03.05.2013 Views

Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Warta BPK<br />

Ketua BPK Hadi<br />

Poernomo menegaskan<br />

bahwa opini Wajar Tanpa<br />

Pengecualian (WTP)<br />

bukan berarti bersih dari<br />

korupsi. Penegasan ini<br />

disampaikan di hadapan<br />

peserta workshop dan<br />

diklat dalam rangka<br />

persiapan pemeriksaan<br />

Laporan <strong>Keuangan</strong><br />

Pemerintah Pusat (LKPP)<br />

dan Laporan <strong>Keuangan</strong><br />

Kementerian dan<br />

Lembaga (LKKL) tahun<br />

2010 di Pusdiklat BPK ,<br />

belum lama ini.<br />

“WTP<br />

Bukan Berarti<br />

PEnjElAsAn tersebut dilontarkan lantaran<br />

masih banyaknya anggapan masyarakat<br />

atas opini WTP yang diartikan<br />

tidak ada korupsi atau penyelewengan.<br />

Anggapan ini dimaklumi. Pasalnya, masyarakat<br />

kurang memahami tujuan dari pemeriksaan BPK<br />

atas laporan keuangan dan makna dari opini yang<br />

diberikan.<br />

Hadi kembali menegaskan bahwa tujuan dari<br />

rekomendasi atas laporan keuangan bukan untuk<br />

menemukan terjadinya korupsi. namun, untuk<br />

memberikan opini apakah laporan keuangan<br />

sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai<br />

dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di<br />

Indonesia.<br />

Opini BPK mencerminkan tindakan edukatif<br />

dan preventif ketimbang mencari-cari dugaan<br />

aksentuasi<br />

Bebas Korupsi”<br />

korupsi. sementara dari sisi edukatif, baik secara<br />

langsung maupun tidak langsung, BPK sebagai<br />

lembaga pemeriksa keuangan negara memberikan<br />

pembelajaran bagaimana semua institusi<br />

pengelola keuangan negara membuat laporan<br />

keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai<br />

aturan yang berlaku.<br />

“Dari sisi preventif, justru akan membuat semua<br />

institusi pengelolaan keuangan negara tak<br />

bisa lari dari prinsip transparansi, akuntabilitas,<br />

dan taat aturan hukum dalam mengelola uang negara.,”<br />

jelasnya.<br />

Menurut dia, jika sampai tak memenuhi<br />

prinsip-prinsip itu, tak pelak dugaan korupsi pun<br />

bermunculan. selain itu, penyelewengan atau<br />

penyalahgunaan keuangan dan kinerja akan dinilai<br />

negatif. jika itu terjadi, tentu akan mencoreng<br />

FEBRUARI 2011<br />

47 - 48 aksentuasi.indd 47 23/02/2011 19:48:03<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!