


Ada gambaran dan pendapat pengamat 

ekonomi yang harus diluruskan soal 

keberadaan belanja modal dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendapat 

bahwa belanja modal seharusnya lebih besar 

dibanding dengan belanja pegawai dan belanja 

barang, hampir tiap tahun muncul di mass 

media, saat Pemerintah menyampaikan 

Rancangan APBN kepada DPR. Hal ini juga 

menjadi pandangan media massa dalam 

editorialnya. 

eperti bola salju, pandangan 

tersebut diadopsi sebagian wakil 

Srakyat untuk menekan Pemerintah 

agar komposisi belanja modal menjadi 

lebih besar lagi. 

Belanja modal digambarkan sebagai 

pembiayaan untuk pembangunan 

i n f r a s t r u k t u r. P e m b a n g u n a n 

infrastruktur mempunyai manfaat 

multiplier effect, yaitu menciptakan 

lapangan pekerjaan dan memancing 

kehadiran investor swata. Pada akhirnya, 

pertambahan belanja modal mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

belanja barang dan belanja pegawai 

digambarkan sebagai pembiayaan untuk 

kepentingan birokrasi: biaya gaji dan 

pembelian fasilitas birokrasi lainnya. Kalau 

belanja pegawai dan belanja barang lebih 

besar dibanding belanja modal, rakyat 

kurang mendapat manfaat atas besarnya 

belanja dalam APBN. Inilah kerangka 

berpikir para pengamat ekonomi. 

Pangkal Persoalan 

Gambaran dan pandangan pengamat 

ekonomi sebelum dan sesudah 

perubahan cara penyajian belanja dalam 

APBN tidak berubah. Belanja APBN 

hanya dilihat dari sisi belanja rutin dan 

pembangunan. Belanja rutin diwakili oleh 

belanja pegawai dan belanja barang. 

Sedangkan belanja pembangunan diwakili 

belanja modal. Para komentator APBN 

ini tidak memperhatikan perubahan yang 

telah terjadi dalam penyajiannya. Padahal 

perubahannya bukan cuma asesoris 

tetapi substansi penyajian belanjanya. 

Penyajian belanja Pemerintah Pusat 

dalam APBN berubah sejak tahun 

anggaran 2005. Belanja Pemerintah Pusat 

yang sebelumnya dikelompokkan dalam 

belanja rutin dan pembangunan, saat ini 

dikelompokkan langsung dalam 8 jenis 

belanja. Jadi, belanja rutin dan 

pembangunan lebur kedalam 8 jenis 

belanja, lihat tabel konversi. Penyesuaian 

dengan praktik internasional penyajian 

belanja APBN merupakan tujuan utama, 

sebagaimana Government Financial 

Statistic (GFS) 2001. Dengan adanya cara 

penyajian yang mengacu GFS, APBN 

suatu negara dapat dibandingkan dengan 

negara lain. 

KONVERSI FORMAT LAMA BELANJA NEGARA 

KE FORMAT BARU 

FORMAT LAMA 

(s.d. 2004) 

Belanja Pemerintah Pusat: 

1. Anggaran Belanja RUTIN 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang 

c. Pembayaran Bunga Utang 

d. Subsidi 

e. Pengeluatan Rutin Lainnya 

2. Anggaran Belanja 

PEMBANGUNAN 

FORMAT BARU 

(mulai TA 2005) 

Belanja Pemerintah Pusat: 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang 

3. Belanja Modal 

4. Pembayaran Bunga 

Utang 

5. Subsidi 

6. Belanja Hibah 

7. Bantuan Sosial 

8. Belanja Lain-lain 



Kelompok biaya yang termasuk belanja 

modal bukan saja digunakan untuk 

pembangunan infrastuktur saja, seperti 

pembangunan jalan, jembatan, atau 

pelabuhan. Belanja modal juga digunakan 

u n t u k p e m b a n g u n a n g e d u n g 

Pemerintah, pembelian aset seperti 

mobil, peralatan, dan tanah yang 

digunakan birokrasi untuk pelayanan 

kepada masyarakat. Intinya, belanja Modal 

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap/inventaris, 

memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi, termasuk didalamnya 

adalah pengeluaran untuk biaya 

p e m e l i h a r a a n y a n g s i f a t n y a 

mempertahankan atau menambah masa 

manfaat, meningkatkan kapasitas dan 

kualitas aset. 

Jadi belanja modal berbeda dengan 

belanja pembangunan. Belanja modal 

cakupan biayanya lebih kecil dibanding 

belanja pembangunan. Dalam hal belanja 

pembangunan, Kementerian Keuangan 

menyebut sebagai belanja investasi 

P e m e r i n t a h y a n g m e m p u n y a i 

karakteristik seperti hanya belanja 

pembangunan sebelum perubahan. Data 

APBN 2005-2012 menunjukkan kondisi 

itu. Komponen belanja modal hanya 

sekitar 40%-50% dari total pengeluaran 

investasi Pemerintah. Jadi, kurang pas 

apabila menunjuk belanja modal sebagai 

re p re s e n t a s i b e l a n j a i nve s t a s i 

pemerintah, lihat grafik perkembangan 

belanja modal dan pengeluaran investasi 

pemerintah. 

Peran sebenarnya dari belanja 

Pemerintah adalah total belanjanya, 

350,000.0 

300,000.0 

250,000.0 

200,000.0 

150,000.0 

96,424.7 

100,000.0 

55,091.5 54,951.9 

50,000.0 32,888.8 

bukan per bagian jenis belanja, seperti 

belanja modal saja. Peran belanja modal 

diket ahui sebagai 'pendorong' 

per tumbuhan ekonomi. Disebut 

'pendorong' karena perannya kecil 

dibandingkan total pendapatan nasional 

dilihat dari besaran angka nominal. 

Pengeluaran Pemerintah secara total 

adalah alat kebijakan Pemerintah untuk 

mempengaruhi tingkat pendapatan 

nasional. Ingat persamaan Y= 

C+I+G+(X-M) dimana: Y=pendapatan 

nasional; C=konsumsi privat dan 

masyarakat; I=investasi; G=pengeluaran 

Pemerintah di luar transfer; X=ekspor; 

dan M=impor). 

Dampak Perubahan 

Anggaran belanja negara disusun 

berdasarkan arahan dari atas (top down) 

dan usulan dari bawah (bottom up) 

dengan pendekatan penganggaran 

berbasis kinerja. Proses penyusunan 

anggarannya: Kinerja suatu program 

(indikator kinerja dan hasil yang 

diharapkan) ser t a ang garannya 

ditetapkan terlebih dahulu oleh pimpinan 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L); 

selanjutnya Unit Operasional K/L 

menerjemahkan dalam bentuk cara dan 

biaya (dikelompokkan dalam jenis 

belanja) yang diperlukan dalam mencapai 

k i n e r j a . D e n g a n d e m i k i a n , 

p e n g e l o m p o k a n j e n i s b e l a n j a 

dimaksudkan sebagai perencanaan 

transaksi keuangan, bukan dasar 

pengambilan kebijakan alokasi anggaran 

K/L. 

Bagaimana kalau informasi belanja modal 

sebagai dasar kebijakan alokasi anggaran 

K/L? Dalam pembahasan anggaran, DPR 

GRAFIK PERKEMBANGAN BELANJA MODAL DAN PENGELUARAN 

INVESTASI PEMERINTAH, 2005-2012 

(miliar rupiah) 

176,852.8 

153,681.9 

127,024.8 

140,952.5 

113,813.6 

72,772.5 

80,287.1 

75,870.8 

64,288.7 

274,167.1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

APBN-P 

Belanja Modal Pengeluaran Investasi 

151,975.0 

306,408.3 

2012 

APBN 

dapat menekan Pemerintah agar belanja 

modal naik 10% dibanding tahun 

sebelumnya. Apabila ini menjadi 

ketetapan dalam Undang-Undang 

tentang APBN. Ada 2 skenario yang akan 

dilakukan: per tama, Pemerintah 

menaikkan besaran belanja modal 10% 

dari alokasi belanja tiap K/L; kedua, 

Pemerintah mengubah pembagian 

belanja K/L dengan hasil akhir komposisi 

belanja modal naik 10% dari tahun 

sebelumnya. 

Dampak skenario pertama terjadi pada 

K/L dapat dikelompokkan menjadi 2: 

kelompok 1, K/L akan memangkas biayabiaya 

penunjang dan mengalihkannya 

kepada belanja modal sebesar 10%; dan 

kelompok 2, K/L akan memperbesar 

b e l a n j a m o d a l 1 0 % d e n g a n 

mengorbankan capaian kinerjanya 

melalui pengurangan kegiatan non fisik. 

Kelompok 1 meliputi K/L yang 

mempunyai tugas-fungsi menyediakan 

sarana-prasarana publik seper ti 

Pekerjaan Umum, Pertahanan atau 

Perhubungan. Sedangkan kelompok 2 

meliputi K/L yang tugas-fungsinya hanya 

menyusun kebijakan dan koordinasi, 

seper ti Kementerian Keuangan, 

Pertanian, Pendidikan, atau Kementerian 

Negara pada umumnya. 

K/L kelompok 1 akan memangkas biayabiaya 

penunjang. Dapat dibayangkan 

apabila K/L dipaksa untuk membangun 

sarana-prasarana publik dengan 

mengabaikan kajian, studi kelayakan, 

pemantauan dan supervisi. Apa jadinya 

pembangunan sarana dan prasarana 

gencar tanpa biaya pendukung itu. 

Mungkin saja terbangun sarana-prasarana 

publik banyak tetapi cepat hancur karena 

tidak memper timbangkan biaya 

pemeliharaan nantinya, atau saranaprasarana 

tersebut tidak berfungsi 

karena kurang dibutuhkan masyarakat 

setempat. 

K/L kelompok 2 karena tugas-fungsinya 

hanya merumuskan kebijakan atau 

koordinasi memaksa diri melakukan 

pembiayaan belanja modal. Caranya, 

pengadaan fasilitas birokrasi seperti 

gedung, mobil dinas, atau perlengkapan 

kantor menjadi satu-satunya pilihan 


49


dengan mengabaikan capaian kinerjanya 

sendiri. Mungkin akan terjadi, kebijakan 

yang dihasilkan tidak menyeluruh bahkan 

bertentangan dengan K/L lainnya karena 

koordinasi tidak jalan. 

Dampak skenario kedua berupa revisi 

atau perubahan atas perencanaan yang 

telah disusun. Perencanaan K/L merevisi 

perencanaan dan target kinerja agar 

sesuai dengan perubahan alokasi belanja. 

Revisi perencanaan K/L kemungkinan 

menghasilkan perencanaan yang kurang 

matang, asal jadi, dan tidak sesuai 

kebutuhan rakyat. Mungkin saja terjadi, 

berbagai pembangunan hasil kebijakan 

membesarkan belanja modal tersebut 

tanpa melihat kebutuhan riil rakyat, asal 

bangun, asal belanja modal besar. 

Kedua dampak skenario tersebut di atas 

lebih banyak mudharatnya dibanding 

mafaatnya dari sisi capaian kinerja K/L 

atau Pemerintah secara keseluruhan. 

Harus diingat bahwa proses perencanaan 

anggaran melalui jalan yang panjang, 

dimulai musyawarah perencanaan pada 

tingkat paling bawah, kelurahan, yang 

berujung pada musyawarah perencanaan 

p e m b a n g u n a n n a s i o n a l 



RENUNGAN 

SINERGI 

Oleh : Asrukhil Imro 

Dari berbagai sumber 

Ketika membuka lembaran baru bulan Juli 2012 pada 

kalender DJA tertulis tagline “Sinergi : memiliki 

sangka baik, saling percaya, dan menghormati. Serta 

menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.” 

Sinergi merupakan salah satu dari lima nilai-nilai 

Kementerian Keuangan. 


embaca tagline tersebut 

membuat Penulis merinding. 

MPenulis membayangkan betapa 

dahsyatnya nilai ini apabila semua pegawai 

DJA mengetahui dan menghayati nilai 

sinergi dalam kehidupan di kantor. 

Sehingga orang bijak bilang dengan 

bersinergi 1+1 bisa sama dengan 100, 

tetapi tanpa sinergi 1+1 sama dengan 2. 

Sinergi berasal dari kata Yunani synergos 

yang berarti bekerja bersama-sama. 

Sinergi adalah suatu bentuk/citra dari 

sebuah proses atau interaksi yang 

menghasilkan sesuatu yang balance 

harmony sehingga bisa menghasilkan 

sesuatu yang optimum. Ada beberapa 

syarat utama penciptaan sinergi yakni 

kepercayaan, komunikasi yang efektif, 

feedback yang cepat, dan kreatifitas. 

Mimpi DJA naik kelas, perlu kerja keras 

dari seluruh elemen DJA. Agar bisa 

menyatukan seluruh elemen DJA untuk 

bahu membahu bekerja sama, perlu 

kepemimpinan dengan gaya manajemen 

sinergi. Kepemimpinan yang berusaha 

membangkitkan kepercayaan antar orang 

di dalam organisasi. Membangun 

komunikasi yang tidak ditunda-tunda 

untuk mencegah distorsi pesan serta 

membudayakan umpan balik yang cepat 

sebagai pola hubungan yang erat baik 

vertikal dan atau horizontal. 

Prakteknya, pemimpin mendorong para 

pegawai untuk mengenal satu sama lain 

melalui berbagai aktifitas sosial. Mereka 

diajak berperilaku baik yang tidak 

m e n i m b u l k a n ke c u r i g a a n d a n 

kekhawatiran pihak lain akan kehilangan 

posisi atau karirnya. Tidak sekedar para 

pegawai yang demikian itu, tetapi juga 

antar manajemen. Kreatifitas digalakkan 

sehingga memperkuat dan memperkaya 

sinergisme dalam organisasi. 

Penulis membayangkan pemimpin DJA 

dengan senyum tulus. Mereka berdiskusi 

di warung kopi pinggir kota sambil 

menikmati kopi tubruk yang disaring 

dengan kaos kaki ditemani roti bakar 

diolesi selai lokal yang rasanya nendang. 

Mereka berusaha untuk membangun 

sinergi dengan saling percaya dalam 

organisasi. Rasa saling percaya akan 

tumbuh dan mampu merubah organisasi. 

Budaya kepercayaan harus dibangun 

walaupun memerlukan waktu. Tapi 

pemimpin yang dilahirkan dengan 

komitmen dan karakter akan mampu 

mentransformasikan hal itu untuk 

membuat rasa saling percaya. 

Kepercayaan yang bijak dan pandai adalah 

hal yang dapat mengubah sesuatu. Dalam 

o r g a n i s a s i , ke m a m p u a n u n t u k 

membangun, menumbuhkan, menjaga 

dan mengembalikan semua kepercayaan 

para pemangku kepentingan maupun 

re k a n ke r j a m e r u p a k a n k u n c i 

kepemimpinan baru. 

Membangun trust di tengah situasi saling 

tidak percaya, sikap membela diri 

berlebihan, dan keluh kesah antara 

pegawai harus diawali dengan sikap 

menghargai dan menerima kepercayaan 

tersebut, melibatkan rutinitas sehari-hari 

dan latihan yang terus menerus. Tanpa 

adanya perilaku nyata, pemahaman dan 

penerimaan kita akan trust pun tidak 

berarti apapun. 

Membangun trust berarti memikirkan 

suatu kepercayaan dalam cara yang 

positif, membangun langkah demi 

langkah, komitmen demi komitmen. Jika 

trust dianggap sebagai sebuah bentuk 

resiko dan penuh ancaman, maka tidak 

ada hal positif yang bisa kita dapatkan. 

Memang trust selalu berdampingan 

dengan ketidakpastian, tapi kita harus 

berusaha membuat diri kita sendiri untuk 

berpikir bahwa ketidakpastian tersebut 

sebagai sebuah kemungkinan dan 

kesempatan, bukan sebagai halangan. 

Trust merupakan sesuatu hal yang penting 

bagi sebuah hubungan karena di 

dalamnya terdapat kesempatan untuk 

melakukan aktivitas yang kooperatif, 

pengetahuan, self-respect, dan nilai moral 

lainnya. 

Rasanya kerja menjadi ringan, hatipun 

menjadi tenang. 



51


ELEMENTARY SCHOOL 

IN JAPAN AND INDONESIA 


was very impressed with the 

education system in Japan, especially its 

Ielementary education system. I get 

this impression when I learned and 

observed the elementary school system 

in Japan is very effective, then I compared 

it to my country, Indonesia. 

The Elementary schools in Japan 

(Shôgakkô/ 

More than 99% of Japanese elementary 

school-age children are enrolled in 

school. All children enter first grade at 

age six, and starting school is considered 

a very important event in a child's life. 

Virtually all elementary education takes 

place in public schools; less than 1% of 

them are private. Private schools tended 

to be costly, although the rate of cost 

increases in tuition for these schools had 

slowed in the 1980s. Some private 

elementary schools are prestigious, and 

they serve as a first step to higher-level 

private schools with which they are 

affiliated, and thence to a university. 

Although public elementary education is 

free, some school expenses are borne by 

parents, for example, school lunches and 

supplies. For many families, there are also 

nonschool educational expenses, for 

extra books, or private lessons. Costs for 

private elementary schools are 

substantially higher. 

Course of study 

The courses of study are consists of a 

wide variety of subjects, both academic 

and nonacademic, including moral 

education and "special activities." "Special 

activities" refer to scheduled weekly time 

given over to class affairs and to preparing 

for the school activities and ceremonies 

that are used to emphasize character 

development and the importance of 

group effort and cooperation. 

The lessons of Japanese Junior High 

School consists of simple Japanese 

(kokugo), Social Sciences (shakai), Math 

(suugaku), Natural Science (rika), Music 

(ongaku), Art (bijutsu), Healthy 

Education (hokentaiiku), Talent (gijutsu 

katei), Moral Education (doutoku), and 

English (gaikokugu). The language of 

companion in that school is Japenes 

language. This school has the special 

classes for students who are suffer the 

mentally handycapped or physical 

disability where learning process is 

adapted to the condition of them. 

Lunch System at Elementary School of 

Japan 

I am very impressed with the lunch 



provision of Elementary School in Japan. 

Practically all elementary school children 

receive a full lunch (bentou) at school. 

Although subsidized by the government, 

the program is not altogether free. Full 

meals usually consist of bread, a main 

dish, and milk. Although the program 

grew out of concern in the immediate 

postwar period for adequate nutrition, 

the school lunch is also important as a 

teaching device. Frequently, the students 

also are responsible for serving the lunch 

and cleaning up. 

The Elementary School System in 

Indonesia 

The Ministry of National Education 

administers all educational policies, 

guidelines and implementation in 

Indonesia. All citizens in the country have 

to finish 9 years of education, 6 years at 

elementary level and 3 years at middle 

school. The constitution stated that 

education in the country is divided into 

two parts, formal and non-formal. A 

formal education is divided again into 

three levels, primary, secondary and 

tertiary education. 

Unlike in Japan, the costs of education in 

Indonesia, particularly elementary 

education, is not free. Although the 

government launched a free education, 

but in reality a lot of costs that must be 

paid for the parents to send their children 

in elementary school. The parents should 

buy textbooks, book supporting lessons, 

exercise books, even uniforms. In the 

elementary school, each class consists of 

25-40 pupils. Each class is led by captain 

who has task to manage their friends in 

that class and was chosen by students or 

by homeroom teacher. 

Course of study 

Compared with the primary school 

curriculum in Japan, in Indonesai is more 

severe. Actually, the material is relatively 

the same for instance mathematics, 

natural sciences, social science, english, 

moral and ethict also religion. The 

materials in Indonesia seem more 

difficult, because of a lot of tasks. It is 

different from education in Japan, in 

Indonesia, students are taught to 

memorize rather than understand. That 

cause the students less creative in their 

activities. 

Elementary School Students' Eating 

Habits 

The most memorable things when I went 

to elementary school in Japan, is their 

habit to eat together at lunch time, and 

habits of the school provide the lunch for 

students. This is rarely found in primary 

schools in Indonesia. The students are 

allowed to buy some foods outside, 

usually less hygienic and healthy. It was 

very different from elementary schools 

in Japan, are very concerned to health, 

nutritional, hygiene and even calorie 

content. I can imagine if the system 

imposed lunch in elementary school at 

Japan enforced in Indonesia, must make 

their students healthier. 

Glossary: 

Enrolled : mendaftarkan 

Virtually : hampir 

Tuition : biaya pendidikan 

Pupils : murid/siswa 

Homeroom : wali kelas 



53

POJOK FOTO 

FOTOGRAFI PERJALANAN 

Oleh Fr. Edy Santoso 

staf Direktorat Anggaran III Ditjen Anggaran 

Penggemar fotografi, pemilik digital underground studio dan website www.singomoto.com 

Kita sering melakukan perjalanan, baik perjalanan dalam rangka dinas 

maupun perjalanan yang sengaja dilakukan karena liburan atau cuti. 

Banyak hal yang seringkali kita lewatkan atau hanya dinikmati sesaat saja 

tanpa ada niat untuk mendokumentasikan peristiwa atau tempat yang 

menarik tersebut. Bila ada rencana perjalanan dinas atau memang 

mempunyai rencana untuk melakukan liburan, akan lebih bijaksana bila 

mulai sekarang membekali diri dengan kamera digital untuk 

mendokumentasikan perjalanan Anda. 

Canon EOS 5D 

Speed 1/250 sec, f 1/3.2, 

ISO-400, foc. length 190mm 

54 

foto: Fr. Edy Santoso

POJOK FOTO 

Berikut beberapa tips/saran bila ingin 

mendokumentasikan perjalanan anda. 

I. Persiapan 

a. Waktu 

Lebih baik melakukan perjalanan 

dengan lebih terencana dan jauh-jauh 

hari. Pilih waktu di mana cuaca cukup 

bersahabat, sehingga bisa maksimal 

mengekplorasi tempat tujuan. Tentu 

saja berapa lama akan tinggal di 

t e m p a t t e r s e b u t m e n j a d i 

pertimbangan. 

b. Tempat tujuan 

Jika berlibur maupun melakukan 

perjalanan dinas, lebih baik mencari 

informasi sebanyak-banyaknya 

tentang tempat tersebut. Carilah 

informasi yang terkait dengan tempat 

menginap, kuliner, wisata andalan, dll. 

Informasi bisa diperoleh dari buku, 

blog, website, dll. 

c. Dengan siapa ? 

Kalau melakukan perjalanan dinas, 

sudah tentu harus melakukannya 

bersama rekan kerja anda. Tetapi bila 

melakukan perjalanan dalam rangka 

liburan, bisa jadi dilakukan bersama 

pasangan, baik isteri juga anak-anak. 

Jangan melakukan perjalanan liburan 

seorang diri, tidak enak banget. 

Percaya deh…benar-benar tidak 

enak. 

d. Peralatan 

Apabila melakukan perjalanan untuk 

berlibur, tidak khusus untuk “hunting 

foto”, peralatan standar yang perlu 

dibawa adalah kamera digital. Anda 

bisa membawa kamera pocket digital, 

DSLR dengan satu lensa yang 

mempunyai range cukup lebar, 

misalnya 18-135 mm atau 18-270 

mm, sehingga tidak perlu bergantiganti 

lensa. Mungkin agak repot, tetapi 

saya sarankan juga membawa tripod 

dan banterai cadangan. 

e. Obyek/Subyek untuk dipotret 

Akan lebih bijaksana, apabila 

membuat daftar apa saja yang hendak 

anda potret. Itulah gunanya 

mempelajari atau mencari informasi 

tentang tempat tujuan bepergian. 

Canon EOS KISS Digital X 

Speed 1/500 sec, f 1/4, 


f. Memory/media penyimpan 

Fotografer yang bijak dan cerdas akan 

membawa memory yang kosong dan 

baterai yang penuh dalam kameranya. 

Bukan sebaliknya membawa memory 

yang penuh karena belum ditransfer 

ke komputer dan baterai yang 

kosong karena belum di”charge”. 

Lebih baik membawa memory yang 

cukup banyak, karena pasti ada 

obyek-obyek menarik yang tidak 

cukup difoto dalam satu jepretan. 

foto: Fr. Edy Santoso 


55

POJOK FOTO 

Canon EOS KISS Digital X 

Speed 1/250 sec, f 1/13, 


Canon EOS 5D 

Speed 1/250 sec, f 1/3.2, 


g. Rute perjalanan 

Bila melakukan perjalanan darat, 

banyak obyek-obyek menarik yang 

dilewati yang bisa dipotret. Silakan 

mencari jalur yang paling mudah dan 

paling menarik untuk dilewati. Tetapi 

apabila melakukan perjalanan dengan 

pesawat udara, jangan simpan kamera 

ke dalam tas, anda masih bisa 

memotret awan dan pemandangan 

lainnya dari jendela cabin. 

II. Subyek/Obyek 

Banyak yang bisa direkam atau 

dipotret di suatu daerah atau lokasi. 

Beberapa obyek/subyek yang bisa 

anda rekam, antara lain: 

a. Manusia 

Manusia adalah subyek foto yang 

paling menarik dan bisa diajak 

kerjasama untuk menghasilkan foto 

yang dahsyat. Ada beberapa cara atau 

teknik untuk memotret manusia. 

- Portrait 

Portrait adalah teknis memotret 

manusia secara proporsional, 

seringkali dengan cara close up atau 

lebih banyak mengekspose wajah 

manusia. 

- Aktivitas manusia 

Memotret aktivitas manusia ini 

m e m e r l u k a n ke j e l i a n d a n 

keberanian, karena seringkali 

subyek yang kita potret kurang 

suka. Lebih baik anda meminta izin 

t e r l e b i h d a h u l u s e b e l u m 

memotretnya. 


- Kegiatan kolosal 

Yang dimaksud dengan kegiatan 

kolosal adalah kegiatan yang 

dilakukan bersama-sama oleh 

banyak orang. Banyak kegiatan 

budaya ataupun keagamaan yang 

dilakukan bersama-sama di suatu 

tempat. 

- Anak-anak 

Memotret anak-anak memang 

tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, 

karena kita bisa memotret segala 

macam aktivitas mereka secara 

natural. Banyak kejadian-kejadian 

lucu dan menggemaskan yang bisa 

anda potret. 

- Teman perjalanan 

B e r b i c a r a t e n t a n g t e m a n 

perjalanan, anda bisa memotret 

aktivitas rekan perjalanan anda 

sewaktu melakukan perjalanan 

dinas bersama. Tetapi apabila anda 

melakukan perjalanan liburan 

bersama keluarga, anda bisa 

memotret aktivitas isteri dan anakanak 

di setiap lokasi wisata. 

- Etiket/sopan-santun 

Disarankan sebelum memotret di 

suatu lokasi, anda meminta izin 

terlebih dahulu kepada subyek yang 

akan anda potret. 

b. Landscape 

Landscape atau pemandangan adalah 

obyek yang paling sering dipotret oleh 

para traveler. Setiap lokasi 

mempunyai obyek landscape yang 

tidak dimiliki oleh lokasi lain. Foto-foto 

l a n s d s c a p e m e l i p u t i 

gunung/pegunungan, persawahan, 

hutan, danau, dll. 

c. Arsitektur/Bangunan 

Banyak bangunan yang kuno maupun 

bangunan yang baru atau modern 

yang bisa diabadikan dengan kamera. 

Beberapa bangunan bahkan menjadi 

ciri khas suatu tempat yang tidak 

dimiliki oleh tempat lain. 

d. Interior 

Anda bisa memotret interior kamar 

hotel di mana anda menginap juga di 

tempat di mana anda berkunjung. 

B e b e r a p a l o k a s i t i d a k 

56 WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012 

foto: Fr. Edy Santoso

Canon EOS 5D 

Speed 1/250 sec, f 1/3.2, 


POJOK FOTO 

mempermasalahkan bila dipotret 

interiornya menggunakan kamera 

digital. 

e. Street/transportation 

Kondisi jalanan dan bangunan di kiri 

kanannya di mana anda berkunjung 

menarik juga untuk dipotret, juga alat 

transpor tasi yang digunakan. 

Beberapa lokasi mempunyai alat 

transportasi umum yang menarik dan 

mempunyai bentuk yang unik. Kalau 

anda jeli, bentuk becak di Yogyakarta 

berbeda dengan becak yang ada di 

kota lain. 

f. Acara/perayaan/karnaval 

Kalau beruntung atau memang sudah 

dijadwalkan perjalanan secara baik, 

beberapa tempat mempunyai 

kegiatan atau acara yang menarik dan 

melibatkan banyak sekali manusia.Di 

Jember misalnya, setiap bulan Agustus 

selalu diadakan Jember Fashion 

Week, yaitu peragaan busana dengan 

jalan utama Kota Jember sebagai 

“catwalk”nya. 

g. Entertainment/Pertunjukan 

Beberapa daerah mempunyai jadwal 

pertunjukan tari, musik, maupun 


memotret pertunjukan Sendratari 

Ramayana setiap malam di Pura 

Wisata, atau di Pelataran Candi 

Prambanan setiap hari Sabtu di bulan 

April s.d. Oktober. 

h. Makanan dan Minuman 

Makanan atau minuman yang disajikan 

kepada kita sebagai hidangan makan 

pagi, makan siang, maupun makan 

malam bisa menjadi obyek yang 

menarik. Dengan sudut-sudut kreatif, 

makanan dan minuman yang biasa 

pun akan menjadi sebuah foto yang 

sangat menarik. Di beberapa 

restoran, mereka menyajikan 

makanan dengan unik dan artistik. 

i. Kehidupan liar 

Kadang tempat yang kita kunjungi juga 

mempunyai tempat konservasi atau 

suaka margasatwa. Luangkan waktu 

sebentar untuk memotret satwa di 

habitatnya yang asli. 

Canon EOS 50D 

Speed 1/200 sec, f 1/4, 


j. Ikon suatu tempat 

Di setiap daerah pasti mempunyai 

bangunan atau benda yang menjadi 

lambang atau ikon suatu daerah. 

Misalnya Jam Gadang di Bukit Tinggi, 

Tugu Monas di Jakarta, dll. 

III. Penutup 

Setelah kembali ke rumah, kalau 

belum sempat mentransfer semua 

foto ke dalam computer, jangan lupa 

untuk mentransfer semua foto di 

kamera ke computer. Setelah proses 

transfer selesai, disarankan untuk 

menformat memory tersebut dengan 

menggunakan kamera. 

Bersihkan dan simpan kamera dengan 

baik, untuk melakukan perjalanan 

berikutnya di tempat-tempat baru 

yang menarik. 

Foto diambil dua tahun lalu tepatnya pada 

bulan Januari 2010 dari Puncak Pananjakan, 

tempat terbaik untuk menyaksikan matahari 

terbit di Gunung Bromo Jawa Timur. 

Canon EOS 500D 

Manual exposure, speed 1/80 sec, 

f 1/16, ISO-400, foc. length 10mm 


budaya lainnya secara bulanan 

ataupun tahunan. Setiap daerah 

mempunyai budaya yang berbedabeda, 

sehingga anda mempunyai 

pilihan obyek yang bervariasi, 

misalnya. 

- Pertunjukan tari 

- Musik 

- Olah raga 

- Kehidupan malam 

Di Yogyakarta, anda bisa melihat dan 

foto: Budi S. 


57

RESENSI 

Performance Coaching : 

Metode Baru Mendongkrak Kinerja Karyawan 

Penulis : 

Carol Wilson 

Penerbit : 

PPM Management 

Tebal : 

290 halaman 

PERSPEKTIF BARU 

DALAM MEMANDANG DUNIA PELATIHAN 

p a k a h a n d a p e r n a h 

membayangkan bahwa setiap 

Amenit yang anda dedikasikan 

untuk pekerjaan anda bisa membawa 

perubahan yang sangat besar dalam 

kemajuan unit tempat anda bekerja? Dan 

apakah anda tahu bahwa Pelatihan 

Kinerja dapat membantu individu dan 

organisasi untuk mencapai potensi 

maksimum, menjawab tantangan dan 

memenuhi target yang spesifik, dan pada 

a k h i r n y a a k a n m e n g h a s i l k a n 

perkembangan individu dan organisasi 

serta membantu dalam menciptakan 

keseimbangan dalam bekerja? Carol 

Wilson , Seorang pakar HRD berusaha 

untuk menyampaikan pesan mulia 

tersebut melalui bukunya “Performance 

Coaching : Metode Baru Mendongkrak 

Kinerja Karyawan”. 

Dalam buku ini, Wilson sebagai penulis 

memulai penyampaian pesannya 

tersebut dengan membagi buku ini 

menjadi dua bagian. Bagian pertama buku 

ini menceritakan sejarah dan prinsipprinsip 

utama dalam bidang pelatihan 

SDM, menjelaskan perbedaan mendasar 

antara bidang ini dengan bidang lain yang 

terkait dan memberikan contoh 

bagaimana bidang ini bisa memfasilitasi 

perubahan budaya kerja dalam sebuah 

organisasi. Tidak hanya itu, penulis juga 

memberikan panduan-panduan 

mendasar teknik pelatihan beserta 

contoh dan petunjuk praktis cara 

membawakan sesi pelatihan secara rapi 

dan terstruktur. 

Bagian kedua buku ini memberikan 

contoh-contoh model dan kelengkapan 

termutakhir yang sering digunakan dalam 

sebuah sesi pelatihan yang baik dan 

disertai dengan lembar-lembar kerja, 

latihan dan evaluasi yang sudah terbukti 

kualitasnya. 

Petunjuk Praktis 

Dalam buku ini, penulis menekankan 

bahwa alih-alih memberikan nasihat 

bagaimana melakukan sesuatu dengan 

benar, pelatihan sejatinya adalah salah 

satu cara dalam memfasilitasi proses 

pembelajaran yang ditentukan oleh 

individu itu sendiri. 

Berkaitan dengan hal diatas, penulis 

memberikan beberapa tips sederhana 

dalam membawakan sesi pelatihan, 

antara lain : 

1. Selalu usahakan agar sesi pelatihan 

direncanakan dalam struktur yang 

jelas dengan keluaran dari tiap-tiap sesi 

yang juga jelas. 

2. Gunakan kata-kata yang jelas dan tidak 

ambigu dalam sesi pelatihan agar dapat 

mengalir dengan baik. 

3. Dalam sesi evaluasi pelatihan, gunakan 

metode umpan balik mengenai diri 

sendiri. Artinya, trainer meminta 

peserta untuk mengevaluasi dirinya 

sendiri dan mencoba merefleksikan 

dengan apa yang mereka dapat selama 

proses pelatihan sehingga mereka 

akan mampu untuk membuat 

solusinya sendiri. 

Kegunaan buku ini dalam pengembangan 

individu dalam organisasi 

Buku ini bisa menjadi panduan lengkap 

bagi para staf yang bertanggungjawab 

dalam pengembangan SDM dalam 

sebuah organisasi karena buku ini 

menyediakan starter kit bagi para pemula 

dalam bidang pelatihan, termasuk di 

dalamnya tips-tips praktis, contoh, serta 

instruksi-instruksi mendetail dalam 

membawakan suatu sesi pelatihan. Bagi 

para pakar di bidang pelatihan pun, buku 

ini bisa menjadi sangat membantu karena 

menyediakan panduan referensi 

termutakhir dengan disertai studi kasus 

bertaraf internasional. 

Bagi para individu pun buku ini bisa 

menjadi sangat berguna karena 

memberikan perspektif baru dalam 

memandang dunia pelatihan secara 

khusus dan bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia pada umumnya. 

Hisyami Adib.A 

Pustakawan DJA 


INTERMEZO 

Bang Bujed 

Ada trilateral meeting, sosialisasi, 

APBN-P, reward-punishment, entah apalagi... 


59

Selamat Hari Raya 

Idul Fitri 1433 H 

taqobalallahu minna wa minkum 

semoga Allah menerima amalku 

dan amal kalian... 

© arbirajab

Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?