Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Indonesia tak cukup memiliki kerangka perjanjian bilateral atau nota kesepahaman (MOU) dengan beberapa negara tujuan TKI menyangkut perlindungan hukum TKI. Padahal, keberadaan kesepakatan seperti ini sangat efektif dalam melindungi hak TKI. Singkatnya, Indonesia belum mam pu menyeimbangkan antara ke pentingan ekonomi, yaitu mengejar devisa TKI, mengurangi angka pengang guran dan kemiskinan di dalam negeri, dan perlindungan para TKI di luar negeri. Perjanjian Nota Kesepahaman de ngan negara tujuan pun tak cukup melindungi TKI. Kementerian Tenaga Kerja hanya bisa menargetkan pening katan ekspor TKI dan devisa yang dikirim TKI setiap tahun. Namun, soal perlindungan TKI, dinilai tak banyak membuat kemajuan. Pada Juli 2010 dari 23 negara penem patan TKI, Indonesia baru menandatangani nota kesepahaman dengan delapan negara, empat negara di kawasan Asia Pasifik dan empat negara di Timur Tengah. Sebagai perbandingan, Filipina pada 2004 sudah memiliki perjanjian dengan sedikitnya 12 negara tujuan Warta BPK pekerja migrannya, termasuk de ngan negara-negara Timur Tengah dan negara maju, seperti Swiss, Inggris, dan Norwegia. Beberapa nota kesepahaman yang sudah dibuat pun dinilai belum mampu melindungi hak-hak TKI, contohnya nota kesepahaman RI-Malaysia. Meskipun sudah mengatur standar perekrutan yang lebih ketat dan penetapan gaji minimum bagi TKI, tetapi sama sekali tidak menyentuh standar minimum perlindungan TKI, khususnya bagi TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nota kesepahaman ini juga tetap memberikan hak kepada majikan dan agen untuk menahan paspor TKI sehingga tetap menempatkan TKW dalam posisi rentan untuk diperlakukan tak manusiawi. Kualitas memprihatinkan Dari sisi kualitas TKI amat memprihatinkan. Sebagian besar TKI tak mengecap pendidikan ataupun pelatihan yang memadai. SDM TKI didominasi orang yang hanya mengecap pendidikan SD ke bawah. Jumlahnya lebih dari separuh, bahkan mencapai 97% dari total jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri. Tak heran, jika pengiriman TKI sebagian besar pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga dan buruh kasar. Hampir 80% TKI yang dikirim adalah TKW yang tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hampir 100% TKI yang bekerja di Singapura adalah TKW, 93% di Arab Saudi, dan Hong Kong 94%. Negara-negara Timur Tengah menjadi penyumbang yang cukup besar dalam hal TKI yang bermasalah. Namun, negara seperti Malaysia pun punya angka yang juga cukup banyak. Bahkan, di Hong Kong, yang notabene punya undang-undang perlindungan tenaga kerja pun sama saja. Ambil contoh, jumlah TKI yang hamil di Hong Kong ternyata tak bisa dibilang sedikit. Setidaknya hal tersebut terungkap dari data Pathfinders, lembaga yang bergerak dalam penanganan kasus buruh migran. Ada 100 lebih kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang hamil selama bekerja di sana. Mayoritas dari mereka, sekitar 70%, ditinggalkan atau sudah tak berhubungan lagi dengan lelaki yang menghamilinya. Berdasarkan data Pathfinders, terkait dengan kehamilan mereka, kebanyakan buruh migran asal Fili- MARET 2011 45
pantau pina memilih untuk melahirkan atau memulangkan anak yang dilahirkan ke Tanah Air. Namun, TKW kebanyakan ragu-ragu untuk pulang dan malu karena mesti berhadapan dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman yang belum tentu bisa menerima kondisi mereka. Beberapa di antara mereka kemudian memilih menyerahkan anak yang mereka lahirkan untuk diadopsi oleh warga Hongkong. Kebanyakan pengadopsi adalah kaum ekspatriat Caucasians yang telah menjadi warga permanen Hong Kong. Taiwan pun tak beda jauh. Dari sekian cerita sedih para TKI/TKW yang bekerja di Taiwan, yang paling banyak terjadi adalah gaji yang tidak dibayar seusai kontrak kerja berakhir yaitu tabungan. Ada juga gaji yang dibayar separoh, ditipu agency, disiksa majikan, diperkosa majikan hingga dibunuh majikan. Dan yang lebih menyedihkannya lagi banyak TKI/TKW yang mendekam dalam penjara Taiwan dengan kondisi yang memilukan. Penjara Hsinchu Detention Center, dianggap paling banyak jumlah pekerja dari Indonesia yang ditahan. Di antara mereka ada yang tinggal di dalam penjara selama 5 bulan, 6 bulan bahkan ada yang 1,5 tahun. Berbagai macam kasusnya, ada yang ditahan karena murni kriminalitas, tetapi itu hanya segelintir saja. Kebanyakan dari mereka adalah kabur, karena tindakan itu sudah dianggap orang ilegal dan biasa TKI/TKW yang kaburan tanpa identitas, karena paspor, dan KTP ditahan majikan. TKI yang legal saja mengalami hal buruk, bagaimana dengan TKI ilegal. Tentu saja lebih parah lagi. Pemulangan paksa adalah konsekuensi logis dari status ilegal TKI. Namun, fakta begitu besarnya angka TKI ilegal dan jumlahnya tidak pernah menurun. TKI ilegal terus mengalir ke berbagai negara. Sebagian di antaranya bermodus perdagangan manusia (human trafficking) yang melibatkan oknum aparat. Jumlah TKI ilegal yang bekerja di luar negeri sekarang ini jauh melampaui TKI legal. Argumen yang sering dijadikan alasan pembenaran adalah begitu luasnya wilayah Indonesia dan begitu banyaknya pintu keluarmasuk bagi TKI ilegal sehingga tak semuanya bisa dipantau oleh aparat. Faktor utama penyebab maraknya penempatan TKI secara ilegal sebenarnya adalah mahal dan ribetnya birokrasi pengurusan penempatan TKI di luar negeri. Jika diasumsikan untuk masing-masing birokrasi ada tiga meja saja, berarti ada 123 meja yang harus dilalui oleh calon TKI. Belum lagi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. (and) 46 MARET 2011 Warta BPK
Page 1 and 2: GALLERY FOTO Penandatanganan MoU de
Page 3 and 4: AKSENTUASI Perlu Forum BPK, Ditjen
Page 5: pantau Duh ...Nasibmu TKI... Di neg
Page 9 and 10: pantau Artinya, sentra pengirim TKI
Page 11 and 12: KOLOM Optimalisasi Peran BPK Dalam
Page 13 and 14: Road To WTP Kemendagri songsong Opi
Page 15 and 16: BPK DAERAH BpK perwakilan Jawa Bara
Page 17 and 18: TEMPO DOELOE DEngAn tugas pokok mem
Page 19: eformasi birokrasi n Hendar Ristria

Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?