2LzqWudyn

disdik.kotasmg

2LzqWudyn

yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga

dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada.

b. Pemantauan dinas pendidikan propinsi dilaksanakan pada saat program kegiatan

sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil

pelaksanaan kegiatan.

c. Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat

dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah

program/kegiatan selesai dilaksanakan.

4. Aspek-aspek pemantauan:

a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa;

b. Kriteria siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;

c. Data siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya;

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring.

B. PENGAWASAN PROGRAM BOS SMA

Pengawasan terhadap pelaksanan program BOS SMA dilakukan oleh lembaga-lembaga

meliputi:

1. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota

melalui pengawas sekolah.

2. Tim monitoring independen yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat

Jenderal Pendidikan Menengah.

3. Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen)

Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Propinsi dan

Kabupaten/ Kota.

C. DAFTAR LARANGAN

Pemberian BOS SMA adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara

bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi

dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Mengalokasikan dana BOS SMA yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan;

4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/

Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya,

5. Menanamkan saham;

6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait

program BOS SMA/perpajakan program BOS SMA yang diselenggarakan lembaga di luar

SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Halaman 23

Similar magazines