Create PDF with PDF4U. If you wish to - Departemen Kehutanan

I. RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PEMANFAATAN PENGELOLAAN DAS TONDANO TAHUN 2010 DI
MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA PADA TANGGAL 3 JUNI 2010
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu kesatuan ekosistem alamiah mengandung pengertian
terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Fungsi
DAS adalah sebagai areal penangkapan air (catchment area), penyimpan air (water storage) dan penyalur air (water
distribution).
Kondisi kualitas Danau Tondano dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan terutama terlihat pada
aspek pendangkalan danau. Kenaikan jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap
penggunaan lahan, sehingga aktivitas bercocok tanam telah berkembang luas di daerah - daerah
dengan mengorbankan hutan di daerah pegunungan. Adanya kerusakan lahan pada Daerah Aliran Sungai
menyebabkan sistim peresapan air hujan menjadi semakin tidak normal, hal tersebut akan berakibat semakin
menurunnya sumber air untuk industri, air irigasi pertanian, sumber energi (PLTA), sumber air minum (PDAM),
media transportasi air dan pariwisata, sehingga secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.
Sungai Tondano di Bagian Hulu
Agar pelaksanaan pengelolaan DAS Tondano dapat berjalan dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas
Kementerian Kehutanan, maka perlu dilakukan koordinasi baik antara pusat dan daerah maupun antar instansi
terkait di daerah melalui acara rapat koordinas. Maksud diselenggarakan rapat koordinasi adalah dalam rangka
koordinasi peningkatan pemanfaatan berkelanjutan dan penanganan permasalahan pengelolaan DAS Tondano.
Adapun tujuannya adalah untuk terciptanya kesepahaman bersama dalam merumuskan permasalahan dan upayaupaya
peningkatan pengelolaan DAS Tondano.
Pohon di
tempat tinggi
dibabat
Penebangan liar mengakibatkan DAS memburuk.
Air hujan mengalir
deras di atas tanah
gundul
Sumber: Ensiklopedia IPTEK 5, 2007
Tanah terpanggang hingga
mengeras dan retak-retak
Tempat tinggal hewan
hilang
Erosi tanah
30
Sungai mengering
Pokok-pokok rumusan yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Pengelolaan DAS Tondano
Tahun 2010 sebagai berikut :
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

1. Permasalahan di DAS Tondano yang mengancam kelestariannya meliputi perubahan penggunaan lahan,
perladangan, sedimentasi, sosial ekonomi masyarakat, serta pendanaan, perlu mendapatkan prioritas
penanganan.
2. Pengelolaan DAS Tondano selama ini cenderung sektoral, maka perlu dilakukan secara terpadu dari hulu
sampai hilir dan tidak parsial atas dasar kepentingan sektor atau daerah pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota, sehingga perlu menganut prinsip satu sistem perencanaan dalam satu DAS.
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) dalam penanganan DAS Tondano perlu ditingkatkan secara
optimal sehingga terbangun kesepahaman dan kesepakatan para pihak.
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu kesatuan ekosistem, terdapat hubungan ekologi dan ekonomi antar
aktivitas di hulu dan di hilir (eksternalitas) baik yang bersifat positif maupun negatif. Perlu dibangun mekanisme
untuk mengatur sistem insentif dan disinsentif.
5. Implementasi pengelolaan DAS terpadu perlu didukung dengan pemahaman dan kesadaran melaksanakan
peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum.
6. Selain aspek teknis, aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan harus menjadi pertimbangan dalam
pengelolaan DAS Tondano secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sulawesi Utara agar dapat mengakomodir konsep pembangunan
berbasis DAS.
8. Sistem Informasi Management (SIM) DAS Tondano perlu dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
9. Pembiayaan pengelolaan DAS Tondano kedepan lebih diarahkan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
10. Rencana dan strategi dari berbagai sektor yang mendukung pengelolaan DAS Tondano pelu diimplementasikan
dengan langkah-langkah yang konkrit.
11. Evaluasi dan pemantapan Forum DAS Tondano perlu dilakukan dalam upaya peningkatan efektifitas
pengelolaan DAS Tondano.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

II. RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN BIMBINGAN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
AKETAJAWE LOLOBATA DI TERNATE PADA TANGGAL 10 JUNI 2010
Blok hutan Aketajawe Lolobata di Pulau Halmahera resmi ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, dengan luas 167.300 ha,
yang terbagi menjadi dua blok, yaitu blok Aketajawe seluas 77.100 ha dan blok Lolobata seluas 90.200 ha. Secara
administratif Taman Nasional Aketajawe Lolobata masuk dalam 3 kabupaten/ kota, yaitu Kab. Halmahera Tengah,
Kab. Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Sebelum menjadi kawasan pelestarian alam Taman Nasional
Aketajawe Lolobata merupakan kawasan hutan lindung.
Potensi yang terdapat di dalam TN Aketajawe Lolobata adalah potensi flora, fauna, potensi budaya, dan potensi
wisata alam. Potensi flora di TNAL terdapat tujuh tipe ekosistem, yaitu hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa
dataran rendah, vegetasi tebing sungai, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan padang rumput
sub-alpin. Ada dua jenis tumbuhan pohon yang dilindungi, yaitu Kenari (Canarium vulgare) dan Agathis (Agathis sp.
).
Fauna di TN Aketajawe Lolobata ditemukan beberapa spesies mamalia, reptilian, amphibi, aves, dan kupu-kupu.
Terdapat 34 spesies sebagai mamalia teresterial, 3 spesies endemic yaitu Phalanger sp., Rhinolophus euryotis
timidus, dan
Hipposideros diadema euotis dan 1 spesies yang dilindungi Ceruus timorensis moluccensis.
Untuk Burung; 217 jenis burung terdapat di Halmahera (24 jenis endemik) dan 4 jenis adalah jenis endemik
Halmahera, yaitu mandar gendang (Habroptila walaci), cekakak murung (Tadiramphus diops), kepudang sungu
Halmahera (Coracina paruula), kepudang Halmahera (Oriolus phaeochromus). Jenis Reptil; dari 46 jenis reptile,
terdapat jenis kadal 3 spesies, yaitu Hydrosaurus werneri, Emoia reimsehisseli, (weweri), Engongylus albofasciatus
(mentovaria).
Sedangkan jenis Amfibi; terdapat 7 jenis di Halmahera, 3 jenis adalah jenis endemic Halmahera. Jenis fauna
endemic Halmahera lainnya adalah belalang (2 jenis), capung (3 jenis), kupu-kupu raja (Papilio beringi), dan
moluska darat (20 jenis).
Potensi budaya di dalam kawasan TN Aketajawe Lolobata terdapat penduduk asli (Suku Togutil) atau komunitas
adapt terpencil (daerah enclave) yang belum tercampur dengan penduduk masyarakat pendatang, yaitu yang
tinggal di desa TuturTukur, Totodoku, Oboi, Waya, Suo, Tatam, Lili, dan Mabulan. Adat istiadat dan kebudayaan
masyarakat ini merupakan satu asset wisata budaya yang penting untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai
salah satu kekayaan budaya Indonesia. Potensi lainnya yang dapat dijadikan minat khusus adalah wisata alam arum
jeram di beberapa sungai, antara lain Sungai Ifis, Sungai Akelamo, Sungai Fumalanga, Sungai Mamawas, air terjun
di Sungai Onat dan Sungai Galadangan, panjat tebing, serta trekking.
Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan segala potensi, keunikan dan permasalahannya perlu dikelola sesuai
kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Agar pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka tujuan,
sasaran dan langkah-langkah implementasi pencapaiannya harus dirumuskan terlebih dahulu sehingga dapat
menjadi pedoman dan arahan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Rencana pengelolaan
taman nasional merupakan pedoman dan arahan pengelolaan yang bersifat komprehensif yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi baik lintas instansi pemerintah, swasta maupun
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan masing-masing dalam memberikan sumbangsih
untuk pengelolaan kawasan taman nasional.
Agar Pelaksanaan Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata dapat sejalan dengan visi dan misi serta
kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan koordinasi baik
antar pusat dan daerah maupun antar instansi terkait di daerah melalui acara rapat koordinasi. Maksud
penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemberian Bimbingan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata
adalah koordinasi pengelolaan dan penanganan permasalahan dalam rangka perumusan kebijakan rencana
pengelolaan TN Aketajawe Lolobata. Adapun tujuannya adalah menghasilkan kesepahaman bersama dalam
pengelolaan dan pemanfaatan TN Aketajawe Lolobata serta masukan dalam perumusan kebijakan rencana
pengelolaan TN Aketajawe Lolobata. Sasaran yang akan dicapai dengan diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi
Koordinasi Pemberian Bimbingan Rencana Pengelolaan TN Aketajawe Lolobata adalah kesepahaman tentang
rencana pengelolaan TN Aketajawe Lolobata dan masukan/rekomendasi guna penyempurnaan kebijakan dalam
rencana pengelolaan TN Aketajawe Lolobata.
Pertemuan telah menghasilkan kesepakatan hasil diskusi sebagai berikut :
1. Untuk pengelolaan Taman Nasional (TN) yang optimal diperlukan koordinasi dari berbagai pihak meliputi aspek
kegiatan teknis, politis dan hubungan kelembagaan antara tujuan pengelolaan TN dengan pembangunan
wilayah di sekitarnya.
2. Kolaborasi pengembangan pariwisata alam di Maluku Utara akan dirumuskan dalam sebuah forum atau
lembaga yang disebut Tourism Development Maluku Utara sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan
pariwisata di Provinsi Maluku Utara termasuk di dalamnya TN. Aketajawe Lolobata.
3. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TN berbasis pariwisata akan diwujudkan dalam bentuk Desa
Wisata.
4. Pemancangan batas kawasan TN sudah selesai 80% sedangkan sisanya akan dianggarkan pada tahun 2011
oleh BPKH Wilayah VI Manado dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dan didukung sepenuhnya
oleh Pemerintah Daerah.
5. Untuk memantapkan kawasan perlu percepatan pengesahan Proses Tata Batas di kawasan Blok Aketajawe
dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Penyusunan penyempurnaan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN dilakukan dengan mempertimbangkan
masukan-masukan dari stakeholder.
7. Penyempurnaan Rencana Pengelolaan TN disusun secara terpadu dengan RTRWP/K.
8. Dalam penyusunan zonasi melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan
sosial budaya masyarakat setempat.
9. TN harus memiliki bussiness plan yang dapat mengakomodir peran stakeholder dalam mendukung pembiayaan
pengelolaan.
10. Pemanfaatan hasil non kayu berupa getah Damar yang telah dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat
sekitar kawasan TN dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk usaha dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat .
11. Dukungan lintas program dan instansi diarahkan dalam pembangunan daerah penyangga TN yang
dikembangkan menjadi bentuk Model Desa/ Kampung Konservasi.
12. Taman Nasional mempersiapkan perencanaan pemberdayaan partisipatif sebagai bahan untuk mencari
dukungan dari sektor lain dengan berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

III. RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS RESORT TAHUN 2010 DI
MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TANGGAL 24 JUNI 2010
Pada prinsipnya, kawasan konservasi harus dibagi ke dalam unit-unit pengelolaan yang “manageable” atau
“doable”, di tingkat lapangan. Pada kawasan konservasi, ambil contoh suatu taman nasional atau balai
pengelolaan wilayah, dibagi ke dalam seksi wilayah, sampai ke tingkat resort. Yang dimaksud dengan pengelolaan
taman nasional berbasis resort adalah konsep pengelolaan taman nasional yang menempatkan resort sebagai
kamera yang akan memotret setiap temuan atau kejadian yang berhubungan prinsip 3P (Pengamanan,
Perlindungan dan Pemanfaatan). Dari data yang dikumpulkan oleh masing-masing resort akan dianalisa oleh
masing-masing seksi sebelum dikumupulkan di balai. Balai sebagai pusat pemerintahan taman nasional akan
menganalisa lebih lanjut setiap laporan-laporan dari seksi yang akan ditindaklanjuti menjadi rencana program
tahunan taman nasional di tahun mendatang.
PATROLI
AKTIF
Penataan sampai ke resort ini akan berimplikasi perubahan tugas pokok Polisi Hutan, bukan sekedar melakukan
pengamanan/patroli kawasan, tetapi akan muncul tugas-tugas tambahan, berinteraksi dengan masyarakat di
desa-desa yang berbatasan dengan kawasan. Ilmu-ilmu sosial, antropologi budaya, dan resolusi konflik akan
diperlukan dalam memberikan pembekalan kepada Polhut maupun staf fungsional (PEH) di kawasan konservasi.
Perubahan revolusioner maupun bertahap akan mendorong organisasi UPT dan Pusat untuk mereposisi perannya
menjadi organisasi yang proaktif dan bukan sekedar organisasi yang reaktif menjadi sekedar pemadam
kebakaran. Organisasi proaktif akan berusaha mencegah terjadinya sesuatu, bukan sekedar melaksanakan hukum
secara parsial dan malahan bisa salah sasaran. Harus dijaga keseimbangan antara kutub ekologis (lingkungan)
dan kutub antropologis (manusia) dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ilmu ekologi manusia juga akan sangat
bermanfaat dalam membantu membentuk pola-pola pengelolaan kawasan konservasi yang berwajah humanis,
ramah, dan inklusif.
Agar pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort dapat sejalan dengan visi dan misi serta
kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, maka perlu dilakukan koordinasi baik antar pusat dan daerah
maupun antar instansi terkait di daerah melalui acara rapat koordinasi. Maksud diselenggarakan rapat koordinasi
adalah memberikan pemahaman mengenai pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort. Adapun tujuannya
adalah terwujudnya pemahaman mengenai mekanisme dan aplikasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis
resort. Topik yang dibahas adalah kebijakan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Hubungan
& Prosedur Kerja
Resort
Seksi
Balai
Kebijakan,
supervisi,
pengawasan,
asistensi
Koordinasi,
asistensi,
Pengawasan
Tekniskonsttt
pengumpulandata,
monitoring,teknis
konservasi
Pokok-pokok rumusan yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort
Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort harus mendapat dukungan dari pusat dan UPT secara
konsisten.
2. Diperlukan arahan berupa juklak dan juknis yang jelas berkaitan dengan arah pengelolaan kawasan konervasi
dan NSPK resort perlu disiapkan oleh pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal PHKA.
3. Pembentukan kelembagaan KPHK, KPHL dan KPHP di setiap provinsi perlu dipercepat menuju terwujudnya
pengelolaan kawasan berbasis resort dengan pendekatan asas koordinasi.
4. Struktur organisasi UPT dalam peraturan menteri harus mencantumkan eksistensi resort.
5. Pembentukan resort perlu didukung ketersediaan perlengkapan dan penganggaran serta SDM di lapangan dan
secara parallel dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.
6. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pendekatan sosial budaya (kultur) perlu dioptimalkan
dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort.
7. Keberadaan resort akan lebih mengharmoniskan koordinasi antar instansi teknis terkait di wilayah kerja
sehingga penyelesaian masalah kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya dapat menyentuh akar
permasalahan.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

IV. RAPAT SOSIALISASI/DISEMINASI HASIL LITBANG KEHUTANAN DI MANADO PROVINSI SULAWESI
UTARA PADA TANGGAL 1 JULI 2010
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh
data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik suatu kesimpulan ilmiah bagi keperluan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penelitian dibidang kehutanan sangat diperlukan untuk menemukan potensi dan manfaat dari sumberdaya hutan,
selain itu penelitian dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan masalah. Dari suatu penelitian manfaat dari
suatu jenis dapat dioptimalkan. Suatu penelitian dapat bermanfaat jika hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat
terutama masyarakat yang berkepentingan. Dengan publikasi yang tepat sasaran maka hasil-hasil penelitian dapat
diaplikasikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan. Di lain pihak, objek yang diteliti sedianya
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.
Kebutuhan akan sumberdaya alam baik kayu maupun non kayu semakin meningkat, bertolak belakang dengan
kemampuan produksinya yang menurun. Dengan tidak terpenuhinya sumberdaya tertentu maka kecenderungan
yang terjadi adalah mencari alternatif produk lain/barang substitusi. Pemenuhan kebutuhan akan energi menjadi
permasalahan yang mendasar, khususnya pada negara yang sedang berkembang. Dengan persediaan bahan bakar
fosil yang semakin menipis, para ahli senantiasa mengembangkan penelitian mengenai sumber energi yang dapat
diperbaharui. Dengan kondisi alam Indonesia yang sangat beranekaragam, memberikan potensi yang berlimpah
pula. Salah satunya dapat juga berkontribusi dalamn memberikan solusi kelangkaan energi tadi. Beberapa
diantaranya yaitu jarak, kelapa sawit dan nyamplung. Substitusi komoditas juga terjadi pada pasar kayu alam.
Untuk mengatasi meningkatnya permintaan akan kayu alam maka dikembangkanlah kayu budidaya, salah satu yang
menjadi komoditas unggulan adalah sengon. Dengan kelebihannya yang dapat tumbuh di hampir seluruh wilayah di
Indonesia dan pertumbuhan yang cepat, maka budidaya tanaman ini sangat cocok dikembangkan. Dengan segala
potensi kehutanan Indonesia tadi patut dikembangkan untuk mendukung visi kementerian kehutanan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat. Skema yang digunakan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dikembangkan melalui hutan rakyat, hutan kemasyarakatan maupun hutan tanaman rakyat.
NYAMPLUNG (Calophyllum inophyllum L) termasuk dalam marga Callophylum. Nyamplung berbuah sepanjang
tahun dan mempunyai sebaran yang cukup luas di dunia mulai dari Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan dan
Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, hingga Amerika Selatan. Di Indonesia, nyamplung tersebar mulai dari
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi,
Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Nyamplung sudah dikenal masyarakat sejak dahulu karena kayunya dapat bermanfaat sebagai bahan bangunan dan
bahan baku meubelair. Banyak masyarakat tahu jika buah dari nyamplung dapat bermanfaat bagi kesehatan tetapi
tidak banyak yang tahu jika buah nyamplung dapat menghasilkan minyak (Biofuel) yang kadar oktannya
cukup tinggi. Minyak nyamplung dapat digunakan sebagai bahan bakar sehingga saat ini marak dilakukan penelitian
mengenai minyak dari biji nyamplung. Keunggulan biodiesel dari nyamplung adalah rendemen
minyak nyamplung tergolong tinggi dibandingkan jenis tanaman lain yaitu 40-73% sedangkan jarak
pagar 40-60% dan sawit 46-54 %. Adanya penelitian mengenai biji nyamplung sebagai bahan baku
biodiesel dapat meningkatkan nilai jual dari jenis ini.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

SENGON (Paraserianthes falcataria) termasuk dalam famili Leguminosae. Sengon termasuk spesies pionir yang
banyak ditanam di daerah tropis terutama di hutan hujan dataran rendah sekunder atau hutan pegunungan rendah.
Sengon tersebar alami di Maluku, Papua Nugini, kep. Solomon dan Bismark. Dapat tumbuh pada ketinggian 0– 1600
mdpl tetapi dapat tumbuh optimum pada ketinggian 0-800 mdpl.
Sengon merupakan salah satu species paling cepat tumbuh di dunia, mampu tumbuh 8 m/tahun dalam tahun
pertama penanaman. Karena mempunyai masa panen yang cepat sengon banyak ditanam untuk industri. Kayu
sengon termasuk dalam kayu serba guna, dapat digunakan untuk konstruksi ringan, kerajinan tangan,
kotak cerutu, veneer, kayu lapis, korek api, alat musik dan pulp.
Sengon sering kali diserang penyakit baik pada fase anakan sampai dewasa. Anakan sengon di
persemaian sering terkena lodoh yang disebabkan oleh Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium dan
Phitophthora. Untuk mengatasinya, tanah disterilkan dan diberi fungisida sebelum benih ditabur. Selain
lodoh, penyakit yang sering menyerang sengon adalah karat puru atau karat tumor. Penyakit karat
tumor pada sengon disebabkan oleh fungi Uromycladium sp. Fungi ini menyebabkan pembentukan
bintil-bintil pada tunas berkayu dan bagian - bagian lain pada sengon yang dapat menghambat
pertumbuhan sampai mematikan tanaman. Serangan karat tumor/ karat puru ditandai dengan
terjadinya pembengkakan (gall) pada ranting/cabang, pucuk-pucuk ranting, tangkai daun dan helai
daun. Gall ini merupakan tubuh buah dari jamur. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dengan
menyerang tanaman sengon mulai dari persemaian sampai lapangan dan pada semua tingkatan umur.
Serangan karat tumor menyebabkan penurunan kualitas kayu.
Hasil penelitian mengenai cara pengendalian penyakit karat tumor pada sengon dan manfaat biji
nyamplung untuk biodiesel merupakan kontribusi nyata bagi dunia kehutanan. Oleh karena itu
diperlukan publikasi yang tepat agar hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi instansi-instansi
dan masyarakat yang berkepentingan. Peran serta secara aktif pihak-pihak yang terkait dengan karat
puru dan biodiesel biji nyamplung mendorong adanya penelitian yang berkesinambungan bagi kemajuan
pembangunan kehutanan.
Agar Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi Hasil Litbang Kehutanan dapat sejalan dengan visi dan misi
serta kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, maka perlu dilakukan koordinasi baik antar pusat dan daerah
maupun antar instansi terkait di daerah melalui acara rapat koordinasi. Maksud untuk menyebarluaskan hasilhasil
penelitian kehutanan kepada para pengguna di wilayah Regionmal IV. Adapun tujuannya adalah
menghasilkan kesepahaman dalam mengaplikasikan hasil-hasil penelitian kehutanan oleh pihak-pihak
yang terkait di wilayah Regional IV. Sasaran yang akan dicapai dengan diselenggarakannya kegiatan
Sosialisasi/Diseminasi Hasil Litbang Kehutanan adalah hasil-hasil penelitian kehutanan dapat tersebar
luas ke seluruh pihak yang terkait di wilayah Regional IV sehingga diperoleh pemahaman dalam
mengaplikasikannya.
Pertemuan telah menghasilkan kesepakatan hasil diskusi sebagai berikut :
1. Dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan secara lestari diperlukan dasar yang kebenarannya sudah diuji
melalui suatu kajian dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan ilmiah.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

2. Balitbanghut seharusnya menjadi ujung tombak perumusan dan penerapan kebijakan kehutanan berupa
teknologi yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi pembangunan kehutanan dan masyarakat.
3. Program Puslitbang Hutan Tanaman (P3HT) meliputi :
a. Pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman.
b. Pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.
c. Peningkatan budidaya HHBK untuk mendukung usaha kecil dan menengah.
4. Beberapa hasil penelitian yang telah dan sedang diaplikasikan :
a. Kuantifikasi pertumbuhan dan hasil tegakan hutan
b. Pengendalian hama cabuk lilin/kutu lilin pada pinus.
c. Pengendalian penyakit karat tumor pada sengon.
d. Nyamplung dan beberapa tanaman hutan lainnya sebagai sumber energi alternatif.
e. Penyiapan lahan tanpa bakar.
f. Tanaman hutan penghasil kayu energi.
g. Hasil hutan bukan kayu (HHBK)
5. Kegiatan penelitian yang merupakan tugas P3HT sampai dengan 2014 :
a. Silvikultur hutan tanaman penghasil kayu pulp.
b. Silvikultur hutan tanaman penghasil kayu pertukangan.
c. Silvikultur hutan tanaman penghasil HHBK.
d. Kuantifikasi pertumbuhan dan hasil tegakan hutan tanaman.
e. Teknik pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma hutan tanaman.
f. Biofarmaka sektor kehutanan.
6. Pencapaian pemuliaan : Jati, Cendana, Kayu putih, Pulai, Ulin, Sukun, Araucaria, Sengon, Acacia, Merbau,
Suren.
7. Selain menyebarluaskan hasil penelitian mengenai potensi bio energi nyamplung dan penanggulangan penyakit
karat tumor sengon, semua feedback yang diperoleh dari acara ini akan digunakan sebagai masukan dalam
penelitian dan pengembangan kehutanan.
8. Kerjasama dalam penerapan hasil litbang kehutanan dilakukan lintas sektor dengan dukungan komitmen penuh
dari pemerintah daerah.
9. Sebelum diterapkan oleh masyarakat, hasil penelitian perlu dilengkapi dengan pertimbangan kecukupan
pemenuhan bahan baku, kemampuan produksi, kesesuaian lokasi, nilai ekonomis, ketersediaan dan daya serap
pasar serta dapat diterima oleh masyarakat.
10. Beberapa potensi hutan tanaman dibeberapa kabupaten yang perlu dikembangkan dengan bantuan P3HT
setelah melalui pembahasan di DPRD dan ada surat keinginan melakukan kerjasama dari Pemda, yaitu :
a. Kota Tomohon : Pakoba.
b. Kabupaten Minahasa Utara : Gmelina, Sengon, Cempaka wasian di kaki Gunung Klabat, kayu hitam di
Pulau Talise, sungai kecil untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara : Nyamplung (kapuraca), mindi, jabon.
d. Kabupaten Bolaang Mongondow : Nyamplung, mindi, jabon.
e. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Selatan : Nyamplung, jabon.
f. Provinsi Sulawesi Barat : Nyamplung.
11. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dalam kaitannya dengan kepastian pasar dan kemampuan masyarakat
untuk membangunnya, disarankan adanya kemitraan dengan investor. Dalam pemilihan investor tersebut
harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat diyakini keseriusannya untuk membangun Hutan
Tanaman Rakyat.
12. Penyakit pada tumbuhan hanya akan terjadi jika pada satu waktu di satu tempat terdapat interaksi tiga faktor :
tumbuhan yang rentan, patogen yang virulen dan lingkungan yang sesuai (segitiga penyakit/disease triangle).
13. Serangan karat tumor pada sengon di Indonesia khususnya di Pulau Jawa telah mencapai tingkat epidemik.
Sementara menunggu hasil penelitian pemuliaan melalui penambahan varietas genetik sengon yang tahan
terhadap penyakit karat tumor, pencegahan dan penanggulangan telah ditemukan formulasi antara belerang,
kapur dan garam.
14. Pengembangan sumberdaya energi baru (mikrohidro, biomassa) dan terbarukan berbasis nyamplung dan
tanaman hutan lainnya dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan kemampuan daerah mengelola
sumberdayanya sesuai dengan azas desentralisasi.
15. Pengembangan biofuel (biodiesel) jangan sampai mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Beberapa jenis
tanaman penghasil biodiesel yang tidak mengganggu ketahanan pangan : Kapok/randu, kemiri, kesambi,
mimba, malapari, nyamplung, randu alas, bintaro, kemiri cina/kemiri sunan, dan kepuh/kepoh.
16. Jenis-jenis tanaman penghasil bioetanol untuk dikembangkan diantaranya : sagu, lontar, aren dan nipah.
17. Peran Badan Koordinasi Penyuluhan pada masing-masing pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan
tanaman nyamplung, sengon serta pengembangan sumberdaya terbarui berbasis nyamplung dan tanaman
hutan lainnya.
18. Upaya pengembangan sumber energi terbarukan harus dilakukan melalui kolaborasi pusat, provinsi dan
kabupaten/kota serta masyarakat.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

V. RAPAT KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG PEMANFAATAN DAN PERDAGANGAN TUMBUHAN
DAN SATWA LIAR TAHUN 2010 DI AMBON PROVINSI MALUKU PROVINSI PADA TANGGAL 5 AGUSTUS
2010
Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodiversity telah memiliki komitmen untuk melestarikan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar yang ada secara berkelanjutan, dengan meratifikasi Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978, yang
selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia
harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES.
Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar merupakan rangkaian dari kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan
seimbang yang dilakukan melalui kegiatan :
1. Perlindungan sistem ekologis penting penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber dalam alam hayati.
Pengelolaan tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sumber daya alam hayati tersebut tersebar di berbagai tipe
habitat yang terdapat di dalam wilayah Indonesia, didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Permasalahan yang terdapat dalam bidang pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, adalah sebagai
berikut :
1. Lemahnya peraturan perundangan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Tumbuhan dan Satwa. Status perlindungan fauna dan flora dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 belum
mengakomodasi klasifikasi perlindungan fauna dan flora sesuai ketentuan CITES dan belum mengatur sanksi
bagi pelanggaran pemanfaatan jenis- jenis yang tidak dilindungi.
2. Data dasar potensi TSL guna pemanfaatannya (dari luar kawasan konservasi) masih lemah dan belum
sepenuhnya menggunakan Non Detrimental Finding. Penetapan kuota dilakukan melalui prinsip kehati-hatian
(precausinary approach) dan kelestarian.
3. Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara komersial, pelaksanaannya masih sangat tergantung
kepada permintaan pasar dan nilai dari sumber daya alam hayati masih dinilai sangat rendah.
4. Kriteria/standar nasional tentang pengelolaan penangkaran dan lembaga konservasi (LK) belum ada. Begitu
juga tentang Tim Akreditasi penilai kinerja penangkaran dan Lembaga Konservasi belum ada.
5. Kurang sinkronnya kebijakan pemanfaatan biota laut/air tawar yang tidak dilindungi UU dan tidak masuk
Appendiks CITES. Selama ini pelaksanaannya dilakukan DKP sehingga sulit kontrolnya. Pola pemanfaatan biota
laut/air tawar yang tidak dilindungi UU namun masuk Appendiks CITES juga belum jelas (contoh: Labi-labi dan
Kura-kura). Keterlibatan PHKA selama ini karena kapasitas PHKA sebagai Management Authority CITES.
6. Belum mantapnya sistem dan koordinasi pengendalian dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar
dengan instansi terkait, khususnya di daerah terbatas di bandar udara dan bandar laut, mengingat sampai
dengan saat ini Departemen Kehutanan tidak termasuk dalam tugas Custom, Immigration and Quarantine
(CIQ).
Agar Penegakan Hukum Bidang Pemanfaatan Dan Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun 2010 dapat
sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, maka perlu dilakukan koordinasi baik
antar pusat dan daerah maupun antar instansi terkait di daerah melalui acara rapat koordinasi. Maksud
dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah koordinasi antar para pihak terkait dalam rangka penegakan hukum
bidang pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah
terwujudnya kesepahaman dan kesepakatan serta komitmen dari berbagai pihak dalam penegakan hukum bidang
pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

SATWA YANG BIASA DIPERDAGANGKAN
Pokok-pokok rumusan yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Bidang Pemanfaatan dan
Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :
A. PEMANFAATAN DAN PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL)
1. Pemanfaatan dan perdagangan TSL agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Beberapa peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kehutanan, Peraturan
Direktur Jenderal) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, agar segera direvisi dengan
mengakomodir usulan-usulan dari Daerah.
3. Sosialisasi dan penyuluhan perlu lebih ditingkatkan lagi oleh Balai KSDA Maluku maupun Balai Taman
Nasional Manusela, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata dan instansi terkait lainnya sesuai bidang
tugasnya.
4. Perijinan pelepasliaran TSL dari daerah asalnya agar dipermudah oleh Pemerintah Daerah dan instansi
terkait lainnya.
5. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka
pemanfaatan, perdagangan, pelepasliaran TSL dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan.
6. Perlu segera rasionalisasi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dalam rangka penguatan kapasitas
kelembagaan Balai KSDA Maluku, Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Taman Nasional Aketajawe
Lolobata.
7. Penempatan petugas/Polisi Kehutanan/Pengendali Ekosistem Hutan di lokasi-lokasi rawan/strategis dalam
rangka pencegahan perdagangan illegal TSL.
8. Pemeriksaan terhadap peredaran TSL harus sesuai antara dokumen angkut (SATS-DN) dan fisik TSL dan
harus disertai dengan sertifikat kesehatan oleh Karantina Pertanian daerah asal.
9. Informasi tentang jenis TSL yang dapat dimanfaatkan dan diperdagangkan masih kurang dipahami oleh
masyarakat sehingga perlu sosialisasi secara kontinyu.
10. Perlu ada kajian dalam rangka solusi konflik satwa liar dengan hasil kebun masyarakat.
B. PENEGAKAN HUKUM BIDANG TINDAK PIDANA KEHUTANAN/ TSL
1. Ancaman terhadap keanekaragaman sumber daya alam hayati tumbuhan dan satwa liar perlu dijadikan isu
Nasional untuk mendapatkan dukungan publik secara luas.
2. Pengawasan dalam penegakan hukum bidang pemanfaatan dan perdagangan TSL perlu ditingkatkan
seoptimal mungkin sekaligus sebagai upaya pemberian edukasi kepada masyarakat luas.
3. Penegakan hukum bidang pemanfaatan dan perdagangan TSL masih lemah sehingga tidak menimbulkan
efek jera. Untuk itu perlu dibangun komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan aparat penegak hukum.
4. Pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan TSL di bandar udara, pelabuhan laut dan terminal
lainnya perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak Karantina Pertanian, Karantina Ikan, Bea Cukai,
Imigrasi dan KP3 Pelabuhan Laut dan Udara, Polisi Perairan dan Udara, Administratur Pelabuhan serta TNI
Angkatan Laut.
5. Para pemilik/pemelihara tumbuhan dan pengumpul/pedagang TSL yang illegal segera ditertibkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Penegakan hukum di lapangan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan struktural, pendekatan
substansi dan pendekatan kultural yang didukung dengan komitmen aparat penegak hukum.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

7. Perlu dibangun jejaring kerja (network) dengan mitra kerja antara lain LSM, tokoh-tokoh masyarakat,
tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, kader konservasi, kelompok pecinta alam dan Pramuka dalam
rangka membangun kesepakatan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Maluku.
8. Pelaksanaan pengamanan peredaran TSL akan dilakukan secara proporsional, profesional, kolaboratif,
sistematis, sinergis, tegas dengan memperhatikan skala prioritas.
9. Perlu adanya dorongan dan motivasi kepada supplier untuk menjadi penangkar TSL secara profesional.
10. Perlu adanya dorongan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan
Peraturan Daerah dalam rangka Perlindungan dan Peredaran TSL.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

VI. RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI REGIONAL IV TAHUN 2010 DI
MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2010
Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sumberdaya yang bersifat multi fungsi, multi guna
dan memuat multi kepentingan serta pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan
komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. HHBK terbukti dapat memberikan kontribusi
yang berarti bagi penambahan devisa negara.
Untuk menjawab paradigma baru sektor kehutanan, isu strategis, tantangan dan peluang bagi pembangunan
sumberdaya yang tersedia perlu dibuat suatu konsepsi/inovasi strategi pemanfaatan HHBK di Indonesia. Konsepsi
ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam rangka penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang
pengembangan HHBK. Adapun tujuannya adalah pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya hutan, ekonomi
rakyat dan peningkatan devisa bagi negara.
Secara ekonomis HHBK memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat. Walaupun memiliki nilai ekonomi tinggi namun pengembangan usaha dan pemanfaatan
HHBK selama ini belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Upaya pengembangan HHBK perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat komoditas HHBK sangat beragam di
setiap daerah dan banyak melibatkan berbagai pihak dalam memproses hasilnya, maka strategi pengembangan
perlu dilakukan dengan memilih jenis prioritas yang diunggulkan berdasarkan pada kriteria, indikator dan standar
yang ditetapkan. Dengan tersedianya jenis komoditas HHBK unggulan maka usaha budidaya dan pemanfaatannya
dapat dilakukan lebih terencana dan terfokus sehingga pengembangan HHBK dapat berjalan dengan baik, terarah
dan berkelanjutan.
Pengurusan sumber daya hutan dan pembangunan kehutanan merupakan urusan bersama antara Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan seluruh komponen masyarakat. Agar pelaksanaan pembangunan
kehutanan dapat sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas seperti yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kehutanan serta dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan pembangunan
kehutanan khususnya pengembangan HHBK baik antara pusat dan daerah maupun antar pemangku kepentingan
yang ada di daerah, maka Pusdalbanghut Regional IV memfasilitasi hal tersebut melalui penyelenggaraan Fasilitasi
Koordinasi Pengembangan HHBK di Regional IV.
Agar Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Regional IV dapat sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan
prioritas Kementerian Kehutanan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan koordinasi baik antar pusat
dan daerah maupun antar instansi terkait di daerah melalui acara rapat koordinasi. Maksud kegiatan Rapat
Koordinasi Pengembangan HHBK Regional IV adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam
pengembangan hasil hutan bukan kayu, untuk menghasilkan suatu konsep bersama mengenai pengembangan hasil
hutan bukan kayu, dan koordinasi pengembangann HHBK. Adapun tujuannya adalah memperoleh gambaran umum
tingkat pencapaian, permasalahan dan hambatan dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu, serta memperoleh
kesepahaman bersama untuk pengembangan HHBK.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Pokok-pokok rumusan yang disepakati pada acara Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) di Regional IV Tahun 2010 di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
A. Sutera Alam
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan usaha ulat sutera hanya dapat dilakukan melalui
konsensi peningkatan produktivitas pakan berkualitas dan bibit induk ulat sutera unggul.
2. Pentingnya peningkatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain jumlah dan kualitas tenaga
penyuluh/pendamping, tenaga ahli HHBK dan penempatan sesuai dengan keahlian sebagai pelaku
pengembangan HHBK sutera alam. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makassar dan instansi
terkait diusulkan untuk memfasilitasi.
3. Untuk pengembangan ulat sutera, perlu dilakukan peremajaan tanaman dan bibit induk ulat sutera
dengan jenis unggul yang sudah dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan
dengan fasilitasi pendanaan dari Direktorat Jenderal RLPS melalui KBR dan Perum Perhutani
4. Diusulkan untuk dibentuk forum komunikasi multi pihak dalam rangka merancang pembentukan klaster
pengembangan produk HHBK sutera alam.
5. Untuk akselerasi usaha pengembangan ulat sutera akan dilakukan peluncuran jenis induk ulat sutera oleh
Menteri Kehutanan dalam waktu dekat.
6. Upaya pengembangan melalui teknik kultur jaringan dan penggunaan bioteknologi perlu menjadi prioritas
dengan penganggaran baik melalui Pemerintah Pusat maupun melalui Pemerintah Daerah (APBD) dengan
sosialisasi kepada Gubernur (Pemerintah Provinsi) dengan menetapkan Pokja HHBK tingkat Provinsi,
Bupati (Pemerintah Kabupaten/Kota) dengan Pokja HHBK tingkat Kabupaten/Kota dan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai badan pelaksana di lapangan.
7. Perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan resiko serangan penyakit utama, febrine, yang masih
menjadi penghambat dominan terhadap pengembangan usaha ulat sutera melalui sertifikasi telur yang
akan diedarkan.
8. Sanksi perlu ditegakan bagi pengedar telur ulat sutera yang tidak bersertifikat.
9. Perlu pelibatan secara aktif para akademisi dan peneliti yang membidangi sutera alam dalam
pengembangan persuteraan alam.
10. Pengembangan persuteraan alam perlu dikaji lebih lanjut untuk dikembangkan di daerah lain di luar
provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mendapatkan kualitas kokon yang terbaik.
11. Rencana Aksi Pengembangan Sutera Alam dimaksudkan sebagai upaya penggalangan sinergi multi pihak
yang sekaligus untuk mendapatkan sinergi penggalangan pembiayaan dan teknologi dengan melibatkan
kerjasama pihak yang terkait.
12. Integrasi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanaman Industri, Hutan Kemasyarakatan dan
tanaman pakan ulat sutera sebagai tanaman pengisi atau tanaman di bawah tegakan untuk upaya
peningkatan produktivitas.
B. Tumbuhan/Tanaman Bahan Obat-Obatan
1. Untuk mendukung pengembangan tumbuhan/tanaman bahan obat-obatan perlu dilakukan melalui teknik
kultur jaringan dan penggunaan bioteknologi.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

2. Pentingnya peningkatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain jumlah dan kualitas tenaga
penyuluh/pendamping, tenaga ahli HHBK dan penempatan sesuai dengan keahlian sebagai pelaku
pengembangan HHBK tumbuhan/tanaman bahan obat-obatan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
Makassar dan instansi terkait diusulkan untuk memfasilitasi.
3. Diusulkan untuk dibentuk forum komunikasi multi pihak dalam rangka merancang pembentukan klaster
pengembangan produk HHBK tumbuhan/tanaman bahan obat-obatan.
4. Dalam rangka pengembangan HHBK jenis tumbuhan/tanaman bahan obat-obatan di Taman Nasional
Lore Lindu diusulkan perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan sebarannya untuk kemudian
dilakukan analisis kandungan bahan aktif bagi jenis-jenis yang mempunyai potensi dan prospek yang
besar.
5. Dengan mengedepankan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan tumbuhan/tanaman bahan obatobatan
akan diupayakan konservasi ex-situ bersama masyarakat di daerah buffer atau lahan masyarakat
yang kemudian melalui pengembangan demplot bersama masyarakat diupayakan dapat dibangun di
sekitar Taman Nasional Lore Lindu.
6. Perlu dibangun kemitraan antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Akademisi, LSM, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peneliti dan masyarakat pengembang tumbuhan/tanaman bahan
obat-obatan dengan industri obat tradisional besar dan investor lainnya sebagai pengungkit (leverage).
7. Perlunya kebijakan pemerintah untuk membatasi eksport bahan mentah dari tumbuhan/tanaman bahan
obat-obatan yang menjadi bahan baku utama industry kecil obat tradisional (IKOT) dan industry obat
tradisional (IOT), untuk melindungi eksploitasi yang berlebih dari alam sumber bahan mentah tersebut.
8. Integrasi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanaman Industri, Hutan Kemasyarakatan dan
tumbuhan/tanaman bahan obat-obatan sebagai sebagai tanaman pengisi atau tanaman di bawah
tegakan untuk upaya peningkatan produktivitas.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

VII.RAPAT KOORDINASI FORUM DAS REGIONAL IV DI KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA
TANGGAL 24-25 AGUSTUS 2010
Daerah aliran sungai (DAS) merupakan kawasan yang daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana
air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan
melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. DAS berfungsi mempertahankan fungsi ekologi suatu kawasan. Daerah
Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu bentuk pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang menempatkan DAS
sebagai satu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA). Agar manfaat DAS dapat diperoleh secara optimal dan
berkelanjutan maka pengelolaan DAS harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan tekanan terhadap hutan, lahan dan sumberdaya air
semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya luasan hutan untuk penggunaan di luar sektor
kehutanan, peningkatan laju erosi sehingga menurunnya produktifitas lahan, peningkatan aliran air permukaan yang
menyebabkan meningkatnya ancaman bencana banjir, sedimentasi, pendangkalan serta kekeringan.
Pengelolaan DAS diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat dipulihkan seperti vegetasi, tanah
dan air dalam sebuah DAS dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS agar dapat
memberikan hasil air untuk kepentingan pertanian, bendungan dan industri. Pengelolaan DAS secara terpadu
merupakan suatu pendekatan yang tepat karena melibatkan teknologi tepat guna dan strategi sosial untuk
memaksimalkan pengembangan lahan, hutan, air dan sumberdaya manusia dalam suatu daerah aliran sungai, yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkesinambungan. Pengelolaan DAS secara terpadu
merupakan suatu metode pendekatan yang efektif untuk mengatasi laju degradasi hutan dan lahan.
Pengelolaan DAS Terpadu merupakan konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana berjangka
pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan
pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan
vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring evaluasi
kegiatan pengelolaan DAS.
Pengelolaan DAS harus secara utuh dan terpadu dengan memandang DAS adalah suatu kesatuan ekosistem. Oleh
karena itu diperlukan adanya bentuk kelembagaan pengelolaan sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan
konsultasi para pihak yang terlibat dalam suatu DAS. Kelembagaan pengelolaan DAS ini dikenal dengan nama
Forum DAS. Untuk kesadaran dan kebutuhan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS sebagai akibat dari
adanya permasalahan-permasalan yang timbul seperti konflik kepentingan antar sektor, antar pemerintah daerah
dan adanya degradasi kondisi DAS maka dibentuklah Forum DAS.
Forum DAS dibentuk untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS melalui pendekatan ekosistem,
sehingga forum DAS diharapkan menjad lembaga yang efektif melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu.
Banyaknya jumlah DAS di Indonesia, maka di butuhkan pula forum DAS- forum DAS disetiap lokasi DAS. Untuk
memaksimalkan fungsi dari forum DAS – forum DAS ini diperlukan koordinasi antar forum DAS untuk berbagi
pengalaman dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS sesuai dengan karakteristik DAS masing – masing.
Dengan koordinasi ini diharapkan peran forum DAS dalam pengelolaan DAS dapat efektif.
AKTIVITAS MANUSIA
PENYEBAB
KERUSAKAN
DAS
KEADAAN ALAM
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Agar Koordinasi Forum Das Regional IV dapat sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas Kementerian
Kehutanan, maka perlu dilakukan koordinasi baik antar pusat dan daerah maupun antar instansi terkait di daerah
melalui acara rapat koordinasi. Penyelenggaraan Rapat Forum DAS ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan
pembelajaran bersama (sharelearning, pengembangan dan peningkatan peran forum DAS dalam pengelolaan DAS.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya kesepahaman dan komitmen bersama serta berbagi pengalaman
dalam pengelolaan DAS secara partisipatif, serta meningkatkan peran dan fungsi forum DAS dalam pengelolaan
DAS. Sasaran dari fasilitasi ini adalah peningkatan pengalaman dan pembelajaran bersama dalam pemberdayaan
dan peningkatan peran Forum DAS dalam pengelolaan DAS, serta diperoleh masukan/ rekomendasi untuk
penyempurnaan kebijakan peningkatan peran Forum DAS.
Diskusi yang berkembang selama pertemuan maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Pembangunan wilayah hendaknya di arahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan dengan salah satu
pendekatan melalui pengelolaan DAS Terpadu yang mencakup lintas daerah administratif, melibatkan
multisektor, multipihak (pemerintah, private sector, masyarakat, akademisi dan LSM)
2. Pengelolaan DAS terpadu tidak akan mungkin terwujud bila pola pikir kita masih terkotak-kotak oleh sektor
masing-masing.
3. Forum DAS diperlukan karena belum ada satu institusi pun yang memikirkan/mengurusi semua hal dari hulu
sampai hilir.
4. Tahap paling penting yang harus dilalui Forum DAS adalah penguatan kelembagaan yang hanya akan dicapai
melalui proses yang tidak sebentar dan memerlukan pihak yang mau dan mampu untuk mengawal proses
tersebut. Kelembagaan yang kuat dicapai melalui peningkatan motivasi, kepedulian dan rasa memiliki dalam
pengelolaan DAS.
5. Diperlukan dorongan dan peran forum DAS Nasional kepada Forum DAS di daerah untuk meningkatkan peran
forum DAS di daerah.
6. Peran BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan dalam mewujudkan perencanaan pengelolaan DAS
terpadu.
7. Forum DAS berperan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kajian kinerja pengelolaan DAS.
8. Sumberdana Forum DAS bisa dari APBN, APBD dan sumberdana lainnya yang tidak mengikat.
9. Perlu adanya Perda tentang Pengelolaan DAS Terpadu sebagai dasar acuan keterikatan multi stakeholder di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Untuk meningkatkan peran forum DAS dalam pengelolaan DAS terpadu, maka peserta rapat sepakat untuk
menyusun Rencana Aksi Forum DAS di Regional IV, sebagai berikut :
a) Melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan penguatan kelembagaan Forum DAS di Regional IV.
b) Melakukan peningkatan kapasitas pengelola Forum DAS dalam bentuk studi banding dan workshop tentang
pengelolaan DAS terpadu.
c) Melakukan kerjasama dengan media lokal (cetak dan elektronik) untuk membangun kesepahamanan dan
persepsi antar multipihak di daerah akan pentingnya pengelolaan DAS terpadu.
d) Meningkatkan komunikasi dan interaksi antar stakeholder di tingkat daerah.
e) Forum DAS mengembangkan database tentang karakteristik DAS.
f) Penyusunan rencana aksi dan pelaporan untuk masing-masing Forum DAS minimal 3 bulan sekali dan
disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Kementerian Kehutanan.
Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version