KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Recommendations

Info

Untuk: - Umi Illiyina -
Page 2: KONSTITUSIONALISME AGRARIA
Page 5: KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
Page 9 and 10: akibatnya untuk generasi yang akan
Page 11 and 12: kembali pe(nyalah)gunaan Hak Mengua
Page 14 and 15: KATA PENGANTAR Konstitusi Agraria:
Page 16 and 17: akyat Indonesia dari kungkungan ata
Page 18 and 19: undangan di bidang keagrarian. Tida
Page 20 and 21: UCAPAN TERIMAKASIH Atas terselesaik
Page 22 and 23: EXECUTIVE SUMMARY Agrarian constitu
Page 24 and 25: control over land and other natural
Page 26 and 27: DAFTAR ISI ENDORSEMENTS............
Page 28 and 29: DAFTAR SINGKATAN ADB AMAN AMDAL APB
Page 30: PTUN PUU RTP SKK Migas SKLN SPAM TG
Page 34 and 35: B A B I KONSTITUSI AGRARIA: TINJAUA
Page 36 and 37: pengertian tentang seperangkat prin
Page 38 and 39: Pengertian Agraria Istilah ‘agrar
Page 40 and 41: a. Tanah, atau permukaan bumi. Jeni
Page 42 and 43: Sementara itu, dalam kajian hukum a
Page 44 and 45: semua alat produksi, termasuk sumbe
Page 46 and 47: negara dan dipergunakan untuk sebes
Page 48 and 49: hakikatnya hak perseorangan dan mas
Page 50 and 51: setelah reformasi tidak lagi menggu
Page 52 and 53: ekonstitusionalisasi agraria (bab I
Page 54 and 55: dalam kebijakan kolonial melalui Ag
Page 56:
Konstitusi agraria menjadi titik ed
Page 59 and 60:
masyarakat adat tehadap wilayahnya
Page 61 and 62:
sidang BPUPKI, ketentuan tersebut d
Page 63 and 64:
dengan “Soal Perekonomian Indones
Page 65 and 66:
formulasi dari dari Pasal 33 UUD 19
Page 67 and 68:
Dekonstitusionalisasi Agraria dalam
Page 69 and 70:
konsesi tambang Belanda yang telah
Page 71 and 72:
yang baik dari Konstitusi RIS. Kons
Page 73 and 74:
sosial dari hak milik itu adalah pr
Page 75 and 76:
Kembali kepada UUD 1945 Pada 5 Juli
Page 77 and 78:
Terdapat beberapa istilah dipakai o
Page 79 and 80:
seperti dia sangat sedikit (Asshidd
Page 81 and 82:
Ketentuan di atas memisahkan antara
Page 83 and 84:
tanah dan sumber daya alam lainnya
Page 86 and 87:
B A B III KONSTITUSI AGRARIA DALAM
Page 88 and 89:
Apa yang disampaikan oleh Jacoby ti
Page 90 and 91:
Para pejuang kemerdekaan tersebut m
Page 92 and 93:
perlu mengangkat seorang menteri ur
Page 94 and 95:
Seharusnya Dimasukkan dalam sebuah
Page 96 and 97:
Kontribusi Seksi Agraria UGM sangat
Page 98 and 99:
daerah-daerah swatantra dan masyara
Page 100 and 101:
Agraria UGM dibawah Notonagoro. Dal
Page 102 and 103:
atau individu yang mengatasnamakan
Page 104 and 105:
negara dan warga negara dengan tana
Page 106 and 107:
dan negara yang berlandaskan persat
Page 108 and 109:
UU No. 11 Tahun 1959 tentang Pembat
Page 110 and 111:
melalui koperasi serta perusahaan n
Page 112 and 113:
4. 38 Perusahaan perkebunan tembaka
Page 114 and 115:
yang luas-luas itu dipotong separo
Page 116 and 117:
Negara pemindahan tersebut perlu di
Page 118 and 119:
usaha-usaha yang telah dijalankan o
Page 120 and 121:
Indonesia. Lebih lanjut disebutkan
Page 122 and 123:
(PETANI) yang berafiliasi dengan PN
Page 124 and 125:
456.664 Ha dengan 512.139 keluarga
Page 126 and 127:
menyentuh daerah Jawa, Bali, Nusa T
Page 128 and 129:
dan terakhir di tahun 1963 selama t
Page 130 and 131:
Azis Saleh) di bawah Menteri Inti B
Page 132 and 133:
ditentukan oleh Soeharto selaku pen
Page 134 and 135:
Pengadilan Land Reform ini dibubark
Page 136 and 137:
B A B IV KONSTITUSI AGRARIA DALAM R
Page 138 and 139:
erujung kepada pergantian pemerinta
Page 140 and 141:
tersebut menyatakan, bahwa Presiden
Page 142 and 143:
lembaga perwakilan rakyat, sedang p
Page 144 and 145:
tahapan-tahapan pelaksanaan serangk
Page 146 and 147:
Pada bidang agraria dikeluarkan UU
Page 148 and 149:
tersebut maka proses pembangunan ce
Page 150 and 151:
Sebuah data yang dikeluarkan oleh F
Page 152 and 153:
untuk menegaskan batas wilayah repu
Page 154 and 155:
hidup. Sebagai tindak lanjut dari h
Page 156 and 157:
Sebelum dua undang-undang tersebut,
Page 158 and 159:
pemerintahannya dibentuklah kabinet
Page 160 and 161:
Hasan, yang banyak memiliki konsesi
Page 162 and 163:
oleh rezim otoritarian Soeharto yan
Page 164 and 165:
ekstensifikasi, diversifikasi, dan
Page 166 and 167:
Soeharto diundang untuk berpidato d
Page 168 and 169:
perlengkapan pertanian. Penggunaan
Page 170 and 171:
Tabel 5. Karakteristik Sengketa Tan
Page 172 and 173:
masukan non-organik seperti pestisi
Page 174:
an pemerintahan Orde Baru sudah mul
Page 177 and 178:
dibentuk sejumlah ketetapan MPR seb
Page 179 and 180:
alam itu diarahkan dan faktor-fakto
Page 181 and 182:
Berkaitan dengan pertanahan di dala
Page 183 and 184:
pertanahan yang andal; (2) Penegaka
Page 185 and 186:
1) Prinsip Negara Kesatuan Republik
Page 187 and 188:
oleh berbagai pihak untuk menancapk
Page 189 and 190:
Kemudian dengan meminjam kekuatan I
Page 191 and 192:
Tabel 7. Undang-undang bidang tanah
Page 193 and 194:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan U
Page 195 and 196:
Pada periode ini setidaknya lebih d
Page 197 and 198:
Sektoralisme dalam Pengurusan Tanah
Page 199 and 200:
Sektor Agraria Instansi Pemerintah
Page 201 and 202:
Kalimantan Timur memberitakan bahwa
Page 203 and 204:
6. Izin Usaha Pengolahan Migas 7. I
Page 205 and 206:
terutama dalam hal kegiatan yang ak
Page 207 and 208:
2014:34-5). Jadi dalam konteks ini
Page 209 and 210:
4. Rancangan undang-undang yang ber
Page 211 and 212:
No Undang-undang Penanggung-jawab T
Page 213 and 214:
memajukan hak asasi manusia dan hak
Page 215 and 216:
hingga program yang hanya memfokusk
Page 217 and 218:
Mangkusubroto), Kementerian Pertani
Page 219 and 220:
BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52%
Page 221 and 222:
semakin massif dikarenakan daerah j
Page 224 and 225:
B A B VI MAHKAMAH KONSTITUSI ANAK K
Page 226 and 227:
eview menjadi terkenal di seluruh p
Page 228 and 229:
protectorof the constitution). Seja
Page 230 and 231:
Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda
Page 232 and 233:
Lalu bagaimana sifat dari amar putu
Page 234 and 235:
Siapa Pengguna Mahkamah Konstitusi
Page 236 and 237:
perkembangannya dijadikan sebagai t
Page 238 and 239:
menyangkut orang-orang tertentu. Di
Page 240 and 241:
B A B VII PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH
Page 242 and 243:
seluruhnya maupun dikabulkan sebagi
Page 244 and 245:
erkaitan dengan pemisahan (unbundli
Page 246 and 247:
penegakan hukum agar pelaksanaan pe
Page 248 and 249:
harus dipahami bersifat relatif dal
Page 250 and 251:
materil. Dalam putusan yang dibacak
Page 252 and 253:
Mahkamah menilai bahwa prinsip sebe
Page 254 and 255:
yang bersifat transisional yang dib
Page 256 and 257:
dan Suyanto, dkk sebanyak 2063 WNI
Page 258 and 259:
Komersialisasi air Para Pemohon men
Page 260 and 261:
ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 194
Page 262 and 263:
kepada negara tanpa hak menuntut ga
Page 264 and 265:
Migas, sementara kewenangan untuk m
Page 266 and 267:
Mahkamah Konstitusi mengelak membat
Page 268 and 269:
erdaya saing; (2) Asas berkelanjuta
Page 270 and 271:
perundang-undangan sektoral, sedang
Page 272 and 273:
Sebagai suatu perekonomian yang dis
Page 274 and 275:
12. PUU Ketenagalistrikan II: Mempe
Page 276 and 277:
No. 30 Tahun 2009 tidak mengandung
Page 278 and 279:
a. Penerapan peraturan perundang-un
Page 280 and 281:
dan didirikan sesuai dengan peratur
Page 282 and 283:
masyarakat adat dan nelayan tradisi
Page 284 and 285:
“dikuasai” dan “dipergunakan
Page 286 and 287:
pemilik kebun menebang pohon-pohon
Page 288 and 289:
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor
Page 290 and 291:
dalam peta dasar pendaftaran tanah
Page 292 and 293:
Pemerintah pusat paling mengetahui
Page 294 and 295:
penyelenggaraan penataan ruang. Pen
Page 296 and 297:
administrasi negara tidak boleh ber
Page 298 and 299:
20. PUU Minerba II: Pembatasan terh
Page 300 and 301:
menghindari munculnya tumpang tindi
Page 302 and 303:
dahulu ditetapkannya WPN sebelum me
Page 304 and 305:
termasuk dalam kelompok masyarakat
Page 306 and 307:
dimaksudkan untuk membedakan kemamp
Page 308 and 309:
atau kawasan hutan sebagai bukan ka
Page 310 and 311:
tetapi tidak memberikan manfaat seb
Page 312 and 313:
Pemerintah tidak dapat secara langs
Page 314 and 315:
atau di Wilayah Kerja, sehingga BUM
Page 316 and 317:
25. PUU Minerba V: Penentuan WP, WU
Page 318 and 319:
Sementara itu, berkaitan dengan fra
Page 320 and 321:
Jalan tol sebagai kepentingan umum
Page 322 and 323:
hukum tetap, tentulah tidak dapat d
Page 324 and 325:
kehidupan kenegaraan ditujukan untu
Page 326 and 327:
ahkan dengan putusan pengadilan seb
Page 328 and 329:
Hutan negara (hutan adat bagian dar
Page 330 and 331:
Pengukuhan kawasan hutan harus memp
Page 332 and 333:
isa memanfaatkan wilayahnya untuk k
Page 334 and 335:
“Menimbang bahwa terlepas dari Pe
Page 336 and 337:
sudah diberikan kepada Pemerintah P
Page 338 and 339:
dimiliki oleh Penanam Modal Asing a
Page 340 and 341:
dengan resiko bersama antara Pemeri
Page 342 and 343:
Hakim Konstitusi Harjono, Maria Far
Page 344 and 345:
Karya. Dengan pertimbangan tersebut
Page 346 and 347:
mengutip pendapat dari Randal N. Gr
Page 348 and 349:
tersebut. Dalam pengujian undang-un
Page 350 and 351:
Para pengusaha pun juga menjadikan
Page 352 and 353:
C. Siasat Pemerintah dan DPR “Men
Page 354 and 355:
Pemerintah juga melakukan siasat da
Page 356 and 357:
untuk ditetapkan sebagai kawasan hu
Page 358:
Pertimbangan hukum dan pendapat Mah
Page 361 and 362:
kepadanya untuk melakukan apa saja
Page 363 and 364:
Kelompok judicial renstrain yang he
Page 365 and 366:
peradilan guna menegakkan hukum dan
Page 367 and 368:
sebagaimana ditegaskan oleh Mahkama
Page 369 and 370:
aparat keamanan dan penegak hukum m
Page 371 and 372:
Dalam melakukan pengaturan, sebagai
Page 373 and 374:
perundang-undangan. Suatu tindakan
Page 375 and 376:
dapat dilakukan oleh Badan Usaha Te
Page 377 and 378:
pengurusan dilakukan oleh pemerinta
Page 379 and 380:
erjalannya proses pembangunan melal
Page 381 and 382:
wilayah pertambangan, pemerintah ha
Page 383 and 384:
Dalam menyelesaikan konflik sumber
Page 385 and 386:
dasar konstitusional yang paling se
Page 387 and 388:
Tabel 14. Penjelasan Mahkamah Konst
Page 389 and 390:
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah
Page 391 and 392:
karena pengukuhan kawasan hutan. Ha
Page 393 and 394:
menurut Mahkamah Konstitusi ketentu
Page 395 and 396:
keadilan sosial. Dalam masyarakat y
Page 398:
BAGIAN IV KONSTITUSIONALISME REFORM
Page 401 and 402:
sejumlah peraturan perundang-undang
Page 403 and 404:
atau diberikan hadiah oleh raja-raj
Page 405 and 406:
di negeri Belanda. 68 Konstelasi po
Page 407 and 408:
dipelihara dan tidak ada pemiliknya
Page 409 and 410:
telah memiliki banyak kontribusi me
Page 411 and 412:
Konsepsi Hak Menguasai Negara Terbe
Page 413 and 414:
negara dengan tanah dalam perumusan
Page 415 and 416:
yang disebutnya sebagai hak bangsa,
Page 417 and 418:
perusahaan asing serta melakukan pe
Page 419 and 420:
penggunaan, persediaan dan pemeliha
Page 421 and 422:
serupa juga terjadi di berbagai sek
Page 423 and 424:
Dilihat dari konteks ekonomi politi
Page 425 and 426:
Berbeda dengan Prinsip Domein Verkl
Page 427 and 428:
diakui keberadaannya sebagaimana di
Page 430 and 431:
B A B X DARI KONSTITUSI AGRARIA KE
Page 432 and 433:
Republik Indonesia, yaitu untuk men
Page 434 and 435:
41 perusahaan pada lokasi megaproye
Page 436 and 437:
Dalam kaitannya dengan hal itu, unt
Page 438 and 439:
pengunaan HMN melalui pemberian hak
Page 440 and 441:
oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota
Page 442 and 443:
Setidaknya ada dua hal penting yang
Page 444 and 445:
daya alam serta mencabut, mengubah
Page 446 and 447:
menerjemahkan prinsip-prinsip pemba
Page 448 and 449:
kabinet parlementer Sukiman-Suwiryo
Page 450 and 451:
dan sumber daya alam tidak saja din
Page 452 and 453:
eksplorasi, pengembangan, pemanfaat
Page 454 and 455:
memverifikasi dan memberkas kasus-k
Page 456 and 457:
idang ini merupakan bidang yang san
Page 458 and 459:
dikenal pula dengan asas pembuktian
Page 460 and 461:
Republik Indonesia yang dinyatakan
Page 462 and 463:
Tabel 16. Landasan Konstitusional m
Page 464 and 465:
dan masyarakat adat untuk memanfaat
Page 466:
yang lebih adil bagi rakyat Indones
Page 469 and 470:
Karakterisasi Konflik-konflik Agrar
Page 471 and 472:
Bagan 1: Kerangka Penjelas Sebab-Ak
Page 473 and 474:
erbasiskan tepung gandum, gula dan
Page 475 and 476:
1945 kita pergunakan sebagai rujuka
Page 477 and 478:
mengandalkan apa yang secara popule
Page 479 and 480:
tentang Ketenagalistrikan, MK menje
Page 482 and 483:
DAFTAR PUSTAKA Buku, disertasi dan
Page 484 and 485:
Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali
Page 486 and 487:
Crouch, Harold. 1999 Militer dan Po
Page 488 and 489:
Hatta,Mohammad. 1946 Ekonomi Indone
Page 490 and 491:
Lipton, Michael. 2009 Land reform i
Page 492 and 493:
Mustafainah, Aflina, dkk. 2004 Manu
Page 494 and 495:
http://eprints.undip.ac.id/3265/2/2
Page 496 and 497:
Sitorus, M.T. Felix. 2002 ‘Lingku
Page 498 and 499:
2009 Tanah dalam perspektif hak eko
Page 500 and 501:
Wheare, K. C. 1960 Modern constitut
Page 502:
Percepatan dan Perluasan Krisis Sos
Page 505 and 506:
11. UU Darurat No. 1 Tahun 1956 ten
Page 507 and 508:
14. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pe
Page 509 and 510:
of the Sea of 10 December 1982 rela
Page 511 and 512:
Lampiran 4. Tabel Putusan Mahkamah
Page 513 and 514:
23 PUU Kehutanan I: Konstitusionali
Page 516 and 517:
INDEKS A A. H. Nasution, 107 A.M. S
Page 518 and 519:
Dekrit Presiden, 15, 43-44, 51, 98,
Page 520 and 521:
I IHCS, 249 Iman Soetiknjo, 62, 64,
Page 522 and 523:
386, 401, 404, 410-412, 416, 421, 4
Page 524 and 525:
pengelolaan (beheersdaad), xi, 3, 8
Page 526 and 527:
Spinoza, 71, 383 Sri Adiningsih, 45
show all

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?