budaya-bebas

Seperti yang telah saya dijelaskan, klausul ini adalah keunikan
dari klausul pemberian kuasa Pasal I bagian 8 dari Konstitusi.
Klausul-klausul lain yang memberikan kewenangan pada Kongres
hanya menyatakan bahwa Kongres memiliki kewenangan untuk
melakukan sesuatu– misalnya, untuk mengatur “perdagangan antara
beberapa negara bagian” atau “menyatakan perang”. Tetapi “sesuatu”
di sini adalah sesuatu yang cukup spesifik, yaitu untuk “mendorong ...
Kemajuan” “melalui cara-cara yang juga spesifik” dengan “menjamin”
“Hak eksklusif ” (yaitu, hak cipta) “untuk Waktu yang terbatas”.
Dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir ini, Kongres telah
masuk ke dalam praktik memperpanjang jangka waktu perlindungan
hak cipta. Apa yang membingungkan saya adalah jika Kongres
berwenang untuk memperpanjang jangka waktu yang sudah ada,
maka aturan Konstitusi yang menyatakan bahwa jangka waktunya
“terbatas” tidak akan memiliki dampak praktis apapun. Jika setiap
kali hak cipta akan segera berakhir, dan Kongres berwenang untuk
memperpanjang jangka waktu hak cipta tersebut, maka Kongres dapat
mencapai apa yang jelas dilarang Konstitusi, yaitu, seperti yang dengan
tepat dinyatakan Profesor Peter Jaszi, sebagai “rencana pemberlakuan
(installment plan)” dalam jangka waktu selamanya.
Sebagai seorang akademisi, reaksi pertama saya adalah membukabuka
buku. Saya ingat bagaimana saya duduk di kantor sampai larut
malam, memelototi pusat-pusat data online untuk mencari kajian
mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Tak ada seorang
pun yang pernah menentang praktik Kongres yang memperpanjang
jangka waktu hak cipta. Sebagian dari kegagalan ini mungkin menjadi
alasan mengapa Kongres tampak terbiasa dalam melakukan itu. Ini
masih ditambah lagi dengan fakta bahwa praktik ini mendatangkan
banyak keuntungan bagi Kongres. Kongres tahu bahwa pemilik
hak cipta akan bersedia membayar banyak uang agar jangka waktu
hak cipta mereka diperpanjang. Dan Kongres cukup senang untuk
menjaga agar sumber uang ini tetap mengalir.
Inilah inti dari korupsi dalam sistem pemerintahan kita sekarang.
“Korupsi” bukan dalam pengertian disuapnya wakil-wakil rakyat.
254 BUDAYA BEBAS