Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

GALLERY FOTO
Penandatanganan MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dan beberapa lembaga pemerintah lainnya terkait pengembangan dan
pengelolaan akses data yang diselenggarakan di Auditorium BPK Pusat, pada
1 Februari 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota III
BPK Hasan Bisri bersama Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Polhukam,
Kementerian Pendidikan Nasional, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI pada saat
penandatanganan MoU terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk
akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara di Auditorium BPK Pusat pada 8 Februari 2011.
Pejabat Komisi Yudisial ketika mengadakan pertemuan dengan BPK di ruang
pertemuan lantai 9 pada 1 Februari 2011.
>> foto-foto: rianto prawoto
Sosialisasi Peraturan BPK No.2 dan 3 Tahun 2010 yang diselenggarakan
Ditama Binbangkum BPK pada 9 Februari 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota
III BPK Hasan Bisri, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, Direktur Eksekutif
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Nawir Messi, dan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo
pada saat penandatanganan MoU terkait pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara di Auditorium BPK Pusat pada 10 Februari 2011.
Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki berfoto bersama Dirjen Pajak A.
Fuad Rahmany, dan para pimpinan BUMN dan BUMD Perbankan pada saat
penyerahan LHP Kewajiban Perpatuhan Perpajakan di Auditorium BPK Pusat
pada 1 Maret 2011.
40 MARET 2011
Warta BPK

Forum Diskusi eselon I dan II BPK terkait dengan implementasi BPK Sinergi
dalam pelaksanaan Rencana Implementasi Renstra BPK di Bogor pada 3
Maret 2011.
Foto bersama delegasi BPK RI dengan JAN Malaysia di Langkawi, Malaysia
pada 25 Februari 2011.
Anggota V BPK Sapto Amal Damandari bersama dengan Tortama AKN V
Sutrisno berfoto dengan dua Gajah Lampung setelah menghadiri Workshop
Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung pada 10 Februari 2011.
Warta BPK
Pelantikan pegawai eselon III dan IV di Auditorium BPK Pusat pada 22
Februari 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Direktur
Ditama Revbang BPK Daeng M. Nazier tengah memantau penyusunan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK pada 2 Februari 2011.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo tengah menandatangani peresmian Kantor
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten pada 24 Februari 2011, disaksikan
Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan pejabat eselon I BPK dan
Gubernur Banten Atut Chosiyah dan unsur Muspida di lingkungan Provinsi
Banten lainnya.
MARET 2011
41

AKSENTUASI
Perlu Forum BPK,
Ditjen Pajak, dan Bank
Para bankir papan atas
dan petinggi direktorat
perpajakan berkumpul
di auditorium BPK Pusat
awal Maret lalu. Bukan
untuk kongkow kongkow
bicarakan kasus mafia
pajak, akan tetapi
menghadiri penerimaan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dua bank BUMN
dan delapan bank BUMD,
khususnya terkait dengan
kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan.
Selain para petinggi BPK dan eksekutif bank milik
pemerintah, hadir juga pengurus asosiasi bank
BUMn dan bank pembangunan daerah (BPD) yaitu
Ketua Himpunan Bank-Bank Milik negara (Himbara)
Gatot M. Suwondo dan Winny erwindia, Ketua asosiasi
Bank Pembangunan Daerah (asbanda). Juga nampak hadir
dirjen pajak yang baru Fuad Rahmany.
Penerima lHP yaitu PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank
Rakyat indonesia Tbk untuk bank BUMn. Sementara delapan
BUMD yakni PT Bank Jabar Banten (BJB), PT Bank DKi,
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, Bank Jatim, BPD
Sumut, BPD Sumsel, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel.
Ketua Himbara menyambut baik lHP tentang kepatuhan
terhadap kewajiban perpajakan. Baginya, pemeriksaan
BPK kali ini sangat fokus. Pemeriksaan yang spesifik hanya
mengenai kepatuhan kewajiban pajak auditee. Dia mengakui
anggota Himbara, lebih responsif dalam mempersiapkan
apa yang dibutuhkan BPK.
Gatot mengharapkan adanya suatu forum bersama antara
pihaknya, Ditjen Pajak, dan BPK. Forum ini bertujuan
Dari kiri: Winny Erwindia, Gatot M. Suwondo,
Taufiequrachman Ruki, Fuad Rahmany
agar bisa menjembatani komunikasi sehingga permasalahan
perpajakan bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu,
agar masalah perpajakan ataupun laporan kepatuhan kewajiban
perpajakan dapat sinkron dengan pihak BUMn dan
BUMD perbankan.
“Selama ini, belum ada sinkronisasi maupun aturan yang
dipahami bersama terkait dengan perpajakan. Kerap pihak
auditee yang juga Wajib Pajak, dan juga pihak pemungut
pajak, merasa ada yang memberatkan, kurang memahami,
ataupun ketidakjelasan sisi teknis pajak. Untuk itu, forum
bersama itu bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini,”
jelasnya.
Ketua Umum asbanda Winny erwindia merasa prihatin
dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Dia merasa kondisi
ini membuat hubungan antara sektor riil, khususnya
perbankan serta Ditjen Pajak dipenuhi ketidakpastian.
“Ketidakpastian ini karena ada kekhawatiran bahwa halhal
yang terjadi akan terus berlarut, dan akhirnya menyeret
kepada situasi yang sangat memprihatinkan.”
Berdasarkan hasil dari lHP BPK untuk bank BUMn dan
42 MaReT 2011
Warta BPK

BUMD itu, Winny mengakui banyak
hal yang harus dibenahi dan disempurnakan
oleh anggota asosiasi. Khususnya
di dalam kepatuhan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan.
“Saya kira, bagi BPD, kalaupun tidak
punya unit khusus, mungkin harus
memikirkan adanya petugas ataupun
pejabat khusus yang tidak dimutasikan
dan fokus kepada masalah perpajakan,”
paparnya.
Menurut dia, dalam rangka menjalankan
kewajiban atau tugas yang
baru saja dibebankan sebagai bank
yang handal di daerah, tentunya masalah
perpajakan harus menjadi sesuatu
yang penting. Dia mengakui BPD
selama ini tidak begitu memberikan
perhatian terhadap masalah yang terkait
dengan perpajakan.
Pajak meningkat
Dirjen Pajak Fuad Rahmany merasa
bersyukur bahwa BPK melakukan
pemeriksaan yang spesifik terkait
dengan kepatuhan kewajiban perpajakan
pada bank milik negara. Hal
ini dapat membantu pihaknya dalam
memetakan kesulitan dan permasalahan
yang ada pada pihak perbankan
yang nantinya bisa dicari jalan keluarnya.
Mengenai kondisi perbankan saat
ini, Fuad menyatakan nilai aset perbankan
nasional terus tumbuh, pemberian
kredit juga meningkat pesat,
dan produk perbankan semakin luas
cakupannya. Hal ini membuktikan
bahwa kepercayaan masyarakat kepada
perbankan semakin baik.
Hal ini patut disyukuri, sebab dampak
terhadap perpajakan nasional
semakin positif. apa yang diharapkan
Fuad adalah penerimaan pajak dari
sektor perbankan dapat ditingkatkan
lagi.
Fuad menginformasikan jumlah
setoran pajak (SSP) dari tahun ke tahun
juga mengalami peningkatan.
Pada 2003, ada sekitar 7,54 juta lembar
SSP dengan nilai Rp120 triliun.
Sampai dengan 2010, meningkat
menjadi 35 juta lembar SSP senilai Rp
541,6 triliun. Tahun ini diprediksi seki-
Warta BPK
tar 40 juta dengan nilai Rp650 triliun.
Meski demikan, ada hal yang masih
perlu diperbaiki terkait dengan
penunjukkan bank persepsi yang bertugas
memungut setoran pajak dari
Wajib Pajak (WP). Dalam aturan, bank
persepsi melayani WP yang akan menyetor
pajak, dari jam 8 pagi sampai
jam 3 sore.
namun, ada beberapa bank persepsi
yang jam 11.00 sudah tidak lagi
melayani setoran pajak. Mungkin, hal
ini bisa menjadi satu acuan dalam
pemeriksaan BPK pada bank-bank auditee.
“Kami dari Ditjen Pajak siap
untuk membuka forum agar
lebih produktif, agar supaya
kita juga dapat memperbaiki
ketentuan-ketentuan kami
yang mungkin tidak jelas,”
“ini hanya satu contoh saja dari
beberapa permasalahan perpajakan
terkait dengan kinerja perbankan,”
ung kapnya.
Terkait dengan usul untuk dibentuknya
forum bersama dalam membahas
masalah perpajakan terkait
dengan perbankan, Fuad Rahmany
menyambutnya dengan tangan terbuka.
“Kami dari Ditjen Pajak siap untuk
membuka forum agar lebih produktif,
agar supaya kita juga dapat memperbaiki
ketentuan-ketentuan kami yang
mungkin tidak jelas,” ungkap Fuad.
Masalah pajak
Permasalahan perpajakan memang
tak ada habis-habisnya. Menurut
Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki,
permasalahan itu harus didiskusikan
dengan kepala dingin dan tenang. Dengan
begitu, tuturnya, permasalahan
dapat diselesaikan dengan baik.
“Tak ada permasalahan yang tidak
bisa diselesaikan dan tak ada hal-hal
yang tak dapat dibicarakan,” ucap Taufiequrachman.
Permasalahan antara BPK dengan
auditee sendiri terkait hal ini, juga bisa
didiskusikan dengan baik.. Jika memang
ada hal yang kurang, bisa diperbaiki
pihak auditee. Dan, jika ada yang
tidak benar dari hasil pemeriksaan
tersebut, pihak auditee bisa menyampaikan
kepada BPK.
Dia sangat prihatin dengan kondisi
perpajakan saat ini yang mencuatkan
permasalahan besar. Untuk itu, apa
yang harus bisa dilakukan Ditjen Pajak,
adalah mengembalikan kepercayaan
publik kepada Ditjen Pajak.
Untuk mengembalikan kepercayaan
publik memang bukan hal yang
mudah dalam kondisi saat ini. namun,
Ditjen Pajak bisa menjawab semua
opini negatif masyarakat itu dengan
kerja keras, kerja baik, dan kerja yang
benar.
adapun, adanya temuan-temuan
negatif hasil dari pemeriksaan BPK
terhadap Ditjen Pajak bukan untuk
konsumsi publik. Temuan-temuan itu
bisa menjadi acuan untuk perbaikan
internal di Ditjen Pajak sendiri.
Pemeriksaan kepatuhan kewajiban
perpajakan yang dilakukan oleh BPK
ini, merupakan hasil kesepakatan dari
Sidang Badan BPK. Pada Sidang Badan
itu disepakati bahwa pemeriksaan
BPK, disamping mengeluarkan hasil
laporan penggunaan keuangan negara,
fokus pemeriksaan tahun ini dan
tahun depan adalah mengenai penerimaan
negara. Bukan hanya penerimaan
negara pada sektor perpajakan
saja, tetapi juga penerimaan negara
nonpajak dan utang-utang luar negeri.
Hal ini bertujuan agar diketahui apakah
penerimaan negara sudah optimal
atau belum.
Terkait dengan lHP Kepatuhan
Kewajiban Perpajakan ini, Taufiqurachman
menjelaskan BPK melibatkan
tiga kelompok auditor. Khusus untuk
perpajakan ditangani auditor Utama
Keuangan negara ii Syafri adnan Baharuddin.
Untuk BUMn, ditangani
auditor Utama Keuangan negara Vii
ilya avianti, dan BUMD ditangani oleh
auditor Utama Keuangan negara V Sutrisno.
(and/lif)
MaReT 2011
43

pantau
Duh ...Nasibmu TKI...
Di negeri penerima, TKI
ditekan melalui politik
kontrol pembatasan,
xenophobia, pelanggaran
kemanusiaan, dan
eksploitasi kerja dengan
upah murah. Di negeri
pengirim, TKI ditekan
melalui pengiriman ‘satupintu’
dan berbagai bentuk
kebijakan yang menindas
serta menciptakan migrasi
yang tidak aman.
Secara global, pada 2008, tidak kurang dari 6 juta
TKI tersebar di berbagai negara tujuan seperti
Timur Tengah, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea
Selatan, Singapura, Jepang, Amerika, dan Eropa.
Mereka ini memberikan tambahan sumber devisa
negara yang setiap tahunnya rata-rata mencapai sekitar
Rp39,3 triliun. Sebagaimana diinformasikan oleh pemerintah,
TKI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
perekonomian Indonesia. Pemasukan devisa dari TKI
menduduki posisi kedua terbesar, setelah minyak dan gas
bumi.
Sebagai catatan, kontribusi devisa dari remitansi TKI
buruh migran pada 2008 naik menjadi Rp85 triliun dari
Rp44 triliun (2007) dan Rp35 triliun (2006). Angka-angka
itu didasarkan pada perhitungan perbankan dan perusahaan
jasa pengiriman uang. Bila ditambahkan dengan
jumlah kiriman uang yang dilakukan secara langsung,
jumlah riilnya mencapai dua sampai tiga kali lipat dari
angka yang tertera di atas. Tak salah jika TKI di luar negeri
diberi gelar “Pahlawan Devisa”.
Sebutan yang harum itu berbanding terbalik dengan
pemberitaan di mass media. Banyak berita justru memuat
penderitaan TKI di negeri seberang. Satu-dua berita tak
sedap muncul. Seperti melihat puncak gunung es. Terlihat
sedikit, tetapi kenyataannya banyak. Sepanjang 2009, Migrant
Care, mengungkapkan angka TKI yang mengalami
kekerasan dari majikan, tercatat 2.878.
Perlakuan buruk yang diterima TKI di antaranya kerja
paksa, upah tidak dibayar, penipuan, pelecahan seksual,
penganiayaan, kekerasan, deportasi, dan bahkan meninggal
dunia. Perlakuan buruk itu berulang kali terjadi. Bahkan,
kadang disalahpahami sebagai risiko kerja yang mesti
diterima. Padahal, ini bukan risiko kerja. Namun, lebih
karena tidak adanya perlindungan yang memadai.
Menurut ekonom Graeme Hugo dari University of Adelaide
dan Bank Dunia, dalam hal perlindungan TKI, sebagai
negara surplus tenaga kerja dan salah satu pengekspor
pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia jauh tertinggal
dari Filipina dan negara eksportir pekerja migran
lain dalam mengembangkan kebijakan dan program yang
efektif bagi perlindungan TKI.
Tentu saja ini akibat kegagalan pemerintah dalam
menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dialihkan
dalam strategi mengirim murah tenaga kerja ke
luar negeri tanpa pengelolaan yang terorganisir dengan
baik. Meningkatnya jumlah penempatan TKI setiap tahun
berbanding terbalik dengan kualitas perlindungan yang
diterima para TKI. Setiap tahun masalah yang menimpa
TKI terus berulang.
44 MARET 2011
Warta BPK

Indonesia tak cukup memiliki
kerangka perjanjian bilateral atau
nota kesepahaman (MOU) dengan beberapa
negara tujuan TKI menyangkut
perlindungan hukum TKI. Padahal,
keberadaan kesepakatan seperti
ini sangat efektif dalam melindungi
hak TKI.
Singkatnya, Indonesia belum
mam pu menyeimbangkan antara
ke pentingan ekonomi, yaitu mengejar
devisa TKI, mengurangi angka
pengang guran dan kemiskinan di
dalam negeri, dan perlindungan para
TKI di luar negeri.
Perjanjian Nota Kesepahaman
de ngan negara tujuan pun tak cukup
melindungi TKI. Kementerian Tenaga
Kerja hanya bisa menargetkan
pening katan ekspor TKI dan devisa
yang dikirim TKI setiap tahun. Namun,
soal perlindungan TKI, dinilai
tak banyak membuat kemajuan.
Pada Juli 2010 dari 23 negara
penem patan TKI, Indonesia baru
menandatangani nota kesepahaman
dengan delapan negara, empat negara
di kawasan Asia Pasifik dan empat
negara di Timur Tengah.
Sebagai perbandingan, Filipina
pada 2004 sudah memiliki perjanjian
dengan sedikitnya 12 negara tujuan
Warta BPK
pekerja migrannya, termasuk de ngan
negara-negara Timur Tengah dan
negara maju, seperti Swiss, Inggris,
dan Norwegia.
Beberapa nota kesepahaman
yang sudah dibuat pun dinilai belum
mampu melindungi hak-hak TKI, contohnya
nota kesepahaman RI-Malaysia.
Meskipun sudah mengatur standar
perekrutan yang lebih ketat dan
penetapan gaji minimum bagi TKI,
tetapi sama sekali tidak menyentuh
standar minimum perlindungan TKI,
khususnya bagi TKW yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga.
Nota kesepahaman ini juga tetap
memberikan hak kepada majikan
dan agen untuk menahan paspor TKI
sehingga tetap menempatkan TKW
dalam posisi rentan untuk diperlakukan
tak manusiawi.
Kualitas memprihatinkan
Dari sisi kualitas TKI amat memprihatinkan.
Sebagian besar TKI tak
mengecap pendidikan ataupun pelatihan
yang memadai. SDM TKI didominasi
orang yang hanya mengecap
pendidikan SD ke bawah. Jumlahnya
lebih dari separuh, bahkan mencapai
97% dari total jumlah TKI yang
dikirim ke luar negeri. Tak heran, jika
pengiriman TKI sebagian besar pada
sektor informal, seperti pembantu
rumah tangga dan buruh kasar. Hampir
80% TKI yang dikirim adalah
TKW yang tidak terdidik dan bekerja
sebagai pembantu rumah tangga.
Hampir 100% TKI yang bekerja di
Singapura adalah TKW, 93% di Arab
Saudi, dan Hong Kong 94%.
Negara-negara Timur Tengah
menjadi penyumbang yang cukup besar
dalam hal TKI yang bermasalah.
Namun, negara seperti Malaysia pun
punya angka yang juga cukup banyak.
Bahkan, di Hong Kong, yang notabene
punya undang-undang perlindungan
tenaga kerja pun sama saja.
Ambil contoh, jumlah TKI yang
hamil di Hong Kong ternyata tak bisa
dibilang sedikit. Setidaknya hal tersebut
terungkap dari data Pathfinders,
lembaga yang bergerak dalam penanganan
kasus buruh migran. Ada
100 lebih kasus Tenaga Kerja Wanita
(TKW) yang hamil selama bekerja di
sana. Mayoritas dari mereka, sekitar
70%, ditinggalkan atau sudah tak
berhubungan lagi dengan lelaki yang
menghamilinya.
Berdasarkan data Pathfinders,
terkait dengan kehamilan mereka,
kebanyakan buruh migran asal Fili-
MARET 2011
45

pantau
pina memilih untuk melahirkan atau
memulangkan anak yang dilahirkan
ke Tanah Air. Namun, TKW kebanyakan
ragu-ragu untuk pulang dan
malu karena mesti berhadapan dengan
keluarga dan kerabat di kampung
halaman yang belum tentu bisa
menerima kondisi mereka. Beberapa
di antara mereka kemudian memilih
menyerahkan anak yang mereka lahirkan
untuk diadopsi oleh warga
Hongkong. Kebanyakan pengadopsi
adalah kaum ekspatriat Caucasians
yang telah menjadi warga permanen
Hong Kong.
Taiwan pun tak beda jauh. Dari
sekian cerita sedih para TKI/TKW
yang bekerja di Taiwan, yang paling
banyak terjadi adalah gaji yang tidak
dibayar seusai kontrak kerja berakhir
yaitu tabungan. Ada juga gaji yang
dibayar separoh, ditipu agency, disiksa
majikan, diperkosa majikan hingga
dibunuh majikan.
Dan yang lebih menyedihkannya
lagi banyak TKI/TKW yang
mendekam dalam penjara Taiwan
dengan kondisi yang memilukan.
Penjara Hsinchu Detention Center, dianggap
paling banyak jumlah pekerja
dari Indonesia yang ditahan. Di antara
mereka ada yang tinggal di dalam
penjara selama 5 bulan, 6 bulan bahkan
ada yang 1,5 tahun. Berbagai
macam kasusnya, ada yang ditahan
karena murni kriminalitas, tetapi itu
hanya segelintir saja. Kebanyakan
dari mereka adalah kabur, karena tindakan
itu sudah dianggap orang ilegal
dan biasa TKI/TKW yang kaburan
tanpa identitas, karena paspor, dan
KTP ditahan majikan.
TKI yang legal saja mengalami hal
buruk, bagaimana dengan TKI ilegal.
Tentu saja lebih parah lagi. Pemulangan
paksa adalah konsekuensi logis
dari status ilegal TKI. Namun, fakta
begitu besarnya angka TKI ilegal dan
jumlahnya tidak pernah menurun.
TKI ilegal terus mengalir ke berbagai
negara. Sebagian di antaranya bermodus
perdagangan manusia (human
trafficking) yang melibatkan oknum
aparat.
Jumlah TKI ilegal yang bekerja di
luar negeri sekarang ini jauh melampaui
TKI legal. Argumen yang sering
dijadikan alasan pembenaran adalah
begitu luasnya wilayah Indonesia
dan begitu banyaknya pintu keluarmasuk
bagi TKI ilegal sehingga tak
semuanya bisa dipantau oleh aparat.
Faktor utama penyebab maraknya
penempatan TKI secara ilegal sebenarnya
adalah mahal dan ribetnya
birokrasi pengurusan penempatan
TKI di luar negeri. Jika diasumsikan
untuk masing-masing birokrasi ada
tiga meja saja, berarti ada 123 meja
yang harus dilalui oleh calon TKI. Belum
lagi waktu dan biaya yang harus
dikeluarkan. (and)
46 MARET 2011
Warta BPK

Anggota III BPK Hasan Bisri:
“Banyak Masalah TKI
yang Berawal dari Persoalan
di Dalam Negeri”
PeMberitaan di media massa yang menyedihkan terkait
dengan TKI di luar negeri sering muncul timbul-tenggelam.
Pemberitaan tersebut bukannya menceritakan kesuksesan
TKI, akan tetapi lebih pada penderitaan mereka di negeri
orang. Oleh karena itu, BPK berinisiatif untuk melakukan
pemeriksaan kinerja terkait dengan pengelolaan TKI di luar
negeri. Pemeriksaan BPK itu sendiri dimulai dari perekrutan,
pengiriman, penempatan, dan purna penempatan TKI di luar
negeri. Hasilnya, banyak terjadi ketidakberesan pengelolaan
TKI tersebut. Permasalahannya, bukan hanya bermasalah di
negara tempat TKI bekerja, namun, ternyata berawal dari
permasalah yang muncul di dalam negeri sendiri. Bagaimana
sebenarnya kondisi TKI di luar negeri, Warta BPK berkesempatan
untuk mewawancarai Anggota III BPK Hasan
Bisri yang membidangi pembinaan pemeriksaan di lingkungan
Kementerian Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya.
Berikut petikan wawancaranya :
Apa sebenarnya yang melatarbelakangi BPK
melakukan pemeriksaan kinerja terkait dengan pengelolaan
TKI?
Sudah lama saya memperhatikan bahwa masalah perlindungan
TKI di luar negeri ini, khususnya di negara-negara
di Timur Tengah, itu sangat memprihatinkan sekali.
Saya tahu ini sudah sejak lama. Saya sering ke Saudi Arabia
dalam rangka pemeriksaan haji, di situ saya melihat sendiri
bagaimana tenaga kerja kita, terutama tenaga kerja wanita
itu bermasalah di sana. Dan, di Jeddah, di Riyadh, dan di Kuwait.
Di Kuwait saja contohnya, tidak kurang dari 300-350 setiap
hari TKW yang menunggu penyelesaian persoalannya
di sana. Rata-rata, dalam satu hari, mereka hanya bisa menyelesaikan
antara 5-6, sementara yang datang juga hampir
sama, antara 5-7 orang, jadi yang ditampung di penampungan-penampungan
yang ada itu rata-rata 300-350 orang.
Dan, untuk menampung orang segini banyak, terutama di
luar negeri bagi kedutaan besar di Indonesia, bukan pekerjaan
yang mudah dan murah.
Oleh karena itu, saya merancang suatu program audit
tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
Itu yang melatarbelakangi kenapa kami mencoba melihat
Warta BPK
n Hasan Bisri
bagaimana proses penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri, karena pemberitaan di berbagai media massa
akhir-akhir ini cukup banyak yang menyangkut penderitaan
TKI kita.
Di sisi lain, pemerintah selalu mengatakan bahwa mereka
adalah pahlawan devisa. Namun, fakta menunjukkan
bahwa yang berhasil juga banyak, yang berhasil seringkali
tidak diekspos, yang gagal juga banyak. Nah, keberhasilan
ini rupanya sangat membius orang-orang terutama di pedesaan
yang memang mencari pekerjaan itu sulit. Dan, ini memang
sangat membius sekali.
Daerah mana saja yang menjadi sentra pengiriman
TKI?
Kalau dilihat, daerah pengirim TKI ya itu-itu saja. Sentra
pengirim itu, misalnya di Jawa Barat dari Indramayu, Cirebon,
Sumedang, kemudian Ciamis. Jawa Tengah juga daerah
tertentu, kemudian NTB, Jawa Timur daerah tertentu saja.
MARET 2011
47

pantau
Artinya, sentra pengirim TKI yang cukup
potensial, terutama TKW, karena
memang mereka terbius dengan keberhasilan
rekan-rekannya. Meski
terkadang ada juga tentang kegagalan,
berita penderitaan, ternyata tidak
mengurangi semangat untuk mereka
menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Tuntutan untuk memperbaiki hidup
bisa membuat semangat luar biasa. Itu
juga latar belakang kenapa kami mencoba
melihat sebetulnya seperti apa
proses penempatan TKI.
Namun, pemeriksaan ini akan kami
lanjutkan. Kita baru melihat di Timur
Tengah, di Hong Kong, Malaysia, dan
Singapura. Nanti rencananya kita akan
lanjutkan pemeriksaan untuk Jepang
dan Korea Selatan karena ada perbedaan
yang sangat signifikan antarkawasan
itu. Di Hong Kong misalnya,
tenaga kerja kita relatif memperoleh
hak-hak dasar. Mereka punya hak libur
setiap hari Minggu, hak untuk keluar
rumah, dan bersosialisasi de ngan
kawan-kawannya. Hal ini berbeda
sekali dengan Timur Tengah, karena
memang kulturnya berbeda.
Melihat pemberitaan akhir-akhir
ini, Anda menilai kondisi TKI seperti
apa?
Di negara-negara yang sudah mengadopsi
peraturan ILO tentang hak-hak
tenaga kerja, relatif hak-hak tenaga
kerja kita lebih dilindungi. Sementara
di Timur Tengah, TKI, terutama TKW,
dianggap properti. Mereka menganggap
para TKW bagian dari keluarga,
dan Anda tidak usah ikut campur.
Kalau kemudian mereka perlakukan
seperti keluarga, tetapi diperlakukan
seperti properti, bisa diapakan saja. Ini
jadi persoalan. Namun, yang bernasib
baik, diperlakukan seperti keluarga.
Makanya, pemerintah selalu melihat
persentase TKW yang bermasalah
lebih kecil dibandingkan dengan yang
berhasil. Bagi kami, kalau menyangkut
manusia, tidak ada toleransi persentase.
Satu nyawa harus kita perhatikan.
Seperti apa pemeriksaan BPK
terkait TKI? Apa yang ditemukan?
Ini adalah pemeriksaan kinerja
yang bersifat lintas instansi. Dan tidak
menyangkut bagaimana uang digunakan.
Namun, lebih menilai bagaimana
aktivitas dilaksanakan. Pemeriksaan
kami mulai dari dalam negeri. Kami
memeriksa dari mulai dinas-dinas
tenaga kerja kabupaten dan kota. Tentunya,
kabupaten dan kota yang menjadi
sentra pengirim TKW. Kemudian
kita periksa juga BNP2TKI. BNP2TKI
ini sebuah lembaga nonkementerian
yang dibentuk untuk melaksanakan
penempatan dan perlindungan tenaga
kerja kita. Kemudian kita periksa juga
kementerian tenaga kerja sebagai regulator.
Jadi, pemeriksaan ini dari mulai
hulu sampai ke hilir. Kemudian kita
juga lakukan pengamatan sendiri,
pemeriksaan sendiri ke negara-negara
tujuan. Kemarin, kalau tidak salah,
kami ke Kuwait, Jeddah, Riyadh, Singapura,
Hong Kong, dan Kuala Lumpur.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.
Ternyata memang persoalan
tenaga kerja yang dihadapi oleh TKI
banyak masalah yang sebenarnya sebagai
akibat masalah di dalam negeri.
Ambil contoh, rekruitmen. Seharusnya
rekruitmen calon TKI itu melalui
bursa tenaga kerja. Jadi, perusahaan
pengerah tenaga kerja yang membutuhkan
harusnya memberitahukan
kepada dinas tenaga kerja setempat.
Dinas kerja setempat akan mengumumkan,
bahwa dibutuhkan TKI untuk
dikirim keluar negeri, dengan persyaratan
tertentu, proses seleksi dan
sebagainya.
Apa yang terjadi tidak demikian.
Pada umumnya, perusahaan pengerah
tenaga kerja ini datang sendiri ke kampung-kampung.
Mereka menugaskan
petugas lapangan, atau biasa disebut
calo. Mereka mendatangi, membujuk
dengan iming iming kerja di luar negeri.
Mereka memperlihatkan contohcontoh
sukses TKI/TKW yang dapat
membangun rumah bagus, beli motor,
dan sebagainya.
Nah, prosedur yang seharusnya,
mereka diseleksi terlebih dahulu. Tahap
administratif, umur, pendidikan,
kesehatan, pengetahuan dan sebagainya.
Namun, perusahaan pengerah tena-
ga kerja tidak melalui prosedur seperti
ini karena mereka berebut mencari
target. Kalau dia bisa merekrut satu
orang, artinya bisa membayangkan
keuntungannya.
Semua biaya, dari mencari ke
kampung-kampung sampai memberangkatkan,
akan kapitalisir, dan
diserahkan kepada agen di luar negeri.
Agen dari luar negeri akan membayar
ke PJTKI di Indonesia. Jadi, kalau ada
orang yang mengatakan sesungguhnya
pengiriman TKW, terutama, keluar
negeri, ke negara-negara Timur
Tengah, itu hampir mirip dengan perbudakan
modern. Pendapat ini tidak
terlalu salah. Saya tidak mengatakan
bahwa pendapat ini benar, akan tetapi
pendapat ini tidak terlalu salah.
Jika saya bandingkan dengan Filipina
yang juga mengirimkan TKW, mereka
berani melawan, kalau diperlakukan
tidak benar. Itu beda sekali. Karena
apa? Mereka bisa bahasa Inggris. Di
Timor Tengah, bahasanya selain Arab,
ya Inggris. Kedua, mereka relatif welleducated.
Apa fakta yang menarik selama
Anda melakukan pemeriksaan?
Ada fakta yang perlu saya sampaikan.
Kami mewawancarai hampir
semua TKW bermasalah yang ditampung
di kedutaan. Satu hal yang
menarik. Apakah Anda pernah mendengar
sebelum berangkat ada TKW atau
TKI yang memperoleh kegagalan atau
diperlakukan tidak manusiawi oleh
majikannya? Pernah. Kenapa itu tidak
membuat Anda takut? Saya pikir tidak
semua orang nasibnya akan sama,
mana tahu saya bisa berbeda. Apa
yang membuat Anda nekad mau pergi
ke sini? Saya nggak punya pekerjaan.
Saya sulit sekali mencari pekerjaan.
Saya melihat banyak juga yang berhasil.
Jadi saya katakan, kesulitan hidup
di kampung dan cerita keberhasilan
teman, ini membius dan memberikan
dorongan semangat yang luar biasa
untuk mempertaruhkan nyawanya di
negeri orang.
Apa tidak ada tindakan dari pemerintah?
Kementerian tenaga kerja sebe-
48 MARET 2011
Warta BPK

tulnya sudah berusaha membuat berbagai
macam regulasi, termasuk asuransi
TKI. Kementerian Tenaga Kerja
itu mengharuskan seorang TKI yang
akan dikirim ke luar negeri itu harus
diasuransikan di periode prapemberangkatan,
periode penempatan,
dan periode pemulangan. Jadi, kalau
selama periode pemberangkatan sampai
pemulangan ada accident, atau
ada berbagai macam risiko yang ditulis
dalam polis, dia akan memperoleh
penggantian dari pihak asuransi. Masalahnya
kemudian, asuransi yang
ditunjuk untuk bisa mengeluarkan
produk asuransi TKI ini banyak sekali.
Ratusan perusahaan yang tergabung
dalam puluhan konsorsium.
Akibatnya, mereka kemudian bersaing.
Sayangnya, bersaing bukan di
pelayanan tetapi di harga. Mereka
berlomba-lomba memberikan diskon.
Bahkan, ada yang berani memberikan
diskon sampai 50% dari premi
yang seharusnya dibayar sebesar
Rp300.000. Jadi, PJTKI cukup membayar
Rp150.000. Namun, dalam hitungan
dia, tetap Rp300.000. Karena
upaya menekan cost. Anda bisa bayangkan
kalau asuransi saja sudah
banting harga seenaknya, darimana
nanti dia memperoleh untung. Pasti
berusaha menghindari klaim. Begitu
datang di Indonesia, TKW yang
me ngadu tidak dibayar upahnya, diperkosa,
ditanya mana bukti-buktinya.
Sulit sekali, bagaimana membuktikan
TKW pernah diperkosa. Akhirnya,
hampir sulit sekali untuk bisa mengklaim
asuransi itu.
Oleh karena itu, pemerintah melalui
kementerian tenaga kerja membubarkan
konsorsium asuransi itu,
diganti hanya satu konsorsium yang
anggotanya kira-kira 9-10 perusahaan.
Khusus pengiriman tenaga kerja
ke Timur Tengah, bikin passport-nya
harus ke Tangerang. Coba bayangkan.
Padahal yang namanya kantor imigrasi
ada di seluruh Indonesia. Dari NTB,
dari Jawa Timur, dari Probolinggo
dari mana, harus bikin passport ke
Tangerang.
Kenapa itu terjadi?
Warta BPK
Ada semacam kesepakatan antara
PNB2TKI, Kementerian Tenaga
Kerja, dan Kantor Imigrasi. Yang tidak
jelas reasoningnya apa? Mereka tidak
bisa menjelaskan kenapa mesti di
Tangerang. Passport bisa dibikin dimana
saja. Dan pihak Arab Saudi tidak
melihat ini passport mana, yang penting
Indonesia. Ini suatu hal yang tidak
masuk akal. Juga ada masalah lain seperti
pelatihan juga dari sisi perlindungan.
Pemeriksaan ini adalah audit
kinerja, bukan audit keua ngan neg-
pemerintah selalu melihat
persentase TKW yang
bermasalah lebih kecil
dibandingkan dengan yang
berhasil. Bagi kami, kalau
menyangkut manusia, tidak
ada toleransi persentase. Satu
nyawa harus kita perhatikan.
ara, atau kerugian negara akibat hal
itu. Petunjuk apa untuk mengarah
ke arah kerugian negara?
Ini audit kinerja seperti yang saya
katakana tadi. Kami tidak mengaudit
bagaimana pemerintah menggunakan
uang, tetapi bagaimana pemerintah
melaksanakan penempatan dan perlindungan
TKI. Jadi, tidak ada hubungan
dengan masalah kerugian negara.
Apakah BPK akan mengarah ke
sana?
Tidak sama sekali. Ini tidak ada
hubungan dengan pertanggungjawaban
keuangan. Ini lebih pada bagaimana
pemerintah melaksanakan kebijakan.
Memang semua itu ada biaya,
tetapi kami tidak melihat dari sisi itu.
Saat ini ada TKI yang legal dan
ilegal, tanggapan Anda?
Sejauh ini, saya membicarakan
yang legal. Kalau bicara yang ilegal sulit
sekali yang mana. Di Malaysia misalnya,
jumlah TKI yang ilegal jauh lebih
banyak. Namun, sulit untuk membuk-
tikan. Datanya juga sulit sekali. Namun,
itu banyak sekali, terutama yang
bekerja di sektor perkebunan. Di Arab
Saudi juga banyak sekali. Ini lebih berbahaya
lagi yang ilegal karena sama
sekali tidak terpantau oleh kedutaan
kita di sana.
Siapa yang salah dengan adanya
TKI Ilegal?
Saya tidak tahu siapa yang salah.
Yang jelas, adalah tugas kita semua untuk
menyediakan lapangan pekerjaan
bagi penduduk. Kalau memang kerja di
kita memungkinkan, orang lebih baik
memperoleh upah 5.000 di ne gerinya
sendiri aman, daripada 7.500 di luar
negeri tapi berisiko.
Apa yang seharusnya dilakukan
pemerintahw?
Selama ini penyelesaian kasus-kasus
TKI selalu parsial. Kalau ada masalah,
ribut, kita selesaikan. Namun,
tidak dikaji kebijakan secara menyeluruh.
Dari mulai proses rekruitmen,
regulasi-regulasi, kemudian bagaimana
koordinasi dengan instansi lain, dan
sebagainya. Selalu penyelesaiannya
parsial. Ada masalah, ya selesaikan,
tetapi tidak secara komprehensif.
Makanya di dalam laporan kami
dikatakan bahwa tidak ada suatu kebijakan
yang komprehensif, yang menyeluruh
mulai dari proses rekruitmen
sampai masalah perlindungan di
luar negeri. Oleh karena itu, kami menyarankan
agar pemerintah melakukan
evaluasi menyeluruh, tentang
pera turan perundangan, kebijakan
sistem dan mekanisme penempatan
tenaga kerja ini. Dan, yang lebih penting
lagi adalah law enforcement. Perusahaan
pengerah TKI yang melakukan
pelanggaran mesti ada sanksi yang
tegas.
BPK sudah memberikan rekomendasi
agar pemerintah melakukan
moratorium pengiriman TKI ke
negara-negara yang tidak mempunyai
UU tentang perlindungan tenaga kerja
a sing dan/atau belum ada MoU dengan
pemerintah RI. Namun, sejauh
mana pemerintah dapat melakukan
rekomendasi tersebut kita lihat saja
nanti. (and/bw)
MARET 2011
49

KOLOM
Optimalisasi Peran BPK
Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa *
Oleh : Diky Adisaputra
IndOnEsIA merupakan negara yang aktif dalam perdagangan
internasional. Tidak hanya melakukan ekspor, tetapi
juga impor. Akibatnya, barang-barang yang dijual di Tanah
Air tidak hanya dari dalam negeri. salah satu kebijakan
perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia pada
2010 ialah ACFTA (Asean-China Free Trade Area). Perjanjian
dalam bidang ekonomi ini mengharuskan produksi
dalam negeri bersaing dengan produksi dari negara Asean
lainnya dan juga China.
Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report
2010-2011, daya saing Indonesia memperoleh nilai 4,4 dan
menempati peringkat 44 dari 139 negara yang disurvei.
Indikator yang mendapat penilaian kurang ialah kesiapan
teknologi (nilai 3,2 dengan peringkat 91) dan infrastruktur
(nilai 3,6 dengan peringkat 82).
Indonesia tentunya harus memperbaiki teknologi dan
infrastruktur yang dimilikinya. namun, masih akan terhalang
oleh praktik korupsi di pemerintahan yang kerap
kali melebihkan dana yang dibutuhkan sehingga dana
yang dialokasikan akan melebihi kewajaran. Bahkan, boleh
dikatakan kalau tingkat korupsi di Indonesia sangat
memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei Transparency
International (TI) pada 2010, Corruption Perspective Index
(CPI) Indonesia ialah 2,8 menduduki peringkat 110 dari
178 negara yang disurvei. Terlebih lagi, angka 2,8 merupakan
penilaian yang buruk dari nilai maksimal 10. nilai 10
menunjukan negara yang bersih dari praktik korupsi. Pada
2010, CPI tertinggi diperoleh denmark, selandia Baru, dan
singapura dengan angka 9,3
Korupsi secara harfiah memiliki makna kebusukan,
kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau
ucapan yang menghina atau memfitnah (Indonesia Corruption
Watch, 2004). Korupsi akan berdampak buruk, seperti
kerusakan mental masyarakat, hilangnya citra dan martabat,
biaya tinggi, investasi rendah, laporan kinerja rendah,
hasil pembangunan yang tidak dinikmati masyarakat
umum, dan hasil yang tidak optimal (Hasan Bisri, 2008).
Untuk menghadapi korupsi, good governance merupakan
salah satu konsep yang harus diterapkan secara
menyeluruh, tidak hanya pihak swasta dengan good corporate
governance tetapi juga pemerintah dengan good public
governance. wPrinsip penting yang harus ditekankan dari
good public governance untuk meminimalisir korupsi ialah
transparansi dan juga akuntabilitas, terutama pada laporan
keuangan.
Jika laporan keuangan transparan dan akuntabel maka
kesempatan menggunakan dana pemerintah tanpa diketahui
akan menjadi sangat sulit. setiap penggunaan dana
pemerintah akan diminta pertanggungjawabannya sehingga
pegawai pemerintah akan berhati-hati dalam menggunakan
dana pemerintah.
Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas
pada pemerintahan, BPK hadir menjawab harapan banyak
pihak. BPK merupakan lembaga yang tepat dalam menciptakan
transaparansi dan akuntabilitas karena perannya
mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tindakan yang
dilakukan BPK bersifat independen karena diterbitkannya
UU no. 15 Tahun 2006.
BPK telah memberikan opini atas kewajaran penyajian
laporan keuangan yang dikeluarkan lembaga pemerintah.
Berbagai temuan pun telah diungkap BPK pada Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan semester (IHPs).
Harapan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
akan lenyap jika peran BPK terhalang oleh lemahnya tanggapan
atas tindakan BPK. selama 5 tahun, dari 2004-2008,
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh
opini disclaimer atau TMP (Tidak Memberi Pendapat) dari
BPK karena berbagai permasalah yang membuat penyampaian
opini mengenai kewajaran tidak dapat dilakukan.
Pemerintah pusat tentunya berperan dijadikan teladan
bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah. Apakah
BPK dapat berperan secara optimal sebagai pencipta
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah?
Pemeriksaan BPK menghasilkan opini berdasarkan
50 MARET 2011
Warta BPK

ukti-bukti yang ada untuk menyampaikan
kewajaran laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku.
Pada periode 2004-2008, BPK
memberikan opini TMP (disclaimer)
pada Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP). Akhirnya pada 2009,
BPK memberikan opini Wajar dengan
Pengecualian (WdP-qualified)
atas LKPP yang diaudit. Kenyataan ini
merupakan sebuah kemajuan besar
yang dicapai oleh pemerintah pusat.
Walaupun demikian, pemerintah
pusat tidak seharusnya bangga
berlebihan karena opini yang paling
baik ialah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP-unqualified). Pemerintah pusat
harus meningkatkan kewajaran
penyampaian laporan keuangan agar
dapat meningkatkan akuntabilitas.
BPK juga memeriksa Laporan
Keuangan Pemerintah daerah (LKPd)
dengan pemberian sejumlah opini.
Pada semester I/2010, BPK memeriksa
348 dari 498 LKPd tahun 2009.
secara umum, dapat diambil kesimpulan
bahwa banyak pemerintah daerah
yang mulai meningkatkan kepatuhan
terhadap sAP.
Untuk mewujudkan perannya,
BPK memberikan rekomendasi guna
perbaikan kinerja pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan BUMn.
setelah rekomendasi disampaikan,
BPK memantau pelaksanaan tindak
lanjut berdasarkan UU no. 15/2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan negara.
Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
berperan penting untuk
menunjukkan tanggapan pihak yang
diperiksa kepada BPK. Kondisi penyelesaian
tindak lanjut memperlihatkan
kesadaran lembaga yang diaudit (auditee)
atas keberadaan BPK. Rekomendasi
yang tidak ditindaklanjuti
menunjukan sikap auditee yang mengacuhkan
hasil kerja BPK (berupa rekomendasi).
Tindak lanjut rekomendasi BPK
merupakan salah satu kunci untuk
menguatkan peran BPK dalam meningkatkan
transparansi dan akun-
Warta BPK
tabilitas laporan keuangan di pemerintah.
Jika rekomendasi BPK terus
berstatus belum diperiksa atau sudah
diperiksa, tetapi belum sesuai rekomendasi,
maka temuan yang direkomendasikan
untuk diperbaiki akan
menjadi usang dan tidak memiliki
kekuatan menghapus tindakan merugikan.
Rekomendasi tidak hanya berisi
perbaikan atas sistem keuangan
daerah tetapi juga tindak lanjut atas
Pemberian opini yang buruk
dijadikan social punishment
yang tidak memiliki sanksi
hukum. Historis opini auditee
juga menjadi pertimbangan
dalam pengajuan anggaran
terkait kewajaran jumlah
yang diajukan.
temuan yang memiliki konsekuensi
terhadap negara. Adapun konsekuensi
yang timbul akibat dari ketidakpatuhan
terhadap undang-undang ialah
kerugian negara, potensi kerugian
negara, kekurangan penerimaan, administrasi,ketidakhematan/pemborosan,
dan ketidakefektifan.
Opini dan rekomendasi
Peran BPK dalam menciptakan
transparansi dan akuntabilitas ditinjau
dengan melihat perkembangan
opini dan juga tindak lanjut rekomendasi
BPK. Opini yang diajukan BPK untuk
LKPP telah meningkat, tetapi belum
mencapai WTP sedangkan opini
untuk LKKL dan LKPd telah menunjukkan
perbaikan dengan menurunkan
opini TMP, akan perlu dilakukan
peningkatan agar seluruh LK memiliki
opini WTP. Adapun, untuk tindak
lanjut rekomendasi masih banyak
yang berstatus belum ditindaklanjuti
sampai semester I tahun 2010, yakni
26.14% (pemerintah pusat); 27,57%
(BUMn); dan 33,93% (pemda).
Pemberian opini yang buruk dijadikan
social punishment yang tidak
memiliki sanksi hukum. Historis opini
auditee (lembaga yang diperiksa BPK)
juga menjadi pertimbangan dalam
pengajuan anggaran terkait kewajaran
jumlah yang diajukan.
Rekomendasi atas temuan dicatat
dengan membuat timeline pengajuan
rekomendasi agar rekomendasi yang
telah lama tidak ditanggapi dapat difollow
up agar tidak terabaikan. selain
itu, dibuat juga lembaga yang bertanggung
jawab menindaklanjuti setiap
rekomendasi yang diajukan sehingga
mudah melakukan follow up.
BPK berperan dalam menciptakan
transparansi dan akuntabilitas laporan
keuangan yang berdampak pada
hilangnya kesempatan untuk melakukan
korupsi. Jika jumlah korupsi dana
pembangunan berkurang dan juga
penggunaan dana pembangunan semakin
efisien, pembangunan (infrastruktur,
kesehatan, dan pendidikan)
dapat meningkat sehingga meningkatkan
daya saing bangsa Indonesia.
Perbaikan atas dampak opini yang
disampaikan BPK harus diupayakan
terutama demi mencapai tujuan
dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah daerah.
sesungguhnya, diperlukan sebuah
pemikiran yang dapat memperkuat
dampak pemberian opini dengan
mempertimbangkan pembangunan di
Indonesia.
BPK harus didukung oleh semua
pihak agar mampu memiliki law enforcement
terhadap pihak yang telah
diduga merugikan negara atau berpotensi
merugikan negara. Pengawasan
yang kuat merupakan salah satu cara
untuk menutup kesempatan melakukan
korupsi. Jika menninjau fraud triangle,
opportunity dapat diminimalisir
dengan tindak lanjut rekomendasi
karena menghilangkan kesempatan
melakukan korupsi tanpa terkena tindak
pidana.
* Disarikan dari lomba karya tulis
ilmiah BPK 2010
MARET 2011
51

Road To WTP
Kemendagri songsong
Opini WTP
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan progress pencapaian Laporan Pelaksanaan
Rencana Aksi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Ketua BPK. Upaya memperoleh
opini WTP ?
Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi kini
bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah hampir 4
tahun kementerian yang dipimpinnya selalu
memperoleh opini disclamer dari BPK, pada
laporan keuangan 2009, Kemendagri mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Sekalipun sudah ‘naik
kelas’ tak membuat Gamawan berpuas diri. Bahkan, dia
bertekad untuk mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian
(WtP) untuk laporan keuangan 2010.
Gamawan bersama jajarannya pun melakukan berbagai
upaya. Salah satunya pada 7 Maret, menteri bersama sejumlah
pejabat eselon i dan ii bertandang ke kantor BPK
bertemu dengan Ketua BPK Hadi Poernomo.
Dalam pertemuan itu, Mendagri melaporkan mengenai
pelaksanaan rencana aksi menuju opini Wajar tanpa
Pengecualian (WtP) untuk 2010. “Kami datang ke BPK
untuk melaporkan progress pencapaian rencana aksi agar
memperoleh masukan dari BPK,” katanya.
Pertemuan juga dihadiri oleh Anggota V Sapto Amal
Damandari, Sekjen Hendar ristriawan, dan sejumlah pejabat
eselon i dan ii BPK. Selain menerima laporan dari
Kemendagri, Anggota V BPK juga menyerahkan Laporan
Pemantauan tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk
2010 kepada Mendagri.
Gamawan mengungkapkan laporan ini merupakan
tindaklanjut dari rencana aksi Kemendagri menuju opini
WtP atas laporan keuangan Kemendagri tahun 2010 yang
telah disampaikan pada 7 Juni 2010.
Oleh karena itu, lanjutnya, tujuan penyerahan laporan
ini untuk mengetahui kemajuan pencapaian aksi agar
memperoleh masukan dari BPK. “Hal ini menunjukkan
komitmen dan kesungguhan kami dalam meningkatkan
akuntabilitas dan pertanggunjawaban keuangan Kemendgari,”
jelasnya.
Pada 21 Februari lalu, lanjutnya, kementerian telah
memenuhi kewajiban menyerahkan pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan sebelum batas
waktu berakhir yakni dua bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU no. 1/
2004 tentang Perbendaraan negara dan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah nomor 4/ 2006.
Dia menjelaskan laporan keuangan 2010 telah disusun
sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Sistem Akuntasi intansi yang memadai. Adapun,
proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang
melalui rekonsiliasi secara internal dan eksternal serta direview
oleh inspektorat Jenderal Kemendgari.
Gamawan mengakui selama 4 tahun berturut­turut selalu
memperoleh opini disclamer dari BPK. namun, dirinya
n Gamawan Fauzi
52 MAret 2011
Warta BPK

ersyukur pada 2009 memperoleh
peningkatan setelah mendapatkan
opini WDP. “Kondisi ini dapat dicapai
karena kerja keras dan komitmen untuk
meningkatkan penilaian kinerja
pengelolaan keuangan dan bimbingan
BPK,” katanya.
Meski begitu, tambahnya, sejumlah
permasalahan masih mengganjal.
Misalnya, masih adanya pengeluaran
belanja yang tidak tertib pada 2009,
pengelolaan anggaran di luar mekanisme
APBn, serta terdapatnya perbedaan
aset tetap antara neraca dalam
SAK dan SiMAK.
Pada 2010, beberapa langkah perbaikan
untuk menindaklanjuti rekomendasi
atas temuan BPK telah dilakukan.
Langkah perbaikan itu telah
dituangkan dalam dokumen rencana
aksi. Selain itu, kementerian juga telah
membentuk tim supervisi dan monitoring
yang di ketuai oleh irjen Kemendagri.
tim bertugas mengawal secara
langsung implementasi rencana
aksi di lapangan.
Menurut dia, pihaknya telah sepenuhnya
menyelenggarakan sis tem
a kun tasi manajemen pengelolaan barang
milik negara. “Kami telah menyelesaikan
secara lengkap inventarisasi
serta barang milik negara,” katanya
terkait dengan penataan barang milik
negara.
Penyerapan anggaran
Sementara itu, dari sisi penyerapan
anggaran mengalami peningkatan
secara signifikan setiap tahun. Pada
2007 penyerapan anggaran sebesar
72 %, naik menjadi 82% (2008), 86%
(2009), dan 89 % (2010). Selain itu,
dari sisi kinerja Kemendagri juga makin
membaik. ini bisa dilihat dari ranking
yang diraih.
“Sebelumnya, Kemendagri hanya
mendapat ranking 24, naik menjadi
13, dan tahun lalu masuk 10 besar.
Jadi dari penyerapan dan kinerja terus
mengalami peningkatan yang membaik,”
tegas Gamawan.
Kemendagri juga mempelopori
sistem pengedalian internal sesuai
dengan Peraturan Pemerintah no. 60/
Warta BPK
n Mendagri bersama staf saat di kantor BPK Pusat
2008 tentang Sistem Pengedalian internal
Pemerintah dengan menetapkan
Peraturan Mendagri no. 40/ 2010.
Untuk mendukung transparansi
pengelolaan keuangan, lanjutnya,
kementerian telah melakukan kerja
sama dengan BPK dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem pengelolaan
informasi akses data dalam
rangka pemeriksaan dan pengelolaan
tanggungjawab pengelolaan keuangan
negara.
Selain itu, mulai 2012 Kemendagri
mengadakan layanan informasi elektronik
dalam pengadaan barang dan
jasa. Untuk itu, Gamawan mengajak
BPKP guna memantau dan mensupervisi
proses pengadaan barang dan jasa.
“Dengan upaya itu kami harapkan
dapat meningkat dari opni sebelumnya.
Selain itu penyerahan laporan
keuangan Kemendagri tahun 2010
berdasarkan catatan registrasi tercapai
nomor dua untuk tingkat kementerian
setelah Menkopolhukam,” katanya.
Gamawan menambahkan telah
melakukan reformasi birokrasi dan
telah diusulkan ke tim reformasi birokrasi
nasional. “Kami membuka diri
terhadap saran dan perbaikan penge­
lolaan keuangan,” tegasnya.
Mengenai pemeriksaan BPK
yang telah dimulai sejak Feberuari,
Gamawan menginstruksikan kepada
seluruh jajarannya untuk memberikan
perhatian yang optimal terhadap
pemeriksaan ini.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengingatkan
bahwa laporan keuangan
yang baik tidak hanya berujung pada
tercapainya opini WtP. namun, juga
harus dapat dijadikan instrumen
dalam pengambilan keputusan yang
terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
“BPK menghimbau agar upaya
mencapai opini WtP dimaksudkan
sebagai bagian dari upaya perbaikan
sistem informasi keuangan sehingga
dapat digunakan untuk mencapai
keputusan yang terbaik,” katanya.
Ketua BPK meminta agar laporan
pemantauan tindak lanjut dapat dipelajari
dengan baik. Selain itu, dia juga
meminta agar rekomendasi BPK yang
belum ditindaklanjuti, segera dilakukan
oleh Kemendagri.
“BPK sangat berharap bahwa laporan
keuangan yang disampaikan telah
memenuhi kriteria kualitas yang baik,”
tegasnya. (bw/and)
MAret 2011
53

BPK DAERAH
BpK perwakilan Jawa Barat,
Slamet Kurniawan
Mewujudkan Proyek
Percontohan E-audit
BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat akan dijadikan proyek
percontohan pelaksanaan e-audit. Namun, sejumlah kendala masih
menghadang. Kesiapan SDM dan infrastruktur terus digenjot.
Kepala perwakilan
BpK provinsi Jawa
Barat, Slamet Kurniawan,
beberapa
pekan terakhir ini terlihat
super sibuk. Maklum, BpK
daerah ini akan dijadikan
proyek percontohan untuk
pelaksaan e-audit. persiapan
pun sudah dilakukan jauhjauh
hari, termasuk peningkatan
sumber daya manusia
sampai persiapan sarana dan
prasarana teknologi informasi.
Bagi Slamet, ditunjuknya
BpK Jawa Barat sebagai
proyek pencontohan e-audit
tentu menjadi kebangggan
sekaligus menjadi tantangan
tersendiri. apalagi, dia termasuk
masih baru mengomandoi
BpK Jawa Barat.
“Saya baru 10 bulan memimpin BpK
perwakilan ini,” katanya ketika di
temui di ruang kerjanya, belum lama
ini.
Meski begitu, dia akan berusaha
semaksimal mungkin untuk mewujudkan
e-audit yang memang tengah
digalakkan oleh lembaga audit negara
ini.
Sebagai langkah awal, Slamet
melakukan sosialisasi kepada seluruh
n Slamet Kurniawan
pemerintah daerah se-provinsi Jawa
Barat. Gubernur, bupati, dan wali kota
telah ditemuinya. Menurut dia, sosialisasi
ini diperlukan untuk menyamakan
persepsi tentang e-audit. pasalnya,
untuk melakukan e-audit dibutuhkan
kerja sama antara BpK dengan
pemerintah daerah. Tanpa kerja sama
yang baik, lanjutnya, tentu e-audit sulit
untuk diwujudkan. apalagi, e-audit ini
merupakan cikal bakal bagi efisiensi
pemeriksaan.
Semula, tanggapan yang diperoleh
beragam. Namun, sebagian besar
pemerintah daerah menganggap eaudit
ini akan menjadikan semua
laporan menjadi terbuka lebar. Slamet
pun memberikan pengarahan bahwa
sebenarnya e-audit itu merupakan
satu metode. Salah satunya, pada saat
melakukan pemeriksaan, auditor pasti
meminta dokumen-dokumen auditee.
Bedanya, dalam e-audit data atau
dokumen dalam bentuk elektronik.
Justru, tuturnya, dengan adanya
e-audit itu pemeriksaan akan lebih
efisien. Artinya, sebagian langkah audit
sudah bisa dikerjakan di kantor
perwakilan. Dengan begitu, waktu
yang dibutuhkan juga lebih cepat.
“pemeriksaan ke lapangan hanya
untuk melakukan pengecekan dokumen,”
katanya.
Hanya saja, untuk mewujudkan
itu tidak mudah. pasalnya, sejumlah
persoalan masih menjadi kendala.
Salah satunya, masih kurangnya keahlian
SDM di bidang TI. Untuk itu,
Slamet berupaya untuk meningkatkan
kemampuan pegawainya melalui
pendidikan audit berbasis komputer.
Untuk tahap pertama, 40 auditor diikutsertakan
dalam pelatihan, yang
akan disusul dengan 40 pemeriksa
lainnya.
“Sebab, kalau sudah namanya eaudit,
semua data yang dikelola harus
memakai bantuan perangkat komputer,”
jelasnya.
Untuk menyelenggarakan pelatihan
itu, lanjut Slamet, pihaknya menjalin
kerja sama dengan pusdiklat
BpK yang menyediakan instrukturinstruktur
handal.
Selain pembenahan SDM, infrastruktur
TI pun tak luput dari perhatian.
Untuk itu, koordinasi dengan
BpK pusat dijalankan dalam pengadaan
perangkat TI. “Namun, karena
kita mau menempati gedung baru,
Biro TI sedang menyiapkan perangkat
TI. Nanti, jika sudah siap, kita pindah
secara berangsur,” paparnya.
Terkait dengan proyek percontohan
ini, Slamet menawarkan kepada
seluruh pemerintah daerah di
54 MaReT 2011
Warta BPK

provinsi Jawa Barat untuk terlibat.
Beruntung semua memberikan dukungan.
Hanya saja, untuk proyek percontohan
e-audit ini baru beberapa
pemerintah daerah yang siap secara
teknologi. Bagi yang belum siap, mereka
meminta untuk menunda pelaksanaan
e-audit.
Sebab untuk mengimplementasikan
e-audit tersebut tidak hanya dibutuhkan
teknologi, tetapi juga SDM di
pemerintah daerah. “Kita perlu realitis
dengan kondisi SDM yagn ada,” katanya.
Sebenarnya, untuk mewujudkan
pelaksanaan e-audit memang butuh
waktu dan bertahap. pemda tidak
harus mempunyai aplikasi saat ini
juga. Sepanjang mereka mempunyai
catatan dalam bentuk elektronik, bisa
dikirim atau dikoneksi ke BpK.
“Kita juga bisa kerja sama dengan
pengiriman data elektronik secara
manual. Itu untuk tahap awal. pasalnya,
pemda juga butuh waktu untuk
menyiapkan,” jelas Slamet.
Menurut dia, hanya pemprov Jawa
Barat yang sudah siap, baik secara
teknologi maupun SDM untuk melaksanakan
e-audit. Kota Depok merupakan
salah satu yang sudah siap.
Bahkan, pihaknya juga telah menjajagi
untuk dijadikan demo pada saat
peresmian proyek percontohan ini.
“Kita sudah bisa mengakses data mereka,”
kata Slamet.
Kapasitas Auditor
program lain yang juga dikembangkan
di BpK Jawa Barat adalah
meningkatkan kapasitas auditor. Salah
satunya dengan pembenahan kertas
kerja pemeriksaan (KKp) dengan
harapan nantinya bisa merealisasikan
apa yang dilakukan oleh auditor
di lapangan pada saat melaksanakan
pemeriksaan.
Hanya saja, selama ini dalam prakteknya
tidak semua auditor mendokumentasikan
semua langkah pemeriksaan
dalam satu KKp yang lengkap dan
mudah dimengerti. Nantinya, diharapkan
orang lain bisa membaca dan
menelusuri apa yang dilakukan audi-
Warta BPK
tor di lapangan. Dengan begitu bisa
mengambil kesimpulan yang sama.
“Inilah program utama yang harus
lakukan. KKp bisa berbicara sendiri
kalau auditor lain membaca, tanpa
harus didampingi oleh auditor yang
melakukan pemeriksaan. “Selama ini
kalau me-review KKp selalu memanggil
auditor yang bersangkutan untuk
menjelaskan,” jelas Slamet.
Dia berharap setiap auditor harus
bisa mendokumentasikan KKp secara
lengkap. Dia mengakui untuk tahun
pertama memang agak sulit. Namun,
di tahun kedua akan mudah karena sudah
terdokumentasikan dengan baik.
“Selain itu, bagi auditor baru juga
akan lebih gampang untuk mempelajarinya
karena dengan mudah bisa
melihat alurnya, tujuan pemeriksaan,
n Gedung BPK Perwakilan Prov. Jawa Barat
langkah-langkah, dan kesimpulannya.”
Mengenai kondisi laporan keuangan
provinsi Jawa Barat, Slamet
meng ungkapkan secara umum sudah
baik. Hanya saja, masih ada kendala
yakni adanya perputaran pejabat di
pemda sendiri. Sehingga, ada daerah
yang memang harus belajar lagi menyusun
laporan keuangan. Ini yang
membuat pemda kerepotan dalam
menyusun laporan keuangan.
“Hampir sebagian besar pemda
masih menyandang opini WDp. Belum
ada yang WTp. permasalahannya, masih
adanya masalah di inventarisasi
aset pemda. Banyak aset pemda yang
tidak terinventarisir denga baik. Kasusnya
juga beragam. ada yang asetnya
belum ditelusuri, ada pula yang
belum ada rincian asetnya.” (bw)
MaReT 2011
55

TEMPO DOELOE
DEngAn tugas pokok memeriksa
pengelolaan keuangan
negara, BPK membutuhkan
banyak pegawai dengan latar belakang
pendidikan terkait pemeriksaan
keuangan seperti ilmu akuntansi.
Saat ini, sudah banyak tenaga kerja
dengan latar belakang pendidikan
pemeriksaan keuangan. Begitu juga
dengan ilmu dan keahlian pendukungnya.
namun, kondisi di tempat pendidikan
terkadang berbeda de ngan
lingkungan kerja. Agar lebih cepat
beradaptasi dan meningkatkan kompetensi
pegawai, pendirian pusdiklat
menjadi salah satu solusinya. namun,
kondisi itu berbeda dengan situasi
semasa Presiden Soekarno.
Pada awal pembentukan BPK, beberapa
bulan setelah kemerdekaan
Indonesia diproklamirkan, institusi
yang bertanggung jawab untuk membentuk
BPK adalah Kementerian
Keuangan. Kementerian inilah yang
mencari pegawai untuk BPK yang
akan dibentuk.
Beruntung, pada masa kolonial Belanda,
Pemerintahan Hindia Belanda
memiliki satu institusi yang bernama
Algemene Rekenkamer (ARK). Selain
itu, pegawai dalam lingkungan Kementerian
Keuangan dan unsur pemerintah
lainnya juga ikut dilibatkan. Beberapa
pegawai dari ARK inilah yang
kemudian direkrut untuk menjadi
tenaga inti BPK di antaranya R. Kasirman
dan M. Soebardjo. Sementara itu,
karyawan lain, R. Bandji, berasal dari
Kantor Besar Djawatan Pajak.
Mantan pegawai ARK juga mendominasi
ketika BPK berubah nama
menjadi Dewan Pengawas Keuangan.
Beberapa nama seperti A.P. Van gogh,
Oey Tien Tiong, dan J. Hoftijer, sebelumnya
merupakan pegawai ARK. Sementara
sebagian lainnya berasal dari
unsur pemerintah. Para pegawainya
sendiri mendapatkan pelatihan dari
mantan para pegawai ARK.
Oleh karena tugas pemeriksaan
keuangan negara bukan perkara mudah,
sementara pegawainya masih
minim, pada masa Dewan Pengawas
Keuangan, 1950, berencana mengada­
Jenjang Pendidikan
Karyawan BPK
era Soekarno
Setiap institusi tentunya membutuhkan sumber daya manusia
(SDM) dengan latar belakang pendidikan spesialis yang menjadi
core-nya. Bagaimana dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa
keuangan negara?
Dosen dan para pesera kursus Ahli Pengawas Keuangan. Dari kiri ke kanan
barisan depan, A.H. Pasariboe, Zeewald (dosen) Syafri dan Hasan Akman
kan kursus untuk mendidik pagawai
yang berijazah Sekolah Menengah
Atas (SMA) menjadi ahli pengawas
keuangan. Rencana itu direalisasikan
dengan menyampaikan pemberitahuan
ke khalayak ramai melalui Surat
Kabar Pedoman, edisi 18 november
1950.
Pada dasarnya, pendidikan ini
sama seperti kursus yang dilakukan
oleh ARK pada masa penjajahan Belanda.
Pendidikan ditempuh selama 4
tahun. Mata pelajaran yang diberikan
yaitu Perbendaharaan negara, Dasar
Hukum Umum dan Hukum Sipil, Hu­
kum Ketatanegaraan, Hukum Tata
Usaha negara, dan Tata Buku.
Kursus Ahli Pengawas Keuangan
ini berganti nama menjadi Kursus Penilik
Keuangan pada 1955. Pergantian
dimaksudkan untuk menyesuaikan
dengan nama jabatan Penilik Keuangan.
Selain mengadakan pendidikan
sendiri, Dewan Pengawas Keuangan
juga mengirimkan para pegawainya
mengikuti pendidikan di beberapa
tempat seperti Kursus Ajun Akuntan
di Bandung, Khursus Thesauri negara,
dan Kursus Kader Bank.
Ketika Dewan Pengawas Keua­
56 MARET 2011
Warta BPK

ngan kembali bernama Badan Pemeriksa
Keuangan setelah Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden,
pendidikan untuk pegawai BPK lebih
ditingkatkan lagi.
Pada Juli 1959, setelah Dekrit
Presiden, BPK membuka dua pendi­
R. Tjahyono, anggota BPK, sedang
memberikan ceramah pada
pembukaan kursus tinggi dan
menengah pengawas keuangan.
dikan sekaligus yaitu Kursus Menengah
Pengawasan Keuangan dan Kursus
Tinggi Pengawasan Keuangan.
Kursus Menengah Pengawasan
Keuangan ditempuh selama 3 tahun
dan diperuntukkan bagi lulusan
Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Lulusannya diangkat sebagai
Pemeriksa Keuangan golongan D/I­
II. Untuk Kursus Tinggi Pengawasan
Keuangan selama 4 tahun diperuntukkan
bagi lulusan SMA. Bagi yang
lulus akan diangkat menjadi Penilik
Keuangan dengan golongan E/I­II.
Mata pelajaran pokok yang menjadi
kurikulum kedua kursus ini yaitu
Perbendaharaan negara, Hukum Perdata,
Hukum negara, Hukum Tata
Usaha negara, Tata Buku, Kepega­
Warta BPK
Abdul Manaf (kanan),
pegawai BPK yang
ditugaskan mengikuti
training special
training officers course
di institute of “public
administration”
university of philipines”
sedang menerima
sertifikat dari direktur
institute public
administration (kiri)
pada 4 oktober 1961
waian, dan Administrasi Kantor.
Selain dua kursus tersebut, pada 1
Oktober 1963, BPK juga mendirikan
semacam perguruan tinggi bernama
Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan
(ADPK) dengan sistem ikatan dinas.
Lulusan ADPK langsung diangkat
Mahasiswa Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan
menjadi Penilik Keuangan golongan
E/I­II atau II/b. Mahasiswa yang kuliah
di ADPK menjalani pendidikan
selama 3 tahun.
Pada waktu yang sama, Kursus
Menengah Pengawasan Keuangan
ditiadakan. BPK menggantinya de­
Dosen Ilmu
Perbendaharaan
Negara J.
Spoelstra dengan
para peserta
kursus penilik
keuangan, sedang
berfoto bersama
didepan ruang
kelas, kantor
Dewan Pengawas
Keuangan , Bogor
ngan membuka Kursus Pemeriksa
Keua ngan. Kursus ini pun kemudian
diganti menjadi Sekolah Dinas Pemeriksa
Keuangan (SDPK). Siswa yang
diambil dari lulusan SMP. Dua tahun
masa pendidikannya. Lulusan SDPK
langsung diangkat menjadi Verifikatur
golongan D/I­II atau II/a. Para
pengajar ADPK dan SDPK berasal
dari para pejabat di lingkungan BPK
sen diri dan juga dari luar BPK. Pada
1971, ADPK dan SDPK ini ditiadakan.
Selain mengadakan pendidikan
sendiri, untuk meningkatkan kompetensi
para pegawai BPK, bagi pegawai
lulusan Ajun Akuntan dan Kursus
Thesauri negara, juga banyak yang
dikirim ke pendidikan tinggi di luar
BPK, seperti Sekolah Tinggi Ilmu
Keuangan negara (STIKn) yang ke­
Siswa sekolah dinas pemeriksa
keuangan 1965, berfoto bersama di
depan kantor BPK, Bogor.
mudian hari menjadi Sekolah Tinggi
Akuntansi negara (STAn). Selain
di dalam negeri, ada sebagian kecil
pegawai BPK yang dikirim untuk
melanjutkan pendidikan atau pelatihan
di Amerika Serikat dan Filipina.
(and)
MARET 2011
57

eformasi birokrasi
n Hendar Ristriawan menerima penghargaan dari E.E Mangindaan
Rapor Akuntabilitas
Kinerja BPK Membaik
Akuntabilitas kinerja BPK agaknya tidak perlu diragukan lagi. Mengapa? Terbukti dengan diterimanya
penghargaan atas Hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga
sebagai yang terbaik untuk periode 2010.
PEnghARgAAn itu dikeluarkan
oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur negara dan
Reformasi Birokrasi yang diberikan
langsung oleh E.E Mangindaan kepada
Sekjen BPK hendar Ristriawan
pada 7 Maret 2011.
BPK bersama dengan 10 kemente­
rian dan lembaga lain mendapat nilai
B atau berpredikat “Baik”. Bagi lembaga
audit negara ini penghargaan
tersebut merupakan peningkatan
58 MARET 2011
Warta BPK