- Page 2: KONSTITUSIONALISME AGRARIA
- Page 8 and 9: ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
- Page 10 and 11: PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
- Page 12: sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
- Page 15 and 16: ahkan konstitusi maritim (blue cons
- Page 17 and 18: konstitusi bertemu dengan kajian-ka
- Page 19 and 20: enar-benar memperhatikan desain kon
- Page 21 and 22: Ucapan terimakasih penulis sampaika
- Page 23 and 24: has sovereignty over all of land an
- Page 25 and 26: with regard to the decision of the
- Page 27 and 28: BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
- Page 29 and 30: G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
- Page 32: Bagian I WACANA KONSTITUSI AGRARIA
- Page 35 and 36: suatu negara. Tanpa diatur di dalam
- Page 37 and 38: Namun, bila diperiksa lebih jauh, g
- Page 39 and 40: seperti dengan dikeluarkannya Agrar
- Page 41 and 42: Mengapa konstitusi agraria? Konstit
- Page 43 and 44: orang-orang yang memperjuangkan tan
- Page 45 and 46: Article XII Section 5: The State, s
- Page 47 and 48: juga Herman Willem Daendels dengan
- Page 49 and 50: di bidang pertanahan antara pemerin
- Page 51 and 52: kolonialisme tetap menaunginya. Per
- Page 53 and 54:
Kelima, reformasi yang bergulir sej
- Page 55 and 56:
agraria berkaitan dengan tanah air
- Page 58 and 59:
B A B II PERKEMBANGAN KONSTITUSI AG
- Page 60 and 61:
Dalam pandangan demikian, maka bagi
- Page 62 and 63:
alam lainnya. Berkaitan dengan perm
- Page 64 and 65:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar d
- Page 66 and 67:
dan sebagainya. Daerah-daerah itu m
- Page 68 and 69:
membeli peralatan perang untuk meme
- Page 70 and 71:
hak-hak atas persekutuan rakyat. Ha
- Page 72 and 73:
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS
- Page 74 and 75:
masing-masing mengajukan sendiri da
- Page 76 and 77:
Amandemen UUD 1945: Konstitusi agra
- Page 78 and 79:
sebab Orde Baru sendiri mengingkari
- Page 80 and 81:
dengan ekonomi neoliberal. Tidak ba
- Page 82 and 83:
Persoalan pengakuan bersyarat ini k
- Page 84:
BAGIAN II KONSTITUSI AGRARIA DAN PE
- Page 87 and 88:
anti-tesis atas kapitalisme-agraria
- Page 89 and 90:
erkarakter kapitalisme-agraris, yan
- Page 91 and 92:
Sarimin Reksodihardjo, yaitu hak mi
- Page 93 and 94:
tentang tanah pertanian, melainkan
- Page 95 and 96:
umum dan batas penguasaan/pemilikan
- Page 97 and 98:
Paham Negara Integralistik dalam Ha
- Page 99 and 100:
Pidato Soepomo demikian mengandaika
- Page 101 and 102:
2. Negara sebagai subyek, diberi ke
- Page 103 and 104:
prinsip pemandu kebijakan negara (d
- Page 105 and 106:
menentukan hubungan-hubungan hukum
- Page 107 and 108:
kedudukan dihadapan hukum, terutama
- Page 109 and 110:
erubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962
- Page 111 and 112:
Pemerintahan Nasional Republik Indo
- Page 113 and 114:
pengawasan tentara, hingga tahun 19
- Page 115 and 116:
Pemerintah pun mengalami dilema den
- Page 117 and 118:
Berikutnya, dikeluarkan UU No. 1 Ta
- Page 119 and 120:
e. Domienverklaring untuk residenti
- Page 121 and 122:
yang tidak terkena oleh UU No. 86 t
- Page 123 and 124:
eform. Surat-surat hutang land refo
- Page 125 and 126:
Tabel di atas tidak menunjukkan has
- Page 127 and 128:
melakukan mobilisasi kekuatan tandi
- Page 129 and 130:
tanah dan sumber daya alam. Baru ke
- Page 131 and 132:
Hamzah Atmohandoyo), dan Menteri Pe
- Page 133 and 134:
d. UU No. 51 Prp. tahun 1960 tentan
- Page 135 and 136:
membentuk sejumlah institusi penduk
- Page 137 and 138:
agian ini menggunakan judul “Rezi
- Page 139 and 140:
Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/I
- Page 141 and 142:
1945. Sehingga dasar konstitusional
- Page 143 and 144:
prioritas pembangunan ekonomi dituj
- Page 145 and 146:
melainkan sebagai penata-gunaan tan
- Page 147 and 148:
diatur dalam UUPA. Kelahiran dua un
- Page 149 and 150:
eks PKI pada akhir tahun 1960-an. B
- Page 151 and 152:
menyadarkan Soeharto. Setelah 1974,
- Page 153 and 154:
Peraturan serupa di bidang kelautan
- Page 155 and 156:
Pada periode tersebut, Menteri Nega
- Page 157 and 158:
Namun sinkronisasi tersebut membutu
- Page 159 and 160:
Pada Kabinet Pembangunan V (23 Mare
- Page 161 and 162:
memenuhi hak-hak warga negara. Tida
- Page 163 and 164:
Revolusi Hijau (Green Revolution) 2
- Page 165 and 166:
produksi pertanian modern kepada pe
- Page 167 and 168:
erbagai program-program pemerintah
- Page 169 and 170:
erhasil membangun dasar-dasar perta
- Page 171 and 172:
Sepanjang tahun 1980-an eskalasi se
- Page 173 and 174:
sebaik-baiknya hubungan patron-clie
- Page 176 and 177:
B A B V KONSTITUSI AGRARIA DALAM RE
- Page 178 and 179:
2. Sebagai rangkaian dari efek bera
- Page 180 and 181:
Ketetapan MPR Reformasi dan Pembaru
- Page 182 and 183:
salah satu ciri sistem ekonomi kera
- Page 184 and 185:
Hukum UGM pada 16 April 2001 menyep
- Page 186 and 187:
pihak pemerintah maupun DPR. Hal in
- Page 188 and 189:
sebesar $625,000. ADB menanggung $5
- Page 190 and 191:
telah menuntun arah kebijakan yang
- Page 192 and 193:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
- Page 194 and 195:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
- Page 196 and 197:
perusahaan penting negara seperti P
- Page 198 and 199:
Tabel 6. Pembagian Sektor Pengurusa
- Page 200 and 201:
Sektoralisasi menghadirkan banyak k
- Page 202 and 203:
kawasan, izin usaha pemanfaatan jas
- Page 204 and 205:
tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang
- Page 206 and 207:
Indonesia adalah “Mewujudkan Masy
- Page 208 and 209:
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bau
- Page 210 and 211:
Tabel 8. Undang-undang yang mengham
- Page 212 and 213:
Daftar nomor satu dalam undang-unda
- Page 214 and 215:
fundamental. Sertifikasi sebagai se
- Page 216 and 217:
APBN. Di masa mendatang proses ini
- Page 218 and 219:
(MS Kaban digantikan oleh Zulkifli
- Page 220 and 221:
sumber daya alam telah melebihi lua
- Page 222:
BAGIAN III KONSTITUSI AGRARIA DAN M
- Page 225 and 226:
mempergunakan Mahkamah Konstitusi u
- Page 227 and 228:
Negara yang pertama kali mendirikan
- Page 229 and 230:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me
- Page 231 and 232:
perkara dengan pasal-pasal di dalam
- Page 233 and 234:
yaitu (1) Kekuatan mengikat, (2) Ke
- Page 235 and 236:
Catatan HuMa 42 pada tahun 2010 men
- Page 237 and 238:
Kelebihan lain dari Mahkamah Konsti
- Page 239 and 240:
kekuatan hukum mengikat dan bersifa
- Page 241 and 242:
pengujian undang-undang. Pemohon me
- Page 243 and 244:
Kontitusi. Oleh karena itu, kehadir
- Page 245 and 246:
1) Pengaturan (regelendaad). Pengat
- Page 247 and 248:
yang didanai oleh pemerintah (negar
- Page 249 and 250:
pemisahan usaha pembangkitan, trans
- Page 251 and 252:
kebijaksanaan energi dan ekonomi na
- Page 253 and 254:
Perkara itu diregistrasi di Mahkama
- Page 255 and 256:
masih dalam tahap studi kelayakan d
- Page 257 and 258:
(b) Pasal 25 Universal Declaration
- Page 259 and 260:
“Mengangkut” atau kata “Alat
- Page 261 and 262:
untuk antara lain kepentingan keama
- Page 263 and 264:
hukum adat. Kata-kata ”terkuat da
- Page 265 and 266:
asal negaranya, 48 berkesesuaian de
- Page 267 and 268:
dan ayat (2) bertentangan dengan pe
- Page 269 and 270:
agi perseroan yang tidak melaksanak
- Page 271 and 272:
didasari adanya kondisi sosial dan
- Page 273 and 274:
Pemohon sebagaimana tercantum dalam
- Page 275 and 276:
4) Ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tah
- Page 277 and 278:
prinsip atau surat izin penyelidika
- Page 279 and 280:
kewenangan antara pemerintah dan pe
- Page 281 and 282:
a. Inkonstitusionalitas HP3 Menurut
- Page 283 and 284:
masyarakat tradisional yang secara
- Page 285 and 286:
terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
- Page 287 and 288:
(hak ulayat) atau dimiliki rakyat b
- Page 289 and 290:
Perlindungan masyarakat hukum adat
- Page 291 and 292:
pemohon dalam sidang pembacaan putu
- Page 293 and 294:
ketahanan lingkungan dan berdampak
- Page 295 and 296:
19. PUU Kehutanan V: Konstitusional
- Page 297 and 298:
hutan; b. Penataan batas kawasan hu
- Page 299 and 300:
oleh pemerintah dalam menetapkan wi
- Page 301 and 302:
Penjelasannya, juga sekaligus untuk
- Page 303 and 304:
Rakyat Republik Indonesia, tanpa me
- Page 305 and 306:
adan-badan usaha yang tidak berbada
- Page 307 and 308:
hektare dan minimal 5.000 hektare,
- Page 309 and 310:
24. PUU Migas III: Pengujian konsti
- Page 311 and 312:
mencukupi, kita pinjam tenaga asing
- Page 313 and 314:
Kontrak Kerja Sama tetap konstitusi
- Page 315 and 316:
Akibat hukum pembatalan BP Migas Da
- Page 317 and 318:
pembagian urusan pemerintahan dan k
- Page 319 and 320:
mempergunakannya tanpa asset dan ak
- Page 321 and 322:
memutuskan, tetapi harus membentuk
- Page 323 and 324:
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang te
- Page 325 and 326:
merupakan suatu kategori khusus dar
- Page 327 and 328:
hutan hak. Namun Mahkamah Konstitus
- Page 329 and 330:
Masyarakat hukum adat sebagai subje
- Page 331 and 332:
“sepanjang kenyataannya masih ada
- Page 333 and 334:
persengketaan ini. UU Pemerintahan
- Page 335 and 336:
ahwa permohonan ini tidak dapat dit
- Page 337 and 338:
(WIUP) memperhatikan kepentingan be
- Page 339 and 340:
Salah satu pembatasan kewenangan Pr
- Page 341 and 342:
tetapi, Mahkamah Konstitusi berpend
- Page 343 and 344:
2. Pre-emptive Right Hakim Konstitu
- Page 345 and 346:
DPR. Dalam hal tidak ada dana angga
- Page 347 and 348:
secara konstitusional tunduk pada k
- Page 349 and 350:
dibuat sejak reformasi paling banya
- Page 351 and 352:
Sementara itu dalam kaitan dengan k
- Page 353 and 354:
Tahun 2009, pemerintah dan DPR meng
- Page 355 and 356:
Tidak berhenti disitu, dalam UU No.
- Page 357 and 358:
Dalam proses pemeriksaan, jaksa mem
- Page 360 and 361:
B A B VIII KONSEPSI KONSTITUSIONAL
- Page 362 and 363:
tradisi hukum anglo-saxon seperti d
- Page 364 and 365:
Mahkamah Konstitusi melalui putusan
- Page 366 and 367:
yang dimaksud dengan dikuasai oleh
- Page 368 and 369:
produksi yang penting bagi negara d
- Page 370 and 371:
memakannya, maka singkong dapat men
- Page 372 and 373:
pengelolaan dapat juga dilakukan da
- Page 374 and 375:
administrasi pemerintahan yang sama
- Page 376 and 377:
penguasaan negara dalam Pasal 33 ay
- Page 378 and 379:
3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian
- Page 380 and 381:
No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
- Page 382 and 383:
terkena dampak dari penetapan wilay
- Page 384 and 385:
“Pengaturan pembatasan luas tanah
- Page 386 and 387:
tersebut ada pihak yang mengajukan
- Page 388 and 389:
No Elemen Penjelasan 3 Sesuai denga
- Page 390 and 391:
Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada
- Page 392 and 393:
Peranan Swasta dalam Pengelolaan Ta
- Page 394 and 395:
Selain itu, Mahkamah Konstitusi dal
- Page 396:
konsesi; serta (iii) tingkatan lema
- Page 400 and 401:
B A B IX TIGA KONSEPSI PENGUASAAN N
- Page 402 and 403:
Atas dasar hak octrooi, wilayah pen
- Page 404 and 405:
pada dasarnya adalah sebuah kekelir
- Page 406 and 407:
penafsiran terhadap Prinsip Domein
- Page 408 and 409:
temurun (erfelijk individueel gebru
- Page 410 and 411:
Vollenhoven, 2013:75). Penerapan pr
- Page 412 and 413:
dengan Hak Menguasai dari Negara se
- Page 414 and 415:
Konsep HMN di dalam UUPA lahir dala
- Page 416 and 417:
ulayat dibebankan kepada masyarakat
- Page 418 and 419:
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi P
- Page 420 and 421:
audit, melakukan pengendalian dan m
- Page 422 and 423:
Tabel 15. Perbandingan Tiga Konseps
- Page 424 and 425:
erdasarkan penggolongan penduduk, y
- Page 426 and 427:
kompensasi dan ganti rugi kepada pe
- Page 428:
daya alam lainnya. Berbeda dengan P
- Page 431 and 432:
orang di kampung yang mempertahanka
- Page 433 and 434:
Salah satu dampak dari kebijakan ne
- Page 435 and 436:
masyarakat untuk terlibat dan mempe
- Page 437 and 438:
UUPA, maka semua peraturan pertanah
- Page 439 and 440:
dijamin di dalam konstitusi. Dengan
- Page 441 and 442:
Ketentuan berikutnya menetapkan bah
- Page 443 and 444:
pelaksanaan program tersebut. Keter
- Page 445 and 446:
mempergunakan prinsip-prinsip pemba
- Page 447 and 448:
Konsolidasi dan Penataan Ulang Keme
- Page 449 and 450:
pembiayaan yang lebih besar dan pen
- Page 451 and 452:
Beberapa negara bahkan pernah melak
- Page 453 and 454:
2. Kewenangan kementerian yang berk
- Page 455 and 456:
DPD RI memiliki cakupan persoalan y
- Page 457 and 458:
mediasi atau konsiliasi. Berbeda de
- Page 459 and 460:
ights). 83 Pembentukan Pengadilan A
- Page 461 and 462:
koreksi atas perlakuan yang tidak a
- Page 463 and 464:
Pasal 28I ayat 3 Identitas budaya d
- Page 465 and 466:
tanah dan sumber daya, sebagai hak
- Page 468 and 469:
EPILOG Melanjutkan Indonesia dengan
- Page 470 and 471:
konflik-konflik agraria struktural
- Page 472 and 473:
Dasar data dari simplifikasi strate
- Page 474 and 475:
pertanian rakyat (small-farm househ
- Page 476 and 477:
Vollenhoven dalam penemuan hukum ad
- Page 478 and 479:
daya alam, dan meletupnya konflik a
- Page 480:
Noer Fauzi Rachman, PhD., adalah Di
- Page 483 and 484:
Mahkamah Konstitusi Republik Indone
- Page 485 and 486:
Bedner, Adriaan 2011 ‘Suatu pende
- Page 487 and 488:
Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun G
- Page 489 and 490:
Kartodihardjo, Hariadi dan Hira Jha
- Page 491 and 492:
Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan d
- Page 493 and 494:
Praptodihardjo, Singgih. 1984 ‘Se
- Page 495 and 496:
Saleng, Abrar. 1999 Hak Penguasaan
- Page 497 and 498:
1987 Proses Terjadinya UUPA, Peran
- Page 499 and 500:
Unger, Roberto Mangabeira 2007 Teor
- Page 501 and 502:
Seminar “Pembaruan Agraria untuk
- Page 504 and 505:
Lampiran 1. Daftar Undang-undang ya
- Page 506 and 507:
Lampiran 2. Daftar Undang-undang ya
- Page 508 and 509:
Lampiran 3. Daftar Undang-undang ya
- Page 510 and 511:
29. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pe
- Page 512 and 513:
11 PUU BUMN: Restrukturisasi dan Pr
- Page 514:
TENTANG PENULIS Yance Arizona, SH.
- Page 517 and 518:
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 11
- Page 519 and 520:
G G.J. Nolst Trenité, 16, 375, 377
- Page 521 and 522:
422, 424-426, 438, 442, 445, 446, 4
- Page 523 and 524:
Muso, 58 N Nabiel Makarim, 186 nasi
- Page 525 and 526:
R R. Hermanses, Mr., 99 Rachmat Wit
- Page 527:
209, 231, 353, 369, 379-387, 393-39