Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

NASIONAL Mengenang Soeharto Mengenang Trilogi Pembangunan Di samping kekurangannya, Soeharto telah berjasa dalam pembangunan Indonesia. Namun, menginginkan kembalinya “Soehartoisme” pada saat seperi sekarang, sepertinya hanya akan jadi impian semata. EMPAT tahun yang lalu, tepatnya 27 Januari 2008, Presiden Kedua Republik Indonesia, H. Muhammad Soeharto, wafat. Pemimpin Orde Baru itu meninggal pada usia 86 tahun. Ia tutup usia sekitar sepuluh tahun setelah lengser dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Soeharto dimakamkan di sisi pusara istri tercinta Hj. Siti Hartinah Soeharto. Di pemakaman yang jauh dari kebisingan, Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Prosesi pemakaman Soeharto yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penghormatan dari seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin dunia lainnya. Sebuah acara pemakaman terbesar pada 2008 lalu. Sepanjang menjalankan kekuasaan selama 31 tahun, Soeharto telah berbuat banyak untuk negeri ini. Harus diakui, selama Soeharto berkuasa, kondisi Indonesia jauh dari “kegaduhan” politik. Ia sanggup menenangkan rakyatnya. Selama menjadi presiden, Soeharto bisa mengatur harga pangan agar terjangkau oleh seluruh rakyat. Malah, di bawah kepemimpinannya, dia bisa membalikkan status Indonesia dari negeri importir beras menjadi negara swasembada beras sebagai makanan pokok Sidang MPRS tahun 1967 H. Muhammad Soeharto sehari-hari itu. Bahkan, Indonesia sempat menjadi pengekspor pangan melalui program pembangunan sektor pertaninan. Soeharto memfokuskan pembangunan pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan desa. Soeharto mencanangkan Revolusi Hijau untuk menggenjot beras petani. FOTO-FOTO: ISTIMEWA Peran yang dimainkan Soeharto selaku nahkoda Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak 11 Maret 1966. Pada saat itulah dia menerima mandat dari Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan guna mengatasi situasi kemanan saat itu. Dengan surat itu— yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar—Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Trilogi Pembangunan Sidang istimewa MPRS yang dipimpin Jenderal A. H. Nasution pada tahun 1967 akhirnya memilih dan menetapkan Soeharto menjadi Presiden kedua RI. Awal memegang tampuk kepemimpinan, kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Pada waktu itu utang luar negeri Indonesia mencapai US$2,5 miliar, disertai inflasi sebesar 650%. Dan lebih dari 70 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kerja keras dan kegigihannya, dalam dua tahun, Soeharto membalikkan keadaan. Inflasi sebesar 650% itu berhasil diturunkan menjadi hanya 15% saja. Dan, melalui tahapan pembangunan yang terencana, terarah serta berkesinambungan, dalam jangka kurang dari empat Pelita, tepatnya pada 1984, Indonesia berhasil menjadi negara yang berswasembada pangan. Padahal di awal kepemimpinannya, Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Prestasi itu diakui masyarakat internasional. Soeharto sendiri kemudian ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Selama kepemimpinannya, Soeharto memperioritaskan pembangunan pada sektor pertanian. Ia membangun banyak jembatan dan waduk. Seperti Jatiluhur, Saguling, Karangkates hingga Gajahmungkur. Soeharto juga membangun pabrik pupuk, seperti Pabrik Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, Pusri, Petrokimia dan Kujang. 42 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, 21 Mei 1998 Ia juga mengembangkan teknologi pertanian dan peningkatan produksi padi, antara lain melalui pengembangan benih unggul dengan mendirikan Sang Hyang Sri, perusahaan plat merah yang bertugas mengurusi benih. Dan untuk meningkatkan pengetahuan petani, Soeharto tak segan-segan membentuk petugas penyuluh lapangan. Selama 31 tahun berkuasa, Soeharto memegang teguh prinsip Trilogi Pembangunan seperti yang banyak dipraktikkan di negara-negara lain saat itu. Yaitu stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Menyangkut prinsip Trilogi Pembangunan ini, Bung Hatta Wakil Presiden pertama, pernah memberi saran agar Soeharto melakukan pembangunan dahulu baru kemudian melaksanakan pemerataan. Dalam perjalanannya prinsip Trilogi Pembangunan itu mendapat sorotan tajam. Apalagi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Soeharto didukung penuh oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Seolah-olah apapun bisa dilakukan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan, termasuk dengan mengekang pers, melakukan kekerasan, atau memberangus demokrasi. Padahal tindakan represif itu tujuannya untuk menciptakan situasi kondusif dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nyatanya, memang, saat itu Indonesia mengalami kemajuan pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% — sebuah angka pertumbuhan yang pernah tak lagi dicapai di era reformasi ini. Lalu, produksi beras yang hanya 12,2 juta ton pada 1969, meningkat menjadi 25,8 juta ton pada 1984. Bahkan dunia luar juga mengakui EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 keberhasilan Soeharto dalam pengentasan kemiskinan. Romantisme Semata Ibarat ikan mati yang dikerubuti lalat, menurut Anang Prihantoro, Anggota MPR RI dari kelompok DPD, semasa memerintah Soeharto pun tak luput dari berbagai kesalahan. Korupsi, pengekangan terhadap kebebasan pers, pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM), termasuk dosa berat yang menempel selama berkuasanya Orde Baru. Selain itu, ada juga kebijakan di era Soeharto yang saat ini meninggalkan masalah serius, yaitu dampak dari revolusi hijau dan penyeragaman bahan pangan dengan beras. Revolusi hijau yang ditandai dengan masuknya pupuk dan obat-obatan kimia, ternyata saat ini menyebabkan ketergantungan petani pada produk-produk kimia yang sebagian besar di impor dari beberapa negara luar. Hal ini menjadi Hajrianto Y. Thohari pintu masuk penjajahan ekonomi. sekarang bukan saja bahan baku pupuk dan obat-obatan yang di impor, tetapi juga produk-produk pertanian seperti gandum, kedelai, susu, kentang, ikan laut, beras bahkan gaplek. Sungguh menyedihkan kita tidak lagi berdaulat atas pangan, padahal kita masih dengan bangga menyebut diri negara agraris. Bahkan penyeragaman beras sebagai bahan makanan pokok yang menghapus keanekaragaman pangan yang sebelumnya hidup di masyarakat, ini merupakan pengingkaran pada Kebhinneka Tunggal Ikaan atas pangan. Karena itu, Anang menganggap munculnya keinginan membangkitkan kembali rezim Soeharto merupakan pekerjaan sia-sia. Apalagi, zaman sekarang sudah tidak sama dengan era Soeharto. Orde Baru sudah menjadi bagian dari sejarah yang hanya berguna untuk dipelajari dan dikenang, serta diambil khikmahnya. Bukan diimpikan untuk bangkit kembali. Pernyataan senada disampaikan Hajrianto Y. Thohari, Wakil ketua MPR RI. Menurut Hajrianto, dalam dunia politik upaya menghidupkan kembali sebuah rezim bukan barang baru. Karena itu, wacana kelahiran Soehartoisme tidak perlu diributkan. Apalagi peluangnya sangat kecil, lantaran zamannya sudah berubah. Istilah Soehartoisme, menurut Hajrianto, sesungguhnya merujuk pada penamaan yang sifatnya pejoratif. Artinya, menghina atau merendahkan sekelompok orang yang dianggap sebagai anteknya Soeharto. Selain itu, Soehartoisme tidak mungkin muncul, tanpa ada Soeharto sendiri. Sama seperti Soekarnoisme yang tidak bisa muncul tanpa ada Soekarno. “Bedanya, Soekarnoisme bisa tetap hidup dan berkembang karena salah satu anak Bung Karno merupakan pemimpin partai politik yang besar, disegani, dan diperhitungkan,” kata Hajrianto menambahkan. Munculnya wacana soal Soehartoisme, menurut Hajrianto, harus diambil pelajaran bahwa setiap rezim harus berusaha lebih baik dari sebelumnya. “Karena, yang lebih baik dari sebelumnya saja, masih dibandingbandingkan dengan era sebelumnya. Apalagi kalau masa sekarang, jauh lebih susah, akan semakin ekstrim saja keburukan pemimpinnya,” ujarnya. ❏ MBO 43
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?