W o r k s h o p - FORDA - Badan Litbang Kehutanan

Workshop 

Ari Wibowo 

Setiasih Irawanti 

Zahrul Muttaqin 

Subarudi 

Fitri Nurfatriani 

Niken Sakuntaladewi 

Novi Widyaningtyas 

Sulistyo A. Siran 

Jakarta, November 2012

Jakarta, Oktober 2011 

KEMENTERIAN KEHUTANAN 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN 

Jakarta, November 2012 

Ari Wibowo 

Setiasih Irawanti 

Zahrul Muttaqin 

Subarudi 

Fitri Nurfatriani 


Novi Widyaningtyas 

Sulistyo A. Siran

Prosiding Workshop Kerjasama Internasional 

Oleh: 

Ari Wibowo, Setiasih Irawanti, Zahrul Muttaqin, Subarudi, Fitri Nurfatriani, 

Niken Sakuntaladewi, Novi Widyaningtyas dan Sulistyo A. Siran 

Editor: 

Sulistyo A. Siran 

Bayu Subekti 

© 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 

ISBN: 978-602-7672-13-0 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, 

cetak, mikro lm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan 

atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut: 

Ari Wibowo, Setiasih Irawanti, Zahrul Muttaqin, Subarudi, Fitri Nurfatriani, Niken 

Sakuntaladewi, Novi Widyaningtyas dan Sulistyo A. Siran. 2012. Prosiding Workshop 

Kerjasama Internasional. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 

Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia. 

Diterbitkan oleh: 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan 

Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610, Indonesia 

Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924 

Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; website: http://www.puspijak.org 

ii

Kata Pengantar 

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadlirat Allah SWT karena atas berkat dan 

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan prosiding Workshop Kerjasama 

Internasional ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagi lembaga litbang seperti 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak), 

kegiatan kerjasama litbang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi 

untuk memperluas jejaring kerja dan meningkatkan kualitas kegiatan litbang. Tanpa 

kerjasama dengan institusi lain, lembaga litbang akan teralienasi dari kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. 

Dilandasi oleh hal tersebut, Puspijak melaksanakan kegiatan workshop Kerjasama 

Internasional pada tanggal 5 November 2012 di IPB-International Convention Centre. 

Workshop bertujuan untuk memperoleh masukan berupa saran dan kritik membangun 

dalam rangka meningkatkan kualitas litbang hasil kerjasama dan mengoptimalkan 

pemanfaatannya oleh masyarakat pengguna. 

Prosiding yang ada di hadapan saudara merekam kegiatan yang dillaksanakan 

oleh proyek kerjasama internasional sepanjang tahun 2012 dimana Puspijak menjadi 

executing agencynya. Akhirul kalam semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua dalam memajukan kegiatan litbang utamanya aktivitas litbang 

perubahan iklim dan kebijakan di indonesia. 

Bogor, November 2012 

Kepala Pusat, 

Dr. Kirs anti L. Ginoga, MSc. 

Prosiding 

Workshop Kerjasama Internasional 

iii

Daftar Isi 

Kata Pengantar .................................................................................................iii 

Daftar Isi ............................................................................................................. v 

Sambutan Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan ..............vii 

1. Demonstration Activity (DA) REDD+ di Taman Nasional Meru 

Betiri, Jawa Timur ITTO PD 519/08 rev (1) 

Ari Wibowo ..................................................................................................... 1 

2. Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry 

in Indonesia Project Overview: ACIAR- FST/2008/030 

Setiasih Irawanti ..............................................................................................13 

3. Perbaikan Tata Kelola, Kebijakan dan Kelembagaan Kehutanan 

untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan 

(REDD+): Belajar dari proyek kerjasama ACIAR-Kementerian 

Kehutanan FST/2007/052 

Zahrul Muttaqin, Subarudi dan Fitri Nurfatriani ..............................................41 

4. REDD+ Readiness Preparation TF99721 ID (FCPF/World Bank) 

Forest Carbon Partnership Facility 


Novi Widyaningtyas........................................................................................53 

5. Project number: PD 73/89 (F,M,I) Phase II Feasibility Study 

on REDD+ in Central Kalimantan, Indonesia 

Sulistyo A. Siran ..............................................................................................61 

Notulensi ........................................................................................................... 76 

Daftar Hadir ..................................................................................................... 88 

Prosiding 


v

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG PERUBAHAN IKLIM 

DAN KEBIJAKAN 

PADA 

WORKSHOP KERJASAMA INTERNASIONAL 

BOGOR, 5 NOVEMBER 2012 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Yth. Kepala Puslitbang Lingkup Badan Litbang Kehutanan atau yang mewakili, 

Yth. Saudara-saudara peneliti, penyuluh kehutanan, widyaiswara, perwakilan dari 

perguruan tinggi, sahabat-sahabat dari lembaga swadaya masyarakat dan hadirin 

sekalian 

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadlirat Allah SWT karena hanya 

atas perkenan-Nya sajalah kita dapat hadir dan berkumpul pada kesempatan yang 

berbahagia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, penelitian dan pengembangan 

adalah bagian penting dari sebuah organisasi, baik organisasi public maupun 

komersial. Banyak organisasi bisnis maupun publik mengalami quantum leap karena 

menempatkan litbang pada posisi yang strategis. Misalnya perusahaan-perusahaan 

IT seperti Apple dan Microsoft serta Korea Selatan, sebuah negara yang bergerak 

cepat dari negara berpendapat rendah pada dekade 60-an menjadi negara industri 

maju di era 2000-an karena menempatkan litbang sebagai bagian utuh dari strategi 

pembangunan nasionalnya. 

Bapak/Ibu peserta workshop Kerjasama Internasional yang saya hormati... 

Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pemangku kepentingan pengelolaan 

dan pembangunan kehutanan menyadari sepenuhnya bahwa penelitian dan 

pengembangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pembangunan 

kehutanan nasional. Kerjasama dengan institusi kelitbangan lain, tidak hanya 

memberikan dukungan pendanaan, namun lebih dari itu Puspijak juga memperoleh 

manfaat berupa terbangunnya jejaring kerja/networking dan akses terhadap berbagai 

isu dan akti tas litbang kehutanan terkini yang mungkin masih merupakan suatu ilmu 

Prosiding 


vii

atau teknologi yang baru di tingkatan nasional dan internasional yang dapat di”share” 

dan di”learning by doing”, selain exchange of knowledge and skills antar peneliti. 

Bapak/Ibu peserta hadirin sekalian yang berbahagia... 

Strategi Puspijak dalam pengembangan kerjasama adalah menjalin kemitraan 

dengan institusi kelitbangan terkemuka yang bergerak dalam bidang perubahan iklim 

dan kebijakan dalam rangka membangun jejaring kerja seluas mungkin. Sampai dengan 

saat ini, sebagai executing agency, Puspijak mengelola empat kegiatan kerjasama yang 

masih berjalan / on going, yaitu : 

1. Tropical Forest Conservation For Reducing Emission From Deforestation and Forest 

Degradation And Enhancing Carbon Stock In Meru Betiri National Park, Indonesia 

bekerjasama dengan ITTO, 7&1, Telapak, dan TN Meru Betiri 

2. Improving Governance, Policy and Institutional Arrangements to Reduce Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-ACIAR bekerjasama dengan 

ACIAR, Australia National University, dan CIFOR 

3. Overcoming Constrains to Community Based Commercial Forestry in Indonesia- 

ACIAR bekerjasama dengan dengan ACIAR, UGM dan BPK Makassar. 

4. REDD+ Readiness Preparation TF 99721 ID (FCPF/World Bank) bekerjasama 

dengan World-Bank, Pustanling Kehutanan dan Dewan Kehutanan Nasional. 

Satu kegiatan lagi yaitu, Feasibility Study on REDD+ in Central Kalimantan- 

ITTO/Marubeni kerjasama dengan ITTO baru saja selesai dan akan diperpanjang 

dengan fase III yang berdasarkan MoU akan berlangsung dari September 2012 sampai 

dengan Maret 2013. Satu kegiatan lagi yang baru saja bergabung dengan Puspijak 

adalah kerjasama Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) yang akan 

berlangsung sampai dengan tahun 2014. 

Saudara-saudara, hadirin yang kami hormati.... 

Kelima kegiatan kerjasama yang sedang berjalan maupun yang baru saja selesai 

telah banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan litbang perubahan iklim dan 

kebijakan. Dari kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut telah dilaksanakan beberapa 

lokakarya, pelatihan dan seminar yang merupakan turunan dari upaya transfer dan 

exchange of knowledge and technology dan penguatan kapasitas sebagai bagian dari 

tujuan diadakannya kerjasama tersebut. 

Namun lebih dari itu semua, Puspijak memandang perlu untuk dilakukan 

diseminasi atau penyebarluasan lebih lanjut terhadap berbagai kemajuan/progres 

yang telah dicapai oleh kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut. Kegiatan diseminasi ini 

viii

penting karena selain untuk menyebarluaskan hasil litbang dari kegiatan kerjasama 

ini juga untuk memperoleh umpan balik untuk perbaikan ke depan. Masukan ini 

diharapkan akan lebih mempertajam hasil-hasil litbang dari kegiatan kerjasama sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

Bapak/Ibu peserta hadiri sekalian yang berbahagia... 

Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/ 

Saudara untuk bersama-sama berdiskusi dan berbagi pengetahuan dalam workshop 

kerjasama ini. Saran masukan dan kritik untuk perbaikan dari hadirin sekalian sangat 

kami harapkan. 

Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan mulia 

dari kegiatan dari kegiatan ini dapat tercapai dan kita rasakan hasilnya di masa yang 

akan datang. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Kepala PUSPIJAK, 

Dr. Kirs anti Ginoga, MSc. 

Prosiding 


ix

Demonstration Activity (DA) REDD+ di 

Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur 

ITTO PD 519/08 rev (1) 

Ari Wibowo

1.1 Latar Belakang 

1. Pendahuluan 

Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan secara ilmiah. Sektor 

Kehutanan adalah salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap emisi gas 

rumah kaca (GRK). Di tingkat global, laporan Stern (2007) menyebutkan kontribusi 

sektor perubahan penutupan lahan dan kehutanan (LULUCF) sebesar 18%, sedangkan 

di Indonesia, sektor LULUCF adalah yang terbesar yaitu 48% dari total emisi nasional 

(KLH, 2009). Untuk itu Indonesia mencanangkan target penurunan emisi sebesar 

26% pada tahun 2020, dengan kontribusi sektor kehutanan ditetapkan sebesar 14%. 

Upaya penurunan emisi sektor kehutanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Pada prinsipnya adalah pengurangan emisi dengan menjaga dan mempertahankan stok 

karbon yang ada serta meningkatkan serapan melalui berbagai program pembangunan 

hutan tanaman. Salah satu mekanisme pengurangan emisi yang sedang dikembangkan 

adalah mekanisme REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation 

Plus). REDD+ adalah istilah yang mengacu pada Bali Action Plan yaitu 'pendekatan 

kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkenaan dengan mengurangi emisi 

dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang; dan peran 

konservasi, pengelolaan hutan lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara 

berkembang’. Mekanisme ini diharapkan dapat diimplementasikan penuh sesudah 

berakhirnya periode Kyoto Protocol. Agar hasil penurunan emisi mekanime REDD+ 

dapat diperjual belikan melalui mekanisme pasar, monitoring penurunan emisi haruslah 

dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kaidah internasional, dan bersifat MRV 

(Measurable, Reportable dan Veri able). 

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar. Salah satu 

kontribusi terhadap isu global adalah melalui perannya dalam mengurangi emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan persediaan karbon hutan melalui konservasi 

hutan yang mekanismenya ditingkat global sedang dibangun melalui kegiatan REDD+. 

Hal ini didukung oleh luasnya hutan konservasi di Indonesia yang mencapai 26,8 juta 

ha, terdiri dari Taman Nasional, Cagar Alam, dan Hutan Rekreasi. 

Sebagian besar hutan konservasi termasuk Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) 

yang terletak di bagian selatan Jawa Timur mendapat ancaman potensial dari deforestasi 

dan degradasi hutan. 

Prosiding 


3

Meskipun tidak terjadi deforestasi yang terencana, pembalakan liar dan perambahan 

adalah ancaman bagi kelestarian kawasan konservasi. Mekanisme REDD+ untuk 

mengurangi deforestasi dan degradasi hutan akan memiliki banyak manfaat. Disamping 

mempertahankan stok karbon yang mencegah terjadinya emisi, dampak positif lainnya 

adalah terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan menunjang pembangunan 

berkelanjutan melalui peran serta masyarakat. 

1.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalamn 

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan meningkatkan cadangan 

karbon hutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan 

pengelolaan MBNP. Tujuan khusus adalah: (1) untuk meningkatkan mata pencaharian 

masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar areal TNMB melalui partisipasi 

dalam menghindari deforestasi, degradasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan 

(2) untuk mengembangkan pengukuran yang kredibel, dapat dilaporkan, dan sistem 

diveri kasi untuk memantau pengurangan emisi dari deforestasi dan deg radasi hutan 

dan peningkatan cadangan karbon hutan di TNMB. 

2.1 Lokasi DA REDD+ 

2. Kondisi Umum Taman Nasional Meru Betiri 

Lokasi kegiatan percontohan REDD+ adalah Taman Nasional Meru Betiri 

(TNMB) yang terletak di bagian selatan Jawa Timur. TNMB meliputi dua wilayah 

kabupaten yaitu Jember dan Banyuwangi. Luas total Taman Nasional adalah ± 58.000 

ha yang terdiri dari berbagai tipe vegetasi dari pegunungan sampai ke daerah pesisir. 

TNMB kaya keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat sekitar hutan yang 

memberikan dampak positif dan negatif terhadap kelestarian hutan. 

4 

Demonstration Activity (DA) REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa TimurITTO PD 519/08 rev (1)

Gambar 1. Lokasi TNMB di Jawa Timur 

2.2 Luas dan Zona di TNMB 

TNMB memiliki luas 58.000 ha dan terletak di bagian selatan Provinsi Jawa 

Timur dan berada di dua kabupaten yaitu Jember dan Banyuwangi dengan aksesibilitas 

relatif tinggi. Kondisi topogra sangat bervariasi mulai dari daerah perbukitan, dataran 

rendah, pantai dan mangrove yang menghadap ke Samudera Hindia. 

Kawasan Taman Nasional merupakan ekosistem hutan hujan tropis dengan 

keanekaragaman ora dan fauna yang tinggi (lebih dari 500 jenis vegetasi telah 

diidenti kasi), seperti tanaman obat, tanaman hias, bambu serta berbagai hewan 

kecil dan yang relatif besar. 

Dalam hal fungsi, TNMB dibagi menjadi 5 zona, yaitu zona inti, zona hutan 

utuh, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi dan zona penyangga. Setiap zona dikelola 

secara khusus berdasarkan fungsi spesi k. Zona inti dengan luas wilayah 27,900 

ha merupakan kawasan lindung dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan 

pendidikan. Zona hutan dengan total luas 22,622 ha diperbolehkan untuk penelitian 

dan pendidikan, pemanfaatan terbatas untuk ekowisata. 

Prosiding 


5

Zona Pemanfaatan dengan luas total 1,285 ha selain untuk penelitian dan pendidikan, 

juga untuk pemanfaatan berkelanjutan pada dataran tinggi dan pesisir yaitu untuk 

ekowisata. Zona rehabilitasi dengan luas wilayah 4,023 ha adalah zona di mana 

rehabilitasi hutan dan lahan (agro-kehutanan budidaya) melibatkan masyarakat 

lokal sedang berlangsung untuk memperkuat dan melindungi zona lain. Kegiatan 

rehabilitasi dilakukan di daerah ini untuk memulihkan tutupan hutan dari pembalakan 

ilegal, konversi dan budidaya sejak awal 1990-an. Rehabilitasi dilakukan berdasarkan 

prinsip saling menguntungkan antara TNMB dan masyarakat dengan mengembangkan 

sistem agroforestry. 

2.3 Aspek lingkungan 

Tipe hutan di Taman Nasional Meru Betiri adalah hutan mangrove, hutan rawa, 

dan hutan hujan dataran rendah. TNMB merupakan habitat alami dari bunga Raf esia 

(Raf esia zollingeriana), dan berbagai vegetasi lainnya seperti bakau (Rhizophora 

sp.), Api-api (Avicennia sp.), waru (Hibiscus tiliaceus), nyamplung (Calophyllum 

inophyllum), Rengas (Gluta renghas), Bungur (Lagerstroemia speciosa), Pulai (Alstonia 

scholaris), Bendo (Artocarpus elasticus), serta berbagai jenis tanaman obat. TNMB juga 

merupakan rumah bagi beberapa satwa yang dilindungi, termasuk 29 jenis mamalia 

dan 180 jenis burung. TNMB dikenal sebagai habitat terakhir Harimau Jawa (Panthera 

tigris sondaica) yang sekarang menjadi sangat terancam punah dan merupakan jenis 

yang dilindungi. Jejak harimau ini tidak ditemukan lagi selama bertahun-tahun 

sehingga dikhawatirkan telah punah. 

TNMB juga memiliki karakteristik lainnya yaitu penyu. Pantai Sukamade 

merupakan habitat dari berbagai jenis penyu seperti penyu belimbing, penyu sisik, 

dan penyu hijau. Fasilitas penangkaran sederhana telah dibangun di pantai ini untuk 

memastikan bahwa penyu tersebut tidak menjadi punah 

2.4 Aspek Sosial Ekonomi 

TNMB berada di dua kabupaten yaitu Jember dan Banyuwangi dengan jumlah 

desa yang langsung berbatasan dengan kawasan Taman 11-12 desa dan jumlah 

penduduk 23,800. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di desa-desa ini adalah petani 

subsisten dan buruh dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Rata-rata 

pendapatan masyarakat sangat rendah, sekitar UD $ 150 per tahun. Untuk mendukung 

kehidupan sehari-hari, sebagian besar anggota masyarakat mencari sumber pendapatan 

alternatif, dan sering melakukan penebangan di kawasan Taman Nasional, baik untuk 

6 


kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Beberapa anggota masyarakat juga bekerja di 

TNMB untuk kegiatan rehabilitasi sebagai sumber pendapatan tambahan. Peningkatan 

jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada 

sumber daya yang disediakan dari TNMB. 

TNMB sebagaimana kawasan hutan lainnya, juga menghadapi ancaman serius 

yang menyebabkan degradasi dan mengurangi nilai dari fungsi ekosistem termasuk 

perannya dalam penyerapan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penyebab 

utama ancaman (terutama degradasi hutan) adalah penebangan liar dan perambahan. 

Penebangan liar kayu dan non-kayu hasil hutan dari taman nasional sebagian besar 

karena masih lemahnya upaya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang fungsi hutan dan tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dan 

kurangnya sumber pendapatan. Situasi ini, secara langsung atau tidak langsung, 

memberikan kontribusi terhadap potensi degradasi dari kawasan Taman Nasional. 

3. Pelaksanaan DA REDD+ di TNMB 

Kegiatan DA REDD+ di Taman Nasional Merubetiri secara resmi telah di 

“launching” oleh Menteri Kehutanan pada bulan Januari tahun 2010. Saat ini kegiatan 

DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri sedang dalam proses register oleh 

Direktorat Jenderal PHKA bersama-sama dengan DA di Taman Nasional lainnya, 

yaitu TN Sebangau, Tesso Nilo dan Berbak. DA REDD+ di TNMB merupakan 

salah satu dari DA REDD di Indonesia yang mewakili kawasan konservasi. Kegiatan 

ini sangat mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah 

perubahan iklim melalui target penurunan emisi 26 % tahun 2020, sebagai kontribusi 

upaya mitigasi dari sektor kehutanan 

Jangka waktu implementasi kegiatan 4 tahun (2010-2013) dengan Executing 

Agency Badan Litbang Kehutanan melalui Pusat Litbang Perubahan Iklim dan 

Kebijakan bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Meru Betiri dan LATIN. 

Kegiatan percontohan REDD+ di TNMB dibiayai oleh ITTO (PD 519/08 Rev 

1 (F), dengan kontribusi dari Perusahaan Jepang, Seven and i Holdings Company. 

Nilai kegiatan (hibah) adalah sebesar US$ 814.590 

Kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu terkait dengan upaya 

peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan yang mendukung 

tercapainya peningkatan kapasitas dalam persediaan sumber daya dasar dan akuntansi 

karbon dalam terukur, dilaporkan dan dapat diveri kasi (MRV). Jenis dan tata waktu 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

Prosiding 


7

Tabel 1. Kegiatan DA REDD+ di TNMB dan tata waktu 

Kegiatan Utama/Kegiatan Tata Waktu 

Upaya peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat 

1. Mengkaji skema yang ada dan pembelajaran dari daerah sekitar 

2010 

2. Melakukan konsultasi parapihak untuk mengidenti kasi skema yang paling 2010 

layak untuk TNMB 

3. Menetapkan kemitraan untuk konservasi Taman Nasional Meru Betiri 

2011 

4. Meningkatkan kegiatan ekonomi potensial melalui program kemitraan 2011 

komunitas hutan 

5. Mempromosikan pengembangan dan domestikasi jenis berharga dari TNMB 2011 

6. Melaksanakan program peningkatan kesadaran masyarakat 

2011-2013 

7. Melakukan pelatihan perlindungan hutan untuk tokoh masyarakat, polisi dan 2010 

staf pemerintah lokal lainnya di TNMB 

8. Meningkatkan kelembagaan di tingkat masyarakat untuk mengurangi 2011-2013 

penebangan liar dan memberdayakan mereka 

9. Scaling up pembelajaran DA REDD+ 

2012 

10. Perencanaan program penanaman di zona rehabilitasi oleh masyarakat 

2012 

Kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan kapasitas dalam 

inventarisasi sumber daya dan akuntansi karbon yang dapat diukur, dilaporkan 

dan diveri kasi (MRV) 

1. Mengkaji metodologi yang tersedia untuk penghitungan karbon menurut 2010-2011 

IPCC, VCS dan standar lainnya 

2. Mengembangkan prosedur operasi standar (SOP) untuk pengukuran bidang 2011 

karbon dan keanekaragaman hayati 

3. Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggraan DA REDD+ untuk kawasan 2012 

konservasi 

4. Menentukan batas proyek untuk memfasilitasi pengukuran dan pemantauan 2010 

cadangan karbon 

5. Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan tentang inventarisasi berbasis 2011 

sumber daya bagi para pemangku kepentingan terkait 

6. Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan tentang penghitungan karbon 2010 

bagi para pemangku kepentingan terkait 

7. Melakukan analisis penginderaan jauh untuk menentukan perubahan 2011-2012 

penutup dalam taman nasional 

8. Menetapkan baseline proyek untuk menganalisis penggunaan lahan dan 2011-2012 

perubahan tutupan lahan dan perubahan karbon terkait saham 

9. Pelaksanaan pembuatan Dokumen Desain Proyek (PDD) sesuai dengan 2012 

standar karbon sukarela (VCS) 

10. Rencana validasi/veri kasi 

2013 

Selama pelaksanaan REDD DA, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan. Jaringan 

telah dikembangkan melalui: 

1. Website: Http :/ / ceserf-itto.puslitsosekhut.web.id 

2. Mailing list: redd_forda_itto@yahoogroups.com 

3. Video : http://library.forda-mof.org/libforda/ les/mbnp redd+.mpg 

4. Berbagai publikasi telah dihasilkan, yaitu: Brief Info (Bulanan), Laporan foto, 

Laporan Teknis, Laporan Tahunan, Policy Brief 

5. Lea et, poster, pam et, selebaran, dll 

8 


Kegiatan DA REDD + di TNMB telah memberikan pembelajaran dan 

disebarluaskan melalui berbagai pertemuan, lokakarya, seminar dan acara lainnya. 

Kegiatan ini juga menarik minat tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara 

lain untuk melihat TNMB dan implementasi REDD, termasuk kunjungan dari Korea 

University, Delegasi Thailand, kunjungan Deperindag Jepang Kehutanan, dan Tim 

dari University Washington, Amerika Serikat dan Universitas Indonesia. 

Untuk Rancangan Metodologi, sampai dengan tahun 2012, sedang disiapkan 

Project Design Document (PDD) yang mengacu kepada Veri ed Carbon Standard 

(VCS), dengan mengaplikasikan metodologi yang tersedia menurut VCS yaitu VM0015 

for Avoided Unplanned Deforestation 

4. Pembelajaran 

DA REDD+ di TNMB merupakan kegiatan percontohan sebagai pembelajaran 

terhadap mekanisme REDD sebelum diimplementasikan secara penuh. Kegiatan ini 

mendukung peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang lestari. Pengelolaan 

yang meningkat akan ditandai dengan perbaikan fungsi ekosistem hutan, perbaikan 

partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dan peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan REDD di 

TNMB dalam rangka perbaikan penerapan REDD+ diantaranya, adalah sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat di sekitar TNMB merupakan parapihak yang penting dalam 

pelaksanaan program REDD+. Mereka telah menunjukkan keinginan dan 

partisipasi yang baik dalam menjalankan program REDD+. Untuk itu, masyarakat 

memerlukan kepastian jangka panjang dalam menjalankan kegiatannya terutama 

di zona rehabilitasi TNMN. Nota kesepahaman yang telah disepakati menjadi 

awal dari berlangsungnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan TNMB 

demi keuntungan kedua belah pihak. 

2. Meskipun mekanisme wajib melalui perundingan COP belum memberikan hasil 

yang nyata dalam mekanisme REDD+, mekanisme sukarela seperti VCS, CCBA 

dan Plan Vivo telah berkembang yang dapat menjadi kesempatan bagi program 

REDD+ di Indonesia. Selain itu mekanisme “fund based” seperti “Carbon Offset 

Mechanism” dapat menjadi alternatif insentif untuk kawasan konservasi. Saat 

ini kegiatan DA REDD+ di TNMB sedang menyiapkan PDD (Project Desugn 

Document) yang mengacu kepada Veri ed Carbon Standard (VCS) 

Prosiding 


9

3. Program REDD+ di TNMB telah memberikan pembelajaran dan informasi tentang 

potensi karbon di kawasan konservasi dan mengembangkan sistem perhitungan 

karbon dan emisi yang dapat diukur, dilaporkan dan diveri kasi (MRV). Hutan 

pada kawasan konservasi di TNMB relatif pada kondisi yang baik, tinggi tingkat 

kadungan karbon dan memiliki nilai biodiversitas penting 

4. Mekanisme REDD+ yang sedang dikembangkan sepertinya lebih memberikan 

keuntungan pada wilayah dengan tingkat sejarah deforestasi atau emisi yang tinggi, 

sehingga merupakan tantangan dan proses pembelajaran untuk REDD+ di wilayah 

konservasi dengan tingkat deforestasi rendah dan nilai konservasi (biodiversitas) 

tinggi. Mekanisme insentif dan penghargaan seharusnya diupayakan untuk 

wilayah yang telah mengupayakan konservasi dengan baik. 

5. Dengan adanya kegiatan DA REDD+ telah terjalin kolaborasi antar stakeholders 

(Kemenhut, BTNMB, Pemda, NGO, Perguruan Tinggi, Swasta dll) 

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan DA REDD+ diantaranya 

adalah: 

1. Kegiatan REDD+ di TNMB ini terutama berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan MBNP untuk 

mendukung tujuan konservasi. Potensi risiko yang mungkin muncul adalah dari 

kon ik kepentingan antara masyarakat lokal dan pengelolaan TNMB, terutama 

dalam pemanfaatan lahan di TNMB. Kon ik kepentingan ini dapat mengakibatkan 

berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Risiko potensial lain adalah berhubungan dengan pengembangan sistem yang 

kredibel untuk memonitor pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 

dan untuk meningkatkan cadangan karbon hutan. Dalam rangka pengembangan 

sistem yang kredibel berbagai metodologi tersedia untuk perhitungan dan 

pemantauan cadangan karbon, seperti yang dikembangkan oleh Inter-Governmental 

Panel on Climate Change (IPCC). Selain itu beberapa standard sukarela juga 

tersedia misalnya Veri ed Carbon Standard (VCS) dan Climate and Community 

Biodiversity Alliance (CCBA). Berbagai standard ini masih mengutamakan 

penurunan emisi sebagai target utama, sedangkan peran konservasi (biodiversity) 

dan masyarakat masih merupakan manfaat tambahan (co-bene ts). Rendahnya 

sejarah emisi akan mengurangi nilai tambah (additionallity) dari kegiatan ini, dan 

sulit untuk mendapatkan insentif dari pasar sukarela. 

3. Kegiatan berakhir 2013, diperlukan keberlanjutan pasca ITTO, apakah selesai 

sebagai DA pembelajaran atau terus dilaksanakan sebagai “result based DA”. 

10 


4. Scaling Up 

Registrasi dan upaya Dijen PHKA dengan menyiapkan Draft PerdirjenBersamasama 

dengan TN Sebangau, Tesso Nilo, dan Berbak 

5. Penutup 

1. DA REDD+ di TNMB merupakan DA yang mewakili kawasan konservasi yang 

dilaksanakan oleh multistakeholder dan kontribusi dari internasional (ITTO dan 

Seven and i) terhadap kelestarian hutan tropis 

2. Tantangan dan proses belajar untuk REDD+ di kawasan konservasi dengan tingkat 

deforestasi rendah dan kaya akan nilai konservasi . Hutan di TNMB umumnya 

masih dalam kondisi baik, kaya biodiversitas dan stok karbon. 

3. Masyarakat adalah komponen penting dalam REDD+. Kesuksesan tergantung 

juga pada partisipasi dan kesadaran masyarakat. REDD+ harus memberikan 

manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Masyarakat memerlukan kepastian 

hukum jangka panjang untuk kegiatan yang berhubungan dengan TNMB. 

4. Kegiatan DA telah menghasilkan informasi stok karbon di TNMB sebagai kawasan 

konservasi, sistem MRV untuk memonitor stok karbon dan biodiversitas serta 

keterlibatan masyarakat sebagai masukan untuk sistem nasional dan program 

REDD lainnya. 

5. DA REDD+ telah mengikuti prosedur VCS dengan menyiapkan PDD. Untuk 

itu perlu didukung dengan keberlanjutan kegiatan setelah berakhirnya kegiatan 

ITTO pada tahun 2013. 

Daftar Publikasi Project ITTO PD 519/08 Rev (1) F 

1. Review existing scemes and lesson learned from surrounding areas 

2. Stakeholder consultation to determine the most viable scheme of community and 

other stakeholders to be applied at MBNP 

3. Determination of project boundary to facilitate measuring and monitoring of 

carbon stocks 

4. Review existing methodology of resourcebased inventory for measuring reporting 

and verivying (MRV) carbon accounting for reducing emission from deforestation 

and forest degradation and enhancing carbon stock in Meru Betiri National Park 

(MBNP), Indonesia 

5. Standard Operating Procedures (SOPs) for Field Measurement 

Prosiding 


11

6. Mengembangkan konservasi berdasarkan Industri dari Zona rehabilitasi di Taman 

nasional Meru Betiri 

7. The Completion of GIS Analysis Activity in Meru Betiri National Park 

8. aporan Pelatihan Pelibatan Masyarakat dalam Pengukuran, Pelaporan, dan 

Veri kasi perubahan cadangan karbon di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) 

9. landcover change analysis using remote sensing and GIS 

10. Progress Of Demonstration Activity Of REDD+ In Meru Betiri Nasional Park, 

Indonesia Up To 2011 

11. Developing Partnership for Conservation at Meru Betiri National Park 

12. Review on Methodology of voluntary carbon standards for application of REDD+ 

Project in Meru Betiri National Park, East Java 

13. Analysis of Land Use, Land Cover Change and the Association Carbon Stock 

Change to Establish Project Baseline 

14. Review tentang Illegal Logging sebagai ancaman terhadap sumberdaya hutan 

dan implementasi kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 

(REDD+) di Indonesia 

15. Standard Operational Procedure for Biodiversity Survey in Conservation Area 

16. Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Survei Keragaman Jenis Pada Kawasan 

Konservasi 

17. Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Pengukuran Stock Karbon di Kawasan 

Konservasi 

18. Pelatihan Inventarisasi Sumber Daya Petani 

19. Potensi Karbon di Taman Nasional Meru Betiri 

20. Meningkatkan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi 

Masalah Penebangan Liar di TNMB 

21. Hutan, Perubahan Iklim dan REDD+ (bahan penyuluhan ke sekolah dasar/ 

menengah) 

22. Informasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da REDD+ Di Kawasan Konservasi 

12 


Overcoming Constraints to Community- 

Based Commercial Forestry in Indonesia 

Project Overview: ACIAR- FST/2008/030 

Setiasih Irawanti

Abstrak 

Merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia di mana 55 juta penduduknya 

(23% dari populasi) hidup diantara hutan dan bergantung pada hutan. Sementara itu 

penanaman hutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri skala 

besar, namun sebaliknya ketersediaan hutan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan 

mata pencaharian masyarakat pedesaan menjadi kurang pasti. Apakah Kehutanan 

Komersial Berbasis Masyarakat (CBCF) merupakan strategi kebijakan dan manajemen 

yang efektif?. Ada empat tugas penelitian yakni (1) analisis dimensi sosial, (2) kerangka 

kerja mata pencaharian sektor kehutanan, (3) analisis rantai nilai dan (4) pendekatan 

pembelajaran petani. 

Hasil dari analisis dimensi sosial menunjukan bahwa hutan rakyat sengon di 

Kabupaten Pati dibangun di lahan tegalan dan pekarangan secara tumpangsari dengan 

berbagai jenis tanaman semusim, empon-empon, rumput pakan ternak, tanaman 

perkebunan, tanaman penghasil buah-buahan, dan tanaman kehutanan, sehingga 

dihasilkan kayu dan hasil bukan kayu (HBK). Program pemerintah KBR, BLM- 

PPMBK, dan KBD berperan memperkaya lahan rakyat dengan tanaman kayu dan 

mendorong peningkatan produksi kayu dan HBK. 

Pendapatan petani dari kegiatan terkait lahan berasal dari 3 sumber yakni (1) 

hasil penjualan kayu, (2) hasil penjualan HBK, dan (3) hasil penjualan ternak. Ratarata 

kontribusi pendapatan tertinggi dari kayu adalah 22%, dari HBK adalah 82% dan 

dari ternak adalah 12%. Sedangkan pendapatan petani dari hutan rakyat berasal dari 

2 sumber yakni (1) hasil penjualan kayu dan (2) hasil penjualan HBK, di mana ratarata 

kontribusi pendapatan tertinggi dari kayu adalah 67% dan dari HBK adalah 87%. 

HBK yang mempunyai kontribusi pendapatan besar yakni tanaman buah-buahan 

(31,58% - 75,11%) dan tanaman perkebunan (22,13% - 55,41%). Budidaya ternak 

dan hutan rakyat dapat dipandang sebagai usaha komplementer, saling melengkapi 

atau menghidupi, karena ternak menghasilkan pupuk kandang untuk menyuburkan 

lahan dan tanaman hutan rakyat sebaliknya dari hutan rakyat dihasilkan hijauan pakan 

ternak untuk pakan kambing dan sapi. Kayu menjadi insentif pengembangan hutan 

rakyat terutama di Desa Payak, sedangkan HBK menjadi insentif pengembangan 

hutan rakyat terutama di Desa Gunungsari dan Giling. 

HBK berperan penting dalam mempertahankan eksistensi hutan rakyat pada 

pemilikan lahan yang sempit karena dapat memberi pendapatan pada petani selama 

menunggu tanaman kayu dipanen. Selain itu, bila tanaman kayu dicampur dengan 

berbagai jenis tanaman penghasil HBK maka petani dapat memperoleh pendapatan 

secara berkesinambungan karena panen HBK terjadi secara bergilir. 

Prosiding 


15

Dengan pertimbangan tersebut, pada wilayah-wilayah di mana pemilikan lahan 

oleh petani relatif sempit maka pembangunan Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), atau Hutan Kemasyarakatan (HKm), direkomendasikan menggunakan 

teknik agroforestri dengan berbagai jenis tanaman semusim, empon-empon, tanaman 

hijauan pakan ternak, tanaman perkebunan, dan tanaman buah-buahan yang dapat 

menghasilkan berbagai jenis HBK. 

Kata kunci: kayu, hasil hutan bukan kayu, hutan rakyat, sengon, Pati 



Merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia di mana 55 juta penduduknya 

(23% dari populasi) hidup diantara hutan dan bergantung pada hutan. Diantara mereka 

mendapat manfaat dari penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk mata pencaharian 

tradisional, pertanian subsisten, pemanenan, pengolahan dan ekspor kayu. Banyak 

masyarakat pedesaan di Indonesia yang hidup dikelilingi hutan yang seringkali menjadi 

satu-satunya 'jaminan sosial' yang mereka miliki. 

Kini Kehutanan Komersial Berbasis Masyarakat (CBCF) menjadi strategi 

untuk mencapai beberapa tujuan, seperti untuk mengurangi deforestasi, membangun 

hutan tanaman untuk memasok industri kayu, dan untuk mengurangi kemiskinan 

di pedesaan. Strategi pelibatan masyarakat dalam kehutanan komersial di Indonesia 

antara lain diluncurkan dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Rakyat (HR). 

Sementara penanaman hutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan 

baku industri skala besar, sebaliknya ketersediaan hutan yang sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan mata pencaharian masyarakat pedesaan menjadi kurang pasti. Karenanya 

terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian muncul terkait dengan CBCF ini. (1) 

Apakah CBCF dapat memperbaiki mata pencaharian penduduk lokal?, (2) Apakah 

CBCF dapat memenuhi pasokan kayu bagi industri?, (3) Bagaimanakah model CBCF 

yang baik? 

Dalam beberapa tingkatan pemerintahan di Indonesia sangat ingin memastikan 

bahwa CBCF menjadi strategi kebijakan dan manajemen yang efektif. Makalah ini 

menyajikan gambaran kemajuan kegiatan Kerjasama Penelitian antara ACIAR dan 

16 

Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in IndonesiaProject Overview: ACIAR- FST/2008/030

FORDA Bogor tentang “Overcoming Constraints to Community-Based Commercial 

Forestry in Indonesia” (ACIAR, FST/2008/030). Jangka waktu kerjasama ini adalah 

4½ tahun yaitu antara April 2011 sampai dengan September 2015. Tujuan yang ingin 

dicapai oleh kerjasama penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan analisis dimensi sosial CBCF, termasuk mengembangkan kerangka 

kerja ‘mata pencaharian dari sektor kehutanan’. 

2. Melakukan evaluasi ‘rantai nilai’ dari model bisnis CBCF yang dominan. 

3. Meningkatkan kapasitas partisipasi petani untuk membuat keputusan investasi 

yang lebih baik. 

4. Mempengaruhi pemangku kepentingan (pembuat kebijakan, ketuan program, 

staf lapangan, kepala desa / tokoh masyarakat) untuk mengoptimalkan CBCF. 

1.2 Tugas Penelitian 

Model CBCF yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Individual growers 

Group of growers 

2 

3 

1 

Market brokers 

Processors 

Ada empat Tugas Penelitian dalam kerjasama penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Tugas Penelitian 1: Analisis dimensi sosial (sampai dengan Juni 2012) 

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, dimana masyarakat di pedesaan sering 

kali memiliki budaya yang beragam dan mengalami perubahan-perubahan sosial yang 

besar seperti melakukan migrasi ke dalam dan keluar, perubahan dalam pekerjaan. 

Prosiding 


17

Mengingat pentingnya memahami dimensi sosial yang berbasis masyarakat 

kehutanan, penelitian ini melakukan analisis dimensi sosial dari isu-isu kunci 

sosial dan masyarakat yang terkait dengan empat model CBCF. Analisis dimensi 

sosial meliputi: 

a. Mempersiapkan sebuah pro l sosial dari masyarakat yang terlibat dengan 

masing-masing model CBCF (misalnya menggambarkan keragaman budaya 

dan etnis, struktur pengambilan keputusan lokal). 

b. Menggambarkan sejarah serta tantangan dan peluang mata pencaharian saat ini 

bagi segmen masyarakat yang berbeda (misalnya masalah gender: kesehatankesejahteraan 

khusus, keamanan pangan untuk berbagai anggota komunitas, 

peluang usaha bagi gender tertentu). 

c. Menggambarkan pengelolaan hutan tradisional dan saat ini untuk berbagai 

segmen masyarakat (misal pengetahuan dan peran spesi k gender, peran dan 

pengetahuan spesi k umur). 

d. Menganalisis bagaimana segmen masyarakat yang berbeda yang terlibat dan 

terpengaruh oleh model CBCF individual (misalnya sifat, skala biaya dan 

manfaat, bagaimana kemungkinan risiko dipahami dan dikelola oleh keluarga). 

2. Tugas Penelitian 2: Kerangka kerja mata pencaharian sektor kehutanan (sampai 

dengan Juni 2013) 

Analisis dimensi sosial akan memberikan petunjuk berharga bagi tim peneliti yang 

kemudian akan mengembangkan sebuah kerangka komprehensif untuk menilai 

dampak mata pencaharian dari CBCF, misalnya dengan kerangka kerja mata 

pencaharian kehutanan. Analisis ini mencakup diagram livelihood asset, informasi 

kontribusi hutan rakyat dalam penghidupan petani, dan sistem informasi modal/ 

asset masyarakat berbasis geogra s. 

3. Tugas Penelitian 3: Analisis rantai nilai (sampai dengan Juni 2013) 

Rantai nilai terdiri dari serangkaian kegiatan yang menciptakan dan membangun 

nilai dalam suatu barang atau jasa. Konsep rantai nilai kehutanan dapat diterapkan 

untuk mencari beberapa tahap rantai yang biasa digunakan oleh pemilik hutan 

rakyat di Indonesia. Secara sederhana, prinsip rantai nilai adalah bahwa setiap 

tahap rantai harus menghasilkan keuntungan untuk memastikan bahwa industri 

ini berkelanjutan. 

Menganalisis rantai nilai dari empat model CBCF akan memberikan informasi 

penting kepada semua stakeholder tentang cara dihasilkan dan didistribusikannya 

18 


keuntungan sepanjang rantai nilai, sehingga membantu pengembangan strategi 

untuk menegosiasikan kontrak dan harga hasil hutan. 

4. Tugas Penelitian 4: Pendekatan pembelajaran petani (sampai dengan Desember 

2012) 

Strategi penting untuk mencapai manfaat berupa dampak dari kegiatan penelitian 

adalah merancang dan mengembangkan pendekatan efektif untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan petani pemilik HR, yaitu mengembangkan 

'pendekatan pembelajaran' efektif bagi petani HR agar mereka dapat membuat 

keputusan tentang investasi di sektor kehutanan komersial dalam konteks pasar 

yang cepat berubah. Cara yang praktis untuk CBCF di Indonesia adalah melalui 

jaringan luas kelompok petani hutan. 

Program Master Tree Grower (MTG) telah efektif digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan petani tentang kehutanan sejak akhir 1990-an. 

Langkah pertama adalah menganalisis kapasitas kelembagaan dan sosial kelompok 

petani hutan yang berpartisipasi dalam empat model CBCF. Konsultan yang 

ditunjuk kemudian akan merancang sebuah program pendekatan belajar efektif 

capacity building untuk meningkatkan kemampuan kelompok petani hutan dalam 

mengoptimalkan keterlibatan mereka dalam CBCF. Setelah periode pelaksanaan 

belajar (misalnya 12-18 bulan), keefektifan pendekatan 'belajar' akan dievaluasi 

agar dapat direkomendasikan kemungkinannya untuk dilaksanakan dalam skala 

luas di seluruh Indonesia melalui jaringan kelompok petani hutan. 

Selain itu, kerjasama penelitian ini memiliki strategi capaian substansial terpadu 

yang mencakup penerbitan Brief Info bilingual, melakukan pertemuan terbuka 

secara teratur dengan petani, instansi dan staf perusahaan, menghasilkan video 

tentang petani hutan, dan mengembangkan sebuah proyek website. Pemimpin 

Proyek juga akan mengkoordinasikan publikasi dari artikel ilmiah dan co-host 

simposium internasional serta menyediakan peer-reviewer kritis untuk tim peneliti 

selama 5 tahun. 

1.3 Lokasi Penelitian 

Kerjasama penelitian antara ACIAR dan FORDA Bogor dilakukan di 

Kabupaten Pati. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki 

potensi hutan rakyat sengon. Hutan rakyat disini meliputi tegalan dan pekarangan 

rakyat yang ditanami kayu-kayuan dengan teknik agroforestri. Analisis dimensi 

sosial difokuskan di tiga desa, yakni Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal, 

Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu, dan Desa Payak Kecamatan Cluwak. 

Prosiding 


19

Unit analisis pada tingkat individu adalah rumahtangga petani dan pada tingkat sosial 

adalah dusun. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pencatanan data 

sekunder, diskusi kelompok terarah, dan penelusuran wilayah. Contoh penelitian 

rumah tangga sebanyak 15 KK/dusun, peserta diskusi kelompok terarah untuk lakilaki 

tani dan perempuan tani masing-masing sebanyak 10-15 orang/dusun. Analisis 

data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

2.1 Pemanfaatan Lahan Petani 

2. Hasil Tugas 1: Analisis Dimensi Sosial 

Usaha hutan rakyat sengon di wilayah Kabupaten Pati dikembangkan di lahan 

tegalan dan pekarangan milik petani. Penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan 

sendiri-sendiri oleh masing-masing petani. Jumlah pemilikan pohon dan umur tanaman 

sangat beragam antar petani satu dengan yang lain. Pemanenan kayu dilakukan oleh 

masing-masing petani sesuai umur tanaman dan kebutuhan masing-masing. 

Berdasarkan diskusi kelompok dan wawancara rumah tangga petani diketahui 

bahwa pada lahan pekarangan dan tegalan rata-rata dipraktekan sistem tumpangsari 

antara jenis tanaman kehutanan, perkebunan, buah-buahan, dan dibawahnya 

dikembangkan tanaman semusim, empon-empon, atau rumput pakan ternak sehingga 

berbentuk agroforestri. Hamparan tanaman sengon rata-rata ditanam di tegalan dimana 

selama 3 tahun pertama ditumpangsari dengan ubi kayu, jagung dan pisang, namun 

setelah berumur 4 tahun saat tajuknya sudah menutup seluruh ruang lahan maka 

dibiarkan tanpa campuran atau dicampur dengan empon-empon dan rumput pakan 

ternak. Tanaman buah-buahan rata-rata ditanam di lahan pekarangan sekitar rumah, 

sedangkan tanaman kehutanan dan perkebunan di tanam di lahan tegalan dan garapan 

hutan yang jauh dari rumah. Kepemilikan lahan oleh petani dapat diikuti dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2. Pemilikan Lahan oleh Petani (ha), 2012 

No Desa 

Sawah Pekarangan Tegalan Jumlah 

Ratarata 

ha % ha % ha % ha % ha 

1 Giling 1,350 10,0 0,949 7,1 11,163 82,9 13,462 100 0,897 

2 Gunungsari 1,000 6,2 3,962 24,8 11,030 69,0 15,992 100 1,066 

3 Payak 5,510 13,9 3,698 9,4 30,315 76,7 39,523 100 2,635 

Jumlah 7,860 11,4 8,809 12,5 52,508 76,1 68,977 100 4,598 

Sumber: Diolah dari data primer, 2012 

20 


Tabel 1 memperlihatkan bahwa rata-rata pemilikan lahan oleh petani antara 0,897 

ha s/d 2,635 ha, berupa sawah, tegalan dan pekarangan di mana terluas berupa tegalan 

(76,1%), disusul pekarangan (12,5%), dan sawah (11,4%). Dengan demikian rata-rata 

lahan rakyat yang diusahakan sebagai hutan rakyat dengan teknik agroforestri adalah 

88,6%, sehingga pendapatan dari hutan rakyat diduga menjadi sumber pendapatan 

utama. 

Berdasarkan hasil wawancara rumah tangga petani diketahui bahwa lahan milik 

penduduk di desa-desa lokasi studi rata-rata 91% dilengkapi bukti kepemilikan SPPT 

(Surat Pembayaran Pajak Tanah) dan 9% dilengkapi bukti kepemilikan girik tanah. 

Secara sik, batas kepemilikan lahan berupa tanaman hidup seperti tanaman jati, 

mahoni, randu, pohon kudo, mojo, cepiring, gliricideae (rosidi), salam, kenari, beluntas, 

andong, tanaman girang, serta berupa saluran air, parit, dan patok cor. Jarak lahan 

dari rumah tinggal antara 0 s/d 4 km. Status kepemilikan lahan yang kuat dan batas 

sik yang jelas menyebabkan tidak adanya kon ik kepemilikan lahan. 

2.2 Program Pemerintah Terkait Hutan Rakyat 

Di wilayah Kabupaten Pati terdapat beberapa program pemerintah yang 

mendukung pengembangan hutan rakyat, yaitu Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari 

Pemerintah Pusat, Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Perhutanan 

Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMBK) dari Pemerintah Pusat, 

serta Kebun Bibit Desa (KBD) dari Pemerintah Kabupaten. 

2.2.1 Kebun Bibit Rakyat (KBR) 

KBR merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman 

kehutanan dan MPTS (Multi Purpose Tree Species) yang dilaksanakan secara swakelola 

oleh kelompok masyarakat, terutama di pedesaan yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Bibit dari KBR digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis 

serta kegiatan penghijauan lingkungan. KBR disalurkan melalui BPDAS, besarnya 

Rp 50 juta per unit berupa 50.000 bibit tanaman kayu. Pada tahun 2011 Kabupaten 

Pati menerima 45 unit KBR. Dalam KBR ada pendampingan yang dilakukan oleh 

Penyuluh Kehutanan setempat serta ada pelatihan petani tentang teknik pembuatan 

persemaian. Dasar hukum KBR adalah Permenhut P24/Menhut-II/2010 tanggal 

3 Juni 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan KBR, Permenhut P23/Menhut- 

II/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pedoman Teknis KBR. Program KBR baru 

diselenggarakan selama 2 tahun terkhir yaitu 2010 dan 2011. Contoh bibit jenis 

tanaman KBR tahun 2011 di beberapa desa di Kabupaten Pati sebagai berikut. 

Prosiding 


21

Tabel 3. Contoh Bibit Kayu KBR di Beberapa Desa di Kabupaten Pati, 2011 

No Jenis Bibit Kecamatan Keterangan 

1 Avicenia sp, Rhizopora sp Dukuhseti Mangrove 

2 Jati, Mahoni, Randu Winong Pati Selatan, lahan kritis 

3 Sengon, Kopi Tlogowungu Pati Utara 

4 Sengon, Jati, Pete Gembong 

5 Sengon, Kakao Gunungwungkal 

6 Jati, Mahoni, Gmelina, Randu Gabus 

7 Jati, Nangka Pucukwangi 

8 Sengon, Kakao Cluwak Pati Utara 

9 Jati, Mete, Randu Sukolilo 

10 Jati, Mente, Kluweh Kayen Pati Selatan 

11 Jati, Sengon, Sirsak Tlogowungu Pati Utara 

12 Jati, Jabon, Randu Sukolilo Pati Selatan 

13 Sengon, Kakao, Kemiri Cluwak 

14 Jati, Sengon, Petai Margorejo 

Sumber: Diolah dari Laporan Akhir KBR di Kabupaten Pati, Dishutbun Kab Pati, 2011. 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Program KBR menyediakan bibit jenis-jenis 

tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, dan tanaman buah-buahan. 

2.2.2 Kebun Bibit Desa (KBD) 

Program KBD dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan 

yang disalurkan ke Pemerintah Kabupaten. Program ini dimaksudkan untuk 

mendukung OBIT, ada setiap tahun dan telah diselenggarakan mulai tahun 2009 

setelah GERHAN berakhir. Pada tahun 2011, jenis tanaman KBD disesuaikan dengan 

keinginan masyarakat. Distribusi bibit KBD 2011 yang disalurkan melalui Kelompok 

Tani berupa bibit tanaman kehutanan sebagai berikut. 

Tabel 4. Bibit KBD Tahun 2011 Kabupaten Pati 

No Desa Kecamatan 

Jenis Bibit (batang) 

Sengon Jati Mahoni 

1 Jrahi Gunungwungkal 5 000 2 000 1 000 

2 Kedungbulus Gembong 1 000 1 500 - 

3 Bageng Gembong 30 000 - - 

4 Karangawen Tambakromo - 3 000 4 000 

5 Pakis Tambakromo 1 000 - 1 000 

6 Maitan Tambakromo - 3 500 4 000 

Sumber: Diolah dari Dishutbun Kabupaten Pati, 2012 

22 

10 000 10 000 10 000 


Penanaman bibit KBD dilakukan di turus-turus jalan, lapangan, pekarangan, 

sekolahan, kantor PKK, kantor Dharma Wanita, dan lain-lain, serta jenis tanamannya 

disesuaikan dengan jenis yang tersedia dalam KBD. 

2.2.3 BANSOS PPMBK dan Bangunan Konservasi 

Pada tahun 2011 Kabupaten Pati menerima bantuan pemerintah pusat berupa 

dua bangunan dam penahan, lima bangunan sumur resapan, dan empat bangunan 

embung yang ditujukan untuk konservasi tanah. Selain itu ada 22 Kelompok Tani yang 

menerima BANSOS PPMBK dimana dananya 85% digunakan untuk membuat tanaman 

kayu-kayuan dan 15% untuk pemberdayaan masyarakat dari sektor lain seperti untuk 

membeli ternak, menanam tanaman semusim, atau tanaman hijauan pakan ternak. 

Melalui Program BANSOS PPMBK, pemerintah mendukung pengembangan tanaman 

kehutanan, tanaman semusim, dan hijauan pakan ternak yang dapat dikembangkan 

dengan teknik agroforestri dan diintegrasikan dengan usaha peternakan. 

Berbagai Program Pemerintah tersebut sedikitnya telah berhasil mempengaruhi 

perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan. Pada tahun 1970-an para petani 

belum bersedia menanam kayu-kayuan, namun sekarang mereka sangat senang kalau 

diberi bibit tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, dan tanaman kayu-kayuan. 

Program-program pemerintah tersebut telah memperkaya lahan petani dengan tanaman 

penghasil kayu dan HBK serta mendorong peningkatan produksinya. 

2.3 Pendapatan Dari Seluruh Lahan 

Pendapatan dalam hal ini berasal dari semua kegiatan petani yang terkait dengan 

pemanfaatan lahan, baik dari lahan milik berupa sawah, pekarangan dan tegalan, lahan 

sewa, lahan garapan dalam hutan negara khususnya penduduk Desa Gunungsari, serta 

dari usaha budidaya ternak. Pendapatan petani dari kegiatan terkait lahan berasal 

dari tiga sumber yakni (1) pendapatan dari kayu, (2) pendapatan dari HBK, dan 

(3) pendapatan dari ternak. Kontribusi nilai jual kayu, HBK, dan ternak di tiga desa 

lokasi studi adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Nilai Jual Kayu, HBK, dan Ternak (Rp/KK/tahun), 2012 

No Desa Kayu % HBK % Ternak % Jumlah % 

1 Giling 2.669.667 19 10.197.128 73 1.152.000 8 14.018.795 100 

2 Gunungsari 1.513.333 6 19.543.133 82 2.920.667 12 23.977.133 100 

3 Payak 7.171.111 22 22.203.357 68 3.366.333 10 32. 740.801 100 

Rata-rata 3.784.703 17.314.539 2.479.666 23.578.909 

Sumber: Diolah dari data primer hasil wawancara rumah tangga, 2012 

Prosiding 


23

Pendapatan dari kayu dihitung berdasarkan nilai penjualan kayu dalam 3 tahun 

terkhir yang dipanen dari lahan pekarangan dan tegalan baik lahan milik maupun sewa, 

karena lahan sawah dan garapan di kawasan hutan tidak menghasilkan kayu. Nilai 

tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan petani dari 

kayu. Rata-rata pendapatan petani adalah Rp 3.784.704/KK/tahun dari penjualan 

kayu, Rp 17.314.539/KK/tahun dari penjualan HBK, dan Rp 2.479.666/KK/tahun 

dari penjualan ternak. 

Jenis ternak yang umumnya dipelihara oleh penduduk desa lokasi studi adalah 

ayam, kambing dan sapi. Di Desa Payak ada pula yang memelihara bebek dan kambing 

etawa. Budidaya ternak dan hutan rakyat dapat dipandang sebagai usaha komplementer, 

saling melengkapi atau menghidupi, karena ternak menghasilkan pupuk kandang untuk 

menyuburkan lahan dan tanaman hutan rakyat sebaliknya hutan rakyat menghasilkan 

hijauan pakan ternak untuk pakan kambing dan sapi. Selain memelihara ternak milik 

sendiri, petani dapat pula melakukan gaduh sapi penggemukan. Bagi hasil gaduh sapi 

saat dijual adalah 2 bagian menjadi hak petani dan 5 bagian menjadi hak pemilik sapi. 

Dalam usaha pembesaran ayam juga ada sistem gaduh dari pengusaha ayam ke petani. 

Petani menyiapkan kandang dan memelihara ayam, sedangkan pengusaha menyediakan 

bibit dan pakan. Ketika ayam dijual kepada pengusaha, petani menerima upah gaduh 

sekitar Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 14.000 per kg ayam. 

2.4 Pendapatan Dari Hutan Rakyat 

Rata-rata 88,6% dari lahan rakyat diusahakan sebagai hutan rakyat sehingga 

pendapatan dari hutan rakyat memiliki peran besar dalam ekonomi rumah tangga 

petani di desa-desa lokasi studi. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari kayu 

dan HBK yang diperoleh dari hutan rakyat, analisis dibatasi pada lahan tegalan dan 

pekarangan yang diusahakan dengan teknik agroforestri. Kontribusi nilai jual kayu 

dan HBK dari lahan pekarangan dan tegalan yang diusahakan sebagai hutan rakyat 

dengan teknik agroforestri adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Tabel 5. Rata-rata Nilai Jual Kayu dan HBK dari Lahan Agroforestri, 2012 

Jenis hasil 

Rp/KK/ 

tahun 

Giling Gunungsari Payak Kisaran 

% Rp/KK/tahun % Rp/KK/tahun % % 

Kayu 2.669.667 29 1.513.333 13 7.171.111 67 13 – 67 

Bukan kayu 6.424.400 71 9.851.467 87 3.483.133 33 33 - 87 

Jumlah 9.094.067 100 11.364.800 100 10.654.244 100 


24 


Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata kontribusi pendapatan dari kayu 

paling tinggi adalah 67% yaitu di Desa Payak. Hal ini sejalan dengan informasi dari 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati bahwa permintaan dokumen SKAU 

di Desa Payak adalah tertinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten 

Pati. Sementara itu rata-rata kontribusi pendapatan tertinggi dari kelompok jenis 

HBK adalah 87% yaitu di Desa Gunungsari. 

2.4.1 Peranan kayu dalam usaha hutan rakyat 

Petani pada umumnya menanam kayu-kayuan dengan sistem kebun campuran 

atau agroforestri. Jenis kayu-kayuan yang ditanam di lahan hutan rakyat dapat 

dikelompokan dalam tanaman perkebunan (kakao, kopi, cengkeh, kelapa, randu), 

tanaman penghasil buah-buahan (jengkol, manggis, petai, sukun, durian, rambutan), 

dan tanaman kehutanan (sengon, mahoni, jati). Pemeliharaan intensif untuk tanaman 

sengon dilakukan sampai umur 3 tahun, sedangkan pemanenan dan penjualan kayu 

dilakukan pada umur 5 - 6 tahun. 

Petani menjual kayu sengon dalam bentuk pohon berdiri dimana seluruh biaya 

penebangan menjadi beban pembeli dalam hal ini pedagang kayu. Kegiatan penebangan 

oleh pedagang dilakukan secara borongan menggunakan gergaji rantai (chainsaw). 

Dalam perdagangan kayu rakyat sengon, peran blantik cukup penting karena dapat 

mempertemukan petani yang akan menjual kayu dengan calon pembeli kayu yaitu 

pedagang kayu tingkat desa. Kayu sengon dibeli oleh pedagang untuk selanjutnya 

dijual ke pabrik pengolahannya, sedangkan kayu lainnya seperti jati dan mahoni 

umumnya dijual ke penduduk atau pedagang desa sebagai bahan bangunan atau 

bahan pembuatan mebeler. 

Sejauh ini penjualan kayu sengon oleh petani masih dilakukan per pohon atau 

bahkan per hamparan lahan dengan sistem tebas. Penjualan per pohon umumnya 

dilakukan dengan sistem tebang pilih saat butuh atau tebang pilih rakyat, di mana 

pohon yang diameternya sudah besar (meski umur baru 4 tahun) atau yang kira-kira 

nilai uang hasil jualnya sesuai dengan kebutuhan keuangan petani, akan ditebang 

terlebih dahulu. Sementara itu pada penjualan per hamparan dengan sistem tebas, 

volume dan harga kayu ditaksir oleh pedagang kayu, sehingga nilai uang hasil penjualan 

kayu diduga lebih kecil daripada nilai ekonomi kayu. Petani langsung menerima uang 

tunai tanpa menebang, mengukur dan menghitung volume kayunya sendiri. 

Supaya tidak dirugikan maka petani sebaiknya menjual kayu dalam bentuk 

sortimen dalam satuan m3. Hal ini dapat dilakukan apabila para grader dari pabrik 

pengolahan atau depo kayu melakukan grading langsung di lahan petani setelah 

batang pohon sengon dipotong-potong sendiri oleh petani menjadi sortimen. 

Prosiding 


25

Namun cara demikian menghadapi beberapa kendala seperti beban biaya tebang harus 

ditanggung oleh petani, petani belum menguasai teknik memotong sortimen, serta 

belum bisa mengukur dan menghitung volume kayu sendiri. Nilai jual kayu yang 

dipanen dari lahan pekarangan dan tegalan (selengkapnya lihat Lampiran 2) dalam 

3 tahun terakhir dan jenis-jenisnya, adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Nilai Jual Kayu Dalam 3 Tahun Terakhir, 2012 

No Desa Jenis Kayu Jumlah Nilai (Rp) % Jenis Kayu 

1 Giling Sengon 112.135.000 93,4 

Jengkol 3.000.000 2,5 

Mahoni 5.000.000 4,1 

Jumlah Giling 120.135.000 100,0 

2 Gunungsari Sengon 62.600.000 91,9 

Mahoni 5.500.000 8,1 

Jumlah Gunungsari 68.100.000 100,0 

3 Payak Sengon 316.500.000 98,1 

Mahoni 6.200.000 1,9 

Jumlah Payak 322.700.000 100,0 

Jumlah 510.935.000 


Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa jenis kayu-kayuan dari lahan hutan rakyat 

yang telah diperdagangkan termasuk ke dalam kelompok jenis tanaman kehutanan 

(sengon, mahoni) dan jenis tanaman penghasil buah-buahan (jengkol). Jenis sengon 

dapat dipandang sebagai tanaman hutan rakyat yang komersial, karena dapat memberi 

kontribusi lebih dari 90% terhadap pendapatan rumah tangga petani. Selain itu, 

penjarangan tanaman sengon dilakukan dengan teknik tebang pilih rakyat dimana 

tanaman yang pertumbuhannya baik akan ditebang lebih dahulu untuk mengatasi 

kebutuhan keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara rumah tangga 

diketahui bahwa rata-rata 58,5% petani memanen kayu disesuaikan dengan kebutuhan 

uang rumah tangga, 4,9% memanen sesuai rotasi tanaman, 2,4% menanen karena 

ada penawaran harga tinggi, sedangkan lainnya tidak memanen kayu dalam 3 tahun 

terakhir. Petani juga menganggap bahwa tanaman sengon merupakan tabungan 

keluarga yang dapat dipanen sewaktu-waktu bila dibutuhkan. 

26 


2.4.2 Peranan HBK dalam usaha hutan rakyat 

Jenis HBK yang ditanam di lahan hutan rakyat terdiri dari 3 jenis tanaman 

semusim (ubi kayu, jangung, ketela), 2 jenis tanaman empon-empon (kapulaga, jahe), 

tanaman rumput pakan ternak, 7 jenis tanaman perkebunan (kakao, kopi, cengkeh, 

kelapa, randu, lada, panili), dan 7 jenis tanaman buah-buahan (jengkol, manggis, 

petai, pisang, sukun, durian, rambutan). Pedagang atau pembeli HBK umumnya 

mendatangi rumah-rumah petani. 

Hasil tanaman semusim biasanya dipanen sendiri oleh petani. Buah jagung 

dikeringkan terlebih dahulu lalu disimpan untuk selanjutnya dapat dikonsumsi sendiri 

atau dijual. Ubi kayu dipanen sendiri lalu dijual ke pabrik tapioka, atau dijual tebas 

kepada pedagang yang akan memanennya di lahan. Hasil tanaman empon-empon 

kapulaga dan jahe dipanen sendiri dan hasilnya dapat langsung dijual, tetapi untuk 

kapulaga dapat pula dikeringkan dan disimpan terlebih dahulu sehingga dapat dijual 

sewaktu membutuhkan uang. Rumput pakan ternak jenis rumput gajah atau kalanjana 

juga dibudidayakan untuk dijual kepada pemilik kambing atau sapi yang tidak memiliki 

tanaman pakan ternak. 

Hasil tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, kakao, randu, lada, dan fanili 

dipanen satu kali dalam setahun, dan memanennya dapat dilakukan sedikit-sedikit 

sehingga dapat dikerjakan sendiri. Hasilnya dapat langsung dijual dalam bentuk basah 

atau disimpan dulu dalam bentuk kering karena penanganan paska panennya juga 

mudah. Buah kelapa juga dapat dipanen sendiri, dapat dikonsumsi sendiri namun 

bila membutuhkan uang juga mudah untuk dijual. Untuk buah randu dapat dijual 

dengan sistem tebas, namun dapat pula dipanen sendiri lalu disimpan dalam bentuk 

kering sehingga dapat dijual sewaktu harga tinggi atau saat membutuhkan uang. 

Sementara itu tanaman buah-buahan seperti durian, jengkol, langsep, manggis, 

duku, petai, sukun, mangga, rambutan, pisang, umumnya panen satu kali dalam 

setahun kecuali buah pisang. Musim berbuah dari berbagai jenis buah-buahan tidak 

bersamaan sehingga musim panennya dapat terjadi secara bergilir. Cara memanennya 

juga dilakukan sedikit-sedikit sehingga dapat dikerjakan sendiri, dan hasilnya mudah 

dijual. Petani hutan rakyat di wilayah Pati telah menguasai seluruh teknik budidaya, 

pemanenan, penanganan paska panen, dan pemasaran berbagai jenis HBK dari hasil 

tanaman semusim, empon-empon, rumput pakan ternak, tanaman perkebunan, dan 

tanaman buah-buahan. Jenis-jenis HBK yang berasal dari hutan rakyat yang dibangun 

diatas lahan pekarangan dan tegalan (selengkapnya lihat Lampiran 1), adalah sebagai 

berikut: 

Prosiding 


27

Tabel 8. Jenis dan Nilai Jual HBK dari Hutan Rakyat, 2012 

No Desa Jenis Tanaman Nilai Jual (Rp/KK/Th) % 

1 Giling Pangan 2.650.000 2,75 

Empon-empon 5.000 0,01 

Perkebunan 21.331.000 22,13 

Buah-buahan 72.380.000 75,11 

Jumlah 96.366.000 100 

2 Gunungsari Pangan 13.200.000 8,93 

Empon-empon 2.295.000 1,55 

Perkebunan 81.870.000 55,41 

Buah-buahan 50.407.000 34,11 

Jumlah Gunungsari 147.772.000 100 

3 Payak Pangan 13.000.000 24,88 

Pakan ternak 3.000.000 5,75 

Perkebunan 19.747.000 37,79 

Buah-buahan 16.500.000 31,58 

Jumlah Payak 52,247,000 100 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa jenis HBK dari lahan hutan rakyat yang 

rata-rata kontribusi pendapatannya besar di tiga desa lokasi studi adalah kelompok 

jenis buah-buahan (31,58% - 75,11%) dan kelompok jenis hasil perkebunan (22,13% 

- 55,41%). Khusus di Desa Payak, rata-rata kontribusi pendapatan dari kelompok 

tanaman semusim relatif tinggi serta terdapat tanaman rumput pakan ternak yang 

telah diperjualbelikan. 

Berdasarkan diskusi kelompok terarah diketahui bahwa hasil berbagai jenis 

tanaman yang dibudidayakan oleh petani dapat dipanen secara bergilir. Tanaman 

semusim, empon-empon, dan rumput pakan ternak dapat dipanen secara begilir 

dalam jangka harian, mingguan dan bulanan. Tanaman buah-buahan dan tanaman 

perkebunan dapat dipanen secara bergilir dalam jangka tahunan. Tanaman kayu dapat 

dipanen secara bergilir dalam jangka lebih dari 5 tahunan. Dari lahannya, penduduk 

desa dapat memperoleh uang tunai dalam jangka harian, mingguan, bulanan, tahunan, 

dan lebih dari lima tahunan. Dengan cara menanam berbagai jenis tanaman tersebut, 

petani dapat memenuhi seluruh kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang, namun kecukupannya sangat dipengaruhi oleh luasan lahannya. 

Jangka waktu panen HBK yang lebih singkat sangat besar peranannya dalam 

mempertahankan eksistensi hutan rakyat terutama pada pemilikan lahan sempit 

28 


karena petani tetap mempunyai sumber pendapatan dari lahan hutan rakyat meskipun 

tanaman kayunya belum dapat dipanen. Berbagai jenis HBK dapat dipanen oleh petani 

secara bergilir sehingga dapat memenuhi kebutuhan keuangan harian, jangka pendek, 

menengah, dan jangka panjang. Sebagian jenis HBK juga dapat disimpan dalam 

bentuk kering sehingga menyerupai tabungan yang dengan mudah digunakan apabila 

sewaktu-waktu dibutuhkan. Meskipun pemilikan lahan petani relatif sempit namun 

mereka masih dapat menanam tanaman kayu-kayuan karena ada sumber pendapatan 

dari HBK yang diterima selama menunggu saat panen kayu hasil hutan rakyat. 

2.5 Hambatan dan Peluang Pada Usaha Hutan Rakyat 

2.5.1 Hambatan pada usaha hutan rakyat 

2.5.1.1 Keterbatasan teknis silvikultur petani 

Di desa-desa lokasi studi, pertumbuhan tanaman sengon seringkali tidak seragam 

walaupun ditanam pada lahan dengan waktu dan perlakukan yang sama. Hal ini 

diduga karena kondisi tanah yang tidak sama dan kualitas bibit yang tidak seragam. 

Para petani mendapatkan bibit dari Dishutbun Kabupaten dan pedagang setempat. 

Pembagian bibit dari Dishutbun seringkali dilakukan pada bulan-bulan terakhir musim 

penghujan, dan ukuran bibitnya seringkali terlalu kecil sehingga banyak yang mati 

saat ditanam. Petani juga belum menguasai teknik pembibitan sengon dengan baik. 

Selain itu, umur panen sengon sekitar 6 tahun dipandang terlalu lama dalam 

kaitannya dengan kesinambungan pendapatan petani. Karena itu petani menerapkan 

pola tumpangsari sengon dengan tanaman semusim ubi kayu sampai umur sengon tiga 

tahun. Memasuki tahun ke empat, tumpangsari dilakukan dengan tanaman emponempon 

(kapulaga, temulawak, dsb) atau dengan tanaman kopi/kakao. Namun ketika 

sengon dipanen, tanaman kopi/kakao bisa rusak tertimpa pohon, padahal umur panen 

sengon bersamaan dengan awal produksi tanaman kopi, sehingga banyak petani yang 

tidak menerapkan pola tersebut. Beberapa petani tetap memilih tumpangsari sengon 

dengan ubi kayu, tanaman pisang, empon-empon, dan hijauan pakan ternak. 

2.5.1.2 Serangan penyakit karat puru 

Permasalahan yang sangat mengganggu budidaya sengon di ketiga lokasi studi 

adalah penyakit karat tumor atau karat puru karena dapat mematikan sengon di 

tingkat semai sampai tegakan. Selama ini petani setempat menganggap penyakit ini 

disebabkan karena serangan virus atau akibat penanaman dengan pola monokultur. 

Prosiding 


29

Menurut Anggraeni (2008), penyebab penyakit karat tumor (gall rust) adalah jenis fungi 

Uromycladium tepperianum. Gejala penyakit diawali dengan adanya pembengkakan 

lokal (tumefaksi) di bagian tanaman yang terserang (daun, cabang, dan batang), 

lama kelamaan pembengkakkan berubah menjadi benjolan-benjolan yang kemudian 

menjadi bintil-bintil kecil atau disebut tumor. Pengendalian penyakit karat puru dapat 

dilakukan dengan cara mekanik, yaitu menghilangkan puru pada tanaman sengon yang 

terserang, puru dikumpulkan dan dikubur dalam tanah agar tidak menular. Setelah 

puru dihilangkan lalu batang dilabur dan disemprot dengan belerang. 

2.5.1.3 Pemangkasan liar untuk pakan ternak 

Ternak kambing merupakan ternak andalan di ketiga desa lokasi studi karena 

ternak kambing lebih cepat berproduksi, mudah pemeliharaannya dan mudah 

dipasarkan. Kegiatan pemangkasan dahan sengon di daerah ini bertujuan ganda, 

yaitu untuk membentuk pertumbuhan kayu sengon dan untuk penyediaan hijauan 

pakan ternak. Kegiatan pengumpulan hijauan pakan ternak dari pepohonan dan daundaunan 

biasa disebut rambanan (pemangkasan dahan sengon, dadap, lamtoro, randu 

dll). Kegiatan pengumpulan hijauan pakan ternak dari rerumputan biasa (rumput 

setaria, rumput kalanjana) disebut ngarit. Berkembangnya ternak kambing di daerah 

ini menimbulan permasalahan dalam budidaya sengon, karena petani sering melakukan 

pemangkasan dahan sengon tanpa seijin pemiliknya. Sebagian besar petani (± 80 %) 

memelihara ternak, tetapi sebagian peternak tersebut (± 30 %) tidak mempunyai lahan. 

Pemangkasan liar seringkali merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman sengon. 

Di beberapa desa sudah dilakukan himbauan melalui pertemuan kelompok/desa dan 

beberapa petani melakukan injeksi pestisida pada tanaman sengonnya, namun injeksi 

pestisida dapat menyebabkan kematian ternak yang memakannya sehingga jarang 

dilakukan oleh petani. Karena itu pemangkasan liar masih terjadi. 

2.5.1.4 Tebang pilih saat butuh 

Sejauh ini petani hutan rakyat Pati belum paham tentang teknik penjarangan 

tanaman yaitu menebang tanaman yang tidak bagus dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas tegakan tinggal. Tindakan yang sering dilakukan oleh petani saat ini justru 

sebaliknya, tanaman yang tumbuh bagus, capaian diameternya lebih besar dari tanaman 

yang lain akan ditebang lebih dulu. Sebaliknya tanaman yang jelek tetap dipelihara 

karena tanaman yang tumbuhnya lambat bila dibiarkan hidup juga dapat membesar. 

Hal ini dilakukan karena tanaman sengon dapat dijual per pohon, dijual pada saat 

30 


elum masak tebang bila ada kebutuhan keuangan mendesak atau yang kira-kira nilai 

uang hasil jualnya sesuai dengan kebutuhan keuangan petani. 

2.5.1.5 Ketidaksediaan petani untuk memanen kayu sendiri 

Selama ini petani menjual kayu per pohon atau bahkan per hamparan lahan 

dengan sistem tebas, langsung menerima uang tunai tanpa menebang, mengukur, 

dan menghitung volume sendiri. Teknik penjualan demikian dipandang belum dapat 

memaksimalkan nilai uang hasil jual kayu yang diterima oleh petani. Supaya petani 

tidak dirugikan dalam perhitungan harga kayu, sebaiknya grader dari pabrik pengolahan 

kayu atau depo kayu melakukan grading kayu di lahan petani setelah batang pohon 

sengon dipotong-potong menjadi sortimen. Dengan demikian petani diharapkan dapat 

menjual kayu dalam bentuk sortimen, dalam satuan m3, bukan per batang pohon atau 

per hamparan lahan dengan sistem tebas. 

Namun penjualan kayu oleh petani dalam bentuk sortimen akan memiliki 

konsekuensi berupa beban biaya tebang yang ditanggung oleh petani. Kendala lain 

adalah petani umumnya tidak bisa membaca Daftar Grade yang dibuat oleh pabrik, 

tidak bisa melakukan grading kayu sendiri, dan tidak tahu cara mengukur volume 

kayu. Para petani kayu di desa-desa lokasi studi umumnya tidak sabar dan telaten 

untuk mengerjakan pekerjaan pemanenan kayu sendiri karena dinilai sebagai pekerjaan 

yang merepotkan. 

2.5.2 Peluang pada usaha hutan rakyat 

2.5.2.1 Konversi pemanfaatan lahan 

Di desa-desa lokasi studi terjadi konversi lahan sawah menjadi tegal dan 

pekarangan karena pasokan air untuk pertanian sawah tidak dapat berlangsung 

sepanjang tahun. Apabila budidaya padi sawah tidak dapat dilakukan maka lahannya 

ditanami tanaman semusim lainnya. Namun banyak petani yang mengkonversi lahan 

sawahnya menjadi tegal dan pekarangan untuk ditanami sengon karena kayu sengon 

cepat tumbuh dan mulai umur empat tahun sudah dapat dipanen. 

Selain itu terjadi konversi jenis tanaman dari tanaman tradisional ubi kayu ke 

tanaman komersial sengon. Hal ini karena sebagian laki-laki pergi meninggalkan 

desa untuk mencari nafkah di luar Jawa, sehingga mereka memilih jenis tanaman 

yang perawatannya mudah agar dapat dikerjakan oleh isteri atau anaknya. Biaya 

pembangunan tanaman sengon juga dinilai relatif murah, sebaliknya tanaman ubi 

kayu setidaknya memerlukan 5 kali biaya besar yaitu biaya-biaya mencangkul lahan, 

menyiangi pertama, pemupukan pertama, menyiangi kedua, dan pemupukan kedua. 

Kondisi demikian menjadi peluang untuk berkembangnya usaha hutan rakyat sengon. 

Prosiding 


31

2.5.2.2 Dukungan program pemerintah 

Di wilayah Kabupaten Pati terdapat beberapa program pemerintah antara 

lain KBR, BLM-PPMBK, serta KBD. Program-program tersebut sedikitnya telah 

mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lahan. Program 

KBR menyediakan jenis bibit tanaman kehutanan, perkebunan, dan buah-buahan, 

dan Program BANSOS PPMBK menyediakan bibit tanaman kehutanan, tanaman 

semusim, hijauan pakan ternak, dan pembelian ternak. Hal ini telah mendorong 

berkembangnya hutan rakyat sengon yang dikembangkan dengan teknik agroforestri 

dan diintegrasikan dengan usaha peternakan. 

2.5.2.3 Tanah subur 

Lima kecamatan dari bagian utara wilayah Pati yaitu Kecamatan Margorejo, 

Gunungwungkal, Tlogowungu, Cluwak, dan Sidomulyo, terletak di kawasan perbukitan 

kaki gunung Muria yang tanahnya subur sehingga potensial dengan tanaman kayukayuan. 

Pilihan jenis tanaman kayu-kayuan mempunyai peluang besar di wilayah 

ini karena topogra nya curam sehingga selain memberi manfaat ekonomi juga untuk 

tujuan konservasi tanah dan air. Beragam jenis tanaman kayu-kayuan, tanaman 

perkebunan dan tanaman semusim tumbuh bersama-sama di wilayah ini sehingga 

membentuk agroforestri. Hal ini merupakan peluang untuk memajukan usaha hutan 

rakyat sengon di wilayah tersebut. 

2.5.2.4 Permintaan kayu sengon tinggi 

Di Jawa Tengah banyak terdapat industri kayu yang mengolah kayu sengon 

menjadi berbagai bentuk produk seperti kayu lapis, papan sambung, bilah sambung, 

papan blok, dan lain-lain. Lokasi pabriknya tersebar di berbagai kota. Untuk menjamin 

kesinambungan bahan baku, pabrik-pabrik ini ada yang memiliki pelanggan depo 

kayu, tetapi ada pula yang memiliki ratusan pemasok kayu yaitu para pedagang kayu. 

Untuk memperlancar pasokan kayu, pabrik-pabrik tersebut mengirim grader dan 

tenaga pengumpul kayu ke sentra-sentra produksi kayu hampir di seluruh Jawa. 

Grader pabrik dapat bekerja di lahan petani, di pedagang desa, atau di depo desa. 

Hal ini memberi gambaran tentang makin tingginya persaingan antar pabrik 

dalam memperebutkan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabriknya. 

Hal ini berdampak pada makin ketatnya persaingan antar depo dan antar pedagang 

karena makin tingginya permintaan kayu rakyat khususnya jenis sengon. Dalam 

kaitan ini petani relatif memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa kayunya 

32 


akan dijual karena relatif banyaknya pedagang kayu maupun blantik (perantara) yang 

datang ke desa-desa penghasil kayu rakyat. 

2.5.2.5 Peluang untuk dikembangkan industri pengolahan 

Di wilayah Kabupaten Pati tersedia pasar HBK yang merupakan hasil lahan 

penduduk desa-desa di lokasi studi, seperti beberapa unit pabrik tepung tapioka. Selain 

itu di Perhutani KPH Pati BKPH Regaloh yang kawasannya berbatasan dengan Desa 

Gunungsari terdapat pabrik pengolahan ubi kayu menjadi tepung mocaf (modi er 

casava) yang digunakan sebagai pencampur tepung terigu, dan limbah pengolahannya 

diproses lebih lanjut menjadi bioethanol. Selain itu terdapat pabrik tepung jagung yang 

merupakan pakan ternak, serta industri terpadu yang mengolah kapuk randu menjadi 

serat yang diekspor dan dipasarkan di dalam negeri, industri pengolahan biji randu 

menjadi Crude Kelenteng Oil (CKO) pengganti minyak goreng bebas kolesterol, serta 

industri pengemasan madu bunga randu dan pengolahan madu menjadi minuman 

sehat. 

Namun di wilayah ini belum ada industri pengolahan kayu rakyat, sehingga 

kayu dari Pati dijual ke industri di kabupaten lain seperti Semarang, Temanggung, 

Kebumen, dan bahkan ke Jawa Timur. Dalam hal ini masih terbuka peluang untuk 

dikembangkan industri pengolahan kayu sengon di wilayah kabupaten Pati agar lokasi 

pabrik makin dekat dengan lokasi pemasok bahan bakunya sehingga akses petani ke 

pasar produknya makin terbuka lebar. 

3.1 Kesimpulan 

3. Kesimpulan Dan Rekomendasi 

1. Di tiga desa lokasi studi, hutan rakyat sengon dibangun di lahan tegalan dan 

pekarangan secara tumpangsari dengan berbagai jenis tanaman semusim, emponempon, 

rumput pakan ternak, tanaman perkebunan, tanaman penghasil buahbuahan, 

dan tanaman kehutanan, sehingga dapat menghasilkan kayu dan HBK. 

2. Program pemerintah KBR, BLM-PPMBK, dan KBD berperan memperkaya 

lahan rakyat dengan tanaman kayu dan mendorong peningkatan produksi kayu 

dan HBK. 

3. Pendapatan petani dari kegiatan terkait lahan berasal dari 3 sumber yakni dari 

kayu, HBK, dan ternak, di mana rata-rata kontribusi pendapatan tertinggi dari 

kayu 22%, dari HHK 82% dan dari ternak 12%. 

Prosiding 


33

4. Pendapatan petani dari hutan rakyat berasal dari 2 sumber yakni kayu dan HBK, 

di mana rata-rata kontribusi pendapatan tertinggi dari kayu adalah 67% yaitu di 

Desa Payak dan dari HBK adalah 87% yaitu di Desa Gunungsari. 

5. Kelompok jenis HBK yang mempunyai kontribusi pendapatan besar yakni tanaman 

buah-buahan (31,58% - 75,11%) dan tanaman perkebunan (22,13% - 55,41%). 

6. HBK berperan penting dalam mempertahankan eksistensi hutan rakyat pada 

pemilikan lahan yang sempit karena dapat dipanen secara bergilir dan memberi 

pendapatan pada petani selama menunggu tanaman kayu dipanen. 

3.2 Rekomendasi 

Hutan rakyat sengon perlu dipromosikan atau didukung pengembangannya 

dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi kendalanya seperti, (1) 

diperlukan pelatihan petani untuk mengatasi serangan penyakit karat puru yang 

menghambat produksi kayu sengon, (2) pelatihan petani agar menguasai teknik 

mengukur dan menghitung volume kayu untuk meningkatkan posisi tawar dan nilai 

jual kayu petani, (3) mempermudah akses petani ke pasar kayu atau mendekatkannya ke 

industri pengolahan kayu, (4) membangun DEMPLOT hutan rakyat sengon melalui 

dukungan program pemerintah sebagai tempat pembelajaran petani. 

Jangka waktu panen HBK relatif lebih singkat dibadingkan dengan panen kayu, 

karena panen tanaman semusim hanya dalam beberapa bulan serta panen tanaman 

perkebunan dan buah-buahan adalah setahun sekali. Peran HBK sangat besar dalam 

mempertahankan eksistensi dan mendorong perkembangan usaha hutan rakyat 

terutama di wilayah-wilayah di mana pemilikan lahan oleh petani sangat sempit 

seperti halnya di Kabupaten Pati, karena selama menunggu saat panen kayu petani 

mempunyai sumber pendapatan dari HBK. Selain itu, bila tanaman kayu dicampur 

dengan berbagai jenis tanaman penghasil HBK maka petani dapat memperoleh 

pendapatan secara berkesinambungan karena panen HBK terjadi secara bergilir. 

Dengan pertimbangan tersebut, pada wilayah-wilayah di mana pemilikan lahan oleh 

petani relatif sempit maka pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, 

atau Hutan Kemasyarakatan, direkomendasikan menggunakan teknik agroforestri 

atau campuran dengan berbagai jenis tanaman semusim, empon-empon, tanaman 

hijauan pakan ternak, tanaman perkebunan, dan tanaman buah-buahan yang dapat 

menghasilkan berbagai jenis HBK. 

34 


Daftar Pustaka 

Anggraeni. 2008. Makalah Workshop Penanggulangan Serangan Karat Puru pada 

Tanaman Sengon, 19 Nop 2008. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan 

Pemuliaan Tanaman Hutan. 

Anonim. 2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P24/Menhut-II/2010 Tanggal 

3 Juni 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, Jakarta. 

Anonim. 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P23/Menhut-II/2011 Tanggal 

8 April 2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat, Jakarta. 

Anonim. 2011. Gambaran Umum Kondisi Desa Gunungsari, Gunungsari. 

Anonim. 2011. Data Monogra Desa dan Kelurahan, Desa Gunungsari, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pati, Gunungsari. 

Anonim. 2011, Data Monogra Desa Giling Tahun 2011, Pemerintah Desa Giling, 

Giling. 

Anonim. 2011, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- 

Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2009-2010 

(Hasil Review Tahun 2011), Pemerintah Desa Payak, Payak. 

BPS Kabupaten Pati, 2010, Pati Dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pati, Pati. 

Dishutbun Kabupaten Pati. 2010, Laporan Tahunan 2010, Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Pati, Pati. 

Dishutbun Kabupaten Pati. 2011, Laporan Akhir Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten 

Pati, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati, Pati. 

Prosiding 


35

Lampiran 1. Nilai HBK dari Lahan Pekarangan dan Tegalan, 

2012 

36 

No. Desa 

Jenis 

Tanaman 

Jenis HBK 

Frekuensi 

Panen 

(panen/ 

th) 

Nilai Jual 

(Rp/KK/ 

th) 

1 Giling Pangan Ubi kayu 1 2,650,000 2,75 

Emponempon 

Kapulaga 1 5,000 0,01 

Perkebunan Kakao 6-12 2,061,000 22,13 

(21,331,000) Kopi 2 8,000,000 

Cengkeh 1 50,000 

Kelapa 8 120,000 

Randu 1 11,100,000 

Buahbuahan 

Jengkol 1-2 72,380,000 75,11 

Jumlah Giling 96,366,000 100 

2 Gunungsari Pangan Ubi kayu 1 13,175,000 8,93 

(13,200,000) Jagung 2 25,000 

Emponempon 

Kapulaga 2-3 1,295,000 1,55 

(2,295,000) Jahe 1 1,000,000 

Perkebunan Kopi 1 29,000,000 55,41 

(81,870,000) Cengkeh 1 47,500,000 

Randu 1 1,340,000 

Kelapa 10 1,860,000 

Lada 1 300,000 

Kakao - 1,800,000 

Panili 1 70,000 

Buahbuahan 

Manggis 1 29,875,000 34,11 

(50,407,000) Jengkol 1 3,150,000 

Petai 1 4,390,000 

Pisang 1-10 7,892,000 

Sukun 4 3,200,000 

Durian 1 1,500,000 

Rambutan 1 400,000 

Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in IndonesiaProject Overview: ACIAR- FST/2008/030 

%

No. Desa 

Jenis 

Tanaman 

Jenis HBK 

Frekuensi 

Panen 

(panen/ 

th) 

Nilai Jual 

(Rp/KK/ 

th) 

Jumlah Gunungsari 147,772,000 100 

3 Payak Pangan Ubi kayu 1 6,000,000 24,88 

(13,000,000) Ketela 1 4,000,000 

Jagung 1 3,000,000 

Pakan ternak Rumput 6 3,000,000 5,75 

Perkebunan Cengkeh 1 8,000,000 37,79 

(19,747,000) Kakao 6 3,777,000 

Kopi 1 4,050,000 

Randu 1 2,000,000 

Kelapa 8 1,920,000 

Buahbuahan 

Jengkol 1 5,650,000 31,58 

(16,500,000) Pisang 10,350,000 

Durian 1 350,000 

Rambutan 1 50,000 

Petai 1 100,000 

Jumlah Payak 52,247,000 100 


Prosiding 


% 

37

Lampiran 2. Nilai Jual Kayu Dalam 3 Tahun Terakhir, 2012 

38 

No. Desa 

Pernah Menjual 

Ya Tidak 

Jenis Kayu 

Jumlah Nilai 

(Rp) 

1 Giling Tidak - 

2 Giling Ya Sengon, Jengkol 20.000.000 

3 Giling Ya Sengon, Mahoni 27.000.000 

4 Giling Ya Sengon 6.700.000 

5 Giling Tidak - - 

6 Giling Ya Sengon 435.000 










16 Gunungsari Ya Mahoni 5.500.000 

17 Gunungsari Tidak - - 


19 Gunungsari Ya Sengon 3.000.000 







No. Desa 

Pernah Menjual 

Ya Tidak 

Jenis Kayu 

Jumlah Nilai 

(Rp) 




28 Gunungsari Ya Sengon 700.000 



31 Payak Ya Sengon 58.000.000 


33 Payak Ya Sengon, Mahoni 24.000.000 


35 Payak Tidak - - 





40 Payak Ya Sengon, Mahoni 5.900.000 






Total nilai jual 3 tahun terakhir 510.935.000 

Rata2 nilai jual per tahun 170.311.667 

Rata2 nilai jual per KK per tahun 3.784.704 


Prosiding 


39

Perbaikan Tata Kelola, Kebijakan dan 

Kelembagaan Kehutanan untuk Mengurangi Emisi 

dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD+): 

Belajar dari proyek kerjasama 

ACIAR-Kementerian Kehutanan 

FST/2007/052 

Zahrul Muttaqin, Subarudi dan Fitri Nurfatriani


Deforestasi dipercaya menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca 

di dunia. Dengan demikian pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan 

memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka merespon perubahan iklim. 

Dengan luas hutan tropis yang sangat besar, Indonesia dapat memainkan peranan 

yang sangat penting dalam mengurangi emisi dari deforestasi melalui skema Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the Enhancement of Forest 

Carbon Stock in Developing countries (REDD+). Saat ini Indonesia merupakan 

salah satu negara yang termasuk paling maju dalam persiapan pelaksanaan REDD+. 

Pembentukan Satgas REDD+, kebijakan moratorium penerbitan izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam, penyusunan srategi nasional REDD+, 

persiapan-persiapan MRV dan safeguards, merupakan bukti-bukti kesiapan Indonesia 

melaksanakan REDD+. 

Sejak tahun 2008, setelah dilaksanakannya COP 13 di Bali, Kementerian 

Kehutanan, melalui Badan Litbang Kehutanan menjalin kerjasama penelitian dengan 

Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) terkait dengan 

perbaikan tatakelola, kebijakan dan kelembagaan kehutanan untuk mendukung 

pelaksanaan skema REDD+ di Indonesia. Tujuan utama pelaksanaan proyek penelitian 

ini adalah mendukung pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+ di tingkat 

provinsi dan kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan REDD+ dan mendesain 

distribusi manfaat nansial REDD+ dari pendanaan internasional. 

Secara khusus, proyek penelitian ini memiliki empat tujuan. Tujuan khusus 

pertama adalah untuk mengidenti kasi penyebab deforestasi di tingkat provinsi 

sehingga diharapkan pemerintah provinsi lebih memahami penyebab-penyebab 

tersebut. Tujuan khusus kedua adalah menduga manfaat dan biaya deforestatsi dan 

REDD+ baik berupa analisis biaya dan manfaat ekonomi maupun pandangan para 

pihak (stakeholders) berkaitan dengan biaya dan manfaat REDD+. Tujuan khusus 

ketiga adalah analisis perbaikan tata kelola hutan untuk memberikan masukan kepada 

Kementerian Kehutanan mengenai alokasi lahan hutan dan praktik-praktik pengelolaan 

hutan yang lebih baik. Tujuan khusus keempat adalah mengembangan sistem 

tatakelola REDD+ yang terdesentralisasi. Dalam hal ini sistem yang dikembangkan 

adalah bagaimana pendanaan REDD+ dapat didesain dengan menggunakan sistem 

penganggaran nasional serta bagaimana sistem distribusi manfaat REDD+ dapat 

dikembangkan di tingkat masyarakat lokal. 

Prosiding 


43

Tulisan ini bertujuan untuk mensintesakan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, terutama mengenai perbaikan tatakelola hutan dan pembangunan 

kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan REDD+. Dalam hal ini, tujuan khusus 

ketiga dan keempat akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini karena merupakan 

ultimate goal dari beberapa tujuan khusus penelitian ini. Disamping itu, tujuan ketiga 

dan keempat penelitian ini dapat memberikan masukan konkret bagi perumusan dan 

perbaikan kebijakan kehutanan nasional untuk mendukung pelaksanaan REDD+ di 

Indonesia. Secara khusus, tulisan ini akan membahas: (1) analisis para pihak yang 

terlibat dalam rantai pasokan kayu dari hutan produksi serta permasalannya; (2) 

mekanisme distribusi manfaat REDD+ melalui kebijakan desentralisasi skal; dan 

(3) desain sistem distribusi manfaat REDD+ di tingkat masyarakat. 

2. Kerangka Teori dan Analisis 

REDD+ dikonseptaulisasikan sebagai mekanisme untuk memberikan kompensasi 

pada upaya pengurangan deforestasi dan kerusakan hutan yang terveri kasi atau upaya 

peningkatan stok karbon yang terveri kasi (Viana et al., 2012). Dengan demikian 

REDD+ merupakan sistem pembayaran berbasis kinerja (Wertz-Kanounnikof and 

Angelsen, 2009). Kerangka utama REDD+ terdiri dari: (1) cakupan (scope); (2) 

reference level; (3) distribusi (distribution); dan (4) pendanaan ( nancing) (Parker et 

al., 2008). Cakupan REDD+ terkait dengan jenis-jenis kegiatan yang dapat dianggap 

sebagai kegiatan REDD+(Parker et al., 2008). REDD+ dalah sebuah inisiatif untuk 

menciptakan nilai nansial atas karbon yang disimpan di dalam hutan, dengan cara 

menawarkan insentif pada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari 

hutan, dan meningkatkan stok karbon hutan melalui investasi dalam pembangunan 

rendah karbon (UN-REDD Programme, n.d.). 

Reference level REDD+ terkait dengan bagaimana stok karbon diukur dan 

atas dasar apa stok karbon berubah (Parker et al., 2008). Dengan demikian baselines 

di tingkat nasional, sebagai elemen penting dari skema REDD+, perlu dibangun. 

Perdebatan tentang penentuan baselines saat ini difokuskan pada dua hal: (1) 

prediksi deforestasi dan kerusakan hutan dalam skenario Business As Usual (BAU); 

(2) bagaimana kredit diberikan berdasarkan baseline, termasuk seberapa kuat suatu 

negara dalam negosiasi internasional (Angelsen, 2008). Distribusi REDD+ berkaitan 

dengan alokasi manfaat yang dihasilkan dari pengurangan emisi pada pihak-pihak 

44 

Perbaikan Tata Kelola, Kebijakan dan Kelembagaan Kehutanan untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD+): 

Belajar dari proyek kerjasama ACIAR-Kementerian Kehutanan FST/2007/052

terkait, sementara mekanisme pendanaan REDD+ berkaitan dengan bagaimana dana 

REDD+ dimobilisasi (Parker et al., 2008). 

Dunia internasional telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk melakukan 

transaksi REDD+, beberapa negara berkembang menunjukkan kemauan yang kuat 

untuk mengatasi permasalahan deforestasi dan kerusakan hutan dan perubahan iklim 

secara umum (Seymour and Angelsen, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa terdapay 

beberapa perkembangan positif dan prospektif terhadap REDD+, meskipun masa depan 

REDD+ sebagai mekanisme global masih tetap belum jelas (Seymour and Angelsen, 

2012). Dengan demikian REDD+ masih merupakan inisiatif yang berguna untuk tetap 

didiskusikan (Seymour and Angelsen, 2012). Namun demikian ada beberapa elemen 

REDD+ yang masih perlu direalisasikan, yaitu: (1) kebutuhan untuk menyediakan 

pendanaan yang memadai dari negara maju, baik untuk mengkompensasikan biaya 

korbanan (opportunity costs) maupun untuk peningkatan kapasitas negara berkembang; 

(2) pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan; (3) pentingnya baselines 

nasional; (4) perlunya menangani masalah permanence dan leakage; dan (5) peran kunci 

dari manfaat pendamping (co-bene ts) seperti keragaman hayati dan hak-hak serta 

mata pencaharian masyarakat sekitar hutan (Blaustein et al., 2007). 

Dari beberapa elemen tersebut, pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan 

kelembagaan, serta perlunya menangani masalah permanence dan leakage berkaitan 

langsung dengan perbaikan tatakelola kehutanan. Beberapa aktivitas produktif 

diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengeksploitasi hutan dan 

seringkali menyebabkan kerusakan hutan dan berakhir pada alih fungsi lahan hutan. 

Pembalakan hutan biasanya merupakan awal dari pembukaan hutan alam secara legal 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Kehutanan 

(Kartodihardjo and Supriono, 2000). Selama 4 dasawarsa terakhir, pemegang izin usaha 

pemanfaatan kayu dari hutan alam telah gagal mengimplementasikan pengelolaan 

hutan lestari (Kartodihardjo and Supriono, 2000). Dengan demikian, perbaikan 

tatakelola kehutanan merupakan upaya yang harus diprioritaskan untuk mengurangi 

kerusakan hutan yang mengarah deforestasi di kawasan hutan, terutama di kawasan 

hutan produksi. 

Dalam mempersiapkan pelaksanaan REDD+, selain perbaikan tata kelola 

kehutanan, distribusi manfaat REDD+ juga merupakan salah satu elemen yang perlu 

diperhatikan. Salah satu mekanisme mendistribusikan manfaat REDD+ adalah melalui 

dana perimbangan pusat dan daerah. Alokasi dana perimbangan pusat dan daerah 

merupakan salah satu bentuk transfer skal antarpemerintah (intergovernmental scal 

transfers/IFTs). Kriteria sebuah IFT yang baik antara lain adalah: (1) Keobyektifan, 

Prosiding 


45

untuk menjamin e siensi layanan publik pada tingkat lokal; (2) Kenetralan, formula 

distribusi transfer harus dapat mempengaruhi pemerintah daerah memodi kasi belanja 

atau pajak daerahnya; (3) Otonomi, pemerintah daerah harus memiliki tingkat otonomi 

yang memadai; (4) Akuntabilitas, agar pemerintah daerah harus bertanggung jawab 

kepada pemberi transfer; dan (5) Kesederhanaan, agar mekanisme transfer tidak rumit 

sehingga mengurangi biaya transaksi (Bird, 2001, p.25). 

Pada tingkat masyarakat lokal, sistem distribusi manfaat REDD+ dapat 

dirancang dengan menggunakan konsep pembayaran atas jasa lingkungan atau lebih 

dikenal sebagai payments for environmental/ecosystem services (PES). Bond et al. (2009) 

menyatakan bahwa PES memiliki peran yang penting dalam mengurangi alih fungsi dan 

kerusakan hutan. Dengan demikian, PES juga berpotensi untuk dapat menyukseskan 

pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, sub-nasional, maupun masyarakat. Hasil 

penelitian di Vietnam menunjukkan bahwa PES dapat dikombinasikan dengan 

program konservasi terpadu dimana pendapatan dari kehutanan dan agroforestri 

untuk menunjang ketahanan pangan/ekonomi dalam jangka pendek dan manfaat 

kelestarian lingkungan dalam jangka panjang (Hoang et al., 2012). 

PES dapat dide niskan sebagai sebuah sistem yang transparan untuk penyediaan 

jasa lingkungan melalui pembayaran bersyarat pada penyedia jasa secara sukarela 

(Tacconi, 2012). Dengan demikian sebuah sistem imbal jasa lingkungan dapat disebut 

sebagai sebuah PES jika memenuhi syarat: (1) transparansi; (2) tambahan manfaat 

(additionality); (3) bersyarat (conditionality); dan (4) kesukarelaan. Agar dapat terjadi 

transaksi antara penyedia jasa dan penerima manfaat, nilai pembayaran dalam kerangka 

PES harus melebihi tambahan manfaat yang biasa diterima oleh para penyedia jasa 

jika memanfaatkan lahan untuk kepentingan lain (atau para penyedia jasa tidak akan 

bersedia untuk mengubah perilaku mereka) dan juga harus lebih rendah daripada 

nilai manfaat yang diterima oleh para pembeli jasa tersebut (atau mereka akan enggan 

untuk membayar jasa lingkungan tersebut) (Pagiola and Platais, 2002, p.22). 

Pendekatan PES untuk REDD+ mensyaratkan adanya sistem dan kerangka tata 

kelola yang efektif dan adil yang antara lain dicerminkan oleh kokohnya sistem hak 

atas lahan dan berfungsinya sistem pemantauan (monitoring) karbon hutan sebagai 

dasar pelaksanaan pembayaran (Bond et al., 2009). Dengan demikian, sistem tenurial 

dan tata kelola hutan di tingkat masyarakat merupakan salah satu syarat utama dalam 

perancangan PES untuk REDD+ yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. 

Agrawal dan Angelsen (2009) merekomendasikan bahwa pengelolaan hutan 

oleh masyarakat (community forest management) merupakan kendaraan yang 

baik untuk melaksanakan program-program REDD+ di tingkat masyarakat. 

46 



Lebih jauh Agrawal dan Angelsen (2009) menyarankan bahwa pelaksanaan REDD+ 

harus memerhatikan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan 

pelaksanaan REDD+, yaitu: (1) luas dan tata batas hutan; (2) aliran manfaat yang 

mudah diprediksi; (3) kelembagaan hak atas lahan hutan; dan (4) tingkat otonomi 

lokal. Berkaitan dengan hal ini, Ostrom (1990) menyatakan bahwa kelembagaan 

lokal memegang peranan sangat penting dalam membangun pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat (PHBM). Akan tetapi, jika kelembagaan lokal belum secara 

formal diakui, maka perlu dilakukan pembenahan kebijakan kehutanan nasional untuk 

mengintegrasikan REDD+ dan PHBM (Agrawal, 2007). 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian permasalahan dan para 

pihak yang terlibat sepanjang rantai pasokan kayu hutan adalah analisis kebijakan 

dengan tahapan: (1) Evaluasi kebijakan terkait dengan LULUCF; dan (2) Formulasi 

kebijakan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari (Nurrochmat et al., 2011). 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dalam kerangka 

snowball sampling (Nurrochmat et al., 2011). 

Penelitian mengenai desain mekanisme distribusi manfaat REDD+ melalui 

kebijakan desentralisasi skal dilaksanakan dengan metode campuran antara kualitatif 

dan kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis biaya dan manfaat 

konservasi sumberdaya hutan bagi pemerintah daerah. Biaya yang dihitung adalah 

biaya korbanan atas penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi selain konservasi 

hutan (Irawan et al., 2011). Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui hubungan 

sebab-akibat dalam pengurangan deforestasi di daerah (Irawan et al., 2011). 

Untuk penelitian desain sistem distribusi manfaat REDD+ di tingkat 

masyarakat, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif sengan 

menggunakan analisis para pemangku (stakeholder analysis), analisis klaim tenurial 

(tenure claim analysis), serta analisis politik ekonomi REDD+ (Muttaqin, 2012). 

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, focus groups dan lokakarya 

(Muttaqin, 2012). 

Prosiding 


47

4. Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian rantai pasokan kayu menunjukkan bahwa terdapat tiga 

permasalahan utama yang harus diperhatikan untuk memperbaiki tata kelola 

kehutanan di Indonesia, yaitu: (1) permasalahan sistem legalitas sehubungan 

dengan ketidakkonsistenan peraturan, ketidaklengkapan peraturan, dan legitimasi 

peraturan yang rendah; (2) permasalahan pengorganisasian pengelolaan hutan; 

dan (3) permasalahan berkaitan dengan kebijakan skal (Nurrochmat et al., 2011). 

Permasalahan ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari 

pnde nisian hutan yang berbeda-beda antara UU Kehutanan, UU Tata Ruang dan UU 

Otonomi Daerah (Nurrochmat et al., 2011). Ketidaklengakapan peraturan dapat dilihat 

dari belum adanya peraturan mengenai karbon hutan, sedangkan rendahnya legitimasi 

peraturan dapat dilihat dari peraturan mengenai SKSKB dan SKAU (Nurrochmat et 

al., 2011). 

Hasil penelitian distribusi manfaat REDD+ di tingkat pemerintahan 

menunjukkan bahwa dana perimbangan pusat dan daerah perlu ditujukan untuk 

mengkompensai pengelolaan dan biaya korbanan kegiatan konservasi; khusus untuk 

kompensasi biaya korbanan, dan perimbangan perlu didesain lebih eksibel sesuai 

kebutuhan daerah (Irawan et al., 2011). Meskipun menyarankan penggunaan transfer 

anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Irawan et al. (2011) menyaratkan 

adanya penganggaran berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam konservasi 

sumberdaya hutan, termasuk di dalamnya adalah pengurangan emisi karbon. 

Hasil penelitian desain sistem distribusi manfaat REDD+ di tingkat masyarakat 

menunjukkan bahwa desain PES untuk REDD+ di tingkat masyarakat dapat dilakukan 

melalui dua tahapan dimana tahap pertama adalah perbaikan sistem tenurial, dan tahapan 

kedua adalah mekanisme PES murni (Muttaqin, 2012). Pembangunan kelembagaan 

pengelolaan hutan berbagis masyarakat (PHBM) itu nantinya dapat diklaim sebagai 

bagian dari biaya pelaksaan REDD+ sehingga layak untuk mendapatkan kompensasi 

dari dana REDD+ (Muttaqin, 2012). 

48 



5. Pelajaran yang Dapat Diambil 

Meskipun tingkat persiapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia termasuk yang 

paling maju di dunia, masih banyak persoalah kelembagaan yang perlu dibenahi 

oleh berbagai pihak agar skema REDD+ dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip 

e siensi, efekti tas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perbaikan system peraturan 

perundang-undangan merupakan salah satu basis dalam membangun kelembagaan 

REDD+ di Indonesia. Jika peraturan perundang-undangan sudah mampu mendukung 

kelembagaan REDD+, maka sistem distribusi manfaat REDD+ dapat dikembangkan 

sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Secara implicit, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran Kementerian Kehutanan dan Kementrerian Keuangan 

dalam membangun sistem distribusi insentif REDD+ sangat besar sehingga perlu 

didorong untuk segera menyelesaikan hambatan struktural dalam perumusan kebijakan 

dan penyusuan peraturan perundang-undangan. 

Prosiding 


49

Daftar Pustaka 

AGRAWAL, A. 2007. Forests, Governance, and Sustainability: Common property 

theory and its contributions, International Journal of the Commons, 1, 111-136. 

AGRAWAL, A. & ANGELSEN, A. 2009. Using Community Forest Management 

to Achieve REDD+ Goals, In: ANGELSEN, A., WITH BROCKHAUS, 

M., KANNINEN, M., SILLS, E, SUNDERLIN, W.D., AND WERTZ- 

KANOUNNIKOFF, S. (ed.) Realising REDD+: National strategy and policy 

options. Bogor: CIFOR. 

ANGELSEN, A. 2008. How do we set the reference levels for REDD payments?, In: 

ANGELSEN, A. (ed.) Moving Ahead with REDD: Issues, options and implications. 

Bogor: CIFOR. 

BIRD, R. 2001. Intergovernmental Fiscal Relations in Latin America: Policy Design 

and Policy Outcomes. Washington, DC: Inter-American Development Bank. 

BLAUSTEIN, R., ETTLINGER, R. B., BOUCHER, D., MACEY, K., RYAN, F. 

& SCHWARTZMAN, S. 2007. Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation (REDD). Available: http://www.ucsusa.org/assets/documents/ 

global_warming/can_redd_discussion_paper.pdf. 

BOND, I., GRIEG-GRAN, M., WERTZ-KANOUNNIKOFF, S., HAZLEWOOD, 

P., WUNDER, S. & ANGELSEN, A. 2009. Incentives to Sustain Forest Ecosystem 

Services: A review and lessons for REDD. London, Bogor and Washington, D.C.: 

International Institute for Environment and Development, London, UK, with 

CIFOR, Bogor, Indonesia, and World Resources Institute, Washington D.C., 

USA. 

HOANG, M. H., DO, T. H., PHAM, M. T., NOORDWIJK, M. V. & MINANG, 

P. A. 2012. Benefit Distribution Across Scales to Reduce Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) in Vietnam, Land Use Policy, 

In Press. 

IRAWAN, S., TACCONI, L. & RING, I. 2011. Designing Intergovernmental Fiscal 

Transfers for Conservation: The case of REDD+ revenue distribution to local 

governments in Indonesia Working Paper #3. Canberra: Asia Paci c Network 

for Environmental Governance, The Australian National University. 

50 

Daftar Pustaka

KARTODIHARDJO, H. & SUPRIONO, A. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral 

terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan 

Perkebunan di Indonesia. Bogor, Center for International Forestry Research 

(CIFOR). Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). 

MUTTAQIN, M. Z. 2012. Designing Payments for Environmental Services (PES) to 

Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) in Indonesia 

PhD Thesis Submitted for Examination, The Australian National University. 

NURROCHMAT, D. R., KOSMARYADI, N. & HADIANTO, A. 2011. Analysis 

of Problems & Stakeholders In uencing the Timber Supply Chain in Production 

Forests & Land Clearing Permits. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Perubahan Iklim dan Kebijakan. 

OSTROM, E. 1990. Governing the Commons: The evolution of institutions for collective 

action. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 

PAGIOLA, S. & PLATAIS, G. 2002. Payments for Environmental Services 

Environment Strategy Notes [Online], May 2002. Available: http://www-wds. 

worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/26/0001 

12742_20040826104114/Rendered/PDF/296710English0EnvStrategyNote302002. 

pdf [Accessed 13/11/2008]. 

PARKER, C., MITCHELL, A., TRIVEDI, M. & MARDAS, N. 2008. The Little 

REDD Book: A guide to governmental and non-governmental proposals for reducing 

emissions from deforestation and degradation. Oxford: Global Canopy Foundation. 

SEYMOUR, F. & ANGELSEN, A. 2009. Summary and Conclusions: REDD wine in 

old wineskins?, In: ANGELSEN, A., WITH BROCKHAUS, M., KANNINEN, 

M., SILLS, E, SUNDERLIN, W.D., AND WERTZ-KANOUNNIKOFF, S. 

(ed.) Realising REDD+: National strategy and policy options. Bogor: CIFOR. 

SEYMOUR, F. & ANGELSEN, A. 2012. Summary and Conclusions: REDD+ 

without regrets, In: ANGELSEN, A., BROCKHAUS, M., SUNDERLIN, 

W. D. & VERCHOT, L. V. (eds.) Analysing REDD+: Challenges and choices. 

Bogor: CIFOR. 

TACCONI, L. 2012. Rede ning Payments for Environmental Services, Ecological 

Economics, 73, 29-36. 

Prosiding 


51

UN-REDD PROGRAMME. n.d. About REDD+. UN-REDD Programme. Available: 

http://www.un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx [Accessed 20/06/ 

2012]. 

VIANA, V. M., AQUINO, A. R., PINTO, T. M., LIMA, L. M. T., MARTINET, 

A., BUSSON, F. & SAMYE, J. M. 2012. REDD+ and Community Forestry: 

Lessons learned from an exchange of Brazilian experiences with Africa. Manaus, 

Brazil: The World Bank/Amazonas Sustainable Foundation. 

WERTZ-KANOUNNIKOF, S. & ANGELSEN, A. 2009. Global and National 

REDD+ Architecture: Linking institutions and actions, In: ANGELSEN, A., 

WITH BROCKHAUS, M., KANNINEN, M., SILLS, E, SUNDERLIN, 

W.D., AND WERTZ-KANOUNNIKOFF, S. (ed.) Realising REDD+: National 

strategy and policy options. Bogor: CIFOR. 

52 

Daftar Pustaka

REDD+ Readiness Preparation 

TF99721 ID (FCPF/World Bank) Forest 

Carbon Partnership Facility 


Novi Widyaningtyas



Kawasan Hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta 

hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada 

kawasan tropis dunia, hutan Indonesia terdiri dari 15 formasi hutan dimana sebagian 

besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai 

tempat megadiversity baik di daratan maupun perairan (Kemenhut, 2010). 

Kelestarian hutan adalah prioritas untuk Indonesia. Permasalahan deforestasi 

yang tidak terencana, pembalakan liar, kebakaran hutan , dan degradasi lahan gambut 

merupakan masalah nasional dan internasional karena menyebabkan peningkatan 

emisi gas rumah kaca (GHG). Masalah lingkungan ini juga menimbulkan dampak 

lingkungan, sosial dan ekonomi, baik lokal, regional, maupun global. Fasilitas 

Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) membantu 

negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi emisi dari deforestasi dan degradasi 

huta, meningkatkan serapan karbon, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari. 

Indonesia merupakan salah satu lembaga pertama yang mendapat pendanaan FCPF 

untuk meningkatkan kapasitas dalam menyiapkan kerangka infrastruktur untuk 

implementasi REDD+ (PUSPIJAK, 2011:1). 

Grant Funding yang diberikan untuk FCPF Indonesia adalah sebesar US$3,6 

juta. Dana tersebut diberikan untuk melaksanakan R-PP (Readiness Preparation Plan- 

Proposal-Persiapan Kesiapan Indonesia) dengan mekanisme pengelolaan on budget-on 

treasury. Sebagai koordinator dalam FCPF Indonesia adalah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan cq Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim 

dan Kebijakan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan kerjasama ini adalah untuk membantu pengembangan kapasitas institusi 

penerima dalam merancang strategi nasional REDD+ membangun skenario acuan 

tingkat nasional dan sub nasional, dan membangun sistem perhitungan karbon dan 

monitoring sesuai dengan kondisi lokal, regional dan nasional. 

Dengan demikian, tujuan pengembangan akan dipantau melalui indikator 

berikut ini: 

Prosiding 


55

1. SESA dipersiapkan dan disetujui oleh para pemangku kepentingan nasional 

termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten; 

2. Situasi dan kondisi yang berdampak pada Skenario Acuan Nasional (dasar) diukur 

dan dibahas bersama para pemangku kepentingan yang relevan, dan 

3. Kajian tentang penyebab deforestasi, opsi bagi hasil dan opsi intervensi yang 

semakin memperkuat Strategi REDD+ nasional disusun dan disetujui oleh 

Pemerintah setelah dibahas dan disahkan oleh para pemangku kepentingan. 

1.3 Cakupan Kegiatan 

Program FCPF mempunyai empat komponen utama: 

1. Kegiatan analisis yang mencakup kaijian tentang penyebab deforestasi dan tentang 

investasi serta intervensi lain yang dibutuhkan untuk mengurangi deforestasi dan 

emisi gas rumah kaca; 

2. Dukungan bagi proses kesiapan. Komponen ini mencakup: kajian terhadap 

peraturan-peraturan baru yang relevan dengan REDD+; peningkatan kapasitas 

lembaga dan pemangku kepentingann; kajian cepat terhadap opsi bagi hasil; 

sub komponen besar konsultasi dan sosialisasi yang mencakup semua pelaku 

termasuk Masyarakat Adat; dan penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup dan 

Sosial Strategis (SESA) serta penyusunan Kerangka Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Sosial (ESMF) 

3. Kajian dan pengukuran dampak perubahan tata guna lahan terhadap emisi gas 

rumah kaca. Komponen ini akan mengkaji dan mengukur dampak dari perubahan 

tata guna lahan terhadap stok karbon, mengembangkan deret waktu perubahan 

lahan dan mendukung sistem pemantauan stok karbon, mengembangkan deret 

waktu perubahan lahan dan mendukung sistem pemantauan stok karbon di tingkat 

lapangan. Penilaian dan pementauan Stok karbon terutama akan dibiayai oleh 

FAO (UN-REDD) dan AusAid; 

4. Pengumpulan data dan peningkatan Kapasitas Daerah. Komponen proyek yang 

keempat ini akan memfasilitasi kegiatan REDD+ yang relevan di tingkat subnasional 

(daerah) dengan mengumpulkan data sosial ekonomi dan sumber daya 

hayati serta parameter-parameter lain yang dibutuhkan. 

56 

REDD+ Readiness Preparation TF99721 ID (FCPF/World Bank) Forest Carbon Partnership Facility

1.4 Hasil-Hasil Utama 

1. Pemahaman dan pengetahuan tentang penyebab deforestasi dan degradasi hutan 

serta tentang strategi untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan meningkat; 

hasil kajian tentang opsi-opsi investasi prioritas untuk mengurangi deforestasi 

dan degradasi hutan tersedia; kegiatan di Indonesia yang berhasil mengurangi 

emisi dan meningkatkan penyerapan karbon, serta stabilisasi stok karbon hutan 

dikaji; dan pemahaman tentang status, kesenjangan dan kebutuhan peningkatan 

kapasitas untuk melaksanakan kerangka REDD+ nasional meningkat; 

2. Peraturan-peraturan yang ada tentang REDD+ dikaji; kapasitas lembaga yang 

berkaitan dengan REDD+ meningkat; kesadaran dan rasa memiliki terhadap 

proses kesiapan meningkat melalui konsultasi dan sosialisasi; kapasitas pemangku 

kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk ikut dalam proses pengembangan 

kebijakan diperkuat; dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial 

yang berfokus pada kegiatan Demonstrasi REDD+ yang akan datang tersedia. 

3. Pemahaman tentang siklus karbon terestrialdari berbagai bentuk penggunaan lahan 

meningkat; hasil analisis deret waktu terhadap aspek sosial eonomi dan kebijakan 

utama dari perubahan tata guna lahan tersedia; dan Patok Sample Permanen 

(PSP) meningkatkan kepastian pada perkiraan GRK dari REDD+ di berbagai 

jenis hutan di kawasan-kawasan terpilih. 

4. Data terbaru tentang potensi REDD+ di Propinsi terpilih dihasilkan; kapasitas 

untuk menyusun kerangka REDD+ dan melaksanakan program-program REDD+ 

di lokasi sub nasional terpilih (lokasi: Kalimantan Selatan, Papua Barat, Sulawesi 

Selatan, Kabupaten Musi Rawas-Sumatera Selatan, NAD). 

2. Perkembangan Hingga Saat Ini (2011-2012) 

Kegiatan Hasil 

A. WB: Sosialisasi awal SESA Pemahaman awal SESA 

B. PUSTANLING 

1. Workshop on DD From Development perspective, 

LU & demand, demographic, development & 

identi cation of activities that result in RE & 

increased removals & stabilization of forest C 

stocks 

Prosiding 

Prosiding 


57

58 


2. Outrech on management of data & lessons on 

readiness activities/DA 

3. Stakeholder process to review existing regulatory 

C. PUSPIJAK 

framework and formulate an integrated REDD 

regulation 

1. Launcing FCPF 

Prosiding 

Prosiding 

2. Penyusunan TOR TOR 

3. Pembuatan Flyer Draft Flyer (3 buah) 

4. Penyelesaian Reksus &Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan 

Reksus dan Perdirjen 

5. Penyusunan manual Draft manual FCPF 

6. Stakeholder coordination workshop 

“Comprehensive Mitigation Action for REDD+” 

Gambaran tentang pemahaman 

stakeholder tenteng REDD+ & 

saran terhadap program FCPF 

7. Training Need Assesment workshop Modul pelatihan 

8. Stakeholder Coordination workshop for sharing & 

learning on methods, techniques and institutional 

of demonstration activities (DA) to support forestry 

GHG emission reduction target 

9. Shared learning Through Printed Publication and 

website 

10. Workshop on MRV (Pusat dan sub nasional) 

11. Establishment of PSP for ground based monitoring 

12. Identify activities within the country that result 

in reduced emission and increased removals and 

stabilization of forest carbon stocks 

13. Development time series analysis of the primary 

social economic and policy aspect of land use 

change 

14. Development of social economic and biophysics 

baseline data for evaluating the readiness of 

REDD+ implementation 

15. Training of trainer on carbon accounting and 

monitoring at national level 

REDD+ Readiness Preparation TF99721 ID (FCPF/World Bank) Forest Carbon Partnership Facility 

Progress dan pemetaan DA 

Flyer, warta, buku laporan kegiatan

D. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) 


1. Develop guidance for effective engagement of IP 

and local Comunity 

a. Pengembangan panduan konsultasi publik 

untuk REDD+ 

b. Pengembangan panduan keterlibatan 

masyarakat secara efektif di tataran lapangan 

untuk REDD 

2. Workshop to develop Guidance for effective 

engagement of IP and local communities 

a. Konsultasi publik untuk penyempurnaan 

pedoman konsultasi publik untuk REDD+ 

b. Konsultasi publik panduan keterlibatan 

masyarakat untuk REDD+ 

3. Development of SESA 

a. Review instrumen SESA untuk REDD+ 

b. Konsultasi publik SESA untuk REDD+ 

c. Penyempurnaan sistem info pengaman untuk 

sosial dan lingkungan untuk REDD+ 

d. Pendokumentasian nal-sistem informasi 

SESA untuk REDD+ 

Prosiding 


59

Project number: PD 73/89 (F,M,I) 

Phase II Feasibility Study on REDD+ 

in Central Kalimantan, Indonesia 

Sulistyo A. Siran

1. Background 

As the follow up of Pre Feasibility Study on Investment Scheme For Japanese 

Private Sector in a REDD+ Project in Indonesia held from August 2010-March 

2011, it is recommended to conduct full Feasibility Study (FS) which aims to develop 

a complete REDD+ MRV Methodology for the bilateral offset scheme. 

The scheme will be developed in the absence of mechanism in addressing green 

house gas emission due to deforestation in developing countries, though negotiations 

on REDD+ implementation has been intensively discussed in the Conference of the 

UN Framework Convention on Climate Change in Durban, South Africa. 

Within the Indonesian context, The Government has a commitment to reduce 

26% (with the government budget), or 41% (with additional funding) from international 

communities) of GHG emission (business as usual) by 2020. For this commitment 

the Central Government has established Climate Change National Body (DNPI), 

Working Unit to Supervise and Control Implementation of Development (UKP4), Set 

up National Action Planning of GHG reduction (RAN GRK) as well as regulation 

for the basis of REDD+ Implementation. 

Indonesia and many other developing countries experienced rapid deforestation 

and forest degradation, due to several factors among others are: forest re, illegal 

logging, encroachment and conversion of forest land to other purposes such as 

agriculture and resettlement. This activities will lead to high contribution to GHG 

emission where the highest contributor for emmision coming from peat land. 

2. Project Objectives and Implementation Strategy 

1. In response to the above matter, one of the promising solution agreed upon by 

countries under the UN CCC is the mechanism called REDD+. This mechanism 

offers incentive to the country in reducing emission from deforestation and forest 

degradation. Though negotiation on REDD+ still continue in the next several 

Conference of the UN Framework Convention on Climate Change, it seems that 

the nal agreement on REDD+ implementation could be far from en end. 

2. Due to the likelihood of the matter could be solved immediately, one 

of the potential scheme could be developed is bilateral offset scheme. 

Prosiding 


63

This Feasibility Study is therefore aims to develop a complete REDD+ 

Methodology for the bilateral offset scheme. Through the FS, several objectives 

will be achieved which are: MRV applicable methodologies to measure the 

volume of GHG emission reduction, methodology to have social and environment 

safeguard, methodology design document and consideration of bilateral offset 

scheme through scrutinizing various possible schemes for credit transfer. 

3. Activities of the FS was carried out by The Ministry of Forestry Indonesia, in 

cooperation with ITTO, University of Hokkaido, Starling Resources PT. Rimba 

Makmur Utama and Terra Global Capital Inc., 

3. Project Activities 

The FS on REDD+ in Central Kalimantan consist of seven activities/sub 

activities. Result of each activity implementation is as follows: 

3.1 Review of the current Voluntary Carbon standard (VCS) and SOP 

on Katingan Peat Restoration and Conservation Project 

3.1.1 Specific Objective(s) 

Speci c objective of this activity is to review draft on: (1) Overview of the 

current Voluntary Carbon standard (VCS) and SOP on Katingan Peat Restoration 

and Conservation Project provided by Terra Global Capital (TGC). 

3.1.2 Outputs and Detailed activities 

Output of this activity is a report on: (1) Draft of SOP on Allometric Equation 

(2) Draft of SOP on Field Measurement (3) Draft Review of the current Voluntary 

Carbon Standard (VCS) provided by Terra Global Capital (TGC). 

Implementation of this activity in detailed steps are as follows: 

1. MOF/FORDA together with Starling Resources (SR) review: (1) 

Draft of SOP on Allometric Equation and (2) Draft of SOP on Field 

Measuremen provided by Terra Global Capital (TGC). 

2. Draft reviewed then was sent back to TGC for further improvement including 

additional information from eld survey (forest biomass inventory and destructive 

sampling). 

64 

Project number: PD 73/89 (F,M,I) Phase II Feasibility Study on REDD+ in Central Kalimantan, Indonesia

3. TGC incorporated all comment both from MOF/FORDA and the University 

of Hokkaido to nalize the Draft. 

4. With regard to Review of the current Voluntary Carbon Standard (VCS), MOF/ 

FORDA has yet received the draft from Terra Global Capital (TGC), therefore 

it could not be reviewed. 

Conclusion 

From the review, MOF/FORDA Team suggest to develop new local Allometric 

Equation rather than to verify that equation since the existing allometric equation was 

not developed based on peat forest parameter. Otherwise the equation is considered 

not valid and not credible. 

3.2 Development and Testing of a Carbon MRV Methodology and 

Monitoring Plan 

3.2.1 Specific Objective(s) 

Speci c objective of this activity is to design and test the applicability and 

scienti c thoroughness of the carbon MRV methodology through the measurement and 

monitoring of peat, water level, and forest biomass at each permanent sampling plot. 

3.2.2 Outputs and detailed activities 

Output of this activity is a report on the development of carbon MRV methodology 

to measure the volume of GHG emission reduction and monitoring plan. 


The scienti c and thoroughness of carbon MRV methodology is developed 

through the measurement and monitoring of peat, water level and forest biomass at 

each permanent sampling plot. 

3.2.2.1 Peat 

1. Prepare planning to determine the point in which the sampling will be taken 

2. Measure peat depth in the eld (primary forest, burn forest, logged over 

forest) by taking peat soil sample directly from the auger as much as 30 cm 

long at the centre of auger. 

Prosiding 


65

3. Weigh the sample using digital balance and put into the labeled plastic bag. 

Take the next peat soil sample every 50 cm peat depth. 

4. Test peat maturity to see the level of peat maturity 

5. Describe peat color by using munsell soil-color chart 

6. Integrate all data (including data from previous measurement) and 

information to determine the peat dept level. 

3.2.2.2 Water level 

1. Prepare planning to put Automatic Water Level Recording (AWLR) in the eld 

(burn forest or logged over forest) 

2. Set up the AWLR by preparing and inserting HOBO into the iron pipe. 

3. Record the coordinate of the location where AWLR was put in place. 

4. Monitor water level periodically 

5. Measure water level based on the data recorded in the AWLR 

3.3 Forest Biomass 

3.3.1 Development of allometric equation 

1. Establishment of plot in the eld, followed by measurement and calculation of 

carbon stock 

2. Formulation of allometric equation based on the relationship between total dry 

weight of each part of trees and other parameter, such as diameter, total tree high 

and wood density 

3. Calculation of biomass deviation between local allometric equation (result of this 

research) Chave equation and Kettering equation 

3.3.2 Estimation of a below ground biomass (peat soil) 

1. Measurement of peat depth by inserting the drill peat or Eidjelkamp gradually 

2. Physical and chemical analysis of peat samples 

3. Develop peat pro ling in the eld 

66 


3.3.3 Forest Biomass estimation using remote sensing 

1. Pre Processing of satellite image, trough geometric correction and image 

enhancement 

2. Development of vegetation index 

3. Regression analysis 

Conclusion 

1. Peat depth at each plot vary from one plot to another. The variation starts from 

1.0 meter depth (mostly in the burnt forest) to over 8 meter depth (mostly in log 

over forest. 

2. Test on automatic water level recording shows that the water table level pattern 

is highly varied (from 0 cm until 23 cm)so as a longer time series data is needed. 

3. Total carbon stock of both above ground biomass in primary forest, logged-over 

forest and ex-burnt forest amounting to 3,424.36 ton/ha; 3,180.93 ton/ha, and 

654.36 ton/ha respectively. 

4. Based on the result of the analysis of deviation between the local equation of 

biomass with biomass equation of Ketterings ad Chave, it can be concluded that 

local allometric equation can reduce up to 35.72% over estimation of Chave’s 

biomass estimation and reduce up to 22.54% over estimation of Kettering’s biomass 

estimation. Thus, Kettering equation has the lowest deviation than the Chave’s. 

Recommendation 

It is suggested that in the absence of local allometric equation, Kettering equation 

can be used since this equation is relatively low over estimation rather than Chave’s 

Equaion. 

4.1 Specific Objective(s) 

4. Implementing Social Safeguard 

Objectives of this project is to implements social safeguard through engagement 

of Local communities. 

Prosiding 


67

4.2 Output and detailed activities 

Output of this activity is a report on the implementing social safeguard through 

engagement of local communities. 


1. Conduct dialogue with communities from 4 villages such as: Hanau Village, 

Bapinang Hulu, Terentang Hilir, and Terentang. 

2. Conduct a stakeholder analysis 

3. Identify agent of deforestation in relation to the drivers of deforestation 

4. Develop a comprehensive IEC methodology from content developmment to 

dissimination 

5. Identify target audience and assess propper ways to implement FPIC process 

6. Identify a traditional means to dissiminate information at the local level 

7. Identify existing pattern of resources use and livelihood activities 

8. Identify market opportunities for value added forest and non forest products 

9. Analyze incentive structure and assess the feasibility of bene ts distribution 

mechanism that correspond to stake holder's rights and responsibility 

10. Monitor and evaluate socio-economic impacts of the project 

Conclusion 

From the dialogue with communities several villages, namely: Hanau Village, 

Bapinang Hulu, Terentang Hilir, and Terentang, data and information collected in 

the previous study, it is concluded that: (1). Communities more and more understand 

about the conservation of forest (2). Propose to be involve in the forest protection, 

although they expect to get material from forest to build a house (3). They expect more 

favorable policy on regulating non wood timber forest product, such as rattan, so that 

their income will not decrease. (4) Expect to get training on certain aspect such as 

culture of fungi to increase income. 


In response to community’s expectation speci cally on rattan trade regulation, it 

is recommended for stakeholders such as Local Government, Local Non Government 

Organization (NGO) and Company to provide alternative source of income due to the 

possibility of low rattan price so that they will not return to forest to illegally log trees. 

68 


1. Duration: November 2011- February 2012 

2. Budget: Japan Yen 1,250,000,- 


5. Implementing Environmental Safeguards 

Objectives of this project is to implement environmental safeguard through 

biodiversity conservation 


Output of this activity is a report on the implementing environmental safeguard 

through biodiversity conservation 

Implementation of the activities in detailed is as follows: 

1. Undertake biodiversity assessment including endangered and threatened oral 

and faunal species. 

2. Indentify HCV areas 

3. Develop biodiversity management strategies and methodologies linked to the 

project's zonation plan and HCV priorities 

4. Assess the anticipated impacts of an ecosystem restoration plan including replanting 

native species and restoring hydrological function 

5. Design an integrated data base and GIG system to manage, record and analyze 

the outcome of he FS 

6. Assess the feasibility of local capacity building to support biodiversity and he 

project's objective 

7. Assess the existing or the need to establish new feedback mechanism to incorporate 

biodiversity data and analysis into project's longterm research agenda and plans. 

Based on the eld survey, the assessment has been made for the followings: (1) 

delineation of High Conservation Values including peat hydrology relevant to areas to 

be planted with native species. (2) Assessment the impact of forest restoration activities 

and landscape level in Katingan district (3). Determine areas to be operated by SR/ 

villages, without jeopardizing ability to maintain HCV across the FMU, including 

peat land hydrology, (4) Develop strategies of Environmental Safeguard for HCV 

areas in the Katingan Project area. 

Prosiding 


69


6. Methodology Design Document 

Objectives of this activity is to review methodology design document provided 

by the Starling Resources. 


Output of this activity is a review draft methodology design document. 


Review draft of Methodology Design Document (MDD) has been made. MDD is 

the product of Feasibility Study containing 3 parts. Part One outlines the Background, 

Objectives, Study site, Study methods, and outputs. Part Two consist of three sections. 

Section One discusses about Carbon MRV methodology, Section Two discusses about 

Social Safeguards, while Section Three discusses about Environmental Safeguard. 

Part Three contains several annexes namely: SOP for Field Measurements, SOP for 

Allometric Development and Veri cation, Local Allometric Equation, Aboveground 

and Belowground Carbon Stock Estimation, 

Based on the review, MOF propose to make additional recommendation on 

the following aspects: (1) Full carbon stock analysis using advanced remote sensing 

technology (eg. LIDAR), (2) Measurement of Emission Factors for the Katingan 

Projject Area (3) Development of early warning system for peat re. 

7. Various Possible Schemes for Credit Transfer 


Objectives of this activity is to identify possible schemes for credit Transfer ad 

institutional arrangement under bilateral offset scheme. 

70 



Output of this activity is a report on the identi cation of possible schemes for 

credit transfer and institutional arrangement under bilateral offset scheme. 


1. Preparation and collection of secondary data 

2. Review on current schemes for credit transfer and institutional arrangement 

under bilateral offset scheme. 

3. Write a report on the identi cation schemes for credit transfer and institutional 

arrangement under bilateral offset scheme. 

Conclusion and Recommendation on the identi cation of possible schemes 

for credit transfer and institutional arrangement under bilateral offset scheme are 

as follows: 

Conclusion 

1. There are many existing credit transfer scheme in many countries with various 

method, approach, number of parties, scheme and activities 

2. In general. All credit transfer have effective and ef cient institution arrangement. 

Therefore it can achieve their objective to conserve forest resources. 

3. Credible credit transfer could be gained through the payment of environmental 

services (PES) approach, since it is believed that it will compensate the community 

fair enough with the bene t from their effort. 

4. Credit transfer institution should considered effective, ef cient and equity 

principle, so that every stakeholders will play their role in balance manner. 


Base on the existing credit transfer scheme in several countries and consider 

ef cient and effective institutional arrangement, it is recommended to (1) set up 

pre condition enabling the scheme can be applicable such as rule and regulation, (2) 

develop the scheme which is appropriate with Indonesian condition. 

Prosiding 


71

8. Consideration of REDD+ Juridictional and Nested (sub 

nasional) Approach 


Objectives of this activity is to review and comment on the draft report of the FS. 


Output of this activity is a review on the draft report which contain the assessment 

of the FS of implementing bilateral offset scheme beyond project level and the potential 

of expanding the offset mechanism to the sub national level. 


II.2. Input Applied 

4. Project Outcome, Target Bene ciaries Involvement. 

(i) As stated in the project document, the objective of the project is to develop a 

complete MRV methodology for bilateral offset scheme. In order to develop 

credible MRV methodology specially in the peat land, many aspects in the 

development of MRV should be considered in order that thoroughness and 

scienti cally MRV methodology will be achieved. Since MRV methodology in 

peat land is still far from enough in Indonesia, it is therefore MRV methodology 

resulted from this Feasibility Study is incredibly important and could be a model 

for other peat land in Central Kalimantan with the same characteristic. 

(ii) Besides the above, eldwork and analysis of data and information from many 

sources to develop MRV methodology involves scientist from many institutions 

such as MOF/FORDA, University of Hokkaido, Starling Resources and Terra 

Global Capital. The Involvement of those institutions certainly demonstrate their 

commitment to present credible MRV methodology as one of the instrument to 

measure carbon emission reduction in peat land. 

(iii) Completion of the project produces a set of reports that present data and 

information about outputs of the project consist of report from each of activity: 

1. Report 1.1: Draft of SOP on Allometric Equation 

2. Report 1.2: Draft of SOP on Field Measurement 

72 


3. Report 1.3: Draft Review of the current Voluntary Carbon Standard (VCS) 

4. Report 1.2: Development and Testing of a carbon MRV methodology and 

monitoring plan 

5. Report 1.3: The Implementation of Social Safeguard through Engagement 

of Local Communities. 

6. Report 1.4: The implementation of Environmental Safeguard through 

Biodiversity Conservation 

7. Report 1.5: Review draft Methodology Design Document 

8. Report 1.6: The Identi cation of Possible Schemes for Credit Transfer and 

Institutional Arrangement under Bilateral Offset Scheme. 

9. Report1.7: The Assessment of the FS of Implementing Bilateral Offset 

Scheme Beyond Project. 

Several tools and of ce equipment have been procured through this project, namely: 

Automatic Water Level Recording (AWLR), Eidjelkamp (Peat Sampler), IPAD, 

printer, hard-disks. All these tools and equipment are intended to help increase 

capacity in the execution of the project. 

5. Assessment and Analysis 

(i) The Feasibility Study on REDD+ in Central Kalimantan is a short term project 

(6 month), This FS is a follow- up of Pre FS which was undertaken in the previous 

year. Although all activities were carried out as described in the project document, 

but some ndings from previous Pre FS are used in the implementation of FS. 

(ii) In general, all activities are carried out according to schedule in the work plan, 

and no major problem were encountered during implementation. However 

since the project is carried out by consortium, several activities can only be done 

if such activities have been completed by those member of consortium. 

(iii) Time and input for the project implementation can be summarized as follows: 

Time 

The project was implemented within the time frame. Based on the MOU, 

the duration of the project was 6 month, starting from September 2011 until 

February 2012. in fact, the works just started in October 2011 and intensively 

implemented in December 2012 and should nish at the end of February 2012. 

Before the project started, an administrative arrangement should be completed 

such as a bank account, project team, coordination, executing agency. In fact, it 

was required some time to be done. 

Prosiding 


73

Project inputs 

From seven activities of the project, four activities are carried out by four teams, 

thus one team is responsible to one activity involving researcher or experts 

in related eld with one member as a coordinator. From the observation , all 

team showing a good performance both in terms of work quality and team work 

building. It is therefore each team will diliver a report of their activity in due 

course. 

In relation with equipment , there is no major problem to support eld work 

because all equipment needed are available in the eld, either provided by 

Starling Resources or purchased by the project. These most important equipment 

include Automatic Water Level Recording (AWLR) to measure water table and 

Eidjelkamp, for measuring peat depth. 

There was no problem with nancial resources, since they already know how to 

spend money for the activity according to rule and regulation provided by ITTO 

and Marubeni Corporation. The experience of handling activity from previous 

Pre Feasibility Study is also very supportive in such circumstances. 

(iv). The Feasibility Study project involves seven institutions: 

Centre for International Cooperation-MOF RI 

Research Center for Climate Change and Policy 

International Tropical Timber Organization 

Marubeni Corporation 

University of Hokkaido 

Starling Resources 

Terra Global Capital 

PT. Rimba Makmur Utama 

Cooperation and coordination are running smoothly both during planning until the 

execution of the project. Each institution perform according to its task and obligation. 

6. Lessons learned 

Lessons learned from the project can be outlined as follows: 

Project design and identi cation is well set up. This will lead to each party involved to 

play role and contribute to the success of the project. 

Coordination among seven institutions during project arrangement, planning and 

implementation is a key success in achieving goal and objectives of the project 

Monitoring and evaluation were carried out through intensive meeting, both internal 

meeting as well as technical meeting. 

The creation of millist as a medium for group to communicate about the progress of 

the projects is very helpful. 

74 


7. Conclusion and Recommendation 

The FS on REDD+ in Central Kalimantan, Indonesia achieved objectives and 

deliver outputs as planned in the project document. Although the FS was a short 

terms project, it could be executed smoothly in the eld according to schedule. Good 

coordination and cooperation among institutions involveld was most rewarding and 

make it possible to pursue the target. 

Since the FS has provided a good result and nding in relation with carbon emission, it 

is recommended to get bilateral offset scheme become materialized in the eld, so that 

both countries (Indonesia and Japan) can share offset credit as agreed upon. 

Prosiding 


75

Notulensi 

Workshop Kerjasama Internasional di Puspijak 2012 

Ruang Meeting E , Botani Square 

Bogor 5 Nopember 2012 

1. Workshop dipimpin oleh Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan 

(Puspijak) dan dihadiri oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta. Para peserta 

mewakili instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri/swasta, LSM, serta praktisi 

kehutanan. 

2. Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) saat ini memiliki 4 

(empat ) proyek kerjasama internasional, yaitu : 

a. Tropical Forest Conservation For Reducing Emission From Deforestation and 

Forest Degradation And Enchancing Carbon Stock In Meru Betiri National 

Park, Indonesia-ITTO 

b. Overcoming Constrains to Community Based Comercial Forestry in Indonesia- 

Aciar 

c. Improving Governance, Policy and Institutional Arrangements to Reduce 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-ACIAR 

d. REDD+ Readiness Preparation TF 99721 id (FCPF/World Bank) 

3. Dalam sambutannya Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan 

(Puspijak) menyampaikan posisi strategis kerjasama litbang bagi suatu institusi 

riset, disampaikan pula bahwa melalui forum workshop ini dapat diperoleh 

masukan, saran dan kritik membangun untuk mempertajam program dan 

optimalisasi capaian serta pemanfaatan hasil litbang hasil keerjasama di Puspijak. 

1.1 Presentasi 1 

1. Presentasi 

Pelibatan Masyarakat dalam DA-REDD (Tropical Forest Conservation for Reducing 

Emission from Deforestation and Forest Degradation and Enchancing Carbon Stock in 

Meru Betiri National Park, Indonesia) 

Oleh : Ir. Ari Wibowo, Msc. 

Moderator : Dr. Fauzi Masud 

76 

Notulensi

1. Kegiatan DA REDD di TN Meru Betiri bertujuan untuk mengurangi emisi sebagai 

kegiatan mitigasi perubahan iklim dan bersifat voluntary. Indonesia mendukung 

sekma REDD karena sesuai dengan pengelolaan hutan lestari. 

2. Banyak kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi proyek REDD+ 

Indonesia, Kemenhut dapat mengakomodir dengan memantau kegiatan REDD 

dan mendorong perannya dalam kegiatan penurunan emisi. 

3. REDD+ di Merubetiri karena TN Meru Betiri merupakan kawasan konservasi 

yang memperoleh ancaman (threats). 

4. Pro l Kegiatan DA REDD di TN Meru Betiri : 

a. Pelaksana : Balitbanghut 

b. Proponen : Puspijak, TNMB, Latin 

c. Periode kegiatan : 2010-2013 (4 tahun) 

d. Luas : 58 ha 

e. Lokasi kegiatan : di selatan TN Merubetiri 

5. Tujuan kegiatan berkaitan dengan masyarakat dan penurunan emisi yang credible, 

luaran yang diharapkan berupa networking (terjadi kolabarisasi antara Pemda, 

NGO, Perguruan Tinggi, Pemerintah/swasta) serta diseminasi dan publikasi, 

kegiatan pelatihan masyarakat (MRV, inventarisasi berbasis sumberdaya), 40 

permanen plot untuk mengetahui stok carbon dan perkembangan deforestasi. 

6. Dampak kegiatan yang diharapkan dari DA Meru Betiri ini adalah hadirnya 

kegiatan percontohan sebagai pembelajaran dalam mendukukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 

7. Merupakan DA yang mewakili konservasi serta merupakan proses belajar terutama 

yang terkait dengan masyarakat, salah satu bentuk konkrit kegiatan tersebut adalah 

adanya perjanjian antara masyarakat dengan pihak TN terkait zona pemanfaatan 

dan zona rehabilitasi yang dilakukan dengan menanaman jenis tanaman yang 

mengandung carbon tinggi. 

8. Tantangan yang dihadapi adalah masalah keberlanjutan pendanaan pasca kegiatan 

DA. Mekanisme REDD masih dalam tahap perkembangan, salah satu peluang 

perolehan pendanaan pasca kegiatan DA adalah masuk ke skema voluntary market. 

Walaupan pasarnya kecil, namun voluntary market membuka peluang untuk 

pasar yang lain 

9. Tantangan lain dari kegiatan ini adalah upaya Scaling up agar dapat dilakukan 

di tempat lainnya. 

Prosiding 


77


Hutan Rakyat di Pati (Overcoming Constrains to Community Based Comercial Forestry 

in Indonesia-ACIAR) 

Oleh : Dra. setiasih Irawanti, Msi. 


1. Pro l Kegiatan 

a. Judul kegiatan : FST /2008/030 

b. Periode pelaksanaan dari April 2011 – september 2015 (4,5 tahun) 

c. Lokasi kegiatan dan jenis tanaman : Kabupaten Pati (sengon), Kabupaten 

Gunung Kidul (jati), Kabupaten Bulukumba Sulsel dan Sulawesi Tenggara 

(biti dan jati), Sumbawa(jati) 

d. Tujuan kegiatan adalah untuk untuk mengurangi deforestasi dan membangun 

hutan tanaman 

e. Lokasi penelitian kegiatan ini berlokasi di lereng Gunung Muria 

2. Kegiatan ini memiliki empat tugas riset (reseach task), yaitu : 

a. analisis dimensi sosial 

b. kerangka kerja mata pencaharian 

c. analisis rantai nilai 

d. pendekatan pembelajaran petani 

3. Tujuan penelitian yaitu melakukan dimensi analisis sosial, evaluasi rantai nilai, 

meningkatkan kapasitas petani, mempengaruhi pemangku kepentingan. 

4. Kegiatan memiliki 4 (empat) Communication tasks yaitu pembuatan brief info, 

website, partner lokal/setempat. Di pati kegiatan bermitra dengan LSM Trees for 

Trees. Hasil penelitian akan disampaikan dalam international conference. 

5. Kabupapaten Pati merupakan lokasi kegiatan hutan rakyat. Hasil dari budi 

daya kayu di hutan rakyat dipasrkan ke Kabupaten Semarang, Salatiga, dan 

Temanggung. Petani di kabupaten Pati berfokus pada kayu sengon karena memiliki 

nilai komersial, juga dibudidayakan mahoni dan jati. 

6. Hasil research analisis dimensi sosial sementara adalah identi kasi lahan hutan 

rakyat yaitu tegalan dan lahan milik rakyat, batas sik kepemilikan lahan berupa 

tanaman hidup, pemanfaatan lahan dengan tumpangsari, hasil lahan yaitu kayu 

dan HHBK, serta ternak. Dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa hutan 

rakyat merupakan pendapatan utama petani setempat. 

78 

Notulensi

7. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah pembangunan HR, HTR, HKm dengan 

menggunkan teknik agroforestry 


Governance dan Skema Pendanaaan REDD+ (Improving Governance, Policy and 

Institutional Arrangements to Reduce Emissions From Deforestation and Forest 

Degradation (REDD)-ACIAR) 

Oleh : Zahrul Mutaqin, S.Hut., MSc. 


1. Pro l kegiatan 

a. Latar belakang proyek: mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan 

hutan dalam rangka merespon perubahan iklim 

b. Tujuan proyek: mendukung pengembangan kebijakan dan kelembagan 

REDD+ di tingkat propinsi dan kabupaten 

c. Jenis aktivitas: studi literatur, lokakarya, FGD, penelitian lapangan, 

peningkatan kapasitas peneliti dan pihak terkait dan diseminasi hasil penelitian 

d. Lokasi penelitian: Prop. Riau (Kab. Siak dan Rokan Hilir) dan Provinsi Papua 

(Kab. Sarmi dan Merauke). 

2. Identi kasi penyebab deforestasi menunjukan adanya penurunan luas dan tutupan 

hutan terutama di Siak dan Rokan Hilir, di Papua perlu dikontekstualisasikan 

dengan prioritas nasional, agenda pembangunan perbatasan dan otonomi khusus. 

3. Tata kelola hutan masih belum baik ditandai dengan adanya inkonsistensi 

peraturan, ketidaklengkapan peraturan, dan legitimasi peraturan yang rendah. 

Perbaikannya dilakukan dengan dengan memperbaiki rantai pasokan kayu 

memperbaiki pengelolaan hutan melalui KPH dan menyusun kebijakan skal 

yang lebih baik. 


REDD+ Readiness Preparation TFf 99721 id (FCPF / World Bank) 

oleh : Dr. Niken Sakuntaladewi, MSC (Puspijak) dan 

Novi Widyaningtyas, SHut,. MSc. (Pustanling) 

Moderator : DR. Tigor Butarbutar, MSc. 

1. Pro l Kegiatan : 

Prosiding 


79

a. Tujuan kegiatan adalah mendukung kapasitas Indonesia dalam mempersiapkan 

implementasi REDD+ 

b. MoU ditandatangani pada 14 Juni 2011 

c. Waktu pelaksanaan 3,5 tahun ( Juni 2011 – Desember 2014) 

d. Grant funding US$ 3,6 juta 

e. Mekanisme pengelolaan on budget – on treasury 

f. Koordinator FORDA cq. Puspijak dan berkoordinasi dengan Pustanling, 

DKN dan World Bank 

2. Realisasi kegiatan World Bank menyelenggarakan sosialisai awal SESA. 

3. Kontribusi FCPF-yang dikelola pustanling adalah : 

a. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas stakeholder di daerah; 

b. Mendorong dan membantu daerah dalam pembentukan kelembagaan REDD+; 

c. Mendukung sub-nasional dalam menyusun strategi daerah REDD+ dan 

RAD-GRK; 

d. Memberikan landasan awal kepada pembentukan Pokja REDD+; 

e. Memfasilitasi stakeholders di daerah 

f. Workshop penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan identi kasi kegiatan 

yang dapat menghasilkan penurunan emisi dan meningkatkan serapan serta 

stabilisasi stok karbon hutan di Balikpapan dan Riau, 

g. Pertemuan sosialisasi (outreach) di Jember dan Padang 

h. Pertemuan stakeholder dalam rangka kajian kebijakan dan formulasi regulasi 

REDD+ yang terintegrasi terkait isu penyebab deforestasi di Jakarta 

4. Puspijak menyelenggarakan Launching FCPF, penyusunan TOR, pembuatan 

yer dll. 

5. DKN menyelenggarakan sosialisasi awal SESA. 


Feasibility Study on REDD+ in Central Kalimantan-ITTO/Marubeni 

Oleh : Ir. Sulistyo A. Siran, MAgr. 

moderator : Ir. Tigor Butarbutar, MSc. 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu Sept 2011 – Februari 2012 

80 

Notulensi

2. Pelaksana kegiatan terdiri dari Puspijak, Setjen, Ditjen Palnologi serta Ditjen 

Bina Usaha Kehutanan 

3. Mitra terdiri dari METI, ITTO, Marubeni, Hokaido University, dll. 

4. Tujuan kegiatan membangun REDD+ dan metodologi MRV untuk Bilateral 

Offset Carbon antara Jepang dan Indonesia 

5. Output yang diharapkan adalah membuat SOP pengukuran lapangan; menyusun 

metodologi MRV: kajian implementasi perlindungan sosial dan lingkungan; 

membuat MDD; dan skema transfer kredit 

6. Lokasi proyek di Katingan-Kalimantan Tengah 

2.1 Pertanyaan 

1. Sentot (BP DAS-PS) 

Bagaimana mengelola hutan dalam rangka mengelola emisi? 

2. Ombo (UNB) 

a. komentar untuk bu Asih : 

i. manfaat hutan rakyat selain kayu juga HHBK 

2. Diskusi 

ii. penelitian hutan rakyat sebaiknya juga dilaksanakan di luar Jawa seperti 

Sulawesi karena hutan rakyat di Jawa sudah cukup bagus. 

b. komentar untuk pak Ari : bagaimana skema REDD dalam kegiatan di Meru 

Betiri 

c. komentar untuk pak Zahrul : pembangunan di Riau karena deforestasi dan 

degradation. 

d. saran untuk pak Zahrul : melanjutkan penelitian di Riau. 

e. apakah informasi mengenai REDD ini sampai pada pemda setempat karena 

dorongan pemda setempat sangat penting. 

3. Asep (Ditjen PHKA) 

a. bagaimana apresiasi mekanisme DA REDD terhadap pihak-pihak TN? karena 

kelihatannya mekanisme belum ada. 

Prosiding 


81

. apakah sudah ada prosedur atau cara untuk memastikan komitmen pemerintah 

kuat terhadap pelaksanaan REDD+? 

4. Mulyaningrum (IPB) 

Di Papua berkaitan dengan kepastian lahan, bukti kepemilikan yang sah seperti 

apa karena di Papua cukup sulit. mohon penjelasannya?. 

5. Diah (BDK Rumpin Bogor) 

komentar : keprihatinan ada pergeseran kesadaran akan menjaga kerusakan hutan 

yang pada awalnya mereka sadar, sekarang setelah banyak program masyarakat 

malah mengharapkan bayaran. 

6. Iwan (Fahutan IPB) 

a. Apa yang bisa diklim dalam draft implementasi untuk deforestasi karbon. 

b. Apakah boleh diklaim penanaman pohon jenis eksotik? pada tahap implementasi 

karbon TN Meru Betiri betiri kelihatannya tidak banyak menghasilkan. 

7. Rahman Effendi (Puspijak) 

a. Tertarik dalam pelibatan masyarakat dalam DA REDD dalam arah 

yang terukur. Agar lebih terukur indicator-indikator apa saja yang perlu 

dikembangkan apa saja dalam pelibatan masyarakat? 

b. HBK lebih besar daripada kayu sendiri. tetapi HBK bukan komoditi 

kehutanan. bagaimana meningkatkan produktivitas komoditi kehutanan. 

Apabila diterapkan, apa saja yang perlu disiapkan untuk masyarakat? 

c. Penaksiran volume kayu sering menjadi masalah, selain itu sebetulnya 

bagaimana sosialisasi agar petani dapat mengukur. yang menjadi masalah 

adalah karena petani tidak mengetahui TUK (Tata Usaha Kayu). 

d. Komentar : implementasi REDD sangat sulit, karena proyek ini sekarang masih 

ada yang mendanai, tetapi kedepannya bagaimana upaya untuk memperoleh 

serti kasi REDD. 

e. Berkaitan dengan TUK, keterangan dari pemda seharusnya dari bupati bukan 

lurah. untuk memperoleh rekomendasi sangat sulit. Pemda punya peran yang 

sangat penting daripada Litbang, karena pemda yang melaksanakan dan 

mengetahui implikasi TUK di daerah. 

8. Yayasan Kehati 

82 

a. Berkenaan dengan deforestasi yang rendah, mengapa kegiatannya diarahkan 

pada deforestasi saja bukan konservasi?. mengapa tidak digunakan modelling 

approach? 

Notulensi

. Dalam konteks REDD+, yang harus dilihat biodiversity atau jasa lingkungan? 

yang dihargai adalah upaya-upaya untuk konservasi. 

c. Bagaimana proses FCPF, dan bagaimana safeguardnya? 

d. Bagaimana kepastian tenurial di Papua, bagaimana terjadinya tumpang tindih 

kebijakan di daerah? 

9. Mahfud (UN REDD) 

a. Dilihat dari beberapa kegiatan FCPF, bila ada kegiatan di level nasional terkait 

dengan REDD+ lebih baik disenergikan. 

b. Berkaitan dengan university forum untuk universitas-universitas bagian 

timur,akan lebih bagus tempatnya di Ambon karena banyak sekali manfaat 

karena disana banyak penelitian tentang REDD. 

10. Bu Novi (Pustekolah) 

a. Bagaimana mekanisme FCPF untuk mengevaluasi apa yang dilakukan oleh 

FCPF telah berhasil? 

b. Apakah didalam proyek marubeni diidenti kasi pengolahan HHBK di Kalteng? 

11. Asep (Dit. Pengelolaan Jasa Lingkungan) 

a. Stakeholder mana saja yang paling lemah dalam memahami REDD+?, 

terkait dengan peran pemda setempat berkenaan dengan rencana pelaksanaan 

REDD+? 

b. Ketidaksiapan yang abagimana sehingga kita perlu memperpanjang waktu 

untuk persiapan itu, faktor dan kendala utamanya apa? perpanjangan 

membutuhkan waktu berapa lama? 

c. Ingin penjelasan lebih lanjut tentang MRV metodologi, komponennya apa saja? 

d. Apakah tidak ada metodologi lain dengan tidak harus melakukan penebangan? 

12. Pak Ombo 

Ada kecenderungan karena adanya proyek REDD, beberapa negara ingin tenaga 

ahlinya masuk ke Indonesia. bidang apa di Indonesia yang kita perlukan tenaga 

ahli asing? apakah memang kita perlu tenaga ahli asing? 

Prosiding 


83

13. Bu Juniarti (CIFOR) 

a. Bagaimana mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan FCPF? 

b. PES akan menjadi favorit dalam bene t sharing proyek REDD yang ada di 

indonesia. akan tetapi sudah banyak publikasi tentang PES, apakah ada yang 

dapat membedakan kegiatan PES di negara lain yang sudah dievaluasi? 

2.2 Jawaban 

1. Ir. Ari Wibowo, Msi. 

84 

a. REDD+ ada unsur plusnya sebagai bagian dari REDD, yang awalnya hanya 

mencakup degradasi dan deforestasi. Mekanisme REDD+ masih tahap 

negoisasi 

b. Peran balai TN sangat vital terutama di dalam pengamanan kawasan. Untuk 

kegiatan DA REDD tuan rumah tetap TN. Pemerintah harus memberikan 

alokasi untuk segala resources. Masyarakat dan LSM dapat bersatu padu untuk 

menjaga stok karbon di kawasan konservasi. Masyarakat merasa semangat 

karena mereka ikut dalam kegiatan menyelamatkan dunia. 

c. Terkait TN Meru Batieri yang menjadi lokasi penelitian, masyarakat sejak 

awal sudah dilibatkan. Ada interksi antara masyarakat dengan TN. Hubungan 

antara kawasan konservasi dengan masyarakat belum diatur. antara dua pihak 

ada “win-win solution”, pelibatan masyarakat sejak awal sudah berjalan. 

d. Memang ada local wisdom, masyarakat sudah punya kebiasan-kebiasaan baik 

akan tetapi karena kebutuhan masyarakat meningkat, maka kedua belah pihak 

perlu dicarikan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. 

e. Historical emission pun rendah sehingga aditionalitynya rendah. Perjuanagan 

di tingkat internasional harus memasukan unsur konservasi, sambil menunggu 

hasil negosiasi di tingkat internasional berbagai celah perlu diupayakan, 

dalam hal memanfaatkan zona rehabilitasi memang menimbulkan potensi 

ancaman terhadap TN. 

f. bagaimana peningkatan pemahaman, kesadaran dan pendapatan masyarakat 

sedang dilakukan sedang disusun oleh Latin. 

g. ancaman/tantangan bukan historical deforestasi rendah. tetapi redd+ adalah 

mekanisme insentif yangmana ada persyaratan yang harus dipenuhi. tantangan 

dari kita sendiri sebagai negara yang mempunyai kawasan konservasi yang 

cukup luas. 

Notulensi

h. kembali ke demonstration activity, untuk memenuhi kaidah2 dalam kegiatan 

redd harus mengetahui potensi lima karbon yang ada disana. ad tipe hutan 

lain selain hutan primer maka akan mempengaruhi stok karbon kedepan. mrv 

harus mengetahui stok karbon kedepan. 

2. Dra. Setiasih Irawanti, Msi. 

a. Hutan rakyat dapat berperan sebagai lumbung bagi petani, tidak hanya kayu 

tetapi HBK juga hasilnya besar terhadap pendapat petani karena tambahan 

pendapatannya dapat diperoleh sebelum kayu ditebang. 

b. Sudah dilakukan penelitian hutan rakyat di Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan. 

c. Dari tiga desa lokasi penelitian, HBKnya memang tinggi tetapi bukan HBK 

kehuaatanan, karena HBK kehutanan merupakan hasil dari hutan alam. Di 

desa studi merupakan HBK dari hutan rakyat. Pilihan untuk menentukan 

jenis kayu sepenuhnya merupakan pertimbangan petani karena petani rasional 

untuk memilih jenis tanaman yang akan ditanam di lahan miliknya. 

d. Value change analysis memang belum dilihat secara jauh baru menyentuh pada 

peraturan dan kebijakan. Analisis tersebut baru akan dikerjakan. Budi daya 

sengon harus mengikuti kebijakan pemerintah tentang SKAU. Perdagangan 

mahoni dan jati masih terhambat karena pengambilan dokumen yang lokasinya 

jauh dan harus diambil sendiri. 

e. Penaksiran volume kayu merupakan tugas litbang. Petani memiliki keterbatasan 

dan malas dalam mengukur volume kayu. Maka nilai uang yang mereka lebih 

rendah terhadap nilai kayu yang mereka hasilkan. merupakan pertimbangan 

untuk melaksanaan pelatihan untuk mengukur volume kayu dan hama puru 

kayu. 

3. Zahrul Mutaqin, SHut. 

a. HTI dan kelapa sawit maka terjadi deforestasi, bahkan bagi sebagian besar 

orang HTI juga dianggap deforestasi. 

b. Respon dinas kehutanan Prop. Riau kurang baik, terutama apabila dari 

Australia datang kesana (2009) namun kondisi tersebut berubah ketika proyek 

ini masuk dan ada pelatihan mengenai REDD, ada semacam institution low 

impact. sekarang pihak pemda merasa antusias dengan proyek ini. Saat ini di 

Pemda Prop. Riau sudah terbentuk pokja REDD. 

c. Kalau di Papua masyarakat sudah mengetahui, tetapi mereka menanyakan 

kapan mereka akan dibayar. Kepala dinas sangat mendukung dan sudah ada 

Prosiding 


85

sosialisasi dari Pemda bahwa mereka akan ada kompensasi karena mereka 

sudah menjaga hutan. 

d. Belum ada prosedur kompensasi. Sudah disampaikan kepada Kementerian 

keuangan bahwa akan ada semacam dana Dak DR atau dana bagi hasil. 

Mekanisme ini sedang dipelajari oleh Kementerian Keuangan. Saat ini para 

pihak sedang fokus pada bagaimana distribusi mekanisme REDD disusun. 

e. Apa yang harus dilakukan dengan legalitas, terkait dengan tiga hal. Perbaikan 

legalitas dengan memperbaiki inkonsistensi, aturan yang belum ada harus 

disusun. Hutan dianggap milik adat sehingga untuk pelepasan hutan perlu 

membayar kepada masyarakat adat. Halsemacam itu yang membuat Papua 

lebih spesi k. 

f. Pengalaman di TN Wasur, karena faktor tekanan ekonomi yang sangat tinggi 

membuat masyarakat semakin transaksional. Maka insentif-insentif ekonomi 

merupakan alat untuk changing behaviour. 

g. prinsip REDD yang harus dipakai adalah voluntarily. Untuk bisa mencapai 

skala besar harus ada koordinasi yang perlu didorong upaya untuk menjaga 

stok karbon. 

4. Novi Widyaningtyas, SHut., MSc: 

a. Sangat betul komentar dari pak mahfud, kami lebih meningkatkan capaian 

kinerja yang sekarang. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan satker dan satgas. 

b. Mengenai forum universitas, bahwa di Sulawesi Tengah perlu dilakukan upaya 

seperti yang telah sukses dilaksanakan kan di Maluku. Kalau sudah ada forum 

bisa jadi mitra kerja FCPF. 

c. Di level internasional tidak mengikat kesiapan di tahun 2012, dilihat dari 

perangkat implementasi REDD+ ada empat yaitu Stranas maupun Strada, 

REL, MRV System. Dari empat elemen itu kita dapat melihat kesiapan di 

daerah. Belum ada satupun yang sudah sempurna dimana tingkat kesiapan 

daerah berbeda-beda. Yang sudah agak siap yaitu Prop. Kaltim. 

d. FCPF tidak memerlukan tenaga ahli asing karena tujuannya adalah untuk 

membantu Indonesia. 

5. Dr. Niken Sakuntaladewi, MSc. 

86 

a. Terkait mekanisme untuk evaluasi karena skema FCPF bersifat on budget-on 

treasury maka dalam pelaksanaannya kegiatan mengikuti peraturan kita. World 

Notulensi

ank tidak serumit yang dikira. Setelah 20 bulan melaksanakan kegiatan ada 

kegiatan review kegiatan FCPF di Indonesia. 

b. terkait pemahaman stakeholder, di level masyarakat cukup lemah hal ini dapat 

terlihat pada kegiatan-kegiatan workshop. 

c. Banyak tenaga ahli dari dalam sehingga tidak perlu tenaga ahli dari luar. 

6. Ir. Sulistyo A. Siran, MAgr. 

a. Akan ada proyek lanjutan Fase 3 karena Fase 2 telah menghasilkan temuan. 

b. Agroforestry menyangkut beberapa komoditi. Akan dibuat model termasuk 

beberapa HHBK yang potensial untuk dikembangkan juga akan diperkenalkan 

teknik pengolahan limbah secara sederhana oleh Hokaido University. 

c. Untuk menngkatkan dukungan masyarakat sebagai bagian dari social safegurads, 

masyarakat akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. 

d. Kegiatan berlokasi di hutan produksi, bisa dibedakan hutan primer, bekas 

tebangan dan bekas kebakaran. 

e. Untuk areal konservasi yang berdekatan penghitungan karbon tidak perlu 

dilakukan destruktif. 

f. Untuk REDD+ kita cukup punya ahli di Puspijak dan Puskonser hanya 

kuantitas dan volume pekerjaan tidak seimbang. Dari MITI dan Marubeni 

kita harus bekerjasama. Untuk emisi, karbon stok expert dari Indonesia 

sudah mampu, terutama terkait masalah sosial karena orang Indonesia lebih 

mengetahui budaya lokal Indonesia. 

g. Bene t sharing baru yang terkait penggunaan air yang kaitannya dengan 

karbon sedang dilakukan bene t sharing dengan beberapa topik penelitian 

yang akan dilakukan oleh Puspijak. 

Prosiding 


87

Daftar Hadir 

Hari/Tanggal : Senin, 5 November 2012 

Pukul : 08.00 s/d selesai 

Acara : Workshop Kerjasama Internasional Tahun 2012 

Tempat : Gedung IPB International Convention Center, Jalan Pajajaran – Bogor 

88 

No. Nama Instansi/Bagian 

1 Joko Purhopuspbo Cifor 

2 Yosude Oki Moto Cifor 

3 Fahmi Komaeni Puskonse 

4 Lukas R W Puspijak 

5 Ombo Scapradja UNB 

6 Karyano ESDH 

7 Machtide UNRIDA 

8 Setiasih Irawanti Puspijak 

9 Duterwati Puspijak 

10 Ari Sulistyo BPDAS. PS 

11 Sylnam Puspijak 

12 Kuncoro Ariawan Puspijak 

13 Ari Wibowo Puspijak 

14 Januarti S.T Cifor 

15 Sri Harteti Pusdik 

16 Sentot Subagyo Dit BPTH BPDAS PS 

17 Wawan Kurniawan Pusat KLN 

18 Elvida Y.S Puspijak 

19 Novitri Hastuti Pustekolah 

20 Andri Setiadi K Puspijak 

21 Magdalena Puspijak 

22 Sulistya Ekawati Puspijak 

23 Iwan Hilwan Falutan IPB 

24 Rachman E Puspijak 

25 Yoppy Hidayanto Burung Indonesia 

26 Asep Sugiharti PJLKKAL 

Daftar Hadir


27 Deazy R Dt.wp3h 

28 M. Zahrul Muttazin Puspijak 

29 Dewi Ratna K.S Puspijak 

30 Diah Zuhriana BDK Bogor 

31 Agus Asthop BPTPTH Bogor 

32 Fentie Salaka Puspijak 

33 Efrian M Kehati 

34 Nyoman Dundun Marubeni Corp 

35 Asep Mulyana Yayasan Pusat 

36 Retno Maryani Puspijak 

37 Siti Nurjanah Proyek FS 

38 Yanto Puspijak 

39 Wahyuningsih Puspijak 

40 Niken S Puspijak 

41 Epi S Puspijak 

42 RM.Mulyadin Puspijak 

43 Mulyaningrum SITH-ITB 

44 Jusmy Punhena PSL-IPB 

45 Aneka PS Puspijak 

46 Lis Alviya Puspijak 

47 Jajang Puspijak 

48 Ratna W Puspijak 

49 Virni Budi A Puspijak 

50 Leni Wulandari Puspijak 

51 R. Su Puspijak 

52 Rieka Ayu W RCPF 

53 Gamma Galudva ICRAF 

54 Putra Agung ICRAF 

55 Endang Savini Puspijak 

56 Jerman Puspijak 

57 Tigor B Puspijak 

58 Mega L Puspijak 

Prosiding 


89

90 


59 Yuli R Puspijak 

60 Untung Firdaus Puspijak 

61 Al ddin Puspijak 

62 Bayu Subekti Puspijak 

63 Deden Puspijak 

64 Fitri Nurfatriani Puspijak 

65 Gentini Puspijak 

66 Ellis Zuasi 

67 Surati Puspijak 

68 Kus Puspijak 

69 Galih K.S Puspijak 

70 Ismatul H Puspijak 

71 Novia Widyaningtyas Pustanling 

72 Sulistya AS Puspijak 

73 Agus Mahdar Puspijak 

74 Budi Puspijak 

75 Fullki Hendrawan Puspijak 

Daftar Hadir

Workshop 

KEMENTERIAN KEHUTANAN 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN 

Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610, Indonesia 

Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924 

Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; website: http://www.puspijak.org 

ISBN: 978-602-7672-13-0 

9 786027 672130

W o r k s h o p - FORDA - Badan Litbang Kehutanan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?