27.05.2013 Views

Bab X - Kejaksaan Agung RI

Bab X - Kejaksaan Agung RI

Bab X - Kejaksaan Agung RI

SHOW MORE
SHOW LESS

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.

<strong>Bab</strong> X<br />

<strong>Kejaksaan</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong><br />

Dalam semester II Tahun Anggaran (TA) 2007, BPK telah<br />

melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dua kegiatan di<br />

lingkungan <strong>Kejaksaan</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong> yaitu Intensifikasi Penerimaan Negara<br />

Bukan Pajak (PNBP) Eksekusi Denda, Uang Pengganti, Denda Tilang dan<br />

Barang Rampasan serta Belanja Modal TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong><br />

Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah dan jajarannya di Palangkaraya, serta<br />

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong> Tinggi<br />

Jawa Tengah dan jajarannya serta instansi terkait di Semarang.<br />

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu<br />

Berdasarkan pemeriksaan pada dua entitas di lingkungan <strong>Kejaksaan</strong><br />

<strong>Agung</strong> <strong>RI</strong>, diketahui bahwa jumlah realisasi anggaran TA 2006 sebesar<br />

Rp70,73 miliar dan TA 2007 sebesar Rp36,01 miliar, cakupan pemeriksaan<br />

TA 2006 sebesar Rp70,73 miliar dan TA 2007 sebesar Rp36,01 miliar atau<br />

100% dari realisasi anggaran. Nilai temuan hasil pemeriksaan TA 2006<br />

sebesar Rp25,40 juta atau 0,04% dan TA 2007 sebesar Rp59,34 miliar dan<br />

US$5.500 atau 164,82% dari cakupan pemeriksaan.<br />

Temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah<br />

sebagai berikut.<br />

Intensifikasi PNBP atas Eksekusi Denda, Uang Pengganti, Denda<br />

Tilang dan Barang Rampasan serta Belanja Modal TA 2006 dan 2007<br />

pada <strong>Kejaksaan</strong> Tinggi Kalimantan Tengah dan jajarannya di<br />

Palangkaraya<br />

1.1 Eksekusi hukuman uang denda sebesar Rp2,99 miliar dan uang<br />

pengganti sebesar Rp21,58 miliar, dari tahun 1990 s.d juni 2007 belum<br />

berhasil ditagih, sehingga penerimaan negara dari pembayaran uang denda<br />

dan uang pengganti sebesar Rp24,57 miliar belum dapat diterima.<br />

1.2 Hasil denda tilang dan biaya perkara tilang yang mengendap di Giro<br />

I sebesar Rp2,05 miliar dan Giro III sebesar Rp124,12 juta pada B<strong>RI</strong> di<br />

beberapa <strong>Kejaksaan</strong> Negeri (Kejari) Pangkalan Bun, Sampit, Buntok,<br />

Tamiyang Layang, Kuala Kapuas, Palangkaraya dan Muara Teweh belum<br />

dapat di limpahkan ke Kas Negara, sehingga penerimaan negara dari denda<br />

tilang dan biaya perkara sebesar Rp2,17 miliar belum diterima.<br />

39<br />

Penerimaan negara<br />

belum diterima<br />

sebesar Rp24,57<br />

miliar.<br />

Penerimaan negara<br />

belum diterima<br />

sebesar Rp2,17<br />

miliar.


Potensi penerimaan<br />

negara<br />

sebesar Rp216,8<br />

juta tertunda.<br />

40<br />

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2006 dan 2007 pada <strong>Kejaksaan</strong><br />

Tinggi Jawa Tengah dan jajarannya serta instansi terkait di Semarang<br />

1.3 Terdapat putusan verstek denda tilang dan biaya perkara tilang yang<br />

belum dibayar oleh pelanggar lalu lintas pada 20 (dua puluh) Kejari di<br />

Lingkungan Kejati Jateng, mengakibatkan tertundanya potensi penerimaan<br />

negara dari denda tilang dan biaya perkara di lingkungan Kejati Jateng minimal<br />

sebesar Rp216,18 juta.<br />

1.4 Uang pengganti dan denda per Oktober 2007 di 16 (enam belas)<br />

Kejari sebesar Rp29,54 miliar dan US$5.500 belum berhasil ditagih,<br />

mengakibatkan tertundanya potensi penerimaan negara sebesar Rp29,54<br />

miliar dan US$5.500.<br />

1.5 Barang rampasan atas perkara yang sudah mempunyai kekuatan<br />

hukum tetap berupa lima unit kapal dan dua unit kendaraan bermotor pada<br />

Kejari Semarang belum dapat dieksekusi, mengakibatkan potensi<br />

penerimaan yang berasal dari hasil lelang barang rampasan belum dapat<br />

direalisasikan. Hal itu disebabkan seluruh barang rampasan dipinjam pakai<br />

oleh para pemiliknya berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri (PN).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!