Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

GALLERY FOTO 

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Sekjen BPK RI (kiri) berfoto bersama para pegawai BPK 

Perwakilan Provinsi Bengkulu usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan 

pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu , 27 September 2012. 

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri memberikan penjelasan tentang konsinyering persiapan 

pemeriksaan kinerja tematik atas penetapan formasi dan pengadaan PNS formasi tahun 2009 

dan 2010 di Jakarta, 5 September 2012. 

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kepala Biro Humas dan Luar 

Negeri Bahtiar Arif berfoto bersama dengan peserta Workshop Implementation of ISSAIs on Financial and 

Compliance Audits di Jakarta, 5 September 2012. 

foto-foto warta bpk; rianto prawoto 

Pimpinan BPK bersama Deputy Auditor General of CNAO, Chair of INTOSAI Financial Audit Sub- 

Committee (FAS), Gert Jonsson, INTOSAI Compliance Audit Sub-Committee, Vani Sriram dan Project 

Director of FAS, Jonas Hallstrom. 

Anggota BPK Rizal Djalil memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Auditama Keuangan Negara VI di 

Jakarta, 21 September 2012. 

Ketua BPK RI Hadi Poernomo memukul gong tanda dimulainya rapat koordinasi pelaksana BPK 

RI TA 2012 dengan tema “Mengoptimalkan Dampak Pemeriksaan Melalui Sinergi Pelaksanaan 

Optimalisasi Anggaran” di Bogor, 16-19 September 2012. 

40 SEPTEMBER 2012 

Warta BPK

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan peserta 

The Third Meeting of The ASEANSAI Strategic Planning Committee yang berlangsung di Jakarta, 27 

September 2012. 

Anggota VII BPK Bahrullah Akbar (barisan depan kedua dari kiri) berfoto bersama dengan panelis dan 

peserta dalam Diskusi Panel “Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” di Jakarta, 27 


Peserta Peer Review Training, Hotel Atlet Century Park, Jakarta, 24 September - 5 Oktober 2012. 

Warta BPK 

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan melantik para pejabat fungsional BPK. 

Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama usai acara Halal Bil Halal “Dengan bersilaturahmi diantara 

kita diusia senja merupakan perwujudan nyata dalam memaknai Romadhon”, 15 September 2012. 

SEPTEMBER 2012 

41

Tiga Landasan 

Hukum ARK 

Tak dipungkiri lagi, peraturan 

pertama yang memandu 

Algemene Rekenkamer (aRk) 

adalah Regeling van de 

wijze van beheer en verantwoording 

der geldmiddelen van Nederlandsch 

Indie. Peraturan ini ditandatangani 

oleh Raja Willem III pada 23 april 

1864. Dikemudian hari, dengan 

berbagai perubahan, peraturan 

ini diundangkan kembali dengan 

lembaran negara atau Staatsblad 1925 

No.448, atau dikenal dengan nama 

Indische Comptabiliteitswet atau ICW. 

Raja Willem III wafat pada 23 

November 1890. Calon penggantinya 

Wilhelmina. Hanya saja Wilhelmina 

ini belum dewasa. Sambil menunggu 

calon pengganti dewasa, roda 

kerajaan dipegang terlebih dahulu 

oleh istri dari Raja Willem III, Putri 

Emma. Putri Emma ini yang menjadi 

Wali kerajaan Belanda. 

Semasa menjadi Wali kerajaan, 

pada 15 Maret 1898, Putri Emma 

menandatangani peraturan 

perundang-undangan baru yang 

mendukung tugas aRk. Peraturan 

tersebut yaitu Instructie en verdure 

bepalingen voor de Algemene 

Rekenkamer in Nederlandsche Indie 

(IaR). Peraturan ini dimasukkan dalam 

staatsblad 1898 No. 164. Inilah yang 

kemudian dikenal sebagai IaR. 

IaR inilah yang menjadi undangundangnya 

Algemene Rekenkamer. 

kalau saat ini sama seperti Undang- 

Undang No. 15 Tahun 2006 tentang 

BPk. Sementara ICW lebih dulu 

diterbitkan, merupakan peraturan 

42 SEPTEMBER 2012 

Warta BPK

mengenai penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Hindia Belanda. 

Setelah Wilhelmina dewasa dan dinobatkan 

menjadi Ratu Belanda, semasanya, IaR ini 

kemudian disempurnakan lagi dengan peraturan 

yang dimasukkan dalam staatsblad 1933 No.320. 

Selain itu, pada masa Wilhelmina diberlakukan 

pula peraturan Indische Bedrijvenwet yang 

tertuang di dalam staatsblad 1927 No.419, 

peraturan ini dikenal dengan singkatan IBW. 

Peraturan ini mengatur tentang perusahaanperusahaan 

berbadan hukum. 

akhirnya aRk dalam menjalankan tugasnya 

berpatokan pada ketiga peraturan tersebut yaitu 

ICW, IaR, dan IBW. Berdasarkan ketiga peraturan 

tersebut, tugas algemene Rekenkamer, secara 

umum, yaitu: 

1. Melakukan pengawasan atas pengurusan 

keuangan, baik pengeluaran maupun 

penerimaan negara. 

2. Melakukan toezicht atau pengawasan atas 

pengurusan barang negara, baik dalam 

gudang-gudang negara maupun di tempattempat 

lainnya. 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap 

perhitungan anggaran dan perhitungan 

bendaharawan. 

Sementara, berdasarkan ketiga peraturan itu, 

secara umum, fungsi aRk, yaitu: 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengurusan 

(penguasaan, penggunaan, pembukuan) dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. 

2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah. 

3. Menetapkan tuntutan terhadap para 

bendaharawan yang salah, lalai atau alpa yang 

melanggar ICW dan ketentuan lainnya. 

Pada masa kemerdekaan Indonesia, di 

masa awal BPk, ketiga peraturan ini pula yang 

digunakan untuk menjalankan tugasnya. Bahkan, 

ketiga peraturan produk kolonial Belanda tersebut 

digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. 

Hingga saat ini pun, beberapa hal yang ada 

pada ketiga peraturan tersebut masih berlaku di 

perundang-undangan yang mendukung kerja 

BPk, walau dengan perubahan-perubahan. 

Dengan kata lain ‘jiwa’ ketiga peraturan tersebut 

masih ada di peraturan perundang-undangan 

terkait BPk saat ini. and 

Warta BPK 

Wilhelmina of the Netherlands 1909 


43

AKSENTUASI 

Suasana sosialisasi persiapan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diadakan pada tanggal 4 September 2012 di Jakarta. 

Audit Kinerja 

Formasi PNS 

BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan 

formasi dan pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini untuk menilai 

efektivitas pelaksanaan kegiatan penetapan formasi dan 

pengadaan PNS. 

Pengangkatan PnS selalu 

menjadi isu yang hangat 

belakangan ini. Maklum, 

jumlah PnS dari tahun 

ke tahun makin meningkat. BPk 

mencatat jumlah seluruh PnS pada 

2006 sebanyak 3.725.229 pegawai dan 

pada 2009 jumlah tersebut meningkat 

menjadi 4.524.205 pegawai. Untuk itu, 

pemerintah telah mengambil kebijakan 

moratorium penerimaan PnS pada 

2011 dan 2012. 

Hal ini dilakukan karena 

meningkatnya jumlah pegawai 

ternyata juga membawa konsekuensi 

pada pembengkakan jumlah belanja 

pegawai yang harus ditanggung. BPk 

mencatat jumlah belanja pegawai 

yang dibayar pemerintah pusat pada 

2006 sebesar Rp73,25 triliun. adapun, 

pada 2009, jumlah belanja pegawai 

tersebut telah meningkat menjadi 

sebesar Rp127,67 triliun. Untuk 

pemerintah daerah, jumlah belanja 

pegawai pada 2006 yang dibayar oleh 

seluruh pemerintah daerah adalah 

Rp102,33 triliun. adapun, pada 2009 

jumlah belanja pegawai yang dibayar 

sebesar Rp180,99 triliun. 

Untuk itulah BPk akan melakukan 

pemeriksaan kinerja atas penetapan 

formasi dan pengadaan PnS pada 

2009 dan 2010. Saat menggelar 

konferensi pers di gedung BPk 

pada 12 September lalu, anggota 

BPk agung Firman Sampurna 

mengungkapkan pemeriksaan kinerja 

ini dilakukan untuk menilai efektivitas 


Warta BPK

pelaksanaan kegiatan penetapan 

formasi dan pengadaan PnS dan untuk 

menyelamatkan aPBn dari alokasi 

anggaran PnS yang tidak tepat sasaran. 

Pemeriksaan akan dilakukan pada 

kementerian Pendayagunaan aparatur 

negara dan Reformasi Birokrasi, Badan 

kepegawaian negara, kementerian 

keuangan, kementerian Dalam negeri, 

serta mengambil sampel pada lima 

instansi pusat dan 33 instansi daerah. 

Menurut agung Firman Sampurna 

pemeriksaan kinerja ini dilakukan 

berdasarkan pasal 6 ayat (3) UU no. 

15 tahun 2006 tentang BPk. tujuan 

utamanya tak lain untuk perbaikan 

kinerja. Selain itu, pemeriksaan juga 

merupakan lanjutan dari pilot project 

pemeriksaan kinerja atas penetapan 

formasi dan pengadaan PnS yang 

telah dilakukan oleh BPk pada 

2011 di kemenPan-RB serta Badan 

kepegawaian negara (Bkn). 

Selain itu, lanjutnya, pemeriksaan 

kinerja kali ini juga merupakan 

lanjutan dari pilot project pemeriksaan 

kinerja atas penetapan formasi 

dan pengadaan PnS yang telah 

dilakukan oleh BPk pada 2011. 

Dalam pilot project tersebut BPk telah 

melakukan pemeriksaan kinerja di 

kemenPan-RB, Bkn serta sampel pada 

empat instansi yaitu kementerian 

kebudayaan dan Pariwisata (sekarang 

kementerian Pariwisata dan ekonomi 

kreatif), Pemerintah Provinsi Jawa 

timur, Pemerintah kabupaten kutai 

kertanegara, dan Pemerintah kota 

Bekasi. 

Dari hasil pemeriksaan kinerja yang 

telah dilakukan, BPk mengindikasikan 

permasalahan atas proses penetapan 

formasi dan pengadaan PnS. 

Permasalahan terkait penetapan 

formasi, antara lain pengendalian intern 

atas pengelolaan data kepegawaian 

tidak sesuai ketentuan, database 

pegawai menurut sistem kepegawaian 

instansi berbeda dengan database 

pegawai menurut Sistem aplikasi 

Pelayanan kepegawaian (SaPk) yang 

dikelola Bkn. 

temuan lain yakni belum ada 

Warta BPK 

SOP dan sosialisasi untuk kegiatan 

pengusulan formasi PnS di instansi 

pengusul. Bahkan BPk juga 

menemukan usulan tambahan formasi 

dari instansi belum berdasarkan analisis 

kebutuhan. 

adapun, permasalahan terkait 

pengadaan PnS, antara lain panitia 

pengadaan CPnS tidak didukung 

dengan uraian tugas yang jelas, seleksi 

administrasi penerimaan CPnS tidak 

cermat dan pengolahan lembar 

jawaban komputer (LJk) tidak sesuai 

ketentuan. 

BPk juga menemukan latar 

belakang pendidikan dan penempatan 

pelamar yang lulus tidak sama dengan 

formasi yang ditetapkan. Bahkan 

Agung Firman Sampurna 

pengajuan usulan penetapan nIP 

tidak sesuai ketentuan. Dokumen 

pengadaan juga tidak dikelola sesuai 

ketentuan. 

agung mengungkapkan dengan 

adanya pemeriksaan kinerja ini 

dapat mendorong entitas untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatan 

kinerja. Sekalipun begitu, lanjutnya, 

apabila dalam pemeriksaan tersebut 

AKSENTUASI 

ditemukan hal-hal ketidakpatuhan, 

ketidakpatutan, kecurangan atau 

penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan negara akan tetap diungkap. 

Dia menjelaskan pelaksanaan 

kinerja ini merupakan bagian dari 

program nasional BPk yang disebut 

pemeriksaan kinerja tematik. BPk 

melakukan pemeriksaan kinerja 

tematik berdasarkan prioritas program 

pemerintah. Salah satunya adalah 

reformasi birokrasi. “Salah satu area dari 

reformasi birokrasi adalah sumber daya 

aparatur negara,” jelasnya. 

Dia menambahkan pemeriksaan 

kinerja yang dilakukan pada saat ini 

merupakan satu perluasan terhadap 

sampel pada pemeriksaan yang 

telah dilakukan pada 2011. “Ini sangat 

penting karena tahun ini pemerintah 

kembali memberi kesempatan untuk 

penerimaan CPnS. kami berharap 

dengan pemeriksaan kinerja ini selain 

ada kehati-hatian dan kami berharap 

pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan,” jelas 

agung. 


45

AKSENTUASI 

Otonomi Daerah 

Wakil ketua BPk Hasan Bisri 

mengungkapkan otonomi daerah 

dan pemilihan kepala daerah secara 

langsung juga sering membawa 

dampak dalam manajemen 

kepegawaian. Banyak kepala daerah 

yang merekrut tenaga honorer atau 

kontrak karena titipan dari anggota tim 

sukses atau karena kekerabatan, yang 

pada akhirnya berusaha untuk diangkat 

menjadi PnS. 

“Hal-hal tersebut adalah gejala 

umum yang terjadi terkait dengan 

masalah kepegawaian nasional,” 

katanya. 

terkait rencana pemeriksaan 

yang akan dilakukan oleh BPk, Hasan 

Bisri menegaskan bahwa tujuan 

pemeriksaan secara umum adalah 

untuk menentukan apakah data 

kepegawaian dapat diandalkan. “Jika 

menemukan selisih jumlah pegawai 

dengan data kepegawaian, cari 

sebabnya. Jangan berhenti sampai 

adanya perbedaan jumlah saja,” 

tegasnya. 

tujuan lainnya, tambah Hasan, 

yakni untuk menilai apakah pemerintah 

dalam menetapkan formasi CPnS 

memperhatikan analisa beban kerja 

atau analisa kebutuhan dari instansi 

yang bersangkutan, dan kemampuan 

keuangan negara. 

“auditor juga harus menilai apakah 

proses rekrutmen CPnS telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

transparan, dan konsisten,” kata Hasan. 

terkait pengangkatan tenaga 

honorer menjadi CPnS, Hasan 

berpendapat auditor juga harus 

menilai apakah hal itu telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan konsisten. Sebab pada temuan 

pemeriksaan sebelumnya, di beberapa 

daerah ditemukan terjadinya distribusi 

pegawai yang tidak proporsional, 

menumpuk pada satker tertentu. 

“Ditemukan juga soal selisih 

jumlah pegawai menurut SIMPeg 

pada BkD dan Bkn. Harus dicari apa 

penyebab adanya selisih ini. Bisa jadi 

nanti disimpulkan ternyata bukan 

Ganjar Pranowo 

selisih data yang terjadi, tetapi memang 

pegawainya tidak ada. Lalu selama ini, 

ke mana gajinya?” kata Hasan Bisri. 

Wakil ketua komisi II DPR ganjar 

Pranowo membenarkan hasil yang 

dijelaskan oleh BPk. Menurut dia, 

kondisi pengadaan PnS di Indonesia 

mayoritas tidak sesuai antara posisi dan 

kompentensi yang dimiliki oleh PnS. 

namun, seluruh pengadaan PnS sesuai 

dengan permintaan dari kementerian 

masing-masing. Jika ada posisi yang 

tidak sesuai dengan kompetensi 

masing-masing PnS, hal ini harus 

dikoreksi. Untuk itu, DPR akan meminta 

report profil, proses penerimaannya 

seperti apa serta penempatannya di 

mana. tujuannya agar tidak ada posisi 

yang tidak sesuai dengan kompetensi. 

tidak hanya itu saja. DPR juga 

meminta Bkn untuk mengukur 

kompetensi tiap CPnS yang akan 

mencalonkan diri menjadi PnS sesuai 

dengan posisi yang dipilih. tentu saja 

hal ini memiliki tujuan yang sama 

dengan BPk, agar tidak memberatkan 

negara karena merekrut CPnS yang 

tidak sesuai dengan kompetensi. 

Untuk mekanisme laporan profil, 

proses serta penempatan, ganjar 

mengakui sejauh ini masih menjadi 

pembahasan di komisi II DPR. 

Sepertinya, pemeriksaan kinerja atas 

Penetapan Formasi dan Pengadaan 

PnS ini akan menjadi ikon yang dapat 

memenuhi harapan publik. bw 

Dari hasil 

pemeriksaan 

kinerja yang telah 

dilakukan, BPK 

mengindikasikan 

permasalahan atas 

proses penetapan 

formasi dan 

pengadaan PNS. 


Warta BPK

WTP Modal Untuk 

Percaya Diri 

Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Opini WTP menjadi modal BNPB untuk lebih transparan dan 

akuntabel. 

Syamsul Maarif 

Upaya Badan Nasional 

penanggulangan 

Bencana (BNpB) untuk 

memperoleh opini 

Wajar Tanpa pengecualian (WTp) 

membuahkan hasil. Buktinya, pada 

saat penyampaian Laporan Keuangan 

pemerintah pusat Tahun 2011, BNpB 

merupakan salah satu kementerian/ 

lembaga (K/L) yang memperoleh 

penilaian WTp bersama 66 lainnya. 

Ketua BpK Hadi poernomo 

Warta BPK 

mengatakan opini WTp tersebut 

diberikan BpK karena BNpB telah 

melakukan pembenahan terhadap 

pengelolaan anggaran. Selain 

itu, laporan keuangannya juga 

sudah menaati Standar akuntansi 

pemerintah. perbaikan catatan 

sistem pelaporan terkait dengan 

pengelolaan anggaran telah 

dilaksanakan dengan baik. 

pembenahan lain, lanjutnya, 

yakni pengelolaan aset yang dimiliki 

ROAD TO WTP 

sudah dilakukan. Tak hanya itu saja, 

BNpB juga telah menindaklanjuti 

sebagian besar temuan hasil 

audit semua yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan negara 

disertai telah memadainya buktibukti 

pendukung atas pendapatan 

hasil pengelolaan keuangan negara. 

“Oleh karena itu, BpK memberikan 

opini WTp terhadap laporan 

keuangan kepada BNpB,” katanya. 

Kepala BNpB Syamsul Maarif 

mengungkapkan pemberian opini 

WTp merupakan prestasi yang 

diraih. Dengan memperoleh opini 

WTp ini Syamsul berharap bisa 

menjadi motivasi dan juga percaya 

diri bagi seluruh jajaran BNpB dalam 

menjalankan tugas. 

Syamsul mengungkapkan 

selama ini masyarakat hanya 

mengetahui BNpB sebagai 

lembaga yang diberikan tugas 

untuk mengatasi bencana. 

Dalam melaksanakan tugasnya 

dituntut untuk tanggap dan 

cepat mengatasi bencana. 

Dengan adanya perolehan 

opini WTp ini membuktikan 

bahwa selama ini BNpB dalam 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan dalam 

penanggulangan bencana juga 

sudah sesuai dengan ketentuan. 

padahal sebelumnya, 

diakui Syamsul, lembaga yang 

dipimpinnya pernah mendapat 

opini disclaimer. Saat itu, 

kenangnya, dirinya sempat 

mempertanyakan kenapa 

lembaganya mendapat opini 

disclamer. padahal dirinya telah 

bekerja dengan baik. Bahkan, 

semua kegiatan juga tidak ada yang 


47

ROAD TO WTP 

fiktif, tidak ada mark up, dan tidak 

mengurangi kualitas. Sempat pula 

dia memandang disclaimer hanya 

penilaian dari luar saja. “Saat itu saya 

berpikir biarlah disclaimer, tapi saya 

bisa menolong masyarakat,” jelasnya. 

Maklum, tambahnya, bekerja 

dalam bidang penanggulangan 

bencana memang tidak bisa 

direncanakan. Sebab siapapun 

tidak tahu bakal terjadi bencana. 

Begitu tejadi bencana, pihaknya 

langsung bekerja cepat untuk 

mengatasi bencana. Baginya 

memberikan pertolongan bagi 

masyarakat yang terkena bencana 

menjadi prioritas. Hal ini dilakukan, 

kata Syamsul, karena ukuran 

keberhasilan BNpB yakni apabila 

masyarakat membutuhkan bantuan 

segera mendapat pelayanan yang 

cepat dan tidak ada keluhan dari 

masyarakat. 

akibatnya, lanjut Syamsul, 

pertanggungjawaban penggunaan 

dana bantuan bencana seringkali 

terabaikan. Selain itu minimnya 

jumlah personil yang dimiliki 

BNpB juga menjadi faktor utama. 

Saat itu, BNpB hanya memiliki 80 

personil. Dengan demikian begitu 

terjadi bencana, semua personil 

diterjunkan untuk mengatasi 

bencana, seperti menolong korban. 

Selain itu, dana bantuan bencana 

juga harus cepat dibagikan kepada 

korban bencana untuk memulihkan 

keadaan. “Kondisi itu membuat 

pencatatan penggunaan dana 

bantuan seringkali terabaikan,” kata 

Syamsul. 

Namun begitu, memperoleh 

opini disclaimer dari BpK, Syamsul 

mengaku baru mulai terpikirkan 

untuk membenahi pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan. 

Sejak itulah, dia bertekad untuk 

melakukan pembenahan agar di 

tahun mendatang tidak memperoleh 

opini disclaimer lagi. Sebab selama 

ini masyarakat beranggapan 

bila mendapat opini disclaimer, 

lembaga yang dipimpinnya selalu 

dipersepsikan sebagai lembaga yang 

korup. “Ini terjadi karena masyarakat 

juga belum mengetahui mengenai 

disclaimer,” jelas Syamsul. 

Untuk itu, berbagai upaya 

dilakukan untuk membenahi 

lembaga yang dipimpinnya. 

Salah satunya, dia terjun 

langsung ke lapangan. Di sana dia 

menemukan berbagai persoalan 

menyangkut pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

Salah satunya kurangnya koordinasi. 

persoalan lain yang ditemukan 

Syamsul yakni minimnya jumlah 

personil yang dimilikinya. Kurangnya 


Warta BPK

SDM ini juga menjadi faktor 

kurangnya perhatian pada penyajian 

laporan keuangan. 

Upaya pertama yang dilakukan 

yakni mengusulkan penambahan 

SDM. Beruntung, upayanya 

membuahkan hasil. Jumlah SDM di 

BNpB bertambah dari 80 orang kini 

sudah menjadi 300 orang. Dengan 

adanya SDM tersebut, peningkatan 

kemampuan SDM dengan 

memberikan pelatihan dalam bidang 

penyajian laporan keuangan. Untuk 

itu pihaknya juga menjalin kerja 

sama dengan BpKp. 

Syamsul juga mengakui adanya 

dukungan dari pihak BpKp juga 

memberikan kontribusi dalam 

penyajian laporan keuangan. 

Bahkan, dia juga meminta salah 

satu petugas BpKp untuk berkantor 

di BNpB. Tugasnya memberikan 

bimbingan dan memantau 

penggunaan anggaran. “BpKp 

memberikan rambu-rambu 

penggunaan dan pengelolaan 

keuangan,” katanya. 

Dia bersyukur lembaganya 

sudah memperoleh opini WTp. 

Baginya prestasi yang diperolehnya 

memberikan dampak yang besar 

bagi jajarannya. Salah satunya 

sebagai motivasi. Selain itu, 

dapat memberikan pemahaman 

masyarakat bahwa BNpB telah 

bekerja dan tidak korupsi. 

Lebih penting, lanjutnya, 

predikat WTp adalah sebuah modal 

untuk bekerja lebih baik. Tidak 

hanya pada tataran formal penyajian 

keuangan, tetapi juga harus 

ditunjukan dalam hasil kerja dalam 

memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat. 

Dia juga berharap BpK dapat 

melakukan audit kinerja terhadap 

BNpB. “Saya menunggu kapan 

BpK melakukan audit kinerja dan 

tak hanya pemeriksaan penyajian 

laporan keuangan, “ kata Syamsul. 

Pemeriksaan Khas Bencana 

Menurut dia, dalam 

Warta BPK 

penanggulangan bencana 

banyak kendala. apalagi dalam 

penanggulangan bencana semua 

pihak juga ikut terlibat. Untuk itu, 

pihaknya juga berusaha untuk 

mengurangi persoalan tersebut. 

Sekalipun begitu, dia juga tak 

ingin menghilangkan amanat yang 

diberikan rakyat atas berdirinya 

BNpB. “Saya bersyukur di satu sisi 

BNpB bisa melayani rakyat, di sisi 

lain juga dianggap patuh terhadap 

peraturan,” kata Syamsul. 

Hanya saja ke depan Syamsul 

berharap ada kesepahaman 

antara pemeriksa BpK dengan 

apa yang dilakukan BNpB dalam 

menanggulangi bencana. Untuk itu, 

dia juga telah melakukan diskusi 

dengan pihak BpK untuk memahami 

penanggulangan bencana. Sebab 

sejumlah persoalan juga dihadapi 

dalam penanggulangan bencana. 

paling tidak, Syamsul 

berharap ada perspektif sama 

antara pemeriksa dengan tugas 

yang diemban BNpB . Dengan 

begitu BNpB tidak hanya bisa 

menolong masyarakat yang 

terkena bencana, tetapi juga bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Dia seringkali menghimbau 

stafnya untuk tidak takut bertindak 

demi kepentingan masyarakat asal 

sesuai dengan peraturan. Untuk itu, 

perlu adanya model pemeriksaan 

yang khas untuk audit bencana. 

Sebab, menurutnya, audit bencana 

berbeda dengan audit lainnya. 

Hal ini dilakukan karena 

penanganan bencana selalu ada 

resistensi untuk diperiksa. Dengan 

adanya bencana tsunami di aceh 

pada 2004, dunia juga telah melihat 

bahwa bencana itu bisa diperiksa 

ketaatannya. Bahkan, Indonesia 

sebagai penggagas audit bencana. 

Sekalipun telah memperoleh 

WTp, Syamsul merasa masih banyak 

kelemahan. Untuk itu, selain dia 

bertekad akan mempertahankan 

predikat WTp tersebut, juga akan 

terus membenahi berbagai persoalan 

ROAD TO WTP 

di lembaganya. Selain itu, dia 

juga akan melakukan monitoring 

terhadap penggunaan bantuan dana 

bencana. 

Dia bertekad untuk melakukan 

transparansi dan akuntabilitas 

keuangan. “Transparan dan 

akuntabilitas akan menjadi prioritas 

dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat,” tegas Syamsul. 

bw 

Syamsul berharap ada 

kesepahaman antara 

pemeriksa BPK 

dengan apa yang 

dilakukan BNPB 

dalam menanggulangi 

bencana. Untuk 

itu, telah melakukan 

diskusi dengan 

pihak BPK untuk 

memahami penanggu - 

langan bencana. 


49

INTERNASIONAL 

BPK & JAN Malaysia 

Lanjutkan Upaya 

Perlindungan Laut 

Anggota BPK Ali Masykur Musa dan Dato’ Hj. Anwari bin Suri, Deputy Auditor General (Federal) JAN Malaysia, 

menandatangani perjanjian kerja sama audit lingkungan dan kerja sama bilateral, belum lama ini. 

Pada 2-4 September 2012, 

BPK dan JaN Malaysia 

kembali bertemu untuk 

membahas masalah audit 

lingkungan dan kerja sama bilateral. 

Pertemuan teknis itu merupakan 

kelanjutan dari kerja sama kedua 

badan pemeriksa keuangan negara 

yang berlangsung di Mataram, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Selain pimpinan dan delegasi 

dari BPK dan JaN Malaysia, juga hadir 

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar 

Kambuaya, Gubernur Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Zainul Majdi, dan 

jajaran Forum Komunikasi Pimpinan 

daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

delegasi JaN Malaysia berjumlah 

13 orang dipimpin oleh dato' Hj. 

anwari bin Suri, deputy auditor 

General (Federal). adapun, delegasi 

BPK dipimpin oleh anggota BPK ali 

Masykur Musa. Juga hadir Kepala 

Perwakilan BPK Propinsi Nusa 

Tenggara Barat Eldy Mustafa. 

dalam sambutan pembukaannya, 

ali Masykur Musa mengatakan 

JaN Malaysia dan BPK sudah 

menandatangani Memorandum of 

Understanding pada 2007 di Mexico 

City. Tujuan dari MoU tersebut adalah 

untuk menguatkan, meningkatkan 

dan mengembangkan kerangka kerja 

sama dan efisiensi timbal balik antara 

BPK RI dan JaN Malaysia di bidang 

audit Kepentingan Publik dengan 

dasar kesamaan dan menguntungkan 

kedua belah pihak. 

“Sebagai implementasi MoU 

tersebut, BPK dan JaN telah 

melakukan berbagai aktivitas kerja 

sama dalam bentuk pendidikan/ 

pelatihan dan parallel audit, seperti 

pada pengelolaan hutan dan 

mangrove (forest management and 

mangroves management) di Selat 

Malaka pada 2010 – 2011,” jelasnya. 

Saat ini, lanjutnya, BPK dan 

JaN melaksanakan paralel audit 

di bidang perikanan (Illegal, IUU 

Fishing). Technical Agreement antara 

BPK dan JaN Malaysia dalam bidang 

IUU Fishing dan Water Resources 

Management telah dilakukan di 

Pangkor, Perak-Malaysia, pada 9-12 

april 2012. Isi dari persetujuan itu 

termasuk dalam action plan, antara 

lain : 

Melaksanakan Audit on IUU 

Fishing tahun 2012 dan penerbitan 

laporan tersebut pada tahun 2013. 

Melaksanakan Parallel audit 

tentang Pengenaan Bea Cukai atas 

Ekspor Barang dan pelaksanaan 

on Secondment Program pada Juli 

2012. 

Menyusun Audit Plannning 

Memorandum (APM) & Audit Design 

Matrix (ADM) on Water Resources 

Management pada Semester II 

tahun 2012. aPM ini yang akan kita 

bahas pada pertemuan teknis kali 

ini. 

Pelaksanaan beberapa workshop 

pada tahun 2012, seperti GIS 

Training di Indonesia, e-learning 

workhsop di Malaysia dan 

pengiriman narasumber BPK untuk 

pelatihan IPSaS di Malaysia. 

ali Masykur menambahkan 

pembahasan dan pertukaran 

pengetahuan dan pengalaman 

tentang hasil pemeriksaan 

paralel atas IUU Fishing akan 

dipresentasikan pada level aSOSaI 

di Penang, Malaysia pada 18 


“Ini juga merupakan bagian 

dari komitmen Working Group 

on Environmental Audit (WGEa) 

INTOSaI. Pemeriksaan ini bertujuan 

untuk meningkatkan pengendalian 

kekayaan sumber daya alam dan 

lingkungannya agar kebangkitan 

dan kejayaan sektor kelautan dan 


Warta BPK

perikanan dapat tercapai sehingga 

dapat digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat kedua 

negara,” jelasnya. 

Menurut dia, pemanfaatan 

kelautan dan perikanan harus 

diselaraskan dengan upaya 

perlindungan sumber daya tersebut, 

agar dapat berkelanjutan untuk 

kehidupan anak cucu kita. 

Oleh karena itu, lanjutnya, 

koordinasi dan kerja sama yang baik 

antar Indonesia dan Malaysia dalam 

upaya perlindungan laut merupakan 

hal esensi yang harus segera 

diwujudkan. 

”Kami meyakini bahwa hasil audit 

BPK dan JaN dapat memberikan 

konstribusi positif dalam upaya 

memperbaiki kualitas kelautan 

dan perikanan masing-masing 

negara. Rekomendasi dari hasil 

audit juga akan dapat memberikan 

dampak positif dalam memperbaiki, 

meningkatkan dan membatasi 

persoalan kelautan dan perikanan,” 

tuturnya. 

ali Masykur juga 

mengharapkan 

pertemuan ini akan 

memberikan dampak 

dengan skala lebih besar 

di INTOSaI WGEa. Hasil 

audit ini, tambahnya, 

akan dipresentasikan 

pada level aSOSaI di 

Penang, Malaysia pada 

September 2012, seperti 

yang sudah tercantum 

dalam komitmen 

INTOSaI Working Group 

on Environmental Audit 

(WGEa). 

”Kami harap, apa yang 

akan dipresentasikan 

pada pertemuan ini dapat 

memberikan konstribusi 

yang positif bagi seluruh 

delegasi kedua negara. 

Saya juga berharap 

bahwa kita dapat terus 

melanjutkan kerja sama 

yang sudah terjalin selama 

Warta BPK 

ini dengan baik dan memberikan 

kontribusi yang semakin optimal 

bagi kedua badan pemeriksa dan 

pembangunan berkelanjutan pada 

umumnya.” 

Hasil pertemuan 

Kedua tim audit IUU Fishing dan 

Customs telah menyelesaikan target 

dari pertemuan yaitu penyusunan 

outline laporan parallel audit. 

Kedua tim audit dapat melanjutkan 

penyelesaian laporan audit di 

masing-masing negara. 

”Saya berharap kerja sama ini 

memberikan manfaat langsung 

bagi kedua negara dan SaI atas 

kerja sama yang dilakukan dan 

pengalaman yang dimiliki di bidang 

parallel audit lingkungan. Kami juga 

mengharapkan bahwa kegiatan ini 

akan memberikan dampak dengan 

skala lebih besar di INTOSaI WGEa,” 

papar ali Masykur dalam sambutan 

penutupannya. 

Selain itu, pada pertemuan ini 

INTERNASIONAL 

telah merancang implementasi 

kerja sama pemeriksaan paralel 

selanjutnya, yaitu berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya air. 

Kesepakatan teknis antara BPK 

dan JaN untuk implementasi kerja 

sama selanjutnya, meliputi action 

plan, sebagai berikut: 

Penyusunan laporan paralel audit 

IUU Fishing dan Customs. 

Kesepakatan atas Audit Plannning 


Matrix (ADM) on Water Resources 

Management yang akan dilaksanakan 

audit pada Semester II tahun 2012. 

Pengembangan Audit Plannning 


Matrix (ADM) on Food Security ( 

Agriculture) pada pertemuan teknis 

selanjutnya di Malaysia. audit akan 

dilaksanakan pada semester II tahun 

2013. 

Pelaksanaan secondment dan riset 

atas Accountability Index of Financial 

Management dan Quality Assurance 

tahun 2013. 

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi tengah bertukar 

cinderamata. 


51

INTERNASIONAL 

Latar Belakang Pertemuan 

Peserta pertemuan antara BPK dan JAN Malaysia berfoto bersama 

SEBaGaI lembaga negara, BPK menghadapi tuntutan 

dari stakeholders yang semakin meningkat. Untuk 

menghadapi tuntutan itu, BPK senantiasa berupaya 

meningkatkan kapasitasnya, baik kelembagaan maupun 

sumber daya manusia. Salah satu langkah yang diambil 

melalui kerja sama dengan badan pemeriksa negara lain. 

BPK dapat meningkatkan kapasitas para pegawai 

melalui pertukaran pengalaman dan berbagi 

pengetahuan dengan badan pemeriksa negara lain, 

melalui training-training yang diselenggarakan, 

pertukaran informasi, workshop-workshop, dan 

sebagainya. 

Hubungan dan kerjasama ini tidak mungkin tidak 

dilaksanakan, karena sebagai negara yang berdaulat, 

Indonesia tidak mungkin menutup diri. dengan prinsip 

politik bebas aktif, Indonesia memiliki kebebasan dalam 

menentukan masalah sendiri dan aktif dalam berperan di 

kancah internasional. 

Sampai dengan saat ini BPK telah melaksanakan 

MoU dengan 14 BPK negara lain, termasuk dengan JaN 

Malaysia. Hubungan BPK dan JaN Malaysia dimulai 

dengan pelaksanaan Technical Meeting pertama di 

Indonesia pada saat ulang tahun BPK ke 60 pada Januari 

2007. Hubungan ini disahkan dengan penandatanganan 

perjanjian pada 4 November 2007 saat International 

Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSaI) ke-19 di 

Mexico City, Mexico. MoU antara BPK RI dan JaN Malaysia 

telah berjalan selama 5 tahun sampai dengan tahun 2012 

ini, dan akan terus diperpanjang secara otomatis setiap 2 

tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Selanjutnya, berdasarkan Pertemuan Teknis BPK - JaN 

di Perak, Malaysia pada 9 – 11 april 2012, kedua pihak 

sepakat mengadakan pertemuan teknis di Mataram, 

Indonesia pada tanggal 2 – 4 September 2012. 

Tujuan pelaksanaan Pertemuan Teknis di Mataram 

antara BPK dan JaN Malaysia: 

Lesson Learnt Parallel Audit: 

• di bidang illegal, unreported, and unregulated (IUU) 

fishing 

• di bidang custom 

Menyusun Outline Paralel audit Report 

Pembuatan Audit Planning Memorandum (aPM) 

paralel audit di bidang water resources management; 

diskusi Next Implementation kerjasama bilateral antara 

BPK RI dan JaN Malaysia. 


Warta BPK

Pengelolaan Keuangan Negara Tentukan Nasib Bangsa 

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono 

menegaskan pengelolaan keuangan 

negara merupakan faktor penting dan 

berkaitan erat dengan nasib bangsa. 

Sejarah membuktikan banyak negara 

hancur karena tidak mampu mengelola 

keuangan negara dengan baik. 

“Dalam sejarah dunia, naik turunnya 

kerajaan, negara, itu selalu terlihat dari 

pasang surutnya keuangan negara. Dari 

zaman Romawi, income-nya tinggi tapi 

lama kelamaan menyusut, keuangan 

negara runtuh dari kekuatan politiknya,” 

Budiono 

kata Boediono dalam Rakernas 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Tahun 2012, di Jakarta, 

Selasa (11/9). 

Wapres mengungkapkan dua revolusi besar dunia 

di abad 18 juga berawal dari masalah keuangan negara. 

Contoh, revolusi Prancis pada 1789 yang diawali dari 

penetapan pajak oleh Raja Louis yang dianggap terlalu 

besar oleh rakyatnya karena tengah dilanda kesulitan 

Kemenkeu Siap Pangkas Perjalanan Dinas 

JAKARTA: Kementerian Keuangan 

siap melakukan penghematan 

terhadap anggaran perjalanan dinas 

kementerian dan lembaga (K/L) pada 

2013 yang bisa mencapai Rp21 triliun. 

“ Itu untuk semua K/L, baik DPR 

maupun Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), itu juga untuk perjalanan dinas 

baik ke luar negeri maupun dalam 

negeri,” kata Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo, di Jakarta, Kamis (13/9). 

Menurut dia, pihaknya akan 

melakukan pembicaraan dengan 

seluruh K/L untuk bisa melakukan 

penghematan anggaran perjalanan 

dinas. “Kami berharap tetap dapat 

Agus Martowardojo 

melakukan penghematan perjalanan 

dinas pada tahun depan, makanya 

akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan kepada 

masing-masing K/L,” ujarnya. 

Agus menjelaskan dana perjalanan dinas tersebut 

untuk lembaga pemerintahan, DPR, BPK, dan lembaga- 

Warta BPK 

Lintas PERISTIWA 

keuangan. Lalu, revolusi Amerika Serikat, 

pada 1776 juga berawal dari pajak ekspor 

yang terlalu besar. 

“Tahun 30-an, Jerman akhirnya jatuh 

ke tangan Hitler karena masalah keuangan 

negara yang amburadul. Penyebabnya, 

beban utang yang sangat besar karena 

mereka harus membayar kerugian saat 

Perang Dunia I. Akhirnya Nazi menawarkan 

solusi jangka pendek dengan melakukan 

nasionalisasi di beberapa sektor, yang 

berujung pada peperangan. Akhir-akhir ini 

di Eropa juga terjadi krisis karena masalah 

keuangan negara,” paparnya seperti dikutip 

Investor Daily. 

Boediono menambahkan para 

pengelola keuangan negara di pusat dan daerah 

yang bekerja dengan baik, patut diberi gelar sebagai 

negarawan. Sebaliknya, untuk para pengelola keuangan 

yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, apalagi 

menggerogoti uang negara, tidak pantas disebut 

negarawan. 

lembaga lainnya. Pada tahun ini, 

anggaran perjalanan dinas mencapai 

Rp18 triliun. Namun untuk tahun 

depan anggaran itu naik menjadi Rp21 

triliun. 

“Bahwa anggaran nonoperasional 

yang tidak utama untuk melakukan 

penghematan selama 3 tahun terakhir 

sudah terus-terusan kita lakukan,” 

tegasnya seperti dikutip Neraca. 

Dalam nota keuangan dan 

rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara (RAPBN) 2013, 

pemerintah mengalokasikan anggaran 

belanja barang sebesar Rp159,2 triliun. 

Angka ini mengalami penurunan 

sebesar Rp27,4 triliun atau 14,7% dari 

APBNP 2012 yang sebesar Rp186,6 

triliun. 

Penyebab turunnya anggaran belanja barang 

yakni efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan 

konsinyering. 


53

Lintas PERISTIWA 

BPK Didesak Audit Kerja DPR 

JAKARTA: Forum Indonesia untuk 

Transparansi Anggaran meminta 

BPK mengaudit kerja legislasi DPR 

sebelum mengaudit KPK. 

“Setelah disahkan, banyak 

UU yang digugat ke Mahkamah 

Konstitusi,” kata Uchok Sky Khadafi, 

Koordinator Advokasi dan Investigasi 

Sekretariat Nasional Forum, di 

Jakarta, Jumat (29/9). 

Dia menambahkan gugatan 

itu menunjukkan bahwa kinerja 

DPR melempem. Padahal mereka 

ditopang dengan anggaran yang 

Uchok Sky Khadafi 

besar. Tahun lalu biaya membahas 

94 UU sebesar Rp173,45 miliar, naik 

dua kali lipat dari tahun ini untuk 

menyelesaikan 64 beleid. 

Namun, sampai masa sidang tinggal 3 bulan, DPR 

baru menyelesaikan 11 UU. Banyak beleid penting 

Golkar Partai Terkorup 

JAKARTA : Pemerintah mengumumkan 

Partai Golkar sebagai partai terkorup sepanjang 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah 

kesimpulan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan 

jumlah surat pemberian izin penyelidikan dan 

penyidikan dari presiden. 

Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dari 176 

surat izin pemeriksaan, 64 dikeluarkan untuk politikus 

dan pejabat dari Golkar. Di urutan kedua, sebanyak 32 

izin untuk para pejabat dari PDI Perjuangan. Adapun 

sebanyak 92% izin untuk pemeriksaann kasus korupsi. 

“Ini bukan untuk buka aib. Mari sama-sama kita 

mengawal anggaran,” kata Dipo dalam jumpa pers di 

kantornya, belum lama ini. 

Urutan berikutnya adalah Partai Demokrat yang 

menyumbangkan 20 politikusnya yang diperiksa 

secara hukum. Partai Persatuan Pembangunan 

berapa pada posisi keempat dengan 17 orang, Partai 

Kebangkitan Bangsa 9 orang, Partai Amanat Nasional 

7 orang, Partai Keadilan Sejahtera 4 orang, dan Partai 

Bulan Bintang 2 orang. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai 

seperti UU Perlindungan Tenaga Kerja, 

belum beres. “Karena itu, sebelum 

minta mengaudit KPK, mereka harus 

mengaudit internalnya lebih dahulu,” 

tegas Uchok. 

Wakil Ketua DPR Priyo Budi 

Santoso mengakui bahwa kerja 

parlemen belum maksimal. 

Alasannya, banyak UU yang kompleks 

sehingga pembahasannya molor. UU 

Keistimewaan Yogyakarta, misalnya, 

baru disahkan bulan lalu karena 

menuai kontroversi soal jabatan Sultan 

Hamengkubuwono sebagai gubernur. 

Priyo berjanji akan menggenjot 

kinerja DPR, meski pesimistis seluruh 

beleid selesai sesuai dengan target. “Minimal setengah 

dari yang ditetapkan program legislasi,” kata politikus 

Golkar ini seperti yang dikutip Tempo. 

Dipo Alam 

Golkar Fadel Muhammad menuding Dipo bermain 

politik menjelang Pemilihan Umum 2014. “Ini sudah 

dirancang dengan matang untuk merugikan Golkar,” 

katanya. 


Warta BPK

Warta BPK 

PANTAU 

Kasus Century Buah dari 

‘Operasi Senyap’ 

Antasari Azhar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah 

membeberkan keterangan di hadapan Timwas Kasus Bank 

Century di DPR. Bisakah keterangan itu menjadi pembuka jalan 

penuntasan kasus bailout Bank Century Rp6,7 triliun itu? 

Kasus Bank Century 

tetap menjadi 

misteri yang belum 

bisa terpecahkan. 

Meski Timwas Century 

menghadirkan mantan 

Ketua KPK antasari azhar 

dan mantan Wapres Jusuf 

Kalla untuk memberikan 

penjelasan, tetapi belum 

ada fakta kuat yang mampu 

membuka tabir gelap yang 

menyelimuti kasus ini. 

sebagaimana 

diungkapkan mantan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla (JK) di 

hadapan Timwas, kasus 

Bank Century adalah kasus 

misterius nan gelap. Kasus 

yang telah menyedot 

perhatian masyarakat 

Indonesia tersebut bisa terjadi 

karena semua dilakukan melalui 

‘operasi senyap dan gelap’, tanpa 

adanya laporan yang diberikan, baik 

kepada Presiden susilo Bambang 

Yudhoyono maupun kepada Wapres 

Jusuf Kalla. 

"Karena, operasi pemberian dana 

talangan ke Bank Century ini melalui 

‘operasi senyap’ maka akhirnya 

timbullah masalah yang tak kunjung 

selesai hingga saat ini," kata Jusuf 

Kalla ketika memberikan penjelasan 

pada rapat Tim Pengawas Bank 

Century DPR di Gedung MPR/DPR/ 

Antasari Azhar 

DPD, Jakarta, belum lama ini. 

JK mengatakan kasus Century 

bermula ketika Bank Indonesia 

memberikan dana talangan ke Bank 

Century sebesar Rp50 miliar pada 13 

November 2008. Karena tidak ada 

laporan kepada Presiden maupun 

Wakil Presiden, diapun tertarik untuk 

mengulik persoalan pemberian 

dana talangan kepada Bank Century 

yang dinilai sebagai persoalan besar 

tetapi dasar hukumnya tidak jelas. 

saat itu presiden sedang 

melakukan kunjungan keluar negeri, 

JK yang menjabat sebagai wakil 

presiden segera mengundang 

Menteri Keuangan sri Mulyani dan 

beberapa pejabat terkait lainnya 

untuk rapat di Istana Wakil Presiden 

pada 20 November 2008, sekaligus 

meminta penjelasan perihal 

tersebut. 

"saya bertanya kepada sri 

Mulyani mengapa memberikan 

dana talangan ke Bank Century," 

kata Kalla. 

Dia menambahkan sri Mulyani 

saat itu menjelaskan dirinya 

mendapat laporan dari Bank 

Indonesia bahwa terjadi krisis Bank 

Century yang berdampak sistemik 

sehingga perlu memberikan dana 

talangan, Hal itulah, katanya, yang 

membuat dirinya marah. 

JK menjelaskan Bank Century 

adalah bank kecil. sehingga kalau 

bank tersebut krisis, itu tidak 

akan menimbulkan dampak krisis 

keuangan. "Kalau kondisinya 

tidak krisis dan diberikan bantuan 

dana talangan, itu artinya ada 

perampokan terhadap uang negara 

sehingga saya memerintahkan 

untuk menangkap pemilik Bank 

Century," jelasnya. 

Menyinggung soal laporan 

bekas Menteri Keuangan sri Mulyani 

seputar blanket guarantee atas Bank 

Century. JK menegaskan sejak awal 

dia tidak setuju blanket guarantee 

terhadap Bank Century. 

Menurut dia, ada empat 

menteri yang memintanya untuk 

menyetujui blanket guarantee atas 

Bank Century. "Yang kita setujui 

meningkatkan penjaminan hingga 

Rp2 miliar per nasabah," tuturnya. 

Lebih lanjut JK menyebutkan 

penerbitan Peraturan Pemerintah 

Pengganti undang-undang 


55

PANTAU 

(Perppu) No 4 Tahun 2008 pada 

15 Oktober 2010 tidak adil. "Terus 

terang Perppu itu tidak adil. Tiba-tiba 

Menkeu diberi kewenangan tidak 

terbatas, tidak boleh dipertanyakan 

dan tidak bisa dihukum," paparnya. 

Dengan Perppu ini, kata JK, 

keadaan ekonomi harus masuk 

kategori sistemik. Namun di saat 

bersamaaan, dalam rapat Komite 

stabilitas sistem Keuangan (KssK) 

tidak ada kata bulat ihwal keadaan 

sistemik. "Dalam rapat 21 November 

dan 24 November tidak ada satu kata 

sistemik. Lho, mengapa tiba-tiba 

sistemik," tanya JK heran. 

JK menilai bailout Century dalam 

praktiknya merupakan pemberian 

blanket guarantee, karena jika 

berpijak pada Perppu tidak masuk 

kategori sistemik. "Blanket guarantee 

tidak perlu sistemik. Yang dipakai 

Perppu, tetapi tanpa sistemik ya 

itu namanya blanket guarantee," 

tegasnya. 

JK memaparkan dalam rapat 

itu dirinya mendapat laporan 

negara telah kehilangan uang 

Rp2,5 triliun. Menurut dia, negara 

sudah dirampok. Boediono dan 

sri Mulyani mengakui telah ditipu 

BI. Oleh karena itu, JK segera 

memerintahkan penangkapan 

pelaku perampokan uang negara 

tersebut. 

Yang membuat JK kesal, dalam 

rapat tanggal 20 November, yang 

membahas kondisi ekonomi 

Indonesia, dia mendapat laporan 

bahwa perekonomian aman 

terkendali. Gubernur Bank Indonesia 

saat itu, Boediono, tak melaporkan 

soal kondisi Bank Century. "Dua 

jam kemudian baru saya mendapat 

laporan seolah negeri ini mau 

kiamat," kata JK. 

saat itu, JK memerintahkan 

penangkapan pelaku perampokan 

uang negara tersebut. "Tapi tak 

mau ditangkap pula. Itulah operasi 

senyap. Kalau dirinya sebagai pejabat 

Presiden tak boleh tahu, apalagi 

anda (Timwas Century)," paparnya 

kepada anggota Timwas. 

Dia mengatakan jika mau 

dilakukan pemeriksaan, maka BI 

yang harus diperiksa. "seharusnya, 

BI ditanyakan alasannya menyatakan 

Century sebagai masalah sistemik. 

Padahal, seluruh notulen rapat 

membahas ekonomi Indonesia 

tak pernah menyinggung masalah 

sistemik. Bahkan Menteri Keuangan 

sri Mulyani pun tak menyebutkan hal 

tersebut," kata JK. 

Tak Bicarakan Soal Bailout. 

sementara itu, dalam kesempatan 

rapat yang sama, mantan Ketua KPK 

antasari azhar meralat pemberitaan 

salah satu televisi swasta mengenai 

substansi rapat di Istana Negara 

Jusuf Kalla 

Jakarta pada 9 Oktober 2008. 

antasari mengatakan pertemuan 

yang dipimpin Presiden susilo 

Bambang Yudhoyono itu tidak 

membicarakan bailout Bank Century. 

"Rapat itu tidak ada satu kata 

pun menyebut Bank Century, apalagi 

bailout. Ini perlu saya luruskan. Tidak 

ada bicara tentang Century," kata 

antasari, saat menghadiri rapat Tim 

Pengawas Bank Century, di Gedung 

Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, 

Rabu (12/9/2012). 

antasari dipanggil oleh Timwas 

setelah memberikan keterangan 

kepada salah satu stasiun televisi. 

Dalam pemberitaan itu, antasari 

disebut mengaku bahwa rapat 

Oktober 2008 itu membahas 

mengenai bailout Bank Century. 

Pemberitaan itu kemudian menjadi 

polemik. 

Dia mengatakan setelah 

pemberitaan itu, dia langsung 

meminta pengacaranya, Maqdir 

Ismail, untuk meluruskan agar tidak 

menjadi polemik. Dia mengira, 

setelah Presiden menjelaskan 

mengenai rapat Oktober 2008 

masalah itu akan selesai. Namun, 

polemik malah berlanjut. 

antasari mengaku menyayangkan 

kritikan dari berbagai pihak 

yang diarahkan kepada dirinya 

pascapemberitaan itu. seharusnya, 

semua pihak meneliti terlebih dulu 

apa yang disampaikan sebenarnya. 

Dia menjelaskan dirinya 

diundang bersama pimpinan 

institusi penegak hukum lain 

untuk membicarakan antisipasi 

krisis ekonomi. Ketika itu, katanya, 

Presiden menyebutkan agar 

Indonesia jangan sampai mengalami 

krisis seperti 1998. 

Dia menambahkan sebagai 

penegak hukum, yang menarik 

dalam pertemuan itu mengenai 

keterbatasan aturan untuk 

penyelamatan ekonomi. Padahal, 

lanjutnya, langkah penyelamatan 

ketika krisis tidak bisa dengan cara 

yang normal. 

"Dalam konteks itu kami 

sampaikan bahwa mendukung 

langkah kebijakan untuk atasi 

krisis. Bangsa mana yang ingin 

seperti krisis 1998. Namun, apabila 

dalam kebijakan itu ada oknum 

yang menyalahgunakan, KPK akan 

menindak," kata antasari. 

seminggu setelah rapat itu, 

lanjutnya, Boediono selaku Gubernur 

Bank Indonesia ketika itu mendatangi 

KPK. salah satu hal yang dibicarakan 

dalam pertemuan itu, kata dia, yakni 

rencana memberi suntikan dana 

kepada Bank Indovert. 


Warta BPK

seingat antasari, Boediono 

menyebut hendak memberi bailout 

senilai Rp4,7 triliun. antasari 

menganggap pertemuan itu sebagai 

tindaklanjut dari rapat tanggal 9 

Oktober, yakni untuk penyelamatan 

perekonomian. 

Namun, kepada Boediono, 

antasari menyarankan agar bailout 

itu dibatalkan lantaran kondisi 

Bank Indovert yang bermasalah. 

"sambil guyon saya katakan, kalau 

(membantu) Bank Indovert sama saja 

kita mengisi ember bocor karena itu 

bermasalah. sebaiknya diamputasi 

aja. Beliau (Boediono) katakan, DPR 

sudah setuju," ucapnya. 

setelah itu, lanjut antasari, dia 

mendapat informasi bahwa bailout 

untuk Indovert dibatalkan. Namun, 

informasi lain yang diterimanya, 

yakni ada bailout untuk Bank Century. 

antasari mengaku langsung meminta 

stafnya menghubungi Boediono 

untuk mengkonfirmasi informasi itu. 

Pasalnya, tambah antasari, 

Presiden telah mengarahkan agar 

pihak terkait terus berkoordinasi 

dengan institusi penegak hukum, 

termasuk KPK, dalam setiap langkah 

penyelamatan ekonomi ketika rapat 

tanggal 9 Oktober. Karena itu, dia 

ingin meminta penjelasan Boediono. 

"saya ingin tanyakan apakah benar 

Warta BPK 

ada suntikan Century. Pertanyaan saya 

semula tidak ada maksud lain, hanya 

meneruskan apa yang dirapatkan 

tanggal 9 Oktober untuk terus 

komunikasi. Kalau ada (bailout) Bank 

Century, kok tidak dikomunikasikan?" 

katanya. 

Namun, ketika dihubungi, 

Boediono tengah berada di amerika 

serikat. antasari mengaku meminta 

dijadwalkan pertemuan dengan 

Boediono setelah kembali ke 

Indonesia. "Waktu berlalu, tidak 

sempat ketemu Pak Boediono, tetapi 

ketemu petugas Polda Metro Jaya 

dengan status tahanan. sejak itu kami 

tidak tahu lagi persoalannya," pungkas 

antasari. 

Melengkapi Mozaik 

Pasca pemberian keterangan 

mantan pimpinan KPK antasari azhar 

dan mantan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla, para anggota Timwas Bank 

Century DPR memiliki anggapan baru 

bahwa bailout bank itu bukan demi 

penyelamatan ekonomi nasional. 

Namun demi menyelamatkan dana 

jumbo nasabah tertentu di bank itu. 

Bambang soesatyo, anggota 

Timwas Bank Century DPR, 

mengatakan fakta di balik cerita soal 

Blanket Guarantee yang disampaikan 

oleh JK, telah melangkapi ‘mozaik’ 

PANTAU 

atau gambaran bahwa situasi krisis 

keuangan global 2008 ketika itu telah 

ditunggangi. Dan opsi kebijakan 

yang dipilih dijadikan modus untuk 

melakukan kejahatan terhadap 

negara. 

Diketahui bahwa saat itu, 

pada saat wacana tentang blanket 

guarantee mengemuka, gagasan 

tentang bailout atau menalangi bank 

bermasalah nyaris tak terdengar. 

Ketika blanket guarantee ditolak dan 

diganti dengan penjaminan maksimal 

Rp2 miliar per nasabah pada 13 

Oktober 2008, di sinilah diduga 

dimulainya operasi senyap dan 

lahirnya kebijakan-kebijakan misterius 

sebagaimana dimaksud Jusuf Kalla, 

kata Bambang. 

"Kesimpulannya, patut diduga 

ada indikasi kegiatan pencarian dana 

ilegal dengan modus penyelamatan 

bank. Dimana di bank itu ada nasabah 

tertentu yang memiliki dana jumbo 

hingga Rp2 triliun," kata Bambang di 

Jakarta, baru-baru ini. 

Dana jumbo nasabah individual 

itu ada bersama dana ratusan miliar 

milik sejumlah Badan usaha Milik 

Negara (BuMN), Yayasan asabri, dan 

Yayasan Bank Indonesia (BI) yang 

terancam hangus jika Bank Century 

tidak di bailout. 

"Jadi, keliru jika ada anggapan 

bahwa bailout Bank Century 

adalah langkah penyelamatan 

ekonomi Indonesia. Yang ada 

justru dana bailout itu hanya untuk 

menyelamatan dana jumbo nasabah 

tertentu di bank tersebut dengan 

menunggangi kondisi krisis finansial 

global tahun 2008," tegas Bambang. 

"sebab kalau oknum Bank 

sentral atau BI dan penguasa bisa 

menunggangi dan menyalahgunakan 

dana bailout Bank Century yang hanya 

Rp6,7 triliun itu, entah berapa besar 

kerugian yang harus ditanggung 

negara dan rakyat jika pencadangan 

blanket guarantee sebesar Rp300 

triliun itu juga ditunggangi dan 

disalahgunakan," tandasnya. bd 


57

Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?