budaya-bebas

hak kekayaan intelektual tersebut. Sebagaimana yang sudah diketahui
oleh para ekonom dan pengacara, persoalan tersulit dalam hukum
undang-undang kekayaan intelektual adalah bagaimana menemukan
keseimbangannya. Tapi bahwasanya batasan itu harus ada, saya kira,
tidak dapat diperdebatkan lagi. Orang mungkin ingin bertanya kepada
Nona Boland, apakah obat generik (obat yang dikembangkan dari
obat yang patennya telah kadaluwarsa) bertolakbelakang dengan
misi WIPO? Apakah ranah publik melemahkan properti intelektual?
Apakah akan lebih baik jika protokol internet dipatenkan?
Ketiga, bahkan ketika seseorang yakin bahwa tujuan WIPO
adalah memaksimalkan hak kekayaan intelektual, dalam tradisi kita,
hak kekayaan intelektual dipegang oleh perorangan dan korporasi.
Mereka lah yang memutuskan mau diapakan hak-hak tersebut karena,
sekali lagi, ini adalah hak mereka. Jika mereka ingin “melepaskan” atau
“menolak” hak mereka, itu sudah sewajarnya terjadi dalam tradisi kita.
Ketika Bill Gates menyumbangkan 20 juta milyar dolar untuk beramal
di dunia, maka itu tidak bertolakbelakang dengan tujuan dari sistem
properti. Sebaliknya, itu lah sistem properti yang seharusnya berjalan:
memberikan hak kepada individu untuk memutuskan apa yang akan
mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki.
Ketika Nona Boland berkata bahwa ada yang salah dengan
pertemuan “yang bertujuan untuk menolak atau melepaskan hakhak
tersebut”, dia mengatakan bahwa WIPO punya kepentingan
dalam turut campur dengan pilihan-pilihan individu yang memiliki
hak kekayaan intelektual. Bahwa entah bagaimana, tujuan WIPO
seharusnya adalah mencegah individu agar tidak “melepaskan” atau
“menolak” hak kekayaan intelektual mereka. Bahwa kepentingan
WIPO bukan hanya memaksimalkan hak kekayaan intelektual, namun
juga langkah-langkah yang mereka tempuh untuk mewujudkannya
harus dilakukan dengan cara yang seekstrem dan seketat mungkin.
Ada sejarah sistem properti yang sama benar dengan itu dalam
tradisi Anglo-Amerika. Yaitu yang disebut “feodalisme”. Dalam
feodalisme, bukan hanya properti saja yang dimiliki oleh kelompok
kecil individu ataupun entitas. Bukan saja hak yang terkandung di
316 BUDAYA BEBAS