Bab X - Kejaksaan Agung RI
Bab X - Kejaksaan Agung RI
Bab X - Kejaksaan Agung RI
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
<strong>Bab</strong> X<br />
<strong>Kejaksaan</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong><br />
Dalam semester II Tahun Anggaran (TA) 2007, BPK telah<br />
melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dua kegiatan di<br />
lingkungan <strong>Kejaksaan</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong> yaitu Intensifikasi Penerimaan Negara<br />
Bukan Pajak (PNBP) Eksekusi Denda, Uang Pengganti, Denda Tilang dan<br />
Barang Rampasan serta Belanja Modal TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong><br />
Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah dan jajarannya di Palangkaraya, serta<br />
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong> Tinggi<br />
Jawa Tengah dan jajarannya serta instansi terkait di Semarang.<br />
1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu<br />
Berdasarkan pemeriksaan pada dua entitas di lingkungan <strong>Kejaksaan</strong><br />
<strong>Agung</strong> <strong>RI</strong>, diketahui bahwa jumlah realisasi anggaran TA 2006 sebesar<br />
Rp70,73 miliar dan TA 2007 sebesar Rp36,01 miliar, cakupan pemeriksaan<br />
TA 2006 sebesar Rp70,73 miliar dan TA 2007 sebesar Rp36,01 miliar atau<br />
100% dari realisasi anggaran. Nilai temuan hasil pemeriksaan TA 2006<br />
sebesar Rp25,40 juta atau 0,04% dan TA 2007 sebesar Rp59,34 miliar dan<br />
US$5.500 atau 164,82% dari cakupan pemeriksaan.<br />
Temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah<br />
sebagai berikut.<br />
Intensifikasi PNBP atas Eksekusi Denda, Uang Pengganti, Denda<br />
Tilang dan Barang Rampasan serta Belanja Modal TA 2006 dan 2007<br />
pada <strong>Kejaksaan</strong> Tinggi Kalimantan Tengah dan jajarannya di<br />
Palangkaraya<br />
1.1 Eksekusi hukuman uang denda sebesar Rp2,99 miliar dan uang<br />
pengganti sebesar Rp21,58 miliar, dari tahun 1990 s.d juni 2007 belum<br />
berhasil ditagih, sehingga penerimaan negara dari pembayaran uang denda<br />
dan uang pengganti sebesar Rp24,57 miliar belum dapat diterima.<br />
1.2 Hasil denda tilang dan biaya perkara tilang yang mengendap di Giro<br />
I sebesar Rp2,05 miliar dan Giro III sebesar Rp124,12 juta pada B<strong>RI</strong> di<br />
beberapa <strong>Kejaksaan</strong> Negeri (Kejari) Pangkalan Bun, Sampit, Buntok,<br />
Tamiyang Layang, Kuala Kapuas, Palangkaraya dan Muara Teweh belum<br />
dapat di limpahkan ke Kas Negara, sehingga penerimaan negara dari denda<br />
tilang dan biaya perkara sebesar Rp2,17 miliar belum diterima.<br />
39<br />
Penerimaan negara<br />
belum diterima<br />
sebesar Rp24,57<br />
miliar.<br />
Penerimaan negara<br />
belum diterima<br />
sebesar Rp2,17<br />
miliar.
Potensi penerimaan<br />
negara<br />
sebesar Rp216,8<br />
juta tertunda.<br />
40<br />
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong><br />
Tinggi Jawa Tengah dan jajarannya serta instansi terkait di Semarang<br />
1.3 Terdapat putusan verstek denda tilang dan biaya perkara tilang yang<br />
belum dibayar oleh pelanggar lalu lintas pada 20 (dua puluh) Kejari di<br />
Lingkungan Kejati Jateng, mengakibatkan tertundanya potensi penerimaan<br />
negara dari denda tilang dan biaya perkara di lingkungan Kejati Jateng minimal<br />
sebesar Rp216,18 juta.<br />
1.4 Uang pengganti dan denda per Oktober 2007 di 16 (enam belas)<br />
Kejari sebesar Rp29,54 miliar dan US$5.500 belum berhasil ditagih,<br />
mengakibatkan tertundanya potensi penerimaan negara sebesar Rp29,54<br />
miliar dan US$5.500.<br />
1.5 Barang rampasan atas perkara yang sudah mempunyai kekuatan<br />
hukum tetap berupa lima unit kapal dan dua unit kendaraan bermotor pada<br />
Kejari Semarang belum dapat dieksekusi, mengakibatkan potensi<br />
penerimaan yang berasal dari hasil lelang barang rampasan belum dapat<br />
direalisasikan. Hal itu disebabkan seluruh barang rampasan dipinjam pakai<br />
oleh para pemiliknya berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri (PN).