Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan
Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan
Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Warta BPK<br />
Ketua BPK Hadi<br />
Poernomo menegaskan<br />
bahwa opini Wajar Tanpa<br />
Pengecualian (WTP)<br />
bukan berarti bersih dari<br />
korupsi. Penegasan ini<br />
disampaikan di hadapan<br />
peserta workshop dan<br />
diklat dalam rangka<br />
persiapan pemeriksaan<br />
Laporan <strong>Keuangan</strong><br />
Pemerintah Pusat (LKPP)<br />
dan Laporan <strong>Keuangan</strong><br />
Kementerian dan<br />
Lembaga (LKKL) tahun<br />
2010 di Pusdiklat BPK ,<br />
belum lama ini.<br />
“WTP<br />
Bukan Berarti<br />
PEnjElAsAn tersebut dilontarkan lantaran<br />
masih banyaknya anggapan masyarakat<br />
atas opini WTP yang diartikan<br />
tidak ada korupsi atau penyelewengan.<br />
Anggapan ini dimaklumi. Pasalnya, masyarakat<br />
kurang memahami tujuan dari pemeriksaan BPK<br />
atas laporan keuangan dan makna dari opini yang<br />
diberikan.<br />
Hadi kembali menegaskan bahwa tujuan dari<br />
rekomendasi atas laporan keuangan bukan untuk<br />
menemukan terjadinya korupsi. namun, untuk<br />
memberikan opini apakah laporan keuangan<br />
sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai<br />
dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di<br />
Indonesia.<br />
Opini BPK mencerminkan tindakan edukatif<br />
dan preventif ketimbang mencari-cari dugaan<br />
aksentuasi<br />
Bebas Korupsi”<br />
korupsi. sementara dari sisi edukatif, baik secara<br />
langsung maupun tidak langsung, BPK sebagai<br />
lembaga pemeriksa keuangan negara memberikan<br />
pembelajaran bagaimana semua institusi<br />
pengelola keuangan negara membuat laporan<br />
keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai<br />
aturan yang berlaku.<br />
“Dari sisi preventif, justru akan membuat semua<br />
institusi pengelolaan keuangan negara tak<br />
bisa lari dari prinsip transparansi, akuntabilitas,<br />
dan taat aturan hukum dalam mengelola uang negara.,”<br />
jelasnya.<br />
Menurut dia, jika sampai tak memenuhi<br />
prinsip-prinsip itu, tak pelak dugaan korupsi pun<br />
bermunculan. selain itu, penyelewengan atau<br />
penyalahgunaan keuangan dan kinerja akan dinilai<br />
negatif. jika itu terjadi, tentu akan mencoreng<br />
FEBRUARI 2011<br />
47 - 48 aksentuasi.indd 47 23/02/2011 19:48:03<br />
47