Pedoman Pelaksanaan Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Pedoman Pelaksanaan Program 

KATA PENGANTAR 

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian dan ekonomi 

yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman pangan merupakan 

salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia, merupakan 

salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan 

sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia. Dibalik nilai (value) 

yang penting dan strategis tersebut, subsektor tanaman pangan juga merupakan 

salah satu pusat kemiskinan di Indonesia. Pengusahaan lahan yang sangat sempit 

dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga menjadi faktor penyebab kemiskinan 

bagi pelaku usaha (petani) tanaman pangan. Sementara itu, disisi lain, pelaku usaha 

(petani) tanaman pangan dituntut untuk berpartisipasi dalam membangun kekuatan 

pangan nasional melalui peningkatan produktivitas maupun peningkatan indeks 

pertanaman. Tuntutan tersebut sering kali terbentur pada ketidakberdayaan petani 

dalam menerapkan (mengadopsi) teknologi karena keterbatasan modal usaha. 

Menyadari begitu rumit permasalahan pencapaian sasaran pembangunan 

tanaman pangan maka upaya keterpaduan dan penyelarasan antar sektor/subsektor, 

baik di Pusat dan Daerah. Pada tahun 2012, untuk menetapkan pencapaian Empat 

Sukses Kementerian Pertanian sebagai sasaran strategis meliputi a) mewujudkan 

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, b) mewujudkan 

peningkatan diversifikasi pangan, c) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya 

saing, dan ekspor, serta d) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Orientasi 

peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan dilakukan secara bersamaan 

untuk memberikan rasa keadilan bagi petani. Pemberdayaan petani dengan 

memberikan berbagai instrumen bantuan/subsidi maupun insentif lainnya menjadi 

prioritas pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan 

penguatan strategi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan keterbatasan 

sumber daya yang ada. 

Catur strategi pencapaian produksi tanaman pangan adalah 1) peningkatan 

produktivitas, 2) perluasan areal dan optimasi lahan, 3) penurunan konsumsi beras 

dan diversifikasi pangan, serta perbaikan manajemen. Implementasi pencapaian 

produksi ini melibatkan semua stakeholder. Dalam konteks tersebut, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan memiliki 1 program sebagai wilayah tanggung jawab 

tugas pokok dan fungsi yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 

Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada 

Berkelanjutan 

i | P a g e



Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 

Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, maka Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan menerbitkan pedoman pelaksanaan program, pedoman 

pelaksanaan kegiatan, dan pedoman pelaksanaan teknis, sebagai acuan atau dasar 

pelaksanaan program dan kegiatan. Pedoman pelaksanaan program ini merupakan 

acuan yang bersifat umum bagi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dan 

pedoman teknis. 

Sebaik apapun pedoman pelaksanaan yang diterbitkan, namun jika tidak 

ditaati dan dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa hasil pencapaian 

program tidak tepat dari ukuran yang ditetapkan. Komitmen dan konsistensi menjadi 

dua pilar yang perlu ditumbuhkembangkan dalam mewujudkan proses pembangunan 

yang telah ditetapkan sehingga proses pembangunan tanaman pangan dapat 

terlaksana secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai masukan menjadi sangat 

penting agar pedoman pelaksanaan program ini menjadi lebih baik. 

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, 

Udhoro Kasih Anggoro 

ii | P a g e



DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI iii 

DAFTAR TABEL iv 

DAFTAR GAMBAR vi 

DAFTAR LAMPIRAN vii 

I. PENDAHULUAN 1 

1.1. Latar Belakang 1 

1.2. Dasar Hukum 4 

1.3. Tujuan 6 

1.4. Sasaran 7 

1.5. Istilah dan Pengertian 8 

II. SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 15 

TANAMAN PANGAN TA. 2012 

2.1. Sasaran 16 

2.2. Strategi 17 

2.3. Kebijakan 19 

III. PROGRAM DAN KEGIATAN LINGKUP 

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TA. 2012 

23 

3.1. Program 24 

3.2. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Program 33 

3.3. Kegiatan 34 

IV. TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN 55 

PROGRAM LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN 

PANGAN TA. 2012 

4.1. Tata Hubungan Kerja 55 

4.2. Pengorganisasian 56 

4.3. Pengelolaan Anggaran 63 

4.4. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi 69 

V. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 71 

5.1 Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran 71 

5.2 Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran 72 

5.3 Monitoring dan Evaluasi 73 

5.4 Pelaporan 74 

VII. PENUTUP 77 

iii | P a g e



DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi 

Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2012 

16 

Tabel 2 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 

2012 

25 

Tabel 3 Komponen Prioritas Pemberdayaan dan Penguatan 26 

Tabel 4 

Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 

2012 

Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi 

Melalui SLPTT dan LokasiPengembangan Melalui APBN TA 

2012 

27 

Tabel 5 Lokasi Anggaran dan Jenis Dana Per Provinsi Untuk Mendukung 

Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 

29 

Tabel 6 Anggaran Menurut Jenis Belanja Per 30 

Tabel 7 

Program/KegiatanDirektorat Jenderal Tanaman Pangan TA 

2012 

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial lingkup Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan TA 2012 

32 

Tabel 8 Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Program Direktorat Jenderal 


34 

Tabel 9 Rincian Biaya (Unit Cost) SLPTT Padi dan SLPTT Jagung TA. 

2012 

36 

Tabel 10 Alokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia TA 

2012 

38 

Tabel 11 Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan 

Produksi Tanaman Serealian Tahun 2012 

39 

Tabel 12 Rincian Biaya (Unit Cost) SLPTT dan Pengembangan Kedelai 40 

Tabel 13 Alokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang 

dan Umbi TA 2012 

41 

Tabel Penilaian 14 Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Produksi 

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi TA 2012 

42 

Tabel 15 Alokasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih 45 

Tabel 16 

Tanaman Pangan TA. 2012 

Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Sistem 

Penyediaan Benih Tanaman Pangan TA 2012 

46 

Tabel 17 Alokasi Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 

TA 2012 

47 

Tabel 18 Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Penanganan 

Pascapanen Tanaman Pangan TA 2012 

48 

iv | P a g e



Tabel 19 Alokasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari 

Gangguan OPT dan DPI TA 2012 

Tabel 20 Penilaian Risiko Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman 

Pangan dari Ganggguan OPT dan DPI TA 2012 

Tabel 21 Alokasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

Tabel 22 Penilaian Risiko Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 

2012 

Tabel 23 Jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

Tabel 24 Jumlah dan Alokasi Anggaran Per Unit Kerja dan Satuan Kerja 

(Satker) DIPA TA 2012 

49 

50 

52 

53 

59 

60 

v | P a g e



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Hubungan 

Pelaksanaan 

Perencanaan Kinerja dan Pedoman 16 

Gambar 2 Hubungan Strategi dan Empat Sukses Kementerian 

Pertanian 

18 

Gambar 3 Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan 26 

Gambar 4 Butir-Butir Penjelasan Pedoman Pelaksanaan 39 

Program/Kegiatan 

Gambar 5 Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja 39 

Pembangunan Tanaman Pangan 

vi | P a g e



DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Satuan Kerja di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

TA. 2012 

84 

Lampiran 2 Agenda Perencanaan Nasional 107 

Lampiran 3 Agenda Pertemuan Nasional Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan TA 2012 

111 

Lampiran 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 112 

Lampiran 5 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 113 

Lampiran 6 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan 

Produksi Padi Tahun 2012 

114 


Produksi Jagung Tahun 2012 

115 


Produksi Kedelai Tahun 2012 

116 


Produksi Kacang Tanah Tahun 2012 

117 


Produksi Kacang Hijau Tahun 2012 

118 


Produksi Ubi Kayu Tahun 2012 

123 


Produksi Ubi Jalar Tahun 2012 

141 

Lampiran 13 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 

2012 

142 

Lampiran 14 Indikator Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Tanaman 


143 

Lampiran 15 Daftar Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan 

144 

Lampiran 16 Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 147 

Lampiran 17 Acuan Bobot Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

148 

Lampiran 18 Alur Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 149 

Lampiran 19 Jenis dan Waktu Penyampaian Laporan 150 

Lampiran 20 Mekanisme Penyusunan RKA-KL Berdasarkan Pagu 151 

Lampiran 21 

Anggaran Kementerian/Lembaga 

Mekanisme Penyusunan RKA-KL Berdasarkan Alokasi 153 

vii | P a g e



Anggaran K/L 

Lampiran 22 Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang 

Lampiran 23 

Memerlukan Persetujuan Menteri keuangan 

Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran pada Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Lampiran 24 Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran Pada Satuan 

Kerja oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Lampiran 25 Alur Perubahan Database Akibat Revisi Anggaran pada 

Direktorat Jenderal Anggaran 


Direktorat Jenderal Perbendaharaan 


Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

154 

159 

161 

162 

163 

164 

viii | P a g e

1.1. Latar Belakang 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila. Visi Indonesia sampai tahun 2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, 

Adil dan Makmur dengan membagi kedalam 4 (empat) tahapan Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM). 1) Visi Indonesia Tahun 2014 adalah Indonesia yang 

Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Dalam konteks ini, arahan pokok dan 

strategis Presiden Republik Indonesia agar melakukan langkah-langkah terobosan 

(breakthrough), bukan langkah-langkah biasa (business as usual). 

Untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Tahun 2014 maka perlu 

dilakukan suatu proses perencanaan pembangunan nasional yang terarah, terfokus, 

seimbang, dan berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan nasional dilakukan 

dalam suatu sistem. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dapat 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan 

Daerah, yang berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. 

Mengacu pada visi tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 

Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan 

dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 2) Pembangunan 

dimaksud dijalankan berlandaskan 4 jalur strategi pembangunan yaitu 1) mendorong 

pertumbuhan (pro-growth), 2) memperluas kesempatan kerja (pro-job), 3) 

menanggulangi kemiskinan (pro-poor), dan 4) mendorong pelestarian lingkungan 

yang ramah (pro-environment). Ketahanan pangan merupakan salah satu program 

pembangunan dengan status prioritas nasional. Sasaran yang perlu dicapai pada 

prioritas nasional dimaksud adalah: 

a. Terpeliharanya dan meningkatnya pencapaian swasembada bahan pangan 

pokok 

b. Terjaminnya penyaluran subsidi pangan bagi masyarakat miskin 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 

1 | P a g e



c. Terjaganya stabilitas harga bahan pangan dalam negeri 

d. Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) menjadi sekitar 89,8 

e. Terlindunginya dan meningkatnya lahan pertanian pangan 

f. Terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumber daya air 

dan irigasi 

g. Meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan 

pertumbuhan 3,2 persen 

h. Tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) diatas 105 dan Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) menjadi 110. 

Selain dari sasaran prioritas nasional tersebut, diperlukan prakarsa-prakarsa 

baru. Prakarsa-prakarsa baru yang dimaksudkan sebagai pengungkit dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat meliputi: 

- Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 

- Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara 

- Penguatan Penanggulangan Kemiskinan 

- Peningkatan langkah-langkah dalam rakyat dalam rangka mencapai ketahanan 

pangan dimana surplus 10 juta ton beras per tahun. 

Penuangan arah dan kebijakan pembangunan pertanian terutama berkaitan 

dengan tanaman pangan dikonsolidasikan dalam berbagai rancangan program. Pada 

tahun anggaran 2012, Kementerian Pertanian memiliki 12 (dua belas) program, yang 

dilaksanakan oleh 12 unit eselon I, dimana setiap unit eselon I melaksanakan 1 (satu) 

program. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki satu program yakni Program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Program ini difokuskan pada 

penguatan aspek ketersediaan pangan bersumber dari produksi dalam negeri, baik 

dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu). 

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya 

untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang 

mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman 

pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan 

pendapatan. Untuk itu, faktor peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, 

serta optimalisasi efisiensi usaha, nilai tambah dan daya saing menjadi indikator 

penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut. 

2 | P a g e



Subsektor tanaman pangan memiliki keragaman komoditas yang cukup 

banyak untuk dapat ditumbuhkembangkan. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Daftar Komoditi Binaan Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal 

Perkebunan, dimana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki 36 komoditi 

tanaman pangan sebagai tanggung jawab binaan. 

Namun demikian, karena faktor keterbatasan yang ada, arah dan kebijakan 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan diprioritaskan pada: 

1) Komoditi utama dan unggulan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang 

tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditi ini merupakan komoditi 

utama dan unggulan bagi kebutuhan pangan pokok nasional. 

2) Komoditi alternatif/unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, sorgum, 

gandum dan lain-lain. Komoditi ini sebagai substitusi maupun komplemen dari 

komoditas utama dan unggulan nasional. 

Pengembangan ketujuh komoditi tanaman pangan diimplementasikan dalam 

berbagai jenis kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung. Dalam 

perkembangannya, sejak tahun 2011, komoditi yang menjadi skala prioritas 

difokuskan pada padi, jagung, dan kedelai. Saat ini, ketiga komoditi tersebut 

merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan pengembangan komoditi tersebut, 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memantapkan berbagai peraturan perundangundangan 

dan memberikan berbagai instrumen anggaran yang diperlukan melalui 

APBN, seperti dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus 

(DAK), dana subsidi, dan berbagai jenis lainnya. 

Perencanaan kinerja seharusnya dilaksanakan melalui penyusunan 

pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman teknis untuk memberikan gambaran 

proses pelaksanaan kinerja secara baik dan sistematis. Dalam hal ini, proses 

penetapan dan tahapan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dapat 

didokumentasikan dalam bentuk yang akuntabel. Oleh karena itu, pedoman 

pelaksanaan program perlu disusun sebagai salah satu wujud nyata dari akuntabilitas. 

Pedoman pelaksanaan program ini akan diperkuat oleh pedoman pelaksanaan 

kegiatan dan pedoman teknis. Dengan memperhatikan komitmen tersebut, 

disusunlah Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan 

Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada 

Berkelanjutan TA 2012. 

3 | P a g e

DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

(RPJP – RPJM – RKP) 


PROGRAM, KEGIATAN DAN 

ANGGARAN KEMENTAN 

(RENSTRA – RKT – PK) 


PROGRAM, KEGIATAN DAN 

ANGGARAN DITJEN TP 

(RENSTRA – RKT – PK – 

DIPA/RKA-KL/POK) 



Gambar 1. Hubungan Perencanaan Kinerja dan Pedoman Pelaksanaan 

1.2. Dasar Hukum 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA 

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 

KEMENTAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN JENIS 

ALOKASI DANA (DANA 

DEKONSENTRASI, TUGAS 

PEMBANTUAN, DAK, DLL) 

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN 

SOSIAL 

PEDOMAN PENGELOLAAN 

ADMINISTRASI KEUANGAN 

PEDOMAN PENGENDALIAN, EVALUASI 

DAN PELAPORAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM 

DITJEN TANAMAN PANGAN 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

MASING-MASING ESELON II 

PEDOMAN TEKNIS 

TERUTAMA ATURAN TEKNIS 

PENGELOLAAN BANTUAN YANG 

DIALOKASIKAN KEPADA 

PETANI/LEMBAGA/UNIT KERJA 

PEMERINTAH 

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan merupakan suatu tuntutan yang wajib 

harus dilakukan dalam membangun akuntabilitas kinerja. Pedoman yang disusun 

terdiri dari tiga (3) jenis yaitu 1) pedoman pelaksanaan program, 2) pedoman 

pelaksanaan kegiatan, dan 3) pedoman teknis. Penyusunan pedoman tersebut 

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

4 | P a g e



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah (RKA-KL). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau 

Hibah Luar Negeri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

APBN, sebagaimana telah diubah beberapa kali, junto Peraturan Presiden 

5 | P a g e



Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah junto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2012. 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran 

Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2005 tentang Sistem 

Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya 

Tahun Anggaran 2012. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan 

Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi 

Anggaran. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 Tentang Pagu 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95/Permentan/OT.140/12/2011 tentang 

Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung 

Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun 2012. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/12/2011 tentang 

Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan 

Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2012. 

1.3. Tujuan 

Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan 


Berkelanjutan TA 2012 bertujuan untuk: 

a. memberikan acuan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, 

Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan 

6 | P a g e



Swasembada Berkelanjutan sesuai dengan kegiatan-kegiatan skala prioritas, 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia. 

b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran baik antar sektor/subsektor maupun antara pusat dan daerah. 

c. meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran melalui pemantapan pengendalian (monitoring) dan 

evaluasi serta pelaporan kinerja. 

1.4. Sasaran 

Sasaran penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, 

Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan 

Swasembada Berkelanjutan TA 2012 adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan secara 

efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku oleh penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan program dimaksud 

dan penerima manfaat langsung. 

Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan 


BerkelanjutanTA 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, istilah dan 

pengertian 

Bab II Menguraikan sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan tanaman 

pangan 

Bab III Menguraikan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman 


Bab IV Menguraikan tata hubungan kerja dan pengorganisasian pelaksanaan 

program, kegiatan, dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Tanaman 


Bab V Menguraikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 

2012 

Bab VI Penutup 

Pedoman pelaksanaan program ini dilengkapi dengan beberapa lampiran 

penting sebagai referensi dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan atau 

pedoman teknis kegiatan. 

7 | P a g e

1.5. Istilah dan Pengertian 



Beberapa istilah dan pengertian pada Pedoman Pelaksanaan Program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan TA 2012 sebagai berikut: 

1. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan. 

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima tahunan), yaitu 

RPJMN I tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 

2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan 

penjabaran dari misi, visi, dan program Presiden yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan 

nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

5. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) adalah 

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) 

tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan 

yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. RKP ini 

merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, 

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program 

Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam 

bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP 

merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, disusun berdasarkan Renja- 

KL (Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga) sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra-KL (Rencana Strategis 

Kementerian Negara/Lembaga). 

8 | P a g e



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang masa 

berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. 

8. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang 

dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 

kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi 

alokasi dana. 

9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu 

atau beberapa instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan serta 

memperoleh alokasi anggaran. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang, modal, termasuk 

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

11. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian 

sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari 

rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian 

Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang 

disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan 

berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 

14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan 

bagian tidak terpisah dari DIPA dan RKA-KL yang memuat kegiatan secara rinci 

serta harga satuannya dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam 

kurun waktu satu tahun anggaran. 

15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas terukur. 

16. Indikator Kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. 

9 | P a g e



Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk 

menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan 

(on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja 

juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan 

kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa 

indikator kinerja, maka akan sulit menilai kinerja 

kebijaksanaan/program/kegiatan yang pada akhirnya bermuara pada kinerja 

organisasi. 

17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung percapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 

20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada 

Gubernur sebagai wakil pemerintah. 

21. Anggaran Dekonsentrasi adalah anggaran yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua 

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak 

termasuk anggaran yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 

Pemberian anggaran dekonsentrasi tidak terlepas dari kewajibannya untuk 

melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada 

Menteri/Pimpinan lembaga terkait. 

22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada Daerah 

dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dalam 

hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. 

23. Anggaran Tugas Pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 

24. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah pejabat 

pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran satuan kerja yang 

dialokasikan dalam APBN. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

25. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

10 | P a g e



uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada 

kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

26. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah. 

27. Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk 

devisa, barang, dan jasa yang diterima dari badan/lembaga negara asing, 

pemerintah negara asing, badan/lembaga keuangan internasional, atau pasar 

keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang 

telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan 

kewajiban pembayaran dikemudian hari. 

28. Hibah Luar Negeri (HLN) adalah penerimaan negara yang diperoleh dari luar 

negeri baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam 

bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dapat 

dinilai dengan uang yang tidak perlu dibayar kembali. 

29. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan RI yang dipimpin 

oleh Menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. 

30. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu 

program. 

31. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada 

Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program. 

32. Satuan Kerja Pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah 

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dibidangnya masing-masing 

atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program. 

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

dekonsentrasi/ tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, 

kabupaten, atau kota. 

34. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas 

kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis 

tujuan yang bersama. 

35. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau 

pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha 

pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki 

sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. 

11 | P a g e



36. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang 

tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama 

meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan 

keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

37. Tenaga Harian Lepas (THL) adalah tenaga bantu tenaga penyuluh 

pertanian/pendamping revitalisasi perkebunan/pengendali organisme 

pengganggu tumbuhan/penanganan kesehatan hewan yang direkrut oleh 

Kementerian Pertanian mulai tahun 2007 untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya mendampingi kelompok tani/gapoktan dalam pengembangan usaha 

agribisnis, dengan ketentuan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pengawai 

Negeri Sipil (PNS). 

38. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (THL 

POPT) adalah tenaga bantu POPT yang direkrut oleh Kementerian Pertanian 

selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah 

pengamatan yang belum memiliki jumlah POPT yang cukup, dengan ketentuan 

tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

39. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga 

secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya 

secara berkelanjutan. 

40. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan 

Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

41. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan 

42. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 

pembangunan, mengindentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 

timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertujuan 

memberikan indikasi awal dari perkembangan atau kekurangan suatu 

program/kegiatan yang sedang berjalan. 

43. Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba 

untuk menilai relevansi secara sistematis dan obyektif, efisien, efektivitas 

pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang 

berjalanmaupun yang telah selesai. Evaluasi dapat diartikan pula merupakan 

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), 

dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Pemantauan dilakukan pada 

seluruh program/kegiatan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara lebih 

12 | P a g e



selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang 

diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian. 

44. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan 

program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan 

secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya. 

45. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh 

pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut 

memiliki ketentuan berikut ini: (a) dapat langsung diberikan kepada anggota 

masyarakat dan/atas lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan 

untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; (b) bersifat 

sementara atau berkelanjutan; (c) ditujukan untuk mendanai kegiatan 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial. Pembedayaan sosial, 

penanggulangan kemiskinan dan bencana; (d) untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial 

dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari resiko sosial; dan 

(e) diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, 

dan/atau penguatan kelembagaan. 

46. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang 

member manfaar lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan 

minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintan. 

47. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan 

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 

maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan 

untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 

Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja 

perjalanan. 

48. Belanja Pegawai pada dasarnya mencakup seluruh imbalan yang diberikan 

kepada pegawai pemerintah dan anggota DPRD, seperti gaji, tunjangan, dan 

kompensasi sosial. 

49. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga 

yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, 

yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga 

jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. 

13 | P a g e



BAB II 

SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TA 2012 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai Visi Tahun 2010-2014, 

yaitu ”Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan Berkelanjutan”. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki misi 

sebagai berikut; 

1. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional 

dan berintegritas, 

2. meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan 

berkelanjutan, 

3. mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien, efektif, dan 

berkelanjutan, 

4. meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan, 

5. meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan, dan 

6. mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam 

pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan. 

Sebagai implementasi visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan menetapkan tujuan, sebagai berikut; 

1. meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan budidaya 

tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi 

dalam rangka mencapai ketahanan pangan; 

2. menyelenggarakan sistem penyediaan benih tanaman pangan yang efisien dan 

berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, dan 

tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi; 

3. meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan di lokasi penerapan 

budidaya tanaman pangan yang tepat; 

4. mengendalikan serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman 

pangan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan; 

5. menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan 

berintegritas dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 

6. menciptakan metoda pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu 

laboratorium pengujian benih tanaman pangan; 

7. menyediakan informasi dan menciptakan model peramalan OPT sebagai 

rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan. 

14 | P a g e

2.1. Sasaran 



Sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010-2014 

merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yaitu: a) 

mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, b) 

mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, c) mewujudkan peningkatan nilai 

tambah, daya saing, dan ekspor, serta d) mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

petani. Keempat sasaran ini disebut dengan Empat Sukses Kementerian 

Pertanian. Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat 

memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional dan 

ketahanan pangan nasional, baik kebutuhan pangan, kebutuhan pakan, kebutuhan 

energi maupun kebutuhan bahan baku untuk industri lainnya. Selain itu, dampak 

kinerja pembangunan tanaman pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah 

kemiskinan dan meningkatkan pendapatan negara. 

Pencapaian Empat Sukses Kementerian Pertanian tersebut memerlukan 

keterpaduan pelaksanaan program baik lingkup Kementerian Pertanian maupun lintas 

Kementerian/Pemerintahan. Fungsi dari program pemerintah hanya berupa stimulan 

untuk menggerakkan kekuatan ekonomi tanaman pangan secara nasional. Dalam hal 

ini, pembangunan tanaman pangan dikelompokkan pada pengembangan komoditas 

utama dan komoditas alternatif. Namun demikian, penetapan sasaran produksi 

hanya dilakukan pada komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

jalar, dan ubi kayu. Sasaran produksi komoditas utama tanaman pangan tahun 2012 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi 

Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2012 

Komoditas Luas Tanam 

(Ha) 

Luas Panen 

(Ha) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Padi 14.026.771 13.556.865 53,13 72.026.235 

Jagung 4.874.437 4.655.430 51,55 24.000.000 

Kedelai 1.312.000 1.250.000 15,20 1.900.000 

Kacang Tanah 825.000 785.700 14,00 1.100.000 

Kacang Hijau 342.600 325.500 11,98 390.000 

Ubi Kayu 1.381.600 1.315.800 190,00 25.000.000 

Ubi Jalar 207.000 196.700 117,00 2.300.000 

Sumber: Renstra Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 

(untuk rincinya per provinsi dapat dilihat pada lampiran 3 sd 9) 

15 | P a g e

2.2. Strategi 



Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan akan ditempuh melalui 

strategi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian yaitu: (1) Revitalisasi Lahan; (2) 

Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) 

Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) 

Revitalisasi Kelembagaan Petani; serta (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. 

TUJUH GEMA 

REVITALISASI PERTANIAN 

LAHAN 

PERBENIHAN/PERBIBITAN 

INFRASTRUKTUR DAN SARANA 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PEMBIAYAAN PERTANIAN 

KELEMBAGAAN PERTANIAN 

TEKNOLOGI DAN INDUSTRI HILIR 

EMPAT 

SUKSES 

SWASEMBADA 

BERKELANJUTAN DAN 

SWASEMBADA 

DIVERSIFIKASI 

PANGAN 

NILAI TAMBAH, DAYA 

SAING, DAN EKSPOR 

PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN 

PETANI 

Gambar 2. Hubungan Strategi dan Empat Sukses Kementerian Pertanian 

Ketujuh strategi pembangunan pertanian tersebut akan mempengaruhi 

tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Namun demikian, harus disadari bahwa 

ketujuh strategi tersebut melibatkan institusi pemerintah lainnya dan institusi non 

pemerintah. Untuk mewujudkan pencapaian Empat Sukses tersebut, orientasi 

peningkatan produksi menjadi alat (instrumen) utama yang diprioritaskan. Untuk itu, 

sebagai jaminan tambahan bagi petani atau pelaku usaha pertanian, pemerintah 

memberikan stimulan baik berupa bantuan, subsidi ataupun insentif lainnya. 

Pemberian ini sebagai bagian dari meringankan biaya usaha dan sekaligus 

meningkatkan pendapatan. 

Secara harfiah, peningkatan produksi diharapkan dapat memacu 

peningkatan pendapatan. Berkaitan dengan peningkatan produksi, Direktorat 

16 | P a g e



Jenderal Tanaman Pangan menetapkan strategi pencapaian produksi tanaman 

pangan melalui empat strategi atau disebut dengan Catur Strategi Pencapaian 

Produksi Tanaman Pangan yaitu: 

1. Peningkatan produktivitas 

2. Perluasan areal dan optimasi lahan 

3. Penurunan konsumsi beras dan pengembangan diversifikasi pangan 

4. Peningkatan manajemen. 

Catur strategi pencapaian produksi tanaman pangan ini merupakan 

penajaman sekaligus revisi atas catur strategi yang selama ini digunakan yaitu 1) 

peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal tanam, 3) pengamanan produksi, dan 4) 

penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai proses 

penegasan dan respon atas perubahan lingkungan yang terjadi. 

Proses penajaman dan revisi terhadap strategi pencapaian produksi 

tanaman pangan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan program 

pembangunan tanaman pangan dan aspek keterpaduan baik disisi hulu, on-farm, 

maupun hilir. 

Gambar 3. Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan 

17 | P a g e

2.3. Kebijakan 



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 merupakan penjabaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan sekaligus merupakan rangkaian lanjutan 

dari RKP tahun 2011. 

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2012 

adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini merupakan 

landasan dalam menyusun rancangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran 

pembangunan, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Tahun 2012. Pada prinsipnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib 

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi. 

Kementerian Pertanian menetapkan 23 (dua puluh tiga) arah kebijakan 

pembangunan pertanian tahun 2010-2014. Dari 23 arah kebijakan tersebut, 9 

(sembilan) diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan, yaitu: (1) melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun 

sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain: bantuan 

benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); (2) 

melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat 

seperti Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), (3) pemantapan 

swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan, (4) 

pencapaian swasembada kedelai, (5) pembangunan sentra-sentra pupuk organik 

berbasis kelompok tani, (6) penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan 

nasional,(7) peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit 

tumbuhan secara terpadu, (8) berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang 

berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan 

internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta (9) peningkatan dan penerapan manajemen 

pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance. 3) 

3) Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 

18 | P a g e



Secara operasional, kebijakan pembangunan tanaman pangan diprioritaskan 

pada 1) pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung, 3) pencapaian 

swasembada kedelai tahun 2014, 3) pengembangan komoditas spesifik lokasi di 

Kawasan Timur (Direktif Presiden), 4) penguatan pangan nasional berbasis Koridor 

MP3I, serta 5) pengembangan produksi di kawasan-kawasan khusus lainnya seperti 

kawasan perbatasan dan kawasan agropolitan. 

Optimalisasi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tanaman 

pangan perlu didukung oleh iklim berusahatani yang kondusif. Dalam hal ini, 

dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap iklim usaha atau pengembangan 

agribisnis tanaman pangan harus diperhatikan antara lain: 

(1) Harga 

Kegiatan usahatani dari suatu komoditas dapat berjalan apabila petani 

memperoleh insentif/keuntungan yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu 

menjaga kestabilan harga dan pasar hasil tanaman pangan sepanjang tahun 

melalui penetapan harga pembelian oleh pemerintah, khususnya komoditas 

strategis seperti padi, jagung dan kedelai. Pengawasan pemerintah sangat 

diperlukan untuk menghindari ulah spekulasi pedagang yang dapat memainkan 

harga. Selain itu perlu mengupayakan tumbuh dan berkembangnya kemitraan 

antara petani dengan pedagang/industri olahan/pengusaha lainnya. Dalam 

pengendalian harga tersebut diperlukan koordinasi dengan instansi dan 

stakeholder terkait, baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota maupun 

tingkat pusat. 

(2) Bea Masuk 

Dalam era globalisasi dewasa ini persaingan pasar antar komoditas tanaman 

pangan semakin ketat. Komoditas tanaman impor sering membanjiri pasar 

dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan 

pengembangan agribisnis tanaman pangan dalam negeri. Produk impor lebih 

murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir 

melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu 

menghasilkan kualitas yang baik serta dengan kontinuitas pasokan yang 

terjamin. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap 

petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan 

sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut. 

19 | P a g e



Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut di atas, pemerintah 

Indonesia melindungi petaninya melalui pemberlakuan bea masuk (tarif) impor. 

Pemberlakuan tarif impor tersebut masih dimungkinkan dalam kerangka 

kebijakan World Trade Organization (WTO). Untuk mengatasi penyelundupan 

produk-produk tanaman pangan dilakukan koordinasi dalam pengawasan pintupintu 

masuk penyelundupan barang-barang dari luar negeri. 

(3) Karantina Tumbuhan 

Indonesia sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa 

aneka ragam jenis tumbuhan, hewan, ikan yang perlu dijaga dan dilindungi 

kelestariannya dari berbagai hama, penyakit dan organisme pengganggu. Oleh 

karena itu untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, hama 

dan penyakit hewan/ikan melalui media pembawa (tumbuhan dan bagianbagiannya, 

hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan/atau 

benda lainnya) dari luar negeri atau dari area lain di dalam negeri, perlu 

pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina. 

Pada era perdagangan bebas ini, karantina merupakan suatu instrumen yang 

penting untuk memperlancar arus perdagangan, baik ekspor maupun impor. 

Dengan adanya peraturan karantina yang selaras dengan aturan sanitasi dan 

fitosanitari (sanitary and phytosanitary/SPS regulation) diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas produk ekspor impor yang pada gilirannya juga dapat 

meningkatkan taraf hidup petani. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya 

tuntutan terhadap produk Indonesia di luar negeri akibat buruknya mutu. 

Demikian juga derasnya arus masuk produk luar negeri yang tidak bermutu 

dapat dicegah melalui pengawasan karantina. 

Untuk menjaga masuknya produk-produk pertanian tanaman (termasuk benih) 

yang tidak memenuhi persyaratan keamanan hama dan penyakit serta 

lingkungan, maka perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas 

karantina. Penjagaan dari aspek hama dan penyakit serta lingkungan tersebut 

di atas meliputi keamanan jangka pendek sampai dampak dalam jangka waktu 

yang panjang. Oleh karena itu koordinasi dengan pihak karantina setempat 

perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan. 

(4) Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya ekonomi serta industri, 

berakibat terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian 

20 | P a g e



pangan yang mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam 

menjaga ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional. Upaya 

pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian/non-tanaman 

pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. 

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan 

dengan tujuan: a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 

d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e) 

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f) 

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g) meningkatkan 

penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h) mempertahankan 

keseimbangan ekologis; dan i) mewujudkan revitalisasi pertanian. Sanksi bagi 

orang, perseorangan, pejabat pemerintah yang melakukan alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2-5 tahun dan denda berkisar antara satu milyar rupiah sampai tujuh 

milyar rupiah. 

21 | P a g e



BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 

TA 2012 

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

memerlukan penjelasan beberapa hal penting sebagai simpul kritis pengendalian 

dalam mendorong pencapaian kinerja secara optimal. Penjelasan program dan 

kegiatan harus dapat menjelaskan nilai strategis dari komponen-komponen yang 

direncanakan. Beberapa aspek yang perlu diperjelas adalah 1) indikator kinerja hasil 

(outcome) dan keluaran (output), 2) komponen prioritas pemberdayaan, 3) lokasi 

anggaran (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) dan jenis dana (dana dekonsentrasi 

dan/atau dana tugas pembantuan), 4) jenis belanja, 5) pola pengelolaan bansos, 6) 

mekanisme pengadaan barang/jasa, 7) pengukuran indikator kinerja outcome 

maupun output, serta 8) penilaian resiko atas keberhasilan program/kegiatan. 

BUTIR-BUTIR 

PENJELASAN 

PEDOMAN 

PELAKSANAAN 

PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

OUTCOME DAN OUTPUT 

KOMPONEN PRIORITAS 

PEMBERDAYAAN 

LOKASI ANGGARAN 

DAN JENIS DANA 

JENIS BELANJA 

POLA PENGELOLAAN 

BANSOS 

MEKANISME PENGADAAN 

BARANG/JASA 

PENGUKURAN INDIKATOR 

KINERJA 

PENILAIAN RESIKO ATAS 

KEBERHASILAN 

PROGRAM/KEGIATAN 

Gambar 4. Butir-Butir Penjelasan Pedoman Pelaksanaan Program/Kegiatan 

22 | P a g e

3.1 Program 



Dalam mewujudkan sasaran pembangunan tanaman pangan, Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan menetapkan program tahun 2012 yaitu Program 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Indikator keberhasilan 

kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 

Untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan adalah perluasan 

penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem 

penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang 

efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, maka perlu 

didukung pencapaian kinerja kegiatan dari masing-masing unit eselon II yaitu: 

1. Direktorat Budidaya Serealia: Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. 

2. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi: Pengelolaan Produksi 

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. 

3. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan: Pengelolaan Sistem Penyediaan 

Benih Tanaman Pangan. 

4. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan: Penanganan Pascapanen 

Tanaman Pangan. 

5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan: Penguatan Perlindungan Tanaman 

Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan 

Dampak Perubahan Iklim (DPI). 

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Dukungan Manajemen dan 

Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (BBPPMBTPH): Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 

dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih. 

8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT): 

Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan. 

23 | P a g e



Tabel 2. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

Kode Program dan Kegiatan 

018.03.06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman 

Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 

1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 

1765 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 

1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 

1767 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem 

Mutu Laboratorium Pengujian Benih 

1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Untuk mewujudkan kinerja program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

tahun 2012, komponen prioritas yang terus ditumbuhkembangkan adalah: 

1) mengoptimalkan bantuan kepada petani, penangkar benih, pelaku usaha 

pascapanen, dan lembaga yang mengakar di masyarakat, 

2) memperkuat brigade produksi (brigade proteksi) dan petugas di lapangan, 

3) memperkuat fungsi unit pelaksana teknis daerah (BBI, BPSBTPH, dan BPTPH), 

4) memperkuat cadangan bantuan saprodi dalam mengatasi dampak bencana 

yang timbul. 

24 | P a g e



Tabel 3. Komponen Prioritas Pemberdayaan dan Penguatan 

Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

No. Kegiatan 

1. 

Pengelolaan Produksi 

Tanaman Serealia 

2. Pengelolaan Produksi 

Tanaman Akabi 

3. Pengelolaan Sistem 

Penyediaan Benih Tanaman 

Pangan 

4. Penanganan Pasca Panen 

Tanaman Pangan 

5. Penguatan Perlindungan TP 

Dari Gangguan OPT & DPI 

6. Pengembangan Peramalan 

Serangan OPT 

7. Pengembangan Metode 

Pengujian Mutu Benih Dan 

Penerapan Sistem Mutu 

Laboratorium Pengujian 

Benih 

8 Dukungan Manajemen & 

Teknis Lainnya pada Ditjen 


Komponen Prioritas 

Pemberdayaan/Penguatan 

- SLPTT hanya dengan bantuan benih dan LL 

- SLPTT Model Spesifik Lokasi 

- SLPTT Model Peningkatan IP 

- Optimalisasi Pengembangan Areal Tanam 

(Jagung) 

- Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Pangan 

Alternatif 

- SLPTT Kedelai 

- Pengembangan Kedelai Model 

- Pengembangan Kacang Tanah 

- Pengembangan Ubi Kayu 

- Pengembangan Ubi Jalar 

- Pemberian BLBU 

- Penguatan UPTD BPSBTPH 

- Insentif Petugas Pengawas Benih Tanaman 

(PBT) 

- Penguatan Balai Benih 

- Pemberdayaan Penangkar 

- Penguatan UPB 

- Bantuan Sarana Pasca Panen 

- Survei Susut Hasil Padi 

- Penguatan P3OPT 

- Gerakan Pengendalian OPT/bantuan 

pestisida 

- Sekolah Lapangan Pengamatan Hama 

Terpadu (SLPHT) 

- Sekolah Lapangan Iklim (SLI) 

- Pemberdayaan PPAH 

- Penguatan Lab Pengamatan Hama Terpadu 

(LPHP) 

- Pemberdayaan THL POPT-PHP 

- Pengembangan Peramalan Serangan OPT 

- Pengembangan Metode Pengujian Mutu 

Benih 

- Pemberian Modal Usaha Kepada LM3 

- Penyediaan Cadangan Saprodi Dalam 

Mengatasi Bencana Alam 

- Pemberian Insentif Mantritani 

25 | P a g e



Salah satu instrumen utama yang menjadi model (benchmark) 

pemberdayaan sebagai gambaran pokok atas keberhasilan program Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan adalah Sekolah Lapangan meliputi Sekolah Lapangan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama 

Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Ketiga sekolah lapangan ini 

akan didukung oleh berbagai kegiatan pendukung lain. Sekolah lapangan ini 

difokuskan pada komoditas padi, jagung dan kedelai. Untuk komoditas lain dilakukan 

melalui pola pengembangan dengan luasan tertentu (dem area). Untuk mendukung 

pencapaian sasaran produksi komoditas tanaman pangan, sasaran luas tanam 

SLPTT atau lokasi pengembangan (dem area) yang dibiayai melalui APBN TA 2012 

terlihat pada tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi 

Melalui SLPTT dan Lokasi Pengembangan Melalui APBN TA 2012 

Komoditas Luas Tanam 

(Ha) 

Luas Panen 

(Ha) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Padi Non Hibrida 2.700.000 2.565..000 64,00 16.416.000 

Padi Hibrida 300.000 285.000 77,00 2.195.000 

Padi Lahan Kering 500.000 475.000 37,50 1.781.250 

Jagung 200.000 190.000 65,00 1.235.000 

Kedelai 350.000 332.500 16,00 542.690 

Kacang Tanah 150.000 142.500 17,51 268.010 

Kacang Hijau 20.000 19.000 13,00 25.260 

Ubi Kayu 6.560 6.230 250,00 164.680 

Ubi Jalar 10.350 9.830 130,00 139.880 

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian program Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan TA 2012 terdiri dari: 

1) Dana pusat sebesar Rp. 1.104.899.536.000,-. Alokasi dana pusat dikelola unit 

kerja Pusat yaitu 8 unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

(anggaran BPMPT tergabung dalam anggaran Direktorat Perlindungan 

Tanaman Pangan). 

2) Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 512.347.000.000,- Alokasi dana 

dekonsentrasi dikelola oleh unit kerja Dinas Provinsi yang menangani 

tanaman pangan dan UPTD Provinsi (BBI, BPSBTPH, dan BPTPH). 

3) Dana tugas pembantuan sebesar Rp. 1.498.245.455,- Alokasi dana tugas 

pembantuan dikelola oleh unit kerja Dinas Kabupaten/Kota yang menangani 

tanaman pangan. 

26 | P a g e



Tabel 5. Lokasi Anggaran dan Jenis Dana Per Provinsi Untuk Mendukung Program 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 

NO. 

LOKASI 

DINAS 

UNIT KERJA KAB/KOTA 

A. PUSAT 1.104.899.536 

1. DITJEN TP-PUSAT - - - - - 

2. BBPPMBTPH - - - - - - 

3. BBPOPT - - - - - - 

4. BPMPT - - - - - - 

B PROVINSI & KAB/KOTA 267.093.500 31.846.500 61.400.000 152.007.000 512.347.000 1.498.245.455 

1. ACEH 18.498.700 

2. SUMUT 9.056.500 

3. SUMBAR 8.297.500 

4. RIAU 7.448.900 

5. JAMBI 6.155.100 

6. SUMSEL 13.114.100 

7. BENGKULU 4.805.100 

8. LAMPUNG 11.633.700 

9. DKI 432.600 

10. JABAR 16.465.100 

11. JATENG 18.478.900 

12. DI YOGYAKARTA 9.670.900 

13. JATIM 14.901.100 

14. KALBAR 12.156.400 

15. KALTENG 6.061.900 

16. KALSEL 9.934.500 

17. KALTIM 6.327.000 

18. SULUT 5.138.100 

19. SULTENG 6.609.200 

20. SULSEL 16.447.800 

21. SULTRA 4.926.800 

22. BALI 5.178.300 

23. NTB 11.303.400 

24. NTT 15.142.500 

25. MALUKU 1.759.400 

26. PAPUA 2.221.600 

27. MALUT 1.676.600 

28. BANTEN 10.582.800 

29. BABEL 1.019.700 

30. GORONTALO 4.516.000 

31. KEPRI 803.600 

32. PAPUA BARAT 1.957.500 

33. SULBAR 4.372.200 

UNIT KERJA PROVINSI (DANA DEKONSENTRASI) 

BBI 

550.000 

2.400.000 

600.000 

250.000 

1.895.000 

700.000 

385.000 

600.000 

- 

4.250.000 

3.800.000 

698.500 

3.600.000 

500.000 

500.000 

1.750.000 

250.000 

400.000 

400.000 

2.450.000 

300.000 

750.000 

2.300.000 

500.000 

350.000 

339.000 

230.000 

250.000 

100.000 

350.000 

- 

299.000 

100.000 

ALOKASI ANGGARAN PER UNIT KERJA (Rp. 000) 

BPSBTPH 

2.131.000 

2.320.000 

2.176.000 

1.330.000 

1.804.000 

2.428.000 

1.492.000 

1.840.000 

474.000 

4.030.000 

4.030.000 

1.916.000 

4.610.000 

1.907.000 

1.567.000 

2.067.000 

1.395.000 

2.067.000 

1.591.000 

3.465.000 

1.410.000 

2.007.000 

2.546.000 

1.713.000 

1.404.000 

1.304.000 

1.278.000 

1.558.000 

600.000 

1.398.000 

- 

721.000 

821.000 

BPTPH 

6.480.000 

8.473.000 

5.642.000 

2.814.500 

3.184.000 

4.926.500 

2.494.500 

5.487.500 

910.500 

12.242.000 

12.562.000 

2.738.500 

14.039.000 

4.055.000 

3.246.000 

5.090.000 

3.113.500 

3.581.500 

4.678.500 

8.314.000 

3.847.000 

3.114.000 

4.439.000 

4.187.500 

3.218.000 

3.152.000 

2.566.000 

3.797.500 

1.544.000 

2.825.000 

- 

2.644.000 

2.600.500 

SUB TOTAL 

27.659.700 

22.249.500 

16.715.500 

11.843.400 

13.038.100 

21.168.600 

9.176.600 

19.561.200 

1.817.100 

36.987.100 

38.870.900 

15.023.900 

37.150.100 

18.618.400 

11.374.900 

18.841.500 

11.085.500 

11.186.600 

13.278.700 

30.676.800 

10.483.800 

11.049.300 

20.588.400 

21.543.000 

6.731.400 

7.016.600 

5.750.600 

16.188.300 

3.263.700 

9.089.000 

803.600 

5.621.500 

7.893.700 

(DANA TUGAS 

PEMBANTUAN) 

54.799.820 

47.125.100 

28.260.830 

16.208.160 

21.549.320 

46.017.140 

14.626.310 

46.801.420 

- 

163.405.020 

207.618.725 

34.412.580 

348.478.060 

28.642.020 

15.709.740 

34.604.350 

12.377.210 

21.365.800 

21.414.480 

92.201.500 

18.114.880 

13.238.800 

47.403.820 

28.990.940 

5.449.000 

7.969.260 

4.250.750 

76.582.810 

1.587.200 

14.731.300 

- 

8.161.630 

16.147.480 

1.084.746.536 

7.300.000 

9.353.000 

3.500.000 

2.010.592.455 

82.459.520 

69.374.600 

44.976.330 

28.051.560 

34.587.420 

67.185.740 

23.802.910 

66.362.620 

1.817.100 

200.392.120 

246.489.625 

49.436.480 

385.628.160 

47.260.420 

27.084.640 

53.445.850 

23.462.710 

32.552.400 

34.693.180 

122.878.300 

28.598.680 

24.288.100 

67.992.220 

50.533.940 

12.180.400 

14.985.860 

10.001.350 

92.771.110 

4.850.900 

23.820.300 

803.600 

13.783.130 

24.041.180 

TOTAL 3.115.491.991 

Dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan TA 2012, alokasi anggaran untuk belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Bila dilakukan 

perbandingan masing-masing jenis belanja terhadap total anggaran maka proporsi 

terbesar dialokasikan untuk belanja bantuan sosial sebesar 78,21%, kemudian diikuti 

TOTAL 

27 | P a g e



belanja barang 18,88%, belanja pegawai 1,73% dan belanja modal 1,18%. 

Pengalokasian anggaran tersebut dapat di lihat pada tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 6. Anggaran Menurut Jenis Belanja Per Program/Kegiatan 


Kode Program dan Kegiatan 

018.03.06 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

Program Peningkatan 

Produksi, Produktivitas, 

dan Mutu Tanaman 

Pangan Untuk Mencapai 

Swasembada dan 

Swasembada 

Berkelanjutan 


Tanaman Aneka Kacang 

dan Umbi 


Tanaman Serealia 

Pengelolaan Sistem 

Penyediaan Benih Tanaman 

Pangan 

Penguatan Perlindungan 

Tanaman Pangan dari 

Gangguan OPT dan DPI 

Penanganan Pasca Panen 


Dukungan Manajemen dan 

Teknis Lainnya pada Ditjen 


Pengembangan Metode 

Pengujian Mutu Benih dan 

Penerapan Sistem Mutu 

Laboratorium Pengujian 

Benih 

Pengembangan Peramalan 

Serangan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan 

Belanja 

Pegawai 

Jenis Belanja (Rp. 000) 

Belanja 

Barang 

Belanja 

Modal 

Belanja 

Bantuan 

Sosial 

Total 

(Rp. 000) 

53.800.919 588.187.829 36.668.775 2.436.834.468 3.115.491.991 

0 20.441.510 889.000 154.418.520 175.749.030 

0 96.516.150 430.500 847.342.350 944.289.000 

0 151.534.052 9.016.950 1.292.699.998 1.453.251.000 

0 178.235.085 6.002.315 1.962.600 186.200.000 

0 22.894.000 231.000 67.411.000 90.536.000 

46.507.092 109.871.219 19.435.650 73.000.000 248.813.961 

3.164.532 3.628.568 506.900 0 7.300.000 

4.129.285 5.067.246 156.460 0 9.353.000 

Rupiah Murni 53.800.919 588.062.869 36.496.735 2.436.834.468 3.115.194.991 

Pinjaman Luar Negeri 0 0 0 0 0 

Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0 0 

PNBP 0 124.960 172.040 0 297.000 

Pinjaman Dalam Negeri 0 0 0 0 0 

Badan Layanan Umum 0 0 0 0 0 

Stimulus 0 0 0 0 0 

Hibah Dalam Negeri 0 0 0 0 0 

Hibah Luar Negeri 0 0 0 0 0 

Hibah Langsung Dalam Negeri 0 0 0 0 0 

Sumber : RKA-KL Ditjen Tanaman Pangan TA 2012 

Dari keempat jenis belanja diatas, belanja yang merupakan fasilitasi 

langsung kepada masyarakat adalah belanja bantuan sosial. Berkaitan dengan 

belanja bantuan sosial dapat dijelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran untuk 

28 | P a g e



belanja bantuan sosial dikategorikan karena alasan pemberdayaan sosial dan 

penanganan bencana. Memperhatikan pengelolaan belanja bantuan sosial, maka 

penempatan alokasi DIPA disesuaikan dengan karakteristik jenis bantuan sosial yang 

diberikan. Pola pelaksanaan bantuan sosial dimaksud dilakukan melalui transfer 

uang dan/atau transfer barang. Hal ini sangat tergantung dengan ketepatan dan 

keefektifan dalam penyaluran dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat secara 

rinci pada tabel 7. 

Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui transfer barang seperti yang 

terlihat pada tabel 6 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan 

barang/jasa pemerintah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

termasuk perubahannya. 4) Sedangkan pengadaan barang/jasa melalui transfer uang 

akan diatur secara rinci melalui pedoman teknis masing-masing. Namun demikian, 

persyaratan administrasi pengadaan barang/jasa melalui transfer uang adalah 

membuat kontrak berdasarkan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) antara penerima dan 

unit kerja pengelola langsung. Apabila ada hal-hal yang berubah dari RUK awal 

maka dapat dilakukan penyesuaian kontrak dengan melampirkan Berita Acara dan 

memperoleh persetujuan unit kerja pengelola (satker yang menangani bantuan 

tersebut). 

Untuk memastikan keberhasilan program Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur indikator outcome dan 

indikator output. Secara umum, pengukuran indikator kinerja output dilakukan 

dengan membandingkan capaian fisik dan keuangan terhadap sasaran dan alokasi 

anggaran yang ditetapkan. Pemantauan hasil keseluruhan atas indikator output dan 

outcome dilakukan melalui pengumpulan informasi dari dinas kabupaten/kota. Namun 

demikian, evaluasi pengukuran indikator kinerja outcome yang dititikberatkan pada 

keberhasilan peningkatan produktivitas SLPTT. Metodologi pengukuran kinerja 

SLPTT dilakukan melalui ubinan (metodologi yang lebih akurat), sebagai berikut: 

1. Ubinan SLPTT Padi 14.136 unit 371 Kab/Kota 

2. Ubinan SLPTT Jagung Hibrida 1.919 unit 242 Kab/Kota 

3. Ubinan SLPTT Kedelai 3.500 unit 175 Kab/Kota 

4) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan pola lain sepanjang diterbitkan 

aturan yang setara dengan peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa yang berlaku. Dalam 

administrasi, hal ini disebut dengan lex specialist. 

29 | P a g e



Tabel 7. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

No. Jenis Output 

Lokasi DIPA Komponen Belanja Bantuan Sosial Pola Pelaksanaan 

Pusat Provinsi Kab/Kota 

Pemberdayaan 

Sosial 

Perlindungan 

Sosial 

Penanggulangan 

Bencana 

Penanganan 

Kemiskinan 

1. SLPTT Padi V V V 

2. SLPTT Jagung V V V 

3. Optimalisasi Pengembangan Areal 

Jagung Hibrida 

Transfer 

Uang 

V V V 

4. SLPTT Kedelai V V V 

5. Pengembangan Kedelai Model V V V 

6. Pengembangan Ubi Kayu/Ubi 

Jalar/Kacang Tanah 

V V V 

7. BLBU PJK Wilayah Jawa V * V V * 

8. BLBU PJK Wilayah Luar Jawa V V V 

9. Pemberdayaan Penangkar PJK V V V 

10. Bantuan Pasca Panen V V V 

11. Sarana Pengendali OPT (BPTPH) V V V 

12. Bantuan Bencana Alam V V V 

13. Bantuan Modal untuk LM3 V V V 

Keterangan: 

* : sedang dalam proses penegasan 

Transfer 

Barang 

30 | P a g e



3.2. Penilaian Risiko atas Keberhasilan Program 

Secara umum, penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan sekaligus proses 

antisipasi atas faktor-faktor yang dapat menganggu keberhasilan pencapaian program. 

Penilaian risiko atas keberhasilan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 

Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan meliputi 

a) penilaian risiko pada saat perencanaan, b) penilaian risiko pada saat pelaksanaan 

rencana, serta c) penilaian risiko pada saat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 

Secara umum, penilaian risiko yang perlu diperhatikan adalah: 

1) penetapan model stimulan pembangunan, 

2) ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis yang dimiliki, 

3) ketepatan penyelesaian dokumen kinerja (program dan anggaran), 

4) ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman 

teknis terutama yang berkaitan dengan kriteria calon penerima calon lokasi 

(CPCL) dan pola pengelolaan, 

5) ketepatan penyelesaian surat keputusan berkaitan dengan pengelolaan 

kesatkeran, 

6) ketepatan pembentukan tim pembina, pengawalan, monitoring dan evaluasi, 

7) ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal kerja yang sudah 

ditetapkan, 

8) kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

pelaksanaan. 

Penilaian risiko ini bersifat umum dan hanya berupa simpul-simpul utama. Titik risiko ini 

akan dirinci pada masing-masing pengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik yang 

dimiliki. 

31 | P a g e



Tabel 8. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Program 


No. Aspek Titik Risiko 

I Penyusunan Rencana - Penetapan model stimulan pembangunan 

- Ketepatan alokasi anggaran terhadap 

dukungan teknis yang dimiliki 

- Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan 

anggaran 

II. Pelaksanaan Rencana - Ketepatan penyelesaian dokumen 

pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman 

teknis terutama yang berkaitan dengan 

kriteria calon penerima calon lokasi 

(CPCL) dan pola pengelolaan 

III. Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Rencana 

3.3. Kegiatan 

- Ketepatan penyelesaian surat keputusan 

berkaitan dengan pengelola kesatkeran 

- Ketepatan pembentukan tim pembina, 

pengawalan, monitoring dan evaluasi 

- Ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai 

dengan jadwal kerja yang sudah 

ditetapkan 

- Kekonsistenan dalam pengendalian 

- Kekonsistenan dalam mengevaluasi 

- Kekonsistenan dalamn melaporkan 

Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari delapan (8) jenis 

kegiatan, dimana 1 unit kerja Eselon II memiliki 1 kegiatan. Pada tahun anggaran 2012, 

kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk 

Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan didukung anggaran melalui 

APBN dengan fokus-fokus tertentu sebagai berikut: 

3.3.1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia merupakan kegiatan Direktorat 

Budidaya Serealia. Indikator output kinerja kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman 

Serealia adalah tercapainya luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan 

berkelanjutan. Operasional peningkatan produksi dan produktivitas di lapangan dilakukan 

melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) khususnya untuk padi 

32 | P a g e



(non hibrida, hibrida dan lahan kering), dan jagung (hibrida). Penerapan teknologi 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan instrumen perangsang (stimulus) bagi 

daerah sekitarnya. Jenis SLPTT yang dikembangkan adalah 1) SLPTT Reguler dimana 

bantuan yang diberikan hanya berupa benih, kecuali 1 Ha Laboratorium Lapangan 

diberikan bantuan full paket, 2) SLPTT Spesifik Lokasi dimana bantuan yang diberikan 

berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan), 3) SLPTT Indeks Pertanaman 

dimana bantuan yang diberikan berupa bantuan full paket (benih, pupuk, dan alsintan). 

Kriteria penerima SLPTT ini difokuskan kepada petani/kelompoktani yang memiliki 

produktivitas yang lebih rendah dari produktivitas kabupaten. Penerapan pola ini 

diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan, yang berfungsi sebagai pusat belajar 

pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar 

menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta 

sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. 

Dalam setiap 25 ha areal SLPTT padi non hibrida, 25 ha areal SLPTT padi non 

hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT padi non hibrida peningkatan IP, 10 ha areal 

SLPTT padi hibrida, 10 ha areal SLPTT padi hibrida spesifik lokasi, 25 ha areal SLPTT 

padi lahan kering, dan 15 ha areal SLPTT jagung hibrida. Masing-masing ditempatkan 1 

unit laboratorium lapangan (LL) dengan luasan 1 Ha. Rincian bantuan biaya LL-SLPTT dan 

biaya yang diperlukan untuk SLPTT Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi Peningkatan 

Produktivitas dan Peningkatan IP seperti tabel di bawah ini. 

No. SLPTT 

1. Padi 

Luasan/1 Unit SLPTT 

(Ha) 

- Sawah Non Hibrida 25 

- Sawah Hibrida 10 

- Lahan Kering 25 

2. Jagung 15 

Untuk mendukung pelaksanaan SLPTT padi dan jagung, maka disusun standar 

biaya untuk masing-masing SLPTT. Standar biaya pada SLPTT yang sifatnya reguler 

sebesar Rp. 3.700.000,-/Ha, SLPTT model padi non hibrida diberikan sebesar Rp. 

64.850.000,-/Ha, dan SLPTT padi hibrida sebesar Rp. 44.600.000,-/Ha. Biaya untuk 

SLPTT ini belum termasuk bantuan benih. 

33 | P a g e



Tabel 9. Rincian Biaya (Unit Cost) SLPTT Padi dan SLPTT Jagung TA. 2012 

SL-PTT Jenis Fasilitas Satuan/Ha 

Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah 

(Rp/unit SL) 

A. SLPTT Reguler 3.700.000 

- Jenis komoditas: Padi 

Non Hibrida, Padi 

Hibrida, Padi Lahan 

Kering, Jagung 

Hibrida. 

- Terdapat 1 LL dalam 

1 unit SLPTT (1 LL = 1 

Ha) yang diberikan 

bantuan full paket 

(benih dan pupuk) 

- Sisa lahan dalam 1 LL 

hanya diberikan 

bantuan benih 

B. SLPTT Model Padi 

Non Hibrida 

- Model terdiri dari 

SLPTT Spesifik Lokasi 

dan SLPTT 

Peningkatan IP 

- Bantuan SLPTT 

Model meliputi benih, 

pupuk dan fasilitasi 

gerakan tanam 

serempak 

- 1 unit SLPTT Model 

sama dengan 25 Ha 

C. SLPTT Model Padi 

Hibrida 

- Model Spesifik Lokasi 

- Bantuan SLPTT 

Model meliputi benih, 

pupuk dan fasilitasi 

gerakan tanam 

serempak 

- 1 unit SLPTT Model 

sama dengan 10 Ha 

- Urea 

- NPK 

- Pupuk Organik 

- Biaya pertemuan 

- Insentif pengawalan 

oleh pendamping 

- Papan nama 

- Urea 

- NPK 


- Fasilitasi Gerakan 

Tanam Serempak 

- Biaya operasional 

gerakan tanam 

serempak 




- Papan nama 

- Urea 

- NPK 


- Fasilitasi Gerakan 

Tanam Serempak 

- Biaya operasional 

gerakan tanam 

serempak 




- Papan nama 

100 kg 

300 kg 

1.000 kg 

10 kali 

10 kali 

1 buah 

100 kg 

300 kg 

1.000 kg 

1 unit 

1 paket 

10 kali 

10 kali 

1 buah 

100 kg 

300 kg 

1.000 kg 

1 unit 

1 paket 

10 kali 

10 kali 

1 buah 

1.600 

2.300 

500 

170.000 

50.000 

150.000 

1.600 

2.300 

500 

25.000.000 

3.750.000 

170.000 

50.000 

150.000 

1.600 

2.300 

500 

25.000.000 

3.750.000 

170.000 

50.000 

150.000 

160.000 

690.000 

500.000 

1.700.000 

500.000 

150.000 

64.850.000 

160.000 

690.000 

500.000 

25.000.000 

3.750.000 

1.700.000 

500.000 

150.000 

44.600.000 

160.000 

690.000 

500.000 

25.000.000 

3.750.000 

1.700.000 

500.000 

150.000 

Penggunaan dana tersebut selain untuk pengadaan saprodi, biaya pertemuan 

kelompok tani, insentif bagi pendamping dan pembuatan papan nama juga untuk 

pengadaan alsintan (sesuai kebutuhan kelompok tani) dan biaya operator. 

34 | P a g e



Sasaran tanam yang akan dicapai dari kegiatan SL-PTT TA 2012 adalah: padi non 

hibrida seluas 2.651.700 ha, padi non hibrida spesifik lokasi seluas 33.550 ha, padi non 

hibrida peningkatan IP seluas 14.750 ha, padi hibrida seluas 290.700 ha, padi hibrida 

spesifik lokasi 9.300 ha, lahan kering seluas 500.000 ha, dan jagung hibrida seluas 

200.000 ha. 

Selain itu, pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia dilaksanakan 

juga fasilitasi kemitraan pangan alternatif dan upaya pembinaan, pengawalan, monitoring 

dan evaluasi serealia. Tabel berikut ini menggambarkan alokasi kegiatan pengelolaan 

produksi tanaman serealia. 

Tabel 10. Alokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia TA 2012 

No. Kegiatan Sasaran Lokasi 

1. SLPTT 

a. Padi Non Hibrida 2.651.700 Ha 31 Provinsi; 

b. Padi Non Hibrida 

Spesifik Lokasi 

c. Padi Non Hibrida 

Peningkatan IP 

Sumber: RKA-KL Ditjen Tanaman Pangan TA. 2012 

33.550 Ha 26 Provinsi; 

14.750 Ha 17 Provinsi; 

362Kab/Kota 

60 Kab/Kota 

30 Kab/Kota 

d. Padi Hibrida 290.700 Ha 22 Provinsi; 199 Kab/Kota 

e. Padi Hibrida Spesifik 9.300 Ha 13 Provinsi; 148 

Lokasi 

Kab/Kota 

f. Padi Lahan Kering 500.000 Ha 30 Provinsi; 

g. Jagung Hibrida 200.000 Ha 25 Provinsi; 

2. Fasilitasi Kemitraan 

Pangan Alternatif 

10 Paket 10 Provinsi 

3. Pembinaan, 

Pengawalan, 

Monitoring, dan 

Evaluasi Serealia 

403 Satker Pusat, 

31 Provinsi; 

260Kab/Kota 

242 Kab/Kota 

371 Kab/Kota 

Dalam upaya pengelolaan produksi tanaman serealia titik risiko kegiatan adalah: 

(1) penetapan dan penerapan komponen teknologi SL-PTT, seperti pengolahan tanah, 

pemilihan benih, pengaturan tanam, pengairan, pemupukan, pengendalian OPT hingga 

panen; (2) ketepatan alokasi anggaran; (3) ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan 

35 | P a g e



anggaran, (4) ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman 

teknis berkaitan dengan kriteria calon penerima calon lokasi (CPCL); (5) ketepatan 

penyelesaian surat keputusan berkaitan dengan pengelola kesatkeran; (6) ketepatan 

pembentukan tim pembina, pengawalan, monitoring dan evaluasi; (7) ketepatan jadwal 

waktu proses penentuan penerima bantuan, penyediaan dan penyaluran bantuan, serta (8) 

kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kesalahan dalam penetapan dan penerapan komponen teknologi akan 

berdampak pada: (a) menurunnya kuantitas dan kualitas produksi tanaman serealia; (b) 

tidak efisiennya biaya usahatani yang digunakan; (c) mengganggu lingkungan tumbuhnya 

pertanaman dan lingkungan kehidupan secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut perlu 

mendapat perhatian dan apabila tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka akan 

berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia yang pada 

akhirnya berujung pada tidak tercapainya output yang diharapkan. 

Tabel 11. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Produksi 

Tanaman Serealian Tahun 2012 

No. Uraian Titik Risiko 

1. SLPTT Padi - Ketepatan dalam menetapkan CPCL 

2. SLPTT Jagung - Ketepatan pemanfaatan anggaran 

- Ketepatan pengolahan tanah 

- Ketepatan dalam pemilihan teknologi 

- Ketepatan pemberian sosial 

- Faktor alam (tingkat intensitas cuaca) 

- Ketepatan dalam mengevaluasi dan melaporkan 

3.3.2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi merupakan 

kegiatan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi. Indikator output kinerja kegiatan 

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi adalah tercapainya luas areal 

penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan. 

Dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, maka dilakukan 

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) serta pengembangan kedelai 

model. 

36 | P a g e



Dalam 10 ha areal SLPTT kedelai ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) 

dengan luasan 1 Ha. Sedangkan pada pengembangan kedelai model dengan luasan 1 

Ha. Laboratorium Lapangan memperoleh bantuan Benih dan Pupuk (NPK, Urea dan 

Organik) serta melakukan pertemuan petani pelaksana SL. Selain itu pada areal SL-PTT 

dialokasikan anggaran untuk ubinan setiap luasan 100 ha mendapat 1 (satu) unit sampling 

ubinan. Sementara itu areal SL Non Laboratorium Lapangan hanya mendapat bantuan 

benih VUB. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan 

pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, 

PBT dan Mantri Tani. 

Tabel 12. Rincian Biaya (Unit Cost) SLPTT dan Pengembangan Kedelai 

No. Uraian Volume 

Harga/Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

A. SLPTT Kedelai 3.930.000 

- Urea 100 Kg 1.600 160.000 

- NPK 100 Kg 2.300 230.000 

- Kapur Pertanian 500 Kg 1.000 500.000 

- Pupuk Hayati 1 Paket 250.000 250.000 

- Pupuk Organik 500 Kg 500 250.000 

- Pestisida/Herbisida 2 Ltr 250.000 500.000 

- Papan nama 1 Paket 150.000 150.000 

- Pendampingan Penyuluh 1 Paket 500.000 500.000 

- Pertemuan Kelompok Tani 1 Klp 1.390.000 1.390.000 

B. Pengembangan Kedelai 3.280.000 

- Urea 100 Kg 1.600 160.000 

- NPK 100 Kg 2.300 230.000 

- Kapur Pertanian 500 Kg 1.000 500.000 

- Pupuk Hayati 

1 Paket 250.000 250.000 

(RYZOBIUM) 

- Pupuk Organik 1.000 Kg 500 500.000 

- Pestisida 2 Ltr 250.000 500.000 

- Herbisida 5 Ltr 80.000 400.000 

- Pendampingan Penyuluh 1 Paket 200.000 200.000 

- Benih 40 Kg 13.500 540.000 

37 | P a g e



Sasaran tanam yang akan dicapai dari kegiatan SL-PTT kedelai TA 2012 seluas 

350.000 Ha, pengembangan kedelai model seluas 2.094 Ha, pengembangan kacang tanah 

seluas 100 ha, pengembangan ubi kayu seluas 300 ha, dan pengembangan ubi jalar 

seluas 850 ha. Untuk memastikan kinerja kegiatan SL-PTT Kedelai maka akan dilakukan 

uji ubinan secara baik dan tepat seluas 3.500 Ha. Alokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi 

Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 13. Alokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

TA 2012 


1. SL-PTT Kedelai 350.000 Ha 28 Provinsi; 175 Kab/Kota 

2. Pengembangan Kedelai (Model) 2.094 Ha 11 Provinsi; 29 Kab/Kota 

3. Pengembangan Kacang Tanah 100 Ha 1 Provinsi; 2 Kab/Kota 

4. Pengembangan Ubi Kayu 300 Ha 1 Provinsi; 4 Kab/Kota 

5. Pengembangan Ubi Jalar 850 Ha 2 Provinsi; 9 Kab/Kota 

6. Koordinasi Non Kedelai 54 Paket 24 Provinsi 

7. Pembinaan, Pengawalan, 

Monitoring, dan Evaluasi 

209 Satker Pusat, 

28 Provinsi; 

180 Kab/Kota 

8. Ubinan SL-PTT Kedelai 3.500 Ha 28 Provinsi; 175 Kab/Kota 


Dalam upaya pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi titik risiko 

kegiatan adalah: (1) ketepatan terhadap penetapan dan penerapan komponen teknologi 

SL-PTT, seperti pengolahan tanah, pemilihan benih, pengaturan tanam, pengairan, 

pemupukan, pengendalian OPT hingga panen; (2) ketepatan pengalokasian anggaran 

dengan realiasi tanam; (3) ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggaran, (4) 

ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman teknis 

berkaitan dengan kriteria calon penerima calon lokasi (CPCL); (5) ketepatan penyelesaian 

surat keputusan berkaitan dengan pengelola kesatkeran; (6) ketepatan pembentukan tim 

pembina, pengawalan, monitoring dan evaluasi; (7) ketepatan jadwal waktu proses 

penentuan penerima bantuan, penyediaan dan penyaluran bantuan, serta (8) 

kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan. 

38 | P a g e



Tabel 14. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Produksi 

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi TA 2012 


I SL-PTT Kedelai - Ketepatan penyelesaian dokumen pelaksanaan, pedoman teknis, dan 

petunjuk teknis 

- Ketepatan penetapan calon penerima calon lokasi (CPCL) 

- Ketepatan Surat Keputusan Dirjen Tanaman Pangan 

- Ketepatan waktu ketersediaan benih 

- Ketepatan kualitas benih termasuk varietas yang diminta 

- Gangguan OPT dan DPI 

- Ketersediaan lahan (kompetisi antar komoditas tanaman, misal antara 

padi – jagung) 

- Ketersediaan akses informasi 

- Ketersediaan pasar / kemitraan 

II. Pengembangan Kedelai - Ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan, pedoman 

teknis, dan petunjuk teknis terutama yang berkaitan dengan kriteria 

calon penerima calon lokasi (CPCL) dan pola pengelolaan 

III Pengembangan Kacang 

Tanah 

IV Pengembangan Ubi Kayu 

dan Ubi Jalar 

- Ketepatan penyelesaian surat keputusan berkaitan dengan pengelola 

kesatkeran 

- Ketersediaan benih tepat waktu 





- Ketersediaan akses informasi dan modal 


- Ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan, pedoman 




kesatkeran 








- Ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan, pedoman 




kesatkeran 







- Ketersediaan pasar 

39 | P a g e



3.3.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

Kegiatan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan merupakan kegiatan 

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Indikator output kinerja Kegiatan Pengelolaan 

Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan adalah (1) lembaga perbenihan tanaman 

pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat, (2) 

tersalurkannya bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk kawasan SL-PTT dan non 

SL-PTT, (3) tersedia dan tersalurkannya Cadangan Benih Nasional (CBN) untuk 

penanganan bencana alam dan pengembangan komoditas, serta (4) pengawalan dan 

monitoring BLBU. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman 

pangan yaitu melalui penggunaan benih varietas unggul bermutu bagi petani, 

mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul bermutu, serta penggunaan 

sarana produksi yang dilakukan melalui kegiatan: operasional operasional UPTD Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPSBTPH); 

operasional Balai Benih Induk (BBI); pemberdayaan penangkar; pembangunan dan 

optimalisasi UPB; pembinaan, pengawalan, dan monitoring evaluasi pembangunan 

penangkaran benih;pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU); pembinaan, 

pengawalan, monitoring evaluasi BLBU, subsidi, dan Cadangan Benih Nasional (CBN); 

serta pemberian insentif petugas pengawas benih tanaman (PBT). 

Pada TA 2012, bantuan langsung benih unggul dialokasikan pada DIPA 

Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut: bantuan benih padi non hibrida, 

padi lahan kering, padi hibrida, jagung hibrida, dan kedelai diperuntukkan bagi kegiatan 

SLPTT dan non SLPTT. Selain itu, dialokasikan untuk mendukung pengembangan kacang 

tanah, ubi kayu dan ubi jalar (Direktif Presiden). 

Sasaran pengembangan perbenihan tahun 2012 adalah tercapainya penggunaan 

benih bermutu varietas unggul dan bersertifikat sebagai berikut: 

a. Padi 67,00 persen, 

b. Jagung 72,31 persen, 

c. Kedelai 67,90 persen, 

Selain itu, pengembangan perbenihan diharapkan dapat memperbaiki sistem produksi 

benih aneka kacang dan umbi (kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubijalar). 

Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun 

kabupaten dimaksudkan untuk memperlancar penyediaan benih varietas unggul bermutu 

komoditas tanaman pangan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain berupa: (1) 

pelaksanaan penyaluran BLBU padi, jagung, dan kedelai sebanyak 101,50 ribu ton benih 

40 | P a g e



untuk luas tanam 4,05 juta Ha; (2) pelaksanaan operasional di 32 Balai Pengawasan dan 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTDBPSBTPH) di provinsi;(3) 

pelaksanaan operasional 31 Balai Besar Induk (BBI) di provinsi;(4) pelaksanaan 

pemberdayaan penangkar padi seluas 10.000 Ha, penangkar jagung seluas 700 ha, dan 

penangkar kedelai seluas 2.500 ha; (5) pelaksanaan pembangunan 4 (empat) UPB dan 

optimalisasi 8 (delapan) UPB di provinsi; (6) pelaksanaan deregulasi perbenihan; (7) 

pembinaan, monitoring evaluasi pembangunan penangkaran benih di 27 provinsi dan 230 

kabupaten/kota; (8) pembinaan, pengawalan, monitoring evaluasi BLBU, subsidi, dan CBN 

di 32 provinsi dan 373 kabupaten/kota; serta (9) dibayarnya insentif 817 orang Petugas 

Pengawas Benih Tanaman (PBT) di 31 provinsi. Hal ini merupakan keluaran dari kegiatan 

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. 

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) diberikan dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi dan produktivitas terutama di lokasi SL-PTT, meringankan beban 

petani serta meningkatkan kesadaran penggunaan benih varietas unggul bermutu, 

sehingga dapat meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas. Rencana alokasi 

BLBU tahun anggaran 2012 difokuskan pada lokasi-lokasi yang melaksanakan Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Komoditas yang difasilitasi adalah padi, 

jagung, dan kedelai. Pengalokasian pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman 

pangan TA 2012 dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Selain bantuan langsung benih unggul, pemerintah terus mengupayakan 

pemberian subsidi harga benih dan cadangan benih nasional. Subsidi harga benih 

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga benih di pasar bebas, meringankan beban 

petani serta meningkatkan ketersediaan benih dan penggunaan benih varietas unggul 

bermutu bagi kelompok tani/petani. Cadangan Benih Nasional (CBN) dimaksudkan 

sebagai upaya pemulihan dari pertanaman kelompok tani/petani yang terkena bencana 

alam (banjir, kekeringan, dsb) serta eksplosi serangan Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT). 

41 | P a g e



Tabel 15. Alokasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

TA. 2012 


1. BLBU Pusat 

- Padi Non Hibrida 67.500 ton 

2.700.000 ha 

- Padi Hibrida 4.500 ton 

300.000 ha 

- Padi Lahan Kering 12.500 ton 

500.000 ha 

- Jagung Hibrida 3.000 ton 

200.000 ha 

- Kedelai 14.000 ton 

350.000 ha 

2. Operasional UPTD BPSBTPH 32 Balai 32 Provinsi 

3. Insentif Petugas Pengawas Benih Tanaman 

(PBT) 

817 Orang 31 Provinsi 

4. Sarana BPSBTPH 32 Balai 32 Provinsi 

5. Operasional Balai Benih 31 Balai 31 Provinsi 

6. Pemberdayaan Penangkar: 

- Padi 200 Unit 23 Provinsi; 

10.000 Ha 165 Kab/Kota 

- Jagung 14 Unit 

5 Provinsi; 

700 Ha 14 Kab/Kota 

- Kedelai 100 Unit 13 Provinsi; 

2.500 Ha 100 Kab/Kota 

7. Pembangunan UPB 4 Unit 4 Provinsi 

8. Operasional UPB 8 Unit 8 Provinsi 

9. Deregulasi Perbenihan 1 Paket Pusat 

10. Pembinaan, Monev Pembangunan 

257 Paket 27 Provinsi; 

Penangkaran Benih 

230Kab/Kota 

11. Pembinaan, Pengawalan, Monev BLBU, 

257 Paket Pusat; 32 Provinsi; 

Subsidi, CBN 

373 Kab/Kota 


Secara umum semua kegiatan memiliki risiko jika tidak dilaksanakan sesuai 

aturan dan petunjuk yang ditetapkan. Resiko kegagalan pencapaian keluaran (output) dan 

hasil (outcome) terjadi jika pelaksanaan tidak dilaksanakan tepat waktu, jumlah atau 

kualitas yang tidak sesuai speck. Oleh karena itu, agar kegiatan yang dihasilkan dapat 

berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menimbulkan kerugian negara maka sangat 

diharapkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. 

42 | P a g e



Jika dievaluasi faktor risiko seluruh kegiatan perbenihan, maka yang paling tinggi 

faktor risikonya adalah BLBU dan pemberdayaan penangkar. Bantuan Langsung Benih 

Unggul dan Pemberdayaan Penangkar berkaitan dengan waktu/musim tanam. BLBU juga 

sangat berkaitan dengan kualitas benih yang disalurkan. 

Tabel 16. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan 

Benih Tanaman Pangan TA 2012 


I BLBU mendukung SL-PTT padi, 

jagung dan kedelai 

II. Pengawasan dan Sertifikasi Benih 


III. Insentif Pengawas Benih Tanaman 

Pangan 

- Ketepatan penyelesaian administrasi kegiatan 

- Ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis yang 

dimiliki 

- Koordinasi yang baik antara Pusat dan daerah 

- Ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan 

dan/atau pedoman teknis terutama yang berkaitan dengan 

kriteria calon penerima calon lokasi (CPCL) dan pola 

pengelolaan 

- Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggaran 

- Ketersediaan benih 

- Ketepatan penyelesaian administrasi kegiatan 


dimiliki 

- Ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal kerja 

yang sudah ditetapkan 

- Kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan 

melaporkan pelaksanaan kegiatan 

- Ketepatan pembayaran insentif 

IV. Perbanyakan Benih Sumber - Ketepatan waktu perbanyakan benih 

V. Pemberdayaan Penangkar - Ketepatan penyelesaian administrasi kegiatan 

VI. Pembinaan, pendampingan, 

pengawalan 

VII. Pembangunan Unit Prosesing Benih 

(UPB) 


dimiliki 

- Koordinasi yang baik antara Pusat dan daerah 

- Ketepatan penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan 

dan/atau pedoman teknis terutama yang berkaitan dengan 

kriteria calon penerima calon lokasi (CPCL) dan pola 

pengelolaan 

- Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggaran 

- Ketersediaan benih 

- Ketepatan waktu dalam pembinaan, pendampingan dan 

pengawalan 

- Ketepatan speck 

VIII. Optimalisasi Balai Benih Palawija - Ketepatan speck 

- Ketepatan waktu pelaksanaan kerja pembangunan UPB 

- Ketepatan waktu pelaksanaan kerja pembangunan UPB 

43 | P a g e



3.3.4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 

Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan merupakan kegiatan 

Direktorat Budidaya Pascapanen. Indikator kinerja kegiatan Penanganan Pascapanen 

Tanaman Pangan adalah (1) jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi 

pascapanen tanaman pangan sesuai GHP (Good Handling Prossesing) dan standar mutu, 

dan (2) jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman 

pangan. Untuk mendukung pencapaian output diperlukan berbagai proses yang saling 

terkait. Alokasi kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan TA 2012 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 17. Alokasi Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan TA 2012 

No. Uraian Sasaran Lokasi 

1. Bimbingan teknis penanganan 

pascapanen tanaman pangan 

2. Apresiasi penanganan pascapanen 

tanaman pangan 

236 Satker Pusat; 31 Provinsi; 

204 Kab/kota 

220 Satker Pusat; 16 Provinsi; 

204 Kab/Kota 

3. Survei susut hasil padi 13 Satker Pusat; 12 Provinsi 

4. Bantuan sosial: 

- Padi 13 Satker 183 Kab/kota 

- Vertical Dryer 11 Satker 11 kab/Kota 

- Jagung 11 Satker 11 Kab/Kota 

- Kedelai 20 Satker 20 Kab/Kota 

- Ubi kayu 4 Satker 4 Kab/Kota 

- Ubi jalar 9 satker 9 Kab/kota 

5. Dukungan manajemen lainnya 1 Satker Pusat 


Dalam upaya penanganan pascapanen tanaman pangan titik risiko kegiatan 

adalah: (1) ketepatan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis penanganan pascapanen 

tanaman pangan; (2) ketepatan waktu pelaksanaan apresiasi penanganan pascapanen 

tanaman pangan; (3) ketepatan waktu dan pelaksanaan survei susut hasil padi, (4) 

ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial sarana pascapanen; (5) ketepatan 

penyelesaian dokumen pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman teknis; (6) ketepatan 

jadwal waktu proses penentuan penerima bantuan, penyediaan dan penyaluran bantuan, 

serta (7) kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

pelaksanaan kegiatan. 

44 | P a g e



Tabel 18. Penilaian Risiko Atas Keberhasilan Kegiatan Penanganan Pascapanen 



1. Bimbingan teknis penanganan 


2. Apresiasi penanganan pascapanen 


- Ketepatan terhadap pelaksanaan 

bimbingan teknis penanganan 


- Ketepatan waktu pelaksanaan apresiasi 

penanganan pascapanen tanaman 

pangan 

3. Survei susut hasil padi - Ketepatan waktu dan pelaksanaan 

survei susut hasil padi 

4. Bantuan social penanganan 


- Ketepatan sasaran pemberian bantuan 

sosial sarana pascapanen 

5. Dukungan manajemen lainnya - Ketepatan penyelesaian dokumen 

pedoman pelaksanaan dan/atau 

pedoman teknis 

- Ketepatan jadwal waktu proses 

penentuan penerima bantuan, 

penyediaan dan penyaluran bantuan 

- Kekonsistenan dalam mengendalikan, 

mengevaluasi, dan melaporkan 

pelaksanaan kegiatan 

45 | P a g e



3.3.5. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 

dikelola oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Indikator kinerja kegiatan 

penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI adalah (1) jumlah 

maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT, (2) jumlah maksimal 

luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terkena DPI, dan (3) 95 % luas areal tanaman 

pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat aman dari gangguan OPT dan 

DPI. 

Tabel 19. Alokasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan 

dari Gangguan OPT dan DPI TA 2012 

No. Komponen Kegiatan Sasaran Lokasi 

1. SLPHT kelompok 1.635 Unit BPTPH/ LPHP 

2. SLPHT tindak lanjut 315 Unit BPTPH/ LPHP 

3. SLI 130 Unit BPTPH/ LPHP 

4. Pengamatan, Peramalan, Pengendalian 

OPT/DPI (P3OPT/DPI) 

5. Inovasi & diseminasi teknologi pengendalian 

OPT/adaptasi DPI 

32 Unit BPTPH 

95 Unit LPHP 

6. Surveilans OPT 2 Paket BPTPH/ LPHP 

7. Pemberdayaan PPAH 620 Kel. LPHP 

8. Revitalisasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT): 

- Renovasi/Bangun gudang pestisida 

- Sarana pengendalian OPT 

- Operasional BPT 

- Pelatihan regu pengendali hama (RPH) 

57 unit 

2 paket 

86 unit 

221 kelas 

BPTPH/ LPHP 

BPTPH 

BPTPH 

BPTPH/ LPHP 

9. Honorarium dan BOP THL TB POPT-PHP 1.168 Orang BPTPH/ LPHP 

10. BOP POPT-PHP (PNS & Honorer) 2.908 Orang BPTPH/ LPHP 

11. Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan 

evaluasi 

1 Paket Ditlin/ Pusat 

12. Pengujian pestisida, pupuk, dan residu pestisida 1 Paket BPMPT/ Pusat 

Sumber; RK-KL Ditjen. Tanaman Pangan TA. 2012 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit 

tanaman yang disebabkan oleh OPT dan DPI dengan hasil (outcome) yang diharapkan 

adalah: (1) menguatnya sistem pengamatan dan pengendalian dini, (2) meningkatnya 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, (3) menguatnya peran dan fungsi 

kelembagaan perlindungan, (4) menguatnya penerapan teknologi pengendalian OPT dan 

adaptasi DPI, (5) meningkatnya gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI, (6) 

46 | P a g e



tersedianya sarana pengendalian OPT, dan (7) menguatnya database perlindungan 

tanaman pangan dan SIM OPT. Alokasi kegiatan penguatan perlindungan tanaman 

pangan dari gangguan OPT dan DPI TA 2012 dapat dilihat pada tabel di atas. 

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan dari 

gangguan OPT dan DPI TA 2012, terdapat permasalahan baik langsung maupun tidak 

langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga 

berimplikasi terhadap kinerja yang diharapkan. Jenis risiko yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 20. Penilaian Risiko Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan 

dari Ganggguan OPT dan DPI TA 2012 


1. Perencanaan kegiatan - Ketersediaan SDM 

- Koordinasi unit kerja 

2. Bantuan sarana pengendalian - Ketepatan waktu Identifikasi CPCL 

OPT 

- Pelaksanaan pendampingan penggunaan 

bantuan 

- Pengaruh faktor iklim dan OPT 

3. Database perlindungan - Dukungan sarana pengolah data 


- Sumberdaya manusia 

4. SLPHT & SLI - Pemberdayaan alumni 

- Pemasyarakatan teknologi PHT 

- Keseimbangan ekosistem 

5. Evaluasi dan pelaporan - Ketepatan dukungan administrasi dan teknis 

- Keterlambatan unit kerja lainnya dalam 

memberikan bahan (data dan informasi) 

- Tingkat kesadaran petugas atau unit kerja. 

47 | P a g e



3.3.6. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu 

Laboratorium Pengujian Benih 

Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem 

Mutu Laboratorium Pengujian Benih dikelola oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian 

Mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH). Indikator kinerja dari 

kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu 

Laboratorium Pengujian Benih adalah: (1) jumlah metode pengujian mutu benih yang 

dikembangkan, divalidasi dan disyahkan, (2) jumlah laboratorium yang menerapkan sistem 

mutu, (3) jumlah laboratorium peserta uji profisiensi. 

Sasaran dan keluaran kegiatan ini adalah: (1) terlaksananya 1 paket operasional 

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(BBPPMBTPH) Cimanggis; dan (2) meningkatnya kinerja petugas dan pegawai di 

BBPPMBTPH Cimanggis dengan pelaksanaan pembayaran gaji dan operasional kantor di 

pusat selama satu tahun. 

3.3.7. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT dikelola oleh Balai Besar 

Peramalan OPT. Indikator kinerja kegiatan pengembangan peramalan serangan OPT 

adalah (1) jumlah informasi peramalan serangan OPT dan DPI, (2) jumlah teknologi 

pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT, dan (3) jumlah provinsi yang 

menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT. 

Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT dimaksudkan untuk: (1) 

operasional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT); dan 

(2) peningkatan kinerja petugas dan pegawai di BBPOPT. Keluaran kegiatan ini adalah 

terlaksananya 1 paket operasional BBPOPT dan pembayaran gaji dan operasional kantor 

selama satu tahun. 

3.3.8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan 

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Indikator kinerja dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 1) jumlah dokumen perencanaan, keuangan, 

umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 

tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) 

48 | P a g e



penyaluran bantuan modal untuk LM3, dan 3) jumlah cadangan saprodi untuk mengatasi 

dampak bencana alam. 

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi 

kepada semua unsur di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Keluaran kegiatan 

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 21. Alokasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 


1. Insentif Mantri Tani 3.161 Orang Pusat; 33 Provinsi 

2. Honor Pengelola Satuan Kerja dan 

Adminitasi 

3. Perencanaan Program, Kegiatan 

dan Anggaran 

4. Pengelolaan SAI (termasuk honor 

SAP/SIMAK BMN) 

408 Satuan Kerja Pusat; 33 Provinsi; 

374 Kab/Kota 


374 Kab/Kota 


374 Kab/Kota 

5. Pengelolaan Bidang Umum 1 Satuan Kerja Pusat 

6. Evaluasi, Monitoring Evaluasi, 

Statistik (termasuk honor petugas 

SIMONEV) 


374 Kab/Kota 

7. Dukungan Manajemen Lainnya 1 Satuan Kerja Pusat 

8. LM3, Bencana Alam, dan 

Kekeringan 

1 Satuan Kerja Pusat 

9. Gaji dan Operasional Kantor 1 Satuan Kerja Pusat 


Dalam pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ditemukan berbagai 

hambatan dan permasalahan yang tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan berimplikasi terhadap kinerja yang diharapkan. 

Penilaian risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

49 | P a g e



Tabel 22. Penilaian Risiko Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 


1. LM3 - Kelayakan Proposal 

2. Bantuan Bencana Alam 

dan Kekeringan 

3. Dokumen Manajemen 

dan Teknis Lainnya 

- Kelengkapan administrasi pencairan dana 

bantuan LM3 

- Pengaruh intervensi pihak luar 

- Pengawalan penggunaan dana penerima 

bantuan LM3 

- Faktor alam 

- Identifikasi Calon Lokasi 

- Proses tender 

- Ketepatan dukungan administrasi dan teknis 

- Keterlambatan unit kerja lainnya dalam 

memberikan bahan (data dan informasi) 

- Tingkat kesadaran petugas atau unit kerja. 

50 | P a g e

4.1. Tata Hubungan Kerja 



BAB IV 

TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGORGANISASIAN PROGRAM 

LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TA 2012 

Dalam mendukung pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu dipahami 

bahwa tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan baik di 

pusat maupun daerah perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab 

pimpinan instansi sebagai penanggung jawab operasional kegiatan cukup kompleks, 

sehingga membutuhkan kerja keras serta selektif terhadap kegiatan prioritas yang akan 

dilaksanakan. 

Untuk mendukung pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya 

koordinasi dan peningkatan jaringan kerja melalui hubungan hierarki, koordinasi dan teknis 

fungsional, dengan penjelasan sebagai berikut: 

- Hubungan Hierarki 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai hubungan hierarki dengan 

propinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian 

di daerah sesuai dengan azas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk 

itu, pemanfaatan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh satuan kerja 

yang menerima pelimpahan atau penugasan dikelola, dipertanggung jawabkan dan 

dilaporkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hubungan hierarki tersebut 

terwujud dalam sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan. 

- Hubungan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berdasarkan sistem anggaran 

berbasis kinerja dibutuhkan sinergi perencanaan program dengan pembiayaan. 

Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan melalui hubungan 

koordinasi antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan UPT pusat dengan 

dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani tanaman pangan dan UPTD 

(BBI, BPSBTPH dan BPTPH). 

Koordinasi dilakukan terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing 

daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran pembangunan 

yang ingin dicapai bersama, khususnya pembangunan yang dibiayai dari APBN. 

Dengan koordinasi ini, diharapkan masing-masing daerah juga dapat berkontribusi 

melalui APBD yang dimiliki. 

51 | P a g e



Koordinasi juga diperlukan antara UPT Pusat dengan UPT Daerah, terutama untuk 

keseragaman peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam memberikan 

jasa pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam aspek penyelesaian masalah 

(arbitrase) bila terjadi suatu perselisihan, khususnya perselisihan antar daerah. 

- Hubungan Teknis Fungsional 

Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

pembangunan tanaman pangan yang berazaskan dekonsentrasi/tugas pembantuan 

bertujuan untuk dapat memenuhi standar teknis di bidang tanaman pangan. Dengan 

demikian produk/jasa yang dihasilkan dibidang tanaman pangan dapat diproduksi 

secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud dari hubungan teknis fungsional 

tersebut, dilaksanakan melalui pembinaan teknis kegiatan di lapangan seperti teknis 

penyiapan sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan, teknis perlindungan 

tanaman, teknis usahatani, panen dan pasca panen, dan teknis pelatihan bagi 

aparat pertanian dan pelaku usahatani. 

4.2. Pengorganisasian 

Pelaksanaan program dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah 

administrasi pemerintahan. Dalam melaksananakan pembangunan tanaman pangan, 

Direktur Jenderal Tanaman Pangan membantu Menteri Pertanian/Pengguna Anggaran 

dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibidang tanaman pangan sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran/Barang di tingkat pusat. Untuk pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran di daerah, Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran mengalokasikan 

sebagian APBN untuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur 

sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, sedangkan 

tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari 

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Anggaran dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN yang pengelolaan dan 

tanggung jawab penggunaannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah 

melalui pelimpahan wewenang oleh pemerintah. Besarnya jumlah anggaran ditentukan 

melalui proses perencanaan dan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sedangkan 

anggaran tugas pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan 

oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

52 | P a g e



Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh satuan kerja. Satuan 

kerja yang pimpinannya ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a) Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya 

melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja di provinsi yang 

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di provinsi/kabupaten/kota yang 

melaksanakan tugas pembantuan. 

Penanggung jawab program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan untuk 

masing-masing unit kerja dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat Pusat 

1) Menteri Pertanian sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Pertanian. 

Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan 

anggaran pembangunan tanaman pangan serta sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran dan penanggung jawab program. 

3) Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak sebagai koordinator pengembangan 

komoditas tanaman pangan dan tugas-tugas pokok serta tugas-tugas pelayanan 

lainnya yang terkait dengan unit kerjanya. 

4) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan 

anggaran, dalam operasional kegiatan dibantu oleh dua orang Bendahara 

(Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Penguji dan 

Penerbit SPM, pejabat eselon II dan III (khusus UPT BPMPTPH) sebagai Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK). 

5) Untuk UPT Pusat BBPOPT dan BBPPMBTPH, Kepala Balai Besar selaku Kepala 

Satuan Kerja dan KPA. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Balai Besar dibantu 

oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), 

KTU/Kabag Umum sebagai Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, dan Kabid/Pejabat 

eselon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

b. Tingkat Provinsi 

1) Gubernur sebagai penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. 

Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. 

53 | P a g e



Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan 

melaksanakan dan mengelola DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggung jawab terhadap seluruh 

keberhasilan aktivitas program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang 

dipimpinnya. 

3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi 

dan keuangan) sehari-hari, masing-masing KPA dibantu dua orang bendahara 

(Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen 

serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Penugasan dalam jabatan tersebut 

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4) Kepala Satker selaku KPA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

Gubernur untuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi. 

c. Tingkat Kabupaten/Kota 

1) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab program, kegiatan dan anggaran tugas 

pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. Bupati/Walikota 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. 

Bupati/Walikota menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan 

melaksanakan dan mengelola DIPA tugas pembantuan. 

2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggungjawab terhadap seluruh keberhasilan 

program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya. 

3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi 

dan keuangan) sehari-hari, masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. 

Penugasan dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan 

laporan kepada Bupati/Walikota untuk anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota 

dengan tembusan kepada Dinas tingkat provinsi yang membidangi tanaman pangan 

dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 

Pada TA 2012, kegiatan pembangunan subsektor tanaman pangan dikelola oleh 

442 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut; 1) 3 saker di Pusat, 2) 65 satker di 

provinsi, dan 3) 374 satker di kabupaten/kota. 

54 | P a g e



Tabel 23. Jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

No. Lokasi 

Jumlah Satker DIPA 

(unit) 

I. Pusat 3 

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 1 

2. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) 

3. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (BBPOPT) 

1 

II. Provinsi 65 

1. Dinas Pertanian di Provinsi 33 

2. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(BPTPH) 

III. Kabupaten/Kota 

1. Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota 374 

T O T A L 442 


Daftar selengkapnya satuan kerja yang melaksanakan pembangunan tanaman 

pangan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pembiayaan APBN terdapat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 24. Jumlah dan Alokasi Anggaran Per Unit Kerja dan Satuan Kerja (Satker) DIPA 

TA 2012 

No. Unit Kerja 

Jumlah Satker DIPA 

(unit) 

1 

32 

Alokasi Anggaran 

(Rp. 000,-) 

I. Pusat 3 1.104.899.536 

1 Ditjen Tanaman Pangan 1 1.084.746.536 

2 BPMPT - 3.500.000 

3 BBPPMBTPH 1 7.300.000 

4 BBPOPT 1 9.353.000 

II. Provinsi 65 512.347.000 

1 Dinas Provinsi 33 

- Dinas Provinsi - 267.093.500 

- BBI *) - 31.846.500 

- BPSBTPH *) - 61.400.000 

2 BPTPH 32 152.007.000 

III. Kabupaten/Kota 374 1.498.245.455 

1 Dinas Kabupaten/Kota 374 1.498.245.455 

T O T A L 442 3.115.491.991 

55 | P a g e



Ket.: *) BBI dan BPSBTPH digabung dengan Satker Dinas Provinsi (Dekonsentrasi) 


Struktur anggaran TA 2012 mengikuti struktur kegiatan pada masing-masing 

satuan kerja di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut: 

1. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memayungi kegiatan-kegiatan 

yang dikelola oleh unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (BBPPMBTPH) di Cimanggis – DKI Jakarta, Balai Besar Peramalan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) di Jatisari. 

Beberapa kegiatan yang dikelola diantaranya adalah: 

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

2) Koordinasi, pembinaan, pengawalan dan monitoring evaluasi (SLPTT 

budidaya tanaman serealia; SLPTT budidaya tanaman aneka kacang dan 

umbi; perbenihan; pascapanen; dan perlindungan tanaman pangan); 

3) Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi, jagung, dan 

kedelai; 

4) Penyusunan deregulasi perbenihan; 

5) Pembinaan,pengawalan, monitoring dan evaluasi BLBU, subsidi dan CBN; 

6) Penyaluran insentif Mantri Tani; 

7) Penyaluran Honor Pengelola Satker dan Adminsitrasi; 

8) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

9) Pengelolaan SAI (termasuk honor SAP/SIMAK BMN), bidang umum, dan 

dukungan manajemen lainnya; 

10) Evaluasi, monitoring, statistik dan pemberian honor petugas Simonev; 

11) Koordinasi penyaluran dana bantuan Lembaga Mandiri yang Mengakar di 

Masyarakat (LM3), penanganan bencana alam, dan kekeringan; 

12) Pengelolaan gaji, honorarium, tunjangan, penyelenggaraan operasional dan 

pemeliharaan perkantoran. 

13) Pelaksanaan dukungan manajemen dari kegiatan teknis. 

2. Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas 

yang membidangi tanaman pangan di tingkat Provinsi 

Satuan kerja pembinaan dan pengembangan tanaman pangan provinsi 

memayungi kegiatan-kegiatan, diantaranya: 

1) Melaksanakan kegiatan SL-PTT padi (non hibrida spesifik lokasi, non hibrida 

peningkatan IP, dan hibrida spesifik lokasi); 

2) Fasilitasi kemitraan pangan alternatif; 

56 | P a g e



3) Pembinaan, pengawalan dan monitoring evaluasi (serealia, aneka kacang 

dan umbi, penangkaran benih, BLBU, subsidi dan CBN); 

4) Penyaluran operasional dan sarana UPTD BPSBTPH, Balai Benih, P3OPT 

(BPTPH), Brigade Proteksi/Gerakan Pengendalian OPT; 

5) Pemberian insentif petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT); 

6) Pembangunan dan optimalisasi UPB; 

7) Pemberian bantuan sarana pascapanen padi; 

8) Pelaksanaan survei susut padi; 

9) Pembinaan, bimbingan teknologi, apresiasi dan monitoring evaluasi 

pascapanen; 

10) Penyaluran sarana pengendalian OPT; 

11) Renovasi gudang Brigade; 

12) Pelatihan alumni SLPHT untuk penguatan RPH; 

13) Surveilans OPT dan monitoring evaluasi Sekolah Lapangan; 

14) Operasional POPT PHP, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP), 

Dinas Pertanian Provinsi, THL POPT-PHP ; 

15) SLHT dan SLI; 

16) Pemberdayaan PPAH; 

17) Pemberian insentif Mantri Tani; honor pengelola Satker dan Administrasi; 


19) Pengelolaan SAI (termasuk honor SAP/SIMAK BMN); dan 

20) Evaluasi, monitoring evaluasi, statistik, dan pelaporan (termasuk honor 

petugas Simonev). 

3. Satuan Kerja Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH 

Satuan Kerja ini memayungi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan perbenihan sesuai fungsi BPSBTPH di seluruh provinsi. Kegiatan 

pokoknya adalah pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih, penguatan 

kelembagaan perbenihan melalui aspek pengawasan mutu benih tanaman pangan. 

4. Satuan Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Satuan Kerja ini memayungi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pengamanan produksi sesuai fungsi BPTPH di seluruh provinsi. Kegiatan 

pokoknya adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) melalui 

pengamatan, peramalan OPT dan dampak perubahan iklim, pengelolaan data 

OPT. 

5. Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas yang 

membidangi tanaman pangan tingkat Kabupaten/Kota 

Satuan kerja ini kegiatan-kegiatan pokoknya antara lain: 

57 | P a g e



1) Pelaksanaan kegiatan SLPTT padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan 

kering, jagung hibrida, kedelai; 

2) Pembinaan, pengawalan, monitoring evaluasi, dan pelaporan(serealia, 

aneka kacang dan umbi, penangkaran benih, BLBU, subsidi, CBN, 

pascapanen); 

3) Pengembangan kedelai (model), kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar; 

4) Ubinan SL-PTT kedelai; 

5) Pemberdayaan Penangkar Benih padi, jagung, dan kedelai; 

6) Pemberian bantuan sarana pascapanen padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi 

jalar; 

7) Operasional Brigade Proteksi/Gerakan Pengendalian OPT; 

8) Honor pengelola Satker dan administrasi; 


10) Pengelolaan SAI (termasuk honor SAP/SIMAK BMN); 

11) Evaluasi, monitoring, statistik (termasuk honor petugas Simonev); dan 

12) Dukungan manajemen dan teknisnya. 

Penjelasan secara rinci tentang masing-masing kegiatan yang dilaksanakan di 

Provinsi (Dinas yang membidangi tanaman pangan, BBI, BPSBTPH dan BPTPH) maupun 

di Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi tanaman pangan) disajikan pada buku 

Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh masing-masing unit Eselon II lingkup 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

4.3. Pengelolaan Anggaran 

Struktur Anggaran 

Kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah di stimulasi oleh APBN yang 

dibagi ke dalam dua pola, pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dalam 

pelaksanaannya, kedua pola penganggaran tersebut tetap didasarkan kepada sistem 

penganggaran kinerja dengan ciri-ciri pokok kinerja antara lain: a) klasifikasi rincian 

belanja negara menurut organisasi, fungsi, lokasi dan jenis belanja, yang sebelumnya 

menurut sektor dan jenis belanja, b) perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil 

kinerja, bukan pengawasan, c) setiap kegiatan harus dilihat dari sistem efisiensi dan 

memaksimumkan keluaran (output), dan d) menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja 

yang dapat digunakan untuk penyusunan target evaluasi pelaksanaan kinerja. Anggaran 

berbasis kinerja memiliki komponen : 1) Rencana Kerja (program, kegiatan, dan 

pengeluaran), 2) Anggaran, dan 3) Indikator Kinerja (keluaran/output dan hasil/ outcome). 

Struktur anggaran berdasarkan kegiatan dari kedua pola anggaran di atas adalah 

sebagai berikut: pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk 

memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang 

58 | P a g e



membidangi tanaman pangan tingkat provinsi, BPSBTPH dan BPTPH, sebagai pihak yang 

diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. 

Pengelolaan anggaran harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif 

serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

berikut: 

Rincian tugas dan wewenang aparat pengelola anggaran diuraikan sebagai 

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA yang telah disahkan secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

2) Menunjuk/memberi kewenangan kepada pejabat untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen. 

3) Melakukan pengawasan kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat 

Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). 

4) Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 

ditetapkan. 

5) Menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan 

memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN. 

6) Menandatangani cek dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

7) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

8) Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti 

pengangkatan pejabat/panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan 

penetapan penyediaan barang jasa, kontrak/perjanjian/SPK dengan nilai di atas 

seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) sampai dengan lima puluh milyar (Rp 

50.000.000.000,-) baik untuk pemilihan langsung/pelelangan ditetapkan oleh KPA 

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan atau Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan menetapkan paket-paket 

pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam 

negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk 

koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; 

2) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara 

pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat 

pengadaan/unit layanan pengadaan; 

3) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit 

layanan pengadaan sesuai kewenangannya; 

59 | P a g e



4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

5) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedian 

barang/jasa; 

6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran; 

7) Menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 

8) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri 

dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan Kerja; 

9) Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

dimulai; 

10) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA sesuai 

kegiatan masing-masing; 

11) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, 

honor, vakasi), Surat perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD); 

12) Mengusulkan susunan panitia pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA); 

13) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa hasil pengadaan; 

14) Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima 

Barang/Pekerjaan; 

15) Meneliti keberan dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan 

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa; 

16) Meneliti ketersediaan dana dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata 

anggaran pengeluaran yang bersangkutan, serta memerintahkan pembayaran 

atas beban APBN; 

17) Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran 

anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara 

swakelola; 

18) Mengajukan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk 

pembayaran yang membebani Uang Persediaan; 

19) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan diberi wewenangan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) baik, LS, UP, GUP, TUP dan NIHIL, serta dokumen pendukungnya dan 

menyampaikan kepada Pejabat penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah 

membayar (SPM); 

20) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan 

menyampaikannyakepada Kuasa Pengguna Anggaran; 

21) Mengangkat staf pengelola anggaran sesuai kebutuhan; 

22) Dalam melaksanakan pekerjaannya, PPK agar berkoordinasi dengan pimpinan 

unit kerjanya masing-masing. 

60 | P a g e

c. Penanggungjawab Teknis Kegiatan 



Penanggungjawab teknis kegiatan adalah Pejabat Eselon II (Sekretaris Direktorat 

Jenderal, Direktur, dan Kepala Balai) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai 

berikut: 

1) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam DIPA sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing; 

2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran; 

3) Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan 

dituangkan dalam DIPA; 

4) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pejabat dibawahnya untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/outputyang telah 

ditetapkan; 

5) Menyampaikan laporan kinerja bulanan/triwulanan/semesteran dan tahunan 

kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 

6) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan kepada atasan 

langsung; 

7) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di bawah koordinasinya; 

8) Melakukan pengawasan DIPA yang dilaksanakan oleh pejabat pembuat 

Komitmen (PPK); 

9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi 

keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan output. 

10) Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitas untuk mengatasi permasalahan 

prinsip yang mungkin timbul; 

11) Menyusun usulan rencana kegiatan Satuan Kerja yang merupakan bagian dari 

Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. 

Disamping sebagai penanggungjawab teknis kegiatan, Sekretaris Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan atas nama KPA, diberi wewenang untuk: 

1) Menandatangani cek; 

2) Menandatangani surat dispensasi usulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan; 

3) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penanggungjawab teknis 

kegiatan di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 

4) Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

d. Pejabat Penguji dan Penerbit SPM 

1) Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

61 | P a g e



2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan 

bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. 

3) Menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, 

alamat, nomor rekening dan nama bank). 

Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan 

prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam 

kontrak). 

Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang 

tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu 

pembayaran). 

4) Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yang 

tercantum dalam DIPA berkenaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. 

5) Menguji kemungkinan adanya pemborosan dan in-efisiensi. 

6) Menguji apakah surat-surat serta data dukung telah memenuhi persyaratan yaitu 

dari segi ketelitian, ketepatan penjumlahan, pengurangan, perkalian. 

7) Mengonsep dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta 

menyampaikan SPM ke KPPN setempat. 

e. Bendahara Pengeluaran 

1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 

pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja . 

2) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

3) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 

pembayaran. 

4) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

5) Wajib menolak perintah bayar dari PPK atau KPA, apabila persyaratan tersebut 

diatas tidak terpenuhi. 

6) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

f. Bendahara Penerimaan 

Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya. 

KPA dan Bendaharawan Pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan 

harus memperhatikan, mempersiapkan dan menetapkan beberapa dokumen sebagai 

berikut; 

1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

2) Pedoman Pelaksanaan 

62 | P a g e



3) Petunjuk Operasional Pelaksanaan (POK) 

4) Keputusan penetapan para pelaksana anggaran 

5) Membuat specimen bank ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

6) Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak 

7) Menyiapkan dan menyelenggarakan Buku Pengawasan Pelaksanaan Anggaran 

per Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 

8) Menyiapkan dan meyelenggarakan Buku Pengawasan Uang yang harus 

dipertanggungjawabkan 

9) Menyiapkan Buku Bank 

10) Menyiapkan Buku Pungutan Pajak 

11) Dan lainnya. 

Jika pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas 

pembantuan dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan 

penerimaan tersebut harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku. Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan menjadi milik negara. 

Sisa/saldo anggaran lebih (SAL) merupakan penerimaan APBN dan disetorkan ke 

rekening Kas Umum Negara. 

4.4. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi 

Beberapa ketentuan pidan, sanksi administratif dan ganti rugi yang perlu 

diperhatikan adalah; 

1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan 

penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang 

APBN diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara 

dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan 

pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya, 

atau penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk 

anggaran berikutnya, yang ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 75, 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan). 

63 | P a g e

BAB V 



PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

5.1. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, maka mengingat tuntutan agar pengelola dan penerima 

manfaat kegiatan dan anggaran dapat bekerjasama melaksanakan tugas secara 

transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, serta untuk mengatasi dan mencari 

pemecahan terhadap kendala maupun permasalahan yang mungkin muncul, maka 

pengendalian intern perlu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a) Mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta 

ketepatan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

b) Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat 

dicari solusi pemecahannya. 

c) Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

d) Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam 

penyempurnaan dan evaluasi kegiatan. 

Pengendalian intern dilakukan bukan saja hanya berkaitan dengan aspke program 

dan anggaran, namun termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, 

dan berbagai hal lainnya. Dalam melaksanakan pengendalian intern, ada lima (5) unsur 

pengendalian yang perlu dicermati yaitu 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) 

Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, serta 5) Pemantauan Pengendalian 

Intern. Kegiatan pengendalian merupakan salah satu unsur pengendalian intern. 

Unsur-unsur yang bertugas melaksanakan pengendalian yaitu : 

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 

1) Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis melalui penerbitan 

Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan/rambu-rambu operasional kegiatan. 

2) Melakukan sosialisasi Pedoman sebelum pelaksanaan kegiatan. 

3) Memberikan bimbingan penyusunan prosedur tata kerja pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran. 

4) Memberikan pelatihan, workshop atau kursus perencanaan program, 

penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan 

tanaman pangan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

5) Melakukan supervisi (orientasi, monitoring maupun evaluasi) ke daerah baik 

dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol 

yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah. 

64 | P a g e



6) Melakukan evaluasi tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan sebagai 

dasar perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2013. 

b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 

1) Memberikan bimbingan kepada staf secara berjenjang dalam hal administrasi dan 

teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

2) Menyusun prosedur tatakerja antara propinsi dan kabupaten/kota dengan cara 

meningkatkan koordinasi dan jaringan kerja. 

3) Membentuk Tim Pengendali Internal pelaksanaan kegiatan. 

5.2. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran 

Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional 

pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama 

proses manajemen berlangsung. 

Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan 

tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, 

BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu 

pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan 

lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan 

yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap 

pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja. 

Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, 

mempunyai aspek pelayanan masyarakat, bantuan/pinjaman luar negeri serta mempunyai 

peranan strategis terhadap keberhasilan pembangunan tanaman pangan. Sistem dan 

upaya pengawasan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai langkah 

yang efektif agar dapat mengamankan kebijakan pembangunan tanaman pangan secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: 

a. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah 

sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

b. Pemeriksaan yang mengarah kepada pelaksanaan wewenang sesuai tugas pokok dan 

fungsi, yaitu apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, sehingga 

akan dapat memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pada kegiatan yang 

akan datang. 

65 | P a g e



c. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan 

mempertanggung jawabkan wewenang dan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. 

d. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman 

untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat 

atau pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya 

dugaan terjadinya tindak pidana/ penyalahgunaan wewenang. 

5.3. Monitoring dan Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan 

pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, 

keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan 

apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Indikator kinerja ditetapkan untuk: 

a. Memperjelas status jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan. 

b. Membangun konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan 

kegiatan, termasuk dalam menilai kinerja instansi yang melaksanakannya. 

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu 

instansi/organisasi. 

Penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan tanaman pangan diukur dengan 

menggunakan indikator kinerja. Pengukuran efisiensi secara ekonomis dilakukan dengan 

cara menilai penggunaan masukan yang paling ekonomis untuk mencapai keluaran 

tertentu. Efisiensi (daya guna) diukur dengan cara membandingkan antara keluaran yang 

dihasilkan dengan masukan yang telah dikeluarkan, sedangkan efektivitas (hasil guna) 

dilakukan dengan mengukur sejauhmana hasil telah dicapai. Ukuran efisiensi dan 

efektivitas secara skematis dapat dilihat pada gambar 5 berikut: 

Gambar 5. Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pembangunan Tanaman 

Pangan 

NILAI MASUKAN 

(Rp) 

EKONOMIS 

(HEMAT) 

MASUKAN 

Pengukuran Efisiensi dan 

Efektivitas 

PROSES KELUARAN HASIL TUJUAN 

EFISIENSI 

(DAYA GUNA) 

EFISIENSI 

PEMBIAYAAN 

EFEKTIVITAS 

(HASIL GUNA) 

66 | P a g e



Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan (ex-ante), sedang pelaksanaan 

kegiatan (on-going) dan evaluasi akhir (ex-post). Evaluasi awal dan evaluasi saat 

pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring 

pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan 

anggaran. Evaluasi dilakukan di masing-masing Satker Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 

sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing penanggung 

jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh 

Tim. 

5.4. Pelaporan 

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 (a) dan pasal 60 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pembangunan 

pertanian kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 menyebutkan laporan kinerja 

dievaluasi dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan) dan menjadi masukan serta bahan 

pertimbangan untuk analisis dan evaluasi alokasi anggaran tahun 2013. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 

dan Dana Tugas Pembantuan, menyebutkan SKPD wajib menyusun laporan 

pertanggungjawaban serta menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 

anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri 

Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan). 

Pelaporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ini, merupakan 

penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan 

sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan ini juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat 

keberhasilannya. 

Sesuai dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, aparat pelaksana 

kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan ke pusat. Mekanisme 

pelaporan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi dilakukan 

secara berjenjang dari Dinas pertanian provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur 

dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian. 

Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota 

dilakukan secara berjenjang yaitu dari Dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan 

laporan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman 

67 | P a g e



Pangan dan Dinas pertanian provinsi. Setelah menerima laporan dari kabupaten/kota, 

Dinas pertanian provinsi merekapitulasi laporan dari seluruh kabupaten/kota dalam propinsi 

bersangkutan dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 

yang selanjutnya menyampaikan laporan ke Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal 


Laporan yang disampaikan, baik untuk anggaran dekonsentrasi, tugas 

pembantuan provinsi maupun tugas pembantuan kabupaten/kota, meliputi laporan 

manajerial dan laporan akuntabilitas yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap 

berakhirnya tahun anggaran. Format pelaporan dan waktu penyampaian laporan 

manajerial dan laporan akuntabilitas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal 


Laporan insidentil, yaitu laporan yang disampaikan jika terjadi sesuatu yang 

bersifat insidentil (mendesak), misalnya bila ada permasalahan yang dihadapi baik dalam 

aspek adminsitrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan kegiatan juga bisa 

disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Gubernur selaku penerima pelimpahan anggaran dekonsentrasi dan penugasan 

pelaksanaan anggaran tugas pembantuan, dan Bupati/Walikota selaku penerima 

penugasan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban akhir seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran 

dimaksud kepada Menteri Pertanian. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah 

satu dasar penentuan anggaran tahun 2013 sebagai penerapan azas reward and 

punishment. 

68 | P a g e



BAB VI 

PENUTUP 

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja 

sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi baik aparatur negara, kepercayaan 

masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu, perlu terus 

ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan melalui 

pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 

penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. 

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan. Pedoman ini akan dilengkapi 

dengan Pedoman yang bersifat teknis dari masing-masing kegiatan. Sebagai tindak lanjut 

diterbitkannya seluruh Pedoman dimaksud, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk 

menjabarkannya lebih lanjut ke dalam Petunjuk/Pedoman Teknis sesuai dengan 

keragaman karakteristik dan kondisi setempat. Keberhasilan pembangunan tanaman 

pangan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan tanaman pangan secara terpadu. 

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan berbagai butir-butir untuk 

dilaksanakan dan sekaligus dirinci dalam pedoman pelaksanaan kegiatan dan/atau 

pedoman teknis. 

69 | P a g e



70 | P a g e



Lampiran 1. Daftar Satuan Kerja (Satker) dan Kode Satker di Pusat, Provinsi 

dan Kabupaten/Kota TA. 2012 

NO. KODE SATKER NAMA SATKER 

1. DKI JAKARTA 

1. 010082 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura DKI 

Jakarta 

2. 010091 Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 

2. JAWA BARAT 

3 020069 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 

4 020534 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab Bogor 

5 020614 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sukabumi 

6 020730 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Cianjur 

7 020823 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Bekasi 

8 020932 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Karawang 

9 021009 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kab Purwakarta 

10 021107 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang 

11 021241 Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab Bandung 

12 021334 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Sumedang 

13 021439 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut 

14 021510 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya 

15 021614 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Ciamis 

16 021714 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan Kab. Cirebon 

17 021816 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab Kuningan 

18 021933 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Indramayu 

19 022024 Dinas Pertanian Kab Majalengka 

20 022102 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bandung Barat 

21 025312 Dinas Pertanian Kota Sukabumi 

22 026009 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Tasikmalaya 

3. JAWA TENGAH 

23 030010 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Jawa Tengah 

24 030106 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Semarang 

25 030203 Dinas Pertanian Kabupaten Kendal 

26 030309 Dinas Pertanian Kab Demak 

27 030403 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Grobogan 

28 030505 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan 

29 030627 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Batang 

30 030729 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Tegal 

31 030830 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Brebes 

32 030932 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pati 

33 031024 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Kudus 

34 031104 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Pemalang 

35 031217 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Jepara 

36 031313 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Rembang 

37 031429 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Blora 

38 031532 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas 

39 031635 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Cilacap 

40 031703 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga 

41 031812 

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara 

42 031934 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Magelang 

43 032030 

Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Temanggung 

44 032118 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo 

45 032203 Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo 

46 032305 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Kebumen 

71 | P a g e




47 032430 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Klaten 

48 032505 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Boyolali 

49 032637 Dinas Pertanian Kab. Sragen 

50 032727 Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 

51 032812 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Karanganyar 

52 032907 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Wonogiri 

4. DI. YOGYAKARTA 

53 040070 Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta 

54 040138 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bantul 

55 040227 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sleman 

56 040324 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Gunung Kidul 

57 040432 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo 

5. JAWA TIMUR 

58 050004 Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur 

59 050132 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Gresik 

60 050208 Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 

61 050322 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo 

62 050448 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Jombang 

63 050509 Dinas Pertanian Kabupaten Sampang 

64 050611 Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan 

65 050708 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep 

66 050836 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bangkalan 

67 050908 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bondowoso 

68 051007 Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. 

69 051139 Dinas Kehutanan, Pertanian Dan Urusan Ketahanan Pangan Kab. Banyuwangi. 

70 051217 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Jember. 

71 051342 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab Malang 

72 051414 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan 

73 051508 Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo 

74 051635 Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang 

75 051704 Dinas Pertanian Kabupaten Kediri 

76 051815 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulung Agung 

77 051936 Dinas Pertanian Daerah Kab Nganjuk 

78 052031 Dinas Pertanian Kehutanan Dan Perkebunan Kab Trenggalek 

79 052103 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Blitar 

80 052214 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Madiun 

81 052330 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Ngawi 

82 052407 Dinas Pertanian Kabupaten Magetan 

83 052504 Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 

84 052604 Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan 

85 052739 Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 

86 052832 Dinas Pertanian Kabupaten Tuban 

87 052930 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lamongan 

6. ACEH 

88 060060 Dinas Pertanian Provinsi Aceh 

89 060106 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Aceh Besar 

90 060216 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Pidie 

91 060317 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab Aceh Utara 

92 060415 Dinas Pertanian Dan Hortikultura Kab Aceh Timur 

93 060517 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Aceh Selatan 

94 060621 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Aceh Barat 

95 060714 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 

96 060813 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Tenggara 

97 060916 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Simeulue 

98 061021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Singkil 

72 | P a g e




99 061106 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bireun 

100 061207 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Aceh Barat Daya 

101 061315 Dinas Pertanian Kab. Gayo Luwes 

102 061412 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Aceh Jaya 

103 061504 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Nagan Raya 

104 061604 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang 

105 061709 Dinas Pertanian Tp, Peternakan Dan Perikanan Kab Bener Meriah 

106 061802 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya 

107 065602 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam 

7. SUMATERA UTARA 

108 070049 Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 

109 070108 Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang 

110 070239 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Karo 

111 070305 Dinas Pertanian Kab. Langkat 

112 070432 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Tapanuli Tengah 

113 070513 Dinas Pertanian Kab Simalungun 

114 070607 Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kab. Labuhan Batu 

115 070730 Dinas Pertanian Kab. Dairi 

116 070807 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara 

117 070907 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Tapanuli Selatan 

118 071032 Dinas Pertanian Kab. Asahan 

119 071152 Dinas Pertanian Kab Nias 

120 071228 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Samosir 

121 071231 Dinas Pertanian Kab Toba Samosir 

122 071331 Dinas Pertanian Kab.Mandailing Natal 

123 071411 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Nias Selatan 

124 071525 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Pakpak Barat 

125 071604 Dinas Pertanian Kab. Humbang Hasundutan 

126 072018 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai 

127 072103 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Batubara 

128 072201 Dinas Pertanian Darah Kab. Padang Lawas 

129 072301 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Padang Lawas Utara 

130 072502 Dinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utara 

131 072603 Dinas Pertanian,Peternakan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Nias Utara 

132 072703 Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Peternakan Kab. Nias Barat 

133 075714 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Padang Sidempuan 

8. SUMATERA BARAT 

134 080008 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat 

135 080129 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kab Agam 

136 080222 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pasaman 

137 080321 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Limapuluh Kota 

138 080408 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan 

139 080418 Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab Solok 

140 080522 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebuan Dankehutanan Kab. 

Padang Pariaman 

141 080631 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan Dan Perkebunan 

Kabupaten Pesisir Selatan 

142 080711 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanah Datar 

143 080823 Dinas Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung 

144 081019 Dinas Pertanian Kabupaten Dharmas Raya 

145 081214 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kab. Pasaman Barat 

146 085538 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Padang 

147 085604 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 

148 085708 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kota Pariaman 

73 | P a g e




9. RIAU 

149 090072 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau 

150 090118 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Kampar 

151 090239 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkalis 

152 090435 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Indragiri Hulu 

153 090436 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Indragiri Hilir 

154 090616 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Pelalawan 

155 090715 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu 

156 090816 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Rokan Hilir 

157 090932 Dinas Pertanian, Peteranakan Dan Perikanan Kab Siak 

158 091214 Dinas Tanaman Pangan Kab. Kuantan Sengingi 

159 091308 Dinas Pertanian , Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti 

10. JAMBI 

160 100008 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi 

161 100130 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Batanghari 

162 100237 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat 

163 100317 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Bungo 

164 100418 Dinas Pertanian Kab. Sarolangun 

165 100530 Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci 

166 100616 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Merangin 

167 100717 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur 

168 100816 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo 

169 100915 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi 

170 105134 Dinas Pertanian Kota Jambi 

171 105202 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutan Kota Sungai Penuh 

11. SUMATERA SELATAN 

172 110005 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan 

173 110328 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 

174 110416 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu 

175 110503 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Muara Enim 

176 110608 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lahat 

177 110703 Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas 

178 110809 Dinas Pertanian Kab. Ogan Komering Ilir 

179 110916 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Banyuasin 

180 111009 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Oku Timur 

181 111104 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Oku Selatan 

182 111210 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Ogan Ilir 

183 111702 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Empat Lawang 

184 115138 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Palembang 

185 115413 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kota Pagar Alam 

186 115518 Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan Dan Perkebunan Kota Lubuk Linggau 

12. LAMPUNG 

187 120004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Lampung 

188 120108 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan 

189 120207 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah 

190 120330 Dinas Pertanian Kab. Lampung Utara 

191 120427 Dinas Pertanian Kab. Lampung Barat 

192 120503 Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanankabupaten Tulang Bawang 

193 120625 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Tanggamus 

194 120739 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur ( 03 ) 

195 120822 Dinas Pertanian, Peternakan &Perikanan Kabupaten Way Kanan 

196 120903 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Pesawaran 

197 121005 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Pringsewu 

198 121101 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kab. Mesuji 

199 121201 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Tulang Bawang Barat 

74 | P a g e




13. KALIMANTAN BARAT 

200 130071 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 

201 130105 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Sambas 

202 130237 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kab. Sanggau 

203 130306 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sintang 

204 130404 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Pontianak 

205 130506 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu 

206 130635 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Ketapang 

207 130729 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang 

208 130814 Dinas Pertanian Kab Landak 

209 130904 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Melawi 

210 131004 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kab. Sekadau 

211 131102 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Kayong Utara 

212 131201 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Kubu Raya 

14. KALIMANTAN TENGAH 

213 140004 Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 

214 140137 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kapuas 

215 140232 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Barito Utara 

216 140308 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan 

217 140408 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Timur 

218 140429 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat 

219 140606 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Seruyan 

220 140612 Dinas Pertanian Kab. Katingan 

221 140811 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Sukamara 

222 140908 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Lamandau 

223 141006 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab Gunung Mas 

224 141007 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau 

225 141107 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab Murung Raya 

226 141306 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Barito Timur 

15. KALIMANTAN SELATAN 

227 150002 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan 

228 150058 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kab. Banjar 

229 150213 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Perkebunan Kabupaten Tanah Laut 

230 150330 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tapin 

231 150428 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

232 150504 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

233 150509 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala 

234 150730 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Tabalong 

235 150735 Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru 

236 150934 Dinas Pertanian Tp Dan Hortikultura Kab. Hulu Sungai Utara 

237 151006 Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu 

238 151105 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura , Peternakan Dan Perikanan Kab. 

Balangan 

16. KALIMANTAN TIMUR 

239 160059 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Kalimantan Timur 

240 160230 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser 

241 160330 Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan 

242 160406 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau 

243 160505 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan 

244 160518 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab. Malinau 

245 160705 Dinas Pertanian Dan Peteranakan Kabupaten Kutai Timur 

246 160721 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat 

247 160807 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara 

248 161013 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara 

249 161204 Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

75 | P a g e




17. SULAWESI UTARA 

250 170052 Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara 

251 170085 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa 

252 170240 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow 

253 170330 Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe 

254 170605 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan 

255 170704 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kota Tomohon 

256 170706 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kab. Minahasa Utara 

257 171008 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Minahasa Tenggara 

258 171163 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow Utara 

259 171303 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow 

Selatan 

260 171403 Dinas Pertanian Dan Peteranakan Kab. Bolaang Mongondow Timur 

261 175401 Dinas Pertanian Kota Kotamobago 

18. SULAWESI TENGAH 

262 180039 Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

263 180071 Dinas Pertanian Kabupaten Poso 

264 180205 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala 

265 180304 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli 

266 180408 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Banggai 

267 180524 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Buol 

268 180605 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Morowali 

269 180706 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Peternakan Kab. Banggai Kepulauan 

270 180806 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong 

271 180908 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Tojo Una-Una 

272 181202 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Sigi 

19. SULAWESI SELATAN 

273 190049 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan 

274 190058 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sidrap 

275 190104 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Pinrang 

276 190207 Dinas Pertanian Kabupaten Gowa 

277 190304 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Wajo 

278 190503 Dinas Pertanian Tanaman Pangan &Hortikltura Kabupaten Bone 

279 190606 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Tana Toraja 

280 190713 Dinas Pertanian Kabupaten Maros 

281 190918 Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura Dan Peternakan Kabupaten Luwu 

282 191018 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sinjai 

283 191107 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba 

284 191214 Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Bantaeng 

285 191310 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 

286 191427 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Kepulauan Selayar 

287 191524 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Takalar 

288 191620 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Barru 

289 191713 Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidrap 

290 191829 Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pangkep 

291 191903 Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab Soppeng 

292 192106 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang 

293 192215 Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara 

294 192420 Dinas Pertanian, Perkebunan &Peternakan Kabupaten Luwu Timur 

295 192501 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Toraja Utara 

296 195317 Dinas Pertanian & Peternakan Kota Palopo 

20. SULAWESI TENGGARA 

297 200071 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara 

298 200208 Dinas Pertanian Kabupaten Buton 

299 200305 Dinas Pertanian Kabupaten Muna 

76 | P a g e




300 200444 Dinas Pertanian, Hortikultura Dan Peternakan Kab. Kolaka 

301 200507 Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan 

302 200627 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura Kab. Bombana 

303 200809 Dinas Perkebuanan Dan Hortikultura Kab. Kolaka Utara 

304 200909 Dinas Pertanian Kab Konawe 

305 201003 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Konawe Utara 

21. MALUKU 

306 210003 Dinas Pertanian Provinsi Maluku 

307 210103 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah 

308 210230 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Maluku Tenggara 

309 210309 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hrotikultura Dan Peternakan Kab. Maluku Tenggara 

Barat 

310 210410 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Pulau Buru 

311 210610 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Seram Bagian Barat 

312 210710 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Seram Bagian Timur 

313 210904 Dinas Pertanian Kab. Maluku Barat Daya 

314 211002 Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Buru Selatan 

22. BALI 

315 220074 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali 

316 220103 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Buleleng 

317 220204 Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Kelautan Kabupaten Jembrana 

318 220307 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Klungkung 

319 220403 Dinas Pertanian, Perhutanan Dan Perkebunan Kabupaten Gianyar 

320 220506 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem 

321 220610 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Perhutanan Kab Bangli 

322 220741 Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutana Kab Badung 

323 220807 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kabupaten Tabanan 

23. NUSA TENGGARA BARAT 

324 230004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov Nusa Tenggara Barat 

325 230116 Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat 

326 230208 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah 

327 230306 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur 

328 230421 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Bima 

329 230535 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa 

330 230616 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu 

331 230715 Dinas Kehutanan, Perkebunan & Pertanian Kab Sumbawa Barat 

332 230802 Dinas Pertanian , Perkebunan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Lombok Utara 

333 235106 Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Mataram 

334 235206 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kota Bima 

24. NUSA TENGGARA TIMUR 

335 240072 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

336 240103 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kupang 

337 240203 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Belu 

338 240330 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kab. Timor Tengah Utara 

339 240407 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Timor Tengah Selatan 

340 240540 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab Alor 

341 240617 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sikka 

342 240704 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Flores Timur 

343 240806 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Ende 

344 240904 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kab. Ngada 

345 241047 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Manggarai 

346 241103 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur 

347 241206 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 

348 241318 Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kab. Lembata 

349 241412 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Rote Ndao 

77 | P a g e




350 241503 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat 

351 241705 Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan Kab. Nagekeo 

352 241802 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah 

353 241902 Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya 

354 242002 Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kelautan Kab. Manggarai Timur 

25. PAPUA 

355 250034 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua 

356 250108 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Jayapura 

357 250746 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Merauke 

358 250806 Dinas Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kab Jayawijaya 

359 251036 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab Nabire 

360 251706 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab Keerom 

361 255134 Dinas Pertanian Kota Jayapura 

26. BENGKULU 

362 260003 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu 

363 260103 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara 

364 260204 Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan 

365 260335 Dinas Pertanian Kab. Rejang Lebong 

366 260407 Dinas Pertanian Kabupaten Seluma 

367 260506 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kaur 

368 260613 Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab Muko-Muko 

369 260711 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong 

370 260813 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kepahiang 

371 260903 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Bengkulu Tengah 

372 265109 Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bengkulu 

27. MALUKU UTARA 

373 280055 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 

374 280239 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Halmahera Tengah 

375 280314 Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara 

376 280405 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan 

377 280613 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Halmahera Timur 

378 280705 Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat 

379 280808 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Pulau Morotai 

28. BANTEN 

380 290006 Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten 

381 290106 Dinas Pertanian Kabupaten Serang 

382 290240 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Pandeglang 

383 290304 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak 

384 290429 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Tangerang 

385 295301 Dinas Pertanian Kota Serang 

29. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

386 300062 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

387 300223 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bangka 

388 300505 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bangka Selatan 

30. GORONTALO 

389 310005 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo 

390 310106 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo 

391 310207 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Boalemo 

392 310306 Dinas Pertanian Kab. Pohuwato 

393 310407 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango 

394 310704 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo 

Utara 

31. KEPULAUAN RIAU 

395 320017 Dinas Pertanian, Kehutanan, Dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau 

78 | P a g e




32. PAPUA BARAT 

396 330047 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat 

397 330136 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Manokwari 

398 330238 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Sorong 

399 330412 Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan 

400 330604 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Teluk Bintuni 

401 330716 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kab. Teluk Wondama 

402 331006 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan Dan Perikanan Kabupaten May 

Brat 

33. SULAWESI BARAT 

403 340042 Dinas Pertanian Dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat 

404 340106 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab Majene 

405 340206 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Mamuju 

406 340303 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara 

407 340407 Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Polewali Mandar 

408 340509 Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Hortikultura Kab Mamasa 

79 | P a g e



Lampiran 2. Agenda Perencanaan Nasional 

No. Agenda Waktu 

1. Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota Pertengahan Maret 

2. Musrenbangtan Tingkat Provinsi Akhir Maret 

3. Penetapan Pagu Indikatif Maret 

4. Musrenbangtan Nasional Awal April 

5. Penyusunan Renja KL April 

6. Penelaahan Renja KL oleh Bappenas dan Kemenkeu Mei 

7. SK Menkeu tentang Penetapan Pagu Sementara Juni 

8. Penyesuaian Renja menjadi RKA-KL Juni 

9. Pembahasan RKA-KL dengan DPR Juli 

10. Penelaahan RKA-KL oleh Bappenas dan Kemenkeu Juli 

11. Nota Keuangan dan RUU RAPBN Agustus 

12. Penetapan UU APBN September 

13. Penetapan Pagu Indikatif Oktober 

14. Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL di Ditjen Anggaran 

Kemenkeu 

Oktober-November 

15. Penelaahan DIPA – SRAA di Ditjen Anggaran Kemenkeu November- 

Desember 

16. Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan dan Penyampaian 

ke Menteria Pertanian 

November- 

Desember 

17. Penerbitan SRAA oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Desember 

18. Penerbitan DIPA Akhir Desember 

19. Penetapan Pedoman Pelaksanaan Program/Kegiatan/Teknis 

oleh Kementerian dan Unit Eselon I 

Akhir Desember 

80 | P a g e



Lampiran 3. Agenda Pertemuan Nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

TA 2012 

No. Rapat Koordinasi /Workshop/Pelatihan Waktu Lokasi Peserta 

I. Direktorat Budidaya Serealia 

1. Rakor Regional III (Jateng, Jatim, Kalsel, 

DI Yogyakarta, Kaltim, Kalteng) 

Februari Jatim Dinas Provinsi, Dinas 

Kabupaten, BPSBTPH, 

BPTPH, Bakorluh 

2. Sosialisasi P2BN Maret Jabar Dinas Provinsi, Div re Bulog 

3. Pemantapan Pelaksanan P2BN April DIY Dinas Provinsi, Div re Bulog 

4. Pertemuan adopsi teknologi budidaya 

serealia 

Sept. Jatim Dinas Provinsi 

5. Rapat evaluasi P2BN Nov. Sulsel Dinas Provinsi, Div re Bulog 

II. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 

1. Rakor Regional V (Bali, NTB, NTT, Malut, 

Maluku, Papua Barat, Papua) 

2. Koordinasi pengembangan agribisnis 

kedelai 

3. Koordinasi pengemb. agribisnis aneka 

kacang & umbi 

4. Koordinasi& sosialisasi pengembangan 

kedelai melalui PAT 

III. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 

1. Rapat Regional I (Aceh, Sumut, Sumbar, 

Riau, Jambi, Kepri) 

2. Koordinasi/workshop penanganan 


Maret Bali Dinas Provinsi, Dinas Kab, 

BPSBTPH, BPTPH, Bakorluh 

Mei Jatim Dinas Provinsi, stakeholders 

Juni DIY Dinas Provinsi, stakeholders 

Juli Jatim Dinas Provinsi, stakeholders 

Peb. Riau Dinas Provinsi, Dinas 


BPTPH, Bakorluh 

Mei DIY Dinas Provinsi 

3. Pertemuan persiapan survey susut hasil Peb. NTB Dinas 12 Provinsi (Aceh, 

Sumut, Sumsel, Lampung, 

Banten, Jabar, Jateng, DIY, 

Jatim, Kalsel, Sulsel, NTB) 

4. Pertemuan apresiasi penanganan 


IV. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 

1. Rakor Regional II (Bengkulu, Sumsel, 

Lampung, Babel, Banten, Jabar, Kalbar) 

April Jabar Dinas Provinsi 

Peb. Sumsel Dinas Provinsi, BPSBTPH, 

BPTPH, BBPOPT, 

BBPPMBTPH, BPMPT 

2. Koordinasi Teknis Perbenihan Maret Sulsel Ka BPSBTPH, Ka BBI, Kabid 

Tanaman Pangan / Kasie Benih 

3. Sosialisasi pengawasan, penyaluran 

benih bersubsidi & bantuan benih 

April Jabar Ka BPSBTPH, BUMN, 

Koordinator PBT 

4. Forum Perbenihan Agst Sumut BPSBTPH, BBI, Produsen 

Benih 

V. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 

1. Rakor Regional IV (Sulut, Sulsel, Sulteng, 

Sultra, Gorontalo, Sulbar) 

Peb. Makasar Dinas Provinsi, Dinas 


BPTPH, Penyuluh 

2. Koordinasi teknis perlindungan tanaman Maret Kalsel BPTPH 

3. Evaluasi kegiatan perlindungan tanaman Nov. Bali BPTPH 

VI. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

1. Sinkronisasi Program dan Kegiatan 

Tanaman Pangan TA. 2012 

2. Koordinasi Penyusunan ASEM 2011 dan 

ARAM I 2012 

Peb. Jakarta Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

Maret Bandung Dinas Provinsi, BPS 

81 | P a g e



No. Rapat Koordinasi /Workshop/Pelatihan Waktu Lokasi Peserta 

3. Koordinasi Penyusunan Rancangan 

Program dan Kegiatan Tanaman Pangan 

2013 

Maret Medan Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

4. TOT Refreshing Pengolah data Statistik April Bandung Dinas Provinsi 

5. Rakor Bidang Keuangan (Penerbit SPM, 

Bendahara) 

Mei Jateng Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

6. Koordinasi Pelaporan dan SPI Juni Bali Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

7. Koordinasi Penyusunan ATAP 2011 dan 

ARAM II 2012 

8. Penyusunan RKA-KL Pagu Sementara 

TA 2013 

Juni Palembang Dinas Provinsi, BPS 

Juni Bali Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

9. Kerjasama Kemitraan Tanaman Pangan Juli Jakarta Dinas Provinsi, Stakeholders 

10. Workshop Penyusunan Laporan SAK / 

Pertemuan Update Program SIMONEV 

Wilayah Barat dan Timur 

11. Koordinasi Penyusunan ARAM III Tahun 

2012 

12. Workshop Penyusunan Laporan SIMAK- 

BMN 

Sept. Kalsel Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH 

Sept. NTB Dinas Provinsi, BPS 

Okt. Sulsel Dinas Provinsi,BPTPH, 

BPSBTPH 

13. Evaluasi Program dan Kegiatan TA.2012 Nov. DIY Dinas Provinsi, BPTPH, 

BPSBTPH, BBI 

14. Penyusunan RKA-KL pagu Definitif TA 

2013 


Okt. DIY Dinas Provinsi,BPTPH, 

BPSBTPH 

82 | P a g e



Lampiran 4. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

TUGAS DAN FUNGSI 

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 

TUGAS : MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI DI 

BIDANG TANAMAN PANGAN 

FUNGSI : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERBENIHAN, BUDIDAYA, 

PERLINDUNGAN, DAN PASCAPANEN TANAMAN PANGAN; 

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERBENIHAN, BUDIDAYA, 

PERLINDUNGAN DAN PASCAPANEN TANAMAN PANGAN; 

3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG 

PERBENIHAN, BUDIDAYA, PERLINDUNGAN, DAN PASCAPANEN TANAMAN 

PANGAN; 

4. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PERBENIHAN, 

BUDIDAYA, PERLINDUNGAN, DAN PASCAPANEN TANAMAN PANGAN; DAN 

5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERALTANAMAN PANGAN. 

83 | P a g e



Lampiran 5. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN: 

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

2. DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN 

3. DIREKTORAT BUDIDAYA SEREALIA 

4. DIREKTORAT BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI 

5. DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 

6. DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 

7. BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 

8. BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TPH 

9. BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

1. BAGIAN PERENCANAAN 

2. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 

3. BAGIAN UMUM 

4. BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN; DAN 

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL. 

DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN 

1. SUBDIREKTORAT PENILAIAN VARIETAS DAN PENGAWASAN MUTU BENIH; 

2. SUBDIREKTORAT PRODUKSI BENIH SEREALIA; 

3. SUB DIREKTORAT PRODUKSI BENIH ANEKA KACANG DAN UMBI; 

4. SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN BENIH; 

5. SUBBAGIAN TATA USAHA; DAN 

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

DIREKTORAT BUDIDAYA SEREALIA 

1. SUBDIREKTORAT PADI IRIGASI DAN RAWA; 

2. SUBDIREKTORAT PADI TADAH HUJAN DAN LAHAN KERING; 

3. SUBDIREKTORAT JAGUNG; 

4. SUBDIREKTORAT SEREALIA LAIN; DAN 

5. SUBBAGIAN TATA USAHA. 

DIREKTORAT BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI 

1. SUBDIREKTORAT KEDELAI; 

2. SUBDIREKTORAT UBI KAYU; 

3. SUBDIREKTORAT ANEKA KACANG; 

4. SUBDIREKTORAT ANEKA UMBI; DAN 

5. SUBBAGIAN TATA USAHA. 

84 | P a g e



DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 

1. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA ORGANISME PENGGANGGU 

TUMBUHAN; 

2. SUBDIREKTORAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM; 

3. SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU 

TUMBUHAN; 

4. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU 



DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 

1. SUBDIREKTORAT PADI; 

2. SUBDIREKTORAT JAGUNG DAN SEREALIA LAIN; 

3. SUBDIREKTORAT KEDELAI DAN ANEKA KACANG; 

4. SUBDIREKTORAT ANEKA UMBI; 



BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 

1. KEPALA BAGIAN UMUM 

2. KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI 

3. KEPALA BIDANG PELAYANAN TEKNIK, INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TPH 

1. KEPALA BAGIAN UMUM 

2. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN JARINGAN LABORATORIUM 

85 | P a g e



Lampiran 6. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi 

Tahun 2012 

NO PROVINSI LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI 

(HA) (HA) (KU/HA) (TON) 

1. N. ACEH D. 381.291 

2. SUMUT 782.173 

3. SUMBAR 477.034 

4. RIAU 155.033 

5. JAMBI 169.401 

6. SUMSEL 822.693 

7. BENGKULU 132.324 

8. LAMPUNG 627.399 

9. BABEL 13.994 

10. KEP RIAU 410 

SUMATERA 3.561.752 

11. DKI JAKARTA 1.967 

12. JABAR 2.039.148 

13. JATENG 1.933.975 

14. DI JOGJA 152.206 

15. JATIM 2.068.796 

16. BANTEN 412.079 

JAWA 6.608.171 

17. BALI 156.028 

18. N.T.B. 432.691 

19. N.T.T. 209.708 

BALI & N.T 798.426 

20. KALBAR 457.602 

21. KALTENG 229.281 

22. KALSEL 515.078 

23. KALTIM 164.844 

KALIMANTAN 1.366.805 

24. SULUT 134.244 

25. SULTENG 241.365 

26. SULSEL 957.809 

27. SULTRA 127.679 

28. GORONTALO 60.272 

29. SUL BARAT 89.016 

SULAWESI 1.610.386 

30. MALUKU 20.091 

31. MALUKU UT 18.003 

32. PAPUA BARAT 10.703 

33. PAPUA 29.270 

MLK & PAPUA 78.066 

LUAR JAWA 7.415.434 

INDONESIA 14.026.771 

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

383.099 

770.110 

475.529 

149.669 

165.540 

794.227 

132.745 

630.691 

8.510 

395 

3.510.515 

1.899 

1.978.594 

1.767.059 

148.940 

1.967.216 

407.821 

6.271.528 

151.629 

437.720 

195.452 

784.801 

443.769 

221.348 

497.256 

159.141 

1.321.514 

134.599 

233.014 

924.669 

126.262 

68.186 

85.936 

1.572.666 

19.396 

17.380 

10.333 

30.257 

77.365 

7.266.860 

13.556.865 

52,08 

52,24 

51,52 

40,88 

42,78 

47,21 

39,85 

49,83 

48,00 

50,74 

49,14 

54,20 

62,17 

59,27 

58,95 

62,58 

52,22 

60,75 

56,66 

50,12 

32,47 

46,99 

33,08 

28,88 

40,98 

39,32 

36,10 

47,65 

46,55 

53,14 

40,33 

49,24 

47,54 

50,19 

47,59 

38,74 

45,07 

38,19 

41,59 

46,68 

53,13 

1.995.040 

4.022.675 

2.450.000 

611.780 

708.145 

3.749.670 

529.050 

3.142.530 

40.850 

2.006 

17.251.746 

10.290 

12.300.000 

10.472.980 

877.950 

12.310.000 

2.129.765 

38.100.985 

859.080 

2.194.040 

634.705 

3.687.825 

1.468.145 

639.255 

2.037.660 

625.765 

4.770.824 

641.385 

1.084.570 

4.913.600 

509.250 

335.760 

408.550 

7.893.115 

92.310 

67.325 

46.568 

115.538 

321.740 

33.925.249 

72.026.235 

86 | P a g e



Lampiran 7. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi 

Jagung Tahun 2012 

NO PROPINSI LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI 


1. ACEH 53.491 

2. SUMUT 269.363 

3. SUMBAR 77.467 

4. RIAU 30.657 

5. JAMBI 13.072 

6. SUMSEL 35.235 


8. LAMPUNG 494.268 

9. BABEL 1.099 


SUMATERA 1.013.633 

11. DKI JAKARTA 30 

12. JABAR 187.059 

13. JATENG 745.880 

14. DI JOGJA 80.083 

15. JATIM 1.361.228 

16. BANTEN 17.591 

JAWA 2.391.871 

17. BALI 31.277 

18. N.T.B. 97.572 

19. N.T.T. 353.910 

BALI & N.T 482.760 

20. KALBAR 54.096 

21. KALTENG 3.599 

22. KALSEL 27.945 

23. KALTIM 6.661 

KALIMANTAN 92.300 

24. SULUT 174.994 

25. SULTENG 52.868 

26. SULSEL 375.192 

27. SULTRA 45.019 


29. SUL BARAT 27.544 

SULAWESI 868.114 

30. MALUKU 9.160 

31. MALUKU UT 11.238 

32. IRJA BARAT 4.614 

33. PAPUA 748 


LUAR JAWA 2.482.566 



51.088 

257.260 

73.986 

29.280 

12.484 

33.652 

36.551 

472.060 

1.049 

679 

968.091 

29 

178.654 

712.368 

76.485 

1.300.068 

16.800 

2.284.405 

29.872 

93.189 

338.009 

461.069 

51.665 

3.437 

26.689 

6.362 

88.153 

167.131 

50.492 

358.334 

42.997 

183.849 

26.306 

829.110 

8.748 

10.733 

4.407 

714 

24.602 

2.371.025 

4.655.430 

37,82 

63,64 

63,51 

31,80 

42,91 

39,98 

33,70 

56,95 

33,69 

27,13 

55,77 

33,97 

55,62 

54,23 

41,10 

54,30 

36,49 

53,81 

34,08 

43,31 

32,27 

34,62 

46,45 

31,42 

53,88 

21,91 

46,34 

39,41 

42,67 

56,17 

38,77 

58,09 

46,92 

51,20 

26,30 

24,82 

18,91 

17,87 

24,09 

49,38 

51,55 

193.200 

1.637.194 

469.868 

93.118 

53.568 

134.529 

123.168 

2.688.556 

3.535 

1.844 

5.398.579 

98 

993.600 

3.863.499 

314.375 

7.059.463 

61.297 

12.292.332 

101.799 

403.636 

1.090.909 

1.596.345 

240.000 

10.800 

143.804 

13.940 

408.543 

658.737 

215.441 

2.012.640 

166.684 

1.068.000 

123.442 

4.244.944 

23.008 

26.640 

8.332 

1.276 

59.257 

11.707.668 

24.000.000 

87 | P a g e




Kedelai Tahun 2012 

NO PROPINSI LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI 


1. ACEH 121.900 

2. SUMUT 25.900 

3. SUMBAR 10.000 

4. RIAU 12.000 

5. JAMBI 16.000 

6. SUMSEL 18.000 


8. LAMPUNG 27.700 

9. BABEL - 

10. KEP RIAU - 

SUMATERA 243.000 

11. DKI JAKARTA - 

12. JABAR 79.700 

13. JATENG 197.900 

14. DI JOGJA 45.000 

15. JATIM 371.000 

16. BANTEN 30.000 

JAWA 723.600 

17. BALI 10.000 

18. N.T.B. 158.400 

19. N.T.T. 7.000 

BALI & N.T 175.400 

20. KALBAR 5.500 

21. KALTENG 20.800 

22. KALSEL 9.400 

23. KALTIM 12.000 


24. SULUT 12.600 

25. SULTENG 7.800 

26. SULSEL 54.200 

27. SULTRA 14.300 


29. SUL BARAT 8.700 


30. MALUKU 3.000 

31. MALUKU UT 2.900 


33. PAPUA 6.500 


LUAR JAWA 588.400 



117.098 

24.796 

8.757 

10.620 

17.718 

17.515 

11.009 

23.498 

- 

- 

231.012 

- 

78.675 

189.013 

42.937 

364.539 

26.249 

701.413 

13.397 

135.156 

4.977 

153.530 

4.159 

16.387 

7.462 

7.946 

35.954 

12.034 

9.803 

57.123 

13.649 

6.896 

13.319 

112.823 

3.119 

3.342 

3.620 

6.485 

16.566 

549.885 

1.250.000 

14,89 

13,87 

15,30 

13,47 

13,77 

15,30 

13,26 

13,87 

- 

- 

14,50 

- 

15,91 

16,32 

15,30 

15,30 

15,51 

15,65 

15,30 

14,38 

13,26 

42,95 

13,47 

13,67 

13,67 

13,47 

13,60 

14,79 

14,79 

16,53 

13,26 

14,79 

14,79 

15,48 

13,47 

13,47 

13,26 

13,26 

13,34 

14,59 

15,20 

174.400 

34.400 

13.400 

14.300 

24.400 

26.800 

14.600 

32.600 

- 

- 

334.900 

- 

125.200 

308.500 

65.700 

557.800 

40.700 

1.097.900 

20.500 

194.400 

6.600 

221.500 

5.600 

22.400 

10.200 

10.700 

48.900 

17.800 

14.500 

94.400 

18.100 

10.200 

19.700 

174.700 

4.200 

4.500 

4.800 

8.600 

22.100 

802.100 

1.900.000 

88 | P a g e




Kacang Tanah Tahun 2012 



1. ACEH 7.142 

2. SUMUT 19.681 

3. SUMBAR 9.605 

4. RIAU 4.248 

5. JAMBI 2.346 

6. SUMSEL 6.246 


8. LAMPUNG 20.668 

9. BABEL 597 




12. JABAR 79.228 

13. JATENG 157.617 

14. DI JOGJA 78.079 

15. JATIM 217.015 

16. BANTEN 16.649 

JAWA 548.613 

17. BALI 16.075 

18. N.T.B. 36.743 

19. N.T.T. 27.557 

BALI & N.T 80.375 

20. KALBAR 2.411 

21. KALTENG 2.067 

22. KALSEL 18.372 

23. KALTIM 3.100 


24. SULUT 8.612 

25. SULTENG 6.889 

26. SULSEL 44.781 

27. SULTRA 9.760 




30. MALUKU 4.019 



33. PAPUA 3.445 



INDONESIA 825.000 


6.802 

18.743 

9.147 

4.046 

2.234 

5.949 

9.076 

19.684 

569 

191 

76.441 

24 

75.453 

150.114 

74.360 

206.677 

15.856 

522.484 

15.309 

34.993 

26.245 

76.547 

2.296 

1.968 

17.496 

2.953 

24.713 

8.201 

6.561 

42.648 

9.295 

2.624 

1.531 

70.860 

3.827 

5.468 

2.078 

3.282 

14.655 

263.216 

785.700 

14,26 

13,33 

14,52 

10,89 

13,48 

14,36 

10,73 

14,00 

11,04 

10,89 

13,35 

12,08 

16,54 

15,24 

11,87 

13,35 

16,07 

14,23 

14,52 

14,52 

13,22 

14,07 

12,45 

12,65 

12,55 

12,44 

12,53 

14,26 

18,15 

14,00 

9,78 

12,96 

15,02 

13,84 

12,76 

12,44 

11,82 

11,40 

12,20 

13,55 

14,00 

9.699 

24.977 

13.281 

4.406 

3.012 

8.544 

9.742 

27.557 

628 

208 

102.054 

29 

124.805 

228.839 

88.250 

275.843 

25.487 

743.253 

22.227 

50.804 

34.701 

107.732 

2.858 

2.490 

21.955 

3.674 

30.977 

11.695 

11.907 

59.706 

9.090 

3.402 

2.300 

98.100 

4.882 

6.804 

2.456 

3.742 

17.884 

356.747 

1.100.000 

89 | P a g e




Kacang Hijau Tahun 2012 



1. ACEH 2.955 

2. SUMUT 6.099 

3. SUMBAR 1.374 

4. RIAU 2.079 

5. JAMBI 616 

6. SUMSEL 3.115 


8. LAMPUNG 5.579 

9. BABEL - 




12. JABAR 13.495 

13. JATENG 99.531 

14. DI JOGJA 1.141 

15. JATIM 77.774 

16. BANTEN 2.680 

JAWA 194.620 

17. BALI 1.245 

18. N.T.B. 50.494 

19. N.T.T. 30.073 

BALI & N.T 81.812 

20. KALBAR 2.074 

21. KALTENG 399 

22. KALSEL 1.587 

23. KALTIM 1.117 


24. SULUT 1.883 

25. SULTENG 1.602 

26. SULSEL 26.962 

27. SULTRA 2.373 

28. GORONTALO 501 

29. SUL BARAT 960 


30. MALUKU 661 

31. MALUKU UT 418 

32. IRJA BARAT 819 

33. PAPUA 1.198 





2.808 

5.794 

1.305 

1.975 

585 

2.959 

1.707 

5.300 

- 

1 

22.435 

- 

12.821 

94.576 

1.084 

73.888 

2.546 

184.914 

1.183 

47.971 

28.570 

77.724 

1.970 

379 

1.507 

1.061 

4.918 

1.789 

1.522 

25.614 

2.254 

476 

912 

32.568 

629 

397 

778 

1.138 

2.942 

140.586 

325.500 

12,67 

12,13 

13,28 

12,11 

12,08 

15,32 

10,87 

10,14 

- 

10,26 

12,12 

- 

12,17 

12,36 

7,29 

12,63 

10,14 

12,39 

10,69 

11,21 

9,26 

10,48 

8,02 

9,45 

11,75 

12,02 

10,14 

15,38 

9,00 

13,89 

9,12 

13,51 

15,02 

13,44 

11,90 

12,21 

11,51 

11,67 

11,75 

11,44 

11,98 

3.556 

7.031 

1.734 

2.393 

706 

4.532 

1.855 

5.376 

- 

1 

27.184 

- 

15.600 

116.874 

791 

93.284 

2.582 

229.130 

1.265 

53.757 

26.457 

81.478 

1.581 

358 

1.771 

1.275 

4.986 

2.751 

1.370 

35.574 

2.055 

643 

1.370 

43.764 

748 

485 

896 

1.328 

3.457 

160.870 

390.000 

90 | P a g e




Ubi Kayu Tahun 2012 



1. ACEH 4.113 

2. SUMUT 45.803 

3. SUMBAR 6.114 

4. RIAU 6.670 

5. JAMBI 3.112 

6. SUMSEL 14.729 


8. LAMPUNG 352.374 

9. BABEL 2.001 

10. KEP RIAU 1.334 



12. JABAR 124.498 

13. JATENG 213.425 

14. DI JOGJA 71.142 

15. JATIM 253.442 

16. BANTEN 13.339 

JAWA 675.902 

17. BALI 13.117 

18. N.T.B. 9.449 

19. N.T.T. 94.485 

BALI & N.T 117.050 

20. KALBAR 18.119 

21. KALTENG 9.671 

22. KALSEL 9.560 

23. KALTIM 8.893 


24. SULUT 6.892 

25. SULTENG 5.002 

26. SULSEL 33.570 

27. SULTRA 14.895 




30. MALUKU 12.227 

31. MALUKU UT 12.227 


33. PAPUA 4.446 




3.917 

43.622 

5.823 

6.352 

2.964 

14.027 

7.411 

335.592 

1.906 

1.270 

422.883 

53 

118.569 

203.261 

67.754 

241.372 

12.704 

643.711 

12.492 

8.999 

89.985 

111.476 

17.256 

9.210 

9.104 

8.469 

44.040 

6.564 

4.764 

31.971 

14.186 

1.588 

4.446 

63.519 

11.645 

11.645 

2.647 

4.235 

30.171 

672.089 

1.315.800 


132 

207 

207 

117 

144 

160 

124 

254 

150 

113 

238 

123 

197 

185 

159 

170 

149 

178 

155 

127 

113 

118 

153 

124 

155 

163 

149 

138 

171 

179 

175 

127 

149 

170 

136 

128 

120 

123 

130 

201 

190 

51.555 

902.890 

120.516 

74.164 

42.790 

224.829 

92.031 

8.533.351 

28.519 

14.293 

10.084.940 

652 

2.335.266 

3.768.878 

1.078.749 

4.092.503 

188.781 

11.464.828 

193.590 

114.617 

1.012.451 

1.320.658 

263.754 

114.381 

141.091 

138.439 

657.666 

90.570 

81.412 

573.512 

248.449 

20.227 

66.073 

1.080.243 

158.216 

149.564 

31.744 

52.140 

391.664 

13.535.172 

25.000.000 

91 | P a g e




Ubi Jalar Tahun 2012 



1. N. ACEH D. 3.395 

2. SUMUT 17.769 

3. SUMBAR 4.446 

4. RIAU 1.440 

5. JAMBI 2.498 

6. SUMSEL 2.500 


8. LAMPUNG 4.640 

9. BABEL 666 




12. JABAR 34.489 

13. JATENG 12.897 

14. DI JOGJA 514 

15. JATIM 16.720 

16. BANTEN 3.155 

JAWA 67.776 

17. BALI 6.288 

18. N.T.B. 1.638 

19. N.T.T. 19.524 

BALI & N.T 27.450 

20. KALBAR 878 

21. KALTENG 1.582 

22. KALSEL 1.495 

23. KALTIM 2.549 


24. SULUT 3.500 

25. SULTENG 2.333 

26. SULSEL 8.231 

27. SULTRA 2.291 

28. GORONTALO 608 

29. SUL BARAT 596 


30. MALUKU 1.552 



33. PAPUA 37.304 





3.226 

16.885 

4.225 

1.368 

2.373 

2.375 

4.435 

4.410 

633 

316 

40.247 

- 

32.773 

12.256 

489 

15.888 

2.998 

64.403 

5.975 

1.557 

18.552 

26.084 

835 

1.503 

1.421 

2.422 

6.181 

3.326 

2.217 

7.822 

2.177 

578 

566 

16.686 

1.475 

3.218 

2.958 

35.448 

43.099 

132.297 

196.700 

110 35.385 

110 185.179 

123 51.897 

89 12.149 

95 22.646 

73 17.456 

106 47.179 

110 48.359 

93 5.897 

93 2.949 

107 429.097 

- - 

139 456.462 

141 173.385 

121 5.897 

121 191.667 

124 37.154 

134 864.564 

128 76.667 

125 19.462 

95 176.923 

105 273.051 

92 7.667 

91 13.682 

112 15.923 

105 25.359 

101 62.631 

106 35.385 

106 23.590 

121 94.359 

91 19.815 

102 5.897 

104 5.897 

111 184.944 

100 14.744 

99 31.846 

104 30.903 

115 408.221 

113 485.713 

109 1.435.436 

117 2.300.000 

92 | P a g e



Lampiran 13. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 

No. Kegiatan dan Output 

Volume 

Pusat Provinsi Kab/Kota Jumlah 

1 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

78.504.400 

a. 

SLPTT : 

3.700,00 

192.727.900 

673.056.700 

944.289.000 

Ribu ha 790.110.900 

- SLPTT Padi Non Hibrida (Rp 3,7jt/LL) 2.651,70 Ribu Ha - - 392.451.600 

- SLPTT Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi (Rp 64,85jt/Unit) 33,55 Ribu Ha - 87.028.700 - 

- SLPTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP (Rp 64,85jt/Unit) 14,75 Ribu Ha - 38.261.500 - 

- SLPTT Padi Hibrida (Rp 3,7jt/ LL) 290,70 Ribu Ha - - 107.559.000 

- SLPTT Padi Hibrida Spesifik Lokasi (Rp 44,6jt/ Unit) 9,30 Ribu Ha - 41.478.000 - 

- SLPTT Padi Lahan Kering (Rp 3,7 jt/LL) 500 Ribu Ha - - 74.000.000 

- SLPTT Jagung Hibrida (Rp 3,7 jt/LL) 200 Ribu Ha - - 49.332.100 

b. Optimalisasi Pengembangan Areal Tanam Jagung Hibrida 

12.725 Ha 70.000.000 - - 70.000.000 

c. Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Pangan Alternatif 

10 Prov - 764.000 - 764.000 

d. Pembinaan, pengawalan, monev SLPTT & pengembangan 

1 Pusat 8.504.400 - - 83.414.100 

31 Prov - 25.195.700 - 

371 Kab - - 49.714.000 

2 Pengelolaan Produksi Tanaman Akabi 

7.000.000 7.760.800 160.988.230 175.749.030 

a. SL-PTT Kedelai (Rp 3,93jt/LL) 

350 Ribu Ha - - 137.550.000 137.550.000 

b. Pengembangan Kedelai Model (Rp 4,43jt/Unit)) 

2.094 Ha - - 6.868.320 6.868.320 

c. Pengembangan Kc.Tanah (Rp.2.929,5 jt) 

100 Ha - - 292.950 292.950 

d. Pengembangan Ubi Kayu (Rp10,215jt/ha,-) 

300 Ha - - 3.064.500 3.064.500 

e. Pengembangan Ubi Jalar (Rp7,718 jt/ha) 

850 Ha - - 6.642.750 6.642.750 

f. Pertemuan Koordinasi Stakeholder Non Kedelai (2 kali) 

54 Pkt - 2.350.000 - 2.350.000 

g. Pembinaan, pengawalan, monev SLPTT & pengembangan 

1 Pusat 7.000.000 - - 18.350.510 

28 Prov - 5.410.800 - 

184 Kab - - 5.939.710 

h. Ubinan SL-PTT Kedelai (Rp.180.000,-/Unit) 

3.500 Ribu Ha - - 630.000 630.000 

93 | P a g e



No. Kegiatan dan Output 

Volume 


3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

794.796.575 121.839.900 536.614.525 1.453.251.000 

a. BLBU: 

102 Ribu Ton 1.247.250.000 

- BLBU padi non hibrida (Rp 8.500/kg) @25kg/ha 68 Ribu Ton 406.937.500 - 166.812.500 

- BLBU padi hibrida (Rp 56 rb/kg) @15kg/ha 5 Ribu Ton 151.200.000 - 100.800.000 

- BLBU padi lahan kering (Rp 9 rb/kg) @25kg/ha 13 Ribu Ton 66.909.375 - 45.590.625 

- BLBU jagung hibrida (Rp40 rb/kg) @15kg/ha 3 Ribu Ton 76.890.000 - 43.110.000 

- BLBU kedelai (13,5 rb/kg) @40kg/ha 14 Ribu Ton 77.862.600 - 111.137.400 

b. Operasional UPTD BPSBTPH 

32 Balai - 47.549.000 - 47.549.000 

c. Insentif Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) 

817 Orang - 2.451.000 - 2.451.000 

d. Sarana BPSBTPH 

32 Balai - 11.400.000 - 11.400.000 

e. Operasional Balai Benih 

31 Balai - 16.846.500 - 16.846.500 

f. Pemberdayaan Penangkar 

45.450.000 

- Padi 10 Ribu Ha 35.000.000 

- Jagung 700 Ha 2.450.000 

- Kedelai 2,5 Ribu Ha 8.000.000 

g. Pembangunan UPB 

4 UPB - 16.880.000 3.000.000 19.880.000 

h. Optimalisasi UPB 

8 UPB - 15.000.000 - 15.000.000 

i. Deregulasi Perbenihan 

1 Paket 1.000.000 - - 1.000.000 

j. Pembinaan, Pengawalan, Monev Pemb. Penangkar 

28 Prov - 1.578.000 - 3.878.000 

230 Kab - - 2.300.000 

k. Pembinaan, Pengawalan, Monev Perbenihan, BLBU & CBN 

1 Pusat 13.997.100 - - 42.546.500 

32 Prov - 10.135.400 - 

373 Kab - - 18.414.000 

4 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 

6.941.000 9.209.000 74.386.000 90.536.000 

a. Bantuan Sarana Pascapanen : 

67.411.000 

- Padi 442 Pkt - 130.000 63.336.000 

- Jagung 15 Pkt - - 1.125.000 

- Kedelai 25 Pkt - - 1.500.000 

- Ubi Kayu 12 Pkt - - 720.000 

- Ubi Jalar 10 Pkt - - 600.000 

b. Survei Susut Hasil Padi 

12 Prov - 7.394.500 - 7.394.500 

c. Pembinaan, Bimbingan Teknis, Apresiasi, & Monev Pascapanen 

1 Pkt 6.941.000 - - 15.730.500 

31 Prov - 1.684.500 - 

204 Kab - - 7.105.000 

94 | P a g e



No. Kegiatan dan Output Volume 


5 Penguatan Perlindungan TP dari Gangguan OPT & DPI 

16.058.500 154.341.500 15.800.000 186.200.000 

a. Operasional P3OPT (BPTPH) 

505 Kab - 20.000.000 - 20.000.000 

b. Koordinasi Penanggulangan OPT/DPI 

80 Kali - 9.900.000 - 9.900.000 

c. Operasional Brigade Proteksi Tanaman/Gerakan Pengendalian OPT 

86 Unit 8.954.500 - 8.954.500 

d. Gerakan Pengendalian OPT/ bantuan pestisida 

158 Unit - 15.800.000 15.800.000 

e. Renovasi Gudang Brigade 

77 Unit - 8.000.000 - 8.000.000 

f. Pelatihan Alumni SLPHT untuk Penguatan RPH 

143 Kelas - 4.350.000 - 4.350.000 

g. Surveilans OPT dan Monev SL 

66 Pkt - 7.000.000 - 7.000.000 

h. Biaya Operasional POPT-PHP (Rp 500Rb/bln) 

2.908 Orang - 18.096.000 - 18.096.000 

i. Sekolah Lapangan Pengamatan Hama Terpadu (SLPHT) 

1.941 Unit - 39.000.000 - 39.000.000 

j. Sekolah Lapangan Iklim (SLI) 

130 Unit - 2.600.000 - 2.600.000 

k. Pemberdayaan PPAH 

620 Unit - 6.200.000 - 6.200.000 

l. Operasional Lab Pengamatan Hama Penyakit (LPHP) 

95 Unit - 8.015.000 - 8.015.000 

m. Operasional Diperta Provinsi 

14 Prov - 2.315.000 - 2.315.000 

n. Operasional THL POPT-PHP 

1.168 Orang - 19.911.000 - 19.911.000 

o. Pembinaan, Pengawalan, Monev Perlintan 

1 Paket 12.558.500 - - 12.558.500 

p. Operasional BPMPT 

1 Paket 3.500.000 - - 3.500.000 

6 Pengembangan Peramalan Serangan OPT 

9.353.000 - - 9.353.000 

a. Gaji 

1 Thn 4.129.295 - - 4.129.295 

b. Operasional Kantor 

1 Thn 804.799 - - 804.799 

c. Pengembangan Peramalan Serangan OPT 

1 Pkt 4.418.906 - - 4.418.906 

95 | P a g e



No. Kegiatan dan Output Volume 


Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu 

7 7.300.000 - - 7.300.000 

Laboratorium Pengujian Benih 

a. Gaji 

1 Thn 3.164.532 - - 3.164.532 


1 Thn 1.170.004 - - 1.170.004 

c. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 

1 Pkt 2.965.464 - - 2.965.464 

8 Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya pada Ditjen TP 

184.946.061 26.467.900 37.400.000 248.813.961 

a. Gaji 

1 Thn 46.507.092 - - 46.507.092 


1 Thn 10.840.047 - - 10.840.047 

c. LM3 

1 Pkt 30.000.000 - - 30.000.000 

d. Bencana Alam 

1 Pkt 45.600.000 - - 45.600.000 

e. Insentif Mantritani 

3.074 Org - 10.144.200 - 10.144.200 

f. Honor Pengelola Keuangan & Administrasi Satker 

1 Pusat 1.000.000 - - 16.610.800 

33 Prov 2.820.000 

374 Kab 12.790.800 

g. Perencanaan Program & Kegiatan 

1 Pusat 12.000.000 27.614.000 

33 Prov 6.264.000 

374 Kab 9.350.000 

h. Pengelolaan Keuangan (SAI) & Perlengkapan 

1 Pusat 4.350.000 15.569.500 

33 Prov 3.739.500 

374 Kab 7.480.000 

i. Evaluasi, Pelaporan, Pengawasan & Data Statistik 

1 Pusat 4.380.000 15.659.400 

33 Prov 3.500.200 

374 Kab 7.779.200 

j. Pengelolaan Bidang Umum 

1 Pusat 5.900.000 5.900.000 

k. Dukungan Manajemen Lainnya 

1 Pusat 24.368.922 24.368.922 

Total 1.104.899.536 512.347.000 1.498.245.455 3.115.491.991 

96 | P a g e



Lampiran 14. Indikator Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 

SLPTT Padi (Ha) 

No. Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Padi Non 

Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 

Padi Non Padi Hibrida 

Hibrida Hanya 

Peningkatan Bantuan 

IP 

Benih 

1 ACEH 147.200 1.800 1.000 14.150 

Dinas Provinsi 1.800 1.000 

1 Kab. Aceh Barat 3.500 

- 

500 

450 

2 Kab. Aceh Besar 13.600 

- 

- 

450 

3 Kab. Aceh Selatan 12.500 

- 

- 1.430 

4 Kab. Aceh Singkil 2.000 

- 

- 

- 

5 Kab. Aceh Tengah 2.500 

- 

- 

- 

6 Kab. Aceh Tenggara 7.400 

600 

- 

950 

7 Kab. Aceh Timur 15.500 

- 

- 

950 

8 Kab. Aceh Utara 17.400 

600 

- 1.430 

9 Kab. Bireuen 10.000 

- 

- 

950 

10 Kab. Aceh Pidie 15.000 

- 

- 1.430 

11 Kab. Simeuleu 3.000 

- 

- 

950 

12 Kab. Gayo Lues 4.000 

- 

- 

950 

13 Kab. Aceh Barat Daya 7.400 

600 

- 1.430 

14 Kab. Aceh Jaya 3.500 

- 

500 

450 

15 Kab. Nagan Raya 12.000 

- 

- 1.430 

16 Kab. Aceh Tamiang 7.000 

- 

- 

450 

17 Kab. Bener Meriah 1.200 

- 

- 

- 

18 Kab. Pidie Jaya 7.200 

- 

- 

450 

19 Kota Banda Aceh - 

- 

- 

- 

20 Kota Sabang - 

- 

- 

- 

21 Kota Langsa - 

- 

- 

- 

22 Kota Lhokseumawe - 

- 

- 

- 

23 Kota Sibulussalam 2.500 

- 

- 

- 

24 Kota Meulaboh - 

- 

- 

- 

2 SUMUT 137.900 1.100 1.000 14.000 

Dinas Propinsi 1.100 1.000 

1 Kab. Asahan 8.400 

- 

500 

750 

2 Kab. Dairi 3.750 

- 

- 

- 

3 Kab. Deli Serdang 11.450 

- 

- 

750 

4 Kab. Tanah Karo 4.450 

- 

- 1.500 

5 Kab. Labuhan Batu 5.150 

550 

- 

- 

6 Kab. Langkat 9.700 

550 

- 1.500 

7 Kab. Mandailing Natal 9.550 

- 

- 

750 

8 Kab. Nias 4.200 

- 

- 

- 

9 Kab. Simalungun 8.500 

- 

- 2.000 

10 Kab. Tapanuli Selatan 7.000 

- 

- 

- 

11 Kab. Tapanuli Tengah 9.000 

- 

- 

750 

12 Kab. Tapanuli Utara 8.250 

- 

- 1.000 

13 Kab. Toba Samosir 3.150 

- 

- 

750 

14 Kab. Pakpak Barat 1.350 

- 

- 

- 

15 Kab. Humbang Hasundutan 3.150 

- 

- 

750 

16 Kab. Serdang Bedagai 7.000 

- 

- 

- 

17 Kab. Padang lawas 4.450 

- 

- 

750 

18 Kota Binjai - 

- 

- 

- 

19 Kota Medan - 

- 

- 

- 

20 Kota Pematang Siantar - 

- 

- 

- 

21 Kota Sibolga - 

- 

- 

- 

22 Kota Tanjung Balai - 

- 

- 

- 

23 Kota Tebing Tinggi - 

- 

- 

- 

24 Kota Padang Sidempuan 2.500 

- 

- 

500 

25 Kota Gunung Sitoli - 

- 

- 

- 

26 Kab. Nias Selatan 5.600 

- 

- 

- 

27 Kab. Samosir 3.150 

- 

- 

- 

28 Kab Padang Lawas Utara 2.650 

- 

500 

750 

29 Kab. Labuhan Batu Selatan - 

- 

- 

- 

30 Kab. Labuhan Batu Utara 3.750 

- 

- 

- 

31 Kab Nias Barat 4.150 

- 

- 

- 

32 Kab. Nias Utara 3.150 

- 

- 

- 

33 Kab. Batu Bara 4.450 

- 

- 1.500 

34 Kota Sidikalang - 

- 

- 

- 

35 Kota Lubukpakam - 

- 

- 

- 

36 Kota Stabat - 

- 

- 

- 

37 Kota Tarutung - 

- 

- 

- 

Padi Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 

Padi Lahan 

Kering Hanya 

Bantuan 

Benih 

850 10.000 

850 

50 

500 

50 

300 

70 

500 

- 

500 

- 

200 

50 

975 

50 3.100 

70 

500 

50 

- 

70 

- 

50 

- 

50 

- 

70 

- 

50 

575 

70 

800 

50 

250 

- 

500 

50 1.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

- 

- 

- 7.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 1.450 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

900 

- 

500 

- 

100 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 1.450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

- 1.250 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

2.175 

- 

- 

- 

- 

- 

875 

350 

150 

150 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

- 

10.050 

- 

1.500 

900 

1.500 

300 

- 

600 

- 

1.500 

300 

- 

525 

150 

450 

- 

750 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

225 

- 

- 

225 

225 

300 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

32.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.500 

2.500 

11.000 

6.000 

- 

- 

- 

- 

- 

2.500 

1.000 

7.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.000 

300 

- 

2.000 

- 

- 

2.500 

500 

- 

500 

400 

- 

- 

- 

- 

- 

1.000 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

249 

49 

50 

100 

50 

- 

Pengembangan (Ha) 

Kacang 

Tanah 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

Pemberdayaan Penangkar 

(Ha) 

Bantuan Sarana Pascapanen (paket) 

Sarana 

Pengendalian 

Padi Jagung Kedelai Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar OPT (kali) 

550 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

700 

50 

50 

50 

50 

- 

100 

100 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

21 

4 

2 

- 

- 

2 

4 

4 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19 

1 

4 

2 

4 

2 

- 

4 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

SLPHT 

(unit) 

82 

110 

SLI 

(unit) 

97 | P a g e 

6 

7

No. 

Padi Non 

Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

3 SUMBAR 97.800 1.200 1.000 

- 


1 Kab. Lima Puluh Kota 8.900 

600 

- 

- 

2 Kab. Agam 9.500 

- 

- 

- 

3 Kab. Kep Mentawai - 

- 

- 

- 

4 Kab. Padang Pariaman 8.900 

600 

- 

- 

5 Kab. Pasaman 9.500 

- 

- 

- 

6 Kab. Pesisir Selatan 9.500 

- 

- 

- 

7 Kab. Sijunjung 7.000 

- 

- 

- 

8 Kab. Solok 9.500 

- 

- 

- 

9 Kab. Tanah Datar 9.500 

- 

- 

- 

10 Kab. Dharmas Raya 7.500 

- 

500 

- 

11 Kab. Solok Selatan 5.500 

- 

- 

- 

12 Kab. Pasaman Barat 4.750 

- 

500 

- 

13 Kota Bukit Tinggi - 

- 

- 

- 

14 Kota Padang Panjang - 

- 

- 

- 

15 Kota Padang 2.900 

- 

- 

- 

16 Kota Payakumbuh 2.850 

- 

- 

- 

17 Kota Sawahlunto - 

- 

- 

- 

18 Kota Solok - 

- 

- 

- 

19 Kota Pariaman 2.000 

- 

- 

- 

20 Kota Painan - 

- 

- 

- 

21 Kota Lubuk Sikaping - 

- 

- 

- 

4 RIAU 48.400 1.100 

500 1.200 

Dinas Propinsi 1.100 

500 

1 Kab. Bengkalis 4.000 

- 

- 

- 

2 Kab. Indragiri Hilir 8.950 

550 

- 

400 

3 Kab. Indragiri Hulu 3.500 

- 

- 

- 

4 Kab. Kampar 3.000 

- 

- 

400 

5 Kab. Kuantan Singingi 4.000 

- 

- 

- 

6 Kab. Pelalawan 4.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Rokan Hilir 10.450 

550 

- 

400 

8 Kab. Rokan Hulu 4.000 

- 

500 

- 

9 Kab. Siak 4.500 

- 

- 

- 

10 Kota Dumai - 

- 

- 

- 

11 Kota Pekanbaru - 

- 

- 

- 

12 Kota Rengat - 

- 

- 

- 

13 Kab Meranti 2.000 

- 

- 

- 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

- 10.000 

- 

- 

- 

- 1.000 

- 

- 

- 

- 

- 2.500 

- 

- 

- 1.000 

- 

- 

- 

- 

- 1.000 

- 1.500 

- 3.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 9.500 

300 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

100 3.000 

- 

500 

- 1.000 

100 

- 

- 4.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

8.175 

750 

750 

- 

- 

1.200 

1.350 

225 

300 

750 

750 

900 

1.200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.155 

- 

180 

- 

240 

- 

225 

180 

180 

- 

- 

- 

- 

150 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

1.150 

- 

100 

- 

- 

350 

250 

- 

- 

- 

50 

- 

400 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.800 

- 

250 

250 

100 

- 

- 

1.500 

1.700 

- 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

- 

250 

250 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 


(Ha) 

Padi Jagung Kedelai Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar 

600 

50 

50 

- 

50 

50 

50 

- 

50 

50 

50 

100 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

150 

- 

50 

- 

- 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 

2 

2 

- 

2 

2 

1 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

2 

- 

2 

1 

2 

- 

- 

- 

- 


4 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

2 

2 

SLPHT 

(unit) 

76 

30 

SLI 

(unit) 

98 | P a g e 

4 

2

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

5 JAMBI 58.400 1.100 

500 2.500 


500 

1 Kab. Batanghari 3.500 

- 

- 

- 

2 Kab. Bungo 3.500 

- 

- 

500 

3 Kab. Kerinci 8.750 

- 

- 

500 

4 Kab. Merangin 6.000 

- 

- 

500 

5 Kab. Muaro Jambi 3.500 

- 

500 

- 

6 Kab. Sarolangun 3.450 

550 

- 1.000 

7 Kab. Tanjung Jabung Barat 6.950 

550 

- 

- 

8 Kab. Tj. Jabung Timur 15.000 

- 

- 

- 

9 Kab. Tebo 2.750 

- 

- 

- 

10 Kota Jambi 1.875 

- 

- 

- 

11 Kota Sungai Penuh 3.125 

- 

- 

- 

6 SUMSEL 147.200 1.800 1.000 11.900 


1 Kab. Lahat 14.500 

- 

500 

- 

2 Kab. Musi Banyuasin 13.400 

600 

- 

- 

3 Kab. Musi Rawas 12.000 

- 

- 2.400 

4 Kab. Muara Enim 13.400 

600 

- 

500 

5 Kab. Ogan Komering Ilir 11.900 

- 

500 1.400 

6 Kab. Ogan Komering Ulu 4.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Banyuasin 16.000 

- 

- 1.400 

8 Kab. OKU Timur 20.000 

600 

- 3.400 

9 Kab. OKU Selatan 12.000 

- 

- 1.400 

10 Kab. Ogan Ilir 10.000 

- 

- 

- 

11 Kab. Empat lawang 11.500 

- 

- 1.400 

12 Kota Palembang 2.500 

- 

- 

- 

13 Kota Prabumulih - 

- 

- 

- 

14 Kota Pagar Alam 4.000 

- 

- 

- 

15 Kota Lubuk Linggau 2.000 

- 

- 

- 

16 Kab Baturaja - 

- 

- 

- 

7 BENGKULU 48.900 1.100 

- 1.000 


- 

1 Kab. Bengkulu Selatan 5.350 

- 

- 

- 

2 Kab. Bengkulu Utara 9.250 

- 

- 

500 

3 Kab. Rejang Lebong 4.250 

- 

- 

500 

4 Kab. Kaur 4.600 

- 

- 

- 

5 Kab. Seluma 8.700 

550 

- 

- 

6 Kab. Muko-muko 4.650 

- 

- 

- 

7 Kab. Lebong 3.950 

- 

- 

- 

8 Kab. Kepahiang 2.000 

- 

- 

- 

9 Kab Bengkulu Tengah 3.450 

550 

- 

- 

10 Kota Bengkulu 2.700 

- 

- 

- 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

- 12.500 

- 

- 

- 

- 2.000 

- 2.000 

- 3.500 

- 

- 

- 3.000 

- 

- 

- 

- 

- 2.000 

- 

- 

- 

- 

600 20.000 

600 

- 2.300 

- 2.050 

100 2.300 

- 2.300 

100 2.650 

- 2.300 

100 1.250 

100 1.000 

100 2.300 

- 

- 

100 1.550 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 7.500 

- 

- 

- 

- 2.000 

- 

500 

- 

500 

- 

500 

- 1.000 

- 

750 

- 

- 

- 2.250 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

1.500 

- 

300 

300 

- 

375 

150 

150 

225 

- 

- 

- 

3.525 

- 

900 

300 

225 

450 

300 

750 

375 

225 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.875 

- 

300 

525 

- 

450 

300 

- 

300 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

6.000 

550 

400 

- 

550 

500 

100 

1.000 

2.200 

700 

- 

- 

4.800 

1.900 

- 

500 

400 

500 

- 

- 

600 

400 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

2.500 

- 

- 

1.500 

250 

250 

- 

250 

- 

250 

- 

Kedelai 

Model 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

150 

100 

50 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 


(Ha) 


350 

50 

- 

50 

- 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

350 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

200 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

175 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

- 

7 

- 

2 

2 

- 

2 

1 

- 

27 

2 

4 

3 

3 

1 

3 

4 

4 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 


- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

3 

3 

2 

SLPHT 

(unit) 

44 

65 

29 

SLI 

(unit) 

99 | P a g e 

2 

4 

2

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

8 LAMPUNG 147.350 1.650 1.000 14.700 


1 Kab. Lampung Barat 11.950 

550 

- 

- 

2 Kab. Lampung Selatan 17.000 

- 

500 1.970 

3 Kab. Lampung Tengah 17.450 

550 

- 2.470 

4 Kab. Lampung Utara 12.000 

- 

- 1.470 

5 Kab. Lampung Timur 18.000 

- 

500 1.470 

6 Kab. Tanggamus 12.500 

- 

- 

970 

7 Kab. Tulang Bawang 11.950 

550 

- 

970 

8 Kab. Way Kanan 12.500 

- 

- 

970 

9 Kab. Pesawaran 10.000 

- 

- 1.970 

10 Kab. Mesuji 7.500 

- 

- 1.470 

11 Kab. Pringsewu 10.000 

- 

- 

970 

12 Kab. Tulangbawang Barat 6.500 

- 

- 

- 

13 Kota Bandar Lampung - 

- 

- 

- 

14 Kota Metro - 

- 

- 

- 

9 DKI - 

- 

- 

- 

Dinas Propinsi - 

- 

1 Kab Adm Kep Seribu - 

- 

- 

- 

2 Kota Adm Jakarta Barat - 

- 

- 

- 

3 Kota Adm Jakarta Pusat - 

- 

- 

- 

4 Kota Adm Jakarta Selatan - 

- 

- 

- 

5 Kota Adm Jakarta Timur - 

- 

- 

- 

6 Kota Adm Jakarta Utara - 

- 

- 

- 

10 JABAR 197.500 1.500 1.000 18.880 


1 Kab. Bandung 10.000 

- 

- 1.430 

2 Kab. Bekasi 11.000 

- 

- 

- 

3 Kab. Bogor 8.000 

- 

- 1.430 

4 Kab. Ciamis 12.000 

- 

- 1.430 

5 Kab. Cianjur 10.000 

500 

- 1.430 

6 Kab. Cirebon 11.750 

- 

500 

930 

7 Kab. Garut 12.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Indramayu 19.500 

500 

- 

930 

9 Kab. Karawang 18.250 

- 

- 1.180 

10 Kab. Kuningan 8.000 

- 

- 1.430 

11 Kab. Majalengka 12.500 

- 

- 1.430 

12 Kab. Purwakarta 7.000 

- 

- 

930 

13 Kab. Subang 14.500 

500 

- 

930 

14 Kab. Sukabumi 12.500 

- 

- 1.430 

15 Kab. Sumedang 9.625 

- 

- 1.430 

16 Kab. Tasikmalaya 12.000 

- 

- 1.430 

17 Kota Banjar - 

- 

- 

- 

18 Kab. Bandung Barat 6.500 

- 

500 

930 

19 Kota Cimahi - 

- 

- 

- 

20 Kota Tasikmalaya 1.250 

- 

- 

180 

21 Kota Bandung - 

- 

- 

- 

22 Kota Bekasi - 

- 

- 

- 

23 Kota Bogor - 

- 

- 

- 

24 Kota Cirebon - 

- 

- 

- 

25 Kota Depok - 

- 

- 

- 

26 Kota Sukabumi 625 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.120 

1.120 

70 

- 

70 

70 

70 

70 

- 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

70 

- 

70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

300 

300 

12.500 

- 1.000 

30 1.500 

30 2.000 

30 1.500 

30 1.500 

30 

300 

30 1.000 

30 1.500 

30 1.500 

30 

- 

30 

200 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50.000 

3.750 

- 

500 

3.125 

6.250 

250 

8.750 

5.000 

1.250 

1.250 

500 

1.875 

1.250 

7.500 

3.750 

2.500 

- 

2.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

14.550 

375 

2.250 

2.625 

1.350 

2.625 

1.275 

975 

975 

1.200 

- 

450 

450 

- 

- 

- 

11.850 

1.350 

- 

750 

750 

750 

- 

2.250 

- 

- 

- 

1.500 

525 

- 

975 

1.500 

1.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

6.000 

- 

1.350 

1.600 

1.100 

750 

- 

600 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.260 

- 

- 

- 

2.500 

5.000 

- 

5.000 

2.000 

- 

260 

1.500 

- 

1.000 

1.000 

1.500 

1.000 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

300 

50 

150 

100 

- 

375 

100 

50 

100 

100 

25 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 


(Ha) 


550 

50 

100 

50 

50 

100 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

650 

- 

- 

- 

100 

50 

50 

50 

50 

- 

50 

100 

- 

- 

100 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

300 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

3 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

45 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 


- 

- 

- 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

2 

1 

3 

SLPHT 

(unit) 

65 

3 

179 

SLI 

(unit) 

100 | P a g e 

3 

- 

14

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

11 JATENG 198.000 1.000 1.000 18.040 


1 Kab. Banjarnegara 8.500 

- 

- 1.080 

2 Kab. Banyumas 8.500 

- 

- 

480 

3 Kab. Batang 2.875 

- 

- 

680 

4 Kab. Blora 3.500 

500 

- 

930 

5 Kab. Boyolali 8.000 

- 

- 

130 

6 Kab. Brebes 10.000 

- 

- 

430 

7 Kab. Cilacap 12.500 

- 

- 1.430 

8 Kab. Demak 8.000 

- 

- 

430 

9 Kab. Grobogan 9.500 

- 

- 

680 

10 Kab. Jepara 5.000 

- 

- 

430 

11 Kab. Karanganyar 7.000 

- 

- 

880 

12 Kab. Kebumen 9.000 

- 

- 

430 

13 Kab. Kendal 6.125 

- 

- 

430 

14 Kab. Klaten 7.000 

- 

- 

330 

15 Kab. Kudus 3.500 

- 

500 

430 

16 Kab. Magelang 7.500 

- 

500 

430 

17 Kab. Pati 6.500 

- 

- 

430 

18 Kab. Pekalongan 4.500 

- 

- 

430 

19 Kab. Pemalang 8.000 

500 

- 

430 

20 Kab. Purbalingga 8.000 

- 

- 

430 

21 Kab. Purworejo 8.500 

- 

- 

430 

22 Kab. Rembang 5.500 

- 

- 

680 

23 Kab. Semarang 6.500 

- 

- 1.430 

24 Kab. Sragen 10.000 

- 

- 

430 

25 Kab. Sukoharjo 6.250 

- 

- 

430 

26 Kab. Tegal 3.750 

- 

- 

- 

27 Kab. Temanggung 4.500 

- 

- 2.430 

28 Kab. Wonogiri 5.500 

- 

- 

430 

29 Kab. Wonosobo 4.000 

- 

- 

430 

30 Kota Tegal - 

- 

- 

- 

31 Kota Magelang - 

- 

- 

- 

32 Kota Pekalongan - 

- 

- 

- 

33 Kota Salatiga - 

- 

- 

- 

34 Kota Semarang - 

- 

- 

- 

35 Kota Surakarta - 

- 

- 

- 

12 DI YOGYAKARTA 33.500 1.000 

500 2.000 


500 

1 Kab. Bantul 10.625 

375 

- 

500 

2 Kab. Gunung Kidul 3.000 

- 

500 

500 

3 Kab. Kulon Progo 7.625 

375 

- 

500 

4 Kab. Sleman 12.250 

250 

- 

500 

5 Kota Yogyakarta - 

- 

- 

- 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

1.960 

1.960 

45.125 

70 2.500 

70 3.300 

70 

- 

70 4.200 

70 3.300 

70 1.600 

70 5.000 

70 3.300 

70 4.150 

70 

- 

70 

250 

70 5.000 

70 

850 

70 

- 

70 

75 

70 

- 

70 

850 

70 

- 

70 2.000 

70 

850 

70 

- 

70 

850 

70 

700 

70 

- 

70 

- 

- 

- 

70 

850 

70 5.500 

70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.000 

- 

50 

- 19.700 

- 

175 

- 

75 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

27.600 

1.500 

450 

450 

1.500 

1.050 

1.200 

675 

1.500 

1.800 

975 

975 

975 

1.500 

750 

525 

600 

750 

750 

900 

900 

450 

1.050 

900 

900 

525 

750 

1.050 

1.500 

750 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.100 

375 

900 

450 

375 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

51.000 

500 

2.000 

- 

3.500 

2.500 

1.000 

2.500 

3.000 

10.000 

- 

- 

5.000 

1.000 

2.500 

- 

- 

2.000 

- 

- 

- 

4.000 

2.000 

- 

1.500 

2.000 

- 

- 

6.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.100 

1.100 

5.000 

1.000 

- 

- 

Kedelai 

Model 

100 

50 

50 

100 

100 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 


(Ha) 


500 

50 

50 

- 

- 

50 

- 

50 

- 

100 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

50 

50 

50 

50 

- 

100 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

425 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

75 

25 

25 

25 

61 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

1 

2 


- 

3 

2 

1 

- 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

3 

3 

SLPHT 

(unit) 

173 

38 

SLI 

(unit) 

18 

101 | P a g e 

3

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

13 JATIM 197.000 2.000 1.000 74.440 


1 Kab. Bangkalan 4.000 

- 

- 1.480 

2 Kab. Banyuwangi 7.000 

- 

- 4.980 

3 Kab. Blitar 6.500 

- 

- 2.480 

4 Kab. Bojonegoro 9.000 

- 

- 4.980 

5 Kab. Bondowoso 4.500 

- 

- 2.480 

6 Kab. Gresik 9.000 

- 

- 2.480 

7 Kab. Jember 17.500 

- 

- 5.980 

8 Kab. Jombang 16.500 

- 

- 2.980 

9 Kab. Kediri 4.000 

- 

500 2.480 

10 Kab. Lamongan 15.500 

- 

- 5.980 

11 Kab. Lumajang 7.500 

500 

- 1.980 

12 Kab. Madiun 5.500 

- 

- 4.980 

13 Kab. Magetan 11.000 

- 

- 1.480 

14 Kab. Malang 4.000 

- 

- 1.980 

15 Kab. Mojokerto 4.000 

- 

- 1.480 

16 Kab. Nganjuk 8.000 

500 

- 1.980 

17 Kab. Ngawi 5.000 

- 

- 4.980 

18 Kab. Pacitan 4.500 

- 

- 

980 

19 Kab. Pamekasan 1.000 

- 

- 

480 

20 Kab. Pasuruan 6.500 

- 

- 2.980 

21 Kab. Ponorogo 11.000 

- 

- 3.980 

22 Kab. Probolinggo 8.500 

500 

- 1.480 

23 Kab. Sampang 4.000 

- 

- 1.980 

24 Kab. Sidoarjo 2.500 

- 

- 

- 

25 Kab. Situbondo 8.000 

- 

500 1.480 

26 Kab. Sumenep 1.500 

- 

- 

980 

27 Kab. Trenggalek 2.500 

- 

- 1.480 

28 Kab. Tuban 5.000 

500 

- 

980 

29 Kab. Tulungagung 3.500 

- 

- 2.480 

30 Kota Blitar - 

- 

- 

- 

31 Kota Kediri - 

- 

- 

- 

32 Kota Malang - 

- 

- 

- 

33 Kota Mojokerto - 

- 

- 

- 

34 Kota Pasuruan - 

- 

- 

- 

35 Kota Probolinggo - 

- 

- 

- 

36 Kota Surabaya - 

- 

- 

- 

37 Kota Batu - 

- 

- 

- 

38 Kota Madiun - 

- 

- 

- 

14 KALBAR 97.450 1.800 

750 5.300 


750 

1 Kab. Bengkayang 10.000 

- 

- 

800 

2 Kab. Landak 14.000 

600 

- 1.000 

3 Kab. Kapuas Hulu 4.000 

- 

- 

200 

4 Kab. Ketapang 6.500 

- 

- 

400 

5 Kab. Pontianak 5.000 

- 

- 

300 

6 Kab. Sambas 22.000 

600 

- 

400 

7 Kab. Sanggau 6.500 

- 

500 

- 

8 Kab. Sintang 6.500 

- 

- 

- 

9 Kab. Melawi 4.500 

- 

- 

- 

10 Kab. Sekadau 2.000 

- 

250 

- 

11 Kab. Kubu Raya 12.450 

600 

- 1.550 

12 Kab. Kayong Utara 4.000 

- 

- 

650 

13 Kota Pontianak - 

- 

- 

- 

14 Kota Singkawang - 

- 

- 

- 

15 KALTENG 48.900 1.100 

- 

200 


- 

1 Kab. Barito Selatan 5.000 

- 

- 

50 

2 Kab. Barito Utara 2.500 

- 

- 

- 

3 Kab. Kapuas 8.825 

550 

- 

150 

4 Kab. Kotawaringin Barat 3.500 

- 

- 

- 

5 Kab. Kotawaringin Timur 3.500 

- 

- 

- 

6 Kab. Katingan 5.625 

- 

- 

- 

7 Kab. Seruyan 1.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Sukamara 2.875 

- 

- 

- 

9 Kab. Lamandau 2.875 

- 

- 

- 

10 Kab. Pulang Pisau 4.450 

550 

- 

- 

11 Kab. Murung Raya 1.500 

- 

- 

- 

12 Kab. Barito Timur 3.500 

- 

- 

- 

13 Kab. Gunung Mas 3.250 

- 

- 

- 

14 Kota Palangka Raya - 

- 

- 

- 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

560 62.500 

560 

20 1.700 

20 

- 

20 3.500 

20 2.675 

20 

- 

20 

- 

20 

- 

20 

- 

20 

- 

20 9.000 

20 4.000 

20 

- 

20 

- 

20 

825 

20 1.775 

20 4.300 

20 

- 

20 10.675 

20 1.775 

20 

- 

20 

- 

20 

- 

20 4.450 

- 

- 

20 8.875 

20 

450 

20 5.200 

20 

- 

20 3.300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

700 20.000 

700 

100 3.500 

100 3.000 

- 2.800 

100 2.200 

100 

300 

100 

- 

- 3.300 

- 2.750 

- 1.500 

- 

650 

100 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

300 20.000 

300 

100 1.000 

- 3.250 

200 5.125 

- 1.250 

- 2.000 

- 3.250 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 2.250 

- 1.375 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

29.850 

1.500 

1.350 

1.050 

1.200 

1.050 

975 

1.050 

1.050 

1.050 

1.050 

750 

300 

525 

1.350 

900 

900 

450 

750 

1.050 

900 

600 

1.500 

1.500 

150 

1.500 

1.800 

750 

1.500 

1.350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.850 

900 

300 

- 

225 

- 

- 

225 

225 

150 

225 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

121.300 

1.500 

21.000 

5.000 

9.750 

- 

- 

11.000 

6.000 

- 

12.500 

1.000 

5.000 

1.500 

- 

2.000 

8.000 

10.000 

1.000 

- 

7.500 

2.800 

- 

4.250 

500 

- 

3.000 

2.000 

2.000 

4.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.300 

50 

- 

- 

- 

50 

1.000 

- 

100 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

2.300 

300 

- 

500 

- 

- 

150 

- 

- 

900 

300 

- 

150 

- 

- 

Kedelai 

Model 

170 

70 

50 

50 

- 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 


(Ha) 


550 

- 

50 

100 

- 

- 

- 

100 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

650 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

100 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

425 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

54 

4 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

2 

2 

- 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


2 

2 

- 

- 

3 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

3 

3 

2 

SLPHT 

(unit) 

190 

55 

30 

SLI 

(unit) 

16 

102 | P a g e 

3 

3

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

16 KALSEL 137.350 1.650 1.000 

- 


1 Kab. Banjar 9.500 

- 

500 

- 

2 Kab. Barito Kuala 14.450 

550 

- 

- 

3 Kab. Hulu Sungai Selatan 20.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Hulu Sungai Tengah 15.000 

- 

500 

- 

5 Kab. Hulu Sungai Utara 10.000 

- 

- 

- 

6 Kab. Kota Baru 10.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Tabalong 11.450 

550 

- 

- 

8 Kab. Tanah Laut 12.000 

- 

- 

- 

9 Kab. Tapin 16.950 

550 

- 

- 

10 Kab. Balangan 10.000 

- 

- 

- 

11 Kab. Tanah Bumbu 8.000 

- 

- 

- 

12 Kota Banjarmasin - 

- 

- 

- 

13 Kota Banjar Baru - 

- 

- 

- 

14 Kab Tala - 

- 

- 

- 

17 KALTIM 33.525 1.100 

- 1.700 


- 

1 Kab. Berau 3.000 

- 

- 

- 

2 Kab. Bulungan 5.450 

550 

- 

- 

3 Kab. Kutai Barat 2.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Kutai Timur 2.500 

- 

- 

- 

5 Kab. Malinau 2.000 

- 

- 

- 

6 Kab. Nunukan 2.500 

- 

- 

- 

7 Kab. Pasir 4.450 

550 

- 

400 

8 Kab. Penajem Paser Utr 2.000 

- 

- 

900 

9 Kab. Kutai Kertanegera 8.000 

- 

- 

400 

10 Kota Balikpapan - 

- 

- 

- 

11 Kota Bontang - 

- 

- 

- 

12 Kota Samarinda - 

- 

- 

- 

13 Kota Tarakan - 

- 

- 

- 

14 Kab. Tana Tidung 1.625 

- 

- 

- 

15 Kab. Tenggarong - 

- 

- 

- 

18 SULUT 48.900 1.100 

- 10.000 


- 

1 Kab. Bolaang Mangondow 17.000 

- 

- 2.000 

2 Kab. Minahasa 7.000 

- 

- 

750 

3 Kab. Kep. Talaud - 

100 

- 

- 

4 Kab. Minahasa Selatan 4.750 

- 

- 1.000 

5 Kota Tomohon 600 

- 

- 

500 

6 Kab. Minahasa Utara 2.950 

500 

- 

750 

7 Kab. Minahasa Tenggara 3.650 

- 

- 1.000 

8 Kab. Bolmong Utara 7.400 

500 

- 1.500 

9 Kab. Sangihe 600 

- 

- 

- 

10 Kab. Bolmang Selatan 2.000 

- 

- 

750 

11 Kab. Bolmang Timur 1.700 

- 

- 

500 

12 Kep Siau Tagulandang B - 

- 

- 

- 

13 Kota Bitung - 

- 

- 

- 

14 Kota Manado - 

- 

- 

- 

15 Kota Kotamobagu 1.250 

- 

- 1.250 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

- 23.000 

- 

- 3.600 

- 2.200 

- 4.000 

- 1.000 

- 

- 

- 2.000 

- 2.200 

- 1.500 

- 1.500 

- 3.500 

- 1.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 15.000 

300 

- 2.500 

- 1.500 

- 2.500 

- 2.500 

- 2.000 

- 

- 

100 1.500 

100 

500 

100 1.100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

900 

- 

- 

- 7.000 

- 

- 1.125 

- 

650 

- 

- 

- 1.450 

- 

- 

- 1.250 

- 

125 

- 1.350 

- 

350 

- 

375 

- 

325 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

3.695 

315 

- 

840 

390 

150 

630 

- 

1.200 

- 

- 

170 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.775 

750 

1.575 

- 

1.995 

300 

1.275 

495 

495 

795 

495 

600 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

1.770 

- 

- 

- 

70 

- 

700 

200 

400 

- 

400 

- 

- 

- 

- 

1.650 

600 

200 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.000 

1.000 

250 

- 

250 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

- 

- 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 


(Ha) 


400 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

50 

50 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

100 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

400 

50 

50 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

- 

23 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

1 

3 

2 

1 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

3 

2 

2 

SLPHT 

(unit) 

76 

39 

48 

SLI 

(unit) 

103 | P a g e 

7 

2 

2

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

19 SULTENG 73.400 1.100 

500 

- 


500 

1 Kab. Banggai 14.450 

550 

- 

- 

2 Kab. Buol 4.000 

- 

- 

- 

3 Kab. Toli-Toli 7.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Donggala 7.450 

550 

- 

- 

5 Kab. Morowali 7.000 

- 

500 

- 

6 Kab. Poso 7.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Parigi Moutong 17.000 

- 

- 

- 

8 Kab. Tojo Una-Una 1.000 

- 

- 

- 

9 Kab. Banggai Kepulauan 500 

- 

- 

- 

10 Kab. Sigi 8.000 

- 

- 

- 

11 Kota Palu - 

- 

- 

- 

20 SULSEL 182.350 1.650 1.000 73.690 


1 Kab. Bantaeng 3.500 

- 

- 2.950 

2 Kab. Barru 3.375 

- 

- 

950 

3 Kab. Bone 19.450 

550 

- 4.430 

4 Kab. Bulukumba 10.000 

- 

- 

900 

5 Kab. Enrekang 7.500 

- 

- 2.430 

6 Kab. Gowa 10.000 

- 

- 4.430 

7 Kab. Jeneponto 3.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Luwu 7.500 

- 

- 1.930 

9 Kab. Luwu Utara 10.000 

- 

- 

- 

10 Kab. Maros 11.500 

- 

500 4.930 

11 Kab. Pangkep 7.500 

- 

- 2.430 

12 Kab. Pinrang 12.500 

- 

- 11.680 

13 Kab. Kep. Selayar 3.000 

- 

- 

- 

14 Kab. Sidenreng Rappang 15.000 

- 

- 11.680 

15 Kab. Sinjai 4.500 

- 

- 2.930 

16 Kab. Soppeng 12.000 

- 

500 7.430 

17 Kab. Takalar 6.950 

550 

- 4.930 

18 Kab. Tana Toraja 2.500 

- 

- 

920 

19 Kab. Wajo 11.450 

550 

- 4.930 

20 Kota Palopo 2.500 

- 

- 

950 

21 Kab. Luwu Timur 12.500 

- 

- 1.930 

22 Kab. Toraja Utara 5.000 

- 

- 

930 

23 Kota Pare-Pare 625 

- 

- 

- 

24 Kota Makassar - 

- 

- 

- 

21 SULTRA 73.900 1.100 

- 

- 


- 

1 Kab. Buton 1.000 

- 

- 

- 

2 Kab. Konawe 25.450 

550 

- 

- 

3 Kab. Kolaka 20.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Muna 1.000 

- 

- 

- 

5 Kab. Konawe Selatan 16.950 

550 

- 

- 

6 Kab. Bombana 5.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Wakatobi - 

- 

- 

- 

8 Kab. Kolaka Utara 1.500 

- 

- 

- 

9 Kab. Konawe Utara 3.000 

- 

- 

- 

10 Kab. Buton Utara - 

- 

- 

- 

11 Kota Bau-Bau - 

- 

- 

- 

12 Kota Kendari - 

- 

- 

- 



Padi Lahan SLPTT 

SLPTT 

Kering Hanya Jagung 

Kedelai (Ha) 

Bantuan Hibrida (Ha) 

Benih 

- 

- 

5.000 9.645 2.500 

- 1.300 2.100 750 

- 

300 

810 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

750 500 

- 

650 1.200 250 

- 

800 

- 

- 

- 

300 1.500 1.000 

- 

750 2.025 

- 

- 

- 

495 

- 

- 

900 

765 

- 

- 

- 

- 

- 

1.310 

1.310 

35.000 29.805 20.000 

70 1.500 1.980 300 

70 1.250 

450 

- 

70 3.250 1.800 5.250 

70 1.250 2.550 

- 

70 2.000 2.550 850 

70 2.500 2.550 350 

- 1.500 3.000 1.500 

70 1.500 

750 900 

- 1.500 

900 350 

70 3.000 1.800 1.500 

70 2.000 

450 600 

70 2.125 

900 700 

- 1.500 

900 

- 

70 2.250 2.280 

- 

70 1.500 1.500 

- 

70 2.000 1.020 2.400 

70 2.250 1.500 800 

70 1.000 

300 

- 

70 

- 

- 4.000 

50 

- 

450 

- 

70 

500 

825 500 

70 

250 

750 

- 

- 

375 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.000 1.200 4.100 

- 1.000 

300 

- 

- 

375 

- 750 

- 

375 

150 350 

- 2.500 

600 

- 

- 2.150 

150 1.000 

- 2.300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

600 

- 2.000 

- 

700 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Padi Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 

Kedelai 

Model 

- 

50 

50 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 


(Ha) 


400 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

650 

- 

- 

50 

50 

- 

50 

- 

50 

- 

50 

50 

50 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

200 

- 

50 

50 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

375 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

9 

2 

- 

2 

3 

- 

- 

2 

- 

34 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

- 

- 

1 

3 

- 

3 

- 

3 

- 

2 

2 

- 

4 

- 

2 

- 

- 

- 

4 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

2 

3 

2 

SLPHT 

(unit) 

56 

104 

50 

SLI 

(unit) 

104 | P a g e 

2 

9 

2

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

22 BALI 33.900 1.100 

- 2.000 


- 

1 Kab. Badung 4.500 

- 

- 

- 

2 Kab. Bangli 2.850 

- 

- 

- 

3 Kab. Buleleng 3.950 

550 

- 

500 

4 Kab. Gianyar 5.000 

- 

- 

500 

5 Kab. Jembrana 3.000 

- 

- 

- 

6 Kab. Karangasem 2.650 

- 

- 

- 

7 Kab. Klungkung 2.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Tabanan 9.450 

550 

- 1.000 

9 Kota Denpasar - 

- 

- 

- 

10 Kab. Negara - 

- 

- 

- 

23 NTB 117.800 1.200 1.000 4.500 


1 Kab. Bima 15.000 

- 

- 

450 

2 Kab. Dompu 14.400 

600 

- 

900 

3 Kab. Lombok Barat 14.500 

- 

500 

900 

4 Kab. Lombok Tengah 25.000 

- 

- 

900 

5 Kab. Lombok Timur 10.500 

- 

500 

450 

6 Kab. Sumbawa 19.400 

600 

- 

450 

7 Kota Bima 2.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Sumbawa Barat 7.500 

- 

- 

450 

9 Kab. Lombok Utara 7.500 

- 

- 

- 

10 Kota Mataram 1.500 

- 

- 

- 

24 NTT 59.275 1.100 

- 5.500 


- 

1 Kab. Belu 3.000 

- 

- 

250 

2 Kab. Ende 2.000 

- 

- 

- 

3 Kab. Flores Timur 2.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Kupang 3.500 

- 

- 

- 

5 Kab. Lembata - 

- 

- 

- 

6 Kab. Manggarai 6.450 

550 

- 1.500 

7 Kab. Ngada 5.000 

- 

- 3.250 

8 Kab. Sikka 2.000 

- 

- 

- 

9 Kab. Sumba Barat 1.000 

- 

- 

- 

10 Kab. Sumba Timur 5.000 

- 

- 

500 

11 Kab. Timor Tengah Selatan 2.000 

- 

- 

- 

12 Kab. Timor Tengah Utara 3.000 

- 

- 

- 

13 Kab. Rote-Ndao 3.000 

- 

- 

- 

14 Kab. Manggarai Barat 4.450 

550 

- 

- 

15 Kab. Alor - 

- 

- 

- 

16 Kab. Nagekeo 4.375 

- 

- 

- 

17 Kab. Sumba Tengah 2.500 

- 

- 

- 

18 Kab. Sumba Barat Daya 5.000 

- 

- 

- 

19 Kab. Manggarai Timur 5.000 

- 

- 

- 

20 Kab. Sabu Raijua - 

- 

- 

- 

21 Kota Kupang - 

- 

- 

- 

25 MALUKU 10.000 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Maluku Tngra Barat - 

- 

- 

- 

2 Kab. Maluku Tengah 2.000 

- 

- 

- 

3 Kab. Maluku Tenggara - 

- 

- 

- 

4 Kab. Pulau Buru 3.500 

- 

- 

- 

5 Kab. Kepulauan Aru - 

- 

- 

- 

6 Kab. Seram Bag Barat 1.500 

- 

- 

- 

7 Kab. Seram Bag Timur 1.500 

- 

- 

- 

8 Kab. Buru Selatan 1.500 

- 

- 

- 

9 Kab. Maluku Barat Daya - 

- 

- 

- 

10 Kota Ambon - 

- 

- 

- 

11 Kota Tual - 

- 

- 

- 


Padi Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 

500 

50 

100 

100 

100 

50 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Padi Lahan 

Kering Hanya 

Bantuan 

Benih 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30.000 

9.000 

5.250 

900 

1.800 

1.800 

9.000 

900 

450 

900 

- 

20.000 

- 

1.900 

1.900 

- 

1.350 

1.500 

- 

1.500 

- 

1.575 

450 

450 

1.475 

875 

1.575 

- 

1.000 

4.450 

- 

- 

- 

4.000 

450 

200 

1.650 

500 

- 

- 

- 

500 

700 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.000 

750 

1.350 

- 

450 

1.050 

1.500 

- 

450 

450 

- 

9.300 

900 

300 

450 

900 

450 

- 

750 

300 

600 

900 

1.200 

450 

- 

- 

450 

600 

- 

750 

300 

- 

- 

1.050 

300 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

300 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

4.500 

1.000 

- 

- 

1.500 

- 

1.000 

1.000 

- 

- 

32.000 

- 

8.500 

7.500 

2.500 

6.500 

750 

3.750 

1.000 

1.500 

- 

1.300 

400 

- 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

200 

- 

- 

200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

- 

100 

50 

50 

- 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

300 

100 

100 

50 

50 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 

- 


(Ha) 


150 

- 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

500 

50 

50 

100 

50 

100 

50 

- 

50 

- 

50 

250 

- 

- 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

- 

50 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

400 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

50 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

100 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

- 

7 

2 

- 

1 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

18 

4 

2 

1 

3 

3 

4 

- 

1 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

4 

2 

1 

1 

- 

- 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

12 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

2 

2 

3 

3 

SLPHT 

(unit) 

57 

52 

54 

26 

SLI 

(unit) 

105 | P a g e 

1 

5 

3 

1

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

26 PAPUA 10.000 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Biak Numford - 

- 

- 

- 

2 Kab. Jayapura 500 

- 

- 

- 

3 Kab. Jayawijaya - 

- 

- 

- 

4 Kab. Merauke 8.500 

- 

- 

- 

5 Kab. Mimika - 

- 

- 

- 

6 Kab. Nabire 500 

- 

- 

- 

7 Kab. Paniai - 

- 

- 

- 

8 Kab. Puncak Jaya - 

- 

- 

- 

9 Kab. Kep Yapen Waropen - 

- 

- 

- 

10 Kota Jayapura 500 

- 

- 

- 

11 Kab. Sarmi - 

- 

- 

- 

12 Kab. Keerom - 

- 

- 

- 

13 Kab. Yahukimo - 

- 

- 

- 

14 Kab. Pegunungan Bintang - 

- 

- 

- 

15 Kab. Tolikara - 

- 

- 

- 

16 Kab. Boven Digoel - 

- 

- 

- 

17 Kab. Mappi - 

- 

- 

- 

18 Kab. Asmat - 

- 

- 

- 

19 Kab. Waropen - 

- 

- 

- 

20 Kab. Supiori - 

- 

- 

- 

21 Kab Deiyai - 

- 

- 

- 

22 Kab. Dogiyai - 

- 

- 

- 

23 Kab.Intan Jaya - 

- 

- 

- 

24 Kab. Lanny Jaya - 

- 

- 

- 

25 Kab. Membramo Raya - 

- 

- 

- 

26 Kab. Membramo Tengah - 

- 

- 

- 

27 Kab. Nduga - 

- 

- 

- 

28 Kab. Puncak - 

- 

- 

- 

29 Kab. Yalimo - 

- 

- 

- 

27 MALUT 7.375 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Halmahera Tengah 750 

- 

- 

- 

2 Kab. Halmahera Barat 750 

- 

- 

- 

3 Kab. Halmahera Timur 4.000 

- 

- 

- 

4 Kab. Kepulauan Sula - 

- 

- 

- 

5 Kab. Halmahera Selatan - 

- 

- 

- 

6 Kab. Halmahera Utara 1.000 

- 

- 

- 

7 Kab. Pulau Morotai 875 

- 

- 

- 

8 Kota Ternate - 

- 

- 

- 

9 Kota Tidore Kepulauan - 

- 

- 

- 

28 BANTEN 148.000 1.000 1.000 2.500 


1 Kab. Lebak 39.500 

500 

- 

400 

2 Kab. Pandeglang 44.500 

- 

500 

850 

3 Kab. Serang 41.500 

- 

500 

850 

4 Kab. Tangerang 19.500 

500 

- 

- 

5 Kota Cilegon - 

- 

- 

- 

6 Kota Serang 3.000 

- 

- 

400 

7 Kota Tangerang - 

- 

- 

- 

8 Kota Tangerang Selatan - 

- 

- 

- 



Padi Lahan 

Padi Hibrida 

Kering Hanya 

Spesifik 

Bantuan 

Lokasi 

Benih 

- 1.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

700 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 2.975 

- 

- 

450 

- 

500 

- 

250 

- 

- 

- 1.000 

- 

- 

- 

775 

- 

- 

- 

- 

500 25.000 

500 

100 10.000 

150 11.000 

150 2.600 

- 1.100 

- 

- 

100 

300 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Jagung 

Hibrida (Ha) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

450 

150 

150 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

SLPTT 

Kedelai (Ha) 

1.200 

- 

- 

- 

400 

- 

300 

- 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.150 

1.500 

3.500 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

Kedelai 

Model 

- 

- 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

100 

50 

50 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

400 

100 

100 

100 

100 

- 

- 


(Ha) 


100 

- 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

50 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

50 

- 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

25 

25 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

4 

1 

2 

3 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

4 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

3 

3 

3 

SLPHT 

(unit) 

20 

25 

55 

SLI 

(unit) 

106 | P a g e 

1 

1 

3

No. 

Padi Non 


Hibrida Hanya 

Bantuan Benih 

Padi Non 

Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 



Hibrida Hanya 


IP 

Benih 

29 BABEL 3.500 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Bangka 750 

- 

- 

- 

2 Kab. Belitung - 

- 

- 

- 

3 Kab. Bangka Selatan 2.750 

- 

- 

- 

4 Kab. Blitung Timur - 

- 

- 

- 

5 Kab. Bangka Barat - 

- 

- 

- 

6 Kab. Bangka Tengah - 

- 

- 

- 

7 Kota Pangkal Pinang - 

- 

- 

- 

8 Kab. Sungai Liat - 

- 

- 

- 

30 GORONTALO 38.900 1.100 

- 5.000 


- 

1 Kab. Boalemo 5.950 

550 

- 1.000 

2 Kab. Gorontalo 19.450 

550 

- 1.000 

3 Kab. Pohuwato 6.500 

- 

- 1.000 

4 Kab. Bone Bolango 3.500 

- 

- 1.000 

5 Kab. Gorontalo utara 3.500 

- 

- 1.000 

6 Kota Gorontalo - 

- 

- 

- 

7 Kab. Limboto - 

- 

- 

- 

8 Kab. Marisa - 

- 

- 

- 

31 KEPRI - 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Natuna - 

- 

- 

- 

2 Kab. Bintan - 

- 

- 

- 

3 Kab. Karimun - 

- 

- 

- 

4 Kab. Lingga - 

- 

- 

- 

5 Kab. Kep. Anambas - 

- 

- 

- 

6 Kota Batam - 

- 

- 

- 

7 Kota Tanjung Pinang - 

- 

- 

- 

8 Kab Dumai - 

- 

- 

- 

32 PAPUA BARAT 5.000 

- 

- 

- 


- 

1 Kab. Sorong 2.500 

- 

- 

- 

2 Kab. Manokwari 2.500 

- 

- 

- 

3 Kab. Fak-Fak - 

- 

- 

- 

4 Kab. Raja Ampat - 

- 

- 

- 

5 Kab. Teluk Bintuni - 

- 

- 

- 

6 Kab. Teluk Wondama - 

- 

- 

- 

7 Kab. Kaimana - 

- 

- 

- 

8 Kab. Sorong Selatan - 

- 

- 

- 

9 Kota Sorong - 

- 

- 

- 

10 Kab. Maybrat - 

- 

- 

- 

11 Kab Tambrauw - 

- 

- 

- 

33 SULBAR 63.025 1.100 

- 7.500 


- 

1 Kab. Mamuju 19.450 

550 

- 1.000 

2 Kab. Majene 2.500 

- 

- 

500 

3 Kab. Mamasa 12.500 

- 

- 

500 

4 Kab. Mamuju Utara 7.500 

- 

- 

500 

5 Kab. Polewali Mandar 21.075 

550 

- 5.000 


Padi Hibrida 

Spesifik 

Lokasi 


Padi Lahan SLPTT 

SLPTT 

Kering Hanya Jagung 

Kedelai (Ha) 

Bantuan Hibrida (Ha) 

Benih 

- 

- 

1.400 

- 

- 

- 

400 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 1.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.000 9.150 2.000 

- 1.000 2.250 

- 

- 1.000 3.750 

- 

- 1.000 2.250 2.000 

- 1.000 

450 

- 

- 1.000 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.500 

675 820 

- 

500 

225 

60 

- 

375 

- 700 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

125 

225 

- 

- 

- 

- 

- 

- 2.500 

225 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.000 3.000 2.000 

- 1.000 1.125 700 

- 1.400 

375 

- 

- 

400 

375 

- 

- 

200 1.125 1.300 

- 2.000 

- 

- 

Kedelai 

Model 

- 

- 

- 

- 


Kacang 

Tanah 

- 

- 

- 

- 

- 

Ubi 

Kayu 

- 

- 

- 

- 

- 

Ubi 

Jalar 

- 

- 

- 

450 

100 

100 

100 

50 

100 

- 


(Ha) 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

250 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 


- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

- 

Sarana 

Pengendalian 

OPT (kali) 

2 

3 

- 

3 

2 

SLPHT 

(unit) 

15 

42 

- 

20 

33 

SLI 

(unit) 

107 | P a g e 

- 

2 

- 

1 

1



Lampiran 15. Daftar Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

108 | P a g e



Lampiran 16. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

LAKIP 

RPJM 

RENSTRA 

Rencana Kinerja 

Tahunan 

(RKT) 

Penetapan Kinerja 

(PK) 

Kinerja Aktual 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 

Rencana 

Kerja dan 

Angaran 

(RKA) 

Lapuran 

Keuangan 

(SAI) 

109 | P a g e



Lampiran 17. Acuan Bobot Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

NO. KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT 

1 Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK) 35 

2 Pengukuran Kinerja 20 

3 Pelaporan Kinerja 15 

4 Evaluasi Kinerja 10 

5 Capaian Kinerja 20 

Nilai Total 

100 


110 | P a g e



Lampiran 18. Alur Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

BAPPENAS 

Kementerian 

Pertanian 

Unit Eselon I 

Unit Eselon II, 

UPT Pusat, 

Dekon/TP SKPD 

Provinsi 

Tugas 

Pembatuan 

di SKPD 

Kab/Kota 

Nasional 

Sektor/ 

Program 

Program 

Kegiatan 

Kegiatan 


Outcome/Impact 

Nasional 

Outcome/Impact 

Sektor 

Outcome 

Output 

Output 

111 | P a g e



Lampiran 19. Jenis dan Waktu Penyampaian Laporan 

NO. JENIS LAPORAN PELAPOR PENERIMA LAPORAN 

I. LAPORAN RUTIN 

1. Laporan PP 39/2006 

Form-A Penanggung jawab 

kegiatan 

Form-B Penanggung jawab 

program 

Form-C Kepala SKPD 

Kab/Kota, Prov, 

Satker Pusat, UPT- 

Pusat 

WAKTU 

PENYAMPAIAN 

Setjen Kementerian Pertanian 14 hari kerja setelah 

triwulan terakhir 

Penanggung jawab program 3 hari kerja setelah 

triwulan berakhir 

Kepala Satker masing-masing 

Instansi 

Kepala Daerah Cq Kepala 

Bappeda dan Menteri Pertanian 

4 hari kerja setelah 


5 hari kerja setelah 


2. Evaluasi Rencana Kerja / Renstra Eselon - I Bappenas Tahunan / lima 

tahunan 

3. Penetapan Kinerja Es-II Eselon-II Eselon-I 31 Januari 

Penetapan Kinerja Es-I Eselon-I Menteri Pertanian 15 Februari 

Penetapan Kinerja Kementerian 

Pertanian 

Kementerian 

Pertanian 

Kementerian PAN & RB 31 Maret 

LAKIP Eselon-II Eselon - II 31 Januari T + 1 

LAKIP Eselon-I Eselon - I 15 Februari T + 1 

LAKIP Kementerian Pertanian Kementerian 

Pertanian 

10 Maret T + 1 

4. Rapim Kementan (Rapim A) Eselon-I Menteri Pertanian Dua mingguan 

Tindak lanjut Rapim A Eselon - I Menteri Pertanian Sesuai jadwal 

5. Laporan Bulanan Kegiatan Menteri Eselon - I Menteri Pertanian Bulanan 

6. Laporan Bulanan Kegiatan Eselon-I Eselon - I Menteri Pertanian Bulanan 

7. Laporan Kinerja Eselon – II Eselon – II Eselon I 10 Desember 

Laporan Kinerja Eselon - I Eselon – I Menteri Pertanian 15 Desember 

Laporan Kinerja Kementan Kementan Menteri PAN & RB 20 Desember 

II. LAPORAN KHUSUS 

8. Bahan Rakor Menko / Sidang Kabinet / 

RDP / Raker DPR-RI 

Eselon - I Menko / Kabinet / DPR-RI Sesuai Permintaan 

9. Insidental lain Sesuai permintaan Sesuai Permintaan 

Catatan : Laporan-laporan lain (SAI, SIMAK-BMN, Laporan Statistik, Laporan Pemantauan Wilayah Binaan, Laporan 

Teknis dll) sesuai ketentuan yang berlaku. 


112 | P a g e



Lampiran 20. Mekanisme Penyusunan RKA-KL Berdasarkan Pagu Anggaran 

Kementerian/Lembaga 

1. SATKER 

Penyusunan anggaran belanja dan pendapatan kegiatan suatu Satker untuk bahan 

yang direncanakan dalam dokumen KK RKA-KL mengacu pada format KK RKA-KL 

dan tata cara pengisiannya. Proses penyusunan KK RKA-KL tersebut difasilitasi 

program Aplikasi RKA-KL. Artinya proses penyusunan RKA-KL pada suatu Satker 

menggunakan program Aplikasi RKA-KL akan mengahsilkan dokumen KK RKA-KL. 

Penyusunan KK RKA-KL pada suatu Satker terbagi dalam penyusunan anggaran 

belanja dan pendapatan kegiatan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Penyusunan anggaran belanja dilakukan dengan: 

1) Menuangkan Alokasi Anggaran Angka Dasar 

Satker menuangkan jenis alokasi anggaran Angka dasar pada suatu kegiatan 

sampai dengan tingkat Komponen yang juga telah memperkirakan angka 

prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang. 

2) Menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru 

a) Berkenaan dengan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru, Satker 

menuangkan alokasi anggaran satker secara rinci sampai dengan item 

biaya. 

b) Penuangan anggaran Inisiatif Baru juga telah memperhatikan angka 

prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang. 

c) Penuangan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru mengacu pada 

Proposal Inisiatif Baru yang telah disetujui untuk tahun yang 

direncanakan. 

b. Penyusunan anggaran pendapatan dilakukan dengan: 

1) Menuangkan target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker. 

Penuangan anggaran pendapatan terinci dalam program, kegiatan, akun 

pendapatan, dan jenis penerimaan.Pendapatan Bukan pajak (PNBP) atau 

penerimaan fungsional. 

2) Menuangkan angka prakiraan maju setiap kegiaatn dan setiap jenis 

penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan fungsional). 

c. Menyampaikan / melengkapi data dukung berupa: 

1) KK RKA-KL dan Arsip Data Komputer-nya (ADK). 

2) Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG. 

Penggunaan GBS mengacu pada contoh format. 

3) Rencana Bisnis dan Angagran BLU (RBA BLU) apabila berkenaan dengan 

Satuan Kerja BLU. 

4) Data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan 

perundangan/keputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya 

kegiatan/output, atau analisis kelayakan bangunan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dalam hal pembangunan/renovasi berat gedung/bangunan Negara. 

113 | P a g e



5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) yang ditandatangani oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila satuan biaya yang tercantum 

dalam KK RKA-KL tidak terdapat dalam Standar Biaya. 

6) Data pendukung terbaik, antara lain berupa: 

a) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung 

Negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas 

Pekerjaan Umum setempat sebagimana Peraturan menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan. 

b) Persetujuan prinsip (clearence) terbaik dengan pembangunan baru 

bangunan gedung Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

d. KK RKA-KL yang telah ditandatangani KPA beserta data pendukung terkait, 

disampaikan kepada Unit Eselon I. 

2. UNIT ESELON – I 

a. Menghimpun/kompilasi KK RKA-KL dalam lingkup Unit Eselon-I berkenaan. 

b. Menyusun RKA-KL Unit Eselon-I berdasarkan KK RKA-KL. 

c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab Unit 

Eselon-I berkenaan dengan (1) Total pagu anggaran; (2) sumber dana, dan (3) 

sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan volume output). 

d. Meneliti dan menyaringrelevansi Komponen dengan Output kegiatan pada 

masing-masing KK RKA-KL. 

e. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas program, Unit Eselon-I melakukan 

koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-KL. 

f. Mengisi informasi pada Bagian L Formulir 2 RKA-KL tentang Strategi Pencapaian 

Hasil. Isinya menguraikan mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mencapai Sasaran Hasil (pada tingkat program) antara lain berupa: 

1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (mengacu Renstra 

Unit Eselon-I) 

2) Uraian deskripsi masing-masing kegiatan. 

3) Jumlah Satker pelaksana kegiatan 

4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program antara yang sedang 

berjalan dan yang diusulkan. 

g. Selain mengisi Formulir 2 RKA-KL, Unit Eselon-I juga mengisi Bagian I, Formulir 

3 RKA-KL tentang Operasionalisasi Kegiatan yang berisikan antara lain: 

1) Identifikasi factor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, dan prasarana) 

dan penghambat (fackor lingkungan/kultur kerja). 

2) Identifikasi Satker pelaksana kegiatan. 

3) Penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran belanja kegiatan dari ayng 

sedang berjalan dengan yang diusulkan. 

114 | P a g e



h. RKA-KL Unit Eselon-I ditandatangani oleh Pejabat Eselon-I atau yang setingkat 

Eselon-I selaku KPA sebagai penanggung jawab program. 

i. Menyampaikan RKA-KL Unit Eselon I dan data dukung terkait kepada K/L. 

3. KEMENTERIAN / LEMBAGA 

a. Menghimpun/kompilasi RKA-KL Unit Eselon-I dalam lingkup K/L. 

b. Menyusun RKA-KL secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan RKA-KL Unit 

Eselon – I. 

c. Memvalidasi alokasi angagran K/L meliputi: (1) Total pagu anggaran; (2) Simber 

dana; (3) sasaran kinerja. 

d. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/L, K/L melakukan 

koordinasi dengan Unit Eselon-I untuk perbaikan paad RKA-KL Unit Eselon-I 

berkenaan. 

e. Mengisi informasi pada Bagian I, Formulir 1 RKA-KL tentang Strategi Pencapaian 

Sasaran Strategis. Isinya menguraikan mengenai langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, antara lain berupa: 

1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (mengacu Renstra 

K/L). 

2) Uraian deskripsi masing-masing program dan unit Organisasi Penanggung 

Jawab. 

f. RKA-KL (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu 

Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan: 

1) Pergeseran anggaran antar program (jumlah alokasi dana pada masingmasing 

program harus sesuai dengan yang tercantum dalam pagu Anggaran 

K/L). 

2) Pengurangan belanja pada Komponen 0001 dan 0002. 

3) Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan yang berasal dari 

rupiah murni, Pinjaman Hibah Luar Negeri, dan PNBP (sumber 

pendanaan/sumber pembiayaan dalam menghasilkan output tidak 

diperbolehkan berubah/bergeser). 

g. Menyampaikan RKA-KL berserta data dukung terkait kepada Kementerian 

Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementerian Perencanaan. 

Sumber: Pedoman Penganggaran 2012 Ditjen Tanaman Pangan - Kementan. 

115 | P a g e



Lampiran 21. Mekanisme Penyusunan RKA-KL Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L 

Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pembahasan DPR dan Alokasi Angagran K/L, maka K/L 

menyesuaikan RKA-KL.Penyesuaian dimaksud meliputi: 

1. Penyesuaian terhadap angka dasar apabila terdapat perubahan parameter ekonomi 

(indeks inflasi untuk tahun yang direncanakan) dan/atau penyesuaian parameter nonekonomi 

apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap 

besaran alokasi angagran K/L. 

2. Adanya program/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan 

DPR. 

Dalam rangka penyusunan RKA-KL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran K/L, ada 

beberapa kemungkinan: 

1. Apabila tidak ada perubahan parameter ekonomi, parameter non-ekonomi, dan usulan 

program/kegiatan/output baru maka, RKA-KL berdasarkan Pagu Anggaran RKA-KL 

secara langsung ditetapkan dalam SP RKA-Kl. 

2. Apabila ada perubahan parameter baik ekonomi maupun non-ekonomi maka, 

penuangan dalam KK RKA-KL dilakukan melalui penyesuaian dengan parameter 

ekonomi dan non ekonomi pada tingkat kompinen. Penyesuaian pada komponen 

pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian dengan parameter ekonomi. 

Sedangkan penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan mengalikan 

dengan parameter ekonomi atausesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. 

3. Apabila ada program/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan 

dengan DPR maka, K/L menyesuaikan RKA-KL dengan: 

a. Mengusulkan rumusan program/kegiatan/output sebagai hasil kesepakatan 

pembahasan dengan DPR kepada Kementerian Keuangan dan kementerian 

Perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Usulan 

program dan kegiatan (non output) diajukan kepada Kementerian Perencanaan. 

Sedangkan usulan output diajukan kepada Kementerian Keuangan. Usulan 

tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada program aplikasi RKA-KL. 

b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada standar 

biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau kepatutan dan kewajaran 

harga (disertai dengan SPTIM). 

c. Meneliti kemmbali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan jumlah 

alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR. 

d. Hasil penuangan alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR 

terdapat dalam formulir B, KK RKA-KL. 

Sumber: Pedoman Penganggaran 2012 Ditjen Tanaman Pangan - Kementan. 

116 | P a g e



Lampiran 22. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan 

Persetujuan Menteri keuangan 

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA- 

KL) yang diajukan dan membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu). 

2. Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) disampaikan kepada Direktur Jenderal 

Anggaran (DJA) beserta dokumen pendukung. 

3. DJA melakukan penelaahan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA. 

4. Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian DJA memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap usulan revisi KPA. 

5. Jika berdasarkan penelahaan dan penilaian yang dilakukan DJA usulan revisi ditolak, 

akan ditetapkan surat pemberitahuan penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) dan 

menyampaikannya ke KPA. 

6. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian DJA usulan revisi disetujui akan 

disampaikan ke Menkeu untuk memperoleh persetujuan. 

Jika Menkeu menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan 

Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) danb menyampaikannya ke KPA. 

6a. Jika Menkeu menyetujui usulan revisi anggaran (Revisi RKA-KL), akan ditetapkan 

Surat Penetapan RKA-KL Revisi (SP RKA-KL Revisi) dan disampaikan ke KPA. 

6b. SP RKA-KL Revisi hasil penetapan Menkeu juga disampaikan ke DJPBN. 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 

117 | P a g e



Lampiran 23. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran 

pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/ 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran 

(Revisi RKA-Satker). 

2. KPA berdasarkanb Revisi RKA-Satker, mencetak Revisi Anggaran (Konsep Revisi 

DIPA) dan menyiapkan Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker. 

3. KPA menyampaikan Konsep Revisi DIPA kepada DJPBN beserta Dokumen 

Pendukung dan ADK RKA-Satker. 

4. DJPBN melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atau penolakan 

terhadap usulan revisi. 

5. Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi ditolak, akan ditetapkan Surat 

Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi DIPA) dan menyampaikannya ke 

KPA. 

6. Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi disetujui, dilakukan pengesahan DIPA 

Revisi dan disampaikan ke KPA. 

7. KPA berdasarkan Pengesahan DIPA Revisi mencetak POK hasil revisi. 


118 | P a g e



Lampiran 24. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran Pada Satuan Kerja 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

1. KPA menyiapkan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran (Revisi RKA- 

Satker) sesuai kewenangannya. 

2. KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker memeriksa apakah Revisi Anggaran (Revisi 

RKA-Satker) menyebakan perubahan DIPA. 

2a. jika tidak terjadi perubahan DIPA, KPA mencetak POK dan menyampaikan ke DJPBN 

berserta ADK RKA-Satker. 

3. Jika Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker) menyebabkan perubahan DIPA, KPA 

mencetak Konsep DIPA Revisi dan menyampaikannya ke DJPBN berserta ADK RKA- 

Satker. 

4. Berdasarkan Konsep DIPA Revisi dan ADK RKA-Satker DJPBN memeriksa dan 

melakukan pengesahan DIPA Revisi. 

5. DIPA Revisi yang telah disahkan disampaikan kembali ke KPA. 

6. Berdasrakan DIPA Revisi yang telah disahkan KPA mencetak POK. 


119 | P a g e



Lampiran 25. Alur Perubahan Database Akibat Revisi Anggaran 

pada Direktorat Jenderal Anggaran 

1. Eselon I pada Kementerian Negara/lembaga (K/L) mengirimkan ADK Revisi RKA-KL 

dilakukanpenelaahan pada DJA. 

2a. Setelah Revisi RKA-KL ditetapkan (SP-RKA-KL), data RKA-KL diunggah (di-upload) 

ke Database bersama oleh DJA. 

2b. ADK Revisi RKA-KL yang telah ditetapkan oleh DJA, dikirimkan kembali kepada 

Eselon I K/L sebagai bahan Revisi DIPA. 

3. DJPBN mengambil data RLA-KL dari Database bersama, sebagai bahan pencocokan 

dan penelitian Revisi DIPA yang diajukan oleh Satker Pusat maupun Daerah. 

4a. Eselon I K/L menyampaikan ADK Revisi RKA-KL yang telah ditetapkan oleh DJA 

kepada satker kantor pusat sebagai bahan penyusunan Revisi DIPA. 

4b. Eselon I K/L menyampaikan juga ADK RKA-KL yang telah ditetapkan oleh DJA 

kepada Satker daerah sebagai bahan penyusunan revisi DIPA. 

5. Satker kantor pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya 

kepada Kantor Pusat DJPBN. 

6. Kantor Pusat DJPBN menerbitkan dan mengirimkan DRA beserta ADK-nya kepada 

kantor Wilayah DJPBN berdasarkan RKA-KL yang ditetapkan oleh DJA (SP-RKL-KL). 

7. Satker daerah menyampaikan usul pengesahan Revisi dIPA beserta ADK-nya kepada 

Kantor Wilayah DJPBN. 

8a. Setelah Revisi DIPA disahkan oleh kantor Wilayah DJPBN, data revisi ditransfer ke 

database Kantor Pusat DKPBN. 

8b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, disampaikan kepada 

KPPN. 

9a. Database Bersama di-update berdasarkan Data Revisi DIPA yang disahkan oleh 

Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJPBN. 

10. Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama. 


120 | P a g e




pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

1a. Satker Kantor Pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya 

kepada Kantor Pusat DJPBN. 

1b. Satker daerah menyampaikan usul pengesahan revisi DIPA beserta ADK-nya kepada 

kantor Wilayah DJPBN. 

2a. Setelah DIPA satker daerah disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, data revisi 

ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN. 

2b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh kantor Wilayah DJPBN, disampaikan kepada 

KPPN. 

3a. Database Bersama di-update berdasarkan data revisi DIPA yang disahkan oleh kantor 

Pusat/Kantor Wilayah DJPBN. 

3b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh kantor Pusat DJPBN, disampaikan kepada 

KPPN. 

4. Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama. 


121 | P a g e




pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

1a. Satker kantor pusat menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Pusat DJPBN.. 

1b. Satker daerah menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Wilayah DJPBN. 

2a. Data POK revisi satker kantor pusat ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN. 

2b. ADK POK revisi satker daerah, disampaikan kepada KPPN. 

3a. Database Bersama di-update berdasarkan Data POK revisi satker kantor 

pusat/daerah. 

3b. ADK POK revisi satker kantor pusat, disampaikan kepada KPPN. 

4. Database DJA di-update berdasarkan database Bersama. 


122 | P a g e

Pedoman Pelaksanaan Program

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?