Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

“Komisi VII tidak ingin persoalan
listrik ini selesai di hilir saja. Persoalan
yang mendasar justru ada di sektor
hulu.”
mengenai kerugian negara akibat
pemborosan PLN, Effendi belum dapat
memastikan. menurut dia, untuk menentukan
jumlah kerugian negara
harus berdasarkan hasil audit BPK.
apalagi, obyek pemeriksaan dalam
melakukan audit investigasi itu, lanjutnya,
BPK tidak hanya memeriksa PlN
tetapi juga pihak lain, termasuk kaitannya
dengan pasokan energi primer.
“Seperti kementerian eSDm, BP
migas, BPh migas, dan Pertamina.
Dengan begitu audit BPK menjadi
satu kesatuan yang komprehensif,”
tuturnya. Yang jelas, lanjut Effendi, dengan
adanya audit BPK pihaknya ingin
PLN lebih efisien dan memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
untuk itu, kinerjanya akan
ditingkatkan dan sistemnya diperbaiki,
termasuk yang terkait dengan pemasok.
“Karena itulah perlu anatomi
yang benar melalui mekanisme audit
BPK ini,” katanya.
Dalam rapat konsultasi itu, Komisi
VII sudah mendapat kepastian BPK
akan menyelesaikan seluruh audit terhadap
PlN akhir juni 2011. menurut
dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya
kepada BPK untuk melakukan
audit.
n Suasana antrian pembayaran rekening PLN
Warta BPK
“meskipun Komisi VII diberitahu
mengenai skema pemeriksaannya,
akan tetapi bagaimana tata cara audit
serta pelaksanaannya, sepenuhnya
merupakan kewenangan BPK.”
Effendi menambahkan Komisi VII
akan menggunakan barometer hasil
audit untuk memperbaiki PlN. Pasalnya,
DPR tidak ingin berpolemik di
luar fakta yang dihasilkan oleh tim
audit. “akhir juni selesai, komprehensif,
detil sampai berapa belanja energi
primer setiap item, dari mulai mesin
diesel, BBm, gas, sampai ke panas
bumi. lengkap, selama ini belum pernah
terungkap,” tegasnya.
Uang Pelanggan
menyinggung mengenai uang jaminan
listrik pelanggan, anggota Panja
Sektor hulu listrik Komisi VII Daryatmo
mardianto meminta BPK juga
mengaudit dana itu.
“uang tersebut sudah dipungut
selama berpuluh-puluh tahun, sejak
1940, sehingga akumulasinya sudah
cukup besar. Tidak hanya saat pemasangan
tarif, tetapi juga ketika pelanggan
hendak menambah besarnya
daya. Uang tersebut sudah mencapai
Rp6 triliun,” tuturnya.
Dia menegaskan uang jaminan ini
bukan merupakan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP), tetapi uang itu
telah diinvestasikan oleh PlN.
“Kemana uang itu? Kalaupun disimpan
dalam rekening, atas nama
siapa. Sebab sebagai uang rakyat, jika
diinvestasikan PlN wajib meminta
izin kepada rakyat atau minimal kepada
wakil rakyat. Karena itu, PlN harus
dapat mempertanggungjawabkan
keberadaan serta peruntukkannya.”
usulan ini mendapat dukungan
dari anggota Panja Komisi VII lainnya
azwir Dainy Tara dari Fraksi PG.
Menurut dia, pasca­bencana gempa
dan banjir, masyarakat korban tidak
lagi menggunakan listrik.
“Seharusnya uang jaminan yang
sudah mereka bayarkan itu, dikembalikan
oleh PlN. Selain itu, selama ini
dengan nomimal yang cukup tinggi
pasti PlN mendapatkan bunga dari
uang tersebut. lalu bagaimana dengan
hasil bunganya, PlN pergunakan
untuk apa, bagaimana PlN mempertanggungjawabkannya,”
tanya azwir
menanggapi pernyataan itu, auditor
utama Keuangan Negara VII BPK
Ilya avianti menyatakan pihaknya
akan melakukan audit investigasi terhadap
PLN secara menyeluruh, termasuk
mengenai uang jaminan pelanggan.
BPK sepakat jika PlN selama ini
tidak transparan. Pada 2009, uang
jaminan ini sudah menjadi temuan
BPK sebesar Rp5,9 triliun. (bw)
FeBRuaRI 2011
42 - 44 pantau.indd 43 23/02/2011 19:42:54
43