BAB I

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA 

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 

BAB I UMUM 2 

Pasal 1 Pengertian 2 

BAB II ANGGOTA BIASA 3 

Pasal 2 Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan 3 

Pasal 3 Tempat dan Waktu Pendaftaran 4 

Pasal 4 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 4 

Pasal 5 Dokumen Pendaftaran 4 

Pasal 6 Proses Administrasi Pendaftaran melalui Kadin Kabupaten/Kota 5 

Pasal 7 Prosedur Pendaftaran Anggota Biasa Melalui Anggota Luar Biasa 6 

Pasal 8 Formulir Pendaftaran 7 

Pasal 9 Kartu Tanda Anggota Biasa 7 

Pasal 10 Data dan Informasi Perusahaan 9 

Pasal 11 Pendaftaran Ulang 9 

Pasal 12 Hak Banding dan Pencabutan KTA-B 9 

BAB III ANGGOTA TERCATAT 9 

Pasal 13 Pencatatan 9 

Pasal 14 Proses Administrasi Pencatatan 10 

Pasal 15 Formulir Pencatatan 11 

Pasal 16 Kartu Anggota Tercatat 11 

Pasal 17 Pencatatan Ulang 12 

BAB IV ANGGOTA LUAR BIASA 12 

Pasal 18 Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha 12 

Pasal 19 Tempat dan Waktu Pendaftaran 14 

Pasal 20 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 14 

Pasal 21 Dokumen Pendaftaran 15 

Pasal 22 Proses Administrasi Pendaftaran Anggota Luar Biasa 15 

Pasal 23 Formulir Pendaftaran 16 

Pasal 24 Kartu Tanda Anggota Luar Biasa 16 

Pasal 25 Pendaftaran Ulang 18 

Pasal 26 Hak Banding dan Pencabutan KTA-LB 18 

Pasal 27 Anggota Luar Biasa Tercatat 18 

BAB V KEUANGAN 18 

Pasal 28 Uang Pangkal 18 

Pasal 29 Uang Iuran 19 

Pasal 30 Pembagian Keuangan 21 

Pasal 31 Tatacara Penyetoran Keuangan 21 

Pasal 32 Leges 21 

BAB VI BASIS DATA ANGGOTA NASIONAL 22

Pasal 33 Basis Data Anggota Biasa 22 

Pasal 34 Legalitas dan Legitimasi dan Sanksi 22 

Pasal 35 Daftar Anggota 22 

Pasal 36 Sanksi 23 

BAB VII PENUTUP 23 

Pasal 37 Penutup 23 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 01 Contoh permintaan menjadi Anggota Biasa 

Lampiran 02 Formulir A Pendaftaran Pendaftaran Ulang Anggota Biasa 

Lampiran 03 Daftar Periksa Dokumen 

Lampiran 04 Format Laporan 

Lampiran 05 Sistem Penomoran Anggota Biasa 

Lampiran 06 Kode Daerah 

Lampiran 07 Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

Lampiran 08 Contoh KTA-B 

Lampiran 09 Formulir AT Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin 

Lampiran 10 Contoh Kartu Anggota Tercatat 

Lampiran 11 Sistem Penomoran Anggota Tercatat 

Lampiran 12 Pernyataan Tidak merangkap Jabatan 

Lampiran 13 Contoh Permintaan menjadi ALB 

Lampiran 14 Formulir B Pendaftaran/Pendaftaran Ulang ALB 

Lampiran 15 Contoh KTA-LB 

Lampiran 16 Sistem Penomoran Anggota Luar Biasa 

Lampiran 17 Format daftar AB 

Lampiran 18 Format daftar ALB

KEPUTUSAN 

DEWAN PENGURUS 

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA 

Nomor: Skep/ /DP/XII/2006 

tentang 

TATACARA 

PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA 


DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota 

Kamar dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada 

tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir 

tahun 2004, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara 

berkesinambungan dalam rangka memantapkan program 

keanggotaan Kadin secara nasional; 

b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan 

mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan 

pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang 

dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan; 

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang 

dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden 

4. 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Kamar Dagang dan Industri; 

Hasil-hasil Musyawarah Nasional Keempat Kamar Dagang dan 

Industri Tahun 2004; 

5. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan 

Industri Tahun 2005 dan Tahun 2006; 

Memperhatikan : 1. Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Tahun 2006, khususnya mengenai 

2. 

Keanggotaan; 

Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional bidang Keorganisasian dan 

Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Rakornas Organisasi 

Kadin) Tahun 2006, khususnya mengenai penyempurnaan 

TPPU Anggota Kadin - 1

tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota Kamar 

Dagang dan Industri; 

Memutuskan 

Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Kamar 

Dagang dan Industri. 

BAB I 

UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. 

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia 

disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2006. 

3. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang 

serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun 

Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan 

Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar 

kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang 

diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat 

nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. 

4. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, atau nama apapun yang 

serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan 

secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas 

dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah 

tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan 

memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. 

5. Dewan Bisnis dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apapun yang 

serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia 

dengan pengusaha asing dari sesuatu negara bersifat nasional atau daerah yang 

dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang 

Kamar Dagang dan Industri. 

6. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan orang yang 

menjalankan sesuatu jenis perusahaan, baik perusahaan perseorangan maupun 

perusahaan berbadan hukum. 

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan atau 

badan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus 


menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba. 

8. Perusahaan berbadan hukum adalah perusahaan yang dimiliki oleh persekutuan 2 

(dua) orang atau lebih yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, NV (Naamloze Vennotschap), firma 

(Fa), CV (Commaditter Vennotschap) atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh 

negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, 

atau BUMD), atau oleh swasta, baik perusahaan penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) maupun perusahaan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Perusahaan tidak berbadan hukum adalah perusahaan milik orang perseorangan 

yang tidak bersekutu dengan orang lain dalam suatu perikatan hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Pengurus Kadin adalah dewan pertimbangan, dewan pengurus dan pengurus komite 

luar negeri pada setiap tingkatan organisasi Kadin. 

11. Anggota Biasa Kadin adalah perusahaan berbadan hukum, baik yang menjadi 

anggota ataupun tidak menjadi organisasi perusahaan, organisasi pengusaha, dan 

atau dewan bisnis, yang terdaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat. 

12. Anggota Luar Biasa Kadin adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi- 

organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis yang memenuhi persyaratan 

keanggotaan yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota 

setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya. 

13. Anggota Tercatat Kadin adalah perusahaan perseorangan atau pengusaha informal 

yang tercatat pada Kadin Kabupaten/Kota setempat. 

14. Anggota Luar Biasa Tercatat adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi- 

organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis, yang belum memenuhi persyaratan 

keanggotaan dan tercatat pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota 

sesuai dengan tingkatan organisasinya. 

15. Kartu anggota adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas 

sesuatu perusahaan, pengusaha, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha 

sebagai anggota Kadin. Ada empat jenis kartu anggota, yakni Kartu Tanda Anggota 

Biasa (disingkat KTA-B) untuk perusahaan sebagaimana dimaksud butir 9, Kartu 

Tanda Anggota Luar Biasa (disingkat KTA-LB) untuk identitas organisasi perusahaan 

atau organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 10, Kartu Anggota Tercatat 

(disingkat KAT) untuk identitas perusahaan perseorangan atau pengusaha informal 

sebagaimana dimaksud butir 11, Kartu Anggota Luar Biasa Tercatat (disingkat 

KALBT) untuk identitas organisasi perusahaan/organisasi pengusaha sebagaimana 

dimaksud butir 12. 

BAB II 

ANGGOTA BIASA 

Pasal 2 

Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan 

(1) Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah perusahaan yang 

berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8. 


(2) Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi atau pabrik perusahaan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing mendaftar menjadi Anggota Biasa 

pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya masing-masing. 

(3) Pengusaha yang menjadi pemilik dan/atau pengelola perusahaan atau unit usaha 

sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menjadi Anggota Biasa mempunyai hak 

dipilih menjadi pengurus Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 10 sesuai 

dengan ketentuan AD Pasal 31 ayat (5). 

Pasal 3 

Tempat dan Waktu Pendaftaran 

(1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/ 

Kota; khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pendaftaran dilakukan pada 

Kadin DKI Jakarta. 

(2) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa juga dapat dilakukan melalui 

Anggota Luar Biasa yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia. 

(3) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dapat dilakukan setiap saat pada 

hari kerja. 

(4) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa di daerah kabupaten/kota atau 

yang disetingkatkan dengan itu yang belum memiliki Kadin Kabupaten/Kota 

dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi setempat. 

Pasal 4 

Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 

(1) Jangka waktu keanggotaan perusahaan sebagai Anggota Biasa adalah 5 (lima) 

tahun takwim. 

(2) Pada akhir tahun takwim kelima pendaftaran perusahaan sebagai Anggota Biasa 

harus diperpanjang dengan mendaftar ulang. 

(3) Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa Kadin mendapatkan KTA-B Kadin 

dengan pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran untuk sisa bulan tahun takwim 

berjalan. 

(4) Perusahaan yang sudah menjadi Anggota Biasa Kadin pada tahun 2006 dan 

mendaftar ulang pada tahun 2007 mendapat KTA-B. 

(5) Perusahaan yang menjadi Anggota Biasa pada setiap tahun takwim berikutnya 

mulai tahun 2008 harus membayar Uang Iuran untuk satu tahun dan mendapat 

leges sebagaimana dimaksud Pasal 30 yang ditempelkan pada Kartu Tanda Anggota 

Biasa (KTA-B) Kadin setelah menyelesaikan kewajiban membayar iuran bulanan 

sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim. 

Pasal 5 

Dokumen Pendaftaran 

Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan mengajukan permintaan 

tertulis [contoh pada Lampiran 01] dengan dilengkapi fotokopi dokumen-dokumen 

sebagai berikut: 

a. Formulir Pendaftaran Anggota Biasa Kadin [Formulir A, contoh pada Lampiran 02] 

yang sudah diisi secara lengkap; 

b. Dokumen-dokumen legalitas perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT): 

1) Izin Usaha, 


2) Pensahan Akta Notaris di Departemen Hukum dan HAM 

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan, 

4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 

5) neraca keuangan tahun buku terakhir; 

2. bagi perusahaan berbadan hukum Koperasi: 


2) persetujuan pemerintah tentang pendiriannya, 


4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 

5) neraca keuangan tahun terakhir; 

3. bagi perusahaan berbadan hukum CV (comanditer venotschap), firma (Fa) atau 

Usaha Dagang (UD): 


2) Akte Notaris, 


4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

5) neraca keuangan tahun terakhir. 

c. bukti setor pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sekaligus untuk sisa 

tahun takwim terhitung dari bulan pendaftaran sampai dengan bulan Desember 

tahun pendaftaran. 

Pasal 6 

Pendaftaran 

(1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan melalui Kadin 

Kabupaten/Kota tempat domisili usahanya; atau juga dapat melalui Anggota Luar 

Biasa yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia. 

(2) Pendaftaran Anggota Biasa baru (registrasi) melalui Kadin Kabupaten/Kota diproses 

menurut urutan kerja sebagai berikut: 

A. Kadin Kabupaten/Kota: 

01. Memeriksa kelengkapan (melakukan validasi) dan meneliti kebenaran dan 

keabsahan (melakukan verifikasi) pengisian Formulir A dan kelengkapan 

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5; 

02. Jika lengkap dan absah, membuat laporan penerimaan keanggotaan dan 

resume data legal dan data kompetensi perusahaan yang bersangkutan 

[sesuai dengan format pada Lampiran 04]; jika tidak lengkap atau ada 

yang diragukan kebenaran atau keabsahannya, meminta perusahaan 

melengkapinya dan memberikan bukti keabsahannya; 

03. Mencantumkan Nomor Anggota Biasa pada Formulir A [sesuai dengan 

sistem penomoran pada Lampiran 05 dan Lampiran 06]; 

04. Mengirimkan laporan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dilengkapi 

dengan Formulir A dan resume data legal dan data kompetensi 

perusahaan yang bersangkutan, sekaligus mengirimkan bukti setor bank 

alokasi dana hak Kadin Provinsi dan hak Kadin Indonesia ke rekening 

masing-masing. 

B. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan: 

05. Memeriksa ulang kelengkapan serta kebenaran dan keabsahan dokumen- 

dokumen perusahaan yang bersangkutan; 


06. Jika lengkap dan benar, mencatatkan Nomor Anggota Biasa dan Nomor 

KTA-B yang akan dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota, serta 

mengisikan pada Buku Induk Keanggotaan Kadin Provinsi, dan pada KTA-B 

yang bersangkutan data: 

a. Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005, 

b. Kualifikasi perusahaan, 

c. Data legalitas perusahaan, 

d. Data kompetensi perusahaan, dan 

e. Data kemampuan permodalan 

[sesuai dengan sistem penomoran KBLI 2005 pada Lampiran 07 dan 

ketentuan Bab III]; 

07. Mengirimkan KTA-B yang sudah ditandatangani Ketua Umum Kadin 

Provinsi kepada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

08. Menyampaikan semua Daftar Anggota Biasa yang diterima kepada Kadin 

Indonesia sesuai dengan ketentuan Bab VI. 

C. Kadin Kabupaten/Kota menerima KTA-B dari Kadin Provinsi: 

09. Ketua Kadin Kabupaten/Kota menandatangani KTA-B. 

10. Mencatatkan data Anggota Biasa dalam Buku Induk Keanggotaan Kadin 

Kabupaten/Kota. 

11. Menyerahkannya kepada yang berhak atas nama Kadin Indonesia. 

Seluruh proses butir 01 sampai butir 11 kecuali butir 07 pada huruf A sampai huruf 

C di atas harus selesai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, 

terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran oleh 

Kadin Kabupaten/Kota kepada Calon Anggota. 

(3) Pendaftaran Anggota Biasa melalui Anggota Luar Biasa tertunjuk yang ditetapkan 

oleh Kadin Indonesia diproses menurut urutan kerja sebagai berikut: 

a. Anggota Luar Biasa tertunjuk memeriksa kelengkapan (melakukan validasi) 

dan meneliti kebenaran dan keabsahan (melakukan verifikasi) pengisian 

Formulir A dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 

5; 

b. Anggota Luar Biasa tertunjuk menyerahkan semua dokumen pendaftaran 

dilengkapi dengan fotokopi kartu anggota perusahaan yang bersangkutan pada 

ALB bersangkutan kepada Kadin Kabupaten/Kota setempat atau kepada Kadin 

Provinsi setempat; 

c. Jika Kadin Kabupaten/Kota yang menerima pendaftaran Anggota Biasa dari 

Anggota Luar Biasa tertunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka 

Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan memprosesnya seperti dimaksud 

pada Pasal 5; setelah selesai menyerahkan KTA-B yang bersangkutan melalui 

Anggota Luar Biasa tertunjuk yang bersangkutan; 

d. Jika Kadin Provinsi yang bersangkutan yang menerima pendaftaran Anggota 

Biasa langsung dari Anggota Luar Biasa tertunjuk sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, maka Kadin Provinsi yang bersangkutan segera menyerahkan data dan 

KTA-B yang bersangkutan ke Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk 

kemudian memprosesnya seperti dimaksud ayat (2) huruf A dan 

mengirimkannya ke Kadin Provinsi untuk memprosesnya seperti dimaksud 

pada ayat (2) huruf B.05 dan setelah selesai menyerahkan KTA-B yang 

bersangkutan kepada Anggota Luar Biasa Tertunjuk untuk selanjutnya 

menyerahkannya kepada perusahaan yang bersangkutan; 


e. Atas setiap Uang Pangkal dan Uang Iuran Tahunan Anggota Biasa yang 

diterimanya, Anggota Luar Biasa Tertunjuk memperoleh hak sebesar 10 

(sepuluh) persen. 

(4) Sesuai dengan ketentuan Bab III, proses validasi dan verifikasi harus dilakukan 

dengan teliti dan benar karena KTA-B Kadin yang diterbitkan juga merupakan 

informasi tepat dan akurat tentang perusahaan yang bersangkutan. 

(5) Jika proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 30 (tiga 

puluh) hari, maka perusahaan yang bersangkutan berhak mengajukan laporan dan 

pengaduan kepada Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan dan Dewan 

Pengurus Kadin Indonesia. 

Pasal 7 

Formulir Pendaftaran 

Formulir Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin formatnya 

sama, yaitu Formulir A, yang seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh 

Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi dan selanjutnya mengirimkannya kepada Kadin 

Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing [contoh pada Lampiran 02]. 

Pasal 8 

Kartu Tanda Anggota Biasa 

(1) Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin ada 3 (tiga) macam, yakni untuk 

Golongan Usaha Besar; Golongan Usaha Menengah dan Golongan Usaha Kecil, 

masing-masing seragam untuk seluruh Indonesia; dikeluarkan oleh Kadin Indonesia 

dan dikirimkan melalui Kadin Provinsi untuk selanjutnya mengirimkannya kepada 

Kadin Kabupaten/Kota di wilayah-nya masing-masing [contoh KTA-B pada 

Lampiran 08]. 

(2) KTA-B merupakan bukti absah bagi perusahaan sebagai Anggota Biasa Kadin telah 

memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran pada tahun takwim yang 

bersangkutan dan memiliki hak-hak keanggotaan, seperti hak mendapat pelayanan 

keorganisasian, hak mendapat informasi, hak-hak keorganisasian seperti mengikuti 

Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkot, dan 

kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin. 

(3) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan setiap 

pengeluaran KTA-B yang dikirimkan oleh Kadin Indonesia. Selambat-lambatnya 

pada akhir Januari tahun berikutnya, seluruh KTA-B yang tidak digunakan harus 

dikembalikan ke Kadin Indonesia. Jika tidak, maka semua KTA-B yang telah 

dikirimkan dianggap telah dipergunakan dan karenanya harus dipertanggung- 

jawabkan baik administrasi maupun keuangannya. 

(4) KTA-B berlaku untuk 5 (lima) tahun takwim mulai tahun penerbitannya sampai 

dengan tanggal 31 Desember 4 (empat) tahun takwim berikutnya. 

(5) Ukuran dan bentuk KTA-B dicetak horisontal adalah sebagai berikut: 

a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm. 

b. kertas jenis manuscript paper 

c. halaman depan KTAB: 

c.1. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia berwarna 

merah. 


c.2. pada bagian bawah KTA-B di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada 

cetakan raster (samar-samar) baris-baris tulisan Kadin yang warnanya 

berbeda untuk setiap golongan usaha. 

c.3. di atas tengah terdapat cetak berwarna logo Kadin Indonesia. Di bawah 

logo terdapat tiga baris tulisan, yakni KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, 

(KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA BIASA. 

c.4. horisontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan huruf kode golongan 

usaha yang warnanya berbeda untuk setiap golongan usaha. 

c.5. di bawah baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA BIASA terdapat baris 

untuk menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-B (Tatacara 

penomoran pada lampiran 4). 

c.6. di bawah Nomor Keanggotaan terdapat baris-baris NAMA PERUSAHAAN, 

NAMA PENANGGUNG JAWAB, JABATAN, ALAMAT PERUSAHAAN, BIDANG 

USAHA, KUALIFIKASI PERUSAHAAN, NPWP, SURAT IZIN USAHA, baris 

untuk menuliskan nama kabupaten/kota dan nama provinsi tempat 

perusahaan terdaftar. 

c.7. di bawah kiri terdapat petak untuk menempatkan foto pengusaha/ 

penanggungjawab badan usaha pemilik KTA-B. Pada foto yang 

bersangkutan diterakan stempel Kadin Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

c.8. di bawah kanan sejajar petak terdapat cetak berwarna biru tanda tangan 

Ketua Umum Kadin Indonesia dan namanya; sejajar dengan itu di tengah 

ruang tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan 

baris untuk namanya; sejajar dengan itu di sebelah kirinya dekat petak 

foto pengusaha ruang tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan 

baris untuk namanya. 

c.9. di baris bawah tercantum masa berlaku KTA-B, yakni tulisan Masa 

Berlaku Lima Tahun Takwim mulai Tahun Penerbitan KTA-B. 

c.10. di atas di kiri dan kanan logo Kadin Indonesia masing-masing terdapat 2 

(dua) petak untuk menempelkan leges sebagaimana dimaksud Pasal 31. 

d. di halaman belakang KTA-B tercantum: 

d.1. di bagian atas di tengah Keanggotaan Pemilik KTA-B pada Anggota Luar 

Biasa Kadin (Asosiasi dan atau Himpunan) 

d.2. di bagian bawah di tengah Nomor Klasifikasi Bidang Usaha Anggota 

pemilik KTA-B. 

(5) KTA-B dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah 

ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua 

Kadin Kabupaten/Kota tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan 

Pengurus Kadin Indonesia. 

(6) Setiap Anggota Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-B yang diberikan setelah 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2. 

(7) Setiap Anggota Biasa mendapat Nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada KTA- 

B miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Biasa Kadin diberikan oleh Kadin 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tetap dipakai selama yang bersangkutan 

tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Biasa Kadin. 

(8) Dengan ditetapkannya Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, Kadin 

Provinsi maupun Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B 


Sementara atau KTA-B Pengganti, atau Surat Keterangan Keanggotaan ataupun 

Surat Rekomendasi Keanggotaan sejenis lainnya. 

Pasal 9 

Pendaftaran Ulang 

(1) Pendaftaran ulang atau her-registrasi Anggota Biasa Kadin dilakukan sekali dalam 5 

(lima) tahun di Kadin Kabupaten/Kota; kecuali untuk Daerah Ibukota Jakarta, 

Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi DKI 

Jakarta, sesuai ketentutan Pasal 6. 

(2) Pendaftaran ulang melalui Anggota Luar Biasa Tertunjuk diproses sesuai ketentuan 

Pasal 7. 

(3) Jika dalam jangka 5 (lima) tahun takwim terjadi perubahan kepemilikan, status 

hukum dan perubahan legal lainnya pada perusahaan yang menjadi Anggota Biasa, 

maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang ke Kadin 

Kabupaten/Kota setempat yang memprosesnya sesuai ketentuan Pasal 6. 

(4) Pendaftaran Ulang perusahaan sebagai Anggota Biasa tidak dikenakan kewajiban 

membayar Uang Pangkal. 

Pasal 10 

Hak Banding dan Pencabutan KTA-B 

(1) Perusahaan yang ditolak atau proses administrasi menjadi Anggota Biasa pada 

Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 

Pasal 11, berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada Kadin Provinsi yang 

bersangkutan dan/atau Kadin Indonesia dengan melampirkan fotokopi dokumen- 

dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7. 

(2) Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-B yang dikeluarkan oleh 

Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jika anggota 

yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang 

ditetapkan. 

BAB III 

ANGGOTA TERCATAT 

Pasal 11 

Pencatatan 

(1) Perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan 

informal, adalah Anggota Tercatat jika data dasar perusahaan tercatat pada Kadin 

Kabupaten/Kota di tempat domisili usahanya. 

(2) Pendataan perusahaan (listing) menjadi Anggota Tercatat dilakukan oleh staf atau 

petugas tertunjuk Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dengan: 

a. mengisi Formulir AT (Formulir Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin) rangkap 

dua [contoh pada Lampiran 09] yang masing-masing dilampiri dengan salinan 

(fotokopi): 

a1. Surat Keterangan dan/atau 

a2. Izin Usaha; 

b. membayar Uang Pendaftaran Anggota Tercatat yang berlaku selama satu tahun 

kalender. 


(3) Pencatatan Perusahaan sebagai Anggota Tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 2 

dilakukan setiap saat dalam tahun berjalan. 

Pasal 12 

Pencatatan 

(1) Pelayanan pencatatan dan pencatatan ulang Anggota Tercatat Kadin (listing dan re- 

listing) diproses menurut urutan kerja sebagai berikut: 

A. Staf atau petugas tertunjuk Kadin Kabupaten/Kota melakukan: 

01. mengisikan Formulir AT (rangkap 2); 

02. Formulir AT yang sudah diisi ditandatangani oleh pihak penanggungjawab 

perusahaan atau yang dikuasakannya; 

03. menerima pembayaran Uang Iuran Tahunan Anggota Tercatat Kadin dan 

menyerahkan bukti menerima pembayaran kepada perusahaan yang 

bersangkutan. 

04. membuat laporan tertulis harian atas pencatatan perusahaan dan 

menyerahkan uang iuran tahunan anggota tercatat yang diterima pada 

setiap hari kerja kepada Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota 

masing-masing; 

B. Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota atau staf sekretariat yang 

ditunjuknya melakukan administrasi dengan: 

05. memasukkan data dasar Anggota Tercatat Kadin ke dalam sistem 

database anggota tercatat yang disediakan oleh Kadin Indonesia; 

06. mencantumkan Nomor Anggota Tercatat pada Formulir AT [mengikuti 

sistem penomoran sesuai Lampiran 05 dan Lampiran 06] sekaligus 

mengisikan data pada Kartu Anggota Tercatat Kadin [contoh pada 

Lampiran 10]; 

07. membuat laporan tertulis harian pelaksanaan pencatatan perusahaan 

sebagai Anggota Tercatat Kadin kepada Ketua Kadin Kabupaten/Kota 

masing-masing sekaligus memintanya menandatangani Kartu Anggota 

Tercatat untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan yang 

bersangkutan oleh staf atau petugas tertunjuk; 

08. mengirimkan laporan bulanan tertulis kepada Kadin Provinsi yang 

bersangkutan pada minggu pertama setiap bulan dengan menyertakan 

softcopy Daftar Anggota Tercatat yang didata selama bulan sebelumnya 

sekaligus mengirimkan alokasi dana hak Kadin Provinsi. 

C. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan: 

09. memasukan Daftar Anggota Tercatat ke dalam sistem database provinsi 

yang disediakan oleh Kadin Indonesia; 

10. mengirimkan softcopy Daftar Anggota Tercatat Kadin di provinsinya 

minimal sekali dalam tiga bulan, yakni pada akhir bulan April, Agustus dan 

Desember tahun berjalan kepada Kadin Indonesia. 

Pasal 13 

Formulir Pencatatan 

(1) Formulir AT adalah Formulir Pencatatan dan Formulir Pencatatan Ulang Anggota 

Tercatat seragam untuk setiap provinsi dan dikeluarkan oleh Kadin provinsi yang 

bersangkutan [contoh pada Lampiran 09]. 


(2) Formulir AT akan dikirimkan oleh Kadin provinsi kepada setiap Kadin 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Pasal 14 

Kartu Anggota Tercatat 

(1) Kartu Anggota Tercatat (KAT) seragam untuk setiap provinsi dan dikeluarkan oleh 

Kadin provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing [contoh 

pada Lampiran 10]. 

(2) KAT merupakan bukti bagi perusahaan sebagai Anggota Tercatat dalam 

menggunakan hak-hak keanggotaannya, seperti hak mendapat pelayanan advokasi 

dan hak mendapat informasi. 

(3) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas pencetakan KAT, daftar anggota provinsi 

dan pengiriman daftar anggota provinsi ke Kadin Indonesia untuk menjadi daftar 

anggota nasional. 

(4) KAT berlaku untuk satu tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember tahun berjalan. 

(5) Ukuran dan bentuk KAT dicetak horisontal adalah sebagai berikut: 

a. ukuran A5 = 148mm x 210 mm 

b. kertas jenis cardboard 

c. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin provinsi masing-masing 

d. pada bagian bawah KAT di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan 

raster (samar-samar) baris-baris tulisan Kadin dan angka tahun masa 

berlakunya KAT yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KAT. 

e. di atas tengah terdapat cetak berwarna logo Kadin Provinsi. Di bawah logo 

terdapat tiga baris tulisan, yakni KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, (KADIN), 

KARTU ANGGOTA TERCATAT. 

f. horisontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan angka tahun penerbitan 

KAT, tanda tahun berlakunya KAT yang warnanya berubah pada setiap tahun 

penerbitan KAT. 

g. di bawah baris tulisan KARTU ANGGOTA TERCATAT terdapat baris untuk 

menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KAT. 

h. di bawah Nomor Keanggotaan terdapat baris-baris NAMA PENANGGUNG 

JAWAB/ PEMILIK, ALAMAT PERUSAHAAN, BIDANG USAHA, baris untuk 

menuliskan nama kabupaten/kota tempat perusahaan terdaftar. 

i. di bawah kiri terdapat petak untuk menempatkan foto pengusaha/ pemilik KAT; 

pada foto yang bersangkutan diterakan stempel Kadin Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

j. di bawah kanan sejajar petak terdapat cetak berwarna biru tanda tangan 

Ketua Umum Kadin Provinsi dan namanya; sejajar dengan itu di tengah 

ruang tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

dan baris untuk namanya; 

k. di baris bawah tercantum masa berlaku KAT, yakni tulisan Masa Berlaku dari 

1 Januari diikuti angka tahun berjalan sampai dengan 31 Desember diikuti 

angka tahun berjalan. 

l. halaman belakang KAT blanko atau kosong. 

(6) KAT dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah 

ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak 


dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang 

bersangkutan. 

(6) Setiap Anggota Tercatat memiliki hanya 1 (satu) KAT yang diberikan setelah 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13. 

(7) Setiap Anggota Tercatat mendapat Nomor Anggota Tercatat (NAT) [mengikuti 

sistem penomoran pada Lampiran 11, Lampiran o6 dan 07] yang dicantumkan 

pada KAT miliknya. NAT diberikan oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

dan tetap dipakai selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau 

diberhentikan sebagai Anggota Tercatat Kadin. 

Pasal 15 

Pencatatan Ulang 

(1) Pencatatan ulang atau re-listing Anggota Tercatat dilakukan sekali setahun oleh 

Kadin Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi Formulir AT dan membayar Uang 

Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin. 

(2) Pencatatan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan setiap saat pada hari 

kerja. 

BABIV 

ANGGOTA LUAR BIASA 

Pasal 16 

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha 

(1) Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang dapat diterima sebagai 

anggota luar biasa harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas persyaratan 

umum dan persyaratan khusus. 

(2) Persyaratan umum Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha (termasuk 

Dewan Bisnis) yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah 


a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU 

Kadin dan sejalan dengan AD-ART Kadin, dengan mengandung penegasan 

tentang: 

1. bidang usaha sejenis yang dicakup Organisasi Perusahaan (untuk 

Organisasi Perusahaan); aspirasi atau tujuan yang sama (untuk Organisasi 

Pengusaha); 

2. mekanisme penyempurnaan/perubahan AD-ART melalui Musyawarah 

Anggota-nya; 

3. mekanisme pembentukan atau pemilihan kepengurusan setiap periode 

melalui sistem musyawarah, rapat atau kongres atau apapun nama 

kegiatan musyawarahnya; 

4. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik dan 

ras; 

b. memiliki Kode Etik Organisasi; 

c. tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang atau logo dengan organisasi 

sejenis yang sudah ada; 

d. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah 

melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggota-nya menurut 

tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya; 


(3) Persyaratan khusus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat 

diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin menurut tingkatan organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi atau cabang organisasi, kecuali Dewan Bisnis, pada tingkat 

Kabupaten/Kota jumlah anggotanya minimal 20 (dua puluh) perusahaan/ 

pengusaha; 

b. Organisasi tingkat provinsi atau yang pusatnya berada pada tingkat provinsi 

harus memiliki cabang paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah 

kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTA- 

LB pada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kecuali bagi organisasi 

perusahaan yang dalam AD-ART-nya secara jelas menentukan tidak adanya 

organisasi tingkat kabupaten/kota-nya; 

c. Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada 

paling sedikit di 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di lima 

wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku- 

Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB di provinsi yang bersangkutan, terkecuali 

Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang di 

daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat 

nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar 

dalam perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar 

Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi 

yang bersangkutan lainnya; 

(4) Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang akan membuka cabang di suatu provinsi 

harus memenuhi ketentuan ayat (3) huruf b, terkecuali Organisasi Perusahaan 

Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi 

yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat 

nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar dalam 

perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama 

dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang 

bersangkutan lainnya sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf g. 

(5) Persyaratan keanggotaan perusahaan/pengusaha pada Organisasi Perusahaan/ 

Organisasi Pengusaha: 

a. untuk Organisasi Perusahaan: Setiap perusahaan yang berbadan hukum harus 

memiliki Akte Pendirian, SIUP dan NPWP, bagi perusahaan yang tidak berbadan 

hukum harus memiliki perizinan pemerintah setempat; 

b. untuk Organisasi Pengusaha: Setiap pengusaha yang menjadi anggota harus 

memiliki fungsi/jabatan pada perusahaannya sebagai pemilik/komisaris dan/atau 

pengurus perusahaan (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan; 

(6) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha untuk menjadi Anggota Luar 

Biasa Kadin harus mendaftarkan diri (melakukan Registrasi) pada Kadin Indonesia 

atau pada Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 

Dewan Bisnis untuk mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin harus 

mendaftarkan diri (melakukan Registrasi) pada Kadin Indonesia atau pada Kadin 

Provinsi sesuai dengan tingkatannya; dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Pusat yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c mendaftar pada Kadin 

Indonesia; 


. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mendaftar pada 

Kadin Provinsi setempat; 

c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang hanya ada di suatu 

daerah kabupaten/kota, mendaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat. 

Pasal 17 

Tempat dan Waktu Pendaftaran 

(1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud Pasal 16 mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin 

Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

(2) Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilakukan pada hari kerja. 

(3) Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana 

dimaksud ayat (1) di daerah kabupaten/kota atau yang disetingkatkan dengan itu 

yang belum memiliki Kadin Kabupaten/Kota dilakukan melalui dan oleh Kadin 

Provinsi setempat. 

Pasal 18 

Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 

(1) Jangka waktu keanggotaan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha 

sebagai Anggota Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun takwim. 

(2) Pada akhir tahun takwim kelima pendaftaran organisasi perusahaan dan organisasi 

pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa harus diperpanjang. 

(3) Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang diterima menjadi Anggota 

Luar Biasa Kadin pada setiap tahun takwim sesudah tahun pendaftarannya 

mendapat leges atau tanda bukti lunas yang ditempelkan pada Kartu Tanda 

Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin setelah menyelesaikan kewajiban membayar 

iuran bulanan sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim. 

(4) Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kadin Indonesia setiap 

tahun dengan warna berbeda-beda, baik menurut golongan usaha maupun menurut 

tahun penerbitannya. 

Pasal 19 

Dokumen Pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis [contoh pada Lampiran 

13] menjadi Anggota Luar Biasa Kadin yang dilengkapi dengan fotokopi dokumen- 

dokumen sebagai berikut: 

a. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi [contoh pada Lampiran 14]. 

b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

c. Susunan Pengurus dan Daftar Cabang sebagaimana dimaksud ART Kadin Pasal 5 

huruf f, g dan h, kecuali untuk Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha 

sebagaimana dimaksud ART Kadin Pasal 5 huruf h dan huruf i; 

d. Daftar alamat anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha; 

e. Bukti setor bank pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran. 


Pasal 20 

Pendaftaran 

(1) Pendaftaran Anggota Luar Biasa dilakukan pada setiap tingkatan Kadin sesuai 

dengan tingkatan Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagaimana 

dimaksud Pasal 17. 

(2) Pendaftaran Anggota Luar Biasa pada setiap tingkatan dilakukan menurut urutan 

kerja sebagai berikut: 

01. Memeriksa kebenaran pengisian Formulir Pendaftaran (rangkap 4) dan 

kelengkapan dokumen-dokumen lampirannya sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3). Jika lengkap dan benar, Calon Anggota Luar 

Biasa membayar Uang Pangkal. 

02. Menyusun resume dan laporan penelitian tentang permohonan keanggotaan. 

03. Keputusan menolak atau menerima permohonan yang bersangkutan 

dilakukan oleh Tim Penerimaan ALB Kadin yang bersifat lintas sektoral yang 

dibentuk oleh Kadin yang bersangkutan. 

a. Jika diterima, Kadin memproses lanjut: 

1) Mengisikan Nomor Anggota Luar Biasa dan Nomor Klasifikasi Bidang 

Usahanya dalam Buku Induk Keanggotaan Luar Biasa dan pada KTA- 

LB yang bersangkutan [Tabel Klasifikasi Bidang usaha pada 

Lampiran 07]. 

2) Menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Pendaftaran/ Pendaftaran 

Ulang Anggota Luar Biasa dan mengirimkan tembusannya kepada 

tingkatan organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan. 

3) Anggota Luar Biasa yang bersangkutan untuk membayar Uang Iuran 

sekaligus untuk sisa tahun berjalan. 

4) Menyerahkan Surat Keputusan Penerimaan Anggota Luar Biasa dan 

KTA-LB kepada yang bersangkutan. 

b. Jika tidak diterima atau ditolak, maka Kadin yang bersangkutan membuat 

surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada 

tingkatan organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan; dan 

Uang Pangkal yang telah diterima dikembalikan kepada yang 

bersangkutan. 

05. Seluruh proses pada butir 01 sampai butir 03 di atas harus selesai dalam 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 

dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran yang dilampiri dengan 

dokumen-dokumen yang lengkap. 

(4) Jika proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu 30 (tiga 

puluh) hari kerja, maka Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang 

bersangkutan berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada Dewan Pengurus 

yang setingkat lebih tinggi. 

Pasal 21 

Formulir Pendaftaran 

(1) Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kadin seragam untuk 

seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia [contoh pada Lampiran 

14]. 

(2) Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

akan dikirimkan oleh Kadin Indonesia berdasarkan permintaan Kadin Provinsi. 


Pasal 22 

Kartu Tanda Anggota Luar Biasa 

(1) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin seragam untuk seluruh Indonesia 

dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota 

setempat. 

(2) KTA-LB merupakan bukti absah bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi 

Pengusaha di setiap tingkatan Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar 

Uang Iuran pada tahun takwim yang bersangkutan dan untuk menggunakan hak- 

hak keanggotaan, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapat 

informasi, hak-hak keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, 

Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya 

sesuai ketentuan AD-ART Kadin. 

(3) Setiap tingkatan Kadin bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan setiap 

pengeluaran KTA-LB yang dikirimkan oleh Kadin Indonesia. Pada setiap akhir tahun 

berjalan, KTA-LB yang tidak digunakan harus dikembalikan ke Kadin Indonesia, jika 

tidak, maka semua KTA-LB yang telah dikirimkan dianggap telah dipergunakan dan 

karenanya harus dipertanggungjawabkan baik administrasi maupun keuangannya. 

(4) KTA-LB berlaku untuk 5 (lima) tahun takwim terhitung mulai tahun penerbitan KTA- 

LB. 

(5) Ukuran dan bentuk KTA-LB dicetak horisontal adalah sebagai berikut: 

a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm 

b. kertas jenis manuscript paper 90 gr 

c. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia berwarna merah 

d. pada dasar KTA-LB di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan raster 

(samar-samar) baris-baris tulisan KADIN dan angka tahun penerbitan KTA-LB. 

e. di atas tengah terdapat cetak timbul berwarna logo Kadin Indonesia. Di bawah 

logo terdapat tiga baris tulisan berwarna, yakni KAMAR DAGANG DAN 

INDUSTRI, (KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA yang warnanya 

berubah pada setiap tahun penerbitan KTA-LB. 

f. horizontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan angka tahun penerbitan 

KTA-LB. 

g. di bawah baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA terdapat baris 

untuk menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-LB [Sistem Nomor 

Keanggotaan Luar Biasa pada Lampiran 16, Lampiran 06 dan Lampiran 

07]. 

h. Tanda tangan Ketua Umum/Ketua Kadin pada KTA-LB: 

h.1. KTA-LB Tingkat Pusat: 

di bawah kanan terdapat ruang tanda tangan Ketua Umum dan baris 

untuk namanya. 

h.2. KTA-LB Tingkat Provinsi: 

di bawah kanan terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum 

Kadin Indonesia dan namanya, sejajar dengan itu di tengah ruang tanda 

tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan baris untuk 

namanya. 

h.3. KTA-LB Tingkat Kabupaten/Kota: 

di bawah kanan terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum 

Kadin Indonesia dan namanya, sejajar dengan itu di tengah ruang tanda 


tangan Ketua Umum Kadin Provinsi dan di kanannya ruang tanda tangan 

Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan baris untuk 

namanya. 

i. di antara baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA dan baris tanda 

tangan (huruf g dan huruf h di atas) terdapat baris-baris untuk menuliskan: 

i.1. nama Anggota Luar Biasa yang bersangkutan 

i.2. alamat, 

i.3. dan nomor klasifikasi Bidang Usaha Anggota Luar Biasa yang 

bersangkutan [Nomor Klasifikasi Bidang Usaha pada Lampiran 07]. 

j. di baris bawah tercantum masa berlaku KTA-LB, yakni tulisan Masa Berlaku 

Lima Tahun Takwim Terhitung Mulai Tahun Penerbitannya sampai dengan 

Tahun Leges Terakhir pada Petak Kanan Atas. 

k. halaman belakang KTA-LB tidak dicetak atau halaman kosong. 

(5) KTA-LB dikeluarkan oleh setiap tingkatan organisasi Kadin dan dinyatakan sah 

setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum/Ketua 

tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. 

(6) Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-LB yang diberikan setelah 

memenuhi persyaratan berikut: 

a. Mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Luar Biasa dan mengisi 

Formulir Pendaftaran Anggota Luar Biasa yang ditandatangani oleh Ketua 

Umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan dan 

dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), 

dan atau 

b. Mengajukan perpanjangan keanggotaan secara tertulis dengan mengisi 

Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan dilampiri dengan daftar 

pengurus dan daftar anggotanya. 

c. Menyerahkan copy bukti setor pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran 

Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat 

(3). 

(7) Setiap Anggota Luar Biasa mendapat Nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada 

KTA-LB miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Luar Biasa Kadin tetap 

dipakai atau tidak berubah selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau 

diberhentikan sebagai Anggota Luar Biasa Kadin. 

(8) Dengan ditetapkannya Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, setiap 

tingkatan Kadin tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-LB Sementara atau KTA-LB 

Pengganti, Surat Keterangan Keanggotaan ataupun Surat Rekomendasi 

Keanggotaan sejenis lainnya. 

Pasal 23 

Pendaftaran Ulang 

(1) Pendaftaran ulang atau her-registrasi Anggota Luar Biasa Kadin dilakukan sekali 

dalam 5 (lima) tahun di Kadin yang sesuai dengan tingkatan organisasinya. 

(2) Pendaftaran ulang melalui Anggota Luar Biasa Tertunjuk diproses sesuai ketentuan 

Pasal 22. 

(3) Jika dalam jangka 5 (lima) tahun takwim terjadi perubahan status hukum dan 

perubahan legal lainnya pada Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, maka 

Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan wajib melakukan 


pendaftaran ulang ke Kadin yang sesuai tingkatan organisasinya mengikuti 

ketentuan Pasal 22. 

(4) Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa tidak dikenakan kewajiban membayar Uang 

Pangkal. 

Pasal 24 

Hak Banding dan Pencabutan KTA-LB 

(1) Organisasi perusahaan/organisasi pengusaha yang ditolak atau proses administrasi 

menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya 

sebagaimana dimaksud Pasal 22, berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada 

Kadin Indonesia dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagaimana 

dimaksud Pasal 19. 

(2) Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-LB yang dikeluarkan oleh 

setiap Tingkatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 22 jika anggota yang 

bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan. 

Pasal 25 

Anggota Luar Biasa Tercatat 

Ketentuan dan tatacara pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat akan diatur dalam 

peraturan organisasi tersendiri. 

BAB V 

KEUANGAN 

Pasal 26 

Uang Pangkal 

(1) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa Kadin wajib membayar 

Uang Pangkal Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a yang 

besarnya untuk Golongan Kecil ditetapkan seragam di seluruh Indonesia; untuk 

Golongan Menengah dan Golongan Besar ditetapkan oleh Kadin Provinsi masing- 

masing berdasarkan golongan atau kualifikasi perusahaan yang dicantumkan pada 

SIUP dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing serta prinsip tidak 

memberatkan dengan patokan sebagai berikut: 

1. Golongan Kecil: 

a) Golongan K2 (SIUP Putih, modal sampai dengan Rp 100 juta) sebesar 

Rp 25.000. 

b) Golongan K1 (SIUP Putih, modal antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta) 

sebesar Rp 50.000. 

2. Golongan Menengah (SIUP Biru, modal Rp 200 juta s/d Rp 500 juta): 

serendah-rendahnya Rp 200.000 dan setinggi-tingginya Rp 500.000. 

3. Golongan Besar (SIUP Kuning, modal lebih dari Rp 500 juta): 

serendah-rendahnya Rp 350.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000. 

(2) Keputusan mengenai besarnya Uang Pangkal sebagaimana dimaksud ayat (1) butir 

2 dan butir 3 harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan. 

(3) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Tercatat tidak dikenakan 

ketentuan membayar Uang Pangkal. 


(4) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi 

Anggota Luar Biasa Kadin pada tahun berjalan dikenakan kewajiban membayar 

Uang Pangkal dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tingkat Pusat : Rp 5.000.000. 

b. Tingkat Provinsi : Rp 2.500.000. 

c. Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 1.000.000. 

Pasal 27 

Uang Iuran 

(1) Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a adalah uang 

iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan 

pengembangan Kadin. 

(2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang menjadi 

Anggota Biasa pada setiap tahun takwim sesudah tahun pendaftarannya 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 atau Pasal 7 wajib membayar Uang Iuran 

sekaligus untuk satu tahun takwim dan berhak mendapat leges tahun takwim yang 

bersangkutan pada KTA-B-nya sebagai bukti penerimaan Uang Iuran. 

(3) Perusahaan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 11 yang menjadi 

Anggota Tercatat dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Iuran, tetapi cukup 

membayar uang pendaftaran dan uang pengganti biaya kartu setinggi-tingginya Rp 

25,000 per tahun. 

(4) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 

yang menjadi Anggota Luar Biasa pada setiap tahun takwim sesudah tahun 

pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 wajib membayar Uang Iuran 

sekaligus untuk satu tahun takwim dan berhak mendapat leges tahun takwim yang 

bersangkutan pada KTA-LB-nya sebagai bukti penerimaan Uang Iuran. 

(5) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang tidak membayar Uang Iuran 

sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) sampai akhir bulan Juni tahun 

berjalan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya sampai kewajibannya dipenuhi. 

(6) Uang Iuran Anggota ditetapkan sebagai berikut: 

a. Uang Iuran Anggota Biasa besarnya ditetapkan berdasarkan skala atau ukuran 

usaha anggota atas dasar perizinan yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah/Pemerintah Daerah, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); 

untuk Golongan Kecil besarnya seragam di seluruh Indonesia, dan untuk 

Golongan Besar dan Golongan Menengah ditetapkan oleh Kadin Provinsi sesuai 

dengan kondisi daerah masing-masing, dan prinsip tidak memberatkan 

anggota dengan patokan sebagai berikut: 

1. Golongan Kecil: 

1) Golongan K2 (SIUP Putih, modal sampai dengan Rp 100 juta) sebesar 

Rp 10.000 per bulan. 

2) Golongan K1 (SIUP Putih, modal antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta) 

sebesar Rp 25.000 per bulan. 

2. Golongan Menengah (SIUP Biru, modal antara Rp 200 juta s/d Rp 500 

juta): 

serendah-rendahnya Rp 60.000 dan setinggi-tingginya Rp 150.000 per 

bulan. 

3. Golongan Besar (SIUP Kuning, modal lebih dari Rp 500 juta): 


serendah-rendahnya Rp 200.000 dan setinggi-tingginya Rp 500.000 per 

bulan. 

b. Bagi Anggota Biasa yang telah menjadi anggota pada Anggota Luar Biasa Kadin, 

yaitu Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha, atau Dewan Bisnis, 

dikenakan Uang Iuran Anggota sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) setelah yang 

bersangkutan memberikan bukti telah memiliki kartu tanda keanggotaan yang 

masih berlaku dari Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha, atau Dewan 

Bisnis anggota Kadin. 

(3) Uang Iuran Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut: 

a. Uang Iuran Anggota Luar Biasa, sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 

huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan prinsip pengembangan tertib 

administrasi organisasi dan keanggotaan pada setiap Organisasi 

Perusahaan/Organisasi Pengusaha, yakni sebesar 2,5 (dua setengah) persen 

dari jumlah uang iuran bulanan anggota yang diterima oleh Organisasi 

Perusahaan/Organisasi Pengusaha sesuai tingkatannya yang menjadi Anggota 

Luar Biasa Kadin, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebagai berikut: 

a.1. Tingkat Pusat : Rp 200.000 per bulan; 

a.2. Tingkat Provinsi : Rp 100.000 per bulan; 

a.3. Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 50.000 per bulan. 

b. Uang Iuran Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf a di atas harus 

dibayarkan oleh Anggota Luar Biasa sekaligus untuk sisa bulan tahun takwim 

bagi yang baru mendaftar sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18; dan 

sekaligus 12 (dua belas) bulan setiap tahun takwim berikutnya sesuai 

ketentuan Pasal 18 ayat (3). 

(6) Uang Iuran Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa harus dibayar sekaligus untuk 1 

(satu) tahun takwim melalui bank tertunjuk paling lambat tanggal 30 Juni tahun 

berjalan; dan berdasarkan bukti setor pembayaran Uang Iuran tersebut Kadin 

setempat menempelkan leges yang sesuai sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 

atau Pasal 18. 

Pasal 28 

Pembagian Keuangan 

(1) Sesuai dengan ART Kadin Pasal 13 ayat (1), Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota 

Biasa dan Anggota Luar Biasa dibagi sebagai berikut: 

a. Untuk Kadin Indonesia 10 (sepuluh) persen; 

b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 20 (dua puluh) sampai 

dengan 40 (empat puluh) persen; 

c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50 (lima 

puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen; 

d. Penetapan besarannya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf b 

dan huruf c ditetapkan oleh Kadin Provinsi masing-masing dan dilaporkan 

kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia termasuk tanggal pemberlakuannya. 

(2) Uang Iuran Anggota Tercatat dibagi sebagai berikut: 

a. Kadin Provinsi 40 (empat puluh) persen 

b. Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan 60 (enam puluh) persen. 


Pasal 29 

Tanggungjawab Keuangan 

(1) Kadin Provinsi bertanggung jawab sepenuhnya atas administrasi dan keuangan dari 

penerbitan KTA-B, serta atas pelaksanaan pembagian keuangan yang diperoleh dari 

Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 28. 

(2) Kadin Provinsi mengirimkan dana Uang Pangkal dan Uang Iuran yang menjadi hak 

Kadin Indonesia langsung kepada Kadin Indonesia melalui rekening Bank Mandiri 

Cabang Fakhruddin Jakarta nomor 121-00-9601850-6 disertai dengan daftar 

anggota yang membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran. 

Pasal 30 

Leges 

(1) Leges sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 19 adalah tanda bukti lunas 

pembayaran uang iuran bulanan anggota biasa atau anggota luar biasa sekaligus 

untuk 1 (satu) tahun takwim. 

(2) Leges terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni: 

a. leges untuk Anggota Biasa, dan 

b. leges untuk Anggota Luar Biasa. 

(3) Leges untuk anggota biasa terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. leges Anggota Biasa untuk Golongan Kecil, 

b. leges Anggota Biasa untuk Golongan Menengah, dan 

c. leges Anggota Biasa untuk Golongan Besar. 

(4) Bentuk dan warna setiap leges berbeda-beda, baik menurut keanggotaan, golongan 

usaha, maupun tahun penerbitan. 

(5) Leges ditempelkan pada petak kolom yang ada pada setiap KTA-B atau KTA-LB. 

BAB VI 

DAFTAR ANGGOTA 

Pasal 31 

Daftar Anggota 

(1) Kadin setiap tingkatan organisasi harus membangun dan memiliki Daftar Anggota 

yang disusun berdasarkan data dari pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota 

Biasa, Anggota Tercatat dan Anggota Luar Biasa masing-masing yang bersifat 

terbuka untuk semua pihak. 

(2) Daftar anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat identitas, data serta 

keterangan lainnya yang menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak 

berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha. 

(3) Legitimasi organisasi Kadin terukur dari jumlah anggota biasa dan anggota tercatat 

yang dibuktikan dengan adanya daftar anggota yang dimilikinya. 

(4) Kadin Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Daftar Anggota Biasa masing-masing 

kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan langsung kepada Kadin Indonesia 

secara berkala, yakni pada akhir bulan April, Agustus dan Desember tahun berjalan, 

dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dalam bentuk dokumen 

tercetak (hardcopy) sesuai dengan format pada Lampiran 17 dan Lampiran 18. 

(5) Kadin Provinsi wajib mengirimkan daftar Anggota Luar Biasa masing-masing kepada 

Kadin Indonesia daftar Anggota Luar Biasa kepada Kadin Indonesia secara berkala, 

yakni pada akhir bulan April, Agustus dan Desember tahun berjalan, dalam bentuk 


dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak 

(hardcopy) sesuai dengan format pada Lampiran 18. 

(6) Data atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat 

dikirimkan langsung kepada Kadin Indonesia melalui alamat email: 

anggota@kadin-indonesia.or.id 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 32 

Sanksi 

Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan daftar anggota sebagaimana 

dimaksud Pasal 31 akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian pengiriman KTA-B dan 

KTA-LB serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ART Pasal 18 dan Pasal 19. 

Pasal 33 

Penutup 

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang 

Anggota ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. 

(2) Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota ini berlaku mulai tanggal 1 

Januari 2007. 

Ditetapkan di : Jakarta 

pada tanggal : Desember 2006 

DEWAN PENGURUS 

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA 

Ketua Umum 

TPPU Anggota Kadin - 22 

Mohamad S. Hidayat

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Lampiran 01 

TPPU Anggota Kadin 

Nomor : ............................................................. ............................, .............................., 

Lampiran : Dokumen pendaftaran Anggota Kadin 

Perihal : Pendaftaran/pendaftaran ulang Anggota Kadin 

Dengan hormat, 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama : 

nama perusahaan : 

jabatan : 

alamat perusahaan : 

Yth. Dewan Pengurus Kadin 

.................................. 

Jalan 

.......................................................... 

. 

....................................................... 

........................................................................................ 

.................................................................................... 

........................................................................................ 

.................................................................................... 

........................................................................................ 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan disebut di atas, dengan 

ini mengajukan permintaan untuk didaftarkan sebagai Anggota Biasa Kadin serta 

menyatakan bahwa kami akan: 

1. mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, serta ketentuan-ketentuan 

organisasi Kadin yang berlaku; 

2. bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi Formulir 

Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin beserta dokumendokumen 

lampirannya; 

3. membayar Uang Iuran bulanan sekaligus untuk sisa tahun takwim pendaftaran 

perusahaan kami; 

4. membayar Uang Iuran bulanan tahun takwim berikutnya selama 4 (empat) 

tahun berturut-turut pada setiap awal tahun takwim yang bersangkutan; 

5. jika ada perubahan status hukum, permodalan dan hal-hal mendasar lainnya 

pada perusahaan kami, kami akan melakukan Pendaftaran Ulang sesuai 

tatacara yang ditetapkan Kadin. 

Atas perhatian dan diterimanya permintaan ini, kami ucapkan terima kasih 

.................................., .................................. 20 

............................................................................. 

.

Tembusan: 

Kadinda Provinsi ..................................................... 

*) Coret yang tidak perlu 

Lampiran 01 


............................................................................. 

.

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA 


PERUSAHAAN/KOPERASI 

01 Nama: 01A Nomor Anggota: 

02 Nama Lama: 02A Kota 

03 Alamat 03A Kode Pos 

04 Telepon: 04A E-mail: 

05 Faksimil: 05A Website: 

Lampiran 02 


Halaman 1/2 

06 A Contact Person: (Komisaris/Direksi/Manajemen yang mewakili perusahaan dalam kegiatan Kadin) 

B Jabatan: 

08 Status Keanggotaan: Aktif Pasif Keluar *) 

09 Anggota Asosiasi/Himpunan 

10 Uang Pangkal: Rp 10A Uang Iuran: Rp 

11 Tanggal Pendaftaran: 11A Tanggal Pendaftaran Ulang 

12 Badan Hukum: 12A Tahun Berdiri 

13 Pensahan Akta: 13A SIUP: 

14 NPWP: 14A APE 14B API 

15 Perizinan lainnya: 

07 Bank: 

16 Tenaga Kerja Domestik: orang 16A Tenaga Kerja Asing: orang 

17 Modal Dasar: Rp/USD 17A Modal Ditempatkan: Rp/USD 

18 Asset: Rp/USD 18A Omset: Rp/USD 

DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN/PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI 

19 DIREKSI/PENGURUS 19A KOMISARIS/PENGAWAS 

a. a. 

b. b. 

c. c. 

d. d. 

e. e. 

20 Kelompok Usaha: 

21 Anak Perusahaan: 

KELOMPOK USAHA 

PRODUK 

22 Bidang Usaha: Perdagangan Industri (Manufaktur) Jasa 

23 Produk: 

24 Kode KLUI: 24A Kode HS: 

25 Merek 25A Paten: 

26 Kapasitas produksi: 

27 Pasar Utama/Negara Tujuan 

PABRIK (bagi industri manufaktur) 

28 Alamat Pabrik: 28A Kota: 

29 Telepon 29A Kode Pos: 

30 Faksimil 30A E-mail: 

Dengan mengisi Formulir di atas, kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isinya, serta menyatakan 

bahwa kami akan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin, dan ketentuan lainnya dari 

organisasi Kadin. 

Catatan: Tanda *) = Pilih yang sesuai 

..............................., .......................... 20 

(...............................................)

LEMBAR PERSETUJUAN/PENSAHAN 

(diisi oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan) 

Lampiran 02 


Halaman 2/2 

Permohonan yang bersangkutan untuk menjadi Anggota Biasa Kadin pada 

Kadinda Kabupaten/Kota 

........................................................................... 

.........................., ....................... 20 

Mengetahui, 

Dewan Pengurus Kadinda Provinsi 

........................................................... 

....................................... 

Ketua Umum 

dapat disetujui 

.........................., ....................... 20 

Menyetujui, 

Dewan Pengurus Kadinda Kabupaten/Kota 

........................................................... 

....................................... 

Ketua

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN 

PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA KADIN 

Perusahaan ............................................................... 1 ) 

1. Tabel Hasil Verifikasi dan Validasi Kadin Kabupaten 

NO 

DOKUMEN DAN DATA ISIAN 

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA Ada 

A INFORMASI DASAR 2 ) 

1 Nama 

2 Alamat 

3 Telepon 

4 FaKsimili 

6 Contact Person (komisaris/direksi yang mewakili dalam kegiatan Kadin) 

7 Uang pangkal & Uang iuran 

8 Badan hukum dan tahun berdiri 

9 Pensahan akta 

10 Tahun berdiri 

11 NPWP 

B INFORMASI KEUANGAN 2 ) 

12 Bank 

13 Tenaga kerja 

14 Modal dasar 

15 Modal ditempatkan/disetor 

16 Asset 

17 Omset 

C INFORMASI KELOMPOK USAHA 

18 Kelompok Usaha 

19 Anak Perusahaan 

D INFORMASI PRODUK 

20 Bidang Usaha 

21 Kapasitas Produksi 

22 Pasar Utama/Negara Tujuan 

E INFORMASI PABRIK BAGI INDUSTRI MANUFAKTUR 

23 Alamat Pabrik 

24 Telepon, Faksimili 

25 Email dan Website 

Lampiran 03 


VERIFIKASI VALIDASI 

Tdk 

Ada 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

2. Catatan hasil validasi oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota: 

Berdasarkan dari verifikasi dan validasi yang dilakukan, Kadin Kabupaten/Kota ..................................., memutuskan 

(pilih satu satu): 

1 

2 

Memberikan persetujuan penerbitan Kartu Tanda Anggota Biasa atas nama perusahaan ............................. 

.......................................................................................................................................... 

Belum dapat memberikan persetujuan penerbitan Kartu Tanda Anggota Biasa atas nama perusahaan....... dan 

mengembalikannya kepada Asosiasi karena persyaratan perusahaan yang kurang antara lain: 

a. ....................................................................................................................................... 

b. ....................................................................................................................................... 

Menyetujui 

Kadin Provinsi ...................................... 

(Nama & tandatangan) 

......................, .................... 20 

Kadin Provinsi/Kab/Kota 

(Nama & tanda tangan) 

Catatan: *) wajib diisi/ada datanya, jika tidak ada maka Kadin harus mengembalikan kepada perusahaan pendaftar 

**) coret salah satu

KOP KADIN KABUPATEN/KOTA ………………………………. 

LAPORAN VALIDASI DAN VERIFIKASI 

Lampiran 04 


Yang bertandatangan di bawah ini menyetakan telah melakukan validasi dan verifikasi atas 

dokumen-dokumen pendaftaran perusahaan disebut di bawah ini: 

Nama Perusahaan : ................................................................................................... 

................................................................................................... 

Alamat : ................................................................................................... 

................................................................................................... 

Penganggungjawab : .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Dari pemeriksaan validasi dan verifikasi dokumen-dokumen tersebut, perusahaan tersebut di 

atas telah memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi Anggota Biasa Kadin pada Kadin 

Kabupaten/Kota .................................... 

Terlampir Daftar Periksa Dokumen beserta dokumen-dokumen dimaksud. 

Mengetahui 

Direktur Eksekutif 

(................................) 

........................, ............................ 200 

Kadin Kabupaten/Kota ............................ 

Pemeriksa 

(..............................)

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA BIASA 


Lampiran 05 


Nomor keanggotaan Anggota Biasa Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur kode 


a. Kode Wilayah, terdiri atas 1 digit 

b. Kode Kadin Provinsi, terdiri atas 2 digit 

c. Kode Kadin Kabupaten/Kota, terdiri atas 2 digit 

d. Tanda strip (-), 1 digit 

e. Kode Tahun Terdaftar menjadi Anggota, 2 digit 

f. Nomor Urut Anggota di Kadin Kabupaten/Kota tempat perusahaan/cabang perusahaan 

pendaftar, terdiri atas 6 digit 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 

Nomor Urut Anggota 

Kode Kadin Kabupaten/Kota 

Kode Kadin Provinsi 

Kode Wilayah 

13 14 

Kode Tahun Jadi Anggota 

Misalnya: PT Mega Titan menjadi anggota di Kadin Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (lihat 

Kode Kadin pada Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 3456, maka Nomor 

Keanggotaan PT Mega Titan pada Kadin adalah 20404-003456. 

2 0 4 0 4 - 0 6 0 0 4 3 

Nomor Urut Anggota PT Mega Titan 

Kode Kadin Kabupaten Kulon Progo 

Kode Kadin DI Yogyakarta 

Kode Wilayah Jawa 

2 1 

Tahun PT Mega Titan Jadi Anggota

KODE DAN ALAMAT E-MAIL KADIN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA 

101 NANGROE ACEH DARUSSALAM kadinnad@kadin-indonesia.or.id 

10101 Kota Banda Aceh kot.bandaaceh@nad.kadin-indonesia.or.id 

10102 Kota Sabang kot.sabang@nad.kadin-indonesia.or.id 

10103 Aceh Besar kab.acehbesar@nad.kadin-indonesia.or.id 

10104 Pidie kab.pidie@nad.kadin-indonesia.or.id 

10105 Aceh Utara kab.acehutara@nad.kadin-indonesia.or.id 

10106 Aceh Tengah kab.acehtengah@nad.kadin-indonesia.or.id 

10107 Aceh Barat kab.acehbarat@nad.kadin-indonesia.or.id 

10108 Aceh Selatan kab.acehselatan@nad.kadin-indonesia.or.id 

10109 Aceh Timur kab.acehtimur@nad.kadin-indonesia.or.id 

10110 Aceh Tenggara kab.acehtenggara@nad.kadin-indonesia.or.id 

10111 Bireuen kab.bireuen@nad.kadin-indonesia.or.id 

10112 Simeuleu kab.simeuleu@nad.kadin-indonesia.or.id 

10113 Aceh Singkil kab.acehsingkil@nad.kadin-indonesia.or.id 

10114 Kota Lhokseumawe kot.lhokseumawe@nad.kadin-indonesia.or.id 

10115 Kota Langsa kot.langsa@nad.kadin-indonesia.or.id 

10116 Aceh Barat Daya kab.acehbaratdaya@nad.kadin-indonesia.or.id 

10117 Gayo Lues kab.gayolues@nad.kadin-indonesia.or.id 

10118 Nagan Raya kab.naganraya@nad.kadin-indonesia.or.id 

10119 Aceh Tamiang kab.acehtamiang@nad.kadin-indonesia.or.id 

10120 Aceh Jaya kab.acehjaya@nad.kadin-indonesia.or.id 

10121 Bener Meriah kab.benermeriah@nad.kadin-indonesia.or.id 

102 SUMATERA UTARA kadinsumut@kadin-indonesia.or.id 

10201 Kota Medan kot.medan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10202 Kota Binjai kot.binjai@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10203 Kota Tanjung Balai kot.tanjungbalai@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10204 Kota Tebing Tinggi kot.tebingtinggi@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10205 Kota Pematang Siantar kot.pematangsiantar@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10206 Kota Sibolga kot.sibolga@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10207 Kota Padang Sidempuan kot.padangsidempuan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10208 Deli Serdang kab.deliserdang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10209 Langkat kab.langkat@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10210 Karo kab.karo@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10211 Simalungun kab.simalungun@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10212 Asahan kab.asahan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10213 Labuhan Batu kab.labuhanbatu@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10214 Tapanuli Tengah kab.tapanulitengah@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10215 Tapanuli Utara kab.tapanuliutara@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10216 Tapanuli Selatan kab.tapanuliselatan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10217 Nias kab.nias@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10218 Dairi kab.dairi@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10219 Toba Samosir kab.tobasamosir@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10220 Mandailing Natal kab.mandailing@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10221 Serdang Bedagai kab.serdang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10222 Nias Selatan kab.niasselatan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10223 Pakpak Bharat kab.pakpakbarat@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10224 Humbang Hasundutan kab.humbang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

10225 Samosir kab.samosir@sumut.kadin-indonesia.or.id 

103 SUMATERA BARAT kadinsumbar@kadin-indonesia.or.id 

10301 Kota Padang kot.padang@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10302 Kota Bukittinggi kot.bukittinggi@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10303 Kota Payakumbuh kot.payakumbuh@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10304 Kota Padang Panjang kot.padangpanjang@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10305 Kota Solok kot.solok@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10306 Kota Sawah Lunto kot.sawahlunto@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10307 Pasaman kab.pasaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10308 Agam kab.agam@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Lampiran 06 


1

10309 Lima Puluh Koto kab.koto@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10310 Tanah Datar kab.tanahdatar@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10311 Solok kab.solok@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10312 Sawahlunto/Sijunjung kab.sijunjung@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10313 Padang Pariaman kab.padangpariaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10314 Pesisir Selatan kab.pesisirselatan@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10315 Solok Selatan kab.solokselatan@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10316 Pasaman Barat kab.pasamanbarat@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10317 Kota Pariaman kab.pariaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10318 Dharmas Raya kab.dharmas@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

10319 Kepulauan Mentawai kab.mentawai@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

104 RIAU kadinriau@kadin-indonesia.or.id 

10401 Kota Pekan Baru kot.pekanbaru@riau.kadin-indonesia.or.id 

10402 Kota Dumai kot.dumai@riau.kadin-indonesia.or.id 

10403 Bengkalis kab.bengkalis@riau.kadin-indonesia.or.id 

10404 Kampar kab.kampar@riau.kadin-indonesia.or.id 

10405 Indagiri Hulu kab.indagirihulu@riau.kadin-indonesia.or.id 

10406 Indagiri Hilir kab.indagirihilir@riau.kadin-indonesia.or.id 

10407 Kuantan Singingi kab.kuantan@riau.kadin-indonesia.or.id 

10408 Pelalawan kab.pelalawan@riau.kadin-indonesia.or.id 

10409 Rokan Hilir kab.rokanhilir@riau.kadin-indonesia.or.id 

10410 Rokan Hulu kab.rokanhulu@riau.kadin-indonesia.or.id 

10411 Siak kab.siak@riau.kadin-indonesia.or.id 

105 JAMBI kadinjambi@kadin-indonesia.or.id 

10501 Kota Jambi kot.jambi@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10502 Batang Hari kab.batanghari@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10503 Bungo kab.bungo@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10504 Tebo kab.tebo@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10505 Kerinci kab.kerinci@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10506 Merangin kab.merangin@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10507 Sarolangun kab.sarolangun@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10508 Tanjung Jabung Barat kab.tanjungbarat@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10509 Tanjung Jabung Timur kab.tanjungtimur@jambi.kadin-indonesia.or.id 

10510 Muaro Jambi kab.muaro@jambi.kadin-indonesia.or.id 

106 BENGKULU kadinbengkulu@kadin-indonesia.or.id 

10601 Kota Bengkulu kot.bengkulu@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10602 Bengkulu Utara kab.bengkuluutara@@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10603 Bengkulu Selatan kab.bengkuluselatan@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10604 Rejang Lebong kab.rejanglebong@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10605 Muko-muko kab.Muko2@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10606 Seluma kab.seluma@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10607 Kaur kab.kaur@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10608 Lebong kab.lebong@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

10609 Kepahyang kab.kepahyang@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

107 SUMATERA SELATAN kadinsumsel@kadin-indonesia.or.id 

10701 Kota Palembang kot.palembang@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10702 Banyuasin kab.banyuasin@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10703 Musi Banyuasin kab.musibanyuasin@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10704 Musi Rawas kab.musirawas@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10704 Ogan Komering Ilir kab.ogankilir@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10705 Ogan Komering Ulu kab.ogankulu@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10706 Muara Enim kab.muaraenim@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10707 Lahat kab.lahat@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10708 Ogan Komering Ulu Timur kab.ogankulutimur@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10709 Ogan Komering Ulu Selatan kab.ogankuluselatan@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10710 Ogan ilir kab.oganilir@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10711 Kota Lubuk Linggau kot.lubuklinggau@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10712 Kota Pagar Alam kot.pagaralam@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

10713 Kota Prabumulih kot.prabumulih@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

2

108 LAMPUNG kadinlampung@kadin-indonesia.or.id 

10801 Kota Bandar Lampung kot.bandarlampung@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10802 Lampung Utara kab.lampungutara@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10803 Lampung Barat kab.lampungbarat@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10804 Lampung Tengah kab.lampungtengah@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10805 Lampung Selatan kab.lampungselatan@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10806 Kota Metro kab.kot.metro@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10807 Tulang Bawang kab.tulangbawang@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10808 Tanggamus kab.tanggamus@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10809 Way Kanan kab.waykanan@lampung.kadin-indonesia.or.id 

10810 Lampung Timur kab.lampungtimur@lampung.kadin-indonesia.or.id 

109 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG kadinbabel@kadin-indonesia.or.id 

10901 Kota Pangkal Pinang kot.pangkalpinang@babel.kadin-indonesia.or.id 

10902 Bangka kab.bangka@babel.kadin-indonesia.or.id 

10903 Belitung kab.belitung@babel.kadin-indonesia.or.id 

10904 Bangka Tengah kab.bangkatengah@babel.kadin-indonesia.or.id 

10905 Bangka Barat kab.bangkabarat@babel.kadin-indonesia.or.id 

10906 Belitung Timur kab.belitungtimur@babel.kadin-indonesia.or.id 

10907 Bangka Selatan kab.bangkaselatan@babel.kadin-indonesia.or.id 

110 KEPULAUAN RIAU kadinkepri@kadin-indonesia.or.id 

11001 Kota Tanjung Pinang kot.tanjungpinang@kepri.kadin-indonesia.or.id 

11002 Kota Batam kot.batam@kepri.kadin-indonesia.or.id 

11003 Bintan kab.bintan@kepri.kadin-indonesia.or.id 

11004 Karimun kab.karimun@kepri.kadin-indonesia.or.id 

11005 Natuna kab.natuna@kepri.kadin-indonesia.or.id 

11006 Lingga kab.lingga@kepri.kadin-indonesia.or.id 

201 JAWA BARAT kadinjabar@kadin-indonesia.or.id 

20101 Kota Bandung kot.bandung@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20102 Kota Bogor kot.bogor@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20103 Kota Sukabumi kot.sukabumi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20104 Kota Cirebon kot.cirebon@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20105 Bekasi kab.bekasi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20106 Karawang kab.karawang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20107 Purwakarta kab.purwakarta@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20108 Subang kab.subang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20109 Bogor kab.bogor@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20110 Sukabumi kab.sukabumi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20111 Cianjur kab.cianjur@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20112 Bandung kab.bandung@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20113 Garut kab.garut@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20114 Sumedang kab.sumedang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20115 Tasikmalaya kab.tasikmalaya@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20116 Ciamis kab.ciamis@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20117 Kuningan kab.kuningan@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20118 Cirebon kab.cirebon@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20119 Indramayu kab.indramayu@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20120 Majalengka kab.majalengka@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20121 Kota Bekasi kot.bekasi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20122 Kota Depok kot.depok@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20123 Kota Cimahi kot.cimahi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20124 Kota Tasikmalaya kot.tasikmalaya@jabar.kadin-indonesia.or.id 

20125 Kota Banjar kot.banjar@jabar.kadin-indonesia.or.id 

202 DKI JAKARTA kadindki@kadin-indonesia.or.id 

20201 Jakarta Pusat kot.jakartapusat@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

20202 Jakarta Barat kot.jakartabarat@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

20203 Jakarta Selatan kot.jakartaselatan@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

20204 Jakarta Timur kot.jakartatimur@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

20205 Jakarta Utara kot.jakartautara@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

20206 Kepulauan Seribu kab.kplseribu@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

3

203 JAWA TENGAH kadinjateng@kadin-indonesia.or.id 

20301 Kota Semarang kot.semarang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20302 Kota Tegal kot.tegal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20303 Kota Pekalongan kot.pekalongan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20304 Kota Salatiga kot.salatiga@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20305 Kota Magelang kot.magelang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20306 Kota Surakarta kot.surakarta@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20307 Semarang kab.semarang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20308 Kendal kab.kendal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20309 Demak kab.demak@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20310 Grobogan kab.grobogan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20311 Pekalongan kab.pekalongan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20312 Batang kab.batang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20313 Pemalang kab.pemalang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20314 Tegal kab.tegal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20315 Brebes kab.brebes@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20316 Banyumas kab.banyumas@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20317 Cilacap kab.cilacap@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20318 Banjarnegara kab.banjarnegara@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20319 Purbalingga kab.purbalingga@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20320 Magelang kab.magelang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20321 Temanggung kab.temanggung@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20322 Wonosobo kab.wonosobo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20323 Purworejo kab.purworejo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20324 Kebumen kab.kebumen@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20325 Pati kab.pati@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20326 Kudus kab.kudus@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20327 Jepara kab.jepara@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20328 Blora kab.blora@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20329 Sukoharjo kab.sukoharjo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20330 Klaten kab.klaten@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20331 Rembang kab.rembang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20332 Sragen kab.sragen@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20333 Boyolali kab.boyolali@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20334 Karanganyar kab.karanganyar@jateng.kadin-indonesia.or.id 

20335 Wonogiri kab.wonogiri@jateng.kadin-indonesia.or.id 

204 DI YOGYAKARTA kadindiy@kadin-indonesia.or.id 

20401 Kota Yogyakarta kot.yogyakarta@yogya.kadin-indonesia.or.id 

20402 Bantul kab.bantul@yogya.kadin-indonesia.or.id 

20403 Sleman kab.sleman@yogya.kadin-indonesia.or.id 

20404 Kulon Progo kab.kulonprogo@yogya.kadin-indonesia.or.id 

20405 Gunung Kidul kab.gunungkidul@yogya.kadin-indonesia.or.id 

205 JAWA TIMUR kadinjatim@kadin-indonesia.or.id 

20501 Kota Surabaya kot.surabaya@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20502 Kota Malang kot.malang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20503 Kota Kediri kot.kediri@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20504 Kota Madiun kot.madiun@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20505 Kota Blitar kot.blitar@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20506 Kota Mojokerto kot.mojokerto@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20507 Kota Pasuruan kot.pasuruan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20508 Kota Probolinggo kot.probolinggo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20509 Gresik kab.gresik@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20510 Sidoarjo kab.sidoarjo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20511 Mojokerto kab.mojokerto@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20512 Jombang kab.jombang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20513 Bojonegoro kab.bojonegoro@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20514 Tuban kab.tuban@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20515 Lamongan kab.lamongan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20516 Madiun kab.madiun@jatim.kadin-indonesia.or.id 

4

20517 Magetan kab.magetan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20518 Ngawi kab.ngawi@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20519 Ponorogo kab.ponorogo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20520 Pacitan kab.pacitan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20521 Kediri kab.kediri@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20522 Nganjuk kab.nganjuk@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20523 Blitar kab.blitar@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20524 Tulungagung kab.tulungagung@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20525 Trenggalek kab.trenggalek@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20526 Malang kab.malang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20527 Pasuruan kab.pasuruan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20528 Probolinggo kab.probolinggo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20529 Lumajang kab.lumajang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20530 Bondowoso kab.bondowoso@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20531 Situbondo kab.situbondo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20532 Jember kab.jember@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20533 Banyuwangi kab.banyuwangi@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20534 Pamekasan kab.pamekasan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20535 Sampang kab.sampang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20536 Sumenep kab.sumenep@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20537 Bangkalan kab.bangkalan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

20538 Kota Batu kot.batu@jatim.kadin-indonesia.or.id 

206 BANTEN kadinbanten@kadin-indonesia.or.id 

20601 Kota Tangerang kot.tangerang@banten.kadin-indonesia.or.id 

20602 Kota Cilegon kot.cilegon@banten.kadin-indonesia.or.id 

20603 Serang kab.serang@banten.kadin-indonesia.or.id 

20604 Lebak kab.lebak@banten.kadin-indonesia.or.id 

20605 Pandeglang kab.pandeglang@banten.kadin-indonesia.or.id 

20606 Tangerang kab.tangerang@banten.kadin-indonesia.or.id 

301 KALIMANTAN BARAT kadinkalbar@kadin-indonesia.or.id 

30101 Kota Pontianak kot.pontianak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30102 Sambas kab.sambas@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30103 Pontianak kab.pontianak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30104 Sanggau kab.sanggau@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30105 Sintang kab.sintang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30106 Kapuas Hulu kab.kapuashulu@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30107 Ketapang kab.ketapang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30108 Landak kab.landak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30109 Bengkayang kab.bengkayang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30110 Melawi kab.melawi@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30111 Sekadau kab.sekadau@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

30112 Kota Singkawang kot.singkawang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

302 KALIMANTAN TENGAH kadinkalteng@kadin-indonesia.or.id 

30201 Kota Palangka Raya kot.palangkaraya@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30203 Kapuas kab.kapuas@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30203 Kotawaringin Barat kot.waringinbarat@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30204 Kotawaringin Timur kot.waringintimur@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30205 Barito Utara kab.baritoutara@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30206 Barito Selatan kab.baritoselatan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30207 Pulang Pisau kab.pulangpisau@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30208 Gunung Mas kab.gunungmas@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30209 Sukamara kab.sukamara@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30210 Lamandau kab.lamandau@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30211 Katingan kab.katingan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30212 Seruyan kab.seruyan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30213 Murung Raya kab.murungraya@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

30214 Barito Timur kab.baritotimur@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

303 KALIMANTAN SELATAN kadinkalsel@kadin-indonesia.or.id 

30301 Kota Banjarmasin kot.banjarmasin@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

5

30302 Banjar kab.banjar@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30303 Hulu Sungai Utara kab.hulusutara@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30304 Hulu Sungai Tengah kab.hulustengah@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30305 Hulu Sungai Selatan kab.hulusselatan@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30306 Kota Baru kot.baru@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30307 Barito Kuala kab.baritokuala@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30308 Tapin kab.tapin@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30309 Tabalong kab.tabalong@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30310 Tanah Laut kab.tanahlaut@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30311 Kota Banjar Baru kot.banjarbaru@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30312 Tanah Bumbu kab.tanahbumbu@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

30313 Balangan kab.balangan@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

304 KALIMANTAN TIMUR kadinkaltim@kadin-indonesia.or.id 

30401 Kota Samarinda kot.samarinda@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30402 Kota Balikpapan kot.balikpapan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30403 Kutai Kertanegara kab.kutaikertanegara@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30404 Berau kab.berau@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30405 Bulungan kab.bulungan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30406 Pasir kab.pasir@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30407 Kota Tarakan kot.tarakan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30408 Kota Bontang kot.bontang@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30409 Kutai Timur kab.kutaitimur@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30410 Kutai Barat kab.kutaibarat@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30411 Nunukan kab.nunukan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30412 Malinau kab.malinau@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

30413 Penajam Paser Utara kab.penajampaser@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

401 SULAWESI UTARA kadinsulut@kadin-indonesia.or.id 

40101 Kota Manado kot.manado@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40102 Kota Bitung kot.bitung@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40103 Kepulauan Sangihe kab.sangihe@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40104 Minahasa kab.minahasa@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40105 Bolaang Mongondow kab.bolaang@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40106 Minahasa Utara kab.minahasautara@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40107 Minahasa Selatan kab.minahasaselatan@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40108 Kota Tomohon kot.tomohon@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40109 Kepulauan Talaud kab.talaud@sulut.kadin-indonesia.or.id 

402 SULAWESI TENGAH kadinsulteng@kadin-indonesia.or.id 

40201 Kota Palu kot.palu@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40202 Buol kab.buol@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40203 Donggala kab.donggala@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40204 Poso kab.poso@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40205 Banggai kab.banggai@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40206 Banggai Kepulauan kab.banggaikepulauan@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40207 Tojo Una-Una kab.tojouna2@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40208 Toli-Toli kab.toli2@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40209 Parigi Moutong kab.parigimoutong@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

40210 Morowali kab.morowali@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

403 SULAWESI TENGGARA kadinsultra@kadin-indonesia.or.id 

40301 Kota Kendari kot.kendari@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40302 Kendari kab.kendari@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40303 Kolaka kab.kolaka@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40304 Muna kab.muna@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40305 Buton kab.buton@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40306 Konawe Selatan kab.konaweselatan@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40307 Bombana kab.bombana@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40308 Wakatobi kab.wakatobi@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40309 Kolaka Utara kab.kolakautara@sultra.kadin-indonesia.or.id 

40310 Kota Bau-bau kot.bau2@sultra.kadin-indonesia.or.id 

404 SULAWESI SELATAN kadinsulsel@kadin-indonesia.or.id 

6

40401 Kota Makasar kot.makasar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40402 Kota Pare-Pare kot.pare2@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40406 Tana Toraja kab.tanatoraja@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40407 Pinrang kab.pinrang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40408 Enrekang kab.enrekang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40409 Sidenreng Rappang kab.sidenrengrappang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40410 Pangkajene Kepulauan kab.pangkajene@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40411 Maros kab.maros@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40412 Gowa kab.gowa@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40413 Takalar kab.takalar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40414 Jeneponto kab.jeneponto@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40415 Bantaeng kab.bantaeng@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40416 Bulukumba kab.bulukumba@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40417 Selayar kab.selayar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40418 Sinjai kab.sinjai@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40419 Bone kab.bone@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40420 Wajo kab.wajo@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40421 Luwu kab.luwu@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40422 Luwu Utara kab.luwuutara@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40423 Soppeng kab.soppeng@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40424 Barru kab.barru@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40425 Luwu Timur kab.luwutimur@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40426 Mamuju Utara void kab.mamujuutara@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40427 Kota Palopo kot.palopo@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

40428 Mamasa void kab.mamasa@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

405 GORONTALO kadingorontalo@kadin-indonesia.or.id 

40501 Kota Gorontalo kot.gorontalo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40502 Gorontalo kab.gorontalo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40503 Boalemo kab.boalemo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40504 Bone Bolango kab.bonebolango@sulut.kadin-indonesia.or.id 

40505 Pohuwato kab.pohuwato@sulut.kadin-indonesia.or.id 

406 SULAWESI BARAT kadinsulbar@kadin-indonesia.or.id 

40601 Polewali kab.Polewali@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

40602 Mamuju kab.mamuju@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

40603 Majene kab.majene@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

40604 Mamuju Utara kab.mamujuutara@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

40605 Mamasa kab.mamasa@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

501 BALI kadinbali@kadin-indonesia.or.id 

50101 Kota Denpasar kot.denpasar@bali.kadin-indonesia.or.id 

50102 Buleleng kab.buleleng@bali.kadin-indonesia.or.id 

50103 Jembrana kab.jembrana@bali.kadin-indonesia.or.id 

50104 Badung kab.badung@bali.kadin-indonesia.or.id 

50105 Tabanan kab.tabanan@bali.kadin-indonesia.or.id 

50106 Gianyar kab.gianyar@bali.kadin-indonesia.or.id 

50107 Klungkung kab.klungkung@bali.kadin-indonesia.or.id 

50108 Bangli kab.bangli@bali.kadin-indonesia.or.id 

50109 Karang Asem kab.karangasem@bali.kadin-indonesia.or.id 

502 NUSA TENGGARA BARAT kadinntb@kadin-indonesia.or.id 

50201 Kota Mataram kot.mataram@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50202 Lombok Barat kab.lombokbarat@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50203 Lombok Tengah kab.lomboktengah@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50204 Lombok Timur kab.lomboktimur@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50205 Sumbawa kab.sumbawa@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50206 Dompu kab.dompu@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50207 Bima kab.bima@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50208 Sumbawa Barat kab.sumbawabarat@ntb.kadin-indonesia.or.id 

50209 Kota Bima kot.bima@ntb.kadin-indonesia.or.id 

503 NUSA TENGGARA TIMUR kadinntt@kadin-indonesia.or.id 

50301 Kota Kupang kot.kupang@ntt.kadin-indonesia.or.id 

7

50302 Sumba Barat kab.sumbabarat@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50303 Sumba Timur kab.sumbatimur@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50304 Manggarai kab.manggarai@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50305 Sikka kab.sikka@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50306 Ngada kab.ngada@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50307 Ende kab.ende@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50308 Flores Timur kab.florestimur@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50309 Kupang kab.kupang@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50310 Timor Tengah Selatan kab.timortselatan@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50311 Timor Tengah Utara kab.timortutara@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50312 Belu kab.belu@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50313 Alor kab.alor@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50314 Lembata kab.lembata@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50315 Manggarai Barat kab.manggaraibarat@ntt.kadin-indonesia.or.id 

50316 Rote Ndao kab.rotendao@ntt.kadin-indonesia.or.id 

601 MALUKU kadinmaluku@kadin-indonesia.or.id 

60101 Kota Ambon kot.ambon@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60102 Maluku Tengah kab.malukutengah@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60103 Maluku Tenggara kab.malukutenggara@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60104 Maluku Tenggara Barat kab.malukutbarat@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60105 Buru kab.buru@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60106 Seram Bagian Timur kab.serambtimur@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60107 Seram Bagian Barat kab.serambbarat@maluku.kadin-indonesia.or.id 

60108 Kepulauan Aru kab.aru@maluku.kadin-indonesia.or.id 

602 MALUKU UTARA kadinmalut@kadin-indonesia.or.id 

60201 Kota Ternate kot.ternate@malut.kadin-indonesia.or.id 

60202 Kota Tidore Kepulauan kot.tidore@malut.kadin-indonesia.or.id 

60203 Halmahera Utara kab.halmaherautara@malut.kadin-indonesia.or.id 

60204 Halmahera Tengah kab.halmaheratengah@malut.kadin-indonesia.or.id 

60205 Halmahera Barat kab.halmaherabarat@malut.kadin-indonesia.or.id 

60206 Halmahera Selatan kab.halmaheraselatan@malut.kadin-indonesia.or.id 

60207 Halmahera Timur kab.halmaheratimur@malut.kadin-indonesia.or.id 

60208 Kepulauan Sula kab.sula@malut.kadin-indonesia.or.id 

603 PAPUA kadinpapua@kadin-indonesia.or.id 

60301 Kota Jayapura kot.jayapura@papua.kadin-indonesia.or.id 

60302 Jayapura kab.jayapura@papua.kadin-indonesia.or.id 

60303 Biak Numfor kab.biaknumfor@papua.kadin-indonesia.or.id 

60304 Sarmi kab.sarmi@papua.kadin-indonesia.or.id 

60305 Keerom kab.keerom@papua.kadin-indonesia.or.id 

60306 Boven Digoel kab.bovendigoel@papua.kadin-indonesia.or.id 

60307 Merauke kab.merauke@papua.kadin-indonesia.or.id 

60308 Jayawijaya kab.jayawijaya@papua.kadin-indonesia.or.id 

60309 Paniai kab.paniai@papua.kadin-indonesia.or.id 

60310 Yapen Waropen kab.yapenwaropen@papua.kadin-indonesia.or.id 

60311 Waropen kab.waropen@papua.kadin-indonesia.or.id 

60312 Asmat kab.asmat@papua.kadin-indonesia.or.id 

60313 Mappi kab.mappi@papua.kadin-indonesia.or.id 

60314 Mimika kab.mimika@papua.kadin-indonesia.or.id 

60315 Nabire kab.nabire@papua.kadin-indonesia.or.id 

60316 Pegunungan Bintang kab.pegununganbintang@papua.kadin-indonesia.or.id 

60317 Puncak Jaya kab.puncakjaya@papua.kadin-indonesia.or.id 

60318 Tolikara kab.tolikara@papua.kadin-indonesia.or.id 

60319 Yahukimo kab.yahukimo@papua.kadin-indonesia.or.id 

60320 Supiori Kab.supiori@papua.kadin-indonesia.or.id 

604 IRIAN JAYA BARAT kadinirjabar@kadin-indonesia.or.id 

60401 Kota Sorong kot.sorong@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60402 Sorong kab.sorong@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60403 Sorong Selatan kab.sorongselatan@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60404 Kaimana kab.kaimana@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

8

60405 Manokwari kab.manokwari@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60406 Raja Ampat kab.rajaampat@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60407 Teluk Bintuni kab.telukbintuni@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60408 Teluk Wondama kab.telukwondama@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

60409 Fak-Fak kab.fak-fak@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

9

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2005 

Garis Besar Dua Digit 

A PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 

01 Pertanian dan Perburuan 

02 Kehutanan 

B PERIKANAN 

05 Perikanan 

C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

10 Pertambangan batubara, penggalian gambut, 

gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara 

11 Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan 

gas bumi 

12 Pertambangan bijih uranium dan thorium 

13 Pertambangan bijih logam 

14 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta 

pertambangan mineral dan bahan kimia 

D INDUSTRI PENGOLAHAN 

15 Industri makanan dan minuman 

16 Industri pengolahan tembakau 

17 Industri tekstil 

18 Industri pakaian jadi 

19 Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki 

20 Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak 

termasuk mebel), dan barang-barang anyaman dari 

rotan, bambu, dan sejenisnya 

21 Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya 

22 Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media 

rekaman 

23 Industri barang-barang dari batubara, pengilangan 

minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barangbarang 

dari hasil pengilangan minyak bumi, dan 

bahan bakar nuklir 

24 Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia 

25 Industri karet, barang dari karet, dan barang dari 

plastik 

26 Industri barang galian bukan logam 

27 Industri logam dasar 

28 Industri barang dari logam, kecuali mesin dan 

peralatannya 

29 Industri mesin dan perlengkapannya 

30 Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan 

pengolahan data 

31 Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 

32 Industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, 

serta perlengkapannya 

33 Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, 

peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng 

34 Industri kendaraan bermotor 

35 Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor 

roda empat atau lebih 

36 Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya 

37 Daur ulang 

E LISTRIK, GAS DAN AIR 

40 Listrik, gas, uap, dan air panas 

41 Pengadaan dan penyaluran air bersih 

F KONSTRUKSI 

45 Konstruksi 

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 

50 Penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran 

bahan bakar kendaraan 

Lampiran 07 


51 Perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan 

impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) 

52 Perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor 

53 Perdagangan ekspor, kecuali perdagangan mobil dan 

sepeda motor 

54 Perdagangan impor, kecuali perdagangan mobil dan 

sepeda motor 

H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN 

MAKAN MINUM 

55 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan 

minum 

I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 

60 Angkutan da rat dan angkutan dengan saluran pipa 

61 Angkutan air 

62 Angkutan udara 

63 Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, 

dan jasa perjalanan wisata 

64 Pos dan telekomunikasi 

J PERANTARA KEUANGAN 

65 Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana 

pensiun 

66 Asuransi dan dana pensiun 

67 Jasa penunjang perantara keuangan 

K REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN DAN JASA 

PERUSAHAAN 

70 Real estat 

71 Jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa 

operator), barang-barang keperluan rumah tangga 

dan pribadi 

72 Jasa komputer dan kegiatan yang terkait 

73 Penelitian dan pengembangan (swasta) 

74 Jasa perusahaan lainnya 

L ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 

DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 

75 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib 

M JASA PENDIDIKAN 

80 Jasa pendidikan 

N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 

85 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

O JASA KEMASYARAKATAN. SOSIAL BUDAYA, 

HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNY 

90 Jasa kebersihan 

91 Kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

92 Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga 

93 Jasa kegiatan lainnya 

P JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH 

TANGGA 

95 Jasa perseorangan yang melayani rumah tangga 

Q BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA- 

INTERNASIONAL LAINNYA 

99 Badan internasional dan badan ekstra-internasional 

lainnya 

X KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 

00 Kegiatan yang belum jelas batasannya

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2005 

Rincian Lima Digit 

A PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 

01 PERTANIAN DAN PERBURUAN 

011 Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, 

dan hortikultura 

0111 Pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan 

01111 Pertanian padi 

01112 Pertanian palawija 

Kacang merah dan kacang panjang masuk 

kelompok 01122. 

01113 Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya 

01114 Perkebunan tembakau 

01115 Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya 

01116 Perkebunan tanaman bahan baku tekstil dan 

sejenisnya 

01117 Perkebunan tanaman obat/ bahan farmasi 

01118 Perkebunan tanaman minyak atsiri 

01119 Perkebunan tanaman lainnya yang tidak 

diklasifikasikan di tempat lain 

Tanaman perkebunan teh, kakao, dan kopi masuk 

kelompok 01135; tanaman perkebunan bumbubumbuan 

masuk kelompok 01137-01139. 

0112 Pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bungaan 

01121 Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali 

01122 Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen 

lebih dari sekali 

01123 Pertanian hortikultura bunga-bungaan 

01124 Pertanian tanaman hias lainnya 

01125 Pembibitan dan pembenihan 

hortikultura sayuran dan bungabungaan 

0113 Pertanian buah-buahan, perkebunan kelapa, 

perkebunan kelapa sawit, perkebunan tanaman 

untuk minuman, perkebunan jambu mete, dan 

perkebunan tanaman untuk rempah 

01131 Pertanian buah-buahan musiman 

01132 Pertanian buah-buahan sepanjang tahun 

01133 Perkebunan kelapa 

01134 Perkebunan kelapa sawit 

01135 Perkebunan tanaman untuk bahan minuman 

01136 Perkebunan jambu mete 

01137 Perkebunan lada 

01138 Perkebunan cengkeh 

01139 Perkebunan tanaman rempah lainnya 

012 Peternakan 

0121 Pembibitan dan budidaya ternak 

01211 Pembibitan dan budidaya sapi potong 

01212 Pembibitan dan budidaya sapi perah 

01213 Pembibitan dan budidaya kerbau potong 

01214 Pembibitan dan budidaya kerbau perah 

01215 Pembibitan dan budidaya kuda 

01216 Pembibitan dan budidaya kambing potong 

01217 Pembibitan dan budidaya kambing perah 

01218 Pembibitan dan budidaya domba 

0122 Pembibitan dan budidaya ternak lainnya 

01222 Pembibitan dan budidaya ayam ras 

01223 Pembibitan dan budidaya ayam buras 

01224 Pembibitan dan budidaya itik 

01225 Pembibitan dan budidaya burung puyuh 

01226 Pembibitan dan budidaya burung merpati 

01227 Pembibitan dan budidaya burung onta 

Lampiran 07 


01228 Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya 

01229 Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya 

013 Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan 

peternakan (mixed farming) 

0130 Kombinasi Pertanian atau perkebunan dengan 


01300 Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan 


014 Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan 

0140 Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan 

01401 Jasa pengolahan lahan 

01402 Jasa pemupukan, penanaman bibit/ benih dan 

pengendalian jasad pengganggu 

Ol403 Jasa pemanenan dan pasca panen 

01404 Usaha jasa pertanian lainnya 

Penyewaan khusus alat pertanian saja tanpa 

operatornya masuk subgolongan 7121 

01405 Jasa pelayanan kesehatan ternak 

Pelayanan kesehatan hewan dari jenis hewan 

bukan ternak masuk golongan 852. 

01406 Jasa pemacekan ternak 

01407 Jasa penetasan telur 

01408 Jasa pelayanan peternakan lainnya 

015 Perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar 

0150 Perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar 

01501 Perburuan/penangkapan satwa liar 

01502 Penangkaran satwa liar 

02 KEHUTANAN 

020 Kehutanan 

0201 Pengusahaan hutan tanaman 

02011 Pengusahaan hutan jati 

02012 Pengusahaan hutan pinus 

02013 Pengusahaan hutan mahoni 

02014 Pengusahaan hutan sonokeling 

02015 Pengusahaan hutan albasia/jeunjing 

02016 Pengusahaan hutan cendana 

02017 Pengusahaan hutan akasia 

02018 Pengusahaan hutan ekaliptus 

02019 Pengusahaan hutan lainnya 

Yang belum termasuk dalam kelompok 02011 

s.d. 02018. 

0202 Pengusahaan hutan alam 

02020 Pengusahaan hutan alam 

0203 Pengusahaan hasil hutan selain kayu 

02031 Pengusahaan rotan 

02032 Pengusahaan getah pinus 

02033 Pengusahaan daun kayu putih 

02034 Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera 

02035 Pengusahaan damar 

02039 Penggunaan hasil hutan selain kayu lainnya 

0204 Jasa kehutanan 

02041 Jasa kehutanan bidang inventarisasi dan tataguna 

lahan

02042 Jasa kehutanan bidang perlindungan hutan dan 

pelestarian alam 

02043 Jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi 

02049 Jasa kehutanan lainnya 

Jasa di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam 

kelompok 02041 s.d. 02043. 

0205 Usaha kehutanan lainnya 

02051 Usaha pemungutan kayu 

02052 Usaha pemungutan selain kayu 

02059 Usaha kehutanan lainnya 

B PERIKANAN 

05 PERIKANAN 

050 Perikanan 

0501 Penangkapan biota di laut 

05011 Penangkapan ikan di laut 

05012 Penangkapan crustacea laut 

05013 Penangkapan mollusca laut 

05014 Penangkapan/pengambilan tanaman laut 

05015 Penangkapan/pengambilan benih biota laut 

0502 Budidaya biota di laut 

05021 Budidaya biota laut 

05022 Pembenihan biota laut 

0503 Penangkapan biota di perairan umum 

05031 Penangkapan ikan di perairan umum 

05032 Penangkapan crustacea, mollusca, dan biota 

lainnya di perairan umum 

0504 Budidaya biota air tawar dan air payau 

05041 Budidaya biota air tawar 

05042 Budidaya biota air payau 

05043 Pembenihan biota air tawar 

05044 Pembenihan biota air payau 

0505 Jasa perikanan 

05051 Jasa sarana produksi perikanan laut 

05052 Jasa produksi perikanan laut 

05053 Jasa pascapanen perikanan laut 

05054 Jasa sarana produksi perikanan darat 

05055 Jasa produksi perikanan darat 

05056 Jasa pasca panen perikanan darat 

C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

10 PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN 

GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN 

PEMBUATAN BRIKET BATUBARA 

101 Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan 

gasifikasi batubara 

10101 Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan 

gasifikasi batubara 

10102 Gasifikasi batubara di lokasi penambangan 

102 Pembuatan briket batubara 



11 PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN 

MINYAK DAN GAS BUMI 

111 Pertambangan minyak dan gas bumi, serta 

pengusahaan tenaga panas bumi 

1110 Pertambangan minyak dan gas bumi, serta 

pengusahaan tenaga panas bumi 

11101 Pertambangan minyak dan gas bumi 

Pencairan gas bumi menjadi LNG sampai 

kepengapalannya termasuk kegiatan 

pertambangan, sedangkan pengolahan lanjut dari 

hasil minyak bumi masuk subgolongan 2320. 

11102 Pengusahaan tenaga panas bumi 

112 Jasa pertambangan minyak dan gas bumi 



12 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN 

THORIUM 




13 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM 

131 Pertambangan pasir besi dan bijih besi 

1310 Pertambangan pasir besi dan bijih besi 

13101 Pertambangan pasir besi 

13102 Pertambangan bijih besi 

132 Pertambangan logam dan bijih timah 

1320 Pertambangan logam dan bijih timah 

13201 Pertambangan bijih timah 

13202 Pertambangan bijih bauksit 

13203 Pertambangan bijih tembaga 

13204 Pertambangan bijih nikel 

13205 Pertambangan bijih mangan 

13206 Pertambangan emas dan perak 

13207 Pertambangan bijih timah hitam 

Lampiran 07 


13209 Bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih 

besi 

Yang belum termasuk kelompok 13201 s.d 

13207 seperti: bijih seng platinum, dan silicon. 

Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak 

dapat dipisahkan secara administratif dari usaha 

pertambangan bijih logam lainnya, masuk 

kelompok ini. 

14 PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN 

PASIR, SERTA PERTAMBANGAN MINERAL DAN 

BAHAN KIMIA 

141 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir 

1410 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir 

14101 Penggalian batu hias dan batu bangunan 

14102 Penggalian batu bahan industri 

14103 Penggalian tanah dan tanah liat 

14104 Penggalian gips 

14105 Penggalian pasir 

14106 Penggalian kerikil 

142 Pertambangan dan penggalian yang tidak 


1421 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan 

pupuk 

14211 Pertambangan belerang 

Pengolahan lanjutan dari mineral belerang yang 

tidak ada hubungannya dengan kegiatan/ usaha 

penambangan masuk subgolongan 2411. 

14212 Pertambangan fosfat 

14213 Pertambangan nitrat 

14214 Pertambangan yodium 

14215 Pertambangan potash (kalium karbonat) 

14219 Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk 

lainnya 

1422 Ekstraksi garam 

14220 Ekstraksi garam 

Yang belum tercakup dalam kelompok 14211 s.d 

14215. Kegiatan pembersihan, pemurnian, 

pemisahan dan sortasi yang tidak dapat 

dipisahkan secara administratif dari usaha 

pertambangan mineral bahan kimia dan bahan 

pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.

Pengolahan yang tidak ada hubungannya 

dengan ekstraksi dan penggalian garam 

masukkan subgolongan 1549. 

1429 Pertambangan dan penggalian lain 

14291 Pertambangan aspal alam 

14292 Penggalian asbes 

14299 Pertambangan dan penggalian lainnya 

D INDUSTRI PENGOLAHAN 

15 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 

151 Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buahbuahan, 

sayuran, minyak dan lemak 

1511 Pemotongan hewan dan pengawetan daging 

15111 Industri pemotongan hewan 

Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang 

masuk golongan 512, 522,532; pemotongan 

hewan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha 

peternakannya masuk golongan 012 

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging 

1512 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota 

perairan lainnya 

15121 Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya 

15122 Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota 

perairan lainnya 

Penggaraman/pengeringan ikan dan atau biota 

perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan 

dari usaha penangkapan/ budidaya masuk 

golongan 050 

15123 Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya 

Pengasapan ikan dan atau biota perairan lainnya 

yang tidak dapat dipisahkan dari usaha 

penangkapan/ budidaya masuk golongan 050 

15124 Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya 

Pembekuan ikan dan atau biota perairan lainnya 

yang tidak dapat dipisahkan dari usaha 

penangkaran/ budidaya masuk golongan 050; 

kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan 

ikan dengan es yang dimaksud untuk 

mempertahankan kesegaran ikan tersebut. 

15125 Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya 

Pemindangan ikan dan atau biota perairan 

lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha 


15129 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk 

ikan dan biota perairan lainnya 

Selain yang tercakup dalam kelompok 15121 

s.d. 15125, seperti: tepung ikan, kecap ikan, 

tepung udang, tepung kerang dan peda 

peragian; dan pengolahan dan pengawetan 

lainnya untuk ikan dan atau biota perairan 



1513 Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan 

sayuran 

15131 Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran 

15132 Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan 

sayuran 

15133 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran 

15134 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran 

15139 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk 

buah-buahan dan sayuran 

Selain yang terliput dalam kelompok 15131 s.d. 

15134 bubuk sari buah-buahan, air/ sari pekat 

buah buahan, dan air/ sari pekat sayuran. 

1514 Industri minyak makan dan lemak dari nabati dan 

hewani 

15141 Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati 

dan hewani 

Lampiran 07 


Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya 

yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun 

kosmetik masuk subgolongan 2423; pengolahan 

minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari 

usaha pertaniannya masuk golongan 012, 013, 

014 dan 015. 

15142 Industri margarine 

15143 Industri minyak goreng dari minyak kelapa 

15144 Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit 

15145 Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan 

hewani 

Yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 

15144, seperti: minyak bekatul, minyak goreng 

babi, dan minyak goreng unggas. 

15149 Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati 

dan hewani 

Yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 

15145 seperti: shorterning (minyak roti). 

152 Industri susu dan makanan dari susu 

1520 Industri susu dan makanan dari susu 

15201 Industri susu 

Pasteurises! susu yang tidak dapat dipisahkan 

dari usaha peternakannya masuk golongan 012 

dan 013 

15202 Industri makanan dari susu 

15203 Industri es krim 

Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari 

susu masuk kelompok 15213. 

Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan 

dari susu masuk kelompok 15492. 

153 Industri penggilingan padi-padian, tepung, dan 

makanan ternak 

1531 Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan 

padi-padian, biji-bijian dan kacang-kacangan, 

termasuk pembuatan kopra 

15311 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras 

Penggilingan yang tidak dapat dipisahkan dari 

usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 

011 

15312 Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian 

lainnya 

Penggilingan dan pembersihan yang tidak dapat 

dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan 

dalam golongan 011 

15313 Industri pengupasan, pembersihan, dan sortasi kopi 

Pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi yang 

tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya 

dimasukkan dalam golongan 011; pembuatan 

bubuk kopi masuk kelompok 15491. 

15314 Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan 

kakao 

Pengupasan dan pembersihan cokelat yang tidak 

dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya 

dimasukkan dalam golongan 011. 

15315 Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian 

selain kopi dan kakao 

Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain 

kopi dan coklat yang tidak dapat dipisahkan dari 


011 

15316 Industri pengupasan dan pembersihan kacangkacangan 

Kegiatan pengupasan dan pembersihan kacangkacangan 

yang tidak dapat dipisahkan dari 


011 

15317 Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian 

(termasuk rizoma)

15318 Industri kopra 

1532 Industri tepung dan pati 

15321 Industri tepung terigu 

15322 Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, 

biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan 

sejenisnya 

15323 Industri pati ubi kayu 

15324 Industri berbagai macam pati palma 

15329 Industri pati lainnya 

1533 Industri makanan ternak 

15331 Industri ransum pakan ternak/ ikan 

Pengolahan ransum pakan .ternak, unggas, ikan 

dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan 

dari usaha peternakan atau perikanannya masuk 

golongan 012 dan 050 

15332 Industri konsentrat pakan ternak 

Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, 

dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan 

dari usaha peternakan masuk golongan 012 

154 Industri makanan lainnya 

1541 Industri roti dan sejenisnya 

15410 Industri roti dan sejenisnya 

1542 Industri gula dan pengolahan gula 

15421 Industri gula pasir 

15422 Industri gula merah 

Pembuatan gula merah yang tidak dapat 

dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan 

dalam golongan 011 atau 013 

15423 Industri gula lainnya 

15424 Industri sirop 

Yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 

15422, seperti: glucosa, fructosa, lactosa, 

maltosa, sacharosa, dan gula stevia. 

Pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik 

gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri 

masuk dalam kelompok 15421 atau 15422. 

15429 Industri pengolahan gula lainnya selain sirop 

1543 Industri coklat dan kembang gula 

15431 Industri bubuk coklat 

15432 Industri makanan dari coklat dan kembang gula 

1544 Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan 

sejenisnya 

15440 Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan 

sejenisnya 

1549 Industri makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan 

di tempat lain 

15491 Industri pengolahan teh dan kopi 

15492 Industri es 

15493 Industri kecap 

Es kering (dry ice) masuk golongan 241. 

Pembuatan kecap ikan masuk kelompok 15129. 

15494 Industri tempe dan tahu 

Pembuatan tempe yang bahan bakunya selain 

kedele/ kacangkacangan lainnya, seperti: tempe 

bongkrek, masuk kelompok 15499. 

15495 Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan 

lainnya selain kecap, tempe, dan tahu 

15496 Industri kerupuk, kripik, peyek dan sejenisnya 

Pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan 

masuk kelompok 15493; peyek teri, peyek 

udang, dan sejenisnya masuk dalam kelompok 

15499. 

15497 Industri bumbu masak dan penyedap masakan 

15498 Industri kue-kue basah 

15499 Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

155 Industri minuman 

1551 Industri minuman keras 

15510 Industri minuman keras 

Lampiran 07 


Industri alkohol murni masuk subgolongan 

2411; pembotolan tanpa pengolahan minuman 

masuk subgolongan 5122 

1552 Industri anggur dan sejenisnya 

15520 Industri anggur (wine) dan sejenisnya 

Pembotolan tanpa pengolahan minuman 

dimasukkan dalam subgolongan 5122 

1553 Industri malt dan minuman yang mengandung malt 

15530 Industri malt dan minuman yang mengandung malt 

Pembotolan tanpa pengolahan minuman masuk 

subgolongan 5122 5122 

1554 Industri minuman ringan (soft drink), air minum 

dalam kemasan 

15541 Industri minuman ringan (soft drink) 

15542 Industri air minum dalam kemasan 

16 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 



16001 Industri pengeringan dan pengolahan tembakau 

Pengolahan daun tembakau yang tidak dapat 

dipisahkan tersendiri dari usaha pertaniannya 


16002 Industri rokok kretek 

Pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa 

pembuatan rokok masuksubgolongan 5122 

16003 Industri rokok putih 

Pembungkusan/ pengepakan rokok putih tanpa 

melakukan pembuatan rokok masuk 

subgolongan 5122 

16004 Industri rokok lainnya 

16009 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok 

lainnya 

Yang produknya belum terliput dalam kelompok 

16001 s.d. 16004, seperti: tembakau bersaus; 

bumbu rokok, kelembak menyan, saus rokok/ 

tembakau, uwur, klobot, kawung serta filter 

17 INDUSTRI TEKSTIL 

171 Industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir 

tekstil 

1711 Industri persiapan dan pemintalan; pertenunan 

tekstil 

17111 Industri persiapan serat tekstil 

17112 Industri pemintalan benang 

17113 Industri pemintalan benang jahit 

17114 Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni 

dan karung lainnya) 

Pertenunan karung goni dan karung lainnya 

masuk kelompok 17214 atau 17215 dan kecuali 

industri kain tenun ikat. 

17115 Industri kain tenun ikat 

1712 Industri penyelesaian akhir (finishing) tekstil 

17121 Industri penyempurnaan benang 

17122 Industri penyempurnaan kain 

Penyempurnaan kain yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kegiatan pertenunan masuk 

kelompok 17114 

17123 Industri pencetakan kain 

17124 Industri batik 

172 Industri barang jadi tekstil dan permadani 

1721 Industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian 

jadi 

17211 Industri barang jadi tekstil untuk keperluan 

rumahtangga

17212 Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan 

kesehatan 

17213 Industri barang jadi tekstil lainnya 

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil 

lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, 

parasut, pelampung penyelamat.dll termasuk 

untuk keperluan kosmetika, seperti kapas 

kosmetika. 

17214 Industri karung goni 

17215 Industri karung lainnya 

Pembuatan karung plastik masuk kelompok 

25205 

1722 Industri permadani (ambal) 

17220 Industri permadani (ambal) 

Karpet yang terbuat dari banan-bahan gabus, 

karet atau plastik masuk kelompok 20299, 

25191, atau 25204; kain alas lantai dengan 

lapisan permukaan keras masuk kelompok 

17299. 

1723 Industri tali dan barang dari tali 

17231 Industri tali 

17232 Industri barang-barang dari tali 

1729 Industri tekstil lainnya 

17291 Industri yang menghasilkan kain pita (narrow fabric) 

17292 Industri yang menghasilkan kain keperluan industri 

Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil 

masuk kelompok 19113. 

17293 Industri bordir dan sulaman 

17294 Industri bukan tenunan (nonwoven) 

17295 Industri kain ban 

17299 Industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat 

lain 

173 Industri perajutan 

1730 Industri perajutan 

17301 Industri kain rajut 

17302 Industri pakaian jadi rajutan 

17303 Industri rajutan kaos kaki 

17304 Industri barang jadi rajutan lainnya 

174 Industri kapuk industri kapuk 

1740 Industri kapuk 

17400 Industri kapuk 

18 INDUSTRI PAKAIAN JADI 

181 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, kecuali 

pakaian jadi berbulu 

1810 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, kecuali 

pakaian jadi berbulu 

18101 Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya 

18102 Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya 

18103 Industri pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya 

dari kulit 

182 Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu 

dan pencelupan bulu 


dan pencelupan bulu 

18201 Industri bulu tiruan 


dan atau aksesoris 

18203 Industri pencelupan bulu 

19 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN 

ALAS KAKI 

191 Industri kulit dan barang dari kulit (termasuk kulit 

buatan) 

1911 Industri kulit dan kulit buatan 

19111 Industri pengawetan kulit 

Lampiran 07 


Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan 

kecil, reptil, ikan/ biota perairan, dan hewan 


peternakan atau penangkaran/ budidaya, masuk 

golongan 012 atau golongan 050 

19112 Industri penyamakan kulit 

Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan 

kecil, reptil, ikan/ biota perairan, dan hewan 


peternakan atau penangkaran/ budidaya, 

dimasukkan dalam golongan 01 atau golongan 

050 

19113 Industri kulit buatan/imitasi 

Industri kulit buatan/ imitasi dengan media 

tekstil dimasukkan dalam kelompok 17292. 

1912 Industri barang-barang dari kulit dan kulit buatan, 

kecuali untuk alas kaki 

19121 Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk 

keperluan pribadi 

Seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, 

sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. 


keperluan teknik/industri 

Seperti: klep, packing, rem pickers, sarung 

tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin 

(belt), kulit apron, dan sisir kulit pada mesin 

(combing leather). 


keperluan hewan dan sepatu hewan. 


keperluan lainnya 

Yang belum terliput dalam kelompok 19121 

sampai dengan 19123, seperti: jok, dan 

kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan 

kap lampu). 

192 Industri alas kaki 

1920 Industri alas kaki 

19201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari 

19202 Industri sepatu olahraga 

19203 Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan industri 

19209 Industri alas kaki lainnya 

20 INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU 

(TIDAK TERMASUK MEBELLER), DAN BARANG- 

BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN 

SEJENISNYA 

201 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, 

bambu, dan sejenisnya 

2010 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, 

bambu dan sejenisnya 

20101 Industri penggergajian kayu 

20102 Industri pengawetan kayu 

20103 Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya 

20104 Industri pengolahan rotan 

202 Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang 

anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya 

2021 Industri kayu lapis, veneer, dan sejenisnya 

20211 Industri kayu lapis 

20212 Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative 

plywood 

20213 Industri panel kayu lainnya 

20214 Industri veneer 

2022 Industri komponen bahan bangunan 

20220 Industri moulding dan komponen bahan bangunan 

2023 Industri peti kemas dari kayu 

20230 Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati 

2029 Industri anyam-anyaman, kerajinan, ukiran dari 

kayu, dan industri barang lain dari kayu

20291 Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu 

20292 Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan 

dan bambu 

20293 Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali 

mebeller 

20294 Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu 

20299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak 


21 INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN 

SEJENISNYA 

210 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya 

2101 Industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton/ 

paper board 

21011 Industri bubur kertas (pulp) 

21012 Industri kertas budaya 

21013 Industri kertas berharga 

21014 Industri kertas khusus 

Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala 

cara, seperti: coating, glazing, gumming, dan 

laminating serta pembuatan kertas karbon dan 

stensil masuk subgolongan 2109; kertas 

fotografi masuk dalam subgolongan 2429; 

kertas ampelas (abrasive paper) masuk 

golongan 269. 

21015 Industri kertas industri 

21016 Industri kertas tissue 

21019 Industri kertas lainnya 

selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti 

kertas magnetik. 

2102 Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton 

21020 Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton 

2109 Industri barang dari kertas dan karton yang tidak 


21090 Industri barang dari kertas dan karton yang tidak 


Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang 

dicetak masuk kelompok 22110. 

22 INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN DAN 

REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 

221 Industri penerbitan 

2211 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi 

lainnya 

22110 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi 

lainnya 

2212 Penerbitan suratkabar, jurnal, tabloid dan majalah 

22120 Penerbitan suratkabar, jurnal, tabloid, dan majalah 

2213 Penerbitan dalam media rekaman 

22130 Penerbitan dalam media rekaman 

Penerbitan rekaman film dan video masuk 

subgolongan 9211; penerbitan piranti lunak 

komputer masuk subgolongan 7220 

2214 Industri penerbitan khusus 

22140 Industri penerbitan khusus 

Mencakup industri penerbitan perangko, 

materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat 

andil, obligasi surat saham, surat berharga 

lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan 

terbitan khusus lainnya. 

2219 Industri penerbitan lainnya 

22190 Industri penerbitan lainnya 

Mencakup usaha penerbitan foto-foto, grafir 

(engraving) dan kartu pos, formulir, poster, 

reproduksi, pencetakan lukisan, dan barang'barang 

cetakan lainnya. Industri ini termasuk 

pula rekaman mikro film. 

Lampiran 07 


222 Industri percetakan dan kegiatan yang berkaitan 

dengan pencetakan, termasuk reproduksi/cetak 

ulang) 

2221 Industri percetakan 

22210 Industri percetakan 

Pencetakan label kertas atau karton masuk 

subgolongan 2109. 

2222 Industri jasa penunjang percetakan 

22220 Industri jasa penunjang percetakan 

223 Reproduksi media rekaman, film, dan video 

2230 Reproduksi media rekaman, film, dan video 

22301 Reproduksi media rekaman 

Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset 

kosong, pita komputer dan disket kosong untuk 

merekam data masuk kelompok 25207; industri 

rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan 

sejenisnya masuk kelompok 22130. 

22302 Reproduksi film dan video 

Penerbitan rekaman film dan video masuk 


23 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA, 

PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN 

PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG 

DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN 

BAHAN BAKAR NUKLIR 

231 Industri barang-barang dari batubara 



Destilasi gas oleh pabrik gas yang 

penyalurannya melalui pipa saluran masuk 

subgolongan 4020; pembuatan gas dan kokas 

yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi 

dan baja masuk subgolongan 2710; briket dan 

pengepakan batubara yang tergabung dengan 

kegiatan pertambangan dimasukkan dalam 


232 Industri pengilangan minyak burnt, pengolahan gas 

bumi, dan industri barang-barang dari hasil 

pengilangan minyak bumi 

2320 Industri pengilangan minyak bumi, pengolahan gas 

bumi, dan industri barang-barang dari hasil 

pengilangan minyak bumi 

23201 Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi 

23202 Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi 

23203 Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi 

23204 Industri pembuatan minyak pelumas 

23205 Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas 

233 Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) 



24 INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI 

BAHAN KIMIA 

241 Industri bahan kimia industri 

2411 Industri kimia dasar, kecuali pupuk 

24111 Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali 

Industri pembuatan garam dapur masuk 


24112 Industri kimia dasar anorganik gas industri 

24113 Industri kimia dasar anorganik pigmen 

24114 Industri kimia dasar anorganik lainnya 

24115 Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari 

hasil pertanian 

24116 Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna 

dan pigmen, zat warna dan pigmen 

24117 Industri kimia dasar organik yang bersumber dari 

minyak bumi, gas bumi dan batubara

24118 Industri kimia dasar organik yang menghasilkan 

bahan kimia khusus. 

24119 Industri kimia dasar organik lainnya 

2412 Industri pupuk 

24121 Industri pupuk alam/ non sintetis hara makro primer 

24122 Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer 

Mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro 

primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, 

2A, TSP, DSP, dan kalsium sulfat; termasuk juga 

pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, 

asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak 

dapat dilaporkan secara terpisah. 

24123 Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer 

Mencakup usaha pembuatan pupuk yang 

mengandung minimal 2 unsur hara makro 

primer melalui proses reaksi kimia seperti: mono 

amonium fosfat (pupuk buatan majemuk 

nitrogen fosfat), kalium amonium khlorida 

(pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), 

kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk 

fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat 

(pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). 

Total kandungan unsur hara makro primer 

minimal 10 persen sampai dengan 30 persen. 

24124 Industri pupuk buatan campuran hara makro primer 

24125 Industri pupuk hara makro sekunder 

24126 Industri pupuk hara mikro 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk 

yang mengandung unsur hara mikro seperti 

seng, besi, tembaga, mangan, boron, dan 

molybdenum. 

24127 Industri pupuk pelengkap 

24129 Industri pupuk lainnya 

2413 Industri plastik dan karet buatan 

24131 Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan 

baku plastik 

24132 Industri karet buatan 

242 Industri barang-barang kimia lainnya 

2421 Industri bahan baku pemberantas kama dan 

pemberantas hama termasuk zat pengatur tumbuh 

24211 Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif) 

24212 Industri pemberantas hama (formulasi) 

24213 Industri zat pengatur tumbuh 

24214 Industri bahan amelioran (pembenah tanah) 

2422 Industri cat, pernis dan lak 

24221 Industri cat 

24222 Industri pernis 

24223 Industri lak 

2423 Industri farmasi dan jamu 

24231 Industri bahan farmasi 

24232 Industri farmasi 

24233 Industri simplisia (bahan jamu) 

24234 Industri jamu 

24235 Industri minuman penyegar 

2424 Industri sabun dan bahan pembersih keperluan 

rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya 

24241 Industri sabun dan bahan pembersih keperluan 

rumah tangga, termasuk pasta gigi 

24242 Industri bahan kosmetik dan kosmetik 

2429 Industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak 


24291 Industri perekat/lem 

24292 Industri bahan peledak 

24293 Industri tinta 

24294 Industri minyak atsiri 

24295 Industri korek api 

Lampiran 07 


Pembuatan batu korek api (flint) masuk 

subgolongan 2690; korek api dari logam 

(lighter) masuk subgolongan 3699. 

24299 Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya 

243 Industri serat buatan 

2430 Industri serat buatan 

24301 Industri serat/benang filamen buatan 

24302 Industri serat stapel buatan 

25 INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN 

BARANG DARI PLASTIK 

251 Industri karet dan barang dari karet 

2511 Industri ban dan vulkanisir ban 

25111 Industri ban luar dan ban dalam 

25112 Industri vulkanisir ban 

2512 Industri karet 

25121 Industri Pengasapan karet 

25122 Industri remilling karet 

25123 Industri karet remah (crumb rubber) 

2519 Industri barang-barang lain dari karet 

25191 Industri barang-barang dari karet untuk keperluan 

rumah tangga 

25192 Industri barang-barang dari karet untuk keperluan 

industri 

25199 Industri barang-barang dari karet yang belum 

termasuk 25191 dan 25192 

252 Industri barang dari plastik 

2520 Industri Barang dari plastik 

25201 Industri pipa dan selang dari plastik 

25202 Industri barang plastik lembaran 

25203 Industri media rekam dari plastik 

Pembuatan film peka cahaya masuk kelompok 

24299; rekaman suara dengan media pita kaset, 

piringan hitam masuk kelompok 22130; 

rekaman gambar film dan pita video masuk 

subgolongan 9211; rekaman data dengan pita, 

disk/ diskette dan sejenisnya yang 

menggunakan jasa komputer masuk 


25204 Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga 

(tidak termasuk furnitur) 

25205 Industri kemasan dari plastik 

25206 Industri barang-barang dan peralatan teknik/ industri 

dari plastik 

25209 Industri barang-barang plastik lainnya 

Pembuatan barang-barang peralatan olahraga 

masuk subgolongan 3693; mainan anak-anak 

dari plastik masuk subgolongan 3694; tas, buku 

saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan 

masuk subgolongan 1912. 

26 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM 

261 Industri gelas dan barang dari gelas 

2611 Industri kaca 

26111 Industri kaca lembaran 

26112 Industri kaca pengaman 

26119 Industri kaca lainnya 

Yang belum termasuk kelompok 26111 dan 

26112, seperti: tubes atau rods. 

2612 Industri barang dari gelas 

26121 Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga 

dari gelas 

26122 Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan 

kesehatan dari gelas 

26123 Industri barang gelas untuk keperluan sampul 

26124 Industri kemasan dari gelas 

26129 Industri barang-barang lainnya dari gelas

262 Industri barang-barang dari porselin 

2620 Industri barang-barang dari porselin 

26201 Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin 

26202 Industri bahan bangunan dari porselin 

26203 Industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari 

porselin 

26209 Industri barang-barang lainnya dari porselin 

263 Industri pengolahan tanah liat/keramik 

2631 Industri barang-barang dari tanah liat/ keramik 

lainnya 

26311 Industri bata tahan api dan sejenisnya 

26319 Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/ 

keramik lainnya 

2632 Industri barang-barang dari tanah liat/ keramik, 

selain barang tanah liat tahan api 

26321 Industri barang-barang dari tanah liat / keramik 

untuk keperluan rumah tangga 

26322 Industri batubata dari tanah liat/keramik 

26323 Industri genteng dari tanah liat/keramik 

26324 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik 

selain batu bata dan genteng 

26329 Industri barang lainnya dari tanah liat/keramik 

Yang belum tercakup dalam kelompok 26321 

sampai dengan 26324. 

264 Industri semen, kapur dan gips, serta barang-barang 

dari semen, dan kapur 

2641 Industri semen, kapur, dan gips 

26411 Industri semen 

26412 Industri kapur 

26413 Industri gips 

2642 Industri barang-barang dari semen, kapur dan gips 

26421 Industri barang-barang dari semen 

26422 Industri barang-barang dari kapur 

26423 Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk 

konstruksi 

26429 Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya 


hingga 26423. 

265 Industri barang-barang dari batu 

2650 Industri barang-barang dari batu 

26501 Industri barang dari marmer dan granit untuk 

keperluan rumah tangga dan pajangan 

26502 Industri barang dari marmer dan granit untuk 

keperluan bahan bangunan 

26503 Industri barang dari batu untuk keperluan rumah 

tangga dan pajangan 

26509 Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya 


hingga 26503. 

266 Industri barang-barang dari asbes 

2660 Industri barang-barang dari asbes 

26601 Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan 

bangunan 

26602 Industri barang dari asbes untuk keperluan industri 

26609 Industri barang-barang dari asbes lainnya 


dan 26602. 

269 Industri barang-barang galian bukan logam lainnya 

2690 Industri barang galian bukan logam lainnya 

26900 Industri barang galian bukan logam lainnya 

Yang belum tercakup dalam golongan 261 s.d. 

266 

27 INDUSTRI LOGAM DASAR 

271 Industri logam dasar besi dan baja 

2710 Industri logam dasar besi dan baja 

Lampiran 07 


27101 Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) 

27102 Industri penggilingan baja (steel rolling) 

27103 Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi 

272 Industri logam dasar bukan besi 

2720 Industri logam dasar bukan besi 

27201 Industri pembuatan logam dasar bukan besi 

27202 Industri penggilingan logam bukan besi 

27203 Industri ekstrusi logam bukan besi 

27204 Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan 

besi dan baja 

273 Industri pengecoran logam 

2731 Industri pengecoran besi dan baja 

27310 Industri pengecoran besi dan baja 

2732 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja 

27320 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja 

28 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI 

MESIN DAN PERALATANNYA 

281 Industri barang-barang logam siap pasang untuk 

bangunan, pembuatan tangki, dan generator uap 

2811 Industri barang-barang logam siap pasang untuk 

bangunan 

28111 Industri barang-barang dari logam bukan aluminium 

siap pasang untuk bangunan 

Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap 

pasang dari baja, seperti untuk jembatan, 

menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan 

sejenisnya masuk kelompok 28113; industri 

pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan 

sejenisnya masuk kelompok 28120. 

28112 Industri barang-barang dari logam aluminium siap 

pasang untuk bangunan 

28113 Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk 

bangunan 

28119 Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk 

konstruksi lainnya 

Yang belum tercakup dalam kelompok 28111 sampai dengan 

28113. 

2812 Industri tangki, penampung zat cair, dan kontainer 

dari logam 

28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer 

dari logam 

289 Industri barang logam lainnya, dan kegiatan jasa 

pembuatan barang-barang dari logam 

2891 Industri penempaan, pengepresan, dan 

penggulungan logam 

28910 Industri penempaan, pengepresan, dan 

penggulungan logam 

2892 Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus 

terhadap logam dan barang-barang dari logam 

28920 Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus 

terhadap logam dan barang-barang dari logam 

2893 Industri alat-alat pertanian, pertukangan, pemotong, 

dan peralatan lainnya dari logam 

28931 Industri alat pertanian dari logam 

28932 Industri alat pertukangan dari logam 

28933 Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang 

digunakan dalam rumah tangga 

28939 Industri peralatan lainnya dari logam 

2899 Industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

28991 Industri alat-alat dapur dari logam 

28992 Industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk 

furnitur 

28993 Industri paku, mur dan baut 

28994 Industri macam-macam wadah dari logam 

28995 Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat

Industri kabel listrik dan komunikasi masuk 


28996 Industri pembuatan profil 

Mencakup usaha pembuatan baja profil dengan 

cara las, seperti: H-Beam, I-Beam dan 

sejenisnya. 

28997 Industri lampu dari logam 

28998 Industri keperluan rumah tangga lainnya dari logam 

28992 Industri barang logam lainnya yang tidak 


29 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA 

291 Industri mesin-mesin umum 

2911 Industri motor penggerak mula (prime motor) 

29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir 

29112 Industri motor pembakaran dalam 

Motor pembakaran dalam untuk kendaraan 

bermotor roda empat atau lebih masuk 

kelompok 34300; motor pembakaran dalam 

untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga 

dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor 

pembakaran dalam untuk pesawat terbang 


29113 Industri komponen dan suku cadang motor 

penggerak mula 

29114 Jasa penunjang industri motor penggerak mula 

2912 Industri pompa dan kompresor 

29120 Industri pompa dan kompresor 

Katup dari karet masuk subgolongan 2519; 

keran dari porselen masuk subgolongan 26202. 

2913 Industri transmisi mekanik selain kendaraan 

bermotor 

29130 Industri transmisi mekanik selain kendaraan 

bermotor 

2914 Industri oven dan tungku 

29141 Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak 

menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan 

rumah tangga) 

29142 Industri tungku, oven, dan alat pemanas sejenis yang 

menggunakan arus listrik 

Alat pengatur panas untuk makanan, minuman, 

dan tembakau termasuk pula non-electric oven 

untuk pembuat roti masuk subgolongan 2925, 

sedangkan alat pengukur panas untuk pulp, 

kertas, dan bahan industri lainnya masuk 


2915 Industri alat pengangkat dan alat pemindah 

29150 Industri alat pengangkat dan alat pemindah 

Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor 

yang digunakan di sektor pertanian masuk 

subgolongan 2921; alat pengangkut dan 

pemindah yang dibuat khusus untuk 

penggunaan di bawah tanah masuk subgolongan 

2924. 

2919 Industri mesin-mesin umum lainnya 

29191 Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan 

pengalengan 

29192 Industri mesin timbangan 

29193 Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan 

rumah tangga 

29199 Industri mesin-mesin umum lainnya 

292 Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus 

2921 Industri mesin pertanian dan kehutanan, serta jasa 

penunjang pemeliharaan dan perbaikannya 

29211 Industri mesin pertanian dan kehutanan 

2922 Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ 

pengerjaan logam, kayu dan material lainnya 

Lampiran 07 



pengerjaan logam 


pengerjaan kayu 


pengerjaan material selain logam dan kayu 

29224 Industri mesin/ peralatan untuk pengelasan yang 


2923 Industri mesin-mesin metalurgi 

29230 Industri mesin-mesin metalurgi 

2924 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, 

penggalian dan konstruksi 

29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, 

penggalian dan konstruksi 

Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan 

dalam subgolongan 2921. 

2925 Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman 

dan tembakau 

29250 Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman 

dan tembakau 

2926 Industri mesin-mesin tekstil, produk tekstil, dan 

barang-barang dari kulit 

29261 Industri kabinet mesin jahit 

Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik 

dari kayu, plywood, maupun dari logam. 

29262 Industri mesin jahit serta mesin cuci, dan mesin 

pengering untuk keperluan niaga 

Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan 

sejenisnya untuk keperluan rumah tangga 


29263 Industri mesin tekstil 

29264 Industri jarum mesin dan jarum rajut 

2927 Industri senjata dan amunisi 

29270 Industri senjata dan amunisi 

2929 Industri mesin-mesin khusus lainnya 

29291 Industri mesin-mesin untuk percetakan 

29292 Industri mesin-mesin pabrik kertas 

29299 Industri mesin-mesin industri khusus lainnya 

293 Industri peralatan rumah tangga yang tidak 


2930 Industri peralatan rumah tangga yang tidak 


29301 Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat 

pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik 

29302 Industri peralatan rumah tangga dengan 


Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan 

sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk 

kepentingan niaga masuk subgolongan 2926; 

pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan 

rumah tangga maupun tidak masuk subgolongan 

2926. 

29309 Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan 

rumah tangga 

30 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, 

AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA 





30001 Industri mesin kantor dan akuntansi manual 

30002 Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik 

30003 Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi 

elektronik 

Pembuatan sub-assembly dan komponen 

elektronika mesin komputasi masuk 

subgolongan 3210; pemeliharaan dan perbaikan

mesin kantor, akutansi, dan pengolahan data 

masuk subgolongan 7250; pembuatan electronic 

games dimasukkan dalam subgolongan 3694. 

30004 Industri mesin fotocopi 

31 INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN 

PERLENGKAPANNYA 

311 Industri motor listrik, generator, dan transformator 

3110 Industri motor listrik, generator, dan transformator 

31101 Industri motor listrik 

31102 Industri mesin pembangkit listrik 

31103 Industri pengubah tegangan (transformator), 

pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan 

(voltage stabilizer) 

Pembuatan generator kendaraan dan cranking 

motor masuk subgolongan 3190. 

312 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian 

listrik 

3120 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian 

listrik 

31201 Industri panel listrik dan swicth gear 

31202 Industti peralatan pengontrol arus listik 

Mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, 

sakelar, stop kontak, KWH meter, dsb. 

313 Industri kabel listrik dan telepon 



Pembuatan kawat/ kabel logam tanpa dibalut 


314 Industri akumulator listrik dan batu baterai 

3140 Industri akumulator listrik dan batu baterai 

31401 Industri batu baterai kering (batu baterai primer) 

31402 Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder) 

Mencakup pembuatan pelat aki, separator, pole, 

dan jepitan aki (tipe gigi). 

315 Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan 

3150 Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan 

31501 Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat 

dan lampu ultra violet 

Pembuatan peralatan penerangan pada sepeda 

dan kendaraan bermotor masuk subgolongan 

3190. 

31502 Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) 

31509 Industri komponen lampu listrik 

319 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 


tempat lain 


tempat lain 

32 INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN 

KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA 

321 Industri tabung dan katup elektronik serta komponen 

elektronik lainnya 





322 Industri alat transmisi komunikasi 

3220 Industri alat transmisi komunikasi 

32200 Industri alat transmisi dan alat komunikasi 

323 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan 

gambar, dan sejenisnya 





Lampiran 07 


33 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT- 

ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, 

PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG 

331 Industri peralatan kedokteran, dan peralatan untuk 

mengukur, memeriksa, menguji, dan bagian lainnya, 

kecuali alat-alat optik 

3311 Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan 

orthopaedic 

33111 Industri perabot untuk operasi, perawatan, dan 

kedokteran gigi 

33112 Industri peralatan sinar X, perlengkapan dan 

sejenisnya 

33113 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, 

perlengkapan orthopaedic dan prosthetic 

Termasuk usaha pembuatan gigi palsu, dan 

peralatan tubuh palsu lainnya, seperti: mata 

palsu, tengkorak palsu, dan bagian-bagian 

dalam tubuh palsu. 

33119 Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan 

orthopaedic lainnya 


sampai 33113. 

3312 Industri peralatan dan perlengkapan untuk 

pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi, dan 

maksud lain, kecuali peralatan pengawasan dalam 

proses industri 

33121 Industri peralatan pengukuran, pengatur dan 

pengujian manual 

33122 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik 

33123 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian 

elektronik 

3313 Industri peralatan pengujian dalam proses industri 

33130 Industri peralatan pengujian dalam proses industri 

332 Industri instrumen optik dan peraiatan fotografi 

3320 Industri instrumen optik dan peralatan fotografi 

33201 Industri kacamata 

Termasuk juga pembuat lensa kaca mata dan 

lensa kontak. 

33202 Industri teropong dan alat optik 

33203 Industri kamera fotografi 

33204 Industri kamera sinematografi proyektor dan 

perlengkapannya 

333 Industri jam, lonceng, dan sejenisnya 



34 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 

341 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 



Termasuk pembuatan kendaraan untuk 

keperluan khusus, seperti: mobil pemadam 

kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, 

ambulan, dan sejenisnya. 

342 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat 

atau lebih 


atau lebih 


atau lebih 

Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan 

bagian-bagiannya. 

343 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan 

bermotor roda empat atau lebih 


bermotor roda empat atau lebih 


bermotor roda empat atau lebih

Mencakup pembuatan komponen dan suku 

cadang 

35 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN 

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU 

LEBIH 

351 Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu 

3511 Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu 

35111 Industri kapal/perahu 

35112 Industri peralatan dan perlengkapan kapal 

35113 Industri perbaikan kapal 

Mencakup perbaikan/ pemeliharaan dan 

modifikasi lambung kapal, dan alat apung 

lainnya. 

35114 Industri pemotongan kapal (ship breaking) 

35115 Industri bangunan lepas pantai 

3512 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, 

rekreasi dan olahraga 

35120 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, 

rekreasi dan olahraga 

352 Industri kereta api, bagian-bagian dan 

perlengkapannya, serta perbaikan kereta api 


perlengkapannya serta perbaikan kereta api 



35202 Jasa penunjang industri kereta api 

Mencakup usaha perbaikan dan perawatan 

kereta api. 

353 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta 

perbaikan pesawat terbang 

3530 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta 

perbaikan pesawat terbang 

35301 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya 

35302 Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat 

terbang 

359 Industri alat angkut lainnya 

3591 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga serta 

komponen dan perlengkapannya 

35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga 

Termasuk sepeda yang dilengkapi motor. 

35912 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan 

bermotor roda dua dan tiga 

3592 Industri sepeda dan kendaraan orang cacat 

35921 Industri sepeda dan becak 

termasuk pula pembuatan kendaraan orang 

cacat baik bermotor maupun tidak. 

35922 Industri perlengkapan sepeda dan becak 

Pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) masuk subgolongan 

2511. 

3599 Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

35990 Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

36 INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI 

PENGOLAHAN LAINNYA 

361 Industri furnitur 

3610 Industri furnitur 

36101 Industri furnitur dari kayu 

36102 Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu 

36103 Industri furnitur dari plastik 

36104 Industri furnitur dari logam 

36109 Industri Furnitur Yang Belum Tercakup Dalam 

Kelompok 36101 s.d. 36104 

369 Industri pengolahan lainnya 

3691 Industri barang perhiasan 

36911 Industri permata 

Lampiran 07 


36912 Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan 

pribadi dari logam mulia 

Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan 

Benang bedah) masuk subgolongan 2423. 

36913 Industri barang perhiasan berharga bukan untuk 

keperluan pribadi dari logam mulia 

Pembuatan perhiasan imitasi masuk 


36914 Industri barang untuk keperluan teknik dan atau 

laboratorium dari logam mulia 

36915 Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan 

pribadi dari bukan logam mulia 

Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam masuk 


3692 Industri alat-alat musik 

36921 Industri alat-alat musik tradisional 

36922 Industri alat-alat musik nontradisional 

Perabuatan mikrofon, loudspeaker, headphone 

dan komponen yang sejenisnya masuk 

subgolongan 3230; alat-alat musik untuk 

mainan masuk subgolongan 3694. 

3693 Industri alat-alat olahraga 

36930 Industri alat-alat olahraga 

Pembuatan perlengkapan perahu layar masuk 

subgolongan 1721, pakaian olahraga masuk 

subgolongan 1810, pakaian kuda masuk 

subgolongan 1912, sepatu olahraga masuk 

subgolongan 1920, senjata untuk olahraga 

masuk subgolongan 2927, sepeda olahraga/ 

kereta peluncur masuk golongan pokok 34/ 35), 

kapal/ sampan masuk subgolongan 3512, meja 

billiard/ perlengkapan bowling masuk 

subgolongan 3694, cambuk dan pecut masuk 


3694 Industri alat permainan dan mainan anak-anak 

36941 Industri alat permainan 

36942 Industri mainan 

Sepeda anak-anak masuk subgolongan 3592. 

3699 Industri pengolahan lainnya yang tidak 


36991 Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk 


Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak. 

36992 Industri pita mesin tulis/ gambar 

36993 Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

36999 Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

37 DAUR ULANG 

Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam 


371 Daur ulang barang-barang logam 



Pembuatan barang-barang logam baru yang 

menggunakan bahan baku barang-barang logam 

bekas dan sisa-sisa barang logam masuk 

kelompok industri yang sesuai dari golongan 

pokok 37. 

372 Daur ulang barang-barang bukan logam 



E LISTRIK, GAS DAN AIR 

40 LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS 

401 Ketenagalistrikan 

4010 Ketenagalistrikan

40101 Pembangkitan tenaga listrik 

40102 Transmisi tenaga listrik 

Penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke 

jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik 

tegangan tinggi termasuk gardu-gardu 

induknya, 

40103 Distribusi tenaga listrik 

40104 Jasa penunjang kelistrikan 

402 Gas 

4020 Gas 

40201 Pengadaan gas 

40202 Distribusi gas 

Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas 

jasa atau fee, masuk subgolongan 6030 

403 Uap dan air panas 



41 PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH 



41001 Pengadaan, penjernihan dan penyaluran air bersih 

Penyaluran air pada sistem irigasi untuk 

pertanian masuk subgolongan 0140 

41002 Pengadaan dan penyaluran air baku 

41003 Jasa penunjang pengadaan dan penyaluran air bersih 

F KONSTRUKSI 

45 KONSTRUKSI 

451 Penyiapan lahan 



452 Konstruksi gedung dan bangunan sipil 

4521 Konstruksi gedung 

45211 Konstruksi gedung tempat tinggal 

45212 Konstruksi gedung perkantoran 

45213 Konstruksi gedung industri 

45214 Konstruksi gedung perbelanjaan 

45215 Konstruksi gedung kesehatan 

45216 Konstruksi gedung pendidikan 

45217 Konstruksi gedung penginapan 

45218 Konstruksi gedung tempat hiburan 

45219 Konstruksi gedung lainnya 

Selainyang masuk kelompok 45211s.d. 45218, 

4522 Konstruksi bangunan sipil 

45221 Bangunan jalan, jembatan dan landasan 

45222 Bangunan jalan dan jembatan kereta api 

45223 Bangunan terowongan 

45224 Bangunan pengairan 

45225 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan 

air bersih, air limbah dan drainase 

45226 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan 

barang minyak dan gas 

45227 Bangunan dermaga 

45229 Bangunan sipil lainnya 

Yang belum terliput dalam kelompok 45221 s.d. 

45227 

4523 Konstruksi bangunan elektrikal dan komunikasi 

45231 Bangunan elektrikal 

Termasuk juga pembangunan gardu induk dan 

pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan 

untuk bangunan gedung (perumahan/ 

pemukiman) maupun sarana transportasi kereta 

api. 

Lampiran 07 


45232 Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, 

dan rambu sungai 

45233 Konstruksi telekomunikasi navigasi udara 

45234 Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api 

45235 Konstruksi sentral telekomunikasi 

45239 Konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya 

Yang belum tercakup dalam kelompok 4523 s.d. 

45235. 

4524 Konstruksi khusus 

45241 Pemasangan pondasi dan pilar 

45242 Pembuatan/pengeboran sumur air tanah 

45243 Pemasangan perancah (steiger) 

45244 Pemasangan atap (roof covering) 

45245 Pemasangan bangunan konstruksi prefab dan 

pemasangan kerangka baja 

45246 Pengerukan 

45249 Konstruksi khusus lainnya 

Yang belum terliput dalam kegiatan konstruksi 

kelompok 45241 s.d. 45246. 

453 Instalasi gedung dan bangunan sipil 

4531 Instalasi gedung 

45311 Instalasi air (plumbing) 

45312 Instalasi listrik 

45313 Instalasi telekomunikasi 

45314 Instalasi gas 

45315 Instalasi elektronika 

45316 Instalasi mekanikal 

45317 Instalasi AC 

45319 Instalasi gedung lainnya 

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi 

gedung lainnya yang belum terliput dalam 

kelompok 45311 s.d. 45317. 

4532 Instalasi bangunan sipil 

45321 Instalasi listrik bangunan sipil 

Pemasangan tiang listrik masuk kelompok 45231. 

45322 Instalasi navigasi laut dan sungai 

45323 Instalasi meteorologi dan geofisika 

45324 Instalasi navigasi udara 

45325 Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api 

45326 Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya 

45327 Instalasi telekomunikasi 

45328 Instalasi jaringan pipa 

45329 Instalasi bangunan sipil lainnya 

Pemeliharaan, dan perbaikan instalasi bangunan 

sipil lainnya yang belum terliput dalam kelompok 

45321s.d. 45328. 

454 Penyelesaian konstruksi gedung 

4540 Penyelesaian konstruksi gedung 

45401 Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium 

45402 Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan 

plafon 

45403 Pengecatan 

45404 Dekorasi interior 

45405 Dekorasi eksterior 

45409 Penyelesaian konstruksi gedung lainnya 

Mencakup penyelesaian konstruksi lainnya yang 

belum masuk kelompok 45401 s.d. 45405. 

455 Penyewaan alat konstruksi atau peralatan 

pembongkar/penghancur bangunan dengan 

operatornya 


pembongkar/penghancur bangunan dengan 

operatornya


pembongkar/ penghancur bangunan dengan 

operatornya 

Penyewaan peralatan mesin konstruksi tan pa 

operatornya masuk subgolongan 7122 

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 

50 PENJUALAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN 

PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR 

KENDARAAN 

501 Penjualan mobil 

5010 Penjualan mobil 

50101 Perdagangan besar mobil 

50102 Penjualan eceran mobil 

502 Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil 

5020 Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil 

50201 Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil 

50202 Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil 

503 Penjualan sepeda motor serta suku cadang dan 

aksesorisnya 

5030 Penjualan sepeda motor serta suku cadang dan 

aksesorisnya 

50301 Perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang 

dan aksesorisnya 

50302 Penjualan eceran sepeda motor serta suku cadang 

dan aksesorisnya 

504 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan 

5040 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan 

50400 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU 

Perdagangan besar bahan bakar masuk 

kelompok 51410; perdagangan eceran LPG dan 

bahan bakar untuk keperluan memasak atau 

pemanas masuk kelompok 52353 

51 PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI SELAIN 

EKSPOR DAN IMPOR (KECUALI PERDAGANGAN 

MOBIL DAN SEPEDA MOTOR) 

511 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau 

kontrak 


kontrak 


kontrak 

Perdagangan besar mobil dan sepeda motor 

masuk golongan 501 s.d. 503. 

512 Perdagangan Besar dalam negeri hasil pertanian, 

binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau 

5121 Perdagangan besar hasil pertanian, binatang hidup 

51211 Perdagangan besar hasil pertanian 

51212 Perdagangan besar binatang hidup 

51213 Perdagangan besar hasil perikanan 

51214 Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan 

5122 Perdagangan besar makanan, minuman dan 

tembakau 

51220 Perdagangan besar makanan, minuman dan 

tembakau 

513 Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah 

tangga 

5131 Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

51310 Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit 

5139 Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah 

tangga lainnya 

51391 Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan 

rumah tangga 

51392 Perdagangan besar barang-barang klmia dan farmasi 


Lampiran 07 


Mencakup perdagangan besar peralatan dan 

perlengkapan orthopedi. 

51399 Perdagangan besar berbagai barang-barang dan 

perlengkapan rumah tangga lainnya 

514 Perdagangan besar produk antara bukan hasil 

pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak 

terpakai (scrap) 

5141 Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, 

serta produk sejenis 

51410 Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, 


5142 Perdagangan besar logam dan bijih logam 

51420 Perdagangan besar logam dan bijih logam 

5143 Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi 

51431 Perdagangan besar barang-barang logam untuk 

bahan konstruksi 

51432 Perdagangan besar kaca untuk bahan konstruksi 

51433 Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan 

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas 

51434 Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu 

51435 Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen 

51436 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 

51437 Perdagangan besar cat 

51438 Perdagangan besar macam-macam material 

bangunan 

51439 Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya 


s.d. 51438 

5149 Perdagangan besar barang antara (intermediate 

products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak 


51490 Perdagangan besar barang antara (intermediate 



515 Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan 






51502 Perdagangan besar alat transportasi laut, suku 

cadang dan perlengkapannya 

51503 Perdagangan besar alat transportasi darat (kecuali 

mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang 

dan perlengkapannya 

51504 Perdagangan Besar alat transportasi udara, suku 

cadang dan perlengkapannya 

519 Perdagangan besar lainnya 



Yang belum tercakup dalam golongan 512-515. 

52 PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN 

SEPEDA MOTOR 

521 Perdagangan eceran berbagai macam barang 

5211 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang 

didominasi makanan, minuman dan tembakau 


utamanya makanan, minuman, atau tembakau di 

supermarket/minimarket 

52112 Perdagangan eceran barang-barang yang utamanya 

makanan, minuman, atau tembakau selain di 

supermarket/minimarket (pasar tradisional) 


didominasi oleh barang bukan makanan, minuman 

dan tembakau 


utamanya bukan bahan makanan/makanan,

minuman, atau tembakau di toserba (department 

store) 


utamanya bukan bahan makanan, minuman, atau 

tembakau (barang-barang kelontong) selain di 

toserba (department store) 

522 Perdagangan eceran komoditi makanan, minuman, 

atau tembakau 

5221 Perdagangan eceran komoditi makanan dari hasil 

pertanian 

52211 Perdagangan eceran padi dan palawija 

52212 Perdagangan eceran buah-buahan 

52213 Perdagangan eceran sayuran 

52214 Perdagangan eceran hasil peternakan 

52215 Perdagangan eceran hasil perikanan 

52219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya 

5222 Perdagangan eceran komoditi makanan, minuman, 

atau tembakau hasil industri pengolahan 

52221 Perdagangan eceran beras 

52222 Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah 

dan sejenisnya 

52223 Perdagangan eceran kopi, gula pasir, atau gula 

merah 

52224 Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco, dan oncom 

52225 Perdagangan eceran daging dan biota air olahan 

52226 Perdagangan eceran minuman 

Termasuk perdagangan'eceran air minum isi 

ulang 

52227 Perdagangan eceran rokok dan tembakau 

52228 Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan 

52229 Perdagangan eceran makanan lainnya 

523 Perdagangan eceran komoditi bukan makanan, 

minuman, atau tembakau 

5231 Perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik, 

dan alat laboratorium 

52311 Perdagangan eceran bahan kimia 

52312 Perdagangan eceran barang farmasi di apotik 

52313 Perdagangan eceran barang farmasi selain di apotik 

52314 Perdagangan eceran jamu 

52315 Perdagangan eceran kosmetik 

52316 Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama 

52317 Perdagangan eceran alat-alat laboratorium, farmasi, 

dan kesehatan 

52318 Perdagangan eceran minyak atsiri 

52319 Perdagangan eceran lainnya 

Selain yang tercakup pada kelompok 52311 s.d. 

52318 

5232 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, 

dan barang keperluan pribadi 

52321 Perdagangan eceran tekstil 

52322 Perdagangan eceran pakaian jadi 

52323 Perdagangan eceran sepatu, sandal, dan alas kaki 

lainnya 

52324 Perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang 

52325 Perdagangan eceran kaca mata 

52326 Perdagangan eceran barang perhiasan 

52327 Perdagangan eceran jam 

52328 Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan 

sejenisnya 

52329 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, 

dan barang keperiuan pribadi lainnya 

5233 Perdagangan eceran perlengkapan human tangga 

dan perlengkapan dapur 

52331 Perdagangan eceran furnitur 

52332 Perdagangan eceran barang elektronik 

Lampiran 07 


52333 Perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik 

52334 Perdagangan eceran barang pecah belah dan 

perlengkapan dapur dari plastik 


perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat 


perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan 


pertengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah 

liat, kayu, bambu, atau rotan 

52338 Perdagangan eceran alat-alat telekomunikasi 

52339 Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan 

perlengkapan dapur lainnya 


s.d. 52337 

5234 Perdagangan eceran bahan konstruksi 

52341 Perdagangan eceran barang-barang logam untuk 


52341 Perdagangan eceran barang-barang logam untuk 


52342 Perdagangan eceran kaca untuk bahan konstruksi 

52343 Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin, dan 

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas 

52344 Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu 

52345 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen 

52346 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu 

52347 Perdagangan eceran cat 

52348 Perdagangan eceran macam-macam material 

bangunan 

52349 Perdagangan eceran bahan konstruksi lainnya 

5235 Perdagangan eceran bahan bakar dan minyak 

pelumas 

52351 Perdagangan eceran premium, premix, dan solar di 

kios/toko 

Perdagangan eceran avtur, premium, premix, 

dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda 

motor di SPBU masuk kelompok 50500 

52352 Perdagangan eceran minyak tanah 

52353 Perdagangan eceran gas elpiji 

52354 Perdagangan eceran minyak pelumas 

52359 Perdagangan eceran bahan bakar lainnya 


s.d. 52354 di dalam bangunan. 

5236 Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari 

kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat 

musik, alat fotografi, komputer 

52361 Perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan 

barang dari kertas/ kertas karton 

52362 Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar 

52363 Perdagangan eceran hasil pencetakan, penerbitan 

dan perangkat lunak (software) 

52364 Perdagangan eceran alat-alat olahraga 

52365 Perdagangan eceran alat-alat musik 

52366 Perdagangan eceran alat fotografi dan 


52367 Perdagangan eceran alat-alat optik dan 


52368 Perdagangan eceran komputer dan mesin kantor 

5237 Perdagangan eceran mesin-mesin (kecuali mobil dan 

sepeda motor) dan suku cadang (onderdil), termasuk 

alat-alat transportasi 

52371 Perdagangan eceran mesin pertanian dan 


52372 Perdagangan eceran mesin jahit dan 

perlengkapannya

52373 Perdagangan eceran mesin lainnya -dan 


52374 Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak 

bermotor dan perlengkapannya 

52375 Perdagangan eceran alat transportasi air dan 


5238 Perdagangan eceran barang-barang kerajinan, 

mainan anak-anak, dan lukisan 

52381 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, 

bambu, rotan, pandan,rumput dan sejenisnya 

52382 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, 

tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang 

diawetkan 

52383 Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam 

52384 Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik 

52385 Perdagangan eceran mainan anak-anak 

52386 Perdagangan eceran lukisan 

52389 Perdagangan eceran barang-barang kerajinan, 

mainan anak-anak, dan lukisan lainnya 


s.d. 52386 di dalam bangunan. 

5239 Perdagangan eceran komoditi lainnya (bukan 

makanan, minuman, atau tembakau) 

52391 Perdagangan eceran alat-alat pertanian 

52392 Perdagangan eceran alat-alat pertukangan 

52393 Perdagangan eceran binatang peliharaan (pet shop) 

52394 Perdagangan eceran bunga poton /florist 

52395 Perdagangan eceran tanaman hias, bibit buahbuahan 

dan tanaman obat-obatan 

52399 Perdagangan eceran komoditi lainnya (bukan 

makanan, minuman, atau tembakau) 

Yang belum tercakup subgolongan 5231 s.d. 

5238 dan kategori 52391 s.d. 52398. 

524 Perdagangan eceran barang bekas 

5240 Perdagangan eceran barang bekas 

52401 Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan 

rumah tangga 

Perdagangan mobil dan motor bekas masuk 

golongan pokok 50. 

52402 Perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan 

pelengkap pakaian bekas 

52403 Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi 

bekas 

52404 Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik 

bekas 

52405 Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi 

bekas 

52406 Perdagangan eceran barang antik 

52409 Perdagangan eceran barang bekas lainnya 


s.d. 52406. 

525 Perdagangan eceran kaki lima 

5251 Perdagangan eceran kaki lima komoditi dari hasil 

pertanian 

52511 Perdagangan eceran kaki lima komoditi padi dan 

palawija 

52512 Perdagangan eceran kaki lima komoditi buah-buahan 

52513 Perdagangan eceran kaki lima komoditi sayursayuran 

52514 Perdagangan eceran kaki lima komoditi hasil 

petemakan 

52515 Perdagangan eceran kaki lima komoditi hasil 

perikanan 

52516 Perdagangan eceran kaki lima komoditi tanaman hias 

dan hasil pertanian lainnya 

Lampiran 07 



52515 

5252 Perdagangan eceran kaki lima komoditi makanan, 

minuman hasil industri pengolahan 

52521 Perdagangan eceran kaki lima beras 

52522 Perdagangan eceran kaki lima roti, kue kering, kue 

basah dan sejenisnya 

52523 Perdagangan eceran kaki lima kopi, gula pasir, gula 

merah, dan sejenisnya 

52524 Perdagangan eceran kaki lima tahu, tempe, tauco, 

dan oncom 

52525 Perdagangan eceran kaki lima daging olahan dan 

biota air olahan 

52526 Perdagangan eceran kaki lima minuman 

52527 Perdagangan eceran kaki lima rokok dan tembakau 

52528 Perdagangan eceran kaki lima pakan ternak, pakan 

unggas, dan pakan ikan 

52529 Perdagangan eceran kaki lima komoditi makanan dan 

minuman 

Yang belum tercakup kelompok 52521 s.d. 52528 

5253 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia, farmasi, 

kosmetik, dan alat laboratorium 

52531 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia 

52532 Perdagangan eceran kaki lima farmasi 

52533 Perdagangan eceran kaki lima jamu 

52534 Perdagangan eceran kaki lima kosmetik 

52535 Perdagangan eceran kaki lima pupuk dan 

pemberantas hama 

52536 Perdagangan eceran kaki lima minyak atsiri 

52539 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia, farmasi, 



s.d. 52536 

5254 Perdagangan eceran kaki lima tekstil, pakaian jadi, 

alas kaki dan barang keperluan pribadi 

52541 Perdagangan eceran kaki lima tekstil 

52542 Perdagangan eceran kaki lima pakaian jadi 

52543 Perdagangan eceran kaki lima sepatu, sandal, dan 

alas kaki lainnya 

52544 Perdagangan eceran kaki lima pelengkap pakaian dan 

benang 

52545 Perdagangan eceran kaki lima kacamata 

52546 Perdagangan eceran kaki lima barang perhiasan 

52547 Perdagangan eceran kaki lima jam 

52548 Perdagangan eceran kaki lima tas, dompet, koper, 

ransel, dan sejenisnya 

52549 Perdagangan eceran kaki lima barang keperluan 

pribadi lainnya 

5255 Perdagangan eceran kaki lima perlengkapan rumah 

tangga dan perlengkapan dapur 

52551 Perdagangan eceran kaki lima barang elektronik 

52552 Perdagangan eceran kaki lima alat dan perlengkapan 

listrik 

52553 Perdagangan eceran kaki lima barang pecah belah 

dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin 


dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat 


dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau 

rotan 


dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu atau 

tanah liat, kayu, bambu, atau rotan 

52557 Perdagangan eceran kaki lima alat-alat kebersihan 

52559 Perdagangan eceran kaki lima perlengkapan rumah 

tangga lainnya

5256 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar dan 

pelumas 

52561 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar minyak, 

gas dan minyak pelumas 

52569 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar lainnya 

5257 Perdagangan eceran kaki lima kertas, barang-barang 

dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, 

alat musik, alat fotografi, dan komputer 

52571 Perdagangan eceran kaki lima kertas, karton, dan 

barang dari kertas 

52572 Perdagangan eceran kaki lima alat tulis menulis dan 

gambar 

52573 Perdagangan eceran kaki lima hasil 'pencetakan, 

penerbitan dan perangkat lunak (software) 

52574 Perdagangan eceran kaki lima alat-alat olah raga dan 

alat musik 

52575 Perdagangan eceran kaki lima alat fotagrafi, alat 

optik dan perlengkapannya 

52576 Perdagangan eceran kaki lima mesin kantor 

52577 Perdagangan eceran kaki lima campuran kertas, 

karton, barang-barang dari kertas, alat tulis-menulis, 

alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan 

lainnya 

5258 Perdagangan eceran kaki lima barang-barang 

kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan 

52581 Perdagangan eceran kaki lima barang kerajinan 

52582 Perdagangan eceran kaki lima mainan anak-anak 

52583 Perdagangan eceran kaki lima lukisan 

5259 Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas 

52591 Perdagangan eceran kaki lima barang bekas 

perlengkapan rumah tangga 

52592 Perdagangan eceran kaki lima pakaian jadi, alas kaki, 

perlengkapan pakaian, dan barang-barang 

perlengkapan pribadi bekas 

52593 Perdagangan eceran kaki lima barang listrik dan 

elektronik bekas 

52594 Perdagangan eceran kaki lima barang antik 

52595 Perdagangan eceran kaki lima barang bekas 

campuran 

526 Perdagangan eceran kaki lima lainnya 



Selain barang-barang dalam golongan 525. 

527 Perdagangan eceran lainnya 

5271 Perdagangan eceran melalui media 

52711 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi 

makanan, minuman, tembakau, kimia , farmasi 


52712 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi 

tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang-barang 

keperluan pribadi 

52713 Perdagangan eceran melalui media untuk barangbarang 

perlengkapan rumah tangga dan 

perlengkapan dapur 

52714 Perdagangan eceran melalui media untuk barangbarang 

campuran yang masuk dalam 52711 s.d 

52713 

52719 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai 

macam barang lainnya 

5272 Perdagangan eceran keliling 

52721 Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari 

hasil pertanian 

52722 Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, 

minuman, atau tembakau hasil industri pengolahan 

52723 Perdagangan eceran keliling bahan-bahan kimia, 

farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium 

Lampiran 07 


52724 Perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian jadi, alas 

kaki, dan barang-barang keperluan pribadi 

52725 Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah 

tangga dan perlengkapan dapur 

52726 Perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak 

pelumas 

52727 Perdagangan eceran keliling kertas, barang-barang 

dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, 

alat musik, alat fotografi, dan komputer 

52728 Perdagangan eceran keliling barang-barang 

kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan 

52729 Perdagangan eceran keliling barang-barang lainnya 

Selain yang masuk kelompok 52721 s.d. 52728 

53 PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI 

PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 

531 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) 

atau kontrak 


atau kontrak 


atau kontrak 

Perdagangan besar ekspor mobil dan-sepeda 

motor masuk golongan 501 s.d. 503. 

532 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, 


5321 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, 

binatang hidup 

53211 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian 

53212 Perdagangan ekspor binatang hidup 

53213 Perdagangan ekspor hasil perikanan 

53214 Perdagangan ekspor hasil kehutanan dan perburuan 

5322 Perdagangan ekspor makanan, minuman, dan 

tembakau 

53220 Perdagangan ekspor makanan, minuman dan 

tembakau 

533 Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah 

tangga 

5331 Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

53310 Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

5339 Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah 


53391 Perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan 

rumah tangga 

53392 Perdagangan ekspor barang-barang kimia dan 

farmasi untuk keperluan rumah tangga 

Termasuk pula perdagangan ekspor peralatan 

dan perlengkapan orthopedi. 

53399 Perdagangan ekspor berbagai barang-barang dan 


534 Perdagangan ekspor produk antara bukan hasil 



5341 Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan 

padat serta produk sejenis 

53410 Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan 

padat serta produk sejenis 

5342 Perdagangan ekspor logam dan bijih log am (hasil 

pertambangan dan penggalian) 

53420 Perdagangan ekspor logam dan bijih logam (hasil 

pertambangan dan penggalian) 

5343 Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali 

bahan hasil penggalian) 

53430 Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali 

bahan hasil penggalian) 

5349 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate 


terpakai (scrap)

53491 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate 

products) 

Mencakup usaha mengekspor barang-barang 

antara, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak 

terpakai, seperti: barang-barang kimia dasar, 

pupuk, bahan dasar plastik, tekstil, fiber. 

53492 Perdagangan ekspor barang-barang bekas dan sisasisa 

tak terpakai (scrap) 

Mencakup usaha mengekspor barang-barang 

bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan 

daur ulang. 

535 Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan 






539 Perdagangan ekspor lainnya 



Yang belum tercakup dalam golongan 532-535 

ke luar negeri. 

54 PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI 

PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 

541 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau 

kontrak 


kontrak 


kontrak 

Perdagangan besar impor mobil dan sepeda 

motor masuk golongan 501 s.d. 503. 

542 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, 


5421 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, 

binatang hidup 

54211 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian 

54212 Perdagangan impor binatang hidup 

54213 Perdagangan impor hasil perikanan 

54214 Perdagangan impor hasil kehutanan dan perburuan 

5422 Perdagangan impor makanan, minuman, dan 

tembakau 

54220 Perdagangan impor makanan, minuman dan 

tembakau 

543 Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah 

tangga 

5431 Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

54310 Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

5439 Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah 


54391 Perdagangan impor peralatan dan perlengkapan 

rumah tangga lainnya 

54392 Perdagangan impor barang-barang kimia dan farmasi 


Termasuk perdagangan besar impor peralatan 

dan perlengkapan orthopedi. 

54399 Perdagangan impor berbagai barang-barang dan 


544 Perdagangan impor produk antara bukan hasil 



5441 Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat 


54410 Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat 


5442 Perdagangan impor logam dan bijih logam 

54420 Perdagangan impor logam dan bijih logam 

Lampiran 07 


5443 Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi 

54430 Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi 

5449 Perdagangan impor barang antara (intermediate 



54491 Perdagangan impor produk antara (intermediate 

products) 

54492 Perdagangan impor barang-barang bekas dan sisasisa 

tak terpakai (scrap) 

545 Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan 






549 Perdagangan Impor lainnya 

5490 Perdagangan impor lainnya 

54900 Perdagangan impor lainnya 

Yang belum tercakup dalam dalam golongan 

542-545. 

H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN 

MAKAN MINUM 

55 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN 

MAKAN MINUM 

551 Penyediaan akomodasi 

5511 Hotel bintang 

55111 Hotel bintang lima 

55112 Hotel bintang empat 

55113 Hotel bintang tiga 

55114 Hotel bintang dua 

55115 Hotel bintang satu 

5512 Hotel melati 

55120 Hotel melati 

5513 Penginapan remaja (youth hostel) 

55130 Penginapan remaja (youth hostel) 

5514 Pondok wisata (home stay) 

55140 Pondok wisata (home stay) 

5515 Bumi perkemahan 

55150 Bumi perkemahan 

5516 Persinggahan karavan 

55160 Persinggahan karavan 

5519 Jasa Akomodasi lainnya 

55190 Jasa akomodasi lainnya 

Yang belum masuk subgolongan 5511 s.d. 5516. 

552 Restoran/rumah makan, bar dan jasa boga 

5521 Restoran/rumah makan 

55211 Restoran/rumah makan talam kencana 

55212 Restoran/rumah makan talam selaka 

55213 Restoran/rumah makan talam gangsa 

55214 Restoran/rumah makan nontalam 

5522 Warung makan 

55220 Warung makan 

5523 Bar 

55230 Bar 

Usaha bar yang merupakan fasilitas dari hotel 

bintang masuk subgolongan 5111. 

5524 Kedai makanan dan minuman 

55240 Kedai makanan dan minuman 

5525 Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak 

tetap 

55250 Penjual makanan dan minuman keliling/ tempat tidak 

tetap 

5526 Jasa boga (catering)

55260 Jasa boga (catering) 

I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN 

KOMUNIKASI 

60 ANGKUTAN DA RAT DAN ANGKUTAN DENGAN 

SALURAN PIPA 

601 Angkutan jalan rel 

6011 Angkutan jalan rel untuk penumpang 

60110 Angkutan jalan rel untuk penumpang 

6012 Angkutan jalan rel untuk barang 

60120 Angkutan jalan rel untuk barang 

6013 Angkutan jalan rel khusus 

60131 Angkutan jalan rel khusus wisata 

60139 Angkutan jalan rel khusus lainnya 

602 Angkutan jalan 

6021 Angkutan jalan dalam trayek untuk penumpang 

60211 Angkutan antar-kota antar provinsi (AKAP) 

60212 Angkutan perbatasan 

Mencakup usaha pengangkutan orang pada 

kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan 

belum terlayani trayek AKAP/AKDP. 

60213 Angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) 

60214 Angkutan kota 

60215 Angkutan pedesaan 

60216 Angkutan khusus 

meliputi angkutan antar jempuit, angkutan 

karyawan, angkutan pemukiman, dan angkutan 

pemadu moda. 

60217 Angkutan lintas batas negara 

6022 Angkutan jalan tidak dalam trayek untuk penumpang 

60221 Angkutan taksi 

60222 Angkutan sewa 

Termasuk angkutan yang disewakan berikut 

pengemudi, misal: bajaj, kancil, dll. 

60223 Angkutan pariwisata 

60224 Angkutan tidak bermotor untuk penumpang 

60225 Angkutan ojek 

Termasuk dalam kelompok ini apabila jenis 

angkutan tersebut bukan merupakan fasilitas di 

kawasan wisata. 

6023 Angkutan jalan untuk barang 

60231 Angkutan bermotor untuk barang umum 

60232 Angkutan bermotor untuk barang khusus 

60233 Angkutan tidak bermotor untuk barang umum 

603 Angkutan dengan saluran pipa 



61 ANGKUTAN AIR 

611 Angkutan laut 

6111 Angkutan laut domestik 

61111 Angkutan laut domestik umum liner untuk 

penumpang 

61112 Angkutan laut domestik umum tramper untuk 

penumpang 

61113 Angkutan laut domestik umum liner untuk barang 

61114 Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang 

61115 Angkutan laut domestik khusus untuk wisata 

61116 Angkutan laut domestik khusus untuk barang 

61117 Angkutan laut domestik perintis 

61118 Angkutan laut domestik pelayaran rakyat 

6112 Angkutan laut internasional 

61121 Angkutan laut internasional umum liner untuk 

penumpang 

Lampiran 07 


61122 Angkutan laut internasional umum tramper untuk 

penumpang 

61123 Angkutan laut intemasional umum liner untuk barang 

61124 Angkutan laut intemasional umum tramper untuk 

barang 

61125 Angkutan laut intemasional khusus untuk wisata 

61126 Angkutan laut intemasional khusus untuk barang 

61127 Angkutan laut intemasional pelayaran rakyat 

612 Angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan 

6121 Angkutan sungai dan danau 

61211 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang 

dengan trayek tetap dan teratur 

61212 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang 

dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur 

61213 Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak 

tetap dan tidak teratur untuk wisata 

61214 Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan 

atau hewan 

61215 Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus 

61216 Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya 

Pengangkutan bahan berbahaya dari tempat 

kegiatan pemuatan sampai ke tempat 

pembongkaran akhir. 

6122 Angkutan penyeberangan domestik 

61221 Angkutan penyeberangan antar-negara 

61222 Angkutan penyeberangan umum antar-provinsi 

61223 Angkutan penyeberangan perintis antar-provinsi 

61224 Angkutan penyeberangan umum antar-kabupaten/ 

kota 

61225 Angkutan penyeberangan perintis antarkabupaten/kota 

61226 Angkutan penyeberangan umum dalam 

kabupaten/kota 

62 ANGKUTAN UDARA 

621 Angkutan udara berjadwal 

6211 Angkutan udara berjadwal domestik 

62111 Angkutan Udara Berjadwal Domestik Umum 

62112 Angkutan udara berjadwal domestik perintis 

6212 Angkutan udara berjadwal internasional 

62120 Angkutan udara berjadwal internasional 

622 Angkutan udara tidak berjadwal 

6220 Angkutan udara tidak berjadwal 

62201 Angkutan udara tidak berjadwal domestik umum 

62202 Angkutan udara tidak berjadwal domestik perintis 

623 Angkutan udara khusus 

6231 Angkutan udara khusus kegiatan keudaraan 


penyemprotan dan penyerbukan 


pemotretan, survei dan pemetaan 

62313 Angkutan udara khusus olahraga 

62314 Angkutan udara khusus pengangkutan orang sakit 

(medical evacuation) 

6232 Angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat 

62320 Angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat 

Mencakup usaha pengangkutan khusus awak 

pesawat dalam rangka pendidikan. 

6239 Angkutan udara khusus lainnya 

62390 Angkutan udara khusus lainnya 

63 JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN 

ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA 

631 Jasa pelayanan bongkar muat barang 

6310 Jasa pelayanan bongkar muat barang 

63100 Jasa pelayanan bongkar muat barang

632 Pergudangan, jasa cold storage, dan jasa wilayah 

berikat 

6321 Pergudangan 

63210 Pergudangan 

6322 Jasa cold storage 

63220 Jasa cold storage 

6323 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan 

berikat 

63230 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan 

berikat 

6329 Jasa pergudangan lainnya 

63290 Jasa pergudangan lainnya 


s.d. 63230. 

633 Jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat 

dan pergudangan 

6331 Jasa terminal darat 

63310 Jasa terminal darat 

6332 Jasa pelayanan kepelabuhanan 

63321 Jasa pelayanan kepelabuhanan laut 

63322 Jasa pelayanan kepelabuhan sungai dan danau 

63323 Jasa pelayanan kepelabuhan penyeberangan 

6333 Jasa kebandarudaraan 

63330 Jasa kebandarudaraan 

6334 Jasa jalan tol 

63340 Jasa jalan tol 

6335 Jasa perparkiran 

63351 Jasa perparkiran di badan jalan (on street parking) 

63352 Jasa perparkiran di luar badan jalan (off sreet 

parking) 

6339 Jasa penunjang angkutan lainnya 

63390 Jasa penunjang angkutan lainnya 

Selain yang tercakup dalam subgolongan 6331 

s.d. 6335. 

634 Jasa perjalanan wisata 

6341 Jasa biro perjalanan wisata cakra dan non cakra 

63411 Jasa biro perjalanan wisata cakra empat 

63412 Jasa biro perjalanan wisata cakra tiga 

63413 Jasa biro perjalanan wisata cakra dua 

63414 Jasa biro perjalanan wisata cakra satu 

63415 Jasa biro perjalanan wisata noncakra 

6342 Agen perjalanan wisata 

63420 Agen perjalanan wisata 

6343 Jasa pramuwisata 

63430 Jasa pramuwisata 

6344 Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif 

63440 Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif 

6345 Impresariat 

63450 Impresariat 

Kegiatan usaha jasa impresariat ini meliputi 

bidang seni dan olah raga. 

6346 Jasa konsultasi pariwisata 

63460 Jasa konsultasi pariwisata 

6347 Jasa informasi pariwisata 

63470 Jasa informasi pariwisata 

6349 Jasa perjalanan wisata lainnya 

63490 Jasa perjalanan wisata lainnya 

Yang belum termasuk pada subgolongan 6341 

s.d. 6347. 

635 Jasa pengiriman dan pengepakan 

6351 Jasa pengurusan transportasi (JPT) 

63510 Jasa pengurusan transportasi (JPT) 

6352 Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi 

angkutan darat (EMKA & EAD) 

Lampiran 07 


63520 Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi 

angkutan darat (EMKA & BAD) 

6353 Jasa ekspedisi muatan kapal (EMKL) 

63530 Jasa ekspedisi muatan kapal (EMKL) 

6354 Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) 

63540 Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) 

6359 Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya 

63590 Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya 

Selain yang tercakup subgolongan 6351 s.d. 

6354. atau subgolongan 7495 

639 Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak 






64 POS DAN TELEKOMUNIKASI 

641 Pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir 

6411 Pos nasional 

64110 Pos nasional 

6412 Unit pelayanan pos 

64120 Unit pelayanan pos 

6413 Jasa kurir (jasa titipan swasta) 

64130 Jasa kurir (jasa titipan swasta) 

Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos 

dan kartu pos yang berperangko. 

642 Jaringan telekomunikasi 

6421 Jaringan telepon tetap 

64210 Jaringan tetap 

6422 Jaringan bergerak 

64221 Jaringan bergerak terestrial 

64222 Jaringan bergerak seluler 

64223 Jaringan bergerak satelit 

643 Jasa telekomunikasi 

6431 Jasa nilai tambah teleponi 

64311 Jasa panggilan premium (premium call) 

64312 Jasa radio panggil untuk umum (RPUU) 

64313 Jasa radio trunking 

Yang menggunakan frekuensi radio tertutup, dan 

dapat komunikasi dua arah, seperti: CB, HT, 

SSB. 

64314 Warung telekomunikasi (Wartel) 

64319 Jasa telekomunikasi lainnya 

6432 Jasa multimedia 

64321 Internet service provider 

64322 Jasa sistem komunikasi 

64323 Jasa portal 

64324 Jasa voice over internet protocol (VOIP) 

64325 Warung Internet (warnet) 

64329 Jasa multimedia lainnya 

Yang belum tercakup dalam subgolongan 

64321s.d. 64325. 

644 Telekomunikasi khusus 

6441 Telekomunikasi khusus untuk sendiri 

64410 Telekomunikasi khusus untuk sendiri 

6442 Telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan 

64420 Telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan 

6443 Telekomunikasi khusus untuk penyiaran 

64430 Telekomunikasi khusus untuk penyiaran 

J PERANTARA KEUANGAN 

65 PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI 

DAN DANA PENSIUN 

651 Perantara moneter (perbankan)

6511 Bank sentral 

65110 Bank sentral 

6512 Bank umum 

65121 Bank devisa 

65122 Bank nondevisa 

65123 Bank syariah 

6519 Jasa perantara moneter lainnya 

65191 Bank perkreditan rakyat (BPR) 

65192 Bank perkreditan rakyat syariah 

65199 Jasa perantara moneter lainnya 

Selain yang dicakup subgolongan 6511 s.d 6519. 

misal : baitul maal wantanwil (BMT) 

659 Jasa perantara keuangan lainnya 

6591 Sewa guna usaha (leasing) 

65910 Sewa guna usaha (leasing) 

6592 Pembiayaan nonleasing 

65921 Pembiayaan anjak piutang (factoring) 

65922 Pembiayaan konsumen (consumers credit) 

65923 Pembiayaan kartu kredit (credit card) 

65929 Pembiayaan nonleasing lainnya 

Selain yang tercakup dalam kelompok 65921 

sampai 65923. 

6593 Modal ventura (venture capital) 

65930 Modal ventura (venture capital) 

6594 Pegadaian 

65940 Pegadaian 

6595 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 

65950 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 

6599 Jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan 

di tempat lain 

65991 Jasa merger dan akuisisi 

65999 Jasa perantara keuangan lainnya yang tidak 


Yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, 

seperti: rentenir, credit union. 

66 ASURANSI DAN DANA PENSIUN 

660 Asuransi dan dana pensiun 

6601 Asuransi jiwa 

66010 Asuransi jiwa 

6602 Dana pensiun 

66020 Dana pensiun 

Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib 

yang diselenggarakan pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat/umum masuk 


6603 Asuransi non-jiwa 

66030 Asuransi non-jiwa 

67 JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN 

671 Jasa penunjang perantara keuangan kecuali asuransi 

dan dana pensiun 

6711 Administrasi pasar modal 

67111 Bursa efek 

67112 Lembaga kliring dan penjaminan 

67113 Lembaga penyimpanan dan penyelesaian 

6712 Jasa yang berkaitan dengan efek 

67121 Penjamin emisi efek (underwriter) 

67122 Perantara pedagang efek (broker dealer) 

Jual beli efek untuk kepentingan sendiri masuk 


67123 Manager investasi 

6713 Jasa perantara keuangan yang menunjang kegiatan 

administrasi pasar modal dan jasa yang berkaitan 

dengan efek 

67131 Wali amanat (trustee) 

67132 Biro administrasi efek 

67133 Kustodian 

67134 Lembaga pemeringkat efek 

6719 Jasa penunjang keuangan lainnya 

Lampiran 07 


67191 Jasa penukaran mata uang (money changer) 

67199 Jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak 


672 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun 

6720 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun 

67201 Agen asuransi 

67202 Adjuster 

67203 Aktuaria 

67204 Broker asuransi 

67209 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya 


67204. 

K REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN DAN JASA 

PERUSAHAAN 

70 REAL ESTAT 

701 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan 

asrama 

7010 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan 

asrama 

70101 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa 

Perusahaan real estate yang melakukan kegiatan 

konstruksi masuk subgolongan 4521; 

pengusahaan hotel atau tempat penginapan 

lainnya masuk golongan 551 

70102 Asrama (bourding house) 

702 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 



703 Kawasan pariwlsata dan penyediaan sarana wisata 

tirta 

7031 Kawasan pariwisata 

70310 Kawasan pariwisata 

7032 Penyediaan sarana wisata tirta 

70320 Penyediaan sarana wisata tirta 

71 JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA 

(TANPA OPERATOR), BARANG-BARANG 

KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI 

711 Persewaan alat-alat transportasi 

7111 Persewaan alat transportasi darat 

71110 Persewaan alat transportasi darat 

Persewaan atau leasing alat transportasi darat 

dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 

6022 dan 6023; sewa guna usaha (financial 

leasing) dicakup dalam subgolongan 6591. 

Persewaan sepeda dicakup dalam subgolongan 

7130. 

7112 Persewaan alat transportasi air 

71120 Persewaan alat transportasi air 

Persewaan alat transportasi air dengan 

operatornya masuk golongan pokok 61 

7113 Persewaan alat transportasi udara

71130 Persewaan alat transportasi udara 

Persewaan alat transportasi udara dengan 

operatornya masuk golongan pokok 62 

712 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya 

7121 Persewaan mesin pertanian dan peralatannya 

71210 Persewaan mesin pertanian dan peralatannya 

Persewaan mesin dan peralatan/ perlengkapan 

pertanian dengan operatornya masuk 


7122 Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan 

peralatannya 

71220 Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan 

peralatannya 

Persewaan mesin dan peralatan/ perlengkapan 

konstruksi dan teknik sipil dengan operatornya 


7123 Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk 

komputer) 

71230 Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk 

komputer) 

7129 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang 

tidak diklasifikasikan di tempat lain 

71290 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang 

tidak diklasifikasikan di tempat lain 

713 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga 

dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain 


dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain 

71301 Persewaan alat-alat pesta 


dan pribadi 

71303 Persewaan barang-barang hasil pencetakan dan 

penerbitan 

71304 Persewaan barang-barang hasil perekaman 

71305 Persewaan barang-barang peralatan olah raga dan 

peralatan musik 

71306 Persewaan bunga dan tanaman hias 


dan pribadi lainnya yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain 

Selain kelompok 71301 s.d. 71306, seperti: 

kapal pesiar, dll. 

72 JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT 

721 Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting) 



Kegiatan yang sama oleh unit penjualan 

komputer masuk subgolongan 3000, 5150, 

5239, 5350, dan 5450. 

722 Jasa konsultasi piranti lunak 



Kegiatan yang sama berkaitan dengan piranti 

lunak masuk subgolongan 5239 

723 Pengolahan data 



724 Jasa kegiatan data base 



Penyediaan data oleh perpustakaan dan arsip 


725 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, 

akuntansi, dan komputer 

Lampiran 07 


7250 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, 

akuntansi, dan komputer 

72500 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akutansi 

dan komputer 

729 Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer 



Yang belum tercakup dalam golongan 721 s.d. 

725. 

73 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA) 

731 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

alam dan teknologi 


alam 

73110 Penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam 

7312 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan 

rekayasa (engineering) 

73120 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan 

rekayasa (engineering) 


sosial dan humaniora 


sosial 


sosial 

Penelitian pasar dan pemasaran (market 

research) masuk subgolongan 7413. 

7322 Penelitian dan pengembangan humaniora 

73220 Penelitian dan pengembangan humaniora 

74 JASA PERUSAHAAN LAINNYA 

741 Jasa hukum, akuntansi dan pembukuan, konsultasi 

pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis dan 

manajemen 

7411 Jasa hukum 

74110 Jasa hukum 

Peradilan masuk subgolongan 7523. 

7412 Jasa akuntansi dan perpajakan 

74120 Jasa akuntansi dan perpajakan 

Kegiatan yang mencakup konsultasi manajemen 

oleh suatu unit yang tidak menyediakan jasa 

akuntansi dan audit masuk subgolongan 7414. 

7413 Jasa riset pemasaran 

74130 Jasa riset pemasaran 

7414 Jasa konsultasi bisnis dan manajemen 

74140 Jasa konsultasi bisnis dan manajemen 

742 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa, 

serta analisis dan testing 

7421 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa 

(engineering) 

74210 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa 

(engineering) 

Seperti: design bangunan, pengawasan 

konstruksi, perencanaan kota, konsultasi 

kegiatan teknik dan rekayasa, seperti: rekayasa 

bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu 

lintas, rekayasa listrik, rekayasa elektronika, dan 

sebagainya; konsultasi penyelidikan geologi, 

serta survei dan pemetaan. 

7422 Analisis dan testing 

74220 Analisis dan testing 

743 Jasa periklanan 



Pengujian medis masuk subgolongan 8519. 

749 Jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di 

tempat lain

7491 Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja 

74910 Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja 

7492 Jasa penyelidikan dan keamanan 

74920 Jasa penyelidikan dan keamanan 

Penjagaan dengan sistem instalasi alarm 

dimasukkan dalam subgolongan 4531. 

Penyelidikan yang berhubungan dengan 

perasuransian masuk subgolongan 6720. 

7493 Jasa kebersihan gedung 

74930 Jasa kebersihan gedung 

7494 Jasa fotografi 

74940 Jasa fotografi 

Pencucian karpet dan permadani serta 

pembersihan gorden masuk subgolongan 9301; 

jasa binatu, kegiatan jasa kebersihan gedung 

yang dilakukan oleh pekerja yang melayani 

rumah tangga masuk subgolongan 9500 

Produksi film untuk bioskop dan video dan 

distribusinya masuk subgolongan 9211 

7495 Jasa pengepakan 

74950 Jasa pengepakan 

7499 Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat 

lain 

74990 Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat 

lain 

L ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 


75 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 


751 Administrasi pemerintahan, dan kebijaksanaan 

ekonomi dan sosial 

7511 Kegiatan pemerintahan umum 

75111 Lembaga legislatif 

75112 Penyelenggaraan pemerintah negara dan 

kesekretariatan negara 

75113 Lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea 

cukai 

75114 Lembaga eksekutif perencanaan 

Mencakup kegiatan lembaga pemerintah di 

bidang perencanaan dalam merumuskan 

koordinasi kebijaksanaan, termasuk juga 

kegiatan kesekretariatannya. 

75115 Lembaga yudikatif 

7512 Pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan 

pelayanan sosial, kecuali jaminan sosial wajib (social 

security) 

75121 Pembinaan pendidikan 

75122 Pembinaan kesehatan 

75123 Pembinaan perumahan dan lingkungan hidup 

75124 Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial 

75125 Pembinaan keagamaan 

75126 Pembinaan penerangan 

75127 Pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/ olahraga 

75129 Pembinaan pelayanan sosial lainnya selain kesehatan, 

pendidikan, keagamaan dan kebudayaan 


s.d. 75127. 

7513 Kegiatan lembaga pemerintah untuk menciptakan 

efisiensi produksi dan bisnis 

75131 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian 

75132 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang 

pertambangan dan penggalian 

75133 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian 

75134 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang listrik, gas 

dan air 

Lampiran 07 


75135 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi 

75136 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan 

dan pariwisata 

75137 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan 

dan komunikasi 

75138 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi 

75139 Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan 

efisiensi produksi dan bisnis lainnya 


s.d. 75138, seperti: Menpan. 

7514 Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas 

khusus 

75140 Lembaga pemerintah nondeartemen dengan tugas 

khusus 

Lembaga pemerintahan nondepartemental yang 

bertugas melakukan penelitian dan 

pengembangan masuk subgolongan 7311, 7312, 

7321, dan 7322. 

752 Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan 

7521 Hubungan luar negeri 

75210 Hubungan luar negeri 

7522 Pertahanan 

Semua kegiatan yang dikelola oleh Departemen 

Luar Negeri, antara lain kegiatan administrasi 

dan operasional yang ditempatkan di luar negeri 

75221 Lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata 

75222 Angkatan darat 

75223 Angkatan udara 

75224 Angkatan laut 

7523 Keamanan dan ketertiban dan lembaga peradilan 

75231 Kepolisian 

75232 Pertahanan sipil 

Termasuk juga kegiatan polisi rahasia (dtektif). 

Dikelola serta dibiayai oleh masyarakat untuk 

kepentingan keamanan dan ketertiban 

lingkungan. 

75233 Lembaga peradilan 

753 Jaminan sosial wajib 



Seperti: jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, 

pengangguran, dan pensiun, melahirkan, cacat 

tubuh dan sebagainya. 

M JASA PENDIDIKAN 

80 JASA PENDIDIKAN 

801 Jasa pendidikan dasar 

8011 Jasa Pendidikan dasar pemerintah 

80111 Jasa pendidikan pra sekolah pemerintah 

80112 Jasa Pendidikan sekolah dasar pemerintah 

80113 Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama 

pemerintah 

8012 Jasa pendidikan dasar swasta 

80121 Jasa pendidikan pra sekolah swasta 

80122 Jasa pendidikan sekolah dasar swasta 

80123 Sekolah lanjutan tingkat pertama swasta 

802 Jasa pendidikan menengah 

8021 Jasa pendidikan menengah pemerintah 

80211 Jasa pendidikan sekolah menengah umum 

pemerintah 

80212 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan 

pemerintah 

8022 Jasa pendidikan menengah swasta 

80221 Jasa pendidikan sekolah menengah umum swasta

Termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan 

khusus sederajat, seperti: SMU, madrasah 

aliyah, dan sekolah luar biasa menengah tingkat 

atas. 

80222 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta 

803 Jasa pendidikan tinggi 

8031 Jasa pendidikan tinggi pemerintah 

80311 Jasa pendidikan tinggi program gelar pemerintah 

80312 Jasa pendidikan tinggi program nongelar pemerintah 

8032 Jasa pendidikan tinggi swasta 

80321 Jasa pendidikan tinggi program gelar swasta 

80322 Jasa pendidikan tinggi program nonglar swasta 

809 Jasa pendidikan lainnya 

8091 Jasa pendidikan pemerintah lainnya 

80910 Jasa pendidikan pemerintah lainnya 

seperti: kursus pegawai administrasi, kursus 

pegawai administrasi atas, kursus pendidikan 

guru, balai pelatihan teknik, kursus 

kecantikan,elompok belajar paket A dan B, serta 

kelompok belajar usaha bag! orang dewasa. 

8092 Jasa pendidikan swasta lainnya 

80921 Jasa pendidikan komputer swasta 

80922 Jasa pendidikan bahasa swasta 

80923 Jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta 

80929 Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya 

Yang belum dicakup dalam kelompok 80921 s.d 

80923. 

N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 

85 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 

851 Jasa kesehatan manusia 

8511 Jasa rumahsakit 

85111 Jasa rumahsakit pemerintah 

85112 Jasa poliklinik pemerintah 

85113 Jasa rumahsakit swasta 

85114 Jasa klinik swasta 

85119 Jasa rumahsakit lainnya 

Selain yang tercakup dalam kelompok 85111 s.d 

85114. 

8512 Praktek dokter dan dokter gigi 

85121 Praktek dokter umum 

85122 Praktek dokter spesialis 

85123 Praktek dokter gigi 

8519 Jasa pelayanan kesehatan lainnya 

85191 Jasa pelayanan kesehatan oleh paramedis 

85192 Jasa pelayanan kesehatan tradisional 

85193 Jasa pelayanan penunjang kesehatan 

Seperti: laboratorium, gudang farmasi, balai 

POM, bank mata, bank darah dan pelayanan 

penunjang medik lainnya. 

852 Jasa kesehatan hewan 



853 Jasa kegiatan sosial 

8531 Jasa kegiatan sosial di dalam panti 

85311 Panti wreda pemerintah 

85312 Panti wreda swasta 

85313 Panti asuhan pemerintah 

85314 Panti asuhan swasta 

85319 Panti sosial lainnya 

8532 Jasa kegiatan sosial di luar panti 

85321 Kegiatan sosial pemerintah di luar panti 

85322 Kegiatan sosial swasta di luar panti 

Lampiran 07 


O JASA KEMASYARAKATAN. SOSIAL BUDAYA, 

HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNY 

90 JASA KEBERSIHAN 



90001 Jasa kebersihan pemerintah 

90002 Jasa kebersihan swasta 

91 KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK 

DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN 

911 Organisasi bisnis, pengusaha dan profesional 

9111 Organisasi bisnis dan pengusaha 

91110 Organisasi bisnis dan pengusaha 

9112 Organisasi profesional 

91121 Organisasi sains sosial dan masyarakat 

91122 Organisasi sains alami dan teknologi 

912 Organisasi buruh 



919 Organisasi lainnya 

9191 Organisasi keagamaan 

91910 Organisasi keagamaan 

9192 Organisasi politik 

91920 Organisasi politik 

9199 Organisasi sosial masyarakat 

91990 Organisasi sosial masyarakat 

seperti: LSM, KOWANI. 

92 JASA REKREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA 

921 Kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan 

lainnya 

9211 Produksi dan distribusi film, serta video 

92111 Produksi dan distribusi film, serta video oleh 

pemerintah 

Duplikasi film, dan reproduksi audio/ video dari 

master copies masuk subgolongan 2230. 

92112 Produksi dan distribusi film, serta video oleh swasta 

9212 Kegiatan bioskop 

92120 Kegiatan bioskop 

9213 Kegiatan radio dan televisi 

92131 Kegiatan radio dan televisi oleh pemerintah 

92132 Kegiatan radio dan televisi oleh swasta 

9214 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya 

92141 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh 

pemerintah 

Seperti hiburan baik melalui siaran radio dan 

televisi maupun tidak, pagelaran musik, dengan 

tujuan sebagai media hiburan. 

92142 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh 

swasta 

92143 Jasa penunjang hiburan 

Seperti: jasa juru kamera, juru lampu, juru rias, 

penata musik, dan jasa peralatan lainnya 

sebagai penunjang seni panggung, agen 

penjualan karcis pertunjukkan seni dan hiburan. 

9219 Kegiatan hiburan lainnya 

92190 Kegiatan hiburan lainnya 

Yang belum tercakup dalam subgolongan 9211s.d. 9214 

922 Kegiatan kantor berita 

9220 Kegiatan kantor berita 

92201 Kegiatan kantor berita oleh pemerintah 

92202 Kegiatan kantor berita oleh swasta 

92203 Pencari berita (free lance) 

923 Perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan 

kebudayaan lainnya 

9231 Perpustakaan dan arsip

92311 Perpustakaan dan arsip pemerintah 

92312 Perpustakaan swasta 

9232 Museum dan peninggalan sejarah 

92321 Museum pemerintah 

92322 Museum swasta 

92323 Peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah 

92324 Peninggalan sejarah yang dikelola swasta 

9233 Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi 

alam 

92331 Kebun raya dan kebun binatang 

92332 Taman nasional 

92333 Taman hutan raya 

92334 Taman wisata alam 

92335 Hutan lindung, suaka margasatwa dan cagar alam 

92336 Taman buru dan kebun buru 

92339 Selain kebun raya, kebun binatang dan taman 

konservasi alam 

Mencakup kegiatan yang belum tercakup pada 

kelompok 92331 s.d 92336, seperti: taman laut. 

924 Olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya 

9241 Kegiatan olahraga 

92411 Bilyar 

92412 Golf 

92413 Bowling 

92414 Renang 

92415 Sepakbola 

92416 Tenis lapangan 

92417 Kebugaran (fitness) 

92418 Sport centre 

92419 Kegiatan olahraga lainnya 

9242 Jasa rekreasi 

92421 Taman rekreasi 

92422 Pemandian alam 

kegiatan olahraga selain 92411 s.d. 92418. 

92423 Kolam pemancingan 

92424 Gelanggang permainan dan ketangkasan 

92425 Kelab malam (night club) dan atau diskotek 

92426 Panti pijat 

92427 Panti mandi uap 

92428 Karaoke 

92429 Jasa rekreasi lainnya 

Yang tidak tercakup dalam 92421 s.d. 92428 

9243 Objek dan daya tarik wisata minat khusus 

92431 Wisata agro 

92432 Wisata tirta 

92433 Wisata petualangan alam 

Misal: outbond, rock climbing. 

92434 Wisata gua 

92439 Wisata minat khusus lainnya 

Yang belum dicakup pada kelompok 92431 s.d 

92434. 

93 JASA KEGIATAN LAINNYA 

930 Jasa kegiatan lainnya 

9301 Jasa binatu 

93010 Jasa binatu 

9302 Pemarigkas rambut dan salon kecantikan 

93021 Pangkas rambut 

93022 Salon kecantikan 

9303 Jasa pemakaman 

93030 Jasa pemakaman 

9304 Pemeliharaan dan reparasi mobil 

93040 Pemeliharaan dan reparasi mobil 

Lampiran 07 


Termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan 

lainnya. 

9305 Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor 

93050 Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor 

Termasuk pencucian sepeda motor dan usaha 

perawatan lainnya. 

9306 Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah 

tangga 

93061 Reparasi barang-barang pribadi 

Seperti: jam/ arloji, perhiasan, sepatu, sandal, 

koper, tas, dan sebagainya dan bukan 

merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada 

hubungannya dengan pelayanan usaha industri 

dan perdagangan besar barang-barang tersebut. 

93062 Reparasi barang-barang perlengkapan rumah tangga 

Seperti: pemeliharaan dan pemasangan pesawat 

radio dan televisi (termasuk pemasangan 

antena), perbaikan tape recorder, kulkas, AC, 

mesin cuci, seterika listrik, dll 

93069 Reparasi lainnya 

9309 Jasa lainnya 

93091 Jasa penjahitan 

Yang belum termasuk kelompok 93041 dan 

93042, seperti: perbaikan sepeda, alat-alat 

musik, alat-alat olah raga, mainan anak 

93092 Jasa penyaluran tenaga kerja 

93093 Jasa pelayanan kebugaran 

seperti: pijat perorangan/ pijat tuna netra dan 

lainnya. 

93094 Jasa perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat 

lain 


s.d. 93093, seperti: tukang semir sepatu, tukang 

pijat, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar 

balas jasa, konsultasi pernikahan, pengelolaan 

wc umum. 

P JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH 

TANGGA 

95 JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH 

TANGGA 




Seperti: juru masak, tukang cuci, tukang kebun, 

pengurus rumah tangga, dan pengasuh bayi, 

guru private yang mengajar di rumah, sekretaris 

pribadi dan sopir pribadi. 

Q BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA- 


99 BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA- 



lainnya 


lainnya 


lainnya 

Seperti: kedutaan besar, konsulat, perwakilan 

PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, 

WHO, ILO, ASEAN, dan OPEC. 

X KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 

00 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 

000 Kegiatan yang belum jelas batasannya 

0000 Kegiatan yang belum jelas batasannya

00000 Kegiatan yang belum jelas batasannya 

Yang tidak tercakup dalam salah satu golongan 

pokok 01 s.d. 99, ataupun yang tidak atau 

belum jelas batasannya. 

Lampiran 07 

TPPU Anggota Kadin

NAMA PERUSAHAAN 

Name of Company 

: 


Chamber of Commerce and Industry 

KARTU TANDA ANGGOTA BIASA 

Certificate of Ordinary Member 

No. Anggota/Membership No.: . . . . . . . . . . . . 

Formulir A 

Lampiran 08 TPPU Anggota Kadin 

Leges Leges Leges Leges 

2010 2011 2008 2009 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PEMIMPIN PERUSAHAAN JABATAN 

: 

Person in Charge ……………………………………………………………………………………………… Position 

………………………………………………………………………………… 

ALAMAT PERUSAHAAN Kode Pos 

: 

Company’s Address 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIDANG USAHA 

Line of Businesses 

: 

NPWP SURAT IZIN USAHA 

Tax registration Number : Business Licence 

Number 

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) 

is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin) 

PROVINSI KABUPATEN/KOTA 

: 

Province of 

District/City 

PASFOTO 

3 X 4 

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….., 2007 

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Dewan Pengurus Kadin Provinsi Dewan Pengurus Kadin Ind 

Boards of Directors, Kadin of District/City Boards of Directors, Kadin of Province Board of Directors, Kadin In 

..................................................................... ..................................................................... 

Mohamad S. Hidaya 

Ketua/Chairman Ketua Umum/Chairman Ketua Umum/Preside 

BERLAKU DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER . 

Valid as of January 1 up to December 31

NAMA PERUSAHAAN : 

NOMOR ANGGOTA BIASA : 

1 Akta Pendirian 

a. Notaris 

b. Nomor 

c. Tanggal 

2 Akta Perubahan Terakhir 

a. Notaris 

b. Nomor 

c. Tanggal 

INFORMASI PERUSAHAAN 

A. DATA LEGALITAS PERUSAHAAN B. KOMPETENSI PERUSAHAAN 

3 Pendaftaran di Pengadilan Negeri 

Nomor/tanggal: 

4 Pendaftaran Akta di Departemen Hukum dan HAM RI 

BIDANG 

JUMLAH 

TENAGA 

AHLI 

NILAI KONTRAK 

TAHUN TERAKHI 

5 Pengumuman dalam Lembaran Berita negara/Tambahan Berita Negara C. KUALIFIKASI BERDASARKAN KEMAMPUAN PERMODALAN 


1 Modal statuta 

6 Izin PMDN/PMA (coret yang tidak perlu) a. Modal Dasar 

Nomor/tanggal: b. Modal Disetor 

7 Surat Izin Usaha Perdagangan 2 Modal non-ekuitas 


3 Neraca 

8 Surat Izin Usaha Khusus (Sektoral) 

Nomor/tanggal 4 Surat Dukungan Bank 

9 NPWP Perusahaan 5 Referensi Proyek dalam 5 Tahun Terakhir 

a. Nilai Tertinggi: 

10 NPWP Direktur Utama/Penanggungjawab: b. Omzet Tertinggi: 

KADIN PROVINSI ............................................................... 

Direktur Eksekutif 


Valid as of January 1, up to December 31, . 

KADIN KABUPATEN/KOTA ............................................................ 

Direktur Eksekutif

FORMULIR AT 

PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA TERCATAT 


NO USAHA PERSEORANGAN-USAHA INFORMAL 

01 Nama Pengusaha/Pemilik 

02 Alamat Usaha 

03 Alamat Rumah Pengusaha 

logo 

kadinprov 

BIDANG USAHA 

(pilih sektor usaha yang dominan) 

04 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

Lampiran 09 


Pertanian Peternakan Perikanan Kehutanan Tumpangsari/mixing farming 

05 PERDAGANGAN, PENGINAPAN DAN RUMAH MAKAN 

Warung/Toko Kelontong Warung Makan/ Restoran Penginapan Lainnya 

06 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Cantumkan barang galiannya) 

07 INDUSTRI PENGOLAHAN (Cantumkan jenis industri/produknya) 

08 JASA-JASA 

Angkutan Persewaan Bangunan Jasa Perusahaan Lainnya 

Dengan mengisi Formulir di atas, kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isinya, 

serta menyatakan bahwa kami akan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART 

Kadin, dan ketentuan lainnya dari organisasi Kadin. 

Catatan: Tanda *) = Pilih yang sesuai 

..............................., .......................... 20 

(...............................................) 

(diisi oleh Dewan Pengurus Kadinda yang bersangkutan) 

Pengusaha tersebut di atas terdaftar sebagai Anggota Tercatat pada 

Kadinda Kabupaten/Kota 

...........................................................................

logo 

kadinprov 


KARTU TANDA ANGGOTA TERCATAT 

No. Anggota: . . . . . . . . . . . . 

NAMA PENGUSAHA 

KADIN 

: 

2007 

ALAMAT USAHA : 

BIDANG USAHA : 

PASFOTO 

3 X 4 

Lampiran 10 


........................., .................... 2007 

KADIN JAWA TENGAH Kadin Kabupaten/Kota ............................. 

Ketua Umum Ketua 

Solichedi ............................................

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA TERCATAT 


Lampiran 11 


Nomor keanggotaan Anggota Tercatat Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur 

kode sebagai berikut: 






f. Nomor Urut Anggota Tercatat di Kadin Kabupaten/Kota tempat pengusaha tercatat, terdiri atas 6 

digit 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 




Kode Wilayah 

13 14 


Misalnya: Warteg Bahari menjadi anggota di Kadin Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (lihat tabel 

Kode Kadin, Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 9876, maka Nomor Keanggotaan 

Warteg Bahari pada Kadin adalah 20403-009876. 

2 0 3 3 7 - 0 0 9 8 7 6 

Nomor Urut Anggota Warteg Bahari 

Kode Kadin Kabupaten Jepara 

Kode Kadin Jawa Tengah 

Kode Wilayah Jawa 

2 1 

Tahun Warteg Bahari Jadi Anggota

KOP ASOSIASI/HIMPUNAN ………………………………. 

SURAT PERNYATAAN 

Lampiran12 


Ketua Umum Asosiasi/Himpunan ..................... dengan ini menyatakan bahwa dalam 

kepengurusan periode ........ - ......... (daftar pengurus terlampir) tidak ada anggota pengurus 

yang merangkap jabatan pada Asosiasi/Himpunan sejenis lainnya. Surat pernyataan ini dibuat 

dengan kenyataan yang sebenar-benarnya dan jika terbukti tidak ketidakbenarannya maka 

organisasi kami kehilangan hak-haknya sebagai Anggota Luar Biasa Kadin ............... . 

stempel 

asosiasi/ 

himpunan 

.............., ................ 20 

Asosiasi/Himpunan ..................... 

Ketua Umum 

(................................)

KOP SURAT ASOSIASI/HIMPUNAN 

Lampiran 13 


Nomor : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......................, ............................, 

Lampiran : Dokumen pendaftaran ALB Kadin 

Perihal : Pendaftaran/pendaftaran ulang ALB Kadin 

Dengan hormat, 

Dengan ini kami, Dewan Pengurus Pusat/Daerah *) 

Yth. Dewan Pengurus 

Kadin 

...................................................... 

. 

Jalan 

...................................................... 

. 

................................................... 

.............................................................................................................. 

.. 

.............................................................................................................. 

.. 

mengajukan permintaan untuk menjadi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan 

Industri pada Kadin ..................................................... 

Untuk keperluan tersebut, bersama ini kami lampirkan data-data mengenai 

organisasi kami sebagai berikut: 

1. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga 

2. Susunan Dewan Pengurus Periode .......... s/d .................. 

3. Daftar Anggota 

Sepanjang pengetahuan kami, asosiasi sejenis belum ada. Dengan diterimanya 

sebagai Anggota Luar Biasa, kami akan mematuhi seluruh peraturan organisasi 

Kamar Dagang dan Industri. 

Atas perhatian dan diterimanya permintaan ini, kami ucapkan terima kasih 

.................................., .................................. 

20 

Dewan Pengurus Pusat/Daerah 

......................................................................... 

. 

Ketua Umum/Ketua *)


......................................................................... 

.

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG 

ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 

Nama Asosiasi/Himpunan: 

Alamat: 

Lampiran 14 


Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota 

Tel: Fax: 

e-mail: website: 

Jenis Usaha/Mata Dagangan/Jasa yang dicakup Asosiasi: 

Kode Pos: 

dengan mengisi Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang ini, kami menyatakan akan mematuhi: 

1. ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin dan peraturan organisasi Kadin 

lainnya. 

3. membayar Uang Iuran bulanan sekaligus untuk sisa tahun takwim pendaftaran organisasi kami; 

4. membayar Uang Iuran bulanan tahun takwim berikutnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada setiap 

awal tahun takwim yang bersangkutan; 

5. jika ada perubahan status hukum, permodalan dan hal-hal mendasar lainnya pada organisasi kami, kami akan 

melakukan Pendaftaran Ulang sesuai tatacara yang ditetapkan Kadin. 


........................................., .................................................., 20 

................................................................... 

..................................................... 

Ketua Umum/Ketua 

Ruang ini diisi oleh Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota *) 

Kepada yang bersangkutan diberikan 

KTA-LB Nomor: ......................................... 

oleh Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota *) 

......................................................................................................... 

........................................, ................................, 20 

(......................................................................................................) 

Ketua Umum/Ketua

NAMA Organisasi 

Namer of Organization 

ALAMAT ORGANISASI 

Organization’s Address 

: 

: 


Chamber of Commerce and Industry 

KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA 

Certificate of Extra-Ordinary Member 

No. Anggota: . . . . . . . . . . . . 

Lampiran 15 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASIFIKASI USAHA NOMOR KBLI 

: ……………………………………………………………………………………………….. ISIC Code 

Industrial Classification 

PASFOTO 

3 X 4 

: 

ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) 

is an Extra-Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin) 

KABUPATEN/KOTA 

District/City 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….., 2007 

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Dewan Pengurus Kadin Provinsi Dewan Pengurus Kadin Indonesia 

Boards of Directors, Kadin of District/City Boards of Rirectors, Kadin of Province Board of Directors, Kadin Indonesia 

..................................................................... ..................................................................... 

Mohamad S. Hidayat 

Ketua/Chairman Ketua Umum/Chairman Ketua Umum/President 


Valid as of January 1, up to December 31, . 

Leges Leges Leges Leges

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA LUAR BIASA 


Lampiran 15 


Nomor keanggotaan Anggota Luar Biasa Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur 

kode sebagai berikut: 






f. Nomor Urut Anggota di Kadin Kabupaten/Kota tempat asosiasi/himpunan terdaftar, terdiri atas 6 

digit 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 




Kode Wilayah 

13 14 


Misalnya: Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) menjadi anggota luar biasa di Kadin Bandaqr 

Lampung, Lampung (lihat tabel Kode Kadin, Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 

11, maka Nomor Keanggotaan AEKI Bandar Lampung pada Kadin adalah 10801- 

06000011. 

1 0 8 0 1 - 0 6 0 0 0 0 

Nomor Urut Anggota AEKI Bandar 

Lampung 

Kode Kadin Bandar Lampung 

Kode Kadin Lampung 

Kode Wilayah Sumatera 

1 1 

Tahun AEKI Bandar Lampung Jadi 

Anggota

No 

Urut 

Nomor 

Anggota 

Nama 

Perusahaan 

DAFTAR ANGGOTA BIASA 

KADIN KABUPATEN/KOTA …………………………………………………… 

TAHUN …………………….. 

Bidang Penanggung Jawab Alamat Kabupaten/Kota SIUP 

Usaha Nama Jabatan Jalan Telpon Faksimil; Kota Kodepos SI Sektor 

Lampiran 17 


NPWP 

PMDN/ 

PMA

No 

Urut 

Nomor 

Anggota 

Nama Organisasi 

Perusahaan/Pengusaha 

DAFTAR ANGGOTA LUAR BIASA BIASA 

KADIN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………………………………… 

TAHUN ………………………………. 

Sektor Industri/Sektor Usaha 

Jalan/Kota 

Alamat 

Kode Pos Telpon Faksimil 

Lampiran 18 


Keterangan

DAFTAR ALAMAT EMAIL KADIN PROVINSI DAN KABUPATEN SE-INDONESIA 

NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

PROVINSI NAD kadinnad@kadin-indonesia.or.id 

Kota Banda Aceh kot.bandaaceh@nad.kadin-indonesia.or.id 

Kota Sabang kot.sabang@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Besar kab.acehbesar@nad.kadin-indonesia.or.id 

Pidie kab.pidie@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Utara kab.acehutara@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Tengah kab.acehtengah@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Barat kab.acehbarat@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Selatan kab.acehselatan@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Timur kab.acehtimur@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Tenggara kab.acehtenggara@nad.kadin-indonesia.or.id 

Bireuen kab.bireuen@nad.kadin-indonesia.or.id 

Simeuleu kab.simeuleu@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Singkil kab.acehsingkil@nad.kadin-indonesia.or.id 

Kota Lhokseumawe kot.lhokseumawe@nad.kadin-indonesia.or.id 

Kota Langsa kot.langsa@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Barat Daya kab.acehbaratdaya@nad.kadin-indonesia.or.id 

Gayo Lues kab.gayolues@nad.kadin-indonesia.or.id 

Nagan Raya kab.naganraya@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Tamiang kab.acehtamiang@nad.kadin-indonesia.or.id 

Aceh Jaya kab.acehjaya@nad.kadin-indonesia.or.id 

Bener Meriah kab.benermeriah@nad.kadin-indonesia.or.id 

SUMATERA UTARA 

PROVINSI SUMUT kadinsumut@kadin-indonesia.or.id 

Kota Medan kot.medan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Binjai kot.binjai@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tanjung Balai kot.tanjungbalai@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tebing Tinggi kot.tebingtinggi@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pematang Siantar kot.pematangsiantar@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Sibolga kot.sibolga@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Padang Sidempuan kot.padangsidempuan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Deli Serdang kab.deliserdang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Langkat kab.langkat@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Karo kab.karo@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Simalungun kab.simalungun@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Asahan kab.asahan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Labuhan Batu kab.labuhanbatu@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Tapanuli Tengah kab.tapanulitengah@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Tapanuli Utara kab.tapanuliutara@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Tapanuli Selatan kab.tapanuliselatan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Nias kab.nias@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Dairi kab.dairi@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Toba Samosir kab.tobasamosir@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Mandailing Natal kab.mandailing@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Serdang Bedagai kab.serdang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Nias Selatan kab.niasselatan@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Pakpak Bharat kab.pakpakbarat@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Humbang Hasundutan kab.humbang@sumut.kadin-indonesia.or.id 

Samosir kab.samosir@sumut.kadin-indonesia.or.id 

SUMATERA BARAT 

PROVINSI SUMBAR kadinsumbar@kadin-indonesia.or.id 

Kota Padang kot.padang@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bukittinggi kot.bukittinggi@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Payakumbuh kot.payakumbuh@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Padang Panjang kot.padangpanjang@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Solok kot.solok@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Sawah Lunto kot.sawahlunto@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Pasaman kab.pasaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Agam kab.agam@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

1

Lima Puluh Koto kab.koto@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Tanah Datar kab.tanahdatar@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Solok kab.solok@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Sawahlunto/Sijunjung kab.sijunjung@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Padang Pariaman kab.padangpariaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Pesisir Selatan kab.pesisirselatan@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Solok Selatan kab.solokselatan@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Pasaman Barat kab.pasamanbarat@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pariaman kab.pariaman@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Dharmas Raya kab.dharmas@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Mentawai kab.mentawai@sumbar.kadin-indonesia.or.id 

RIAU 

PROVINSI RIAU kadinriau@kadin-indonesia.or.id 

Kota Pekan Baru kot.pekanbaru@riau.kadin-indonesia.or.id 

Kota Dumai kot.dumai@riau.kadin-indonesia.or.id 

Bengkalis kab.bengkalis@riau.kadin-indonesia.or.id 

Kampar kab.kampar@riau.kadin-indonesia.or.id 

Indagiri Hulu kab.indagirihulu@riau.kadin-indonesia.or.id 

Indagiri Hilir kab.indagirihilir@riau.kadin-indonesia.or.id 

Kuantan Singingi kab.kuantan@riau.kadin-indonesia.or.id 

Pelalawan kab.pelalawan@riau.kadin-indonesia.or.id 

Rokan Hilir kab.rokanhilir@riau.kadin-indonesia.or.id 

Rokan Hulu kab.rokanhulu@riau.kadin-indonesia.or.id 

Siak kab.siak@riau.kadin-indonesia.or.id 

JAMBI 

PROVINSI JAMBI kadinjambi@kadin-indonesia.or.id 

Kota Jambi kot.jambi@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Batang Hari kab.batanghari@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Bungo kab.bungo@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Tebo kab.tebo@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Kerinci kab.kerinci@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Merangin kab.merangin@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Sarolangun kab.sarolangun@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Tanjung Jabung Barat kab.tanjungbarat@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Tanjung Jabung Timur kab.tanjungtimur@jambi.kadin-indonesia.or.id 

Muaro Jambi kab.muaro@jambi.kadin-indonesia.or.id 

BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU kadinbengkulu@kadin-indonesia.or.id 

Kota Bengkulu kot.bengkulu@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Bengkulu Utara kab.bengkuluutara@@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Bengkulu Selatan kab.bengkuluselatan@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Rejang Lebong kab.rejanglebong@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Muko-muko kab.Muko2@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Seluma kab.seluma@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Kaur kab.kaur@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Lebong kab.lebong@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

Kepahyang kab.kepahyang@bengkulu.kadin-indonesia.or.id 

SUMATERA SELATAN 

PROVINSI SUMSEL kadinsumsel@kadin-indonesia.or.id 

Kota Palembang kot.palembang@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Banyuasin kab.banyuasin@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Musi Banyuasin kab.musibanyuasin@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Musi Rawas kab.musirawas@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Ogan Komering Ilir kab.ogankilir@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Ogan Komering Ulu kab.ogankulu@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Muara Enim kab.muaraenim@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Lahat kab.lahat@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Ogan Komering Ulu Timur kab.ogankulutimur@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Ogan Komering Ulu Selatan kab.ogankuluselatan@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Ogan ilir kab.oganilir@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Lubuk Linggau kot.lubuklinggau@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pagar Alam kot.pagaralam@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

2

Kota Prabumulih kot.prabumulih@sumsel.kadin-indonesia.or.id 

LAMPUNG 

PROVINSI LAMPUNG kadinlampung@kadin-indonesia.or.id 

Kota Bandar Lampung kot.bandarlampung@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Lampung Utara kab.lampungutara@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Lampung Barat kab.lampungbarat@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Lampung Tengah kab.lampungtengah@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Lampung Selatan kab.lampungselatan@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Kota Metro kab.kot.metro@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Tulang Bawang kab.tulangbawang@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Tanggamus kab.tanggamus@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Way Kanan kab.waykanan@lampung.kadin-indonesia.or.id 

Lampung Timur kab.lampungtimur@lampung.kadin-indonesia.or.id 

BANGKA BELITUNG 

PROVINSI BANGKA BELITUNG Kadinbabel@kadin-indonesia.or.id 

Kota Pangkal Pinang kot.pangkalpinang@babel.kadin-indonesia.or.id 

Bangka kab.bangka@babel.kadin-indonesia.or.id 

Belitung kab.belitung@babel.kadin-indonesia.or.id 

Bangka Tengah kab.bangkatengah@babel.kadin-indonesia.or.id 

Bangka Barat kab.bangkabarat@babel.kadin-indonesia.or.id 

Belitung Timur kab.belitungtimur@babel.kadin-indonesia.or.id 

Bangka Selatan kab.bangkaselatan@babel.kadin-indonesia.or.id 

KEPULAUAN RIAU 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU kadinkepri@kadin-indonesia.or.id 

Kota Tanjung Pinang kot.tanjungpinang@kepri.kadin-indonesia.or.id 

Kota Batam kot.batam@kepri.kadin-indonesia.or.id 

Bintan kab.bintan@kepri.kadin-indonesia.or.id 

Karimun kab.karimun@kepri.kadin-indonesia.or.id 

Natuna kab.natuna@kepri.kadin-indonesia.or.id 

Lingga kab.lingga@kepri.kadin-indonesia.or.id 

JAWA BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT kadinjabar@kadin-indonesia.or.id 

Kota Bandung kot.bandung@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bogor kot.bogor@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Sukabumi kot.sukabumi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Cirebon kot.cirebon@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Bekasi kab.bekasi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Karawang kab.karawang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Purwakarta kab.purwakarta@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Subang kab.subang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Bogor kab.bogor@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Sukabumi kab.sukabumi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Cianjur kab.cianjur@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Bandung kab.bandung@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Garut kab.garut@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Sumedang kab.sumedang@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Tasikmalaya kab.tasikmalaya@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Ciamis kab.ciamis@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kuningan kab.kuningan@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Cirebon kab.cirebon@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Indramayu kab.indramayu@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Majalengka kab.majalengka@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bekasi kot.bekasi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Depok kot.depok@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Cimahi kot.cimahi@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tasikmalaya kot.tasikmalaya@jabar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Banjar kot.banjar@jabar.kadin-indonesia.or.id 

DKI JAKARTA 

PROVINSI DKI JAKARTA kadindki@kadin-indonesia.or.id 

Jakarta Pusat kot.jakartapusat@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

Jakarta Barat kot.jakartabarat@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

Jakarta Selatan kot.jakartaselatan@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

3

Jakarta Timur kot.jakartatimur@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

Jakarta Utara kot.jakartautara@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Seribu kab.kplseribu@Jakarta.kadin-indonesia.or.id 

JAWA TENGAH 

PROVINSI JAWA TENGAH kadinjateng@kadin-indonesia.or.id 

Kota Semarang kot.semarang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tegal kot.tegal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pekalongan kot.pekalongan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kota Salatiga kot.salatiga@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kota Magelang kot.magelang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kota Surakarta kot.surakarta@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Semarang kab.semarang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kendal kab.kendal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Demak kab.demak@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Grobogan kab.grobogan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Pekalongan kab.pekalongan@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Batang kab.batang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Pemalang kab.pemalang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Tegal kab.tegal@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Brebes kab.brebes@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Banyumas kab.banyumas@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Cilacap kab.cilacap@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Banjarnegara kab.banjarnegara@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Purbalingga kab.purbalingga@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Magelang kab.magelang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Temanggung kab.temanggung@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Wonosobo kab.wonosobo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Purworejo kab.purworejo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kebumen kab.kebumen@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Pati kab.pati@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Kudus kab.kudus@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Jepara kab.jepara@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Blora kab.blora@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Sukoharjo kab.sukoharjo@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Klaten kab.klaten@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Rembang kab.rembang@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Sragen kab.sragen@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Boyolali kab.boyolali@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Karanganyar kab.karanganyar@jateng.kadin-indonesia.or.id 

Wonogiri kab.wonogiri@jateng.kadin-indonesia.or.id 

D I YOGYAKARTA 

PROVINSI DI YOGYAKARTA kadindiy@kadin-indonesia.or.id 

Kota Yogyakarta kot.yogyakarta@yogya.kadin-indonesia.or.id 

Bantul kab.bantul@yogya.kadin-indonesia.or.id 

Sleman kab.sleman@yogya.kadin-indonesia.or.id 

Kulon Progo kab.kulonprogo@yogya.kadin-indonesia.or.id 

Gunung Kidul kab.gunungkidul@yogya.kadin-indonesia.or.id 

JAWA TIMUR 

PROVINSI JAWA TIMUR kadinjatim@kadin-indonesia.or.id 

Kota Surabaya kot.surabaya@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Malang kot.malang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Kediri kot.kediri@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Madiun kot.madiun@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Blitar kot.blitar@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Mojokerto kot.mojokerto@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pasuruan kot.pasuruan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Probolinggo kot.probolinggo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Gresik kab.gresik@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Sidoarjo kab.sidoarjo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Mojokerto kab.mojokerto@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Jombang kab.jombang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Bojonegoro kab.bojonegoro@jatim.kadin-indonesia.or.id 

4

Tuban kab.tuban@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Lamongan kab.lamongan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Madiun kab.madiun@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Magetan kab.magetan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Ngawi kab.ngawi@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Ponorogo kab.ponorogo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Pacitan kab.pacitan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kediri kab.kediri@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Nganjuk kab.nganjuk@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Blitar kab.blitar@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Tulungagung kab.tulungagung@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Trenggalek kab.trenggalek@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Malang kab.malang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Pasuruan kab.pasuruan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Probolinggo kab.probolinggo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Lumajang kab.lumajang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Bondowoso kab.bondowoso@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Situbondo kab.situbondo@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Jember kab.jember@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Banyuwangi kab.banyuwangi@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Pamekasan kab.pamekasan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Sampang kab.sampang@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Sumenep kab.sumenep@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Bangkalan kab.bangkalan@jatim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Batu kot.batu@jatim.kadin-indonesia.or.id 

BANTEN 

PROVINSI BANTEN kadinbanten@kadin-indonesia.or.id 

Kota Tangerang kot.tangerang@banten.kadin-indonesia.or.id 

Kota Cilegon kot.cilegon@banten.kadin-indonesia.or.id 

Serang kab.serang@banten.kadin-indonesia.or.id 

Lebak kab.lebak@banten.kadin-indonesia.or.id 

Pandeglang kab.pandeglang@banten.kadin-indonesia.or.id 

Tangerang kab.tangerang@banten.kadin-indonesia.or.id 

KALIMANTAN BARAT 

PROVINSI KALBAR kadinkalbar@kadin-indonesia.or.id 

Kota Pontianak kot.pontianak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Sambas kab.sambas@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Pontianak kab.pontianak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Sanggau kab.sanggau@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Sintang kab.sintang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Kapuas Hulu kab.kapuashulu@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Ketapang kab.ketapang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Landak kab.landak@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Bengkayang kab.bengkayang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Melawi kab.melawi@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Sekadau kab.sekadau@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

Kota Singkawang kot.singkawang@kalbar.kadin-indonesia.or.id 

KALIMANTAN TENGAH 

PROVINSI KALTENG kadinkalteng@kadin-indonesia.or.id 

Kota Palangka Raya kot.palangkaraya@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Kapuas kab.kapuas@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Kotawaringin Barat kot.waringinbarat@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Kotawaringin Timur kot.waringintimur@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Barito Utara kab.baritoutara@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Barito Selatan kab.baritoselatan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Pulang Pisau kab.pulangpisau@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Gunung Mas kab.gunungmas@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Sukamara kab.sukamara@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Lamandau kab.lamandau@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Katingan kab.katingan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Seruyan kab.seruyan@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

Murung Raya kab.murungraya@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

5

Barito Timur kab.baritotimur@kalteng.kadin-indonesia.or.id 

KALIMANTAN SELATAN 

PROVINSI KALSEL kadinkalsel@kadin-indonesia.or.id 

Kota Banjarmasin kot.banjarmasin@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Banjar kab.banjar@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Hulu Sungai Utara kab.hulusutara@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Hulu Sungai Tengah kab.hulustengah@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Hulu Sungai Selatan kab.hulusselatan@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Baru kot.baru@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Barito Kuala kab.baritokuala@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Tapin kab.tapin@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Tabalong kab.tabalong@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Tanah Laut kab.tanahlaut@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Banjar Baru kot.banjarbaru@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Tanah Bumbu kab.tanahbumbu@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

Balangan kab.balangan@kalsel.kadin-indonesia.or.id 

KALIMANTAN TIMUR 

PROVINSI KALTIM kadinkaltim@kadin-indonesia.or.id 

Kota Samarinda kot.samarinda@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Balikpapan kot.balikpapan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kutai Kertanegara kab.kutaikertanegara@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Berau kab.berau@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Bulungan kab.bulungan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Pasir kab.pasir@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tarakan kot.tarakan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bontang kot.bontang@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kutai Timur kab.kutaitimur@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Kutai Barat kab.kutaibarat@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Nunukan kab.nunukan@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Malinau kab.malinau@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

Penajam Paser Utara kab.penajampaser@kaltim.kadin-indonesia.or.id 

SULAWESI UTARA 

PROVINSI SULAWESI UTARA kadinsulut@kadin-indonesia.or.id 

Kota Manado kot.manado@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bitung kot.bitung@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Sangihe kab.sangihe@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Minahasa kab.minahasa@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Bolaang Mongondow kab.bolaang@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Minahasa Utara kab.minahasautara@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Minahasa Selatan kab.minahasaselatan@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tomohon kot.tomohon@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Talaud kab.talaud@sulut.kadin-indonesia.or.id 

SULAWESI TENGAH 

PROVINSI SULAWESI TENGAH kadinsulteng@kadin-indonesia.or.id 

Kota Palu kot.palu@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Buol kab.buol@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Donggala kab.donggala@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Poso kab.poso@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Banggai kab.banggai@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Banggai Kepulauan kab.banggaikepulauan@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Tojo Una-Una kab.tojouna2@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Toli-Toli kab.toli2@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Parigi Moutong kab.parigimoutong@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

Morowali kab.morowali@sulteng.kadin-indonesia.or.id 

SULAWESI TENGGARA 

PROVINSI SUL. TENGGARA kadinsultra@kadin-indonesia.or.id 

Kota Kendari kot.kendari@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Kendari kab.kendari@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Kolaka kab.kolaka@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Muna kab.muna@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Buton kab.buton@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Konawe Selatan kab.konaweselatan@sultra.kadin-indonesia.or.id 

6

Bombana kab.bombana@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Wakatobi kab.wakatobi@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Kolaka Utara kab.kolakautara@sultra.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bau-bau kot.bau2@sultra.kadin-indonesia.or.id 

SULAWESI SELATAN 

PROVINSI SUL. SELATAN kadinsulsel@kadin-indonesia.or.id 

Kota Makasar kot.makasar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Pare-Pare kot.pare2@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Tana Toraja kab.tanatoraja@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Pinrang kab.pinrang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Enrekang kab.enrekang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Sidenreng Rappang kab.sidenrengrappang@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Pangkajene Kepulauan kab.pangkajene@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Maros kab.maros@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Gowa kab.gowa@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Takalar kab.takalar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Jeneponto kab.jeneponto@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Bantaeng kab.bantaeng@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Bulukumba kab.bulukumba@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Selayar kab.selayar@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Sinjai kab.sinjai@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Bone kab.bone@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Wajo kab.wajo@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Luwu kab.luwu@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Luwu Utara kab.luwuutara@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Soppeng kab.soppeng@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Barru kab.barru@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Luwu Timur kab.luwutimur@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Mamuju Utara kab.mamujuutara@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Kota Palopo kot.palopo@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

Mamasa kab.mamasa@sulsel.kadin-indonesia.or.id 

GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO kadingorontalo@kadin-indonesia.or.id 

Kota Gorontalo kot.gorontalo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Gorontalo kab.gorontalo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Boalemo kab.boalemo@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Bone Bolango kab.bonebolango@sulut.kadin-indonesia.or.id 

Pohuwato kab.pohuwato@sulut.kadin-indonesia.or.id 

SULAWESI BARAT 

PROVINSI SULAWESI BARAT kadinsulbar@kadin-indonesia.or.id 

Polewali kab.Polewali@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

Mamuju kab.mamuju@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

Majene kab.majene@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

Mamuju Utara kab.mamujuutara@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

Mamasa kab.mamasa@sulbar.kadin-indonesia.or.id 

BALI 

PROVINSI BALI kadinbali@kadin-indonesia.or.id 

Kota Denpasar kot.denpasar@bali.kadin-indonesia.or.id 

Buleleng kab.buleleng@bali.kadin-indonesia.or.id 

Jembrana kab.jembrana@bali.kadin-indonesia.or.id 

Badung kab.badung@bali.kadin-indonesia.or.id 

Tabanan kab.tabanan@bali.kadin-indonesia.or.id 

Gianyar kab.gianyar@bali.kadin-indonesia.or.id 

Klungkung kab.klungkung@bali.kadin-indonesia.or.id 

Bangli kab.bangli@bali.kadin-indonesia.or.id 

Karang Asem kab.karangasem@bali.kadin-indonesia.or.id 

NUSA TENGGARA BARAT 

PROVINSI NTB kadinntb@kadin-indonesia.or.id 

Kota Mataram kot.mataram@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Lombok Barat kab.lombokbarat@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Lombok Tengah kab.lomboktengah@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Lombok Timur kab.lomboktimur@ntb.kadin-indonesia.or.id 

7

Sumbawa kab.sumbawa@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Dompu kab.dompu@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Bima kab.bima@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Sumbawa Barat kab.sumbawabarat@ntb.kadin-indonesia.or.id 

Kota Bima kot.bima@ntb.kadin-indonesia.or.id 

NUSA TENGGARA TIMUR 

PROVINSI NTT kadinntt@kadin-indonesia.or.id 

Kota Kupang kot.kupang@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Sumba Barat kab.sumbabarat@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Sumba Timur kab.sumbatimur@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Manggarai kab.manggarai@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Sikka kab.sikka@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Ngada kab.ngada@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Ende kab.ende@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Flores Timur kab.florestimur@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Kupang kab.kupang@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Timor Tengah Selatan kab.timortselatan@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Timor Tengah Utara kab.timortutara@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Belu kab.belu@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Alor kab.alor@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Lembata kab.lembata@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Manggarai Barat kab.manggaraibarat@ntt.kadin-indonesia.or.id 

Rote Ndao kab.rotendao@ntt.kadin-indonesia.or.id 

MALUKU 

PROVINSI MALUKU kadinmaluku@kadin-indonesia.or.id 

Kota Ambon kot.ambon@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Maluku Tengah kab.malukutengah@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Maluku Tenggara kab.malukutenggara@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Maluku Tenggara Barat kab.malukutbarat@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Buru kab.buru@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Seram Bagian Timur kab.serambtimur@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Seram Bagian Barat kab.serambbarat@maluku.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Aru kab.aru@maluku.kadin-indonesia.or.id 

MALUKU UTARA 

PROVINSI MALUKU UTARA kadinmalut@kadin-indonesia.or.id 

Kota Ternate kot.ternate@malut.kadin-indonesia.or.id 

Kota Tidore Kepulauan kot.tidore@malut.kadin-indonesia.or.id 

Halmahera Utara kab.halmaherautara@malut.kadin-indonesia.or.id 

Halmahera Tengah kab.halmaheratengah@malut.kadin-indonesia.or.id 

Halmahera Barat kab.halmaherabarat@malut.kadin-indonesia.or.id 

Halmahera Selatan kab.halmaheraselatan@malut.kadin-indonesia.or.id 

Halmahera Timur kab.halmaheratimur@malut.kadin-indonesia.or.id 

Kepulauan Sula kab.sula@malut.kadin-indonesia.or.id 

PAPUA 

PROVINSI PAPUA kadinpapua@kadin-indonesia.or.id 

Kota Jayapura kot.jayapura@papua.kadin-indonesia.or.id 

Jayapura kab.jayapura@papua.kadin-indonesia.or.id 

Biak Numfor kab.biaknumfor@papua.kadin-indonesia.or.id 

Sarmi kab.sarmi@papua.kadin-indonesia.or.id 

Keerom kab.keerom@papua.kadin-indonesia.or.id 

Boven Digoel kab.bovendigoel@papua.kadin-indonesia.or.id 

Merauke kab.merauke@papua.kadin-indonesia.or.id 

Jayawijaya kab.jayawijaya@papua.kadin-indonesia.or.id 

Paniai kab.paniai@papua.kadin-indonesia.or.id 

Yapen Waropen kab.yapenwaropen@papua.kadin-indonesia.or.id 

Waropen kab.waropen@papua.kadin-indonesia.or.id 

Asmat kab.asmat@papua.kadin-indonesia.or.id 

Mappi kab.mappi@papua.kadin-indonesia.or.id 

Mimika kab.mimika@papua.kadin-indonesia.or.id 

Nabire kab.nabire@papua.kadin-indonesia.or.id 

Pegunungan Bintang kab.pegununganbintang@papua.kadin-indonesia.or.id 

Puncak Jaya kab.puncakjaya@papua.kadin-indonesia.or.id 

8

Tolikara kab.tolikara@papua.kadin-indonesia.or.id 

Yahukimo kab.yahukimo@papua.kadin-indonesia.or.id 

Supiori Kab.supiori@papua.kadin-indonesia.or.id 

IRIAN JAYA BARAT 

PROVINSI IRIAN JAYA BARAT kadinirjabar@kadin-indonesia.or.id 

Kota Sorong kot.sorong@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Sorong kab.sorong@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Sorong Selatan kab.sorongselatan@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Kaimana kab.kaimana@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Manokwari kab.manokwari@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Raja Ampat kab.rajaampat@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Teluk Bintuni kab.telukbintuni@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Teluk Wondama kab.telukwondama@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

Fak-Fak kab.fak-fak@irjabar.kadin-indonesia.or.id 

9

BAB I - Kadin Indonesia

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

BAB I - Kadin Indonesia

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?