4 kamis, 17

kamis, 17 mei 2018

pilwalkot

Kampanye Terselubung Parpol Harus Ditindak

JAKARTA- Direktur Eksekutif

Perkumpulan untuk Pemilu dan

Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

mengakui banyak kampanye terselubung

yang dilakukan partai

maupun elite politik.

Dia mencontohkan, ada baliho ucapan

selamat menunaikan ibadah puasa

dari anggota DPR, namun dikamuflasekan

menggunakan nama fraksi.

“Saya baru pulang dari Palu,

mere ka menyiasati dengan misalkan

dia anggota DPR mereka mengatasnamakan

fraksi mengucapkan

sela mat bulan Ramadan, upaya

penyia satan itu secara halus atau

terang- te ra ngan terjadi di Pemilu

2019,” kata nya saat dihubungi,

Selasa (15/5).

Dia mengungkapkan, pelanggaran

tersebut tidak hanya dilakukan

partai politik baru, melainkan yang

sudah lama malang melintang juga

melakukan hal serupa.

Sehingga, Titi mendesak, Bawaslu

tegas terhadap pelanggaran yang

dilakukan semua partai.

Karena itulah, Titi mengapresiasi

laporan Indonesia Election Watch

(IEW) ke Bawaslu. Mereka melaporkan

11 partai politik peserta Pemilu

2019 yang diduga melakukan pelanggaran

kampanye.

“Kita berharap Bawaslu tegas,

karena sekarangkan jajaran Bawaslu

sampai tingkat bawah desa dan

kelurahan,” ujarnya.

Titi menambahkan, seharusnya

Bawaslu dapat melakukan penyelidikan

tanpa harus menunggu

laporan dari masyarakat.

Namun, dia mempertanyakan,

kamuflase kampanye yang dilakukan

apakah membuat Bawaslu sulit

untuk melakukan penindakan.

“Ketegasan Bawaslu bisa memberikan

sanksi administratif, kalau

masyarakat melaporkan apakah

ini luput dari pengawasan Bawaslu?

Sehingga harus menunggu dari

masyarakat? Apakah penyia satan

itu menjadi sulit untuk dilaku kan

penegakan hukum?” tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator Indonesia

Election Watch Nofria Atma

Rizki mencatat, 11 partai politik

yang diduga melakukan kampanye

melalui 3 ruang publik, yakni

media audiovi sual, cetak dan

media luar ruang.

“Sudah ada, ada dari data yang

kita peroleh itu ada sekitar 12

partai politik yang sudah melakukan

kam panye. Itu ada di media

audiovisual itu ada Partai Golkar

dan PDIP. Di media cetak itu ada

3 partai, Demokrat, PAN, PSI,”

terangnya, Senin (14/5).

“Di media luar ruang itu paling

banyak ada 9 partai di media luar

ruangan. Partai Demokrat, Gerindra,

PDIP, NasDem, PPP, PBB, PKS,

PKB. Total dari seluruh partai yang

dari data yang kami dapat ada 11

partai politik yang sudah melakukan

kampanye. Padahal belum masanya

kampanye,” sambung Rizki. (dil/

jpnn)

aspirasi

Pelibatan Aparat Hukum

di Pilkada Ancam Rusak

Demokrasi

JAKARTA-Penangkapan sejumlah pejabat

yang dilakukan oleh penegak hukum pada

musim kampanye pemilihan kepala daerah

serentak 2018 menuai kritik dari kalangan

legislator. Pasalnya dinilai bisa menuai

kegaduhan politik.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR

RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan

agar aparat hukum bersikap netral pada

kontestasi pilkada mendatang.

Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum

dalam kontestasi pilkada akan berdampak

buruk terhadap perkembangan proses demokrasi.

Pasalnya, ada satu hal yang memantik

kecurigaan publik yaitu, dugaan kecenderungan

penggunaan aparat hukum dalam kontestasi.

“Saya rasa itu tidaklah baik untuk

perkembangan demokrasi kita karena sangat

mungkin bagi seseorang yang melemahkan

lawannya bisa saja menggunakan cara-cara

yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi

dan sebagainya,” ujar politisi Golkar itu di

Gedung DPR, Senayan, (14/5).

Upaya penegakan hukum dan

pemberantasan korupsi pada musim

kampanye pemilihan kepala daerah serentak

2018 dinilai bias politik sehingga acap

menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan

maksud tertentu dan karenanya berdampak

cukup serius dan kontra produktif terhadap

proses demokratisasi.

Sementara itu, menurut peneliti Divisi

Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina,

penegakan hukum pada musim kampanye

pemilihan kepala daerah 2018 lebih sering

menciptakan kegaduhan ketimbang

ketertiban. Contohnya, yang terjadi di masa

kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018.

“Pola penegakan hukum tindak pidana

korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan

ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan

sehingga berpotensi merusak sistem hukum,”

kata Almas di Jakarta, Senin (14/05).

Menurutnya, tindakan Polda Maluku tidak

lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam

proses penyelidikan dan penyidikan.

Sebaiknya, aparat penegak hukum di Polda

Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara

tanpa adanya temuan kerugian negara oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Polisi tidak berwenang menentukan ada

tidaknya kerugian keuangan negara. Karena

itu merupakan kewenangan BPK,” paparnya.

“Karena itu, tindakan penyitaan dokumen,

penggeledahan jika belum ada potensi

kerugian. Terlebih tindakan tersebut

dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/

Tipikor di Ambon,” tegasnya.

Menanggapi tindakan Polda Maluku itu,

Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian

RI (Polri) memang harus independen.

“Kalau soal independen ya harus

independen. Sama seperti pihak yang lainnya,

militer, birokrat, dan lain-lain,” kata Almas

ketika dihubungi. (aim/JPC)

DUKUNGAN: Perwakilan Aliansi Islam Patriot menyambangi calon wali kota Nur Supriyanto menyerahkan Piagam Al Azhar sebagai dukungan para ulama untuk

paslon nomor urut dua ini.

Nur Sambut

Baik Dukungan

Ulama Bekasi

RAWALUMBU - Calon wali kota nomor

urut dua, Nur Supriyanto me nyambut

baik dukungan yang diberikan para

ulama, habib, serta tokoh masya rakat

yang bernaung dalam Aliansi Islam

Patriot lewat Piagam Al-Azhar.

Dukungan tersebut langsung

disampaikan perwakilan para tokoh

Aliansi Islam Patriot di kediaman Nur

Supriyanto, Rawalumbu, Bekasi, Jawa

Barat, Rabu (16/5).

“Alhamdulillah, saya pada hari ini

berbahagia menyambut baik pernyataan

sikap para ulama, habib, sese

puh, para guru, tokoh, yang memberi

amanah kepada kami,” ujar Nur

dalam kata-kata penyam butannya.

Nur Supriyanto yang saat itu didampingi

Ketua DPD PKS Kota Bekasi,

Heri Koswara menyatakan bahwa

bentuk dukungan apapun dari siapapun,

apalagi dari para ulama, habib

dan tokoh masya rakat kota. Bekasi

adalah amanah yang harus dilaksanakan

dengan baik.

“Insya Allah kita akan bersama-sama

untuk mengemban amanah. Secara

pribadi saya bismillah siap mengemban

amanah para ulama, tentu dengan

kekuatan yang saya miliki, karena

bagaimanapun kami (Nur-Firdaus.red)

juga punya kelemahan,” imbuhnya.

Nur Supriyanto berharap ke depan

dukungan ini menjadi motivasi bagi

dirinya dan Adhy Firdaus serta menjadi

motivasi bagi warga Bekasi untuk

menentukan pilihannya 27 Juni

mendatang di TPS. (pay)

Nur Ajak Pendukung Nobar Film 212

BEKASI SELATAN- Calon

wali kota Nur Supriyanto

mengajak pendukungnya

nonton bareng film 212, The

Power of Love di Cinema XXI,

Metropolitan Mall, Selasa

(15/5).

Nur juga mengajak serta

keluarganya. Terlihat paslon

nomor urut dua ini membawa

serta istri dan kedua anaknya,

Fatih dan Syafiqurrahman.

Di hadapan ratusan warga

yang ikut menonton, calon

orang nomor satu di Kota

Bekasi ini meminta mereka

yang hadir untuk mengajak

sanak saudaranya menonton

film 212.

“Film 212 adalah film yang

penuh hikmah. Tentu saja sangat

baik untuk ditonton oleh

sanak keluarga. Bukan saja

mengenai kisah saat terja dinya

aksi 212 saja, tetapi ter dapat

nilai-nilai kebaikan di dalamnya,”

katanya saat sam butan

sebelum menonton film.

Ia juga mengajak 562 penonton

yang hadir di studio satu

untuk mendukungnya di saat

tanggal 27 Juni nanti.

“Jangan lupa tanggal 27 Juni

nanti untuk memilih saya,”

katanya.

Abdul Hakim artis film 212,

The Power of Love yang hadir

dalam suasana tersebut juga

berterima kasih kepada Nur Supriyanto

dan para penonton.

“Alhamdulillah, bisa nobar

di sini,” singkatnya.

Nobar tersebut berlangsung

NOBAR 212: Calon wali kota Nur Supriyanto bersama para pendukungnya sebelum nonton

bareng film 212, The Power of Love di Cinema XXI, Metropolitan Mall, Selasa (15/5).

sukses. Hal ini terlihat dari

bangku penonton yang terlihat

penuh. Ketika ditanya salah

satu peserta bernama Rina

ikut menonton nobar, ia

mengaku sangat senang.

PEMILIH

“Jarang-jarang bisa nobar

dengan calon wali kota,” katanya.

(pay)

Cikuangg

Sumur

Citeureup

Batuhideung

Labuan

Munjul

Rahmat Effendi

G. Kabang Pandeglang

Cikeusik

Binuangeun

POLING CALON WALI KOTA BEKASI

Gunungkencana

u na

Malimping

Muncang

Bayah

Leuwidamar

Pamarayan

Rangkasbitung

Balaraja

Jasinga

CisolC

lok

Sawar

rna

Tigaraksa

Parungpanjang

Parung

G. Sanggabuana

Tri Adhianto Tjahyono

CALON WALIKOTA : ..................................

Kirim Ke Kantor Radar Bekasi

Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi

Hasil Di Update Setiap Kamis

Leuwiliang

Serpong

BOGOR

G. Salak

Kalapanungg

gal

Cibadak

Pelab

buhanrab

atu

Pasaw

waha

Lengkong

Jamp

pangkulon

JAKARTA

Depok

G. Benten

BEKASI

Halimperdanakusuma

Cileungsi

Citeureup

Jamm

pangtengah

Cibarusa

Jonggol

Cisarua

Puncak

Ciawi

Cipanas

G. Pangrango

Pacet

Cicurug

Cisar

C rua

Parungkuda

SUKABUM

MII

yalindung

Sagaranten

Cikarang

Cibeber

Cikal

ongkulon

Karangtengah

Sukanegara

Cibinon

ngg

Karawang

Rawauncal R

Sindanglaya

ng aya

Kosambi

Purwakarta

Batujajar

Lemahabang

Plered

Ciwidey

idey

Cikampek

Sadang

Cilam

amaya

G. Burangrang

Cikalongwetan

Lembang

G. Patuha

Ciasem

Sagalaherang

Cisalak

Padalarang

Cimahi

BANDUNG

Soreang

Malabarar

Pamanukan

Pagaden

Subang

MajalayaM

G. Mesigit

Pangalengan

Bayon

ngb

bong

Anjatanan

G. Tampomas

umedang

Tanjungsari

CicalengkaC

Nur Supriyanto

Nagrek

Garut

Cibatu

Kandanghaur

Losarang

Jatiwangi

G. Papanandayan

G. Cikurayy

TasikmaT

kmalaya

Cikajang

Taraju

Telaga

MaM

alan

ngbong

Lelea

Cikedung

Jatitujuh

uhu

Kadipaten

Ligu

Indramayu

Gegesik

Rajaga

aluh

Majalengka

Ciawi

anjalu

G. Saw

wal

Cikone

eng

Juntinyuat

G. . Cerema

Bantarujeg

Ciamis

Karangampel

Arjawinanan

ngun

Adhi Firdaus

awali

Kapetakan

Jalaks

sanaa

Kuning

gan

Cinir

ruu

CIREBON

Ciwaru

Suban

Ranca

anjar

a Lemahaban

ng Losa

Ciled

dug

Cidahu

Banja

B njarha

G. Padotel

Dayeuhluhur

Majen

Wanareja

4 kamis, 17 mei 2018 pilwalkot Kampanye Terselubung Parpol Harus Ditindak JAKARTA- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui banyak kampanye terselubung yang dilakukan partai maupun elite politik. Dia mencontohkan, ada baliho ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari anggota DPR, namun dikamuflasekan menggunakan nama fraksi. “Saya baru pulang dari Palu, mere ka menyiasati dengan misalkan dia anggota DPR mereka mengatasnamakan fraksi mengucapkan sela mat bulan Ramadan, upaya penyia satan itu secara halus atau terang- te ra ngan terjadi di Pemilu 2019,” kata nya saat dihubungi, Selasa (15/5). Dia mengungkapkan, pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan partai politik baru, melainkan yang sudah lama malang melintang juga melakukan hal serupa. Sehingga, Titi mendesak, Bawaslu tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan semua partai. Karena itulah, Titi mengapresiasi laporan Indonesia Election Watch (IEW) ke Bawaslu. Mereka melaporkan 11 partai politik peserta Pemilu 2019 yang diduga melakukan pelanggaran kampanye. “Kita berharap Bawaslu tegas, karena sekarangkan jajaran Bawaslu sampai tingkat bawah desa dan kelurahan,” ujarnya. Titi menambahkan, seharusnya Bawaslu dapat melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Namun, dia mempertanyakan, kamuflase kampanye yang dilakukan apakah membuat Bawaslu sulit untuk melakukan penindakan. “Ketegasan Bawaslu bisa memberikan sanksi administratif, kalau masyarakat melaporkan apakah ini luput dari pengawasan Bawaslu? Sehingga harus menunggu dari masyarakat? Apakah penyia satan itu menjadi sulit untuk dilaku kan penegakan hukum?” tutupnya. Sebelumnya, Koordinator Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizki mencatat, 11 partai politik yang diduga melakukan kampanye melalui 3 ruang publik, yakni media audiovi sual, cetak dan media luar ruang. “Sudah ada, ada dari data yang kita peroleh itu ada sekitar 12 partai politik yang sudah melakukan kam panye. Itu ada di media audiovisual itu ada Partai Golkar dan PDIP. Di media cetak itu ada 3 partai, Demokrat, PAN, PSI,” terangnya, Senin (14/5). “Di media luar ruang itu paling banyak ada 9 partai di media luar ruangan. Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, NasDem, PPP, PBB, PKS, PKB. Total dari seluruh partai yang dari data yang kami dapat ada 11 partai politik yang sudah melakukan kampanye. Padahal belum masanya kampanye,” sambung Rizki. (dil/ jpnn) aspirasi Pelibatan Aparat Hukum di Pilkada Ancam Rusak Demokrasi JAKARTA-Penangkapan sejumlah pejabat yang dilakukan oleh penegak hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 menuai kritik dari kalangan legislator. Pasalnya dinilai bisa menuai kegaduhan politik. Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang. Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum dalam kontestasi pilkada akan berdampak buruk terhadap perkembangan proses demokrasi. Pasalnya, ada satu hal yang memantik kecurigaan publik yaitu, dugaan kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi. “Saya rasa itu tidaklah baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi dan sebagainya,” ujar politisi Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, (14/5). Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi. Sementara itu, menurut peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Contohnya, yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018. “Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum,” kata Almas di Jakarta, Senin (14/05). Menurutnya, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya, aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK,” paparnya. “Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan jika belum ada potensi kerugian. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/ Tipikor di Ambon,” tegasnya. Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen. “Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain,” kata Almas ketika dihubungi. (aim/JPC) DUKUNGAN: Perwakilan Aliansi Islam Patriot menyambangi calon wali kota Nur Supriyanto menyerahkan Piagam Al Azhar sebagai dukungan para ulama untuk paslon nomor urut dua ini. Nur Sambut Baik Dukungan Ulama Bekasi RAWALUMBU - Calon wali kota nomor urut dua, Nur Supriyanto me nyambut baik dukungan yang diberikan para ulama, habib, serta tokoh masya rakat yang bernaung dalam Aliansi Islam Patriot lewat Piagam Al-Azhar. Dukungan tersebut langsung disampaikan perwakilan para tokoh Aliansi Islam Patriot di kediaman Nur Supriyanto, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/5). “Alhamdulillah, saya pada hari ini berbahagia menyambut baik pernyataan sikap para ulama, habib, sese puh, para guru, tokoh, yang memberi amanah kepada kami,” ujar Nur dalam kata-kata penyam butannya. Nur Supriyanto yang saat itu didampingi Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyatakan bahwa bentuk dukungan apapun dari siapapun, apalagi dari para ulama, habib dan tokoh masya rakat kota. Bekasi adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. “Insya Allah kita akan bersama-sama untuk mengemban amanah. Secara pribadi saya bismillah siap mengemban amanah para ulama, tentu dengan kekuatan yang saya miliki, karena bagaimanapun kami (Nur-Firdaus.red) juga punya kelemahan,” imbuhnya. Nur Supriyanto berharap ke depan dukungan ini menjadi motivasi bagi dirinya dan Adhy Firdaus serta menjadi motivasi bagi warga Bekasi untuk menentukan pilihannya 27 Juni mendatang di TPS. (pay) Nur Ajak Pendukung Nobar Film 212 BEKASI SELATAN- Calon wali kota Nur Supriyanto mengajak pendukungnya nonton bareng film 212, The Power of Love di Cinema XXI, Metropolitan Mall, Selasa (15/5). Nur juga mengajak serta keluarganya. Terlihat paslon nomor urut dua ini membawa serta istri dan kedua anaknya, Fatih dan Syafiqurrahman. Di hadapan ratusan warga yang ikut menonton, calon orang nomor satu di Kota Bekasi ini meminta mereka yang hadir untuk mengajak sanak saudaranya menonton film 212. “Film 212 adalah film yang penuh hikmah. Tentu saja sangat baik untuk ditonton oleh sanak keluarga. Bukan saja mengenai kisah saat terja dinya aksi 212 saja, tetapi ter dapat nilai-nilai kebaikan di dalamnya,” katanya saat sam butan sebelum menonton film. Ia juga mengajak 562 penonton yang hadir di studio satu untuk mendukungnya di saat tanggal 27 Juni nanti. “Jangan lupa tanggal 27 Juni nanti untuk memilih saya,” katanya. Abdul Hakim artis film 212, The Power of Love yang hadir dalam suasana tersebut juga berterima kasih kepada Nur Supriyanto dan para penonton. “Alhamdulillah, bisa nobar di sini,” singkatnya. Nobar tersebut berlangsung NOBAR 212: Calon wali kota Nur Supriyanto bersama para pendukungnya sebelum nonton bareng film 212, The Power of Love di Cinema XXI, Metropolitan Mall, Selasa (15/5). sukses. Hal ini terlihat dari bangku penonton yang terlihat penuh. Ketika ditanya salah satu peserta bernama Rina ikut menonton nobar, ia mengaku sangat senang. PEMILIH “Jarang-jarang bisa nobar dengan calon wali kota,” katanya. (pay) Cikuangg Sumur Citeureup Batuhideung Labuan Munjul Rahmat Effendi G. Kabang Pandeglang Cikeusik Binuangeun POLING CALON WALI KOTA BEKASI Gunungkencana u na Malimping Muncang Bayah Leuwidamar Pamarayan Rangkasbitung Balaraja Jasinga CisolC lok Sawar rna Tigaraksa Parungpanjang Parung G. Sanggabuana Tri Adhianto Tjahyono CALON WALIKOTA : .................................. Kirim Ke Kantor Radar Bekasi Perkantoran Suncity Square, Jl M Hasibuan Blok A40-41, Bekasi Hasil Di Update Setiap Kamis Leuwiliang Serpong BOGOR G. Salak Kalapanungg gal Cibadak Pelab buhanrab r atu Pasaw aw waha n Lengkong Jamp pangkulon JAKARTA Depok G. Benten n g BEKASI Halimperdanakusuma um Cileungsi Citeureup Jamm mp pangtengah ga Cibarusa Jonggol Cisarua Puncak Ciawi C Cipanas G. Pangrango go Pacet Cicurug ug Cisar C rua Parungkuda SUKABUM UM MII Ny yalindung Sagaranten Cikarang Cibeber Cikal ongkulon Karangtengah Sukanegara Cibinon ngg Karawang Rawauncal R Sindanglaya ng aya Kosambi Purwakarta Batujajar Lemahabang Plered Ciwidey idey Cikampek Sadang Cilam amaya G. Burangrang Cikalongwetan Lembang G. Patuha G. Ciasem Sagalaherang Cisalak Padalarang an Cimahi BANDUNG Soreang Malabarar Pamanukan an Pagaden Subang MajalayaM G. Mesigit t Pangalengan Bayon ngb bong Anjatanan G. Tampomas umedang Tanjungsari CicalengkaC ka Nur Supriyanto Nagrek Garut Cibatu Kandanghaur Losarang Jatiwangi G. Papanandayan G. Cikurayy TasikmaT kmalaya Cikajang Taraju Telaga MaM alan ngbong Lelea Cikedung Jatitujuh uhu Kadipaten Ligu Indramayu Gegesik Rajaga aluh Majalengka j Ciawi Pa anjalu G. Saw wal Cikone eng Juntinyuat G. . Cerema ai Bantarujeg Ciamis C Karangampel Arjawinanan ngun Adhi Firdaus Ka awali Kapetakan u Jalaks sanaa Kuning gan Cinir ruu CIREBON Ciwaru Suban ng Ranca R ah Ba anjar a Lemahaban ng Losa Ciled dug g Cidahu Banja B njarha G. Padotel P Sa Ba Dayeuhluhur Majen Wanareja

PKB GERINDRA PDI-P GOLKAR NASDEM GARUDA BERKARYA PKS PERINDO PPP PSI PAN HANURA DEMOKRAT PBB PKPI YANG DISOROT PILGUB KAMIS, 17 MEI TAHUN 2018 HALAMAN 12 KAMIS, 17 MEI 2018 5 Admin Akun Twitter @jokowi Dipecat JAKARTA-- Akun Twitter Presiden Joko Widodo (@jokowi) sempat menjadi bahan tertawaan publik pada sore tadi. Hal ini karena sempat mempublikasikan konten yang tidak wajar. Entah kenapa tibatiba @jokowi membalas cuitan akun @Bebyyers milik Beby Chaesara Anadila yang adalah salah satu personel girlband JKT48. “Wuooohh mantab! Jadi teringat deg2annya di momen Senbatsu Uza pekan lalu,” tulis admin @jokowi pada 15.24 WIB. Postingan ini sempat dipertanyakan followers Jokowi di Twitter. Isu ini langsung diklarifikasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. Dalam keterangan persnya ia terangkan bahwa pengelola akun atau admin Twitter Jokowi menjadi aktor di balik kicauan tersebut. “Akun Twitter Presiden pada pukul 15:24 WIB mengunggah cuitan singkat namun segera dihapus tak lama setelah diunggah. Hal ini telah ditelusuri dan ditemukan permasalahan di salah satu admin pengelola. Yang bersangkutan kini sudah dibebastugaskan. Langkah-langkah pengamanan dan penanganan tambahan secara internal telah dilakukan untuk mencegah hal yang sama kembali terulang,” terang Bey dalam siaran persnya, Rabu (16/5). (ald) SEMENTARA ITU DUKUNGAN: Tokoh-tokoh adat Papua siap membesarkan Partai besutan Tommy Soeharto untuk memperoleh dukungan dari masyarakat FOTO: IST FOR RADAR SUKABUMI Partai Berkarya Dapat Dukungan Tokoh Adat Papua PAPUA-- Partai besutan Tommy Soeharto, Partai Berkarya memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh adat Papua. Mereka siap membesarkan Partai Berkarya di daerah Papua yang daerahnya tidak mudah dijangkau. Dukungan untuk bergabung membesarkan Partai Berkarya disampaikan langsung Ketua Tokoh Adat Papua, Paus Kogoya, SIp kepada Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto, saat rombongan para tokoh adat Papua diterima di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat, kemarin. Turut hadir mendampingi Sekjen Priyo Budi Santoso, Tedjo Edhi Purdijatno, Ketua Dewan Pertimbangan dan HM. Jusuf Rizal (Indonesia Center). Menurut Paus Kogoya, mereka adalah keluarga loyalis HM. Soeharto di Papua. Orang tua mereka dulu adalah sahabat Soeharto. Dalam kesempatan itu, Paus Kogaya juga menyampaikan keluhan dan masukan masalah-masalah di Papua, termasuk rencana pemekaran propinsi Papua. “Kami berterima kasih sudah bisa bertemu Pak Tommy Soeharto. Kami rindu seperti era kepemimpinan Bapak HM. Soeharto. Papua dulu tenang. Kami berharap kehadiran Partai Berkarya di Papua dapat memberi perubahan dan memperhatikan nasib rakyat Papua,” tegas Paus Kogoya yang juga purnawirawan TNI. Tommy Soeharto menyambut baik keinginan para tokoh adat Papua membesarkan Partai Berkarya di daerah Papua. “Potensi Papua harus dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat Papua, baik di bidang pertambangan, pertanian, kekaryaan dan membuka lapangan kerja. Partai Berkarya hadir untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” tegas Tommy. (wid) Gerindra dan Demokrat Kian Mesra Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto Prabowo: Revisi UU Terorisme Jangan Ada Abuse Of Power JAKARTA-- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme untuk penguatan keamanan negara. “Kita ingin memiliki polisi yang kuat, intelijen yang kuat, TNI yang kuat namun kita tetap lihat dalam konteks demokratis,” kata Prabowo di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/5). Menurutnya, revisi ini sangat perlu untuk meningkatkan keamanan serta memperkuat kemampuan lembaga keamanan dalam menghadapi terorisme. Namun di lain sisi, Prabowo berharap dari revisi ini jangan menimbulkan tindakan tidak demokratis dari pemerintah. Atau dengan kata lain jangan sampai ada abuse of power. “Kami ingin jangan ada penyalahgunaan dalam penggunaannya, untuk itu kita harus arif dan bijak,” pungkas mantan Danjen Kopassus ini. (rus) PILPRES Fadli Zon: Harusnya Jokowi Jangan Salahkan SBY JAKARTA-- Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menegang. Ketegangan terjadi setelah Jokowi memaparkan mengenai program BBM 1 harga yang dilakukan pemerintahannya di acara ‘Workshop Nasional Anggota DPRD PPP’ di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5). Dalam hal ini, Jokowi menyinggung harga BBM di wilayah timur Indonesia pada 3,5 tahun lalu atau saat masa pemerintahan SBY. “3,5 tahun lalu saya ke Wamena, saya ke kampung, desa, saya tanya, ‘Pak, di sini harga bensin berapa?’ Di Wamena saat itu Rp 60 ribu per liter. Itu pas normal. Kalau cuaca nggak baik, bisa Rp 100 ribu per liter,” singgung Jokowi. SBY kemudian bereaksi dengan mengeluarkan imbauan kepada kader dan mantan menterinya. Namun begitu, imbauan yang dikeluarkan itu hanya meminta kepada kader dan mantan menteri untuk sabar menghadapi sindiran Jokowi tersebut. Ketegangan ini turut menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Meski tidak spesifik menyebut nama, Fadli menyebut bahwa pemimpin yang senang menyalahkan pendahulu, biasanya sedang berusaha menutupi kelemahan. Pemimpin yang hobinya menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, biasanya sedang menutupi kelemahan dan ketidakmampuannya,” ujarnya dalam akun Twitter @fadlizon. (jar) JAKARTA-- Konstelasi pemilihan presiden bergerak semakin dinamis seiring makin dekatnya pendaftaran capres dan cawapres Agustus mendatang. Kubu Jokowi yang sudah didukung oleh koalisi gemuk hanya tinggal menentukan cawapresnya. Begitu pun dengan kubu parpol pendukung Prabowo yang hanya solid didukung oleh sahabat setianya, PKS. Karena itu, Gerindra masih terus berusaha mengumpulkan dukungan dari parpol untuk ikut mencalonkan Ketua Umumnya. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, saat ini pihaknya mengaku terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol. Termasuk partai besutan DPR: Pemerintah Yang Menunda Pengesahan RUU Terorisme JAKARTA-- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak setuju usulan penerbitan Perppu Terorisme sebagai pengganti UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang masih berlaku dan dalam proses revisi. Menurut Agus, kewenangan mengganti UU harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu DPR dan Pemerintah. “UU itu kan harus disetujui oleh DPR dan Pemerintah sehingga tidak ada dalam hal ini yang bisa menentukan hal tersebut (pengeluaran Perppu) dan harus duaduanyalah yang mengerjakan UU tersebut,” ujar politisi Demokrat itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5). Menurut Agus, sikap pemerintah yang masih menimbang definisi terorisme dan menunda pengesahan RUU Terorisme tersebut lah yang justru menyebabkan keterlambatan pengesahan. “Sebelum masa penutupan rapat paripurna dulu, kan akan diambil keputusan dari RUU tersebut, namun pemerintah ingin menyamakan persepsinya dulu tentang masalah definisi terorismenya, sehingga pemerintahlah yang meminta menunda,” ujarnya. Ditambahkan Agus, kalau sekarang internal Pemerintah sudah sepakat definisi terorisme, rasanya tidak perlu waktu yang lama untuk mengesahkan RUU tersebut. DPR akan kembali ngantor pada 18 Mei hingga jelang Lebaran. Diharapkan RUU Terorisme akan rampung pada masa sidang ini. (rus) Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat. “Insya Allah dalam berita yang kami dengar mulai ada komunikasi-komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/5). Meski demikian, Muzani pun mengaku belum dapat membocorkan apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan dipastikan merapat ke koalisinya. Dirinya pun berharap kemungkinan itu nantinya akan terealisasikan. “Wallahualam, mudahmudahan dan harapan doa kami,” tuturnya. Saat disinggung oleh awak media mengenai cawapres yang akan dipilih oleh sang ketua umumnya itu, Muzani enggan berkomentar lebih jauh. Baginya, cawapres pendamping Prabowo harus dapat memiliki kekuatan elektoral baik. Namun yang terpenting, kata Muzani, keputusan cawapres yang bakal disandingkan dengan mantan Danjen Kopassus itu harus didudukan terlebih dahulu dengan seluruh parpol koalisi. Sehingga dapat menghasilkan kesepakatan sebelum Agustus mendatang. “Keputusan utama ada dalam kebersamaan koalisi, (keputusan) para ketum partai,” pungkasnya. (ce1/aim/JPC) MPR Yakin RUU Terorisme Selesai Sebelum Lebaran JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak ada lagi problem substansial dalam pembahasan RUU Anti Terorisme. “Dari sisi kami, tidak ada masalah terkait hal itu, sebab kita tahu tidak ada juga problem substansialnya lagi di sana (RUU Terorisme),” ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5). Terkait masalah definisi terorisme yang menjadi penghambat pengesahan RUU tersebut, wakil ketua MPR ini menilainya akan selesai dengan cepat setelah masa sidang DPR kembali dibuka pada 18 Mei mendatang. “Masalah definisi sendiri juga sudah mengerucut kan, apakah satu frasa masuk dalam definisi utuh atau dalam penjelasan. Jadi ini problemnya sebentar menurut saya,” imbuh Muzani. Maraknya aksi teroris belakangan ini membuat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani Presiden Joko Widodo geram. Kepala Negara meminta DPR dan kementerian terkait untuk mengebut pengesahan RUU Anti Terorisme. Tidak sampai di situ, Jokowi juga mengancam akan mengeluarkan Perppu Anti Terorisme jika RUU tersebut tidak juga disahkan hingga Lebaran. Namun oleh kalangan DPR, pernyataan Jokowi disangkal habis. Menurut Parlemen, penghambatan pengesahan RUU Anti Terorisme karena internal pemerintah yang belum satu kata terkait definisi terorisme. (rus)