LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - Badan Pemeriksa Keuangan

LAPORAN AUDITOR 

INDEPENDEN 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 

Nomor : 25.A/Auditama V/GA/V/2005 

Tanggal : 30 Mei 2005 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210 

Telp. (021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727, 5704395 s.d. 9 pesawat 511 

Fax. (021) 5700380, 5723995 

BPK RI

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN 

DAFTAR ISI 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN i 

Halaman 

DASAR PENUGASAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT iv 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI - Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 

2003 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut 

Neraca Konsolidasi 1 

Laporan Laba Rugi Konsolidasi 3 

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi 4 

Laporan Arus Kas Konsolidasi 5 

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi 6

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 25.A/ Auditama V/GA/V/2005 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Kami telah mengaudit Neraca Konsolidasian PT.Perusahaan.Listrik.Negara (Persero) - 

selanjutnya disebut PLN - tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, serta laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 

pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan PLN 

terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah 

tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan 

pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

pengendalian intern berdasarkan audit kami. 

Kami tidak mengaudit laporan keuangan anak-anak perusahaan PLN yaitu PT Indonesia 

Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Indonesia Comnet Plus, PT PLN Batam, PLN 

Tarakan, dan PT PLN Enjinering untuk tahun 2004, dan PT Indonesia Comnet Plus, PT 

PLN Batam, dan PT PLN Enjinering untuk tahun 2003, yang sepenuhnya dimiliki oleh 

perusahaan, yang laporan keuangannya secara keseluruhan menyajikan total aktiva 

berturut-turut sebesar Rp93.993.542,40 juta dan Rp1.458.419,10 juta pada tanggal 31 

Desember 2004 dan 2003, dan total laba berturut-turut sebesar Rp3.179.361,97 juta dan 

Rp14.415,53 juta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan 

keuangan PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Indonesia Comnet Plus, 

PT PLN Batam, PLN Tarakan, dan PT PLN Enjinering diaudit oleh auditor independen lain 

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada 

kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak-anak 

perusahaan, semata-mata hanya didasarkan atas laporan manajemen dan auditor 

independen lain tersebut. 

i 

BPK-RI/AUDITAMA V

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan standar auditing yang ditetapkan 

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan 

melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan 

bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, 

bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan 

yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 

keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan PLN terhadap kontrak, 

persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta 

kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat. 

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain yang 

kami sebut di atas, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PLN pada tanggal 31 

Desember 2004 dan 2003, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Seperti dijelaskan dalam Catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tahun 

2004 Perusahaan dan anak perusahaan telah melakukan perubahan akuntansi imbalan 

kerja untuk menyesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 

(Revisi 2004) dan melakukan penyesuaian tahun lalu serta secara retrospektif menyajikan 

kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 atas perubahan dan penyesuaian 

tersebut. 

Catatan 2e dan 4 atas laporan keuangan konsolidasian menjelaskan bahwa pada tahun 

2004 Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perubahan taksiran masa manfaat 

ekonomis aktiva tetap pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi yang diterapkan 

secara prospektif. Perubahan taksiran masa manfaat ekonomis tersebut berdampak pada 

penurunan beban penyusutan sebesar Rp2.567.031.824.674 dan kenaikan beban pajak 

tangguhan sebesar Rp770.109.547.402 untuk tahun 2004 serta kenaikan kewajiban pajak 

tangguhan sebesar Rp770.109.547.402 pada tanggal 31 Desember 2004. 

Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian menjelaskan bahwa Perusahaan dan 

anak perusahaan mempunyai kewajiban bunga hutang pajak penghasilan final atas selisih 

penilaian kembali aktiva tetap. Perusahaan dan anak perusahaan telah mencatat beban 

bunga atas hutang pajak penghasilan final sebesar Rp2.795.630.368.785 tahun 2004 dan 

ii 

BPK-RI/AUDITAMA V

Rp1.863.753.579.191 tahun 2003. Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-445/MK.01/2004 tanggal 30 Desember 2004, 

kewajiban bunga atas hutang pajak penghasilan final yang jatuh tempo tanggal 15 

Desember 2004 dan 2003 sebesar Rp4.659.383.947.976 ditetapkan ditanggung 

Pemerintah. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2004 Perusahaan dan anak perusahaan 

mencatat bunga atas hutang pajak penghasilan final yang ditanggung Pemerintah tersebut 

sebagai penghasilan lain – lain. 

Catatan 49i atas laporan keuangan konsolidasian menjelaskan bahwa Perusahaan dan 

anak perusahaan belum mengakui dan mencatat jumlah tagihan Pertamina sebesar 

Rp726.647.593.125 yang merupakan 25% harga pasar untuk pembelian BBM diatas kuota 

yang ditetapkan Pertamina dalam tahun 2002. Perusahaan dan anak perusahaan tetap 

berpegang pada Perjanjian Payung Jual Beli BBM No.071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 

Oktober 2001 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 9 Tahun 2002 

tanggal 16 Januari 2002, serta Keppres RI No.27 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002. 

Permasalahan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai surat No.2082/80/SJN.K/2003 

tanggal 24 Juni 2003. Dalam surat tanggal 2 Oktober 2003, Departemen Keuangan 

Republik Indonesia juga meminta agar penyelesaian permasalahan tersebut dilaksanakan 

sebagaimana lazimnya penyelesaian hutang piutang bisnis biasa dan tidak perlu 

melibatkan Pemerintah. Sampai dengan tanggal laporan ini, belum ada penyelesaian akhir 

mengenai masalah tersebut. 

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap 

pengendalian intern kami sampaikan kepada manajemen secara terpisah dalam laporan 

kami Nomor 25.B/Auditama V/GA/V/2005 tanggal 30 Mei 2005. 

iii 

Auditor Utama Keuangan Negara V 

Penanggung Jawab Audit, 

Drs. Misnoto, Ak., MA. 

Register Negara No. D – 1416 

Jakarta, 30 Mei 2005 

BPK-RI/AUDITAMA V

DASAR PENUGASAN DAN 

RUANG LINGKUP AUDIT

DASAR PENUGASAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT 

1. Dasar Penugasan 

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 E, 23 F dan pasal 23 G, dan TAP MPR 

RI No.X/MPR/2002 serta TAP MPR RI No.VI/MPR/2002; 

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; 

c. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.66/ST/VII-XV.1/10/2004 tanggal 4 

Oktober 2004, perihal penugasan untuk melakukan audit atas laporan keuangan 

konsolidasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun buku 2004 di Kantor Pusat 

Jakarta dan Unit-unit di Daerah. 

2. Ruang Lingkup Audit 

Audit ini bersifat general audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004. 

Audit dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan yang 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan 

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan 

dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salah saji material. 

Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang 

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga 

meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang 

dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 

keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan 

terhadap kontrak dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta 

kepatuhan terhadap pengendalian intern. 

Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang kami uji mencakup: 

a. Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

b. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

c. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

d. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. 

iv 

BPK-RI/AUDITAMA V

e. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas 

dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), 

Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri 

Negara BUMN. 

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 31 

Desember 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. 

g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032.K/46/MEM/2001 

tanggal 31 Desember 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga 

Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero). 

h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038.K/40/MEM/2001 

tanggal 24 Agustus 2001 Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Yang Disediakan 

Oleh PT PLN (Persero). 

i. Anggaran Dasar Perusahaan PT PLN (Persero). 

j. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2004. 

k. Keputusan Direksi No.038.K/920/DIR/1998 tanggal 3 Juni 1998 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa. 

l. Keputusan Direksi No. 021.K/05999/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang 

Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan. 

m. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.078.K/010/ DIR/1999 tanggal 20 April 

1999 tentang Perubahan/Penyempurnaan Atas Penjelasan Surat Edaran Direksi 

No.009.A.E/82/DIR/1994 Tentang Batasan Beban Operasi dan Biaya Investasi. 

n. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 256-8.K/010/DIR/2001 tanggal 31 

Desember 2001 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga 

Listrik yang Terkait Dengan TDL. 

o. Surat Edaran Direksi No.021.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Tinggi. 

p. Surat Edaran Direksi No.010.E/012/DIR/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Arus 

Dana Receipt. 

q. Pedoman dan Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero). 

Kami tidak mengaudit laporan keuangan anak-anak perusahaan PLN yaitu PT 

Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Indonesia Comnet Plus, PT PLN 

v 

BPK-RI/AUDITAMA V

Batam, PLN Tarakan, dan PT PLN Enjinering untuk tahun 2004, dan PT Indonesia 

Comnet Plus, PT PLN Batam, dan PT PLN Enjinering untuk tahun 2003, yang 

sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan, yang laporan keuangannya secara keseluruhan 

menyajikan total aktiva berturut-turut sebesar Rp93.993.542,40 juta dan 

Rp1.458.419,10 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan total laba 

berturut-turut sebesar Rp3.179.361,97 juta dan Rp14.415,53 juta untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan PT Indonesia Power, 

PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Indonesia Comnet Plus, PT PLN Batam, PT PLN 

Tarakan, dan PT PLN Enjinering tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, 

dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak-anak 

perusahaan yang tidak kami audit, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor 

independen lain tersebut. 

Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk 

menyatakan pendapat. Pelaksanaan audit di lapangan mulai tanggal 22 Nopember 

2004 sampai dengan 30 Mei 2005. 

vi 



BPK-RI/AUDITAMA V

LAPORAN KEUANGAN POKOK



NERACA KONSOLIDASI 

31 DESEMBER 2004 DAN 2003 

AKTIVA 

Catatan 2004 2003 *) 

Rp Rp 

AKTIVA TIDAK LANCAR 

Aktiva tetap - setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar 

Rp 37.820.831.112.851 tahun 2004 dan 

Rp 28.421.314.413.975 tahun 2003 2e,4,19,20,25 179.783.780.525.119 179.070.368.141.730 

Pekerjaan dalam pelaksanaan 2f,5 13.603.539.204.000 12.028.718.990.204 

Investasi jangka panjang 2h,6 521.148.409.068 312.561.476.172 

Aktiva pajak tangguhan 2u,42 15.534.955.962 1.165.728.044.419 

Aktiva tidak digunakan dalam operasi 2g,7 2.677.172.339.619 2.978.307.465.391 

Piutang pihak hubungan istimewa 8,46 879.260.392.067 351.116.190.339 

Aktiva tidak lancar lain-lain 2i,2j,2t,9,45,49 1.633.754.463.316 687.775.597.212 

Jumlah Aktiva Tidak Lancar 199.114.190.289.151 196.594.575.905.467 

AKTIVA LANCAR 

Kas dan setara kas 2k,10 6.073.057.028.770 6.759.657.387.807 

Investasi jangka pendek 2h,11 523.961.200.846 472.564.501.641 

Piutang usaha - setelah dikurangi 

penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 

Rp 228.467.275.740 tahun 2004 dan 

Rp 53.391.037.926 tahun 2003 2l,12,25,26 1.824.694.693.905 1.848.812.874.928 

Piutang lain-lain 

Pihak hubungan istimewa 13,46 217.008.320.094 185.960.801.619 

Pihak ketiga 13 1.197.660.463.282 436.596.363.991 

Persediaan 2m,14 2.187.130.612.974 2.253.060.858.864 

Pajak dibayar dimuka 15,42 92.639.329.480 61.799.051.603 

Biaya dibayar dimuka dan uang muka 2j,2t,16,45 563.254.834.487 511.892.756.324 

Jumlah Aktiva Lancar 12.679.406.483.838 12.530.344.596.777 

JUMLAH AKTIVA 211.793.596.772.989 209.124.920.502.244 

*) Disajikan kembali - Catatan 50 

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. 

- 1 -



NERACA KONSOLIDASI 

31 DESEMBER 2004 DAN 2003 - Lanjutan 

EKUITAS DAN KEWAJIBAN 

Catatan 2004 2003 *) 

Rp Rp 

EKUITAS 

Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 

per saham 

Modal dasar - 63.000.000 saham 

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 

46.107.154 saham 17,24 46.107.154.000.000 46.107.154.000.000 

Tambahan modal disetor 18,24 21.530.462.368.215 19.863.834.240.860 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2e,19,20,30 77.640.558.078.988 77.640.558.078.988 

Selisih transaksi perubahan ekuitas 

anak perusahaan 2b,20,30 59.915.694.533.254 59.915.694.533.254 

Saldo laba (defisit) 

Ditentukan penggunaannya 1.894.148.569.355 1.894.148.569.355 

Tidak ditentukan penggunaannya (64.739.174.680.261) (62.717.808.110.966) 

Jumlah Ekuitas 142.348.842.869.551 142.703.581.311.491 

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 

Pendapatan ditangguhkan 2o,21 5.144.568.408.303 4.521.359.822.036 

Uang jaminan langganan 22 3.350.142.337.406 2.972.289.737.311 

Kewajiban pajak tangguhan 2u,42 3.173.986.194.282 1.193.476.782.338 

Kewajiban jangka panjang - setelah 

dikurangi bagian jatuh tempo dalam 

satu tahun 

Penerusan pinjaman 2n,23 14.024.968.127.809 15.017.504.598.848 

Hutang kepada Pemerintah 24 4.464.389.589.167 4.781.182.226.084 

Hutang bank 25 - 69.878.771.608 

Hutang obligasi 2p,26 2.090.087.314.942 600.000.000.000 

Hutang listrik swasta 2s,27,29,43,49 7.182.768.682.683 6.789.080.087.070 

Hutang pajak selisih penilaian 

kembali aktiva tetap 30 1.941.409.978.323 3.917.713.120.474 

Kewajiban imbalan kerja 2t,45 10.647.833.000.000 9.400.127.000.000 

Hutang biaya proyek 2n,28 232.977.295.914 417.487.439.186 

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 52.253.130.928.829 49.680.099.584.955 

KEWAJIBAN LANCAR 

Hutang usaha 

Pihak hubungan istimewa 29,46,49 38.542.961.605 69.230.678.993 

Pihak ketiga 29,49 9.431.823.569.196 7.354.957.023.175 

Hutang lain-lain 

Pihak hubungan istimewa 46 82.929.891.339 5.181.681.922 

Pihak ketiga 934.041.044.817 750.991.108.470 

Hutang pajak 2u,30,31,42,43 2.127.204.721.857 2.088.358.863.366 

Biaya masih harus dibayar 31 515.628.469.923 2.523.325.479.114 

Kewajiban jangka panjang jatuh tempo 

dalam satu tahun 

Penerusan pinjaman 2n,23 2.786.434.029.869 2.567.797.947.181 

Hutang kepada Pemerintah 24 316.792.634.768 443.788.748.945 

Hutang bank 25 239.664.078.425 199.367.635.096 

Hutang listrik swasta 2s,27,29,43,49 278.189.572.810 253.716.439.536 

Kewajiban imbalan kerja 2t,45 440.372.000.000 484.524.000.000 

Jumlah Kewajiban Lancar 17.191.622.974.609 16.741.239.605.798 

JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 211.793.596.772.989 209.124.920.502.244 




- 2 -



LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI 

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 

Catatan 2004 2003 *) 

Rp Rp 

PENDAPATAN USAHA 

Penjualan tenaga listrik 2q,32,49 58.232.002.384.555 49.809.637.097.889 

Penyambungan pelanggan 2o,21 387.082.924.469 342.256.833.433 

Subsidi listrik 2r,33 3.469.919.795.843 4.096.633.014.267 

Lain-lain 34 184.056.742.945 182.250.855.819 

Jumlah Pendapatan Usaha 62.273.061.847.812 54.430.777.801.408 

BEBAN USAHA 

Bahan bakar dan pelumas 35 24.491.052.475.395 21.477.867.200.890 

Pembelian tenaga listrik 36,46 11.970.810.669.931 10.837.795.807.894 

Pemeliharaan 2e,37 5.202.146.146.536 4.827.605.605.099 

Kepegawaian 38,45 5.619.384.262.234 6.533.182.170.671 

Penyusutan aktiva tetap 2e,4 9.547.554.658.124 12.745.047.489.459 

Lain-lain 39 2.879.818.751.609 2.164.999.534.730 

Jumlah Beban Usaha 59.710.766.963.829 58.586.497.808.743 

LABA (RUGI) USAHA 2.562.294.883.983 (4.155.720.007.335) 

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

Penghasilan bunga 10,11 231.789.383.338 307.927.532.053 

Beban bunga dan keuangan 40 (4.485.927.611.880) (3.581.495.290.148) 

Bunga hutang pajak atas selisih penilaian 

kembali aktiva tetap ditanggung Pemerintah 30 4.659.383.947.976 - 

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 2d,47 (1.675.829.753.716) 1.010.385.428.406 

Lain-lain - bersih 41 152.977.086.261 222.297.302.045 

Beban Lain-lain - Bersih (1.117.606.948.021) (2.040.885.027.644) 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 1.444.687.935.962 (6.196.605.034.979) 

BEBAN PAJAK 

Pajak kini 2u,42 (53.800.824.600) (7.349.990.000) 

Pajak tangguhan 2u,42 (3.130.702.500.400) (1.381.531.459.134) 

Beban pajak (3.184.503.325.000) (1.388.881.449.134) 

RUGI DARI AKTIVITAS NORMAL (1.739.815.389.038) (7.585.486.484.113) 

POS LUAR BIASA - Bersih setelah pajak 2s,43 (281.551.180.257) 1.685.404.064.580 

RUGI BERSIH (2.021.366.569.295) (5.900.082.419.533) 

RUGI PER SAHAM 2v,44 

Termasuk pos tidak berulang dan luar biasa (43.841) (127.965) 

Tidak termasuk pos tidak berulang dan luar biasa (37.734) (164.519) 




- 3 -



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI 


Selisih transaksi Saldo laba (defisit) 

Modal ditempatkan Tambahan modal Selisih penilaian perubahan ekuitas Ditentukan Tidak ditentukan Jumlah 

Catatan dan disetor penuh disetor kembali aktiva tetap anak perusahaan penggunaannya penggunaannya ekuitas 

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Saldo per 1 Januari 2003 46.107.154.000.000 18.917.340.432.152 137.599.980.268.685 - 1.894.148.569.355 (52.434.302.877.397) 152.084.320.392.795 

Pengaruh kumulatif atas 50 

Perubahan akuntansi dan 

penyesuaian tahun-tahun lalu - (20.000.000.000) (59.934.608.261.997) 59.655.605.042.083 - (4.383.422.814.036) (4.682.426.033.950) 

Saldo per 1 Januari 2003 

setelah disajikan kembali 46.107.154.000.000 18.897.340.432.152 77.665.372.006.688 59.655.605.042.083 1.894.148.569.355 (56.817.725.691.433) 147.401.894.358.845 

Penambahan tahun berjalan 17 - 966.493.808.708 - - - - 966.493.808.708 

Penilaian kembali aktiva tetap 2e,19,20 - - (24.813.927.700) 260.089.491.171 - - 235.275.563.471 

Rugi bersih tahun berjalan - - - - - (5.900.082.419.533) (5.900.082.419.533) 

Saldo per 31 Desember 2003 *) 46.107.154.000.000 19.863.834.240.860 77.640.558.078.988 59.915.694.533.254 1.894.148.569.355 (62.717.808.110.966) 142.703.581.311.491 

Penambahan tahun berjalan 17 - 1.666.628.127.355 - - - - 1.666.628.127.355 

Rugi bersih tahun berjalan - - - - - (2.021.366.569.295) (2.021.366.569.295) 

Saldo per 31 Desember 2004 46.107.154.000.000 21.530.462.368.215 77.640.558.078.988 59.915.694.533.254 1.894.148.569.355 (64.739.174.680.261) 142.348.842.869.551 




- 4 -


PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI 


2004 2003 

Rp Rp 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan kas dari langganan 60.159.701.750.411 51.938.809.151.484 

Pembayaran kepada pemasok dan karyawan (46.284.621.043.016) (39.683.441.115.113) 

Pembayaran untuk operasi lainnya (1.774.681.352.244) (1.948.021.520.007) 

Kas dihasilkan dari aktivitas operasi 12.100.399.355.151 10.307.346.516.364 

Penerimaan subsidi listrik 2.837.815.236.011 4.070.064.559.732 

Pembayaran bunga (1.830.656.268.145) (2.128.828.563.082) 

Penerimaan bunga 230.763.569.760 308.713.614.401 

Penerimaan restitusi pajak penghasilan - 398.046.638 

Pembayaran pajak selisih penilaian kembali aktiva tetap (1.941.409.978.328) (3.641.395.102.555) 

Pembayaran pajak penghasilan (72.461.532.098) (42.719.496.974) 

Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 11.324.450.382.351 8.873.579.574.524 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

Hasil penjualan aktiva tetap 22.669.958.515 5.576.637.686 

Perolehan aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan 

dan aktiva tidak digunakan dalam operasi (9.422.418.179.012) (5.543.946.000.934) 

Penambahan piutang hubungan istimewa (593.886.400.000) (125.000.000.000) 

Penambahan investasi jangka panjang (276.979.890.529) (56.309.821.419) 

Penambahan investasi jangka pendek (42.831.048.842) (39.336.229.924) 

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (10.313.445.559.868) (5.759.015.414.591) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Pembayaran penerusan pinjaman (2.469.846.952.747) (2.370.036.593.930) 

Hasil emisi obligasi 1.500.000.000.000 

- 

Biaya emisi obligasi (10.047.532.800) - 

Pembayaran hutang kepada pemerintah (443.788.751.094) (518.136.103.334) 

Pembayaran hutang bank (189.582.328.279) (70.023.414.966) 

Penambahan hutang bank 160.000.000.000 128.912.271.004 

Pembayaran hutang listrik swasta (244.339.616.600) (744.140.135.910) 

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan (1.697.605.181.520) (3.573.423.977.136) 

PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (686.600.359.037) (458.859.817.203) 

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 6.759.657.387.807 7.218.517.205.010 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 6.073.057.028.770 6.759.657.387.807 

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN 

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak 

mempengaruhi kas: 

Perolehan aktiva tetap melalui 

Penarikan pinjaman dan hutang biaya proyek 234.117.126.672 668.064.312.215 

Bantuan Pemerintah 1.659.048.896.493 966.493.808.708 

Kapitalisasi biaya pinjaman 678.666.126.745 38.734.948.101 

Kapitalisasi biaya penyusutan 18.596.052.770 24.831.296.432 

Penghapusbukuan aktiva karena bencana alam 281.551.180.257 - 

Reklasifikasi hutang listrik swasta dari hutang usaha - 795.693.195.000 

Peningkatan saldo ekuitas melalui : 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap dan selisih 

transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan - 235.237.668.030 



- 5 -



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 


1. UMUM 

a. Pendirian dan Informasi Umum 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan”) didirikan 

pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda 

yang diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan listrik Belanda tersebut 

meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM 

dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan 

berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang 

dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta 

No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto SH, notaris di Jakarta, status badan hukum 

Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan 

PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan 

dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01 Th.94 tanggal 1 Agustus 

1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 

13 September 1994, Tambahan No. 6731. 

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta 

No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari notaris Haryanto, SH, mengenai perubahan modal 

saham. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13047 HT.01.04.TH.2001 tanggal 13 Nopember 

2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2002 

Tambahan No. 289. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan 

berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum meliputi 

pembangkitan, penyaluran, distribusi, usaha penunjang tenaga listrik dan melaksanakan 

tugas khusus yang diberikan oleh pemegang saham. Selain itu Perusahaan dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak penyelenggara ketenagalistrikan lain serta melakukan investasi 

pada perusahaan badan usaha lainnya. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 16 (enam belas) kantor wilayah dan 30 (tiga 

puluh) kantor satuan usaha yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan 

beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta. 

b. Penawaran Umum Efek Hutang 

Pada tanggal 11 Nopember 2004, Perusahaan menerbitkan 150.000 lembar “Obligasi PLN 

VII Tahun 2004” dengan nilai Rp 1,5 triliun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau jatuh 

tempo pada tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap 12,25%. Obligasi ini dicatatkan pada 

Bursa Efek Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2004. 

Pada tanggal 11 Agustus 1997, Perusahaan menerbitkan 1.400 lembar Obligasi PLN VI 

tahun 1997 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai Rp 600 miliar, tingkat bunga tetap dan 

mengambang dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau jatuh tempo pada tahun 2007. 

Obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1997. 

- 6 -




UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003 – Lanjutan 

Perusahaan juga telah menerbitkan Obligasi PLN I tahun 1992, Obligasi PLN tahun 1993, 

Obligasi PLN III tahun 1995 dan Obligasi PLN tahun 1996. Perusahaan telah melunasi 

seluruh obligasi ini. 

c. Karyawan, Direksi dan Komisaris 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-09/M-MBU/2004 

tanggal 28 Januari 2004 dan No. KEP-180/M-MBU/2003 tanggal 6 Maret 2003, susunan 

dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut: 

Komisaris Utama : Andung A. Nitimiharja 

Komisaris : Isnuwardianto 

Komara Djaja 

Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro 

Lutfi Hamid 

Direktur Utama : Eddie Widiono Suwondho 

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer : Ali Herman Ibrahim 

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan : Sunggu Anwar Aritonang 

Direktur Transmisi dan Distribusi : Herman Darnel 

Direktur Keuangan : 

Direktur Sumber Daya Manusia dan 

F. Parno Isworo 

Organisasi 

: Juanda Nugraha Ibrahim 

Perusahaan membayar kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan 

berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan jasa produksi sebesar Rp 8.733.520.504 tahun 2004 dan 

Rp 4.641.399.165 tahun 2003. Dalam kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi 

tahun 2004 termasuk jasa produksi sebesar Rp 4.340.080.504 yang diberikan atas dasar 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 25 Juni 2004. 

Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan rata-rata 47.860 karyawan tahun 2004 

dan 47.560 karyawan tahun 2003. 

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia. 

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah 

dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan 

konsolidasi adalah mata uang Rupiah, yang pengukurannya disusun berdasarkan nilai 

historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana 

diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan 

mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

- 7 -





b. Prinsip Konsolidasi 

Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang 

dikendalikan Perusahaan (anak perusahaan). Pengendalian ada apabila Perusahaan 

mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi 

perusahaan sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Pengendalian 

dianggap ada apabila perusahaan memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung melalui 

anak perusahaan, lebih dari 50% hak suara, kecuali pengendalian atas anak perusahaan 

tersebut bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi 

kemampuan anak perusahaan untuk memindahkan dana ke Perusahaan. 

Saldo dan transaksi material termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas 

transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha 

Perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. 

Perubahan nilai investasi akibat perubahan ekuitas anak perusahaan berasal dari transaksi 

modal antara anak perusahaan dengan perusahaan lain diakui sebagai bagian dari ekuitas 

pada akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan”, dan diakui sebagai 

pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan. 

c. Penggunaan Estimasi 

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang 

mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan 

kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal 

laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi 

dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. 

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing 

Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. 

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang 

berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter 

dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal 

tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam 

laporan laba rugi tahun yang bersangkutan, kecuali selisih kurs mata uang asing yang 

dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman. 

e. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai penilaian kembali aktiva tetap, 

dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah. Aktiva tetap termasuk material cadang untuk 

menjaga kelangsungan, kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam 

rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik. Aktiva tetap perolehan sebelum 

tahun 2002, telah dinilai kembali sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

Peningkatan nilai aktiva karena penilaian kembali dikreditkan pada selisih penilaian kembali 

aktiva tetap dalam akun ekuitas. 

- 8 -





Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight - 

line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap, sebagai berikut : 

- 9 - 

2004 2003 

Tahun Tahun 

Bangunan umum, waduk dan prasarana 10 – 47 10 – 40 

Instalasi dan mesin pembangkit 13 – 30 10 – 25 

Perlengkapan penyaluran transmisi 37 5 – 25 

Perlengkapan penyaluran distribusi 15 – 37 10 – 25 

Perlengkapan umum 4 – 8 4 – 8 

Kendaraan bermotor dan peralatannya 3 – 5 3 – 5 

Material cadang 10 – 25 10 – 25 

Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi 5 – 10 5 – 10 

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai penilaian kembali dan tidak 

disusutkan. 

Pada tahun 2004, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perubahan taksiran masa 

manfaat ekonomis aktiva pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi untuk lebih 

mencerminkan masa manfaat ekonomis dari aktiva tetap. Taksiran masa manfaat ekonomis 

baru aktiva tetap tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan penilai independen. 

Pada tahun 2003, aktiva yang dinilai kembali tahun 2002 disusutkan selama sisa masa 

manfaat ekonomis masing-masing aktiva tetap berdasarkan perubahan taksiran masa 

manfaat ekonomis aktiva tetap yang dinilai kembali berdasarkan penelaahan kondisi fisik 

aktiva tetap yang dilakukan oleh penilai independen. 

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat dipulihkan kembali 

(estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat 

dipulihkan kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan 

nilai pakai. 

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada saat terjadinya; pengeluaran yang 

memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang 

dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja 

dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi atau akan 

dihapuskan/dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya 

dan keuntungan atau kerugian atas penarikan atau penjualan aktiva tetap tersebut diakui 

dalam tahun yang bersangkutan. 

f. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

pembangunan aktiva tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya 

perolehan. Biaya perolehan mencakup biaya pinjaman selama masa pembangunan dari 

pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aktiva tetap yang 

digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi pekerjaan dalam pelaksanaan akan 

dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap 

digunakan.





g. Aktiva Tidak Digunakan Dalam Operasi 

Aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasi meliputi aktiva tetap yang untuk sementara 

waktu tidak digunakan dalam operasi dan aktiva yang akan dihapuskan. Aktiva yang untuk 

sementara waktu tidak digunakan dalam operasi tidak disusutkan sampai digunakan kembali. 

Aktiva yang akan dihapuskan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat dan 

nilai realisasi bersih. 

h. Investasi 

Investasi pada perusahaan asosiasi 

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan dimana induk Perusahaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian 

bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan 

operasional investee. 

Penghasilan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan asosiasi digabungkan dalam laporan 

keuangan konsolidasi dengan mengunakan metode ekuitas. Investasi pada perusahaan 

asosiasi dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk 

perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan asosiasi 

yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk 

setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan atas kerugian perusahaan asosiasi yang 

melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika Perusahaan mempunyai 

kewajiban atau melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya, 

dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar kewajiban atau pembayaran tersebut. 

Investasi lainnya 

Investasi dalam saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia 

dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan 

(metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi 

untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi 

tahun yang bersangkutan. 

Investasi pada unit penyertaan 

Investasi pada unit penyertaan dinyatakan sebesar nilai wajar berdasarkan nilai aktiva bersih 

reksadana yang bersangkutan. 

Deposito berjangka 

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan dan 

deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi 

jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai nominal. 

i. Beban Ditangguhkan 

Biaya perolehan perangkat lunak, pengurusan hak legal tanah dan lainnya, ditangguhkan dan 

diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya. 

j. Biaya Dibayar Dimuka 

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode 

garis lurus. 

- 10 -





k. Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 

tiga bulan atau kurang dari dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi 

penggunaannya. 

l. Piutang 

Piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan setelah dikurangi penyisihan piutang yang 

diperkirakan tidak dapat ditagih. Penyisihan piutang tersebut dibentuk berdasarkan 

penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pada akhir periode. Pada tahun 2003 

penyisihan dihitung 3% dari saldo rata-rata piutang sesuai SK Menkeu No. 1460/KMK.04/1981 

tanggal 23 Desember 1981. Selanjutnya pada tahun 2004 Perusahaan menetapkan 

penyisihan sebesar 3% atas saldo rata-rata piutang ditambah dengan 50% atas piutang dari 

pelanggan putus rampung setelah memperhitungkan uang jaminan langganan yang 

bersangkutan. Piutang dihapuskan dalam tahun piutang tersebut dipastikan tidak akan 

tertagih. 

m. Persediaan 

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang 

lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. 

n. Penerusan Pinjaman 

Penerusan pinjaman diakui berdasarkan otorisasi penarikan (Withdrawal Authorization) atau 

dokumen lain sejenis yang diterbitkan pemberi pinjaman. Penerusan pinjaman dicatat dan 

terhutang sebesar jumlah pinjaman yang diberikan atau setara rupiah apabila pinjaman ditarik 

dalam mata uang asing. 

o. Pendapatan Ditangguhkan 

Penerimaan atas biaya penyambungan listrik dari pelanggan ditangguhkan dan diamortisasi 

sebesar 5% per tahun sejak listrik sudah tersambung. 

p. Biaya Emisi Obligasi 

Biaya emisi obligasi dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan emisi 

bersih obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan 

biaya emisi obligasi yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan 

dengan metode garis lurus. 

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban 

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan rekening listrik yang dicetak pada bulan yang 

bersangkutan sesuai dengan pemakaian energi listrik (kWh), sedangkan beban diakui sesuai 

manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis). 

r. Subsidi Pemerintah 

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan kepada pelanggan golongan 

tarif tertentu, diakui sebagai pendapatan usaha berdasarkan estimasi sesuai Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia (accrual basis). Selisih antara jumlah estimasi dan 

realisasi penerimaan subsidi diakui pada tahun realisasi pembayaran subsidi. 

- 11 -





s. Restrukturisasi Hutang 

Restrukturisasi hutang melalui modifikasi persyaratan tanpa pengalihan asset atau pemberian 

saham dicatat secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilakukan. Keuntungan 

restrukturisasi hutang tidak diakui, kecuali jika jumlah tercatat hutang (termasuk bunga dan 

denda) melebihi jumlah pembayaran masa depan pokok dan bunga yang ditetapkan dalam 

persyaratan baru, tanpa memperhitungkan nilai tunai. 

Keuntungan restrukturisasi hutang setelah memperhitungkan beban restrukturisasi dan pajak 

penghasilan terkait, diakui pada tahun terjadinya restrukturisasi dan disajikan dalam pos luar 

biasa. 

t. Imbalan Kerja 

Imbalan Pasca-Kerja dan Jangka Panjang Lain 

Perusahaan dan anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk 

semua karyawan tetap, yang dikelola Dana Pensiun PLN (Persero). Selain program pensiun, 

Perusahaan dan anak perusahaan memberikan imbalan pasca-kerja lain berupa uang 

pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan. Imbalan pascakerja 

selain program pensiun merupakan imbalan pasti tanpa pendanaan, sehingga kewajiban 

imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan keuangan. Akumulasi keuntungan dan kerugian 

aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara 

nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aktiva program diakui dengan metode garis 

lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program 

tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau 

vested, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus 

berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. 

Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain 

berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan 

penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan. Keuntungan (kerugian) 

aktuarial dikreditkan (dibebankan) langsung pada tahun yang bersangkutan. 

Imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lain tersebut di atas dihitung secara aktuaria 

menggunakan metode projected unit credit. 

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan 

Perusahaan dan anak perusahaan menyediakan program pemeliharaan kesehatan bagi 

pensiunan dan keluarganya yang memenuhi persyaratan. Program ini merupakan manfaat 

pasti tanpa pendanaan sehingga kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan diakui dalam 

laporan keuangan. Perhitungan imbalan pemeliharaan kesehatan dihitung secara aktuaria 

berdasarkan nilai tunai prakiraan biaya kesehatan dimasa datang (medical claim cost). 

Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% 

dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan diakui dengan metode garis 

lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program 

tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau 

vested, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus 

berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. 

- 12 -





Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan kerja di neraca merupakan nilai kini kewajiban 

imbalan kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya 

jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aktiva program. Aktiva yang diakui 

akibat perhitungan ini, terbatas pada jumlah kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu belum 

diakui, ditambah dengan nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk 

pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa datang. 

u. Pajak Penghasilan 

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan 

yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang 

yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan 

dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui 

untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk 

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan 

dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang. 

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara 

substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan 

dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung 

ke ekuitas. 

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aktiva dan kewajiban pajak 

tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian 

aktiva dan kewajiban pajak kini. 

v. Laba per Saham 

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata 

tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan. 

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah ratarata 

tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek 

berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. 

w. Informasi Segmen 

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah 

segmen geografis sedangkan segmen sekunder adalah segmen usaha. 

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan 

produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko 

dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada 

lingkungan (wilayah) ekonomi lain. 

Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan 

produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk jasa terkait) dan 

komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen 

lain. 

- 13 -





3. ANAK PERUSAHAAN 

Perusahaan memiliki saham anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai 

berikut : 

Persentase Tahun Jumlah aktiva 

Jenis pemilikan Operasi (dalam miliar Rupiah) 

Anak Perusahaan Domisili Usaha 2004 2003 Komersial 2004 2003 

PT Indonesia Power (IP) dan Jakarta Pembangkitan 100,0 100,0 1995 52.943 52.457 

anak perusahaan tenaga listrik 

PT Cogindo DayaBersama Jakarta Cogeneration, 99,9 99,9 1999 41 48 

(CDB) *) pemasok energi, 

jasa pelayanan 

dan manajemen 

PT Artha Daya Coalindo Jakarta Perdagangan 60,0 60,0 1999 16 23 

(ADC) *) batubara 

PT Pembangkitan Jawa Bali Surabaya Pembangkitan 100,0 100,0 1995 39.261 39.107 

(PJB) dan anak perusahaan tenaga listrik 

PT PJB Service (PJBS) *) Surabaya Jasa 95,0 95,0 2001 19 32 

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Penyediaan 100,0 100,0 2000 1.436 1.308 

Batam (PLN Batam) tenaga listrik 

PT Indonesia Comnets Plus Jakarta Jasa penyediaan 100,0 100,0 2000 188 138 

(ICON) jaringan komunikasi 

PT Prima Layanan Nasional Jakarta Jasa enjiniring, 99,3 99,3 2003 15 6 

Enjiniring (PLNE) (Catatan 6) pengadaan dan 

konstruksi 

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan Penyediaan 100,0 100,0 2004 163 117 

Tarakan (PLN Tarakan) tenaga listrik 

PT Rekadaya Elektrika (RDE) **) Surabaya Jasa listrik dan 53,9 - 2004 24 - 

enjiniring 

*) Pemilikan tidak langsung 

**) Pemilikan tidak langsung melalui PJB sebesar 30,78%, IP sebesar 15,38% dan PLN Batam sebesar 7,69% 

(Catatan 6) 

- 14 -





4. AKTIVA TETAP 

1 Januari 2004 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2004 

Rp Rp Rp Rp 

Biaya perolehan atau penilaian kembali 

Tanah 7.202.624.987.858 389.696.550.901 262.907.875.143 7.329.413.663.616 

Bangunan umum, waduk dan prasarana 22.732.310.847.991 611.253.610.268 94.705.933.956 23.248.858.524.303 

Instalasi dan mesin pembangkit 81.762.630.225.626 4.270.506.885.117 308.973.053.363 85.724.164.057.380 

Perlengkapan penyaluran transmisi 39.472.833.723.234 2.811.244.973.500 129.265.290.245 42.154.813.406.489 

Perlengkapan penyaluran distribusi 53.023.535.412.977 2.337.593.433.161 341.470.187.741 55.019.658.658.397 

Perlengkapan umum 1.759.371.762.028 398.443.240.345 31.376.501.635 2.126.438.500.738 

Kendaraan bermotor dan peralatannya 428.147.160.779 44.307.983.141 6.811.178.164 465.643.965.756 

Material cadang 

Perlengkapan pengolahan data dan 

186.640.010.925 162.477.082.536 21.093.756.117 328.023.337.344 

telekomunikasi 923.588.424.287 290.060.443.208 6.051.343.548 1.207.597.523.947 

Jumlah 207.491.682.555.705 11.315.584.202.177 1.202.655.119.912 217.604.611.637.970 

Akumulasi penyusutan 





Perlengkapan umum 963.913.020.713 318.558.099.943 27.385.253.767 1.255.085.866.889 


Material cadang 85.909.562.632 17.498.297.004 4.616.961.744 98.790.897.892 


telekomunikasi 461.304.530.182 129.048.723.960 6.041.679.234 584.311.574.908 

Jumlah 28.421.314.413.975 9.887.237.636.742 487.720.937.866 37.820.831.112.851 

Jumlah Tercatat 179.070.368.141.730 179.783.780.525.119 

1 Januari 2003 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2003 

Rp Rp Rp Rp 

Biaya perolehan atau penilaian kembali 

Tanah 6.983.076.021.701 226.730.192.357 7.181.226.200 7.202.624.987.858 


Instalasi dan mesin pembangkit 81.580.808.551.979 508.556.999.512 326.735.325.865 81.762.630.225.626 



Perlengkapan umum 1.572.843.921.598 205.620.256.982 19.092.416.552 1.759.371.762.028 




234.362.194.323 9.319.031.974 57.041.215.372 186.640.010.925 


Jumlah 201.318.266.900.547 6.814.092.779.180 640.677.124.022 207.491.682.555.705 

Akumulasi penyusutan 





Perlengkapan umum 589.604.412.588 381.548.464.491 7.239.856.366 963.913.020.713 




58.622.068.657 28.347.687.617 1.060.193.642 85.909.562.632 


Jumlah 15.700.329.132.406 12.820.532.994.017 99.547.712.448 28.421.314.413.975 

Jumlah Tercatat 185.617.937.768.141 179.070.368.141.730 

- 15 -





Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut : 

- 16 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Beban usaha 9.547.554.658.124 12.745.047.489.459 

Kapitalisasi ke pekerjaan dalam 

pelaksanaan 18.596.052.770 24.831.296.432 

Jumlah 9.566.150.710.894 12.769.878.785.891 

Penambahan aktiva tetap termasuk pemindahan pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai 

dan beroperasi ke aktiva tetap sebesar Rp 7.257.616.923.889 tahun 2004 dan 

Rp 3.073.739.497.493 tahun 2003, dan pemindahan nilai tercatat aktiva tidak digunakan dalam 

operasi ke aktiva tetap sebesar Rp 486.882.610.309 tahun 2004 dan Rp 2.013.440.295.259 tahun 

2003, sehubungan dengan pengoperasian kembali aktiva tetap tersebut. 

Pengurangan aktiva tetap termasuk pemindahan nilai tercatat aktiva tidak digunakan dalam 

operasi sebesar Rp 820.760.288.470 tahun 2004 dan Rp 136.635.105.590 tahun 2003. 

Pada tahun 2004, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perubahan taksiran masa 

manfaat ekonomis aktiva pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi untuk lebih 

mencerminkan masa manfaat ekonomis dari aktiva tetap. Perubahan taksiran masa manfaat 

aktiva tetap ini didasarkan pada hasil evaluasi dari PT Sucofindo Appraisal Utama, penilai 

independen, dengan laporannya tanggal 28 April 2005, yang diterapkan sejak awal tahun 2004. 

Perubahan taksiran masa manfaat ekonomis tersebut menurunkan beban penyusutan sebesar 

Rp 2.567.031.824.674. Penurunan beban penyusutan tersebut juga berdampak pada kenaikan 

beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan masing-masing sebesar 

Rp 770.109.547.402. 

Pada tahun 2002, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetap 

untuk posisi 1 Januari 2002 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

No. KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Pada tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan 

dan anak perusahaan telah memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap dan 

penetapan pajak penghasilan final selisih penilaian kembali aktiva tetap dari Direktur Jenderal 

Pajak dalam beberapa surat keputusan. Pada tahun 2003, Perusahaan dan anak perusahaan 

mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan final selisih penilaian kembali terhutang 

dan Direktur Jenderal Pajak menyetujui pengurangan tersebut dalam beberapa surat keputusan. 

Penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan dan anak perusahaan untuk posisi 1 Januari 2002 

dilakukan oleh PT Sucofindo Appraisal Utama, penilai independen sesuai dengan laporannya 

No. 124-REV/SAU-APP/PST/XII/02 tanggal 28 Pebruari 2003. Penilaian kembali aktiva tetap 

menggunakan metode pendekatan biaya dan harga pasar. Penilaian kembali aktiva tetap juga 

mencakup taksiran sisa masa manfaat ekonomis aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan 

penelaahan kondisi fisik aktiva tetap.





Selisih penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan dicatat dalam akun “Selisih Penilaian Kembali 

Aktiva Tetap” sebagai bagian dari ekuitas. Selisih penilaian kembali aktiva tetap anak perusahaan 

dicatat sebesar persentase pemilikan Perusahaan dalam akun “Selisih Transaksi Perubahan 

Ekuitas Anak Perusahaan” (Catatan 19 dan 20). 

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak 

Pakai, Hak Guna Bangunan dan surat pelepasan hak atas tanah. Hak pakai tidak mempunyai 

jangka waktu. Hak guna bangunan berjangka waktu antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun 

yang jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2034. 

Aktiva tetap tanah dan bangunan dipergunakan sebagai jaminan penerbitan obligasi dan pinjaman 

yang diperoleh Perusahaan dan anak perusahaan dari beberapa bank (Catatan 25 dan 26). 

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aktiva tetap pada tanggal 

neraca. 

Pada tanggal 31 Desember 2004, aktiva tetap berupa instalasi, mesin pembangkit dan peralatan 

transmisi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan lainnya dengan jumlah 

pertanggungan sebesar US$ 10.632.012.149 dan Rp 287.502.721.794. Manajemen berpendapat 

bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang 

dipertanggungkan. Perusahaan dan anak perusahaan tidak menutup asuransi atas aktiva tetap 

selain instalasi, mesin pembangkit serta peralatan transmisi terhadap risiko kemungkinan kerugian 

yang timbul. 

5. PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN 

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan sarana 

kelistrikan, sebagai berikut : 

2004 2003 

Rp Rp 

Pembangkitan 5.692.982.551.284 4.477.566.164.250 

Transmisi 6.444.129.443.970 6.495.549.075.272 

Distribusi 1.424.258.121.616 1.013.291.445.172 

Perlengkapan 42.169.087.130 42.312.305.510 

Jumlah 13.603.539.204.000 12.028.718.990.204 

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTA Musi 3 x 70 MW, PLTP 

Sarulla 330 MW, PLTA Renun 2 x 41 MW dan PLTA Sipansihaporas 33 MW dan 17 MW. 

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan pekerjaan jaringan transmisi 

Sumatra, Jawa dan Bali. Pekerjaan dalam pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2004, 

diperkirakan akan selesai antara tahun 2005 dan 2006. 

Pada tanggal 23 Januari 2004, Perusahaan mengambil alih pembangkit listrik tenaga panas bumi 

Sarulla dengan harga US$ 60.000.000 dari Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG). 

Aktiva UNSG yang diambil alih termasuk dalam pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan. 

Biaya pinjaman, mencakup beban bunga dan keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing, 

dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan sebesar Rp 678.666.126.745 tahun 2004 dan 

Rp 38.734.948.101 tahun 2003. 

- 17 -





6. INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi jangka panjang Perusahaan meliputi penyertaan saham pada perusahaan dan 

kerjasama konsorsium sebagai berikut : 

Domisili / 

Tahun 

operasi Persentase penyertaan 

lokasi Jenis usaha komersial 2004 2003 

Pemilikan langsung 

PT Geo Dipa Energi Bandung Penyedia tenaga listrik 2002 33,00 33,00 

PT Unelec Indonesia Jakarta Penunjang penyedia 1988 32,35 32,35 

tenaga listrik 

Pemilikan tidak langsung 

PT Bajradaya Sentranusa Asahan Penyedia tenaga listrik *) 25,02 25,00 

PT Rekadaya Elektrika Jakarta Penyedia tenaga listrik 2004 - 30,78 

(Catatan 3) 

PT Daya Citra Mulia Banjarmasin Pertambangan dan 2002 25,00 25,00 

perdagangan batu bara 

PT Sumber Segara Primadaya Cilacap Penyedia tenaga listrik *) 49,00 - 

PT Pro Infokom Indonesia Jakarta Telekomunikasi *) 25,00 25,00 

PT Mitra Energi Batam Batam Penyedia tenaga listrik 2004 30,00 - 

PT Indo Muba Power Jakarta Penyedia tenaga listrik *) 35,00 - 

Kerjasama konsorsium 

Konsorsium CBE Batam Penyedia tenaga listrik *) 55,00 55,00 

Konsorsium KSPM Saguling Perkebunan ramie *) 49,00 49,00 

Konsorsium IP-NTP Bandung Penyedia tenaga listrik *) 80,00 80,00 

Konsorsium Indo Pusaka Berau Berau Penyedia tenaga listrik *) 50,00 50,00 

*) Tahap pengembangan 

Mutasi investasi pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

2004 

Jumlah 

Bagian atas 

laba (rugi) Jumlah 

tercatat Penambahan bersih asosiasi - tercatat 

1 Januari 2004 (pengurangan) tahun berjalan 31 Desember 2004 

Rp Rp Rp Rp 

PT Geo Dipa Energi 218.475.570.000 - (70.274.465.068) 148.201.104.932 

PT Unelec Indonesia - - 1.755.648.417 1.755.648.417 

PT Bajradaya Sentranusa 18.182.802.379 - (481.714.595) 17.701.087.784 

PT Rekadaya Elektrika 

(Catatan 3) 10.000.000.000 (10.000.000.000) - - 

PT Daya Citra Mulia 1.459.697.250 - 157.717.866 1.617.415.116 

PT Sumber Segara Primadaya - 253.980.000.000 206.907.600 254.186.907.600 

PT Pro Infokom Indonesia 2.250.000.000 (2.018.897.000) - 231.103.000 

PT Tambang Batu Bara 

Bukit Asam (Persero) 3.450.000.000 (3.450.000.000) - - 

PT Mitra Energi Batam - 24.330.000.000 242.948.147 24.572.948.147 

PT Indo Muba Power - 1.886.420.000 - 1.886.420.000 


Konsorsium CBE 13.820.510.324 (5.765.863.461) - 8.054.646.863 

Konsorsium KSPM 349.860.000 129.052.400 - 478.912.400 

Konsorsium IP-NTP 512.214.800 - - 512.214.800 

Konsorsium Indo Pusaka Berau 44.060.821.419 17.889.178.590 - 61.950.000.009 

Jumlah 312.561.476.172 276.979.890.529 (68.392.957.633) 521.148.409.068 

- 18 -





2003 

Jumlah 

Bagian atas 

laba bersih Jumlah 

tercatat Penambahan asosiasi - tercatat 

1 Januari 2003 (pengurangan) tahun berjalan 31 Desember 2003 

Rp Rp Rp Rp 

PT Geo Dipa Energi 218.475.570.000 - - 218.475.570.000 

PT Prima Layanan Nasional 

Enjiniring (Catatan 3) 3.725.000.000 (3.725.000.000) - - 

PT Bajradaya Sentranusa 18.063.697.842 - 119.104.537 18.182.802.379 

PT Rekadaya Elektrika - 10.000.000.000 - 10.000.000.000 

PT Daya Citra Mulia 1.289.074.248 - 170.623.002 1.459.697.250 

PT Pro Infokom Indonesia - 2.250.000.000 - 2.250.000.000 

PT Tambang Batu Bara 

Bukit Asam (Persero) 3.450.000.000 - - 3.450.000.000 


Konsorsium CBE 13.820.510.324 - - 13.820.510.324 

Konsorsium KSPM 349.860.000 - - 349.860.000 

Konsorsium IP-NTP 384.161.100 128.053.700 - 512.214.800 

Konsorsium Indo Pusaka Berau 1.000.000 44.059.821.419 - 44.060.821.419 

Jumlah 259.558.873.514 52.712.875.119 289.727.539 312.561.476.172 

Untuk tahun 2004 dan 2003, tidak terdapat dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam 

pengurangan investasi tahun 2004 termasuk penurunan nilai investasi pada PT Pro Infokom 

Indonesia dan Konsorsium CBE masing-masing sebesar Rp 2.018.897.000 dan 

Rp 5.765.863.461. 

Penyertaan saham 

Pada tanggal 28 Januari 2004 dan 8 April 2004, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak 

perusahaan mengakuisisi 980 saham (49%) PT Sumber Segara Primadaya (SSP) dengan biaya 

perolehan sebesar Rp 980 juta. Pada tanggal 29 Januari 2004, PJB telah meningkatkan investasi 

saham sebesar Rp 253 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, peningkatan 

modal dasar SSP belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi 

Manusia Republik Indonesia. 

Penyertaan saham pada PT Unelec Indonesia (Unindo) sebesar Rp 15.073.123.860 didasarkan 

pada Peraturan Pemerintah RI No. 2/1998 tanggal 7 Januari 1998. Pada tanggal 31 Desember 

2003, nilai investasi saham pada Unindo adalah nihil, karena akumulasi bagian rugi bersih 

asosiasi tersebut telah melebihi biaya perolehan investasi saham. Pada tahun 2003, pemegang 

saham lain meningkatkan modal saham Unindo dan Perusahaan tidak mengambil bagian 

sehingga persentase kepemilikan Perusahaan terdilusi dari 44,36% menjadi 32,35%. 

Penyertaan saham pada PT Rekadaya Elektrika (RDE) dilakukan melalui PJB pada tahun 2003. 

Pada tahun 2004, PT Indonesia Power (IP) dan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam telah 

menempatkan investasi saham pada RDE masing-masing sebesar Rp 5 miliar (15,38%) dan 

Rp 2,5 miliar (7,69%), sehingga persentase kepemilikan tidak langsung Perusahaan pada RDE 

meningkat dari 30,78% menjadi 53,85% mengakibatkan laporan keuangan RDE dikonsolidasikan 

(Catatan 3). 

- 19 -





PT Geo Dipa Energi merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Pertamina yang 

ditujukan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang 

sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited. Manajemen 

berpendapat bahwa penurunan nilai investasi saham tersebut tidak perlu dibentuk, karena nilai 

tercatat investasi saham dapat dipulihkan. 

Pada tanggal 28 Januari 2004 dan 8 April 2004, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, anak 

perusahaan mengakuisisi 24.330 saham (30%) PT Mitra Energi Batam dengan biaya perolehan 

sebesar Rp 24.330.000.000 dari Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan - PLN. Sampai dengan 

tanggal penerbitan laporan keuangan, penyertaan saham tersebut masih terhutang sebesar 

Rp 23.000.000.000. 

Kerjasama Konsorsium 

IP dan PT Cogindo Daya Bersama (CDB) mengadakan beberapa kerjasama konsorsium dengan 

pihak-pihak lain untuk melaksanakan pengembangan proyek-proyek tertentu. IP dan CDB 

mengakui kerjasama konsorsium dalam laporan keuangan sebesar dana yang dikeluarkan untuk 

proyek-proyek tersebut setelah dikurangi penurunan nilai investasi. Kerjasama konsorsium ini 

akan diubah menjadi perusahaan patungan dalam bentuk perseroan terbatas pada saat 

pengembangan proyek tersebut selesai atau pada saat perusahaan patungan terbentuk. 

Manajemen berpendapat nilai tercatat kerjasama konsorsium dapat dipulihkan. 

7. AKTIVA TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI 

2004 2003 

Rp Rp 

Aktiva akan direlokasi, diperbaiki dan dihapusbuku 

Biaya perolehan 

Aktiva tetap akan direlokasi 582.850.302.978 574.366.319.703 

Aktiva tetap akan dihapusbuku 1.001.772.847.125 571.624.343.517 

Aktiva tetap akan diperbaiki 301.904.548.466 166.714.010.955 

Material akan dihapusbuku 162.547.614.375 100.731.308.714 

Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dihapusbuku 14.825.362.251 14.825.362.251 

Jumlah 2.063.900.675.195 1.428.261.345.140 

Akumulasi penyusutan atau penurunan nilai 

Aktiva tetap akan direlokasi 86.272.804.062 89.732.062.531 

Aktiva tetap akan dihapusbuku 957.195.337.507 528.169.335.053 

Aktiva tetap akan diperbaiki 89.023.066.420 57.013.199.551 

Material akan dihapusbuku 160.245.109.092 58.326.622.966 

Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dihapusbuku 14.825.362.251 - 

Jumlah 1.307.561.679.332 733.241.220.101 

Jumlah tercatat 756.338.995.863 695.020.125.039 

Aktiva belum beroperasi 1.749.361.128.859 2.148.288.311.516 

Material belum digunakan 171.472.214.897 134.999.028.836 

Jumlah 2.677.172.339.619 2.978.307.465.391 

- 20 -





Kerugian penurunan nilai aktiva adalah sebesar Rp 255.414.408.891 tahun 2004 dan 

Rp 36.658.537.954 tahun 2003. 

Perusahaan telah menjual aktiva tetap tidak digunakan dalam operasi dengan hasil penjualan 

aktiva sebesar Rp 22.669.958.515 tahun 2004 dan Rp 5.576.637.686 tahun 2003. Jumlah tercatat 

aktiva tersebut telah nihil sehingga hasil penjualan tersebut dicatat sebagai keuntungan penjualan 

aktiva tetap (Catatan 41). 

Aktiva akan dihapus terutama merupakan pembangkit PLTD Apung, di Nangroe Aceh 

Darussalam, rumah dinas dan jaringan distribusi. 

Aktiva akan direlokasi terutama merupakan instalasi mesin pembangkit, peralatan transmisi dan 

penyaluran tenaga listrik dan lain-lain. 

Aktiva belum beroperasi terutama merupakan bangunan saluran air proyek PLTA Renun, jaringan 

transmisi dan distribusi. 

8. PIUTANG PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA 

- 21 - 

2004 2003 

Rp Rp 

PT Sumber Segara Primadaya 560.297.241.333 - 

PT Bajradaya Sentranusa 160.388.266.667 125.000.000.000 

PT Geo Dipa Energi 30.080.804.039 30.080.804.039 

Direksi dan karyawan 345.502.400.122 381.996.187.919 

Jumlah 

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun 

(Catatan 13) 

1.096.268.712.161 537.076.991.958 

PT Sumber Segara Primadaya (77.217.241.333) - 

Direksi dan karyawan (139.791.078.761) (185.960.801.619) 

Bagian jangka panjang 879.260.392.067 351.116.190.339 

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak perusahaan, memberikan pinjaman kepada PT Sumber 

Segara Primadaya (SSP) sebagai berikut : 

• Piutang jangka panjang ditujukan sebagai bagian pembiayaan proyek PLTU Cilacap milik 

SSP sebesar US$ 52.000.000 pada tanggal 28 Januari 2004, jatuh tempo 28 Januari 2013 

dengan tingkat bunga 12,907% per tahun. Bunga akan diterima dalam 15 (lima belas) kali 

angsuran semesteran mulai 28 Januari 2006 sampai dengan 28 Januari 2013. Piutang ini 

akan diangsur dalam 4 (empat) kali angsuran mulai 28 Juli 2011 sampai dengan 28 Januari 

2013. Piutang ini dijamin dengan L/C atau bank garansi yang diberikan kontraktor kepada 

SSP. Pemberian pinjaman ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa PJB tanggal 14 Januari 2004. 

• Piutang jangka pendek ditujukan sebagai pembiayaan letter of credit sebesar US$ 8.160.000, 

jatuh tempo 5 Juli 2005 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Piutang berikut bunga telah 

diterima pelunasannya pada tanggal 23 Maret 2005.





PJB juga memberikan pinjaman kepada PT Bajradaya Sentranusa (BDSN), jatuh tempo 7 Mei 

2005. Pemberian pinjaman tersebut ditujukan untuk restrukturisasi hutang BDSN. PJB 

membebankan bunga sesuai tingkat bunga yang berlaku di Bank DBS Indonesia untuk tahun 

2004 dan Bank Internasional Indonesia untuk tahun 2003. Sampai dengan tanggal penerbitan 

laporan keuangan, piutang ini masih dalam proses perpanjangan. 

Piutang kepada PT Geo Dipa Energi (GDE) merupakan pinjaman dana talangan untuk 

operasional GDE. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jadual pengembalian 

pasti. 

Piutang direksi dan karyawan merupakan pinjaman pemilikan rumah tanpa bunga. Pelunasan 

piutang dilakukan melalui pemotongan gaji. 

9. AKTIVA TIDAK LANCAR LAIN-LAIN 

- 22 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Beban ditangguhkan - bersih 

Hak atas tanah dan lainnya 495.425.563.875 341.002.098.227 

Perangkat lunak 136.842.992.659 21.828.090.971 

Jumlah 632.268.556.534 362.830.189.198 

Biaya dibayar dimuka 

Program pensiun (Catatan 45) 166.418.000.000 173.626.000.000 

Sewa tanah dan gedung 13.231.231.250 4.815.004.541 

Lain-lain 41.528.661.145 45.389.992.703 

Jumlah 221.177.892.395 223.830.997.244 

Uang muka 

PT Central Java Power 706.212.798.936 101.114.410.770 

Proyek 21.353.042.198 - 

Jumlah 727.565.841.134 101.114.410.770 

Piutang lain-lain 52.742.173.253 - 

Jumlah 1.633.754.463.316 687.775.597.212 


Uang muka kepada PT Central Java Power merupakan dana yang dikeluarkan Perusahaan 

sehubungan dengan fasilitas pendanaan PPN Impor untuk PLTU Tanjung Jati B (Catatan 49).





10. KAS DAN SETARA KAS 

2004 2003 

Rp Rp 

Kas 

Bank 

Bank Mandiri 

60.207.260.337 81.768.383.297 

Rupiah 1.413.150.120.774 1.575.788.723.146 

US Dollar 43.597.342.047 130.426.713.877 

Yen 28.577.483.413 12.960.030.589 

Frank Swiss 6.598.252.203 5.495.104.988 

Euro 45.678.569.094 109.394.543.511 

Poundsterling 

Bank Negara Indonesia 

192.766.779 163.387.953 

Rupiah 1.957.503.962.218 1.534.844.734.193 

US Dollar 89.736.916.467 158.325.228.658 

Euro 14.644.426.658 10.988.241.164 

Frank Swiss 

Bank Rakyat Indonesia 

- 1.843.330.543 

Rupiah 1.128.466.774.819 2.058.619.827.345 

US Dollar 14.076.112.354 160.602.111.620 

Yen 11.010.781.480 17.683.732.526 

Euro 

Bank Bukopin 

41.790.481.467 139.327.097.626 

Rupiah 300.138.376.514 333.200.811.439 

US Dollar 

Bank Central Asia 

4.608.570.937 5.283.078.368 

Rupiah 171.335.426.154 49.294.708.391 

US Dollar 

Bank Pembangunan Daerah 

7.426.620.356 - 

Rupiah 204.220.095.023 66.592.591.012 

US Dollar 12.185.344.108 23.621.800.900 

Yen 34.709.101.726 38.866.356 

Bank Buana Indonesia 20.564.900.671 20.981.205.292 

Bank Artha Graha 

Bank International Indonesia 

15.345.338.890 33.818.686.370 

Rupiah 28.115.424.884 41.763.618.748 

US Dollar 388.273.320 384.735.181 

Euro 1.351.762.791 - 

Bank Tabungan Negara 12.076.419.497 30.604.778.875 

Bank Panin 22.881.801.789 17.905.051.354 

Bank Danamon 7.821.470.580 12.696.938.116 

Lippo Bank 

Citibank N.A. 

13.530.137.924 10.762.507.314 

Rupiah 991.150.647 1.719.704.603 

US Dollar 821.566.167 625.556.220 

Bank Muamalat 2.065.584.466 1.788.296.798 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 1.610.429.898 392.492.399 

Bank CIC International 137.347.802.456 2.116.975.041 

Bank Niaga 11.123.301.798 691.983.335 

Bank DBS Indonesia 

Bank NISP 

4.199.986.773 - 

Rupiah 5.495.777.654 1.230.565.259 

SGD 152.364.923 - 

Bank Mega 750.514 - 

Jumlah kas dan bank 5.875.739.030.570 6.653.746.142.407 

- 23 -





2004 2003 

Rp Rp 

Setara kas - Deposito berjangka 



30.000.000.000 26.400.000.000 

Rupiah 17.592.498.200 26.665.445.400 

US Dollar 2.322.500.000 - 

Bank Bukopin 52.000.000.000 20.000.000.000 

Bank Mandiri 43.903.000.000 17.845.800.000 

Bank Pembangunan Daerah 20.000.000.000 - 

Citibank 12.500.000.000 10.000.000.000 

Bank NISP 9.000.000.000 - 

Bank Tugu 5.000.000.000 5.000.000.000 

Bank Bumiputera 5.000.000.000 - 

Jumlah deposito berjangka 197.317.998.200 105.911.245.400 

Jumlah Kas dan Setara Kas 6.073.057.028.770 6.759.657.387.807 

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun 

Rupiah 3,8% - 8,34% 6% - 14,35% 

US Dollar 0,49% - 0,65% - 

11. INVESTASI JANGKA PENDEK 

2004 2003 

Rp Rp 

Deposito berjangka 


Rupiah 137.000.000.000 115.000.000.000 

US Dollar 

Bank Mandiri 

27.870.000.000 25.395.000.000 

Rupiah 100.350.000.000 99.950.000.000 

US Dollar 8.361.000.000 7.618.500.000 

Bank Rakyat Indonesia 105.000.000.000 85.000.000.000 

Bank Bukopin 32.500.000.000 55.000.000.000 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Bank International Indonesia 

15.000.000.000 8.500.000.000 

Rupiah 13.000.000.000 13.000.000.000 

US Dollar 1.858.000.000 1.693.000.000 

Bank DBS Indonesia 9.000.000.000 - 

Bank Muamalat 2.000.000.000 2.000.000.000 

Jumlah 451.939.000.000 413.156.500.000 

Unit penyertaan 

Reksadana Melati - US Dollar 62.282.048.004 53.716.427.641 

Reksadana Ganesha Abadi 2.215.860.342 - 

Investasi lainnya 7.524.292.500 5.691.574.000 

Jumlah investasi jangka pendek 523.961.200.846 472.564.501.641 

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun 

Rupiah 5,75% - 8,15% 6% - 14,35% 

US Dollar 0,49% - 0,65% 1% - 2,75% 

- 24 -





Pada tanggal 31 Desember 2004, deposito berjangka sebesar Rp 10 miliar pada Bank Rakyat 

Indonesia, sebesar Rp 2,5 miliar pada Bank Bukopin dan sebesar Rp 3,35 miliar pada Bank 

Mandiri digunakan sebagai jaminan atas pinjaman modal kerja, pinjaman pembelian kendaraan 

bermotor koperasi karyawan IP dan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD Lirik. 

Reksadana Melati terdiri dari 49.285.514 unit dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing 

sebesar US$ 6.737.565 dan US$ 6.377.351 pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003. 

Reksadana Ganesha Abadi terdiri dari 2.004.179 unit dengan NAB sebesar Rp 2.215.860.342 

pada tanggal 31 Desember 2004. 

Kenaikan NAB Reksadana sebesar US$ 360.214 dan Rp 215.860.342 tahun 2004 dan sebesar 

US$ 4.875.332 tahun 2003 dicatat sebagai pendapatan lain-lain. 

12. PIUTANG USAHA 

a. Berdasarkan langganan 

- 25 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Umum 1.614.147.521.074 1.598.047.365.938 

Pemerintah 172.620.218.575 110.369.791.985 

Badan Usaha Milik Negara 36.808.445.652 45.186.795.096 

TNI dan Polri (Eks. ABRI) 229.585.784.344 148.599.959.835 

Jumlah 2.053.161.969.645 1.902.203.912.854 

Penyisihan piutang ragu-ragu (228.467.275.740) (53.391.037.926) 

Bersih 1.824.694.693.905 1.848.812.874.928 

b. Berdasarkan umur (hari) 

1 s/d 90 hari 1.047.685.808.555 1.202.358.608.980 

91 s/d 360 hari 696.333.264.375 512.598.738.681 

Lebih dari 361 hari 309.142.896.715 187.246.565.193 

Jumlah 2.053.161.969.645 1.902.203.912.854 

Penyisihan piutang ragu-ragu (228.467.275.740) (53.391.037.926) 

Bersih 1.824.694.693.905 1.848.812.874.928 

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu 

Saldo awal tahun (53.391.037.926) (70.610.667.961) 

Pemulihan (penambahan) (199.107.640.368) 10.814.657.695 

Penghapusan 24.031.402.554 6.404.972.340 

Saldo akhir tahun (228.467.275.740) (53.391.037.926) 

Dalam piutang usaha termasuk tagihan ke PT Polysindo Eka Perkasa yang dinyatakan pailit 

sesuai Keputusan Mahkamah Agung No. 01K/N/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 sebesar 

Rp 108.461.674.611. Piutang ini terdiri dari tagihan rekening dan denda keterlambatan. 

Pada tahun 2003 penyisihan dihitung 3% dari saldo rata-rata piutang sesuai SK Menkeu 

No. 1460/KMK.04/1981 tanggal 23 Desember 1981. Selanjutnya pada tahun 2004, Perusahaan 

menetapkan penyisihan sebesar 3% atas saldo rata-rata piutang ditambah dengan 50% atas 

piutang dari pelanggan putus rampung setelah memperhitungkan uang jaminan langganan yang 

bersangkutan. Sehubungan dengan perubahan ini, penyisihan piutang ragu-ragu untuk tahun 

2004 meningkat sebesar Rp 175.814.478.393.





Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu memadai untuk menutup kerugian 

yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang dan tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi 

secara signifikan atas piutang usaha. 

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan fasilitas pinjaman dan Obligasi PLN VI Tahun 1997 

(Catatan 25 dan 26). 

13. PIUTANG LAIN-LAIN 

2004 2003 

Rp Rp 

Pihak hubungan istimewa (Catatan 8) 

PT Sumber Segara Primadaya 77.217.241.333 - 

Direksi dan karyawan 139.791.078.761 185.960.801.619 

Jumlah 217.008.320.094 185.960.801.619 

Pihak ketiga 

Subsidi listrik 992.850.000.000 360.745.440.168 

Piutang bunga 1.530.022.598 2.885.894.798 

Lain-lain 203.280.440.684 72.965.029.025 

Jumlah 1.197.660.463.282 436.596.363.991 

Jumlah 1.414.668.783.376 622.557.165.610 

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga penyisihan 

piutang ragu-ragu tidak perlu dibentuk. 

14. PERSEDIAAN 

- 26 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Bahan bakar dan pelumas 1.390.943.982.078 1.396.773.137.989 

Transformator 25.006.981.744 26.110.535.175 

Switchgear dan jaringan 51.576.159.840 39.974.342.597 

Kabel 25.470.626.503 29.275.799.148 

Alat ukur, pembatas dan kontrol 86.202.013.926 68.625.259.665 

Persediaan umum 630.200.771.088 714.301.140.748 

Jumlah 2.209.400.535.179 2.275.060.215.322 

Penyisihan penurunan nilai (22.269.922.205) (21.999.356.458) 

Bersih 2.187.130.612.974 2.253.060.858.864 

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan 

Saldo awal tahun (21.999.356.458) (17.793.851.210) 

Penambahan (844.855.291) (4.845.706.667) 

Penghapusan 574.289.544 640.201.419 

Saldo akhir tahun (22.269.922.205) (21.999.356.458) 

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan memadai untuk menutup 

risiko penurunan nilai persediaan. Perusahaan dan anak perusahaan tidak menutup asuransi atas 

persediaan terhadap risiko kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan.





15. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 

2004 2003 

Rp Rp 

Pajak penghasilan badan lebih bayar (Catatan 42) 

Perusahaan 

Tahun 2004 2.440.632.390 - 

Tahun 2003 5.998.804.938 5.998.804.938 

Tahun 2002 

Anak perusahaan 

365.747.295 478.747.295 

Tahun 2004 18.821.336.525 - 

Tahun 2003 22.693.375.063 27.881.407.766 

Tahun 2002 10.626.039.890 17.384.456.925 

Tahun 2001 - 8.599.320.288 

Pajak atas selisih penilaian kembali aktiva tetap 522.061.604 522.061.604 

Pajak penghasilan pasal 15 118.944.000 - 

Pajak pertambahan nilai 836.836.535 934.252.787 

Pajak penghasilan pasal 23 dalam peninjauan kembali 30.215.551.240 - 

Jumlah 92.639.329.480 61.799.051.603 

Pada tahun 2004, PJB menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak 

penghasilan pasal 23 tahun 2002 sebesar Rp 30.215.551.240, sehubungan dengan bunga 

pinjaman PJB kepada Perusahaan. Kewajiban pajak tersebut telah dibayar oleh PJB. Perusahaan 

dalam surat No. 02523/547/DD.BDH/2005 tanggal 17 Mei 2005, mengajukan permohonan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak untuk memperhitungkan jumlah tersebut dalam SKPLB tahun 2002, 

sehingga Perusahaan mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar dimuka. 

16. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Biaya dibayar dimuka 

Program pensiun (Catatan 45) 171.256.000.000 171.220.000.000 

Gaji dan tunjangan 185.877.433.658 169.836.712.681 

Premi asuransi 66.229.344.581 46.286.620.431 

Sewa 5.704.938.037 4.961.424.552 

Lain-lain 64.582.410.090 23.974.520.256 

Jumlah 493.650.126.366 416.279.277.920 

Uang muka 

Pembelian barang 27.811.067.865 52.109.978.702 

Lain-lain 41.793.640.256 43.503.499.702 

Jumlah 69.604.708.121 95.613.478.404 

Jumlah 563.254.834.487 511.892.756.324 


- 27 -





17. MODAL SAHAM 

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000.000.000 yang terbagi atas 

63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana 

dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto SH, notaris di Jakarta, 

pemegang saham menyetujui antara lain : 

• Melakukan kompensasi piutang Pemerintah sebesar Rp 28.781.354.789.452 yang berasal dari 

tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman Perusahaan menjadi tambahan penyertaan 

modal Pemerintah (Catatan 24). Kompensasi piutang menjadi penyertaan modal telah 

memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat 

No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001. 

• Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354.000.000, sehingga 

modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154.000.000, terbagi 

atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. 

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001. Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. 

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR 

Tambahan modal disetor merupakan bantuan yang diterima Perusahaan dari Pemerintah sejak 

pendirian yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut : 

- 28 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Bantuan proyek 14.064.949.755.194 13.170.717.454.724 

Dana Daftar Isian Proyek 7.377.627.484.882 6.660.477.826.390 

Bantuan Pemerintah Daerah dan lainnya 

Tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman 

87.884.338.687 32.638.170.294 

(Catatan 24) 789.452 789.452 

Jumlah 21.530.462.368.215 19.863.834.240.860 

Bantuan proyek merupakan penerimaan dana yang berasal dari bantuan luar negeri (project aid) 

untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan. 

Dana Daftar Isian Proyek (DIP) merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia 

melalui DIP atas nama Departemen Pertambangan dan Energi untuk pembangunan kelistrikan. 

Bantuan Pemerintah Daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan 

kepada Perusahaan.





19. SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 

Pada tahun 2002, Perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk posisi 1 Januari 

2002. 

Perhitungan selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebagai berikut : 

- 29 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Selisih antara jumlah tercatat dengan nilai penilaian 

kembali aktiva tetap 77.957.725.675.489 77.957.725.675.489 

PPh final, surat keputusan tanggal 21 Januari 2003 (3.653.973.060.652) (3.653.973.060.652) 

Penyesuaian PPh final sesuai surat keputusan tanggal 

12 Nopember 2003 (Catatan 30) (24.813.927.700) (24.813.927.700) 

Pengaruh pajak tangguhan 2.810.161.726.796 2.810.161.726.796 

Keuntungan penjualan aktiva tetap ditangguhkan 551.457.665.055 551.457.665.055 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 77.640.558.078.988 77.640.558.078.988 


Keuntungan penjualan aktiva tetap ditangguhkan merupakan keuntungan atas pengalihan aktiva 

tetap Perusahaan kepada PLN Batam dan ICON, anak perusahaan yang telah dinilai kembali 

pada tahun 2002 sehingga keuntungan ditangguhkan tersebut diperhitungkan dalam selisih 

penilaian kembali aktiva tetap. 

20. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS ANAK PERUSAHAAN 

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas anak perusahaan yang berasal 

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap anak perusahaan (Catatan 19). 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

PT Indonesia Power 33.276.452.968.745 33.276.452.968.745 

PT Pembangkitan Jawa Bali 26.408.106.705.176 26.408.106.705.176 

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 208.463.018.215 208.463.018.215 

PT Indonesia Comnets Plus 22.556.309.687 22.556.309.687 

PT Artha Daya Coalindo 115.531.431 115.531.431 

Jumlah 59.915.694.533.254 59.915.694.533.254 

*) Disajikan kembali - Catatan 50





21. PENDAPATAN DITANGGUHKAN 

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan penyambungan baru dan 

penambahan daya listrik pelanggan, dengan rincian sebagai berikut : 

- 30 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Saldo awal tahun 4.521.359.822.036 3.998.868.453.251 

Penambahan tahun berjalan 1.010.291.510.736 864.748.202.218 

Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan (387.082.924.469) (342.256.833.433) 

Saldo akhir tahun 5.144.568.408.303 4.521.359.822.036 

22. UANG JAMINAN LANGGANAN 

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang nilainya ditentukan berdasarkan besar daya 

dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti 

menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan jumlah rekening listrik yang belum dibayar, dengan 

rincian sebagai berikut : 

2004 2003 

Rp Rp 

Saldo awal tahun 2.972.289.737.311 2.633.024.822.467 

Penambahan tahun berjalan - bersih 377.852.600.095 339.264.914.844 

Saldo akhir tahun 3.350.142.337.406 2.972.289.737.311 

23. PENERUSAN PINJAMAN (TWO-STEP LOANS) 

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang diteruskan kepada 

Perusahaan. Penerusan pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan dan 

tidak diikat jaminan.





Penerusan pinjaman terdiri dari : 

2004 

Jadual 

Bagian jatuh tempo Bagian pengembalian 

Jumlah dalam satu tahun jangka panjang Tingkat bunga Tahun 

Rp Rp Rp % 

International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD) 

Rupiah 1,951,709,375,291 312,804,052,356 1,638,905,322,935 IBRD + (1,65 - 3,25) 1983-2013 

US Dollar 

Asian Development Bank (ADB) 

4,537,517,592,100 627,370,562,344 3,910,147,029,756 IBRD + 0,35 1994-2016 

Rupiah 2,460,535,950,177 196,150,312,217 2,264,385,637,960 ADB + (1,75 - 3,50) 1983-2016 

US Dollar 

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, 

Jerman (KFW) 

1,952,774,414,941 112,009,724,199 1,840,764,690,742 ADB + 0,35 1995-2015 

Rupiah 717,466,328,362 176,532,766,758 540,933,561,604 3,50 + 10,00 1980-2014 

DEM 324,955,596,793 50,870,822,953 274,084,773,840 12 - 25 1995-2020 

EUR 

United Stated Agency for International 

222,676,025,386 18,556,335,534 204,119,689,852 + 0,5 2003-2016 

Development (USAID) 4,173,551,482 785,753,990 3,387,797,492 3 1979-2009 

Swiss Confederation 

Export-Import Bank of The United States 

(US Bank Exim) 

14,357,947,301 14,357,947,301 - 4.75 1983-2005 

Rupiah 68,292,760,966 26,525,586,629 41,767,174,337 8,75 atau SBI + 0,06 1985-2008 

US Dollar 

The Export-Import Bank of Japan 

186,319,049,329 53,234,014,135 133,085,035,194 6,89 - 6,95 1987-2008 

Rupiah 65,207,693,443 32,517,157,476 32,690,535,967 SBI + 1 1995-2006 

JPY 1,389,161,077,653 436,264,864,170 952,896,213,483 4,55 - 4,65 1995-2007 

Meespierson NV Belanda 

Generale Bank S.A., Belgia dan Barclay 

Bank PLC 

5,517,229,835 4,457,610,579 1,059,619,256 SBI + 1 1995-2006 

Rupiah 23,594,473,234 9,437,850,079 14,156,623,155 SBI + 1 1994-2007 

BEF 11,579,125,184 4,834,981,659 6,744,143,526 6,95 1996-2008 

Midland Bank Public Limited Company 262,741,913,223 16,334,130,859 246,407,782,364 SBI + 1 1996-2007 

Konsorsium Bank Swiss 

Banque Paribas 

275,803,710,416 110,321,484,166 165,482,226,250 SBI + 1 1995-2007 

Rupiah 30,039,924,287 13,865,507,059 16,174,417,228 SBI + 1 1995-2007 

GBP 325,367,596,983 5,979,535,095 319,388,061,888 7.70 1995-2007 

FRF 15,102,923,090 10,068,615,484 5,034,307,606 6,54 1995-2006 

EUR 

Ryoshin International (Hongkong) 

209,131,017,015 17,955,983,984 191,175,033,031 3,34 - 0,5 2005-2022 

Limited 

Bank Austria Aktiengesellschaft 

33,487,268,308 13,394,907,324 20,092,360,984 SBI + 1 1995-2007 

Rupiah 17,552,424,263 7,021,971,808 10,530,452,455 SBI + 1 1995-2007 

ATS 154,856,826,549 32,108,079,546 122,748,747,003 3,85 + 1,2 1995-2013 

Bank of China 5,936,246,532 1,978,748,844 3,957,497,688 SBI + 1 1995-2007 

Sumisho Leasing - US Dollar 89,137,420,560 80,804,505,073 8,332,915,487 LIBOR + 1,19 1995-2007 

Nebula Leasing - US Dollar 282,095,372,683 106,678,195,245 175,417,177,438 LIBOR + 1,19 1995-2007 

Mitsui Leasing - US Dollar 35,228,922,571 11,635,318,587 23,593,603,984 LIBOR + 1,195 1996-2008 

Islamic Development Bank - US Dollar 26,369,958,749 13,312,137,422 13,057,821,326 7.85 1996-2020 

West Merchant Bank Limited - GBP 174,030,863,850 49,723,103,588 124,307,760,262 5.85 1996-2007 

Banque National - FRF 14,718,932,152 9,302,821,863 5,416,110,289 6.83 1998-2006 

ABN AMRO N.V. - NLG 690,853,268,350 198,737,946,926 492,115,321,424 6.95 1995-2007 

JBIC IP 5112 - SLA 1163 49,347,278,925 - 49,347,278,925 1.80 2013-2033 

Efic Australia - AUD 183,762,097,697 10,500,694,617 173,261,403,080 3.85 1997-2022 

Jumlah 16,811,402,157,678 2,786,434,029,869 14,024,968,127,809 

- 31 -





2003 

Bagian jatuh tempo Bagian Jadual 

Jumlah dalam satu tahun jangka panjang Tingkat bunga pengembalian 

Rp Rp Rp % Tahun 

International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD) 

Rupiah 2,240,732,857,122 316,258,656,744 1,924,474,200,378 IBRD + (1,65 - 3,25) 1983-2013 

US Dollar 

Asian Development Bank (ADB) 

4,337,233,121,554 369,030,292,293 3,968,202,829,261 IBRD + 0,35 1994-2016 

Rupiah 2,622,751,294,497 183,728,218,760 2,439,023,075,737 ADB + (1,75 - 3,50) 1983-2016 

US Dollar 

Kreditanstalt Fur W iederaufbau, 

Jerman (KFW) 

1,804,456,219,741 102,084,134,330 1,702,372,085,411 ADB + 0,35 1995-2015 

Rupiah 896,079,822,566 199,759,450,395 696,320,372,171 3,50 + 10,00 1980-2014 

DEM 

United Stated Agency for International 

280,243,355,262 40,217,674,830 240,025,680,432 12 - 25 1995-2020 

Development (USAID) 4,936,252,822 762,701,341 4,173,551,481 3 1979-2009 

Swiss Confederation 

Export-Import Bank of The United States 

(US Bank Exim) 

28,715,894,599 14,357,947,302 14,357,947,297 4.75 1983-2005 

Rupiah 94,818,347,592 26,525,586,629 68,292,760,963 8,75 atau SBI + 0,06 1985-2008 

US Dollar 

The Export-Import Bank of Japan 

218,281,695,815 67,127,606,772 151,154,089,043 6,89 - 6,95 1987-2008 

Rupiah 97,724,850,927 55,047,063,774 42,677,787,153 SBI + 1 1995-2006 

JPY 1,781,199,752,382 568,122,362,887 1,213,077,389,495 4,55 - 4,65 1995-2007 

Meespierson NV Belanda 

Generale Bank S.A., Belgia dan Barclay 

Bank PLC 

7,636,468,231 4,457,610,609 3,178,857,622 SBI + 1 1995-2006 

Rupiah 33,032,323,314 9,437,850,080 23,594,473,234 SBI + 1 1994-2007 

BEF 10,228,790,368 2,285,553,099 7,943,237,269 6,95 1996-2008 

Midland Bank Public Limited Company 279,050,177,903 16,341,286,958 262,708,890,945 SBI + 1 1996-2007 

Konsorsium Bank Swiss 

Banque Paribas 

386,125,194,582 110,321,484,166 275,803,710,416 SBI + 1 1995-2007 

Rupiah 43,835,069,343 13,865,507,055 29,969,562,288 SBI + 1 1995-2007 

GBP 300,541,463,040 9,151,929,083 291,389,533,957 7,7 1995-2007 

FRF 

Ryoshin International (Hongkong) 

179,178,886,714 1,449,799,132 177,729,087,582 6,54 1995-2006 

Limited 

Bank Austria Aktiengesellschaft 

46,882,175,632 13,394,907,324 33,487,268,308 SBI + 1 1995-2007 

Rupiah 24,573,383,167 7,020,985,904 17,552,397,263 SBI + 1 1995-2007 

ATS 138,727,978,687 28,289,291,490 110,438,687,197 3,85 + 1,2 1995-2013 

Bank of China 7,914,995,379 989,374,425 6,925,620,954 SBI + 1 1995-2007 

Sumisho Leasing - US Dollar 162,444,737,941 59,551,934,916 102,892,803,025 LIBOR + 1,19 1995-2007 

Nebula Leasing - US Dollar 354,252,007,476 97,205,592,015 257,046,415,461 LIBOR + 1,19 1995-2007 

Mitsui Leasing - US Dollar 39,234,230,575 10,700,244,497 28,533,986,078 LIBOR + 1,195 1996-2008 

Islamic Development Bank - US Dollar 36,158,482,326 12,179,265,656 23,979,216,670 7.85 1996-2020 

West Merchant Bank Limited - GBP 188,568,414,125 43,818,722,507 144,749,691,618 5.85 1996-2007 

Banque National - FRF 19,566,053,739 7,826,419,833 11,739,633,906 6.83 1998-2006 

ABN AMRO N.V. - NLG 757,220,978,078 174,597,717,967 582,623,260,111 6.95 1995-2007 

Efic Australia - AUD 162,957,270,530 1,890,774,408 161,066,496,122 3.85 1997-2022 

Jumlah 17,585,302,546,029 2,567,797,947,181 15,017,504,598,848 

- 32 -





24. HUTANG KEPADA PEMERINTAH 

- 33 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Rekening dana investasi No. RDI-393/DP3/2001 4.700.682.223.935 4.994.474.863.000 

Rekening dana investasi No. RDI-298/DP3/1996 80.500.000.000 103.500.000.000 

Rekening dana investasi No. RDI-324A/DP3/1997 - 126.996.112.029 

Jumlah 4.781.182.223.935 5.224.970.975.029 




Rekening dana investasi No. RDI-324A/DP3/1997 - 126.996.112.029 

Jumlah 316.792.634.768 443.788.748.945 

Bagian jangka panjang 4.464.389.589.167 4.781.182.226.084 

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/ DP3/2001 

Pada tanggal 20 Juni 2000, Perusahaan dan Pemerintah menyetujui restrukturisasi tunggakan 

angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.267.504.344 sesuai dengan Surat Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun termasuk tenggang waktu 2 (dua) tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per 

tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar 

Rp 146.896.319.565 sampai dengan 30 Juli 2021. 

Pemerintah juga menyetujui tunggakan denda dan bunga sebesar Rp 28.781.354.789.452 

menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan. Pada tanggal 1 Agustus 

2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 61 tahun 2001. Selisih antara tambahan penyertaan modal Pemerintah dan 

peningkatan modal disetor sebesar Rp 789.452 disajikan sebagai tambahan modal disetor 

(Catatan 18). 

Rekening Dana Investasi No. RDI-298/DP3/1996 

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman investasi sebesar Rp 230 milliar, jangka waktu 12 

(dua belas) tahun termasuk 2 (dua) tahun masa tenggang dari Pemerintah Republik Indonesia. 

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan uang muka kredit ekspor dalam rangka pembangunan 

PLTGU Muara Tawar dan dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 11,5 miliar 

sampai dengan 13 Maret 2008. Pinjaman ini dikenakan bunga 9% per tahun untuk periode 

6 (enam) tahun pertama dan untuk periode selanjutnya dikenakan bunga sesuai tingkat bunga 

rata-rata 3 (tiga) bulanan Sertifikat Bank Indonesia selama 6 (enam) bulan periode sebelumnya. 

Rekening Dana Investasi No. RDI-324A/DP3/1997 

Pada tanggal 31 Desember 1996, Perusahaan dan Pemerintah menyetujui restrukturisasi 

tunggakan angsuran pokok dan bunga penerusan pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan 

30 Juni 1996. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 

No. S-1398/MK.17/1996, tunggakan pokok sampai dengan tanggal 30 Juni 1996 sebesar 

Rp 742.954.643.482 diangsur setiap semester sebesar Rp 74.295.464.348 sampai dengan 15 Juli 

2001 dengan tingkat bunga sebesar 14,5% per tahun. Tunggakan bunga masa tenggang dan





bunga berjalan sebesar Rp 759.805.914.973 diangsur setiap semester dalam jumlah yang 

berbeda sampai dengan 15 Juli 2004. 

25. HUTANG BANK 

- 34 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Bank Mandiri 30.000.000.000 60.000.000.000 


Bank Negara Indonesia 10.500.000.000 21.000.000.000 

Bank Bukopin 1.866.654.620 4.334.135.700 


Bank Internasional Indonesia - 124.000.000.000 

Jumlah 239.664.078.425 269.246.406.704 


Bank Mandiri 30.000.000.000 30.000.000.000 


Bank Negara Indonesia 10.500.000.000 10.500.000.000 

Bank Bukopin 1.866.654.620 2.455.364.092 


Bank Internasional Indonesia - 124.000.000.000 

Jumlah 239.664.078.425 199.367.635.096 

Bagian jangka panjang - 69.878.771.608 

Bank Mandiri 

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman investasi sebesar Rp 300 miliar, jatuh tempo 

23 Desember 2005 dengan bunga tahunan sebesar suku bunga deposito 6 (enam) bulanan 

ditambah 2,5%. Pinjaman ini dibayar kembali dalam 20 (dua puluh) angsuran semesteran sebesar 

Rp 15 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha atau tanah dan bangunan apabila 

jaminan yang disebutkan sebelumnya tidak dapat dipenuhi. 

Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan tertentu yang harus mendapatkan persetujuan tertulis 

dari Bank Mandiri, antara lain: melakukan merger, akuisisi, penjualan asset dan go public; 

mengadakan perikatan jaminan dengan pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perusahaan 

dan melakukan pelepasan atau pengalihan atas jaminan fasilitas kredit ini. 



28 Desember 2005 dengan tingkat bunga per tahun sebesar tingkat bunga deposito untuk 

6 (enam) bulan ditambah 2%. Pinjaman ini dibayar dalam 20 (dua puluh) angsuran semesteran 

sebesar Rp 13,75 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha. Tanpa persetujuan tertulis 

dari Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan kredit diluar 

pembiayaan proyek yang tercantum dalam perjanjian dan mengajukan permohonan pailit atau 

penundaan pembayaran kepada instansi atau pengadilan negeri. 

ADC, anak perusahaan IP, memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran masing-masing sebesar 

Rp 9,8 miliar tahun 2004 dan Rp 5 miliar tahun 2003, tingkat bunga 10% per tahun, jatuh tempo





8 Agustus 2005. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka ADC sebesar Rp 10 miliar pada 

bank yang sama 



22 Desember 2005 dengan tingkat bunga per tahun sebesar tingkat bunga deposito berjangka 

untuk 6 (enam) bulan ditambah 1,75%. Pinjaman ini dibayar dalam 20 (dua puluh) angsuran 

semesteran sebesar Rp 5,25 miliar. 

Bank Bukopin 

CDB, anak perusahaan IP, memperoleh fasilitas pinjaman investasi sebesar Rp 8 miliar, jatuh 

tempo 10 Agustus 2005, tingkat bunga per tahun 15% - 16,5% tahun 2004 dan 16,50% - 19,50% 

tahun 2003. Pinjaman ini dibayar kembali dalam 44 (empat puluh empat) angsuran bulanan. 

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas tagihan CDB kepada PT Para Bandung 

Propertindo Rp 2 miliar, tagihan kepada IP dan JOB Pertamina masing-masing sebesar 

Rp 1 milliar dan aktiva tetap CBD. 

Bank DBS Indonesia 

Pada tahun 2004, PJB memperoleh fasilitas kredit berulang maksimum sebesar Rp 160 miliar, 

jatuh tempo pada 13 Juli 2005 dan dapat diperpanjang kembali. Pinjaman ini dikenakan bunga 

sebesar 10,93% per tahun dan dijamin dengan piutang usaha PJB kepada Perusahaan sebesar 

150% dari jumlah maksimum pinjaman. 

PJB diwajibkan mengirim pemberitahuan tertulis kepada bank setiap akan melakukan 

pembayaran dividen, penggantian susunan pengurus, mengubah anggaran dasar, rencana 

investasi, pinjaman baru, pengeluaran modal lebih dari Rp 10 miliar, mengganti struktur dan 

lingkup usaha. Selain itu juga PJB diwajibkan memenuhi rasio keuangan debt service coverage 

minimal 150%, interest service coverage minimal 200%, debt to EBITDA maksimal 200% dan nilai 

jaminan tidak kurang dari 150% dari maksimum pinjaman. 

Bank Internasional Indonesia 

Pada tahun 2003, PJB memperoleh fasilitas pinjaman promes berulang dan rekening koran 

masing-masing sebesar Rp 124 miliar dan Rp 1 miliar, tingkat bunga 12% per tahun. Pinjaman ini 

telah dilunasi pada tanggal 16 Juli 2004. 

26. HUTANG OBLIGASI 

Rincian hutang obligasi adalah sebagai berikut : 

- 35 -





No. Seri 

Jumlah Nilai Obligasi 

lembar Denominasi 2004 2003 

Rp Rp Rp 

PLN VII Tahun 2004 150.000 10.000.000 1.500.000.000.000 - 

PLN VI Tahun 1997 

PLN VI.A.Q.0001 - PLN VI.A.Q.0016 16 1.000.000.000 16.000.000.000 16.000.000.000 

PLN VI.B.N.0001 - PLN VI.B.N.0200 200 50.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

PLN VI.B.0201 - PLN VI.B.0.596 395 100.000.000 39.500.000.000 39.500.000.000 

PLN VI.B.P.596 - PLN VI.B.P.095 500 500.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 

PLN VI.A.Q.1.096 - PLN VI.B.Q.1.379 284 1.000.000.000 284.000.000.000 284.000.000.000 

PLN VI.C.0.0001 - PLN VI.C.0.0005 5 100.000.000 500.000.000 500.000.000 

Jumlah 151.400 2.100.000.000.000 600.000.000.000 

Biaya emisi obligasi belum diamortisasi (9.912.685.058) - 

Bersih 2.090.087.314.942 600.000.000.000 

Obligasi PLN VII Tahun 2004 

Pada tanggal 11 November 2004, Perusahaan menerbitkan “Obligasi PLN VII Tahun 2004” 

dengan nilai Rp 1,5 triliun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau jatuh tempo pada tahun 

2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,25% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan 

dimulai pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan terakhir pada tanggal 11 November 2014, yang juga 

merupakan tanggal pelunasan pokok Obligasi. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya 

pada tanggal 12 Nopember 2004. 

Dalam penerbitan Obligasi ini, Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat, berdasarkan Akta 

Perjanjian Perwaliamanatan No. 9 tanggal 1 Oktober 2004 dari Imas Fatimah S.H, notaris di 

Jakarta, terakhir diubah dengan akta No. 55 tanggal 26 Oktober 2004 dari notaris yang sama. 

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa satu tahun sejak tanggal emisi, 

Perusahaan dapat membeli kembali (buy back) sebagian atau seluruh Obligasi ini sebelum 

tanggal pelunasan pokok obligasi. 

Obligasi ini digunakan untuk membiayai kembali (refinance) proyek PLTG Muara Tawar. Obligasi 

ini dijamin dengan seluruh aktiva Perusahaan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa 

preferen dengan hak-hak kreditur lain. 

Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan antara lain 

menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; memberikan penjaminan; memberikan pinjaman, 

mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; 

mengalihkan aktiva tetap; memberikan izin kepada anak perusahaan untuk memberikan pinjaman 

kepada atau melakukan investasi; menerbitkan obligasi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari 

kedudukan obligasi yang diterbitkan; mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal 

ditempatkan dan disetor. Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi rasio keuangan antara 

kewajiban dengan jumlah aktiva tidak melebihi dari 80% dan antara laba sebelum beban bunga, 

pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk hitungan aktuaria imbalan kerja) - (EBITDA) 

dengan beban bunga lebih kecil dari 2 : 1. 

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat 

Obligasi ini adalah A (Single A) pada tanggal 31 Desember 2004. 

Obligasi PLN VI Tahun 1997 

Pada tahun 1997, Perusahaan menerbitkan 1.400 lembar Obligasi PLN VI Tahun 1997 Seri A, 

Seri B dan Seri C dengan nilai Rp 600 miliar, tingkat bunga tetap dan mengambang dan jangka 

- 36 -





waktu 10 (sepuluh) tahun atau jatuh tempo 8 Agustus 2007. Obligasi tersebut dicatatkan pada 

Bursa Efek Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1997. 

Dalam penerbitan Obligasi PLN VI Tahun 1997, Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat, 

berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 61 tanggal 19 Mei 1997 dari S.P. Henny 

Singgih, S.H, notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta No. 7 tanggal 3 Pebruari 2000 dari 

notaris yang sama. Perjanjian perwaliamanatan mengatur antara lain perhitungan tingkat bunga 

sebagai berikut : 

a. Bunga Obligasi Seri A ditetapkan dengan tingkat bunga tetap selama 10 (sepuluh) tahun 

atas dasar swap Rupiah 10 (sepuluh) tahun dari Asean Interest Rate Swap dari Reuter page 

EROT, ditambah premi sebesar 1,4%. 

- 37 -





b. Bunga Obligasi Seri B ditetapkan berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 

6 (enam) bulan pada Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank 

Niaga dan Bank Permata (d/h Bank Bali) yang dihitung selama 5 hari kerja sebelum 

penentuan tingkat bunga obligasi, ditambah premi tetap sebesar 1%. 

c. Bunga Obligasi seri C ditetapkan berdasarkan IRSOR 6 (enam) bulan yang dihitung secara 

rata-rata selama 5 hari kerja sebelum penentuan tingkat bunga obligasi, ditambah premi 

tetap sebesar 1,4%. 

Bunga dibayarkan setiap semester dimulai pada tanggal 20 Januari 1998. Obligasi ini jatuh tempo 

pada tanggal 8 Agustus 2007. 

Obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek transmisi dan gardu induk di Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Obligasi ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dan tanah 

berikut bangunan diatasnya. Tanah dan bangunan tersebut meliputi : 

• HGB No. 4119/Kayu Putih, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta. 

• HGB No. 1289/Kuningan Timur, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta. 

• HGB No. 670/Kuningan Timur, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta. 

• HGB No. 348/Kota Bambu, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta. 

• HGB No. 1083/Gunung, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta. 

• HGB No. 298/Gambir, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta. 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sebagaimana dinyatakan dalam akta 

No. 23 tanggal 14 Juli 2004 dari Imas Fatimah SH, notaris di Jakarta, para pemegang obligasi 

menyetujui antara lain : 

• Perusahaan menarik seluruh jaminan tanah dan bangunan serta sebagian piutang usaha. 

Selanjutnya Obligasi ini dijamin dengan piutang usaha sebesar 120% dari pokok obligasi. 

• Perusahaan membayar tambahan premi bunga sebesar 0,25% untuk satu kali pembayaran 

bunga yang dibayarkan sesudah pelaksanaan RUPO. 

Perusahaan diwajibkan memenuhi rasio keuangan antara laba sebelum beban bunga, pajak dan 

penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga lebih kecil dari 2 : 1. 

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat 

Obligasi ini adalah idA- (Single A Minus) pada tanggal 31 Desember 2004. 

- 38 -





27. HUTANG LISTRIK SWASTA (INDEPENDENT POWER PRODUCER) 

Akun ini merupakan hutang usaha yang direstrukturisasi dengan penyedia listrik swasta 

(Catatan 49) dengan rincian sebagai berikut : 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

a. Berdasarkan pemasok 

PT Paiton Egergy 6.776.333.707.039 6.282.989.295.712 

PT Jawa Power 542.784.984.662 495.164.294.986 

PT Cikarang Listrindo 101.536.780.000 191.194.825.000 

PT Energi Sengkang 40.302.783.792 73.448.110.908 

Jumlah 7.460.958.255.493 7.042.796.526.606 

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun (278.189.572.810) (253.716.439.536) 


b. Berdasarkan jadual pembayaran 

Pembayaran jatuh tempo pada tahun 

2003 - 49.340.600.000 

2004 54.148.800.000 635.609.771.561 

2005 690.796.363.792 629.456.369.621 

2006 548.956.800.000 500.211.600.000 

2007 dan seterusnya 13.723.920.000.000 12.505.290.000.000 

Jumlah pembayaran 15.017.821.963.792 14.319.908.341.182 

Jumlah bunga (7.556.863.708.299) (7.277.111.814.576) 

Nilai tunai pembayaran 7.460.958.255.493 7.042.796.526.606 

Bagian jatuh tempo dalam satu tahun (278.189.572.810) (253.716.439.536) 



28. HUTANG BIAYA PROYEK 

Akun ini merupakan biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun 

penerusan pinjaman pada saat penerbitan Withdrawal Authorization (WA) dan dokumen lain yang 

disamakan, diterima Perusahaan. 

- 39 -





29. HUTANG USAHA 

Akun ini merupakan kewajiban sehubungan dengan pembelian barang dan jasa, sebagai berikut : 

a. Berdasarkan pemasok 

- 40 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Pihak hubungan istimewa (Catatan 46) 

Pembelian tenaga listrik - 

Pulau Jawa - US Dollar 27.495.995.087 69.230.678.993 

Luar Pulau Jawa 

Pengadaan batubara 

7.614.470.357 - 

PT Daya Citra Mulia 3.432.496.161 - 

Jumlah 38.542.961.605 69.230.678.993 

Pihak ketiga 

Pembelian tenaga listrik - 

Pulau Jawa 

US Dollar 3.680.466.760.772 3.212.114.330.951 

Rupiah 418.070.506.698 237.132.574.073 

Luar Pulau Jawa 

US Dollar 41.103.516.454 39.738.698.058 

Rupiah 12.673.883.331 13.467.646.261 

Pembelian bahan bakar, barang dan jasa 

Pertamina 3.421.484.947.892 2.438.947.903.497 

PT Tambang Batubara Bukit Asam 345.012.645.143 394.838.426.103 

Konsorsium Siemens AG, PT Siemens 

Indonesia, Balfour Beatty Sakti Indonesia 

dan Samsung Corporation 287.497.191.372 - 

PT Kideco Jaya Agung 68.420.738.179 119.157.219.166 

PT Medco Energi International 60.026.462.454 - 

PT Alstom Power Energy Systems Indonesia 47.143.326.041 53.831.172.445 

PT Berau Coal 42.333.807.188 42.542.215.032 

PT Caraka Tirta Pratama 36.075.182.660 32.135.326.367 

PT Alstom T & DSA 33.038.273.959 - 

PT Andaro Indonesia 32.278.964.530 54.073.758.332 

PT Agita Prasarana 30.691.486.810 - 

PT Arutmin Indonesia 27.290.430.037 - 

PT Expan Nusantara 25.877.760.649 - 

PT Kumagai Wika Jo. 22.639.556.045 3.435.605.700 

PT Sumber Daya Sewatama 16.350.540.332 19.519.270.155 

PT Siemens Station JCC 15.831.270.068 - 

PT Jorong Barutama Graston 12.705.245.505 18.415.518.200 

PT Poeser & Possi 2.649.059.593 35.447.737.018 

PT Bukaka Teknik Utama 2.250.037.020 29.583.388.182 

PT Expan Kalimantan - 18.582.720.850 

Lainnya (masing-masing saldo 

kurang dari Rp 15 miliar) 749.911.976.464 591.993.512.785 

Jumlah 9.431.823.569.196 7.354.957.023.175 

Jumlah 9.470.366.530.801 7.424.187.702.168





- 41 - 

2004 2003 

Rp Rp 

b. Berdasarkan umur (hari) 

1 s/d 180 hari 7.223.281.100.991 4.378.152.343.908 

181 s/d 360 hari 220.428.212.694 1.042.499.311.619 

Lebih dari 360 hari 2.026.657.217.116 2.003.536.046.641 

Jumlah 9.470.366.530.801 7.424.187.702.168 

Dalam hutang pembelian listrik swasta kepada pihak ketiga tanggal 31 Desember 2004 termasuk 

saldo hutang pembelian listrik sebesar US$ 265.244.216 belum direstrukturisasi pada PT Star 

Energy Investment – Proyek Wayang Windu (Catatan 49). 

30. HUTANG PAJAK 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Pajak kini (Catatan 42) 34.251.844.168 1.435.031.511 

Pajak penghasilan 

Pasal 21 35.824.004.065 26.097.664.874 

Pasal 22 10.588.256.568 6.723.836.564 

Pasal 23 30.255.285.749 10.420.311.024 

Pasal 15 dan 29 120.012.692 342.091.820 

Pajak pertambahan nilai 34.395.214.878 96.284.001.346 

Bea materai 1.840.234.144 2.019.220.457 

Pajak selisih penilaian kembali aktiva tetap 

jatuh tempo dalam satu tahun 1.979.929.869.593 1.945.036.705.770 

Jumlah 2.127.204.721.857 2.088.358.863.366 


Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, hutang pajak selisih penilaian kembali aktiva tetap 

adalah sebagai berikut : 

2004 

Perusahaan Anak perusahaan Jumlah 

Rp Rp Rp 

Saldo awal tahun 2.066.878.349.677 3.795.871.476.567 5.862.749.826.244 

Pembayaran (688.959.449.892) (1.252.450.528.436) (1.941.409.978.328) 

Saldo akhir tahun 1.377.918.899.785 2.543.420.948.131 3.921.339.847.916 

Bagian jatuh tempo dalam satu tahun (688.959.449.892) (1.290.970.419.701) (1.979.929.869.593) 

Bagian jangka panjang 688.959.449.893 1.252.450.528.430 1.941.409.978.323





2003 *) 

Perusahaan Anak perusahaan Jumlah 

Rp Rp Rp 

Saldo awal tahun 3.331.023.871.870 6.408.358.724.959 9.739.382.596.829 

Penyesuaian, sesuai surat keputusan 

tanggal 12 Nopember 2003 24.813.927.700 (294.982.654.997) (270.168.727.297) 

Pengaruh PPh final atas perbedaan 

rugi fiskal dilaporkan - 34.893.163.826 34.893.163.826 

Pembayaran (1.288.959.449.893) (2.352.397.757.221) (3.641.357.207.114) 

Saldo akhir tahun 2.066.878.349.677 3.795.871.476.567 5.862.749.826.244 

Bagian jatuh tempo dalam satu tahun (688.959.449.892) (1.256.077.255.878) (1.945.036.705.770) 

Bagian jangka panjang 1.377.918.899.785 2.539.794.220.689 3.917.713.120.474 


Pada tahun 2003, Perusahaan dan anak perusahaan mengajukan permohonan pengurangan 

pajak atas selisih penilaian kembali aktiva tetap dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 

pengurangan pajak tersebut. Dalam keputusan pembetulan penetapan kembali pembayaran pajak 

penghasilan final atas selisih penilaian kembali aktiva tetap, Perusahaan dan anak perusahaan 

juga dinyatakan terhutang bunga atas hutang pajak penghasilan final tersebut. Bunga atas hutang 

pajak penghasilan final berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut : 

Jatuh tempo Perusahaan Anak perusahaan Jumlah 

Rp Rp Rp 

15 Desember 2003 661.401.071.897 1.202.352.507.294 1.863.753.579.191 

15 Desember 2004 992.101.607.845 1.803.528.760.940 2.795.630.368.785 

15 Desember 2005 992.101.607.845 1.803.528.760.940 2.795.630.368.785 

15 Desember 2006 661.401.071.897 1.202.352.507.294 1.863.753.579.191 

Jumlah 3.307.005.359.484 6.011.762.536.468 9.318.767.895.952 

Jumlah bunga hutang pajak 2004 

dan 2003 ditanggung Pemerintah (1.653.502.679.742) (3.005.881.268.234) (4.659.383.947.976) 

Jumlah - bersih 1.653.502.679.742 3.005.881.268.234 4.659.383.947.976 

Pada tanggal 31 Desember 2003, hutang bunga disajikan sebagai biaya masih harus dibayar 

(Catatan 31). Beban bunga hutang pajak atas selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 

Rp 2.795.630.368.785 tahun 2004 dan Rp 1.863.753.579.191 tahun 2003 (Catatan 40). 

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran 

dan Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-445/MK.01/2004 

tanggal 30 Desember 2004, kewajiban bunga hutang pajak penghasilan final atas selisih penilaian 

kembali aktiva tetap yang jatuh tempo tanggal 15 Desember 2004 dan 2003 sebesar 

Rp 4.659.383.947.976 ditanggung Pemerintah. Jumlah tersebut dicatat Perusahaan dan anak 

perusahaan sebagai penghasilan lain-lain. 

- 42 -





31. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 

2004 2003 

Rp Rp 

Bunga 

Hutang pajak atas selisih penilaian 

kembali aktiva tetap (Catatan 30) - 1.863.753.579.191 

Hutang penerusan pinjaman 280.516.274.513 429.473.850.749 

Hutang kepada pemerintah 79.481.600.411 88.594.764.361 

Obligasi 44.876.365.404 28.219.842.580 

Hutang bank 93.597.083 1.674.989.444 

Hutang listrik swasta 42.437.003.568 39.800.418.895 

Jumlah 447.404.840.979 2.451.517.445.220 

Hutang biaya 68.223.628.944 71.808.033.894 

Jumlah 515.628.469.923 2.523.325.479.114 

32. PENJUALAN TENAGA LISTRIK 

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut : 

- 43 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Umum 53.806.596.648.880 46.803.223.987.014 

Pemerintah 2.209.715.447.353 1.131.731.388.352 

Badan Usaha Milik Negara 1.817.024.892.113 1.527.561.638.894 

TNI dan Polri (Eks. ABRI) 398.665.396.209 347.120.083.629 

Jumlah 58.232.002.384.555 49.809.637.097.889 

Pendapatan penjualan tenaga listrik tersebut didasarkan pada tarif dasar listrik yang ditetapkan 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Tidak terdapat pelanggan yang memiliki transaksi lebih besar 10% dari penjualan tenaga listrik. 

33. SUBSIDI LISTRIK 

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik melalui Perusahaan kepada pelanggan 

golongan tarif S-1, S-2, R-1, I-1 dan B-1 dengan daya tersambung sampai dengan 450 VA. 

Subsidi listrik tersebut merupakan selisih antara harga pokok penjualan rata-rata tegangan rendah 

dan harga penjualan listrik rata-rata untuk golongan tarif tersebut, sehingga Perusahaan mencatat 

subsidi listrik sebagai pendapatan usaha. 

Pada tahun anggaran 2004 dan 2003, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan plafon subsidi 

listrik masing-masing sebesar Rp 3.309.500.000.000 dan Rp 3.759.347.650.000.





Pendapatan usaha dari subsidi listrik adalah sebagai berikut : 

2004 2003 

Rp Rp 

Realisasi penerimaan subsidi 

tahun anggaran berjalan 

Realisasi penerimaan subsidi 

2.316.649.999.997 2.839.254.559.732 

tahun anggaran sebelumnya 

Estimasi sisa tagihan subsidi 

160.419.795.846 896.633.014.367 

tahun anggaran berjalan 992.850.000.000 360.745.440.168 

Jumlah pendapatan subsidi 3.469.919.795.843 4.096.633.014.267 

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 1647/KM.3-43/SKOR/2003 tanggal 30 Desember 2003, sisa dana subsidi dari anggaran tahun 

2003 ditempatkan pada Rekening Cadangan Dana Subsidi Listrik di Bank Mandiri dan Bank BNI 

46 masing-masing sebesar Rp 460.046.545.134. Penempatan dana tersebut merupakan escrow 

accounts yang pencairannya atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Pada tahun 2004, Perusahaan telah mencairkan estimasi sisa tagihan subsidi listrik tahun 

anggaran 2003 sebesar Rp 360.745.440.168 berikut hasil finalisasi subsidi listrik tahun anggaran 

2003 sebesar Rp 160.419.795.846 dari escrow accounts tersebut. Pada tanggal 31 Desember 

2004, escrow accounts tersebut juga telah dipindahbukukan ke rekening Bendahara Umum 

Negara (502 000 000) sebesar Rp 398.927.854.254, sedangkan bunga escrow accounts sebesar 

Rp 2.304.014.048 dipindahbukukan pada bulan Januari 2005. 

34. PENDAPATAN USAHA LAINNYA 

- 44 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Sewa trafo 52.566.884.605 46.916.788.735 

Perubahan daya tersambung dan administrasi 39.744.261.689 32.084.593.673 

Jasa-jasa dan lainnya 91.745.596.651 103.249.473.411 

Jumlah 184.056.742.945 182.250.855.819





35. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS 

2004 2003 

Rp Rp 

Bahan Bakar Minyak 

Solar High Speed Diesel 11.537.866.290.866 8.656.521.927.095 

Residu 4.250.580.876.319 4.079.667.764.487 

Solar Industrial Diesel 62.571.983.296 53.835.123.772 

Lainnya 17.615.286.150 37.758.806.214 

Jumlah 15.868.634.436.631 12.827.783.621.568 

Bahan Bakar - Non Minyak 

Gas alam 3.754.666.120.167 3.971.835.238.600 

Batubara 3.556.538.611.843 3.522.403.474.911 

Panas bumi 1.078.046.654.073 935.745.210.986 

Minyak pelumas 161.026.584.097 165.736.929.284 

Air 72.140.068.584 54.362.725.541 

Jumlah 8.622.418.038.764 8.650.083.579.322 

Jumlah 24.491.052.475.395 21.477.867.200.890 

Jumlah pembelian bahan bakar minyak dan pelumas dari Pertamina melebihi 10% dari jumlah 

beban bahan bakar dan pelumas. 

36. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK 

- 45 - 

2004 2003 

Rp Rp 

PT Paiton Energy 4.485.481.218.575 4.172.883.862.957 

PT Jawa Power 3.846.435.450.394 3.618.372.855.016 

Magma Nusantara Ltd. 753.510.838.330 677.190.385.253 

Unocal Geothermal Indonesia Ltd. 684.662.818.287 652.379.051.475 

PT Energi Sengkang 421.387.427.890 396.144.390.276 

Amoseas (Drajat) 342.722.943.110 292.613.921.294 

PT Cikarang Listrindo 245.952.684.317 202.712.632.087 

PT Makassar Power 189.955.248.624 164.696.125.211 

PT Geo Dipa Energi (Catatan 46) 121.346.860.122 70.815.626.773 

PO Jatiluhur 93.179.910.912 122.628.994.849 

Lain-lain - sewa diesel 786.175.269.370 467.357.962.703 

Jumlah 11.970.810.669.931 10.837.795.807.894 

Jumlah pembelian tenaga listrik dari PT Paiton Energy dan PT Jawa Power melebihi 10% dari 

jumlah beban pembelian tenaga listrik.





37. BEBAN PEMELIHARAAN 

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian suku cadang dan jasa borongan untuk 

pemeliharaan. 

38. BEBAN KEPEGAWAIAN 

- 46 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Gaji 1.646.590.417.827 1.456.460.367.714 

Tunjangan 958.926.881.613 1.008.084.114.397 

Imbalan kerja (Catatan 45) 1.947.378.000.000 3.080.162.000.000 

Jasa produksi dan insentif prestasi kerja 521.095.410.590 232.684.560.790 

Lain-lain 545.393.552.204 755.791.127.770 

Jumlah 5.619.384.262.234 6.533.182.170.671 


39. BEBAN USAHA LAIN-LAIN 

2004 2003 

Rp Rp 

Biaya pengolahan data dan penagihan 453.075.830.036 315.022.799.046 

Honorarium 305.598.412.327 249.788.281.422 

Perjalanan dinas 293.886.854.345 197.618.132.530 

Beban piutang ragu-ragu 199.107.640.368 - 

Pemakaian gas, listrik dan air 194.483.178.026 121.399.297.638 

Sewa 148.964.459.171 112.017.551.253 

Asuransi 137.837.904.101 138.371.030.618 

Konsumsi 132.423.699.872 107.007.864.692 

Pos, telepon dan telegram 119.456.655.408 95.418.347.979 

Alat tulis kantor 93.634.636.191 78.592.480.769 

Barang cetakan 83.819.886.035 70.946.354.785 

Beban pajak 37.919.124.563 305.932.221.700 

Lain-lain 679.610.471.166 372.885.172.298 

Jumlah 2.879.818.751.609 2.164.999.534.730





40. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN 

- 47 - 

2004 2003 

Rp Rp 

Hutang pajak atas selisih penilaian kembali 

aktiva tetap 2.795.630.368.785 1.863.753.579.191 

Penerusan pinjaman 978.662.510.461 997.365.832.801 

Hutang listrik swasta 413.154.378.077 396.195.737.855 

Hutang kepada pemerintah 213.983.546.655 217.188.008.824 

Obligasi 71.848.585.836 72.129.077.229 

Hutang bank 11.170.102.174 34.863.054.248 

Hutang pembelian aktiva tetap 1.478.119.892 - 

Jumlah 4.485.927.611.880 3.581.495.290.148 

41. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Pendapatan denda administrasi 383.703.006.076 206.602.756.141 

Pendapatan jasa dan klaim 96.514.784.754 93.687.769.352 

Premi penerangan jalan umum 34.220.125.139 21.129.145.563 

Keuntungan penjualan aktiva 22.669.958.515 5.576.637.686 

Rugi penurunan nilai aktiva (255.414.408.891) (36.658.537.954) 

Beban penelitian (87.290.404.937) (131.779.307.021) 

Lain-lain (41.425.974.395) 63.738.838.278 

Jumlah 152.977.086.261 222.297.302.045 


42. PAJAK PENGHASILAN 

Beban pajak Perusahaan dan anak perusahaan dari aktivitas normal terdiri dari : 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Jumlah beban pajak kini 53.800.824.600 7.349.990.000 

Pajak atas pos luar biasa - - 

Pajak kini dari aktivitas normal 53.800.824.600 7.349.990.000 

Pajak tangguhan 3.130.702.500.400 1.381.531.459.134 

Beban pajak 3.184.503.325.000 1.388.881.449.134 






Pajak Kini 

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dan rugi fiskal 

Perusahaan adalah sebagai berikut: 

- 48 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Laba (rugi) sebelum pajak dari aktivitas normal 

menurut laporan laba rugi konsolidasi 1.444.687.935.962 (6.196.605.034.979) 

Pos luar biasa (281.551.180.257) 1.685.404.064.580 

Laba anak perusahaan sebelum pajak (4.727.430.579.712) (2.445.374.511.778) 

Rugi Perusahaan sebelum pajak 

Perbedaan temporer 

(3.564.293.824.007) (6.956.575.482.177) 

Penyambungan pelanggan 593.387.809.471 507.641.941.748 

Penyusutan aktiva tetap (7.095.832.639.405) (5.067.724.692.581) 

Imbalan pasca-kerja 

Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan 

1.051.680.000.000 2.426.868.000.000 

nilai persediaan 

Perbedaan tetap 

193.848.963.537 (7.608.964.040) 

Kesejahteraan karyawan 370.492.909.812 311.797.416.817 

Penyusutan rumah dinas 

Penghasilan bunga yang telah dikenakan 

6.746.615.256 11.951.272.738 

pajak final (168.955.414.045) (307.927.532.053) 

Beban lain yang tidak dapat dikurangkan 

Rugi fiskal Perusahaan sebelum akumulasi 

994.183.497.913 573.549.981.875 

rugi fiskal 

Rugi fiskal tahun 

(7.618.742.081.468) (8.508.028.057.673) 

2003 (8.508.028.057.673) 

- 

2002 - setelah penyesuaian (8.254.356.038.742) (9.905.909.842.161) 

Akumulasi rugi fiskal (24.381.126.177.883) (18.413.937.899.834) 






Perhitungan beban dan hutang pajak kini (pajak dibayar dimuka) adalah sebagai berikut : 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Beban pajak kini 

Perusahaan - - 

Anak perusahaan 53.800.824.600 7.349.990.000 

Jumlah 53.800.824.600 7.349.990.000 

Pembayaran pajak dimuka 

Perusahaan 

Pajak penghasilan 

Pasal 22 1.662.870 512.916.853 

Pasal 23 879.559.932 5.270.388.085 

Pasal 25 1.559.409.588 215.500.000 

Jumlah 2.440.632.390 5.998.804.938 


Jumlah 40.810.949.347 39.795.171.193 

Beban pajak kini setelah dikurangi 

pajak dibayar dimuka 12.989.875.253 (32.445.181.193) 

Terdiri dari : 

Hutang pajak kini 

Perusahaan - - 


Jumlah hutang pajak kini 34.251.844.168 1.435.031.511 

Pajak penghasilan lebih bayar 

Perusahaan (2.440.632.390) (5.998.804.938) 

Anak perusahaan (18.821.336.525) (27.881.407.766) 

Jumlah pajak penghasilan lebih bayar (21.261.968.915) (33.880.212.704) 

Bersih 12.989.875.253 (32.445.181.193) 

Rugi fiskal dan lebih bayar pajak Perusahaan tahun 2003 tidak sesuai dengan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Rugi 

fiskal sesuai SPT adalah sebesar Rp 5.358.529.840.003 tahun 2003. Perusahaan sedang 

menyiapkan SPT tahun 2004, untuk disampaikan ke KPP. 

Pajak Tangguhan 

Beban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut : 

- 49 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Perusahaan 1.635.229.448.980 639.964.425.250 

Anak perusahaan 1.495.473.051.420 741.567.033.884 

Beban pajak tangguhan - bersih 3.130.702.500.400 1.381.531.459.134 






Aktiva Pajak Tangguhan 

Aktiva pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan kewajiban pajak 

tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut : 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Aktiva pajak tangguhan 

Imbalan kerja - 2.728.008.600.000 

Pendapatan ditangguhkan 27.781.705.258 1.349.091.177.406 

Rugi fiskal 52.482.010.952 43.402.308.166 

Lainnya 3.807.745.197 4.556.997.821 

Jumlah 84.071.461.407 4.125.059.083.393 

Kewajiban pajak tangguhan 

Biaya dibayar dimuka - (98.185.200.000) 

Aktiva tetap (68.536.505.445) (2.861.145.838.974) 

Jumlah (68.536.505.445) (2.959.331.038.974) 

Aktiva pajak tangguhan - bersih 15.534.955.962 1.165.728.044.419 

Kewajiban Pajak Tangguhan 

Kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan aktiva pajak 

tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut : 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Aktiva pajak tangguhan 

Imbalan kerja 3.326.461.500.000 237.386.700.000 

Rugi fiskal 195.848.985.340 815.174.074.858 

Pendapatan ditangguhkan 1.513.734.176.396 - 

Lainnya 4.299.851.523 3.595.216.923 

Jumlah 5.040.344.513.259 1.056.155.991.781 

Kewajiban pajak tangguhan 

Biaya dibayar dimuka (101.302.200.000) (5.268.600.000) 

Aktiva tetap (8.113.028.507.541) (2.244.364.174.119) 

Jumlah (8.214.330.707.541) (2.249.632.774.119) 

Kewajiban pajak tangguhan - bersih (3.173.986.194.282) (1.193.476.782.338) 


Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan mempunyai aktiva pajak tangguhan sebesar 

Rp 1.151.062.566.972 yang disajikan sebagai bagian aktiva pajak tangguhan sebesar 

Rp 1.165.728.044.419. Sehubungan dengan timbulnya kewajiban pajak tangguhan yang signifikan 

dari aktiva tetap, pada tanggal 31 Desember 2004 posisi pajak tangguhan tersebut menjadi 

kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 484.166.882.008 yang termasuk dalam kewajiban pajak 

tangguhan sebesar Rp 3.173.986.194.282. 

- 50 -





Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan 

tarif pajak efektif rata-rata adalah sebagai berikut: 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Laba (rugi) sebelum pajak dari aktivitas normal 

menurut laporan laba rugi konsolidasi 1.444.687.935.962 (6.196.605.034.979) 

Pos luar biasa (281.551.180.257) 1.685.404.064.580 

Laba anak perusahaan sebelum pajak (4.727.430.579.712) (2.445.374.511.778) 

Rugi Perusahaan sebelum pajak (3.564.293.824.007) 

- 51 - 

(6.956.575.482.177) 

Beban pajak sesuai tarif yang berlaku (1.069.288.147.202) (2.086.972.644.653) 

Pengaruh pajak 

Pajak tangguhan tidak diakui (diakui) 

Rugi fiskal 

Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan 

2.285.622.624.440 2.552.408.417.302 

nilai persediaan 

Perbedaan tetap 

58.154.689.061 (2.282.689.212) 

Kesejahteraan karyawan 111.147.872.944 93.539.225.045 

Penyusutan rumah dinas 

Penghasilan bunga yang telah dikenakan 

2.023.984.577 3.585.381.821 

pajak final (50.686.624.214) (92.378.259.616) 

Beban lain yang tidak dapat dikurangkan 298.255.049.374 172.064.994.563 

Jumlah beban pajak Perusahaan 1.635.229.448.980 639.964.425.250 

Beban pajak anak perusahaan 1.549.273.876.020 748.917.023.884 

Jumlah beban pajak 3.184.503.325.000 1.388.881.449.134 


Perusahaan belum mempunyai dasar memadai untuk menentukan manfaat pajak masa datang 

dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 24.381.126.177.883 tahun 2004 dan Rp 18.413.937.899.834 

tahun 2003 yang menghasilkan aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 7.314.337.853.365 dan 

Rp 5.524.181.369.950 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003. Oleh karena itu 

Perusahaan tidak mengakui aktiva pajak tangguhan tersebut dalam laporan keuangan dan akan 

diakui pada saat Perusahaan memperoleh laba kena pajak yang dapat dikompensasi dengan 

kerugian fiskal tersebut. Anak perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan atas akumulasi rugi 

fiskal sebesar Rp 827.769.987.640 tahun 2004 dan Rp 2.861.921.276.747 tahun 2003 yang 

menghasilkan aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 248.330.996.292 dan Rp 858.576.383.024 

masing-masing pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, karena manajemen anak perusahaan 

berkeyakinan bahwa kerugian fiskal tersebut dapat dimanfaatkan melalui kompensasi laba kena 

pajak masa datang.





Surat Ketetapan Pajak 

Pada tahun 2004, Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

yang meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 tahun 2002, dengan jumlah 

keseluruhan sebesar Rp 34.550.924.917. Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp 365.747.295 dan rugi 

fiskal tahun 2002 menjadi sebesar Rp 8.254.356.038.742. Kantor Pelayanan Pajak telah 

memindahbukukan hasil SKPLB dengan SKPKB tersebut, namun karena Perusahaan 

mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut Perusahaan belum mencatat kewajiban pajak 

sebesar Rp 34.550.924.917 dan pemindahbukuan SKPLB sebesar Rp 365.747.295 dicatat 

sebagai pajak dibayar dimuka. 

Pada tahun 2005, IP menerima SKPKB dan Surat Tagihan Pajak (STP), yang meliputi pajak 

pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final, pasal 21, pasal 23 dan 26 tahun 2002 

dan 2001, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 313.953.891.440. Atas SKPKB dan STP 

tersebut IP telah mengajukan surat keberatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan 

keuangan, proses surat keberatan tersebut masih berlangsung. 

Pada tanggal 28 Juni 2004, IP telah menerima SKPLB No. 00110/406/02/051/04 atas pajak 

penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp 11.277.733.170 dan rugi fiskal sebesar 

Rp 867.866.385.370. IP telah menyetujui pajak penghasilan lebih bayar tersebut, sedangkan 

untuk perbedaan antara rugi fiskal ditetapkan dan dilaporkan sebesar Rp 1.686.001.155.064, IP 

mengajukan surat keberatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan proses surat 

keberatan tersebut masih berlangsung. 

43. POS LUAR BIASA 

Rincian keuntungan (kerugian) pos luar biasa adalah sebagai berikut : 

- 52 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Kerugian karena bencana alam (281.551.180.257) - 

Keuntungan restrukturisasi hutang 

Jumlah hutang tercatat - 2.083.519.447.080 

Diselesaikan melalui penjadualan hutang - (398.115.382.500) 

Jumlah keuntungan (kerugian) - pos luar biasa (281.551.180.257) 1.685.404.064.580 


Kerugian karena bencana alam diakui meliputi Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 

Utara dan Pembangkitan dan Penyaluran Bagian Sumatera Utara dan Wilayah Papua. 

Pada tahun 2003, Perusahaan telah menyelesaikan restrukturisasi hutang pembelian listrik 

tertunggak kepada PT Cikarang Listrindo melalui penjadualan hutang. Selisih antara jumlah 

tercatat hutang dengan jumlah penjadualan hutang disajikan sebagai keuntungan pos luar biasa. 

Perusahaan mengakui beban pajak atas keuntungan restrukturisasi hutang sebesar nihil, karena 

Perusahaan masih mengalami rugi fiskal dan Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atas 

rugi fiskal tersebut (Catatan 42).





44. RUGI PER SAHAM 

Termasuk Pos Tidak Berulang dan Luar Biasa 

Rugi 

Rugi bersih untuk tujuan perhitungan rugi per saham dasar adalah sebesar Rp 2.021.366.569.295 

tahun 2004 dan Rp 5.900.082.419.533 tahun 2003. 

Lembar saham 

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan rugi per saham dasar adalah sebesar 

46.107.154 saham tahun 2004 dan 2003. 

Tidak Termasuk Pos Tidak Berulang dan Luar Biasa 

Rugi 

Tambahan informasi rugi per saham dasar menyajikan data rugi setelah eliminasi pos-pos yang 

tidak diharapkan mempengaruhi kinerja masa datang. Rugi tersebut dihitung sebagai berikut : 

- 53 - 

2004 2003 *) 

Rp Rp 

Rugi bersih tahun berjalan (2.021.366.569.295) (5.900.082.419.533) 

Penyesuaian pos luar biasa - bersih setelah 

beban pajak 281.551.180.257 (1.685.404.064.580) 

Rugi bersih untuk perhitungan rugi per saham - 

tidak termasuk pos tidak berulang dan 

pos luar biasa (1.739.815.389.038) (7.585.486.484.113) 


Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga Perusahaan tidak 

menghitung rugi per saham dilusian. 

45. IMBALAN KERJA 

Beban imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan dibebankan ke beban usaha – 

kepegawaian adalah sebagai berikut : 

Imbalan Imbalan 

2004 

Imbalan kerja Imbalan 

pasca-kerja, pasca-kerja jangka pemeliharaan 

program pensiun lain panjang lain kesehatan Jumlah 

Rp Rp Rp Rp Rp 

Biaya jasa kini 124.824.000.000 255.203.000.000 160.415.000.000 121.678.000.000 662.120.000.000 

Biaya jasa lalu 12.710.000.000 33.229.000.000 4.199.000.000 - 50.138.000.000 

Hasil investasi (285.942.000.000) - - - (285.942.000.000) 

Beban bunga 

Kerugian (keuntungan) 

274.503.000.000 574.554.000.000 61.935.000.000 475.601.000.000 1.386.593.000.000 

aktuaria 1.848.000.000 7.986.000.000 (19.786.000.000) 144.421.000.000 134.469.000.000 

Jumlah 127.943.000.000 870.972.000.000 206.763.000.000 741.700.000.000 1.947.378.000.000





Imbalan Imbalan 

2003 *) 

Imbalan kerja Imbalan 

pasca-kerja, pasca-kerja jangka pemeliharaan 

program pensiun lain panjang lain kesehatan Jumlah 


Biaya jasa kini 108.908.000.000 221.205.000.000 121.763.000.000 157.671.000.000 609.547.000.000 

Biaya jasa lalu 43.232.000.000 1.390.084.000.000 8.447.000.000 - 1.441.763.000.000 

Hasil investasi (252.134.000.000) 

- - - (252.134.000.000) 

Beban bunga 

Kerugian (keuntungan) 

181.276.000.000 472.033.000.000 56.437.000.000 548.208.000.000 1.257.954.000.000 

aktuaria (26.991.000.000) 

- (22.717.000.000) 72.740.000.000 23.032.000.000 

Jumlah 54.291.000.000 2.083.322.000.000 163.930.000.000 778.619.000.000 3.080.162.000.000 

Kewajiban (dibayar dimuka) imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

Imbalan kerja 

2004 

Kewajiban imbalan kerja 

dibayar dimuka, Jangka Pemeliharaan 

program pensiun Pasca-kerja lain panjang lain kesehatan Jumlah 


Nilai tunai kewajiban 2.912.789.000.000 5.033.863.000.000 691.700.000.000 4.431.214.000.000 10.156.777.000.000 

Biaya jasa lalu belum 

diakui (266.881.000.000) (169.456.000.000) - - (169.456.000.000) 

Keuntungan (kerugian) 

aktuaria belum diakui (56.632.000.000) 685.601.000.000 - 415.283.000.000 1.100.884.000.000 

Nilai wajar aktiva bersih (2.926.950.000.000) - - - - 

Kewajiban (Pensiun 

dibayar dimuka) (337.674.000.000) 5.550.008.000.000 691.700.000.000 4.846.497.000.000 11.088.205.000.000 

Bagian jatuh tempo 

dalam satu tahun 171.256.000.000 (172.657.000.000) (136.966.000.000) (130.749.000.000) (440.372.000.000) 

Bagian jangka panjang (166.418.000.000) 5.377.351.000.000 554.734.000.000 4.715.748.000.000 10.647.833.000.000 

Imbalan kerja 

2003 *) 





Nilai tunai kewajiban 2.581.112.000.000 5.309.552.000.000 631.526.000.000 6.487.243.000.000 12.428.321.000.000 

Biaya jasa lalu belum 

diakui (279.591.000.000) - (4.199.000.000) - (4.199.000.000) 

Kerugian aktuaria belum 

diakui (57.288.000.000) (303.951.000.000) (24.759.000.000) (2.210.761.000.000) (2.539.471.000.000) 

Nilai wajar aktiva bersih (2.589.079.000.000) - - - - 

Kewajiban (Pensiun 

dibayar dimuka) (344.846.000.000) 5.005.601.000.000 602.568.000.000 4.276.482.000.000 9.884.651.000.000 

Bagian jatuh tempo 

dalam satu tahun 171.220.000.000 (253.878.000.000) (102.192.000.000) (128.454.000.000) (484.524.000.000) 

Bagian jangka panjang (173.626.000.000) 4.751.723.000.000 500.376.000.000 4.148.028.000.000 9.400.127.000.000 


- 54 -





Mutasi kewajiban (dibayar dimuka) imbalan kerja Perusahaan dan anak perusahaan adalah 


Imbalan kerja 

2004 





Saldo awal tahun (344.846.000.000) 5.005.601.000.000 602.568.000.000 4.276.482.000.000 9.884.651.000.000 

Beban tahun berjalan 127.943.000.000 870.972.000.000 206.763.000.000 741.700.000.000 1.819.435.000.000 

Pembayaran iuran/ 

imbalan tahun berjalan (120.771.000.000) (326.565.000.000) (117.631.000.000) (171.685.000.000) (615.881.000.000) 

Saldo akhir tahun (337.674.000.000) 5.550.008.000.000 691.700.000.000 4.846.497.000.000 11.088.205.000.000 

Imbalan kerja 





Saldo awal tahun (327.607.000.000) 3.134.220.000.000 529.474.000.000 3.612.763.000.000 7.276.457.000.000 

Beban tahun berjalan 54.291.000.000 2.083.322.000.000 163.930.000.000 778.619.000.000 3.025.871.000.000 

Pembayaran iuran/ 

imbalan tahun berjalan (71.530.000.000) (211.941.000.000) (90.836.000.000) (114.900.000.000) (417.677.000.000) 

Saldo akhir tahun (344.846.000.000) 5.005.601.000.000 602.568.000.000 4.276.482.000.000 9.884.651.000.000 



Program Pensiun 

Perusahaan dan anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk 

semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pensiun yang ditentukan 

berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola 

oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 

15 Mei 1997. 

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing 

adalah sebesar 6% dan 8,43% - 8,99% untuk tahun 2004 dan 6% dan 6,19% - 6,96% untuk tahun 

2003 dari penghasilan dasar pensiun. 


Selain program pensiun, Perusahaan dan anak perusahaan memberikan imbalan pasca-kerja 

lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan. 

Perusahaan dan anak perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa 

uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan 

penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan. Tidak terdapat dana yang 

disisihkan sehubungan dengan program ini. 

- 55 - 

2003 *)





Pada awal tahun 2003, Perusahaan dan anak perusahaan meningkatkan manfaat uang 

pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai Keputusan Direksi 

No. 039.K/010/DIR/2000, dan No. 225.K/010/DIR/2002 dan No. 039.K/010/DIR/2003. 

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lain dihitung oleh PT Binaputera Jaga 

Hikmah, aktuaris independen, sesuai dengan laporannya tanggal 14 April 2005. Asumsi utama 

yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut: 

Umur pensiun normal : 56 tahun 

Tingkat diskonto per tahun : 11% 

Tingkat kenaikan gaji per tahun 

Program pensiun : 5% 

Imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lain : 10% 

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan 

Perusahaan dan anak perusahaan juga menyediakan program kesehatan bagi pensiunan dan 

keluarganya yang memenuhi syarat. Tidak terdapat dana yang disisihkan sehubungan dengan 

manfaat tersebut. 

Perhitungan imbalan pemeliharaan kesehatan dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris 

independen, sesuai dengan laporannya tanggal 14 April 2005. Asumsi utama yang digunakan 

oleh aktuaris adalah sebagai berikut: 

Tingkat diskonto per tahun : 11% 

Tingkat kenaikan biaya kesehatan : 21% tahun 2004 dan 24% tahun 2003, 

menurun secara linear sebesar 3% untuk 

setiap tahun berikutnya. 

46. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA 

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu 

dengan pihak hubungan istimewa. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mengungkapkan 

transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah sebagai pihak hubungan istimewa sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7. 

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan 

persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Ringkasan transaksi dan sifat 

hubungan istimewa tersebut mencakup sebagai berikut : 

- 56 -





Transaksi Hubungan Istimewa 

Catatan 

Piutang hubungan istimewa 8 

PT Sumber Segara Primadaya 560.297 

PT Bajradaya Sentranusa 160.388 

PT Geo Dipa Energi 30.081 

Direksi dan karyawan 345.502 

Jumlah 1.096.268 

Hutang usaha 29 


PT Mitra Energi Batam 7.614 

PT Daya Citra Mulia 3.432 

Jumlah 38.542 

Hutang lain-lain 

Yayasan Pendidikan dan 

Kesejahteraan - PLN 45.411 


Dana Pensiun - PLN 54 

Koperasi Karyawan 23.804 

Jumlah 82.930 

Jumlah 121.472 

Pembelian listrik swasta 36 



Jumlah 128.961 

Pembelian bahan bakar - batubara 

PT Daya Citra Mulia 11.830 

Pembelian aktiva tetap 4 


Pembelian investasi saham 6 

Yayasan Pendidikan dan 

Kesejahteraan - PLN 24.330 

* Persentase terhadap jumlah aktiva/kewajiban/beban yang bersangkutan 

Sifat Hubungan Istimewa 

- 57 - 

2004 2003 

Rp juta % * Rp juta % * 

0,26% - - 

0,08% 125.000 0,06% 

0,01% 30.081 0,01% 

0,16% 381.996 0,18% 

0,52% 537.077 0,26% 

0,04% 69.231 0,10% 

0,01% - - 

0,01% - - 

0,06% 69.231 0,10% 

0,07% - - 

0,02% - - 

0,00% - - 

0,03% 5.182 0,01% 

0,12% 5.182 0,01% 

0,18% 74.413 0,11% 

1,01% 70.816 0,65% 

0,06% - - 

1,07% 70.816 0,65% 

0,05% - - 

0,01% - - 

0,01% - - 

a. Perusahaan merupakan pemegang saham dengan pemilikan langsung dan tidak langsung 

pada perusahaan asosiasi (Catatan 6). 

b. Pengurus koperasi karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan. 

c. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK) 

merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan anak perusahaan. 

d. Karyawan merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk 

merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.





47. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING 

Pada tanggal neraca, Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban 

moneter dalam mata uang asing sebagai berikut : 

2004 2003 *) 

Mata uang Ekuivalen Mata uang Ekuivalen 

asing Rp asing Rp 

Aktiva 

Kas dan setara kas CHF 809.364 6.598.252.203 1.079.614 7.338.435.531 

EUR 8.217.770 103.465.240.010 24.529.372 259.709.882.301 

GBP 10.833 192.766.779 10.894 163.387.953 

JPY 824.986.378 74.297.366.619 389.442.306 30.682.629.471 

USD 18.898.693 175.163.245.756 56.852.510 479.269.224.824 

SGD 26.801 152.364.923 - - 

Investasi jangka pendek USD 10.837.565 100.371.048.004 10.477.351 88.422.927.641 

EUR 18.000 227.736.000 - - 

Piutang lain-lain USD 60.546.582 562.477.747.399 234.715 1.986.865.861 

Jumlah Aktiva 1.022.945.767.693 867.573.353.582 

Kewajiban 

Penerusan pinjaman ATS 167.593.968 154.856.826.549 178.432.858 138.727.978.688 

AUD 25.245.514 183.762.097.697 25.540.891 162.957.270.530 

BEF 36.759.128 11.579.125.184 38.568.645 10.228.790.368 

DEM 49.977.791 324.955.596.793 51.232.695 280.243.355.261 

FRF 15.380.018 29.821.855.242 121.857.642 198.744.940.453 

GBP 27.772.131 499.398.460.833 32.275.171 489.109.877.165 

JPY 15.284.334.633 1.389.161.077.653 22.382.786.318 1.781.199.752.382 

NLG 119.711.188 690.853.268.350 155.976.241 757.220.978.078 

USD 761.508.433 7.109.442.730.933 817.216.468 6.952.060.495.428 

EUR 33.955.103 431.807.042.400 

- - 

Hutang listrik swasta USD 799.160.328 7.460.960.821.959 827.882.512 7.042.796.526.606 

Hutang proyek ATS 27.588.407 25.495.803.675 27.645.868 21.494.109.487 

EUR 2.365.038 30.075.168.455 

385.651 4.125.848.675 

SFR - - 3.027.249 19.613.366.957 

CAD 327.092 2.537.166.928 

327.081 2.150.622.663 

CHF 100.453 827.449.977 

144.255 989.420.863 

DEM 486.229 3.161.404.180 

664.966 3.637.371.273 

FRF 25.189.989 48.834.032.248 33.753.319 55.050.312.733 

GBP 646.393 11.623.484.461 809.488 12.267.283.086 

ITL - - 10.565.930 58.429.593 

JPY 411.965.621 37.442.690.167 865.322.960 68.861.535.808 

NLG 346.819 2.001.330.095 3.407.033 16.540.189.506 

USD 15.841.450 147.895.781.510 19.152.656 162.931.645.137 

Hutang usaha USD 537.641.249 5.013.159.462.356 391.430.118 3.321.083.708.002 

EUR 4.100 49.200.000 - - 

Biaya masih harus dibayar ATS 91.532 84.589.461 - - 

AUD 94.340 686.726.090 1.045.025 6.667.523.220 

BEF 388.316 122.411.119 834.317 221.269.120 

DEM 1.238.784 8.054.426.422 302.284 1.653.494.601 

FRF 1.407.300 2.728.231.844 3.712.718 6.055.294.069 

GBP 370.118 6.655.491.996 291.110 4.411.589.041 

JPY 262.759.184 23.881.630.458 376.609.942 29.970.242.550 

NLG 701.417 4.047.545.636 922.921 4.480.522.650 

USD 8.832.441 82.459.670.961 21.485.160 182.774.254.418 

Jumlah Kewajiban 23.738.422.601.632 21.738.327.998.411 

Jumlah Kewajiban - Bersih (22.715.476.833.939) (20.870.754.644.829) 


- 58 -





Pada tanggal neraca, kurs konversi mata uang asing yang digunakan Perusahaan dan anak 

perusahaan adalah kurs jual-beli yang dikeluarkan Bank Indonesia, sebagai berikut : 

2004 2003 

Jual Beli Jual Beli 

Rp Rp Rp Rp 

Mata uang 

USD 9.336,00 9.244,00 8.507,00 8.423,00 

CHF 8.237,16 8.152,39 6.858,82 6.788,36 

GBP 17.982,07 17.795,70 15.154,37 14.997,99 

YPY 90,89 89,96 79,58 78,76 

AUD 7.279,28 7.204,77 6.380,25 6.313,04 

CAD 7.756,73 7.677,10 6.575,20 6.506,26 

EUR 12.716,57 12.587,55 10.698,40 10.587,71 

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan 

dan anak perusahaan mencatat kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 1.675.829.753.716 

tahun 2004 dan keuntungan kurs mata uang asing sebesar Rp 1.010.385.428.406 tahun 2003. 

48. INFORMASI SEGMEN 

Segmen Geografis 

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dan anak perusahaan dibagi dalam 

operasi geografis Jawa dan Luar Jawa. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan 

informasi segmen primer Perusahaan dan anak perusahaan, sebagai berikut : 

Jawa Luar Jawa Eliminasi Jumlah 

Rp Rp Rp Rp 

Pendapatan usaha 

Pendapatan eksternal 49.369.455.630.288 12.903.606.217.524 - 62.273.061.847.812 

Pendapatan antar segmen - - - - 

Jumlah 49.369.455.630.288 12.903.606.217.524 - 62.273.061.847.812 

Hasil segmen 19.308.929.417.826 (2.971.944.142.966) 30.822.999.270.079 47.159.984.544.939 

Beban usaha tidak dapat dialokasikan (44.597.689.660.956) 

Laba usaha 

Penghasilan (beban) lain-lain tidak 

2.562.294.883.983 

dapat dialokasikan (1.117.606.948.021) 

Beban pajak (3.184.503.325.000) 

Pos luar biasa - bersih setelah pajak (281.551.180.257) 

Rugi bersih (2.021.366.569.295) 

Aktiva segmen 159.530.176.083.512 56.608.071.521.065 (99.702.999.838.450) 116.435.247.766.127 

Aktiva tidak dapat dialokasikan 95.358.349.006.862 

Jumlah aktiva konsolidasi 211.793.596.772.989 

Kewajiban segmen 21.547.500.545.513 4.414.802.733.487 (20.682.938.527.486) 5.279.364.751.514 

Kewajiban tidak dapat dialokasikan 64.165.389.151.924 

Jumlah kewajiban konsolidasi 69.444.753.903.438 

- 59 - 

2004





Jawa Luar Jawa Eliminasi Jumlah 

Rp Rp Rp Rp 

Pendapatan usaha 

Pendapatan eksternal 43.165.474.527.894 11.265.303.273.514 - 54.430.777.801.408 

Pendapatan antar segmen - - - - 

Jumlah 43.165.474.527.894 11.265.303.273.514 - 54.430.777.801.408 

Hasil segmen 12.860.711.793.374 (4.062.535.200.182) 26.963.030.065.194 35.761.206.658.386 

Beban usaha tidak dapat dialokasikan (39.916.926.665.721) 

Rugi usaha 

Penghasilan (beban) lain-lain tidak 

(4.155.720.007.335) 

dapat dialokasikan (2.040.885.027.644) 

Beban pajak (1.388.881.449.134) 

Pos luar biasa - bersih setelah pajak 1.685.404.064.580 

Rugi bersih (5.900.082.419.533) 

Aktiva segmen 157.755.887.662.161 54.878.906.311.088 (180.914.314.853.885) 31.720.479.119.364 

Aktiva tidak dapat dialokasikan 177.404.441.382.880 

Jumlah aktiva konsolidasi 209.124.920.502.244 

Kewajiban segmen 49.452.990.307.651 59.030.608.657.406 (103.368.264.472.786) 5.115.334.492.271 

Kewajiban tidak dapat dialokasikan 61.306.004.698.482 

Jumlah kewajiban konsolidasi 66.421.339.190.753 


Segmen Usaha 

Operasi Perusahaan dan anak perusahaan terutama bergerak dalam bidang penyediaan tenaga 

listrik. Operasi Perusahaan dan anak perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang tenaga 

listrik mencakup 0,14% dan 0,18% dari pendapatan usaha masing-masing tahun 2004 dan 2003. 

Pendapatan usaha tersebut adalah sebagai berikut : 

2004 2003 

Rp Rp 

Usaha penyediaan tenaga listrik 

Penjualan listrik berdasarkan golongan tarif 

Industri 22.547.350.642.909 19.355.350.985.146 

Rumah tangga 21.636.107.587.622 18.690.225.271.699 

Usaha 10.410.620.461.520 8.746.392.199.594 

Umum 3.637.923.692.504 3.017.668.641.450 

Jumlah 58.232.002.384.555 49.809.637.097.889 

Subsidi listrik 3.469.919.795.843 4.096.633.014.267 

Pendapatan penyambungan pelanggan 

Perubahan daya tersambung dan 

387.082.924.469 342.256.833.433 

administrasi serta sewa trafo 92.311.146.294 79.001.382.408 

Jumlah 62.181.316.251.161 54.327.528.327.997 

Lain-lain 91.745.596.651 103.249.473.411 

Jumlah 62.273.061.847.812 54.430.777.801.408 

- 60 - 

2003 *)





49. IKATAN DAN KONTINJENSI 

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki perikatan yang signifikan dan kontinjensi sebagai 

berikut : 

a. Untuk menjaga kesinambungan kegiatannya, Perusahaan dan anak perusahaan mengadakan 

perjanjian pengadaan bahan bakar gas sebagai berikut : 

i. Gas 

Jumlah yang 

Sektor Pemasok No. Perjanjian Periode Satuan disepakati 

Muara Karang 

dan Tanjung Priok *) 30-12-2003 2004-2017 TBtu 679 

Gresik Pertamina/Arco PJ-291/PST/89 1993-2012 BSCF 1.683 

Gresik Pertamina/Kodeco 0059-2.PJ/06/DIR/2003 1994-2004 TBtu 311 

Belawan Pertamina Dalam proses 2002-2011 BSCF 152 

Kramasan - Palembang Pertamina 0074-1.PJ/060/DIR/2001 2001-2010 BSCF 24 

Tarakan - Kaltim Pertamina/Exspan 0073-1.PJ/061/DIR/2002 2003-2012 BSCF 9,65 

Indralaya - Palembang Pertamina 0073-2.PJ/061/DIR/2002 2001-2010 BSCF 32,23 

Kaji - Palembang Pertamina/Exspan 0068.PJ/060/DIR2003 2003-2011 TBtu 25,28 

Tanjung Batu - 

Samarinda Pertamina/Exspan 0059-4.PJ/061/DIRUT/2003 2003-2008 TBtu 31 

Borang - Palembang Pertamina/Exspan 00145.PJ/061/DIRUT/2003 2004-2013 TBtu 40,64 

*) BP West Java Ltd, Itochu Oil Exploration Co. Ltd, MC Oil & Gas Java BY, Inpex Jawa Ltd, CNOOC ONWJ Ltd 

dan Paladin Resources (Sunda) Ltd. 

Pembayaran pembelian gas dijamin dengan stand-by letter of credit (SBLC). Perusahaan 

mempunyai fasilitas SBLC sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia. Fasilitas 

SBLC berjangka waktu 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 31 Desember 2016. 

ii. Batubara 

Jumlah 

Pemasok No. Kontrak Satuan per tahun Periode 

PT Adaro Indonesia 055.PJ/061//1996 Metrik ton 3.600.000 2003-2006 

0007.P/061/IP/2002 Metrik ton 3.000.000 2003-2005 

PT Berau Coal 0006.P/061/IP/2002 Metrik ton 3.500.000 2002-2005 

PT Kideco Jaya Agung 0003.P/061/IP/2002 Metrik ton 6.500.000 2002-2005 

PT Batubara Bukit Asam 161.P/061/IP/2002 Metrik ton 6.100.000 2003-2012 

PT Jorong Barutama Greaston 050.PJNP/9212/1997/M Metrik ton 1.940.000 1999-2004 

003.P/600/2003 Metrik ton 336.000 2003-2004 

PT Daya Citra Mulia 34.PJ/PJB-DCM/12/2004 Metrik ton 336.000 2003-2004 

b. Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement - 

PPA) dan Energy Sales Contract - ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik 

swasta (Independent Power Producer - IPP) skala besar sebelum tahun 1997. Sejak tahun 

1998, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok 

Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN (KKRK) dibawah arahan Tim Keppres. Renegosiasi 

tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas 

harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan. 

- 61 -





Berdasarkan renegosiasi tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, Perusahaan 

dan IPP telah menyepakati perubahan PPA dan ESC, sebagai berikut : 

i. Sudah Beroperasi 

Bahan Kapasitas AF 2) 

Jangka 

waktu 

No. Perusahaan Proyek/lokasi bakar (MW) (%) perjanjian 1) 

1. PT Cikarang Listrindo Cikarang, Jabar Gas 150 72 1996-2016 

2. PT Energi Sengkang Sengkang, Sulsel Gas 200 85 1997/1998 

2028/2031 

3. Unocal Geothermal Salak, Jabar Panas Bumi 330 90 2002-2040 

Indonesia Ltd. 

4. PT Makassar Power Pare-pare, Sulsel MFO 60 80 1999-2016 

5. PT Paiton Energy Paiton I, Jatim Batubara 1.230 85 1994-2040 

6. PT Jawa Power Paiton II, Jatim Batubara 1.220 83 1995-2030 

7. Pertamina, Chevron Drajat Ltd. Drajat, Jabar Panas Bumi 140 95 

Texaco Drajat Ltd. dan 2000- 

PT Drajat Geothermal Ind. 2030/2040 

8. Magma Nusantara Ltd (MNL) 3) Wayang Windu, Jabar Panas Bumi 110 90 1998/1999 

2008/2029 

9. PT Geo Dipa Energi 4) Dieng, Jateng Panas Bumi 60 85 2004-2046 

10. PT Asrigita Prasarana Palembang Timur, Gas 150 85 2002-2022 

Jumlah 3.650 

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan) 

Bahan Kapasitas AF 2) 

Jangka 

waktu 

No. Perusahaan Proyek/lokasi bakar (MW) (%) perjanjian 1) 

1. PT Sumber Segara Prima d) Cilacap, Jateng Batubara 600 80 2004 - 2036 

2. PT Central Jawa Power c) Tanjung Jati B, Jateng Batubara 1,320 80 2004 - 2026 

3. PT Tenaga Listrik Amurang Amurang, Sulut Batubara 110 80 2003-2033 

4. PT Tenaga Listrik Sibolga Sibolga, Sumut Batubara 200 80 2003-2033 

5. Pertamina dan Bali Bedugul, Bali Panas Bumi 175 95 2004-2040 

Energy Ltd. 5) 

6. YPK PLN 6) Cibuni, Jabar Panas Bumi 10 90 1998-2028 

7. Pertamina 7) Kamojang, Jabar Panas Bumi 60 90 2004-2034 

8. PT Geo Dipa Energi 4) Patuha, Jabar Panas Bumi 180 85 2004-2046 

9. PT Bajradaya Sentranusa 8) Asahan I, Sumut Tenaga Air 180 75 2010-2040 

10. PT Dizamatra Powerindo Sibayak, Sumut Panas Bumi 10 90 1996-2030 

Jumlah 2,845 

1) Perjanjian berlaku sejak perjanjian ditandatangani dan jual beli tenaga listrik berlaku 

antara 19 tahun sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial (periode 

produksi). 

2) AF = Faktor Pemasokan Tenaga yang harus diserap Perusahaan. 

3) Pada tanggal 31 Desember 2000, Perusahaan bersama Pertamina dan Magma 

Nusantara Ltd (Proyek Wayang Windu) telah mengadakan interim agreement yang 

menyepakati penggunaan tarif harga pembelian listrik interim sampai dengan 

ditandatanganinya ESC hasil restrukturisasi. Pada tahun 2004, proyek tersebut 

diakuisisi oleh PT Star Energy Investment. Perusahaan masih menunggu arahan dari 

Pemerintah mengenai negosiasi perubahan ESC. 

- 62 -





4) Sebelumnya merupakan pembangkit listrik swasta milik Himpurna California Energy 

Limited dan Patuha Power Limited. Pada tanggal 2 Mei 2001, Pemerintah Indonesia 

mengambil alih proyek tersebut melalui pembayaran ganti rugi asuransi kepada OPIC 

sebesar US$ 260 juta. Pada tahun 2002, Pertamina dan Perusahaan mendirikan 

PT Geo Dipa Energi untuk melanjutkan proyek tersebut. 

5) Pada tanggal 19 Pebruari 2004, telah ditandatangani amandemen ESC. 

6) Sebelumnya proyek dimiliki PT Yala Tekno Geothermal (YTG) dan pada tanggal 

7 Agustus 2003 Tim Keppres menyetujui Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 

mengakuisisi proyek tersebut dari YTG. Saat ini sedang dalam proses akuisisi. 

7) Sebelumnya proyek dimiliki PT Latoka Trimas Bina Energi (LTBE) dan pada tanggal 

7 Agustus 2003, Tim Keppres menyetujui Pertamina mengakuisisi proyek tersebut dari 

LTBE. Amandemen ESC telah ditandatangani. 

8) Pada tanggal 8 Januari 2004, telah ditandatangani amandemen PPA. 

Dalam perjanjian dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik tertentu, disepakati bahwa 

pada setiap saat setelah tanggal pembiayaan hingga berakhirnya perjanjian, Perusahaan 

dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek 

yang bersangkutan. 

c. Pada tanggal 16 September 1996 dan 26 Desember 1997, Perusahaan bersama PT HI 

Power Tubanan I (d/h PT Cepa Indonesia) menandatangani PPA untuk pengembangan dan 

pengoperasian pembangkit tenaga listrik 2 x 660 MW Tanjung Jati B dan 2 x 660 MW 

Tanjung Jati C. Pada bulan April 2003, Perusahaan dan PT HI Power Tubanan I sepakat 

untuk mengakhiri PPA tersebut. Untuk melanjutkan pengembangan proyek Tanjung Jati B, 

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Central Java Power (CJP). Pembiayaan 

dilakukan melalui penyertaan modal dari Sumitomo Corporation (SC) kepada CJP dan 

pinjaman dari bank. CJP menunjuk sebuah Unit Kerja Sama Operasi antara SC dengan 

PT Wasa Mitra Engineering (SCWM) dan Summit Power Development Limited sebagai 

Kontraktor Engineering Procurement and Construction (EPC). CJP berkewajiban untuk 

memiliki tanah lokasi proyek serta bertanggungjawab dalam pembangunan dan pembiayaan 

proyek melalui pinjaman dan dana sendiri. Perusahaan bertanggungjawab untuk 

membangun, mengoperasikan pembangkit dan memiliki fasilitas transmisi. 

Perusahaan bersama dengan CJP dan PT Bank Mandiri menandatangani Funding and 

Repayment Agreement No. 0028.PJ/061/PST/2003 pada tanggal 23 Mei 2003. Perusahaan 

diwajibkan menyediakan fasilitas pendanaan PPN impor maksimum sebesar Rp 900 miliar 

sehubungan dengan pembangunan pembangkit tersebut. 

Selanjutnya Perusahaan dan CJP menandatangani Financial Lease Agreement (FLA) yang 

mengatur antara lain CJP akan menyewakan pembangkit tersebut selama 20 tahun kepada 

Perusahaan sejak tanggal operasi komersial dengan pembayaran angsuran sewa setengah 

tahunan. Pembayaran angsuran dilakukan melalui Escrow Account. Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai Escrow Agent dan Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai Security Agent. Perusahaan akan 

mengoperasikan pembangkit sesuai dengan Operation and Maintenance Agreement dan 

memiliki hak opsi untuk membeli pembangkit pada akhir masa sewa. Perusahaan juga 

memiliki opsi untuk membeli pembangkit sebelum masa FLA berakhir sebesar jumlah 

tertentu sesuai dengan Call Right Agreement. 

- 63 -





d. Pada tahun 2003, Perusahaan dan China National Machinery & Equipment Import & Export 

Corporation (CMEC) menandatangani kontrak pembangunan dua unit Pembangkit Listrik 

Tenaga Batu Bara Labuhan Angin masing-masing berkapasitas 115 MW. Nilai kontrak yang 

disepakati sebesar US$ 182,2 juta dan Rp 115 miliar, tidak termasuk PPN. Proyek ini 

diharapkan selesai dalam tahun 2007. 

e. Pada 31 Desember 2004, Perusahaan memiliki saldo fasilitas penerusan pinjaman dalam 

beberapa mata uang asing atau setara Rp 5.747.090.797.094 yang belum digunakan dan 

akan berakhir pada tahun 31 Desember 2008. Provisi atas fasilitas belum digunakan tersebut 

sebesar 0,20% - 0,75% per tahun (Catatan 23). 

f. Perusahaan dan PJB, menghadapi gugatan sebesar Rp 162,5 miliar dan pengembalian 

tanah seluas 88.900 Ha dari penduduk Desa Sirnagalih, Kecamatan Manis, Kabupaten 

Purwakarta atas penggunaan tanah yang diperoleh dari Perum Perhutani Unit II Jawa Barat 

(“Perhutani”) untuk pembangunan PLTA Cirata, salah satu unit pembangkitan PJB. 

Perusahaan dan PJB merupakan pihak tergugat II dan III, sedangkan Perhutani dan Badan 

Pertanahan Nasional masing-masing sebagai tergugat I dan IV. Pada tanggal 29 Juli 1999, 

Pengadilan Negeri Purwakarta memenangkan Penggugat, dan Perhutani wajib membayar 

kompensasi tanah kepada penduduk Desa Sirnagalih. Perhutani menolak keputusan tersebut 

dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. 

Pada bulan April 2000, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menerima 

permohonan banding Perhutani dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta 

dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian Penggugat 

mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. 

Pada bulan Juli 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 2671 

K/Pdt/2001, menerima permohonan kasasi dari Penggugat dan membatalkan putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dan memerintahkan 

Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. Sampai dengan tanggal 

penerbitan laporan keuangan, perkara tersebut masih dalam proses. 

g. Perusahaan menghadapi gugatan atas padamnya listrik di Nanggroe Aceh Darussalam 

sebesar Rp 110,4 miliar dari anggota Kelompok Konsumen Listrik Perusahaan. Pada tanggal 

25 Agustus 2003 dan tanggal 19 Januari 2004, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 

Nanggroe Aceh Darussalam menolak gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan 

laporan keuangan perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

h. Pada tanggal 17 Mei 2004, PJB melakukan pemutusan kontrak “Non-OEM Re-engineered 

Hot Gas Part of Muara Tawar Project” dengan Columbia Turbo and Engineering Service Pte. 

Ltd., Singapura (Columbia). 

Berdasarkan berita acara rapat tanggal 15 Desember 2004, kedua belah pihak setuju untuk 

tidak menggunakan hukum International Arbitration di Singapura dalam penyelesaian kasus 

ini. Berdasarkan surat dari Columbia tanggal 27 Januari 2005, Columbia meminta jumlah 

penggantian atas komponen berwujud dan komponen tidak berwujud masing-masing 

sebesar 4% dan 8% dari nilai kontrak atau sejumlah US$ 4.995.208. Sampai dengan tanggal 

penerbitan laporan keuangan, jumlah biaya penggantian tersebut belum disepakati sehingga 

estimasi kewajiban yang timbul dari kasus pemutusan kontrak tersebut belum dapat 

ditetapkan. 

- 64 -





i. Perusahaan dan anak perusahaan belum mengakui dan mencatat jumlah tagihan Pertamina 

sebesar Rp 726.647.593.125 yang merupakan 25% harga pasar untuk pembelian bahan 

bakar minyak (BBM) diatas kuota yang ditetapkan Pertamina dalam tahun 2002. Perusahaan 

dan anak perusahaan tetap berpegang pada Perjanjian Payung Jual Beli BBM 

No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 dan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia (Keppres RI) No. 9 Tahun 2002 tanggal 16 Januari 2002, serta Keppres RI No. 27 

tahun 2002 tanggal 30 April 2002. Penyelesaian perbedaan ini telah disampaikan kepada 

Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

sesuai surat No. 2082/80/SJN.K/2003 tanggal 24 Juni 2003. Dalam surat tanggal 2 Oktober 

2003, Departemen Keuangan Republik Indonesia juga menganjurkan agar penyelesaian 

perbedaan tersebut dilaksanakan sebagaimana lazimnya penyelesaian hutang piutang bisnis 

biasa dan tidak perlu melibatkan Pemerintah. Pada tanggal 27 Januari 2005 dan 3 Pebruari 

2005, Perusahaan dan Pertamina telah melakukan pembahasan untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai penyelesaian atas selisih harga BBM tersebut, namun sampai 

dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, belum ada penyelesaian akhir mengenai 

masalah tersebut. 

j. Perusahaan juga menghadapi gugatan ganti rugi di beberapa lokasi atas bangunan jaringan 

transmisi/distribusi. Manajemen berpendapat perkara-perkara tersebut tidak material dan 

tidak mempengaruhi aktivitas dan kegiatan usaha Perusahaan. 

k. Pada tanggal 19 Pebruari 1999, terjadi kerusakan kabel laut di Selat Madura akibat 

tersangkut jangkar kapal MV. Kota Indah. Perusahaan menuntut ganti rugi sebesar 

US$ 5.699.995 dan Rp 15.800.697.905 kepada Advance Container Lines (Pte) Ltd., Pacific 

International Lines (Pte) Ltd., Shaukat Ali Akhtar, Nahkoda MV. Kota Indah, The Britania 

Steam Ship Insurance Association Ltd (P & I Club). Perkara ini telah melalui proses 

pengadilan dan terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 1801 K/Pdt/2002 tanggal 

15 Juli 2004, tuntutan Perusahaan dimenangkan dan menghukum para tergugat secara 

tanggung renteng. Pelaksanaan eksekusi keputusan ini masih dalam proses. 

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 

Sebelumnya Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 kepada 

pemegang saham, kreditur, pihak lain yang dipandang perlu oleh manejemen Perusahaan dan 

pemegang saham. 

Sehubungan dengan penawaran umum obligasi Perusahaan dan untuk memenuhi pasal 64 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Perusahaan memutuskan untuk menerbitkan 

dan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 tersebut. Penyajian kembali 

laporan keuangan konsolidasi tersebut mencakup hal-hal signifikan sebagai berikut : 

a. Pada tahun 2004, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2004) tentang ”Imbalan Kerja”. Perubahan 

akuntansi ini ditetapkan secara retrospektif, oleh karenanya, angka-angka komparatif tahun 

2003 disajikan kembali. Pengaruh kumulatif untuk mencatat imbalan kerja berikut pengaruh 

pajak tangguhannya pada defisit awal tahun 2003 sebesar Rp 4.864.195.000.000 dan beban 

tahun 2003 sebesar Rp 1.813.798.100.000. 

- 65 -





b. Pada tahun 2004, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penyesuaian terhadap 

laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 dan tahun sebelumnya. Penyesuaian yang 

berdampak pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2002 dicatat sebagai pengurang defisit 

awal tahun 2003 sebesar Rp 480.772.185.964, dan penyesuaian yang berdampak pada 

laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 dicatat pada akun yang bersangkutan. 

Penyesuaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 

• Penyesuaian hutang listrik swasta yang disepakati pada tahun 2002 sebesar 

Rp 165.594.600.796 yang sebelumnya dicatat sebagai penghasilan lain-lain tahun 2003. 

• Penyesuaian selisih penilaian kembali aktiva tetap sehubungan dengan : 

− Beban penyusutan aktiva tetap sebelum penilaian kembali tahun 2002 

diperhitungkan terlalu besar sebesar Rp 115.680.340.060. 

− Kewajiban pajak tangguhan aktiva tetap yang diperhitungkan terlalu besar 

Rp 163.322.879.854 pada tahun 2002. 

− Penyesuaian selisih penilaian kembali aktiva tetap tahun 2003 sebesar 

Rp 34.893.163.826 untuk memperhitungkan kompensasi rugi fiskal anak 

perusahaan atas hutang pajak pengasilan final tahun 2003. 

• Penyesuaian pembelian bahan bakar tahun 2002 sebesar Rp 331.445.822.630 yang 

sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada tahun 2003. 

• Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atas kekurangan penghitungan penyusutan 

fiskal tahun 2003 sebesar Rp 347.062.275.353 dan kelebihan perhitungan penyusutan 

fiskal tahun 2002 sebesar Rp 199.000.502.287. 

• Penyesuaian biaya masih harus dibayar tahun 2003 dan 2002 masing-masing sebesar 

Rp 358.434.584 dan Rp 240.121.783. 

• Penyesuaian penghasilan lain-lain tahun 2003 sebesar Rp 706.451.799.418 atas hutang 

listrik swasta sebesar Rp 15.380.791.348, beban bunga sebesar Rp 16.364.885.162 dan 

pos luar biasa sebesar Rp 672.706.122.908. 

• Penyesuaian selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan atas pengurangan 

pajak penghasilan final sebesar Rp 294.982.654.997 yang sebelumnya dicatat sebagai 

selisih penilaian kembali aktiva tetap. 

c. Pada tahun 2004, Perusahaan dan anak perusahaan juga melakukan reklasifikasi akun dalam 

laporan keuangan konsolidasi tahun 2003, agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 

konsolidasi tahun 2004 sebagai berikut: 

• Reklasifikasi selisih penilaian kembali aktiva tetap menjadi selisih transaksi perubahan 

ekuitas anak perusahaan sebesar Rp 59.655.605.042.083. 

• Reklasifikasi tambahan modal disetor awal tahun 2003 sebesar Rp 20.000.000.000 

menjadi hutang lain-lain kepada Pemda Banten. 

• Reklasifikasi hutang usaha sebesar Rp 279.674.751.140 menjadi hutang listrik swasta. 

• Reklasifikasi taksiran tagihan pajak dibayar dimuka sebesar Rp 61.143.078.105 menjadi 

pajak dibayar dimuka. 

- 66 -





Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2003 sesudah dan 

sebelum penyajian kembali : 

Sebelum Sesudah 

disajikan kembali disajikan kembali 

Rp Rp 

Aktiva pajak tangguhan - 1.165.728.044.419 

Aktiva tidak lancar lain-lain 514.149.597.212 687.775.597.212 

Pajak dibayar dimuka 2.418.643.322 61.799.051.603 

Biaya dibayar dimuka dan uang muka 340.672.756.324 511.892.756.324 

Jumlah aktiva 207.615.629.547.301 209.124.920.502.244 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 137.870.111.100.869 77.640.558.078.988 

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan - 59.915.694.533.254 

Defisit - tidak ditentukan penggunaannya 55.992.651.342.979 62.717.808.110.966 

Jumlah ekuitas 149.742.596.568.105 142.703.581.311.491 

Kewajiban pajak tangguhan 2.578.175.984.999 1.193.476.782.338 

Hutang listrik swasta 


Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - 253.716.439.535 

Hutang pajak selisih penilaian kembali aktiva tetap 3.882.819.956.583 3.917.713.120.474 


Bagian jangka panjang - 9.400.127.000.000 

Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - 484.524.000.000 

Hutang usaha 7.703.862.453.308 7.424.187.702.168 

Biaya masih harus dibayar 2.523.924.035.481 2.523.325.479.114 

Jumlah kewajiban 53.350.368.233.202 66.421.339.190.753 

Beban usaha 55.877.204.898.109 58.586.497.808.743 

Rugi usaha (1.446.427.096.701) (4.155.720.007.335) 

Penghasilan (beban) lain-lain - bersih (1.305.679.963.695) (2.040.885.027.644) 

Beban pajak 1.818.939.346.858 1.388.881.449.134 

Pos luar biasa (1.012.697.941.672) (1.685.404.064.580) 

Rugi bersih 3.558.348.465.582 5.900.082.419.533 

Rugi per saham 

Termasuk pos tidak berulang dan luar biasa (77.176) (127.965) 

Tidak termasuk pos tidak berulang dan luar biasa (99.140) (164.519) 

******** 

- 67 -



EVALUASI KINERJA 


Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 

Nomor : 25.C/Auditama V/GA/V/2005 





Fax. (021) 5700380, 5723995 

BPK RI

DAFTAR ISI 

Halaman 

BAB I SIMPULAN 

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Tahun 2004 

1 

2. Perbandingan realisasi hasil usaha tahun 2004 dengan RKAP 2 

3. Tingkat kesehatan perusahaan 2 

4. Perkembangan usaha perusahaan 2 

5. Pemahaman atas struktur pengendalian intern 3 

6. Informasi lainnya 3 

BAB II HASIL EVALUASI 

1. Penyusunan dan pelaksanaan RKAP tahun 2004 5 

2. Analisa perbandingan antara realisasi hasil usaha tahun 2004 

dengan RKAP dan realisasi tahun 2003 

5 

3. Analisis tingkat kesehatan perseroan 9 

4. Perkembangan usaha perseroan 12 

5. Pemahaman atas struktur pengendalian intern 17 

6. Informasi lainnya 19 

i

BAB I 

SIMPULAN 

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 

RKAP PT PLN (Persero) – selanjutnya disebut PLN – tahun 2004 ditetapkan dan 

disahkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 31 

Desember 2003. 

RKAP disusun berpedoman pada Surat Menteri Negara BUMN Nomor KEP- 

101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

2. Perbandingan Realisasi Hasil Usaha Tahun 2004 dengan RKAP 

Pencapaian hasil usaha tahun 2004 apabila dibandingkan dengan target menurut RKAP 

tahun 2004 menunjukkan keadaan sebagai berikut : 

2.1. Produksi dan penjualan tenaga listrik 

Realisasi volume penjualan tenaga listrik tahun 2004 sebanyak 100.097,47 GWh 

atau 101,78% dari target yang ditetapkan dalam RKAP sebanyak 98.346,24 GWh. 

Penjualan tenaga listrik tersebut berasal dari produksi sendiri sebanyak 93.112,72 

GWh atau 103,93% dari rencana sebanyak 89.589,53 GWh dan pembelian tenaga 

listrik swasta dan sewa genset sebanyak 27.131,64 GWh atau 104,01% dari 

rencana yang ditetapkan dalam RKAP sebanyak 22.984,20 GWh. 

2.2. Pendapatan usaha 

Realisasi pendapatan usaha dalam tahun buku 2004 sebesar Rp62.273.061,85 juta 

atau 100,75% dari anggaran yang ditetapkan dalam RKAP sebesar 

2.3. 

Rp61.811.065,00 juta. 

Beban usaha 

Realisasi beban usaha dalam tahun buku 2004 sebesar Rp59.710.766,96 juta atau 

99,05% dari anggaran yang ditetapkan dalam RKAP sebesar Rp60.282.575,00 juta. 

1 

BPK-RI/Auditama V

2.4. Investasi dan sumber pembiayaan 

Realisasi investasi selama tahun 2004 sebesar Rp13.200.786,00 juta atau hanya 

85,79% dari anggaran yang ditetapkan dalam RKAP sebesar Rp15.388.125,00 juta. 

Sumber pembiayaan atas investasi tersebut berasal dari dana Pemerintah sebesar 

Rp1.482.118,00 juta atau 73,47% dari anggaran sebesar Rp2.017.340,00 juta, dana 

sendiri (APLN) sebesar Rp9.508.414,00 juta atau 103,54% dari anggaran sebesar 

Rp9.183.474,00 juta dan pinjaman sebesar Rp2.210.254,00 juta atau 52,78% dari 

anggaran sebesar Rp4.187.311,00 juta. 

3. Tingkat Kesehatan Perusahaan 

Tingkat kinerja perusahaan didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara P.BUMN 

No.KEP-100/MBU/2002 tgl 4 Juni 2002 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan 

BUMN Non Jasa Keuangan, dengan hasil sebagai berikut: 

Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2004 dalam kondisi “Sehat” dengan total skor 

66,00. Kondisi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 

tingkat kesehatan tahun 2003 yaitu “Kurang Sehat (BBB)”, dengan total skor 59,25. 

4. Perkembangan Usaha Perusahaan 

Perkembangan usaha perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kondisi 

sebagai berikut: 

4.1. Jumlah Aktiva/Kewajiban & Ekuitas pada tahun 2004 sebesar Rp211.793.596,77 

juta dibanding tahun 2003 sebesar Rp209.124.920,50 juta atau naik sebesar 1,28%. 

4.2. Pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2004 sebesar Rp58.232.002,38 juta 

dibanding tahun 2003 sebesar Rp49.809.637,10 juta atau meningkat sebesar 

16,91%. 

4.3. Rugi bersih (setelah pajak) tahun 2004 mencapai sebesar Rp2.021.366,57 juta atau 

menurun 65,74% dibanding pencapaian rugi bersih tahun 2003 sebesar 

Rp5.900.082,42 juta. 

2 

BPK-RI/Auditama V

5. Pemahaman atas Struktur Pengendalian Intern 

5.1. Struktur pengendalian intern yang diterapkan telah cukup memadai dalam 

mendukung aktivitas perusahaan. 

5.2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dapat menjalankan fungsinya dalam membantu 

manajemen untuk meyakinkan ditaatinya prosedur dan kebijakan dalam sistem 

pengendalian manajemen perusahaan 

6. Informasi Lainnya 

6.1. Restrukturisasi Korporat 

Sampai dengan akhir tahun 2004 telah diambil beberapa kebijakan khusus yang 

terkait dengan restrukturisasi korporat untuk meningkatkan efektivitas operasi 

organisasi. Restrukturisasi korporat tersebut antara lain melalui pemisahan fungsi 

pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang direalisasikan dengan dibentuknya 

tiga organisasi Deputi Direktur yaitu: Pembinaan Pembangkitan, Pembinaan 

Transmisi dan Pembinaan Distribusi serta organisasi P3B Sumatera, Pembangkitan 

Sumatera Bagian Selatan dan Pembangkitan Sumatera Bagian Utara. 

6.2. Tindak Lanjut Temuan SPI 

a. Temuan hasil pemeriksaan tahun 2004 

Jumlah temuan hasil pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) tahun 2004 sebanyak 275 temuan. Dari 275 temuan 

tersebut yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2004 sebanyak 

205 temuan (74,55%). 

b. Temuan hasil pemeriksaan tahun 2003 

Sisa temuan hasil pemeriksaan SPI tahun 2003 yang masih dipantau sebanyak 

23 temuan (6,27% dari 367 temuan). Dari 23 temuan tersebut selama tahun 2004 

telah ditindaklanjuti sebanyak 2 temuan sehingga sisa temuan yang masih harus 

dipantau tindaklanjutnya sampai akhir tahun 2004 sebanyak 21 temuan. 

6.3. Anak Perusahaan 

Perusahaan mempunyai 4 (empat) anak perusahaan yaitu PT Indonesia Power (IP), 

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN 

3 

BPK-RI/Auditama V

Batam), PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON), dan PT PLN Enjinering (PT PLN 

E). PT IP, PT PJB, dan PT PLN Batam bergerak dalam bidang pengusahaan tenaga 

listrik, PT ICON bergerak dalam bidang penyediaan, pemasaran, dan penjualan jasa 

telekomunikasi, sedangkan PT PLN E bergerak dalam usaha bidang 

ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan yang antara lain seperti enjiniring, 

pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, studi sistem kelistrikan, studi 

analisa dampak lingkungan, jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan. 

4 



Drs. Misnoto, Ak, MA. 

Register Negara No. D – 1416 


BPK-RI/Auditama V

BAB II 

HASIL EVALUASI 

1. Penyusunan dan Pelaksanaan RKAP Tahun 2004 

RKAP disusun berpedoman kepada Surat Menteri Negara BUMN Nomor KEP- 

101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Penyusunan RKAP secara umum telah sesuai dengan 

pedoman/ketentuan yang berlaku dan kebijakan manajemen secara keseluruhan. 

Penyerahan RKAP tahun 2004 kepada Menteri Negara BUMN dilaksanakan tanggal 15 

Desember 2003 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 37.Rek2/DK-PLN/2003. 

Penetapan dan pengesahan RKAP tahun 2004 dilaksanakan melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) tanggal 31 Desember 2003. 

RKAP tahun 2004 disusun dan dirumuskan sesuai dengan kondisi yang ada dan prospek 

perkembangan perseroan. 

2. Analisa Perbandingan Antara Realisasi Hasil Usaha Tahun 2004 dengan RKAP 

dan Realisasi Tahun 2003 

Pencapaian hasil usaha tahun 2004 apabila dibandingkan dengan target menurut RKAP 

tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

2.1. Produksi dan Penjualan Tenaga Listrik 

a. Realisasi penjualan dan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan tahun 2004 

dibandingkan dengan RKAP tahun 2004 dan realisasi tahun 2003, adalah sebagai 

berikut : 

Uraian 

5 

2004 2003 % 

Realisasi RKAP Realisasi 2:3 (2-4)/4 

1 2 3 4 5 6 

Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 100.097,47 98.346,24 90.440,90 101,78 10,68 

Pelanggan 33.366.446 33.410.009 32.151.416 99,87 3,78 

Daya Tersambung (MVA) 47.852,34 47.787,23 45.590,10 100,14 4,96 

BPK-RI/Auditama V

Realisasi penjualan tenaga listrik tahun 2004 secara keseluruhan sebesar 

100.097,47 GWh atau 101,78% dari target RKAP sebesar 98.346,24 GWh. 

Penjualan tenaga listrik tahun 2004 mengalami kenaikan 10,68% dibandingkan 

tahun 2003 atau sebesar 90.440,90 GWh. 

Jumlah pelanggan PLN sampai dengan akhir tahun 2004 mencapai 33.366.446 

pelanggan atau 99,87% dari target RKAP. Jumlah pelanggan ini mengalami 

kenaikan sebesar 3,78% dari jumlah pelanggan pada akhir tahun 2003. 

Jumlah daya tersambung sampai dengan akhir tahun 2004 mencapai 47.852,34 

MVA, atau mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibanding akhir tahun 2003. 

b. Susut Jaringan (Transmisi dan Distribusi) 

Realisasi susut Transmisi dan Distribusi tenaga listrik tahun 2004 dibandingkan 

dengan RKAP tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut : 

(dalam %) 

2004 2003 % 


1 2 3 4 5 6 

Susut Transmisi 2,33 2,59 2,50 89,96 (6,80) 

Susut Distribusi 8,96 9,41 14,37 95,22 (37,65) 

Total 11,29 12,00 16,87 94,08 (33,08) 

Realisasi susut jaringan tahun 2004 membaik yaitu sebesar 11,29%, atau lebih 

rendah 0,71% dari sasaran dalam RKAP yakni sebesar 12,00%. 

Perbaikan susut jaringan terjadi karena tidak ada lagi perubahan pola baca meter, 

perbaikan administrasi penerbitan rekening dan dampak operasi Penertiban 

Penyaluran Tenaga Listrik (P2TL). 

c. Produksi Tenaga Listrik 

Realisasi jumlah produksi tenaga listrik (produksi sendiri, pembelian, dan sewa 

genset/diesel) untuk tahun 2004 dibandingkan dengan RKAP tahun 2004 dan 

realisasi tahun 2003, adalah sebagai berikut : 

6 

BPK-RI/Auditama V

(dalam GWh) 

2004 2003 % 

Produksi Tenaga Listrik Realisasi RKAP Realisasi 2:3 (2-4)/4 

1 2 3 4 5 6 

Produksi Sendiri 93.112,72 89.589,53 90.045,80 103,93 3,41 

Pembelian 23.978,10 22.269,86 20.548,98 107,67 16,69 

Sewa Genset/Diesel 3.153,54 3.816,91 2.435,20 82,62 29,50 

Jumlah 120.244,36 115.676,30 113.029,90 103,95 6,38 

Realisasi total produksi tenaga listrik tahun 2004 sebesar 120.244,36 GWh atau 

mencapai 103,95% dari RKAP. Produksi tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri 

mencapai 103,93% dari rencana dan meningkat sebesar 3,41% dari realisasi 

tahun 2003. Pembelian tenaga listrik tahun 2004 di atas rencana sebesar 7,67% 

dan meningkat sebesar 16,69% dari realisasi tahun 2003. Produksi tenaga listrik 

dari sewa genset mencapai 82,62% dari rencana dan meningkat sebesar 29,50% 

dari realisasi tahun 2003. 

Pencapaian produksi tenaga listrik tahun 2004 di atas sasaran dan penjualan 

tenaga listrik juga di atas sasaran akibat adanya susut jaringan yang lebih rendah 

0,71% dari rencana. 

2.2. Pendapatan 

Realisasi pendapatan selama tahun buku 2004 dibandingkan RKAP tahun 2004 


Uraian 

2004 2003 

(dalam jutaan Rupiah) 

% 


1 2 3 4 5 6 

Pendapatan Usaha 

Penjualan Tenaga Listrik 58.232.002,38 57.520.225,78 49.809.637,10 101,24 16,91 

Penyambungan Pelanggan 387.082,92 381.696,52 342.256,83 101,41 13,10 

Subsidi Listrik 3.469.919,80 3.363.280,00 4.096.633,01 103,17 (15,30) 

Lain-lain 184.056,74 545.862,87 182.250,86 33,72 0,99 

Total Pendapatan Usaha 62.273.061,85 61.811.065,17 54.430.777,80 100,75 14,41 

Pendapatan di Luar Usaha 5.044.150,42 422.428,76 3.305.609,44 1194,08 52,59 

Jumlah 67.317.212,27 62.233.493,93 57.736.387,24 108,17 16,59 

7 

BPK-RI/Auditama V

Realisasi pendapatan usaha tahun 2004 sebesar Rp62.273.061,85 juta adalah 

100,75% dari nilai pendapatan usaha yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2004 dan 

meningkat sebesar 14,41% dari realisasi tahun 2003. Realisasi pendapatan di luar 

usaha tahun 2004 meningkat besar hingga 1.193,53% dari RKAP dan 52,46% dari 

tahun 2003. Peningkatan ini karena adanya bunga atas pajak revaluasi aktiva tetap 

ditanggung oleh pemerintah. 

2.3. Beban 

Realisasi beban yang terdiri atas beban usaha, dan beban di luar usaha selama tahun 

buku 2004 dibandingkan dengan RKAP adalah sebagai berikut : 

Beban Usaha 

Uraian 

2004 2003 


% 


1 2 3 4 5 6 

Bahan Bakar 24.491.052,47 23.382.566,26 21.477.867,20 104,74 14,03 

Pembelian Tenaga Listrik 11.970.810,67 10.496.078,63 10.837.795,81 114,05 10,49 

Penyusutan Aktiva Tetap 9.547.554,66 13.611.429,39 12.745.047,49 70,14 (25,09) 

Pemeliharaan 5.202.146,54 5.736.674,52 4.827.605,61 90,68 7,76 

Kepegawaian 5.619.384,26 4.654.333,98 6.533.182,17 120,73 (13,99) 

Lain-Lain 2.879.818,75 2.401.492,33 2.164.999,53 119,92 33,02 

Sub Jumlah 59.710.766,96 60.282.575,11 58.586.497,81 99,05 1,92 

Beban di Luar Usaha 6.161.757,37 1.894.534,21 3.581.495,29 325,24 72,04 

Jumlah 65.872.524,33 62.177.109,32 62.167.993,10 105,94 5,96 

Realisasi beban selama tahun buku 2004 sebesar Rp65.872.524,33 juta atau 

105,94% dari RKAP dan 5,96% dari realisasi tahun 2003. Realisasi beban usaha di 

bawah RKAP (99,04%) dan naik 1,92% dari tahun 2003. Peningkatan terjadi pada 

beban bahan bakar, pembelian tenaga listrik, beban pemeliharaan, beban 

kepegawaian dan beban lain-lain. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya 

peningkatan biaya untuk pembelian material, sedangkan kenaikan beban 

kepegawaian karena peningkatan pengeluaran di atas anggaran. Biaya penyusutan 

aktiva tetap dibawah RKAP (70,14%) dan turun 25,09% dari tahun 2003. 

8 

BPK-RI/Auditama V

Penurunan yang cukup signifikan ini dikarenakan PLN melakukan review dan 

merubah masa manfaat aktiva tetap pada tahun 2004. 

2.4. Investasi dan Sumber Pembiayaan 

Realisasi investasi menurut sumber pembiayaannya selama tahun 2004 dibanding 

RKAP tahun 2004 sebagai berikut : 

Sumber Dana 

2004 2003 


% 


1 2 3 4 5 6 

Dana Pemerintah 1.482.118,00 2.017.339,55 970.483,00 73,47 52,72 

a. Rupiah/APBN 772.396,00 631.675,77 358.395,00 122,28 115,52 

b. Valuta Asing 709.722,00 1.385.663,78 612.088,00 51,22 15,95 

Dana Sendiri/APLN 9.508.414,00 9.183.474,14 5.817.809,00 103,54 63,44 

Pinjaman 2.210.254,00 4.187.310,72 701.291,00 52,78 215,17 

Luar Negeri 498.111,00 2.687.310,72 701.291,00 18,54 (28,97) 

Obligasi/Bank 1.649.952,00 1.500.000,00 - 110,00 - 

Jumlah 13.200.786,00 15.388.124,42 7.489.583,00 85,79 76,26 

Realisasi investasi tahun 2004 menurut sumber dana hanya mencapai 85,79% dari 

anggaran. Pencapaian investasi di bawah anggaran disebabkan terbatasnya 

perolehan dana investasi baik dari dana pemerintah dalam valuta asing dan dana 

pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, sedangkan dana yang berasal dari 

obligasi dan perbankan meningkat sebesar 10% dari anggaran. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2003, investasi tahun 2004 meningkat sebesar 76,26% atau sebesar 

Rp5.711.203,00 juta. 

3. Analisis Tingkat Kesehatan Perseroan 

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 

Juni 2002, yang meliputi aspek penilaian dan bobot sebagai berikut : 

9 

BPK-RI/Auditama V

Bobot Maksimal 

• Aspek Keuangan 50 

• Aspek Operasional 35 

• Aspek Administrasi 15 

Total Bobot 100 

Kinerja keuangan dan hasil usaha serta perhitungan skor tingkat kesehatan PLN untuk 

tahun 2004 dan 2003 sebagai berikut: 

Aspek Keuangan 

Indikator 

2003 

Bobot 

2004 

10 

Bobot 

Realisasi 2004 Realisasi 2003 

Nilai Skor Nilai Skor 

- Return on Equity (ROE) 15 15 (1,44)% 1,00 (2,31)% 1,00 

- Return on Investment (ROI) 10 10 5,36% 3,50 6,64% 3,50 

- Rasio Kas 3 3 38,37% 3,00 41,83% 3,00 

- Rasio Lancar 4 4 73,75% 0,00 76,09% 0,00 

- Collection Periods 4 4 12,4 hari 4,00 14,30 hari 4,00 

- Perputaran Persediaan 4 4 14,05 hari 4,00 15,11 hari 4,00 

- Perputaran Total Asset 4 4 31,50% 2,00 28,40% 1,00 

- Ratio Total Modal Sendiri 

Terhadap Total Aktiva 6 6 67,21% 4,50 74,30% 4,25 

Aspek Operasional 

Sub Jumlah 50 50 22 20,75 

1. Pelayanan kepada Pelanggan 

a. SAIDI (menit padam/pelanggan) 7,5 5 619,68 5,00 10,90 7,50 

b. SAIFI (kali padam/pelanggan) 7,5 5 11,55 5,00 12,51 7,50 

2. Efisiensi Produksi dan Produktivitas 

a. Susut Jaringan 10 10 11,29 10,00 16,88 2,50 

b. Tara Kalor 5 7,5 2.539,00 7,5 2.420,00 4,00 

BPK-RI/Auditama V

Indikator 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

2003 

Bobot 

2004 

11 

Bobot 

Realisasi 2004 Realisasi 2003 

Nilai Skor Nilai Skor 

a. HOP (hari orang pegawai) 5 7,5 6,60 7,50 6,10 5,00 

b. Kesejahteraan (biaya 

pegawai/pegawai) 5 - - - 26,40 4,00 

Aspek Administrasi 

Sub Jumlah 35 35 35,00 30,50 

- Lap. Perhitungan Tahunan 3 3 Juni 0,00 April 3,00 

- Rancangan RKAP 3 3 61 hari 3,00 60 hari 3,00 

- Laporan Periodik 3 3 40 hari 3,00 195 hari 0 

- Kinerja PUKK 0 

* Efektivas Penyaluran Dana 3 3 83,30% 1,00 40,91% 0 

* Tingkat Kolektibilitas Pinjaman 3 3 47,23% 2,00 49,13% 2,00 

Sub Jumlah 15 15 9,00 8,00 

Jumlah 100 100 66,00 59,25 

Kriteria Sehat A 

Kurang 

Sehat BBB 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh total skor 66,00 yang termasuk dalam 

klasifikasi “Sehat (A)”. Hal ini berarti perusahaan secara keseluruhan, baik kinerja 

keuangan, kinerja operasional maupun kinerja administrasi dalam kondisi sehat. Apabila 

dibandingkan dengan tahun 2003, tingkat kesehatan perusahaan tahun 2004 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dengan selisih total skor sebesar 6,75 terutama pada 

aspek kinerja. 

BPK-RI/Auditama V

4. Perkembangan Usaha Perseroan 

Perkembangan perusahaan selama tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup 

berarti, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah aktiva dan pencapaian laba tahun berjalan. 

4.1. Neraca 

AKTIVA 

12 

(dalam jutaan rupiah) 

Uraian 

T a h u n 

% Perkembangan 

naik (turun) 

2004 2003 2002 (2-3)/3 (3-4)/4 

1 2 3 4 5 6 

a. Aktiva tetap 179.783.780,53 179.070.368,14 185.617.937,77 0,40 (3,53) 

b. Pekerjaan dalam pelaksanaan 13.603.539,21 12.028.718,99 9.587.301,11 13,09 25,47 

c. Investasi jangka panjang 521.148,41 312.561,48 259.558,87 66,73 20,42 

d. Aktiva pajak tangguhan 15.534,96 1.165.728,04 1.801.217,86 (98,67) (35,28) 

e. Aktiva tidak digunakan dalam 

operasi 2.677.172,34 2.978.307,47 4.855.183,68 (10,11) (38,66) 

f. Piutang pihak hubungan 

istimewa 879.260,39 351.116,20 199.270,11 150,42 76,20 

g. Aktiva tidak lancar lain-lain 1.633.754,47 687.775,60 608.204,47 137,54 13,08 

h. Aktiva lancar 12.679.406,48 12.530.344,60 13.091.365,88 1,19 (4, 29) 

Jumlah aktiva 211.793.596,77 209.124.920,50 216.020.039,75 1,28 (3,19) 

PASSIVA 

Ekuitas 

a. Modal saham 46.107.154,00 46.107.154,00 46.107.154,00 - - 

b. Tambahan modal disetor 21.530.462,37 19.863.834,24 18.897.340,43 8,39 5,11 

c. Selisih revaluasi aktiva tetap 77.640.558,08 77.640.558,08 77.665.605,04 0,20 (0,03) 

c. Selisih transaksi perubahan 

ekuitas anak perusahaan 59.915.694,53 59.915.694,53 59.655.605,04 - 0,44 

d. Saldo Laba (Defisit) (62.845.026,11) (60.823.659,54) (54.923.577,12) 3,32 10,74 

Total Ekuitas 142.348.842,87 142.703.581,31 147.401.894,36 (0,25) (3,19) 

Kewajiban 

a. Pendapatan Ditangguhkan 5.144.568,41 4.521.359,82 3.998.868,45 13,78 13,07 

b. Uang Jaminan Pelanggan 3.350.142,34 2.972.289,74 2.633.024,82 12,71 12,88 

c. Kewajiban pajak tangguhan 3.173.986,19 1.193.476,78 447.435,14 165,94 166,74 

d. Kewajiban jangka panjang 40.351.456,69 40.575.485,80 45.626.449,08 (0,55) (11,07) 

BPK-RI/Auditama V

Uraian 

T a h u n 

% Perkembangan 

naik (turun) 

2004 2003 2002 (2-3)/3 (3-4)/4 

1 2 3 4 5 6 

e. Hutang Biaya Proyek 232.977,29 417.487,44 551.572,27 (44,20) (24,31) 

f. Kewajiban lancar 17.191.622,97 16.741.239,61 15.360.795,62 2,69 8,99 

Total Kewajiban 69.444.753,90 66.421.339,19 68.618.145,39 4,55 (3,20) 

Jumlah Passiva 211.793.596,77 209.124.920,50 216.020.039,75 1,28 (3,19) 

• Jumlah aktiva PLN selama tiga tahun berturut-turut mengalami 

kenaikan/penurunan, yaitu untuk tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 

Rp6.895.119,25 juta atau 3,19% dari tahun 2002, dan untuk tahun 2004 

meningkat sebesar Rp2.688.676,27 juta atau 1,28% dari tahun 2003. 

• Jumlah aktiva lancar selama tiga tahun terakhir berfluktuasi, yaitu pada tahun 

2003 turun 4,29% atau sebesar Rp561.021,28 juta dari tahun sebelumnya, dan 

tahun 2004 meningkat 1,19% atau Rp149.061,89 juta dari tahun 2003. 

• Aktiva tetap tahun 2004 meningkat 0,40% atau bertambah sebesar 

Rp703.412,39 juta dibandingkan tahun 2003. Aktiva tetap tahun 2003 menurun 

sebesar Rp6.547.569,63 juta atau 3,53% setelah adanya revaluasi aktiva tetap di 

tahun 2002. 

• Investasi jangka panjang tahun 2004 meningkat tajam sebesar Rp208.586,93 

juta atau 66,73%. Peningkatan tersebut terutama karena adanya penyertaan 

saham anak perusahaan, PT PJB, pada PT Sumber Segara Prima Daya. 

• Modal saham untuk kurun waktu tiga tahun berturut-turut cenderung tetap. 

• Tambahan modal disetor tahun 2004 dan 2003 masing-masing mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.666.628,13 juta atau 8,39% dan 

sebesar Rp966.493,81 juta atau 5,11%. Peningkatan di tahun 2004 terutama 

disebabkan peningkatan bantuan luar negeri dan dana DIP yang belum 

ditetapkan statusnya. 

• Kewajiban pajak tangguhan tahun 2004 dan 2003 mengalami kenaikan masingmasing 

sebesar Rp1.980.509,41 juta atau 165,94% dan Rp746.041,64 juta atau 

166,74% dari tahun sebelumnya. 

13 

BPK-RI/Auditama V

4.2. Laporan Laba-Rugi 

Uraian 

2004 2003 


% 


1 2 3 4 5 6 

Pendapatan Usaha 62.273.061,85 61.811.065,18 54.430.777,80 100,75 14,41 

Beban Usaha 59.710.766,96 60.282.575,11 58.586.497,81 99,04 1,91 

Laba (Rugi) Usaha 2.562.294,88 1.528.490,06 (4.155.720,01) 167,92 (161,76) 

Penghasilan (Beban) Lain-lain (1.117.606,95) (1.472.105,46) (2.040.885,03) 76,21 (45,03) 

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.444.687,94 56.384,61 (6.199.605,03) 2.562,20 (123,31) 

Beban Pajak 3.184.503,33 - 1.388.881,45 - 129,29 

Laba (Rugi) Sebelum Pos Luar 

Biasa 

(1.739.815,39) 

14 

56.384,61 

(7.585.486,48) (3.085,62) (77,06) 

Laba (Rugi) Pos Luar Biasa (281.551,18) - 1.685.404,06 - (116,71) 

Laba (Rugi) Bersih (2.021.366,57) 56.384,61 (5.900.082,42) (3.584,96) (65,74) 

Pada tahun 2004 perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 

Rp1.444.687,94 juta atau 2.562,20% dari laba yang dianggarkan sebesar 

Rp56.384,61 juta. Namun setelah diperhitungkan dengan beban pajak sebesar 

Rp3.130.702,50 juta dan kerugian akibat bencana alam di Nangro Aceh 

Darussalam dan daerah lain sebesar Rp281.551,18 juta, perusahaan menderita 

rugi sebesar Rp2.021.366,57 juta dalam tahun 2004. 

4.3. Laporan Perubahan Ekuitas 


Uraian Realisasi % Perkembangan 

2004 2003 Naik (Turun) 

1 2 3 4=(2-3)/3 

Modal saham 46.107.154,00 46.107.154,00 - 

Modal disetor lainnya 21.530.462,37 19.863.834,24 8,39 

Selisih revaluasi aktiva tetap 

Selisih transaksi perubahan ekuitas anak 

77.640.558,08 77.640.558,08 - 

perusahaan 59.915.694,53 59.915.694,53 - 

Saldo laba telah ditentukan penggunaannya 1.894.148,57 1.894.148,57 - 

Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (64.739.174,68) (62.717.808,11) 3,22 

Jumlah 142.348.842,87 142.703.581,31 (0,25) 

BPK-RI/Auditama V

Saldo ekuitas tahun 2004 sebesar Rp142.348.842,87 juta atau 99,75% dari ekuitas 

tahun sebelumnya (turun 0,25%). Penurunan terjadi terutama karena adanya 

kenaikan saldo defisit yang berasal dari rugi tahun berjalan. 

4.4. Laporan Arus Kas 

15 


Uraian Tahun Tahun % Perkembangan 

2004 2003 Naik (Turun) 

1 2 3 4=(2-3)/3 

Arus kas dari aktivitas operasi 11.324.450,38 8.873.579,57 27,62 

Arus kas dari aktivitas investasi (10.313.445,56) (5.759.015,41) 79,08 

Arus kas dari aktivitas pendanaan (1.697.605,18) (3.573.423,98) (52,49) 

Penurunan bersih kas dan setara kas (686.600,36) (458.859,82) 49,63 

Saldo awal kas dan setara kas 6.759.657,39 7.218.517,21 (6,36) 

Saldo akhir kas dan setara kas 6.073.057,03 6.759.657,39 (10,16) 

Saldo akhir kas tahun 2004 sebesar Rp6.073.057,03 juta atau turun sebesar 10,16% 

dari saldo akhir kas tahun 2003 sebagai akibat kenaikan penggunaan kas untuk 

aktivitas investasi. Meskipun demikian, nilai arus kas dari aktivitas operasi 

mengalami kenaikan 27,62% dari nilai tahun 2003 dan nilai arus kas dari aktivitas 

pendanaan mengalami penurunan sebesar 52,49%. 

4.5. Rasio Keuangan 

Kinerja perusahaan dari aspek keuangan dapat terlihat dari rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio leverage, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas sebagai berikut: 

NO. URAIAN HASIL 

A. RASIO LIKUIDITAS 

1. Cash Ratio 38,37% 

2. Acid Test Ratio (Quick Ratio) 57,22% 

3. Current Ratio 73,75% 

4. Net Working Capital to Sales (7,75)% 

BPK-RI/Auditama V

NO. URAIAN HASIL 

B. RASIO AKTIVITAS 

1. Inventory Turn Over 14,05 hari 

2. Receivable Turn Over 29,44 kali 

3. Collection Period 12,40 hari 

4. Current Asset Turn Over 4,59 kali 

5. Fixed Asset Turn Over 0,32 kali 

6. Total Asset Turn Over 0,37 kali 

7. Sales to Net Working Capital (12,91)kali 

C. RASIO LEVERAGE 

1. Debt to Total Assets 32,79% 

2. Time Interest Earned (125,42)% 

D. RASIO SOLVABILITAS 

1. Solvabilitas 32,79% 

2. Debt to Equity Ratio 48,78% 

E. RASIO RENTABILITAS 

1. Gross Profit Margin 4,12% 

2. EBITDA Margin 7,86% 

3. Net Profit Margin (3,25)% 

4. Return On Investment 5,36% 

5. Return On Capital Employed (1,02%) 

6. Return On Equity (1,42)% 

4.6. Sumber Daya Manusia 

Kebijakan perusahaan tentang optimasi sumber daya manusia mengakibatkan 

semakin membaiknya rasio jumlah pelanggan per pegawai. Perincian peningkatan 

pendayagunaan tenaga kerja disajikan sebagai berikut : 

Uraian 

2004 2003 

% 


1 2 3 4 5 6 

Jumlah Pegawai (orang) 47.288 47.803 47.532 98,92 (0,51) 

Pelanggan/Pegawai (Pelanggan) 706 695 676 101,58 4,44 

MWh Jual / Pegawai (MWh) 2.116,76 2.057,32 1.902,70 102,89 11,25 

16 

BPK-RI/Auditama V

Jumlah pegawai pada tahun 2004 semakin optimal dan menurun sebesar 0,51% 

dibandingkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2003. Rasio jumlah pelanggan per 

pegawai pada akhir tahun 2004 mencapai 706 atau meningkat 4,44% dibandingkan 

realisasi tahun 2003. Rasio MWh terjual per pegawai pada akhir tahun 2004 

mencapai 2.116,76 MWh/pegawai atau meningkat 11,25% dibandingkan realisasi 

tahun 2003. 

5. Pemahaman Atas Struktur Pengendalian Intern 

Strategi pengembangan organisasi tahun 2004 adalah menyempurnakan organisasi Kantor 

Pusat, proses bisnis dan portofolio anak-anak Perusahaan dan unit-unit Bisnis. Kebijakan 

pengembangan organisasi adalah: 

a. Mengoptimalkan peran serta usaha-usaha penunjang PLN dalam rangka 

meningkatkan efisiensi biaya investasi dan operasi serta mengendalikan 

pendayagunaannya. 

b. Memantapkan peran Komite Pengawas Unit Bisnis (KPUB) yang ada dalam struktur 

organisasi Kantor Pusat sebagai kepanjangan tangan Direksi dalam memonitor kinerja 

Unit-unit Bisnis sebagai salah satu bentuk penerapan good corporate governance 

(GCG) dengan memberikan kejelasan tugas, tanggungjawab dan kewenangan sebagai 

komite pengawas dan tatacara dalam berhubungan dengan lembaga tata kelola lainnya 

baik lingkungan bisnis unit asuhannya maupun di perusahaan secara keseluruhan. 

c. Melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan secara berkelanjutan melalui metode 

analisis IRMA (Interrelationship of Management Accountability), penyiapan job 

description dan dilanjutkan dengan evaluasi jabatan. 

d. Mempersiapkan acuan rencana implementasi (action plan) dalam memasuki era 

kompetisi dengan menyusun tahapan inisiatif stratejik mewujudkan PLN menjadi 

perusahaan kelas dunia pada tahun 2010-2020 sekaligus roadmap pengembangan 

organisasi/ unit-unit usaha dan SDM dalam waktu 3 tahun ke depan (2004-2006) 

memasuki era kompetisi. 

e. Melakukan sosialisasi secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

berkaitan dengan perubahan-perubahan organisasi dan sistem manajemen 

17 

BPK-RI/Auditama V

perusahaan, untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan dukungan dari seluruh 

anggota perusahaan. 

f. Memperkenalkan dan mengembangkan model pemantauan kinerja organisasi melalui 

otomatisasi Balance Scorecard berbasis WEB dan menerapkannya di setiap Wilayah/ 

unit Bisnis dengan evaluasi periodik setiap 3 bulan. 

Sedangkan program pengembangan organisasi adalah: 

a. Menyempurnakan organisasi Kantor Pusat. 

b. Menyempurnakan organisasi unit-unit bisnis (UB). 

c. Melaksanakan perubahan organisai Proyek Induk menjadi Unit Bisnis Jasa 

Manajemen Konstruksi. 

d. Mempersiapkan pembentukan Unit Bisnis Distribusi Banten. 

e. Mempersiapkan pembentukan Unit Bisnis Agen Penjualan di Jawa-Madura-Bali. 

f. Menyempurnakan organisasi Unit Bisnis Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa- 

Madura-Bali. 

g. Melakukan pembentukan Unit Bisnis pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan 

Sumatera Bagian Selatan, serta Unit Bisnis Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban 

Sumatera. 

h. Mempersiapkan pembentukan Anak-anak Perusahaan dari unit-unit bisnis penunjang 

dalam bidang produk unggulan masing-masing. 

i. Melaksanakan optimasi Formasi Tenaga Kerja. 

j. Mempersiapkan pembentukan Unit Resource Center di unit-unit. 

k. Menyiapkan kajian perencanaan SDM untuk mendukung organisasi. 

Selama tahun 2004 SPI telah melakukan pemeriksaan pada 30 unit organisasi yang 

dilaksanakan selama 6 periode pemeriksaan atau 111,11% dari Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 27 unit dengan realisasi penerbitan Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 30 buah atau 111,11% dari rencana. Hal ini 

menunjukan secara umum SPI telah memadai untuk mendukung kegiatan operasional 

perusahaan. 

Berikut ini adalah aktivitas SPI selama tahun 2004 

18 

BPK-RI/Auditama V

Uraian Satuan Realisasi Rencana % 

• Satuan Organisasi yang Diperiksa Obyek 30 27 111,11 

• Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 

a. Pemeriksaan sesuai PKPT LHP 30 27 111,11 

b. Pemeriksaan Khusus LHP 7 7 100,00 

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 37 34 108,82 

6. Informasi Lainnya 

6.1. Restrukturisasi Korporat 

Sampai dengan akhir tahun 2004 telah diambil beberapa kebijakan khusus yang 

terkait dengan restrukturisasi korporat antara lain dengan diterbitkannya Pedoman 

Pengembangan Organisasi Unit dan dengan dibentuknya organisasi Pembinaan 

Pembangkitan, Pembinaan Transmisi dan Pembinaan Distribusi serta dibentuknya 

P3B Sumatera. 

6.2. Tindak Lanjut Temuan Tahun 2003 

Sisa temuan hasil pemeriksaan SPI tahun 2003 adalah sebanyak 23 temuan, sampai 

dengan akhir tahun 2004 telah ditindaklanjuti sebanyak 2 temuan. Sisanya sebanyak 

21 temuan masih dipantau penyelesaian tindak lanjutnya. Jumlah nilai dari 23 

temuan SPI tersebut adalah sebesar Rp1.236,84 juta dan telah ditindaklanjuti 

sebesar Rp1.040,73 juta, sehingga ada sisa nilai temuan sebesar Rp196,11 juta yang 

masih dalam proses penyelesaian. 

6.3. Tindak Lanjut Temuan Tahun 2004 

Dari hasil pemeriksaan operasional SPI tahun 2004 diperoleh 275 temuan. Dari 

jumlah temuan tersebut, sebanyak 205 temuan (74,55%) telah ditindaklanjuti. 

Jumlah nilai temuan tahun 2004 adalah sebesar Rp1.830,46 juta telah ditindaklanjuti 

seluruhnya. 

6.4. Anak Perusahaan 

Perusahaan mempunyai 5 (lima) anak perusahaan yaitu PT Indonesia Power (IP), 

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN 

Batam), PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON), PT PLN Enjiniring (PT PLN E) 

19 

BPK-RI/Auditama V

dan PT PLN Tarakan. PT IP, PT PJB, PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan 

bergerak dalam bidang pengusahaan tenaga listrik, PT ICON bergerak dalam bidang 

penyediaan, pemasaran, dan penjualan jasa telekomunikasi, sedangkan PT PLN E 

bergerak dalam usaha bidang ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan yang 

antara lain seperti enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, 

studi sistem kelistrikan, studi analisa dampak lingkungan, jasa konsultasi, 

pendidikan dan pelatihan. 

Gambaran secara umum kegiatan usaha anak perusahaan sebagai berikut : 

a. PT IP. 

Kapasitas daya terpasang berbagai jenis yang dimiliki oleh PT IP sebesar 

8.885,60 MW dengan daya mampu produksi sebesar 8.331,00 MW. Total 

produksi tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 44.417,00 GWh dan energi yang 

disalurkan ke PLN melalui PLN P3B untuk didistribusikan sebesar 42.542,00 

GWh. 

b. PT PJB. 

Kapasitas daya terpasang berbagai jenis pembangkit yang dimiliki PT PJB 

sebesar 6.477,00 MW dengan daya mampu produksi sebesar 5.823,00 MW. 

Total produksi energi listrik sebesar 27.908,00 GWh dan energi yang disalurkan 

ke PLN melalui PLN P3B untuk didistribusikan sebesar 26.894,00 GWh. 

c. PT PLN Batam. 

Daya terpasang pembangkit pada sistem Batam adalah sebesar 256,00 MW, 

yang terdiri dari pembangkit sendiri sebesar 115,80 MW dan pembangkit sewa 

140,20 MW. Total produksi energi listrik sebesar 841,14 GWh yang berasal dari 

produksi sendiri sebesar 378,84 GWh dan sewa diesel sebesar 462,30 GWh, 

sedangkan penjualan energi listrik sebesar 740,11 GWh. 

d. PT ICON. 

Kegiatan pengusahaan PT ICON selama tahun 2004 telah berhasil 

meningkatkan pencapaian pendapatan jasa telekomunikasi dari sektor publik di 

luar ketenagalistrikan. Selain itu juga telah berhasil memenuhi kebutuhan jasa 

telekomunikasi dan teknologi informasi di lingkungan PLN sendiri. Jumlah 

20 

BPK-RI/Auditama V

pelanggan korporasi yang berasal dari sektor ketenagalistrikan sebanyak 25 

pelanggan dan dari sektor publik sebanyak 76 pelanggan. 

e. PT PLN E. 

Selama tahun 2004, PLN E telah mengerjakan 13 proyek dengan nilai kontrak 

sebesar Rp54.595,80 juta. PT PLN E juga melakukan kerjasama operasi dengan 

mitra kerja perusahaan konsultan di bawah perusahaan KEPCO, Korea Selatan 

untuk melakukan feasibility study of Bojonegara Combined Cycle Power Plant 

Project (750 MW Class). 

f. PT PLN Tarakan. 

Daya terpasang pembangkit yang dimiliki oleh PT PLN Tarakan adalah sebesar 

31,644 MW, yang berasal dari satu lokasi sentral PLTD dengan 11 unit mesin 

pembangkit. Total produksi energi listrik sebesar 114.505,06 MWh, sedangkan 

penjualan energi listrik sebesar 105.368,04 MWh. 

21 


BPK-RI/Auditama V



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 


Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN 

PERUNDANG – UNDANGAN DAN 

PENGENDALIAN INTERN 

Nomor : 25.B/Auditama V/GA/V/2005 





Fax. (021) 5700380, 5723995 

BPK RI

DAFTAR ISI 

I. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Laporan Auditor Independen 1 

B. LAMPIRAN A 3 

1. Keputusan RUPS tentang pemberian jasa produksi tahun 2003 sebesar 

Rp186.252,31 juta tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku 

2. PLN belum melunasi kekurangan pembayaran pajak sehingga 

berpotensi dikenai sanksi administrasi 

3. Pemberian pinjaman dana talangan (bridging finance) sebesar 

Rp119.952,44 juta tidak sesuai dengan ketentuan 

4. PLN lebih bayar sebesar Rp869,37 juta atas pengadaan Material 

Distribusi Utama melalui Perjanjian Kerjasama dengan pabrikan 

5. PLN belum mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak 12 

6. PLN Disjabar menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan industri besar 

tidak sesuai ketentuan 

7. PLN Disjabar tidak tegas melaksanakan pengenaan tarif tenaga listrik 

tegangan tinggi sesuai ketentuan 

8. PT Semen Bosowa menunggak kekurangan biaya beban sejak Oktober 

2003 sebesar Rp2.313,50 juta 

9. PLN belum sepenuhnya melakukan penyesuaian Uang Jaminan 

Langganan terhadap pelanggan yang terkena Penertiban Pemakaian 

Tenaga Listrik 

10. Terdapat penyimpangan penyaluran aliran tenaga listrik kepada PT 

Polysindo Eka Perkasa Tbk. yang dapat menyebabkan kerugian negara 

sebesar Rp106.706,67 juta 

11. PLN belum melaksanakan keputusan Direksi tentang sanksi pemutusan 

aliran listrik kepada pelanggan yang menunggak 

12. Pekerjaan pemantauan lingkungan PLTU Labuhan Angin sebesar 

Rp117,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak 

13. Terdapat biaya yang perlu diperhitungkan kembali sebesar Rp607,23 

juta dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Perbaikan/pemeliharaan 

jaringan listrik Dalam Keadaan Bertegangan 

14. PLN Disjabar kurang menagih biaya beban PT Asahimas Chemical 

sebesar Rp21,60 juta 

15. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2003 29 


i 

3 

6 

7 

11 

14 

16 

18 

19 

19 

23 

25 

26 

28 

BPK-RI/AUDITAMA V

II. KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN 

A. Laporan Auditor Independen 33 

B. Lampiran B 33 

1. PLN mengembalikan pinjaman sebesar Rp22.394,90 juta atas pokok 

sebesar Rp1.965,07 juta 

2. Pengendalian intern atas investasi jangka panjang PLN berupa 

penyertaan saham masih lemah 

3. Terdapat sisa uang muka pekerjaan jasa supervisi proyek PLTA 

Peusangan senilai Yen 274,280.53 ribu dan Rp2.384,64 juta yang 

belum jelas kelanjutannya dan masih harus dipertanggungjawabkan 

4. Pengendalian atas saldo pembayaran dimuka kepada kontraktor masih 

lemah 

5. Perhitungan penyesuaian BBM dalam formula penyesuaian harga 

batubara untuk listrik swasta Paiton tidak tepat. 

6. Pengendalian atas pengadaan lahan untuk proyek regasifikasi LNG 

lemah 

7. PLN Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan tingkat mutu 

pelayanan dalam penyambungan listrik perumahan 

8. Susut tenaga listrik yang berasal dari pemasangan penerangan jalan 

umum oleh masyarakat di Jawa Tengah merugikan PLN sebesar 

Rp112.948,88 juta 

9. Terdapat ketidakhematan sebesar Rp810,09 juta dalam penyesuaian 

ongkos angkut BBM selama tahun 2004 

10. Terdapat kontrak yang memuat ongkos pengangkutan material yang 

tidak perlu dilaksanakan 

11. Penyesuaian harga kabel twisted tegangan menengah melalui perjanjian 

kerjasama terlalu tinggi sebesar Rp99,08 juta 

12. Pengendalian kewajaran harga pengadaan melalui penetapan Harga 

Perhitungan Sendiri masih lemah 

13. Modifikasi pusat listrik berbahan bakar solar di Payo Selincah dan 

Batanghari senilai Rp62.569,23 juta belum didukung dengan kontrak 

penyediaan gas 

14. Terdapat material persediaan Slow Moving di PLN Wilayah Palembang 

dan Disjaya masing – masing senilai Rp4.515,99 juta dan Rp1.135,92 

juta 

15. Penerapan sistem Automatic Meter Reading belum memberikan 

manfaat sesuai yang diharapkan 

ii 

36 

38 

40 

41 

43 

44 

55 

51 

52 

54 

55 

56 

65 

67 

69 

BPK-RI/AUDITAMA V

16. Pengendalian atas tanah masih lemah 71 

17. Nilai kontrak jasa supervisi untuk pembangunan PLTU Labuhan Angin 

terlalu tinggi sebesar US$87.00 ribu 

18. Terdapat 112 kontrak pekerjaan jasa konstruksi sejak tahun 2002 s.d 

2004 yang penyelesaiannya berlarut-larut 

19. Pengembangan Program Periperal Hyper TextProtocol untuk Material 

Cadang dan Pemeliharaan pada PLN P3B Kantor Induk masih belum 

tepat 

20. Proses serah terima proyek antara PLN Pikitring JBN dengan unit 

pengelola aset berlarut – larut 

21. Terdapat aktiva hibah dari PT Jawa Power kepada PLN yang belum 

dicatat sebagai aktiva tetap 

22. Pengendalian atas Rekening Koran Bank Receipt PLN S2JB masih 

lemah 

23. Pengendalian angsuran pembayaraan rumah dinas yang dijual masih 

lemah 



iii 

74 

75 

76 

77 

80 

80 

83 

BPK-RI/AUDITAMA V

I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

ATAS 

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

iv 

BPK-RI/AUDITAMA V





Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - 

selanjutnya disebut PLN - tanggal 31 Desember 2004, serta laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan nomor: 25.A/Auditama.V/GA/V/2005 

tanggal 30 Mei 2005 

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk 

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji 

material. 

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan bantuan yang berlaku bagi PLN merupakan 

tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang 

apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian terhadap 

kepatuhan PLN terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan 

bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan 

pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami 

1 

BPK-RI/AUDITAMA V

tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. 

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, PLN 

mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di 

atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang 

menyebabkan kami percaya bahwa PLN tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, 

pasal-pasal tersebut. 

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan 

kepatuhan PLN terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, dan persyaratan bantuan 

disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada Lampiran A. 

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi komite audit, manajemen dan 

dewan komisaris. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak 

dibatasi. 

2 



Drs. Misnoto, Ak, MA 

Register Negara No. D-1416 


BPK-RI/AUDITAMA V

3 

LAMPIRAN A 

1. Keputusan RUPS tentang pemberian jasa produksi tahun 2003 sebesar Rp186.252,31 

juta tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku 

Sesuai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PLN Tahun 

2003 nomor 08.A/Auditama V/GA/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 yang diterbitkan BPK–RI 

diketahui bahwa PLN menderita rugi usaha sebesar Rp1.446.427.096.701,00. Walaupun PLN 

rugi, ternyata Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui risalah RUPS No.Ris- 

8/D4.MBU/2004 tanggal 25 Juni 2004 memberikan jasa produksi (jasprod) tahun 2003 untuk 

Dewan Komisaris (Dekom), dan Direksi serta bonus kepada karyawan PLN. Jasprod yang 

diberikan kepada Dirut sebesar Rp579.450.000,00 sedangkan untuk direktur sebesar 90%, 

komisaris utama 40%, komisaris 36% dan sekretaris komisaris sebesar 15% dari jasprod 

Dirut PLN. Bonus untuk karyawan sesuai keputusan RUPS tersebut ditetapkan 1,5 x take 

home pay bulan Desember 2003 dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi dan 

Komisaris. 

Dari lampiran keputusan RUPS tahun 2003 tersebut diketahui bahwa penghitungan 

jasprod Dirut PLN sebesar Rp579.450.000,00 tersebut menggunakan metoda penghitungan 

tantiem dengan formula sebagai berikut: 

Tantiem Dirut = (hak x IPT) + NK (nilai kinerja) 

579.450.000,00 = 168.000.000,00 + 411.450.000,00 

Catatan: 

Hak dihitung 14 x gaji x 30% = 14 x 40.000.000 x 30% 

Nilai kinerja berdasarkan batas maksimal bagian laba dibagikan untuk tantiem direksi dan komisaris. 

Sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh PLN tahun 2002 dan 2003 maka selisih laba operasi tersebut 

menggunakan nilai pengurangan kerugian PLN tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar 

Rp6.716,00 miliar yakni rugi usaha tahun 2002 sebesar Rp8.162,00 miliar turun menjadi sebesar Rp1.446,00 

miliar. 

Dari uraian tersebut diatas tampak bahwa dalam risalah RUPS pembayaran tersebut 

menggunakan istilah jasa produksi namun perhitungannya dalam lampiran risalah RUPS 

tersebut menggunakan perhitungan tantiem. Disamping itu, selama tahun 2003 dan 2002 PLN 

menderita rugi sehingga selayaknya tidak ada pembayaran jasa produksi/tantiem ke Direksi 

BPK-RI/AUDITAMA V

dan Komisaris serta bonus ke karyawan PLN. 

Disamping itu, diketahui bahwa sesuai keputusan RUPS tersebut dinyatakan bahwa 

RUPS menyetujui pemberian jasprod tahun 2003 untuk dewan komisaris dan direksi dengan 

catatan pajak ditanggung penerima. PLN tidak memotong Pajak Penghasilan (PPh) atas 

pembayaran jasprod tersebut yang nilai minimalnya 10 % dari jasprod. 

Jumlah pembayaran tantiem/jasprod tahun 2003 yang dibayarkan selama tahun 2004 

sebesar Rp186.252.312.684,00 dengan rincian sebagai berikut: 

No. Dibayarkan kepada Tantiem/jasprod Nilai 

1. Dekom dan sekretaris dekom Tantiem 1.153.105.500,00 

2. Direksi Tantiem 3.186.975.004,00 

3. Pegawai Jasprod 181.912.232.180,00 

Jumlah 186.252.312.684,00 

Sebagai tambahan informasi, untuk meningkatkan prestasi, disiplin dan produktivitas 

kerja, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai, maka sebenarnya kepada 

pegawai PLN telah diberikan Intensif Prestasi Kerja (IPK). Sesuai Surat Keputusan (SK) 

Direksi PLN No.120.K/010/DIR/2004 tanggal 25 Juni 2004, pemberian IPK tersebut 

dilakukan untuk setiap semester (6 bulan) berdasarkan faktor kinerja individu, kinerja 

organisasi, tarif dan disiplin waktu kerja. Nilai IPK yang dibayarkan selama tahun 2004 

sebesar Rp179.409.478.941,00. 

Sesuai dengan: 

a. Anggaran Dasar PLN pasal 28 pembagian laba poin 1 dinyatakan bahwa laba yang 

ditentukan oleh rapat pemegang saham setelah dikurangi pajak perseroan, akan dibagikan 

untuk cadangan, deviden, tantiem dan lain-lain yang prosentasenya masing-masing 

ditetapkan tiap tahun oleh RUPS. 

b. Undang – undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, penjelasan pasal 62 ayat 

(1) antara lain menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba 

bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, atau 

pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk direksi dan komisaris, bonus untuk 

4 

BPK-RI/AUDITAMA V

karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam 

cadangan perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha perseroan. 

Mendasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya setiap pembayaran tantiem/jasprod 

selalu dikaitkan dengan perolehan laba perusahaan. 

Pembayaran tantiem/jasprod senilai Rp186.252.312.684,00 dan PPh jasprod minimal 

sebesar Rp434.008.050,40 (Rp115.310.550,00 + Rp318.697.500,40) dalam kondisi 

perusahaan yang sedang mengalami kerugian cenderung membebani keuangan PLN. 

Hal tersebut terjadi karena: 

a. Kuasa pemegang saham/RUPS (d.h.i. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, Energi dan Telekomunikasi Kementerian BUMN) tidak mentaati ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

b. Bagian Keuangan PLN Kantor Pusat(KP) tidak memungut PPh atas pembayaran jasprod 

kepada Dekom dan Direksi PLN. 

PLN menanggapi bahwa dasar keputusan RUPS adalah bahwa jasprod dan bonus 

tersebut merupakan insentif atas kerja keras selama tahun 2003 dan justifikasinya 

perhitungannya telah didasarkan kriteria berikut: 

a. Kriteria ini berlaku umum untuk BUMN dibawah Deputy V kantor Meneg BUMN dan 

dijelaskan dalam rapat tanggal 28 Juni 2004 yang dihadiri oleh BUMN dibawah Deputy 

V. 

b. Dibandingkan antara hasil audit tahun 2002, RKAP tahun 2003 dan hasil audit 2003. 

c. Ada kelompok perusahaan yang dalam tahun 2002 laba usaha negatif dan ada yang 

mempunyai laba usaha positif. 

BPK – RI menyarankan agar: 

a. Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Deputi Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, Energi dan Telekomunikasi Kementerian BUMN terkait dengan pemberian 

jasprod kepada Dekom dan Direksi PLN serta bonus kepada karyawan PLN tahun 2003. 

b. PLN menagih PPh jasprod kepada Dekom dan Direksi PLN penerima jasprod tahun 2003. 

5 

BPK-RI/AUDITAMA V

2. PLN belum melunasi kekurangan pembayaran pajak sehingga berpotensi dikenai 

sanksi administrasi 

Pada bulan Nopember 2004, PLN telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik 

Negara (KPP BUMN) sebanyak 5 buah terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh 

dengan rincian sebagai berikut: 

No. Jenis Pajak No. dan tgl penerbitan SKPKB Nilai (Rp) 

1. PPN PKP 00066/207/02/051/04 tgl 2/11/04 5.419.092.787,00 

2. PPN WAPU 00014/287/02/051/04 tgl 2/11/04 22.253.962.540,00 

3. PPh pasal 22 Dalam Negeri 00002/202/02//05/04 tgl 2/11/04 4.776.298.327,00 

4. PPh pasal 23 00033/203/02/051/04 tgl 2/11/04 1.551.497.223,00 

5. PPh pasal 21 00034/201/051/04 tgl 2/11/04 4.982.826.413,00 

Jumlah 38.983.677.290,00 

Dari kelima SKPKB tersebut telah dibayar oleh PLN sebanyak 2 buah yaitu untuk 

SKPKP PPh pasal 23 dan pasal 21 sejumlah Rp6.534.323.636,00 (Rp1.551.497.223,00 + 

Rp4.982.826.413,00) melalui Bank Mandiri ex Bank Exim sesuai bukti jurnal No.005/12/04 

BEIIIA tanggal 6 Desember 2004. Sedangkan 3 SKPKB lainnya sebesar 

Rp32.449.353.654,00 (Rp38.983.677.290,00 - Rp6.534.323.636,00) belum dilunasi. 

Menurut penjelasan dari Dinas Perpajakan PLN Kantor Pusat (KP), PLN tidak 

melunasi sisa SKPKB tersebut karena terdapat beberapa transaksi perhitungan dalam SKPKB 

yang menurut PLN tidak termasuk obyek pajak. Atas hal tersebut, PLN telah menyampaikan 

surat permohonan keberatan kepada Kepala KPP BUMN yaitu No.5113/547/DD.BDH/2004 

tanggal 23 Desember 2004 untuk perhitungan PPN KP, No. 8049/547/DD.BDH/2004 tanggal 

10 Desember untuk perhitungan PPN Wajib Pungut (WAPU) dan 

No.8050/547/DD.BDH/2004 tanggal 10 Desember 2004 untuk perhitungan PPh pasal 22 

Dalam Negeri. 

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2000 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan perihal SKPKB diatur hal berikut: 

a. Pasal 9 (3) : SKPKB yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 

6 

BPK-RI/AUDITAMA V

harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

b. Pasal 25 (7) : Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak 

c. Pasal 19 (1) : apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka 

atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh 

tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SKPKB, 

dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN berpotensi dikenai sanksi administrasi minimal 

sejak bulan Desember 2004 s.d. April 2005 sebesar Rp3.244.935.365,40 (2% x 5 bulan x 

Rp32.449.353.654,00). 

Hal tersebut terjadi karena Direktorat Keuangan PLN tidak memperhatikan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

PLN menjelaskan bahwa setelah dikoordinasikan dengan Kantor Pajak, PLN akan 

mengajukan keberatan untuk 5 (lima) SKPKB, dan PLN waktu itu mengajukan permohonan 

untuk tidak dulu membayar SKPKB karena akan membayar Pajak Revaluasi tahun 2004. 

Kantor Pelayanan Pajak BUMN menyetujui secara lisan dengan catatan PLN mempunyai niat 

baik untuk melunasi dengan tidak mengajukan keberatan secara keseluruhan. Dengan 

demikian PLN hanya membayar 2 (dua) SKPKB sebesar Rp6.534.323.636,00. 

Selanjutnya denda sanksi administrasi sebesar Rp3.244.935.364,40 akan gugur atau tidak 

terutang pajak apabila keberatan dikabulkan. PLN merasa yakin keberatan akan dikabulkan 

karena penambahan aktiva yang menurut pemeriksa merupakan obyek pajak yang harus 

dipungut PPN dan PPh Pasal 22 merupakan penambahan aktiva karena revaluasi aktiva yang 

tidak terutang PPN dan PPh pasal 22. 

BPK – RI menyarankan agar PLN mentaati ketentuan perpajakan. 

3. Pemberian pinjaman dana talangan (bridging finance) sebesar Rp119.952,44 juta tidak 

sesuai dengan ketentuan 

Akun Pembayaran Dimuka kepada kontraktor dengan kode akun no.100.626.401 pada 

7 

BPK-RI/AUDITAMA V

posisi Laporan Keuangan PLN Kantor Pusat (KP) posisi per 31 Desember 2004 bersaldo 

sebesar Rp141.255.597.891,00. Di dalamnya terdapat saldo dana talangan 

(Prefinance/Bridging Finance) kepada kontraktor untuk proyek yang didanai oleh pinjaman 

luar negeri, yang karena suatu sebab pinjaman tersebut belum cair. Namun pemberian 

bridging finance tersebut tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris atau RUPS. 

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Bulanan Pembayaran Dimuka kepada Kontraktor per 

31 Desember 2004 yang dibuat oleh Dinas Akuntansi Kantor Pusat (DKP) diketahui terdapat 

Pembayaran Dimuka kepada Kontraktor sebesar Rp119.952.440.347,00 kepada 3 Kontraktor 

yang merupakan bridging finance (dana talangan). Pengeluaran dana PLN untuk bridging 

finance tersebut tidak pernah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP) PLN tahun 2003 dan 2004 yang disetujui oleh RUPS. Rincian bridging finance 

tersebut adalah sebagai berikut: 

No. Nama 

Kontraktor 

1 

2 

3 

Maunsel 

Limited 

ALSTHOM 

T&D SA 

(u Tj Jt B) 

ABB AG- 

Power Line 

Division 

No.Kontrak & tgl. 

Bridging Finance 

0142.PJ/060/DIR/200 

4, tgl.16 Maret 2004 

Side Agreement 

19 September 2003 

0320.PJP/546/DIRTN 

D/2004 tgl.30 

Desember 2004 

No. Kontrak & tgl. 

Proyek yg ditalangi 

0066.PJ/061/DIR/2002, 

tgl.12 Desember 2002 

017.PJP/922/1998/M, 

tgl.13 Juli 1998 dan 

Amandemen 

No.A01/2002, tgl.28 

Oktober 2002 

013.PJ/922/1998/M dan 

Amandemen 

No.A04/2004, tgl. 31 

Maret 2004 

8 

Proyek yang ditalangi Jadwal 

Pengembalian 

Proyek Three 

Distribution Control 

Centres di Sumatera 

Lot 13:500/150 kV 

Associated 

Transmission Lines 

of Private Power 

Plant Project (Tj Jati, 

Bukit Sunur, 

Ansaldo, Sibolga A) 

Lot 15: Sulawesi 150 

kV Transmission 

Lines 

7 Hari setelah 

kontraktor 

menerima 

pembayaran 

atau cairnya 

Loan No.IND- 

0062 

- 

14 Hari setelah 

kontraktor 

menerima 

pembayaran 

atau cairnya 

KFW-Loan 

No.10598 

Jumlah bridging 

finance (Rp) 

2.423.227.138,00 

86.347.387.117,00 

31.181.826.092,00 

Dari ketiga kontrak bridging finance tersebut diketahui bahwa: 

a. Ketiganya sudah mendapatkan persetujuan melalui Perjanjian Penerusan Pinjaman 

(Subsidiary Loan Agreement/SLA), yaitu: 

BPK-RI/AUDITAMA V

No. Nama Kontraktor No. & Tgl. SLA Uraian 

1 Maunsel Limited 

2 

3 

ALSTHOM T&D SA 

(u Tj Jt B) 

ABB AG-Power Line 

Division 

SLA-1173/DP3/2004, 

20 Agustus 2004 

SLA-1175/DP3/2004, 

16 September 2004 

SLA-1183/DP3/2004, 

15 Desember 2004 

9 

Dana Pinjaman yang berasal dari Islamic 

Development Bank (IDB) dengan perjanjian 

pinjaman nomor IND-0062 tanggal 15 Juni 1998 

untuk pembiayaan Proyek Three Distribution 

Control Centres di Sumatera 

Dalam rangka penggunaan Dana Eks Calyon (Lead 

Manager) dan BNP Paribas (Co Lead Manage) 

untuk pembiayaan Proyek Lot 13 : 500 Kv dan 150 

Kv Associated Transmission Lines of Private Power 

Plant Project 

Dana Pinjaman yang berasal dari Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau (KFW) dengan perjanjian pinjamanan 

nomor 10598 tanggal 12 Desember 2003 untuk 

pembiayaan Proyek Lot-15 Sulawesi 150 Kv 

Transmission Lines 

b. Dari Ketiga bridging financenya tersebut prosesnya sampai saat ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk pembiayaan Proyek Three Distribution Control Centres di Sumatera (SLA- 

1173/DP-3/2004) baru dalam tahap pengajuan permohonan alokasi dana dalam Satuan 

3 APBN 2005, sesuai surat dari Direktur Keuangan PLN kepada Direktorat Jenderal 

Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) nomor 00634/520/DITKEU/2005 

tanggal 31 Januari 2005. 

2) Untuk pembiayaan Proyek Lot 13 : 500 kV dan 150 kV Associated Transmission 

Lines of Private Power Plant Project (SLA-1175/DP-3/2004) baru dalam tahap 

pengajuan permohonan Alokasi Dana dalam Satuan 3 APBN 2005, sesuai surat dari 

Direktur Keuangan PLN kepada DJAPK nomor 00634/520/DITKEU/2005 tanggal 31 

Januari 2005. 

3) Untuk pembiayaan Proyek Lot-15 Sulawesi 150 kV Transmission Lines (SLA- 

1183/DP-3/2004) sudah mendapatkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Proyek (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor:034.0/69-03.0/-/2005 tanggal 23 

Pebruari 2005 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI 

dengan nilai total sebesar Rp125.000.000.000,00 yang termasuk di dalamnya porsi 

BPK-RI/AUDITAMA V

untuk Lot-15 sebesar Rp84.511.200.000,00 dan masih dalam proses pengajuan Surat 

Kuasa Pembebanan (SKP) dan Letter of Credit (L/C). 

Sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar PLN Tahun 1998 pasal 11 tentang tugas 

dan wewenang Direksi, pada: 

a. ayat 6 huruf b, menyebutkan antara lain bahwa perbuatan Direksi harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari Komisaris untuk memberikan pinjaman jangka pendek atas nama 

Perseroan dengan memperhatikan ayat 9 huruf c, berikut 

b. ayat 9 huruf c, menyebutkan antara lain bahwa perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh 

Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dan persetujuan tersebut diberikan 

setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan 

yang berlaku, yaitu menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang 

serta memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional/melebihi jumlah 

tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN KP tidak dapat memanfaatkan dana sebesar 

Rp119.952.440.347,00 (Rp2.423.227.138,00 + Rp86.347.387.117,00 + 

Rp31.181.826.092,00) karena digunakan untuk memberikan bridging finance kepada 

kontraktor. 

Hal tersebut terjadi karena Direksi PLN tidak mematuhi anggaran dasar perusahaan. 

PLN menjelaskan bahwa ketiga kontrak tersebut terkait dengan proyek lain sehingga 

tertundanya penyelesaian kontrak–kontrak ini akan berdampak pada kerugian yang lebih 

besar bagi PLN. PLN meminta kontraktor memulai pekerjaan sedini mungkin dan untuk 

tahapan prestasi pekerjaan tersebut PLN membayarnya dengan dana APLN karena pendanaan 

SLA belum tersedia. Bridging finance bukanlah pinjaman kepada kontraktor yang 

memerlukan ijin RUPS, buktinya kontraktor tidak dikenakan bunga pinjaman karena tidak 

menikmati fasilitas ini tetapi memang haknya untuk dibayar. 

BPK – RI menyarankan agar Direksi PLN meminta persetujuan komisaris PLN dan 

atau RUPS untuk setiap pemberian bridging finance kepada kontraktor. 

10 

BPK-RI/AUDITAMA V

4. PLN lebih bayar sebesar Rp869,37 juta atas pengadaan Material Distribusi Utama 

melalui Perjanjian Kerjasama dengan pabrikan 

Dalam pelaksanaan kontrak Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pabrikan tahun 2004 

ternyata harga beberapa Material Distribusi Utama (MDU) sejenis yang dijual di PLN 

Distribusi Jawa Tengah (Disjateng) dan Distribusi Jawa Barat (Disjabar) lebih tinggi dari 

harga MDU di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) sehingga dalam 

pemeriksaan BPK–RI ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp869.377.382,00 dengan 

rincian perhitungan sebagai berikut: 

No. MDU 

Masa Berlaku 

(Periode) 

Volume 

Pengadaan 

thn 2004 

Harga 

Satuan 

Pembanding 

Unit Harga 

Selisih 

Harga 

Jumlah 

Kemahalan 

1 2 3 4 5 6 7 = 4 - 6 8 = 3 x 7 

A. Disjateng 

1 Kabel NFA2X 0,6/0,1 KV, 1 - 11 Oct 113,000 2,325 Disjabar 1,856 469 52,997,000 

2 x 10 mm2 12 - 31 Oct 634,950 2,325 2,300 25 15,873,750 

2 KWH Meter Fase Tunggal 

230 V 5/20 A kelas 2 

Okt – Des 89,866 101,065 Disjaya 98,600 2,465 221,519,690 

Sub jumlah 290,390,440 

B. Disjabar 

1. NA2XSEYBY 3 x 240 

mm2 

24 Mei – 8 Juli 55.490 173.400 Disjaya 170.000 3.400 188.666.000 

3. 

4. 

Trafo 3 phasa 20 KV 315 

KVA 

Trafo 3 phasa 20 KV 400 

KVA 

Sep – Des 39 36.040.000 Disjaya 34.326.000 1.714.000 66.846.000 

Sep – Des 25 39.723.000 Disjaya 37.835.000 1.888.000 47.200.000 

5. KWH Meter Fase Tunggal 

230 V 5/20 A kelas 2 

Okt – Des 74.139 101.065 Disjaya 98.600 2.465 182.752.635 

Sub jumlah 499.952.635 

Jumlah A + B 790.343.075 

PPN 10% 79.034.307 

Total selisih harga 869.377.382 

Sesuai ketentuan PKS diatur bahwa apabila dalam periode waktu berlakunya harga 

satuan barang diatas pihak kedua (dalam hal ini pihak pabrikan) ternyata melakukan 

penjualan kepada unit distribusi lainnya dengan harga yang lebih rendah dari harga satuan 

barang di atas, maka harga satuan barang akan disesuaikan dengan harga yang lebih rendah 

11 

BPK-RI/AUDITAMA V

tersebut. Apabila telah terjadi transaksi pembayaran maka pihak pabrikan wajib 

mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar jumlah barang yang dipasok dikalikan selisih 

harga satuan barang dengan memperhatikan PPN yang telah dibayar. 

Masalah tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran MDU ke pabrikan 

sebesar Rp869.377.382,00. 


a. Belum ada usaha diantara PLN Distribusi untuk saling memberikan informasi harga 

MDU loko pabrikan. 

b. PLN Disjateng dan PLN Disjabar tidak mentaati ketentuan harga dan pembayaran sesuai 

yang diatur dalam kontrak PKS. 

PLN Disjateng dan PLN Disjabar setuju dengan temuan BPK–RI dan akan menagih 

selisih harga PKS tersebut pada pabrikan yang bersangkutan. 

BPK–RI menyarankan agar: 

a. Masing - masing distribusi saling memberi dan atau mencari informasi harga MDU 

selama periode tertentu sebelum menerbitkan surat pesanan. 

b. PLN Disjateng dan Disjabar menagih selisih harga MDU tahun 2004 ke para pabrikan. 

5. PLN belum mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak 

Dari pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak pengadaan dan pemborongan pekerjaan 

tahun 2004 diketahui bahwa terdapat rekanan yang belum dikenakan denda keterlambatan 

sebesar Rp4.826.402.951,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. PLN Disjateng 

1) Kontrak PKS atas kabel 

Berdasarkan surat pesanan No.039.SP/061/BIDIS/2004 tanggal 1 September 2004, 

PLN Disjateng memesan kabel Tegangan Menengah (TM) 3x20+50 mm2 sebanyak 

23.198 meter senilai Rp3.780.108.000,00 kepada PT Terang Kita (PT TK). Waktu 

penyerahan paling lambat tanggal 24 September 2004. Berhubung PT TK s.d. akhir 

Nopember 2004 tidak dapat memasok kabel sesuai kontrak, maka diterbitkan 

addendum pengurangan volume pekerjaan menjadi sebesar 7.088 meter dan 

12 

BPK-RI/AUDITAMA V

perpanjangan jangka waktu penyerahan sampai dengan tanggal 28 Desember 2004 

yang dituangkan dalam surat pesanan No.02/SP/061/BIREN/2004 tanggal 3 

Desember 2004. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 14 Pebruari 2005, PT TK 

belum juga menyerahkan material di gudang PLN, sehingga harus dikenakan denda 

maksimum sebesar Rp378.010.800,00 (10% x Rp3.780.108.000,00) atas 

keterlambatan tersebut (sejak tanggal 24 September 2004). 

2) Kontrak pengembangan sarana teknologi informasi dan survai pelanggan 

Pengembangan sarana teknologi informasi dan survai pelanggan dilaksanakan dalam 

9 kontrak dengan total nilai kontrak Rp66.548.759.500,00. Pekerjaan dilaksanakan 

oleh universitas (UI, ITB, Undip, dan UGM) bekerjasama dengan perusahaan swasta. 

Waktu penyelesaian pekerjaan paling lambat antara tanggal 14 Nopember s.d. 17 

Desember 2004. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 14 Pebruari 2005 seluruh 

kontrak tersebut belum selesai, sehingga pelaksana harus dikenakan denda minimal 

sebesar Rp1.854.447.913,00 atas keterlambatan tersebut. 

b. PLN Disjaya 

Pekerjaan pengadaan/pembangunan konstruksi Sambungan Kabel Tegangan Menengah 

(SKTM) 20 kV dilaksanakan dalam 4 kontrak dengan total nilai Rp22.736.222.774,00. 

Waktu penyelesaian pekerjaan paling lambat antara tanggal 14 September s.d. 12 

Nopember 2004. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 15 Pebruari 2005 penyelesaian 

pekerjaan tersebut baru mencapai 36,27% s.d. 80,09%, sehingga pelaksana kontrak harus 

dikenakan denda sejumlah Rp1.385.554.038,00 atas keterlambatan tersebut. 

c. PLN KP 

Pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Indralaya 2 

dilaksanakan oleh konsorsium PT Indonesia Power – PT Imeco Inter Sarana berdasarkan 

kontrak No.0100-3.SPK/063/DIRUT/2003 tanggal 19 September 2003 senilai 

Rp24.619.200.000,00 dan US$18,608,399.00 dengan pembayaran secara angsuran selama 

15 tahun. Pekerjaan harus selesai paling lambat tanggal 8 Agustus 2004. 

Pekerjaan tersebut selesai tanggal 14 Agustus atau terlambat 6 hari sehingga pelaksana 

pekerjaan harus dikenakan denda sebesar Rp147.715.200,00 dan US$111,650.00 atau 

13 

BPK-RI/AUDITAMA V

senilai ± Rp1.208.390.200,00 (kurs US$1.00 = Rp9.500,00). 

Sesuai ketentuan kontrak, setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1 per mil 

dari nilai pekerjaan/kontrak dengan denda maksimum 10%. 

Masalah tersebut mengakibatkan PLN belum dapat memanfaatkan material/jasa 

tersebut untuk kegiatan operasi perusahaan dan belum mengenakan denda keterlambatan 

sebesar Rp4.826.402.951,00 (Rp378.010.800,00 + Rp1.854.447.913,00 + 

Rp1.385.554.038,00 + Rp1.208.390.200,00). 

Hal tersebut terjadi karena PLN Disjateng, Disjaya dan KP kurang tegas 

melaksanakan kesepakatan kontrak. 

PLN Disjateng, Disjaya dan KP menjelaskan akan mengenakan denda keterlambatan 

kepada pelaksana pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

BPK–RI menyarankan agar PLN memberi sanksi kepada rekanan yang belum 

melaksanakan pekerjaan dan mengenakan denda atas setiap keterlambatan penyelesaian 

sesuai ketentuan kontrak. 

6. PLN Disjabar menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan industri besar tidak sesuai 

ketentuan 

Pemeriksaan atas Arsip Induk Langganan pelanggan industri besar (I – 4) PLN 

Disjabar yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), Berita Acara Resetting 

Relay (BARR), serta Berita Acara Pembacaan Meter (BAPM) diketahui hal–hal berikut: 

a. Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bogor 

Sesuai dengan SPJBTL No.Pj.131/PST/84 tanggal 1 Mei 1984 dan amandemen III 

tanggal 10 Pebruari 2000, diketahui bahwa PT Aspex Paper (PT AP) adalah industri 

pengolahan kertas dan merupakan pelanggan I-4 dengan daya 45.000 kVA. PT AP 

merupakan pelanggan bukan tanur busur, namun rele pembatas disetel pada 115% dari 

daya kontrak. 

b. APJ Bekasi 

Sesuai dengan SPJBTL No.Pj.033/PST/87 tanggal 14 Pebruari 1987 diketahui bahwa PT 

Gunung Garuda (PT GG) adalah industri peleburan baja dan merupakan pelanggan I-4 

14 

BPK-RI/AUDITAMA V

dengan daya 65.000 kVA. PT GG merupakan pelanggan tanur busur. Berdasarkan BARR 

tanggal 20 Maret 2000 diketahui bahwa PT GG dialiri listrik melalui dua trafo yakni trafo 

2 dan trafo 5 dengan daya masing-masing 20.000 kVA dan 45.000 kVA. Sesuai Tarif 

Dasar Listrik, rele pembatas disetel 115% dari daya kontrak sehingga daya terpasang 

masing-masing trafo seharusnya sebesar 23.000 kVA dan 51.750 kVA. 

Sesuai BAPM trafo 2 bulan Mei dan Juli 2004, pemakaian daya maksimum yang diukur 

melalui alat kVA maks pernah mencapai 36.000 kVA. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

BARR trafo 2 sebesar 23.000 kVA, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang 

mencapai 36.000 kVA. Dengan demikian daya tersambung melalui trafo 2 terlalu tinggi 

sebesar 16.000 kVA (36.000 kVA – 20.000 kVA). 

c. APJ Banten 

1) Sesuai dengan SPJBTL No.Pj.069.Pj/471/1991/M tanggal 9 Juli 1991 diketahui 

bahwa PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI) merupakan pelanggan I-4 

dengan daya 40.000 kVA. Data setting over current relay (OCR) menunjukkan bahwa 

PT PENI dialiri listrik melalui dua trafo yaitu trafo 1 dan trafo 2 yang masing-masing 

mempunyai rasio Current Transformer (CT) 200/5 A dan setting arus pada OCR 

masing-masing trafo 6,25 A dan 6 A. Dengan demikian daya terpasang PT PENI 

sebenarnya adalah 127.306 kVA yaitu pada trafo 1 sebesar 64.952 kVA (150 x 6,25 x 

200/5 x √3) dan trafo2 sebesar 62. 354 kVA (150 x 6 x 200/5 x √3). 

2) PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT AMI) merupakan pelanggan I-4 dengan daya 

kontrak sebesar 31.000 kVA. Data setting OCR menunjukkan bahwa PT AMI dialiri 

listrik melalui dua trafo yang masing-masing mempunyai rasio CT 300/ 5 A dan 

setting arus masing-masing 3 A. Dengan demikian daya terpasang PT AMI 

sebenarnya adalah 93.530 kVA dengan masing-masing trafo sebesar 46.765 kVA (150 

x 3 x 300/5 x √3). 

Setting relay setiap pelanggan seharusnya didasarkan pada Surat Edaran (SE) Direksi 

PLN No.021.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan ketentuan yang ditetapkan 

dalam kontrak, antara lain: 

a. Rele pembatas pelanggan I-4 bukan tanur busur disetel pada daya kontraknya. 

15 

BPK-RI/AUDITAMA V

. Rele pembatas pelanggan I-4 tanur busur disetel pada 115 % dari daya kontrak. 

c. Besar daya tersambung adalah arus sekunder dikali faktor kali CT dikali tegangan primer. 

Hal tersebut mengakibatkan pelanggan dapat menggunakan daya melebihi daya 

kontrak. 

Hal tersebut terjadi karena PLN Disjabar dan PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur 

Beban (P3B) secara bersama–sama tidak menerapkan setting rele daya sesuai ketentuan. 

PLN menjelaskan akan berkoordinasi dengan P3B untuk melakukan penyetelan 

kembali rele sesuai SE Direksi No.021.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan 

apabila ada kewajiban pelanggan akan ditagihkan kepada yang bersangkutan. Semua 

pelanggan tersebut telah bersedia melaksanakan hal ini. Teknis penyetelan rele terpaksa 

dijadwal sesuai kesiapan pelanggan untuk dipadamkan selama penyetelan rele dilakukan oleh 

PLN. 

BPK–RI menyarankan agar PLN melakukan pengecekan setting rele pelanggan 

industri lainnya, melakukan setting rele kembali pelanggan yang setting rele pembatasnya 

tidak sesuai ketentuan dan melaksanakan penyaluran tenaga listrik ke pelanggan sesuai 

ketentuan. 

7. PLN Disjabar tidak tegas melaksanakan pengenaan tarif tenaga listrik tegangan tinggi 

sesuai ketentuan 

Berdasarkan temuan pemeriksaan BPK–RI atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 

buku 2003 diketahui bahwa pemakaian kVA maksimal (kVA maks) PT Toyogiri Iron & Steel 

(PT TIS) selama bulan Pebruari sampai dengan Desember 2003 telah melebihi 110% dari 

daya terpasang namun belum ada tindak lanjut dari manajemen PLN Disjabar untuk 

mengaddendum kontrak/SPJBTL. 

Penyaluran tenaga listrik ke PT TIS tersebut didasarkan pada SPJBTL Nomor 

Pj.145/PST/89 tanggal 19 Juni 1989 dengan daya 20.500 kVA yang berlokasi di APJ Bekasi. 

Sesuai BAPM selama tahun 2004, invoice rekening listrik dan bukti setoran pembayaran 

rekening listrik PT TIS diketahui bahwa pemakaian kVA maks selama tahun 2004 telah 

melebihi 110% dari daya kontrak dan wajib naik daya sekurang-kurangnya sebesar 25.200 

16 

BPK-RI/AUDITAMA V

kVA. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tersambung PT TIS terlalu tinggi sebesar 4.700 

kVA (25.200 kVA – 20.500 kVA)). Nilai BP atas kelebihan daya tersebut sebesar 

Rp940.000.000,00 (4.700.000 x Rp200,00). 

SE Direksi PLN No. 021.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Tinggi antara lain menyatakan bahwa 

Rele pembatas pelanggan I-4 tanur busur disetel pada 115 % dari daya kontrak dan apabila 

pemakaian daya tertinggi melebihi 110% dari daya tersambung/daya kontrak sesuai SPJBTL, 

maka daya tersambungnya harus dinaikkan (tambah daya dengan pengenaan BP atau Uang 

Jaminan Langganan (UJL)) menjadi sekurang-kurangnya sebesar daya kVA yang terukur 

pada bulan yang bersangkutan. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan BP 

sebesar Rp940.000.000,00. 

Hal tersebut terjadi karena PLN Disjabar tidak memperhatikan temuan BPK– RI, PLN 

Disjabar, tidak menerapkan setting rele daya sesuai ketentuan dan belum sepenuhnya 

melaksanakan SE Direksi PLN No.021.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002. 

PLN menjelaskan bahwa PT TIS adalah pelanggan I – 4 yang menggunakan tanur 

busur dengan batasan kVA maks yang disetting sesuai ketentuan sebesar 115%. Guna 

menghilangkan kerancuan sebagai akibat maksud SE Direksi No. 021.E/012/DIR/2002 

tanggal 31 Desember 2002 tersebut yang mengharuskan pelanggan menambah daya apabila 

penggunaan dayanya melebihi 110% dari daya kontrak dan ketentuan batasan kVA maks 

sebesar 115% dari daya kontrak untuk pelanggan yang menggunakan tanur busur maka 

Direksi PLN akan menerbitkan ketentuan untuk menegaskan kondisi tersebut. 

BPK–RI menyarankan agar Direksi PLN segera menerbitkan ketentuan tambahan 

sebagai penegasan atas pelanggan yang diharuskan tambah daya bila menggunakan daya 

melebihi 110% dari daya kontrak dan PLN Disjabar meminta PT TIS untuk mengajukan 

tambah daya kontrak. 

17 

BPK-RI/AUDITAMA V

8. PT Semen Bosowa menunggak kekurangan biaya beban sejak Oktober 2003 sebesar 

Rp2.313,50 juta 

PT Semen Bosowa merupakan pelanggan listrik I-4 PLN Cabang Makassar dengan 

daya kontrak 30.000 KVA. Hasil pemeriksaan BAPM Transmisi Tenaga Listrik GI tahun 

2004 menunjukkan bahwa realisasi daya tersambung sejak Oktober 2003 s.d. Nopember 2004 

selalu diatas daya kontrak sesuai dengan yang tercatat dalam kVA maks. PLN Cabang 

Makassar tiap bulan telah menagih kelebihan daya kontrak tersebut, namun sampai dengan 

pemeriksaan tanggal 8 Desember 2004 PT Semen Bosowa tidak bersedia membayar tagihan 

biaya beban atas selisih daya kVA maks dengan daya kontrak. Total tagihan biaya beban 

berjumlah Rp2.313.499.225,00. 

SE Direksi PLN No. 021.E/012/DIR tanggal 31 Desember 2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Tinggi bagian Pembatasan dan Pengukuran point 

2.5 menyatakan bahwa biaya beban yang diperhitungkan dalam rekening listrik pelanggan I-4 

adalah berdasarkan kVA maksimal dalam bulan yang bersangkutan dan minimal sebesar daya 

kontrak atau daya tersambung. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN belum dapat memanfaatkan pendapatan yang 

berasal dari selisih biaya beban sebesar Rp2.313.499.225,00. 

Hal tersebut terjadi karena PLN Cabang Makassar tidak tegas terhadap pelanggan 

yang tidak membayar tagihan rekening listrik dan PLN belum mempunyai ketentuan 

mengenai sanksi atas keterlambatan pembayaran pelanggan di luar tunggakan rekening listrik 

(biaya keterlambatan). 

PLN menjelaskan akan melanjutkan upaya penagihan piutang ini dengan 

memungkinkan alternatif pembayaran secara mengangsur. 

BPK – RI menyarankan agar PLN Cabang Makasar tegas dalam melaksanakan 

ketentuan penjualan tenaga listrik dan mengupayakan PT Bosowa bersedia melunasi tagihan 

kekurangan biaya beban, serta Direksi PLN segera menerbitkan ketentuan mengenai sanksi 

atas keterlambatan pembayaran pelanggan di luar tunggakan rekening listrik (biaya beban dan 

biaya lainnya). 

18 

BPK-RI/AUDITAMA V

9. PLN belum sepenuhnya melakukan penyesuaian Uang Jaminan Langganan terhadap 

pelanggan yang terkena Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 

Pemeriksaan uji petik atas laporan pemeriksaan tagihan susulan Penertiban 

Penyaluran Tenaga Listrik (P2TL) tahun 2004 dan bukti pembayarannya menunjukkan bahwa 

PLN Cabang Makassar dan Palembang belum melakukan penyesuaian UJL terhadap 

pelanggan yang kena P2TL. 

Keputusan Direksi PLN No.215.K/010/DIR/2002 tentang UJL Pasal 6 Ayat (2) yang 

antara lain menyebutkan bahwa penyesuaian UJL bagi pelanggan harus dilaksanakan pada 

saat penyelesaian tagihan susulan akibat penertiban pemakaian tenaga listrik. 

Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyesuaian UJL guna mengamankan tagihan 

penjualan tenaga listrik sesuai yang ditetapkan dalam SK Direksi PLN tidak tercapai. 

Hal tersebut terjadi karena Bagian Pemasaran dan Niaga PLN Cabang Makassar dan 

Palembang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tentang penyesuaian UJL. 

PLN Cabang Makassar dan Palembang menjelaskan bahwa sebagian cabang untuk 

penyesuaian UJL masih berpedoman pada Keputusan Direksi (Kepdir) 

No.068.K/010/DIR/2000 dan telah menginstruksikan seluruh unit/rayon untuk segera 

melakukan perhitungan tagihan susulan sesuai Kepdir No.215.K/010/DIR/2002. 

BPK–RI menyarankan agar PLN menerbitkan tagihan susulan atas P2TL sesuai 

ketentuan serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengikuti dan memantau kepatuhan 

pelaksanaan tagihan susulan terhadap ketentuan yang berlaku. 

10. Terdapat penyimpangan penyaluran aliran tenaga listrik kepada PT Polysindo Eka 

Perkasa Tbk. yang dapat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp106.706,67 juta 

Penjualan tenaga listrik kepada PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. (PEP) didasarkan 

pada Surat Perjanjian No.PJ 054/PST/87 tanggal 19 Maret 1987 dan terakhir diubah dengan 

Suplemen VII No.PJ 054/PST/87 tanggal 1 Agustus 2001. 

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan PLN Tahun Buku 2003 yang 

dilakukan tahun 2004, telah mengungkapkan bahwa terdapat tunggakan pembayaran rekening 

listrik PEP sebesar Rp88.226.383.243,00 sejak tahun 1999 s.d. 2003. Tunggakan tersebut 

19 

BPK-RI/AUDITAMA V

elum termasuk Biaya Keterlambatan (BK) sebesar Rp24.643.611.000,00. PEP telah 

beberapa kali menjanjikan pelunasan tunggakan tersebut antara lain: 

a. Sesuai hasil rapat PLN dan PEP tanggal 16 Desember 2003, PEP menyelesaikan 

tunggakan setelah investor masuk. 

b. Sesuai surat Gubernur Jateng No.180/168/809 tanggal 19 Desember 2003, PEP 

menyatakan kesanggupannya untuk melunasi seluruh biaya penggunaan listrik pada akhir 

Pebruari 2004. 

c. Sesuai hasil perundingan tanggal 24 Desember 2003, PEP akan membayar tunggakan 

tersebut berkisar 5 milyar sampai dengan 8 milyar untuk bulan Januari 2004 sampai 

dengan Maret 2004, sedangkan penyelesaian sisa tunggakan yang belum dibayar akan 

dibahas minggu ke-3 bulan Februari 2004. Pada kenyataannya, PEP tidak pernah 

merealisasikan kesanggupan yang telah dijanjikan sebagaimana tersebut di atas. 

Meskipun tunggakan tersebut berjumlah besar dan telah berlangsung lama, General 

Manager PLN Disjateng maupun Direksi PLN belum melaksanakan pemutusan aliran listrik 

pada pelanggan PEP tersebut. Alasan penundaan pemutusan aliran listrik PEP antara lain 

surat Gubernur Jawa Tengah No.180/168/809 tersebut kepada Direktur Utama PLN yang 

merekomendasikan penangguhan pemutusan aliran listrik s.d. bulan Pebruari 2004 untuk 

memberi kesempatan kepada PEP berproduksi, menyelamatkan nasib karyawan, dan 

menyelesaikan kasus Texmaco (PEP termasuk dalam Texmaco Group) melalui sidang 

kabinet yang dilaksanakan pertengahan Pebruari 2004. 

Sampai dengan saat pemeriksaan BPK-RI berikutnya yang dilakukan pada bulan 

Maret 2005, PLN tetap tidak melakukan pemutusan aliran listriknya. Tunggakan pembayaran 

rekening listrik PEP per 31 Desember 2004 sebesar Rp108.461.674.610,30 terdiri atas 

tunggakan rekening pemakaian listrik sebesar Rp71.693.377.664,00 dan BK sebesar 

Rp36,768,296,946,00. 

Surat jawaban PEP tanggal 7 Pebruari 2005 atas surat konfirmasi Tim BPK-RI perihal 

konfirmasi saldo piutang aliran listrik, mengakui saldo piutang aliran listrik sebesar 

Rp71.693.377.664,00, namun tidak mengakui tunggakan BK. PLN ternyata tidak 

membukukan BK ke dalam laporan TUL IV-04 dan pendapatan PLN. Sampai dengan akhir 

20 

BPK-RI/AUDITAMA V

Pebruari, PEP hanya membayar tagihan rekening listrik berjalan (bulan Januari 2005). 

Kondisi keuangan PEP sesuai hasil konfirmasi ke Bursa Efek Jakarta diketahui 


a. 1) Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) PEP Tahun Buku 2003 dengan auditor 

independen (KAP Hendrawinata & Rekan) yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2004 

memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) karena timbulnya 

kesangsian besar mengenai kemampuan PEP dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Laporan keuangan PEP membukukan rugi bersih sebesar 

Rp1.145.956.860.615,00, modal kerja negatif sebesar Rp14.419.546.181.325,00 dan 

defisiensi modal (modal negatif) sebesar Rp8.797.096.261.304,00. 

2) Laporan Keuangan Konsolidasi PEP per 30 September 2004 membukukan rugi bersih 

sebesar Rp1.529.571.725.007,00 dengan total aktiva PEP sebesar 

Rp6.782.446.635.397,00 dan total kewajiban sebesar Rp17.108.739.317.781,00 

sehingga ekuitas mengalami defisiensi (modal negatif) sebesar 

Rp10.326.292.682.384,00. Selain itu terdapat kewajiban berupa wesel bayar yang 

terjamin sebesar Rp9.426.986.301.429,00 dari total kewajiban per 30 September 2004. 

PEP telah melakukan pemutusan hubungan kerja serta merumahkan sekitar 45% 

karyawannya dengan memberikan gaji sebesar 50% s.d. 75% dari gaji mereka saat ini. 

b. Mahkamah Agung (MA) dengan registrasi No.01K/N/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 

memutuskan pailit PEP dalam perkara melawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(BPUI) (sahamnya dimiliki Bank Indonesia dan Departemen Keuangan RI) terkait dengan 

utang PEP berupa tiga surat sanggup (promissory notes) senilai US$3,000,000.00 yang 

dibuat tahun 1997 dan jatuh tempo sejak tahun 1998, namun belum terbayar sampai saat 

gugatan pailit diajukan. 

Sehubungan PEP dinyatakan pailit, maka total aktivanya hanya dapat 

menutupi/melunasi sebagian kewajiban wesel bayar, sehingga tunggakan rekening listrik 

PLN per 31 Desember 2004 sebesar Rp108.461.674.611,30 tidak akan dapat dibayar oleh 

PEP. 

PLN dengan memperhitungkan UJL yang dikuasainya sebesar Rp1.755.000.000,00 

21 

BPK-RI/AUDITAMA V

erpotensi mengalami kerugian sebesar Rp106.706.674.611,00 (Rp108.461.674.611,00- 

Rp1.755.000.000,00) dari tunggakan piutang pelanggan tersebut. 


a. Keputusan Direksi PLN Nomor 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995. Fungsi 

Pengawasan Kredit C.1. halaman 4 dan 5, apabila dalam jangka waktu pembayaran yang 

telah ditentukan pelanggan belum melunasi pembayaran atas pemakaian tenaga listriknya, 

PLN berhak melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listriknya. 

Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama dari jangka 

waktu pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum melunasi rekening listrik, PLN 

berhak melaksanakan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik 

dengan mengambil sebagian atau seluruh Instalasi milik PLN. 

Dengan demikian, PLN seharusnya telah melaksanakan pemutusan aliran listrik PEP 

sejak tahun 1999. 

b. Keputusan Direksi PLN Nomor 337.K/010/DIR/2003 tanggal 31 Desember 2003, 

menyatakan bahwa pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain 

dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan BK. 

c. SE Direksi PLN No.008.E/012/DIR/2004 tanggal 26 Maret 2004, menyatakan bahwa 

Pendapatan BK diakui secara akrual setelah berakhirnya masa pembayaran rekening 

listrik. Oleh karena itu, seharusnya perhitungan BK PEP dibukukan ke dalam Sistem Tata 

Usaha Langganan (TUL IV-04) dan laporan pendapatan PLN. 

Hal ini mengakibatkan indikasi kerugian negara pada PLN minimal (per 31 Desember 

2004) sebesar Rp106.706.674.611,00. 


a. Direksi PLN serta General Manager PLN Disjateng tidak konsekuen dalam menerapkan 

ketentuan yang berlaku dalam hal pemutusan aliran listrik PEP. 

b. General Manager PLN Disjateng serta Deputi Manager Niaga dan Deputi Manager 

Akuntansi tidak mematuhi ketentuan untuk membukukan nilai piutang BK pada TUL IV- 

04 dan pendapatan akrual atas BK. 

PLN menjelaskan, bahwa sebagai tindak lanjut dari berita media massa perihal 

22 

BPK-RI/AUDITAMA V

keputusan Mahkamah Agung tentang pailit PEP dan berdasarkan keputusan bersama Jaksa 

Agung RI dan Dirut PLN No. KEP-426/A/J.A/7/2004, upaya penyelesaian tunggakan PEP 

tersebut dilakukan oleh dan bersama pihak Kejaksaan Agung RI selaku Jaksa Pengacara 

Negara (JPN). Kerja sama penagihan tunggakan PEP ini dilaksanakan dan dikukuhkan 

dengan Surat Kuasa Khusus dari Dirut PLN kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 

Usaha Negara (Jamdatun). Sesuai surat Jamdatun No.B-097/G/Gp.2/03/2005 tanggal 29 

Maret 2005 disebutkan bahwa Kurator menghimbau kepada JPN selaku kuasa hukum PLN 

agar aliran listrik ke PEP tidak diputus karena Kurator masih mengupayakan adanya 

perdamaian dengan harapan perusahaan tetap beroperasi. Disamping itu, sesuai Berita Acara 

Rapat Verifikasi Lanjutan PEP tanggal 12 Mei 2005 Kurator menetapkan PLN sebagai 

kreditur preferen setelah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya berita acara kesepakatan 

angsuran tunggakan rekening listrik PEP tanggal 20 Juni 2005 antara lain menyatakan bahwa 

pokok tunggakan PEP sebesar Rp65.193.377.664,00 (tanpa BK) akan dilunasi secara 

bertahap yaitu tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp1,00 milar, paling lambat tanggal 10 Juli 2005 

sebesar Rp2,50 miliar dan sisanya akan dibayar tiap bulan sebesar Rp3,50 miliar paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

BPK – RI menyarankan agar Direksi PLN mengupayakan dan memantau pembayaran 

angsuran tunggakan PEP sesuai kesepakatan tanggal 20 Juni 2005 dan segera melaksanakan 

pemutusan sementara apabila PEP tidak dapat menepati kesepakatan tersebut. 

11. PLN belum melaksanakan keputusan Direksi tentang sanksi pemutusan aliran listrik 

kepada pelanggan yang menunggak 

Nilai tunggakan listrik PLN sesuai hasil pemeriksaan per 31 Desember 2004 sebesar 

Rp2.053.161.969.645,00 atau meningkat 7,35% dibandingkan nilai tunggakan per 31 

Desember 2003 sebesar Rp1.902.203.912.854,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Umur tunggakan Per 31/12/2004 Per 31/12/2003 % 

1 2 3 4 = (2-3)/3 

s.d. 3 bulan 1.047.685.808.555,00 1.202.358.608.980,00 - 14,76 

3 s.d. 12 bulan 696.333.264.375,00 512.598.738.681,00 26,38 

di atas 12 bulan 309.142.896.715,00 187.246.565.193,00 39,43 

Jumlah tunggakan 2.053.161.969.645,00 1.902.203.912.854,00 7,35 

23 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN hanya melaksanakan pemutusan rampung atas tunggakan sebesar 

Rp480.327.239.499,00 dari jumlah tunggakan sebesar Rp2.053.161.969.645,00. Bahkan hasil 

pemeriksaan Tim BPK-RI menunjukkan pula adanya piutang pelanggan yang telah berumur 

lebih dari 3 bulan namun PLN belum melaksanakan pemutusan sementara dan pemutusan 

rampung (bongkar). 

Sesuai Keputusan Direksi PLN Nomor 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995, 

Fungsi Pengawasan Kredit C.1, halaman 4 dan 5 diatur bahwa: 

a. Apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan pelanggan belum melunasi 

pembayaran atas pemakaian tenaga listriknya, PLN berhak melaksanakan pemutusan 

sementara penyaluran tenaga listriknya. 

b. Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama dari jangka waktu 

pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum melunasi rekening listrik, PLN 

berhak melaksanakan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik 

dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN. 

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat memanfaatkan dana atas tunggakan piutang 

pelanggan sebesar Rp2.053.161.969.645,00. 

Hal tersebut terjadi karena PLN belum melaksanakan sepenuhnya SK Direksi PLN 

baik sanksi pemutusan sementara maupun pemutusan rampung dan Tim Pemutus dari 

Cabang/Area Pelayanan yang koordinasi dengan pihak lain (POLRI-ABRI) belum juga 

bekerja secara optimal. 

PLN menjelaskan, bahwa hal ini terjadi karena keterbatasan tenaga dalam melakukan 

pemutusan mengingat banyaknya pelanggan yang menunggak pembayaran. Seluruh unit 

PLN akan terus melakukan upaya-upaya penagihan dan pemutusan dalam rangka 

menurunkan jumlah tunggakan sesuai SK Direksi No. 021.K/059/DIR/1995 tanggal 23 Mei 

1995, Fungsi Pengawasan Kredit C.1, halaman 4 dan 5, dan bekerjasama dengan instansi 

terkait utamanya dengan POLRI dan Kejaksaaan. 

BPK – RI menyarankan agar PLN lebih tegas melaksanakan pemutusan aliran listrik 

kepada pelanggan yang menunggak sesuai ketentuan. 

24 

BPK-RI/AUDITAMA V

12. Pekerjaan pemantauan lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Labuhan Angin 

sebesar Rp117,00 juta tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak 

Berdasarkan Surat Perjanjian No.009.PJ.PLN2004/PIKITRING SUMUT/2004 

tanggal 24 Agustus 2004 PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Sumatera 

Utara dan Aceh (Sumut) telah menunjuk Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Sumatera 

Utara (PPL-USU) untuk melakukan pekerjaan pemantauan lingkungan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin dengan jangka waktu kegiatan 365 hari kalender sejak 

tanggal 24 Agustus 2004 s.d. 23 Agustus 2005 dengan nilai kontrak sebesar 

Rp117.000.000,00. Sesuai persyaratan dalam perjanjian, PPL-USU diwajibkan 

menyampaikan hasil pekerjaannya dalam Laporan Semester I dan Semester II (Laporan 

Semesteran). 

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa: 

a. Hasil pekerjaan yang disampaikan oleh PPL-USU ternyata tidak berupa laporan per 

semester, melainkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Agustus – 

September 2004 dan periode Nopember – Desember 2004. 

b. Sesuai kontrak, pekerjaan pemantauan lingkungan seharusnya dilaksanakan sampai 

dengan tanggal 23 Agustus 2005 ternyata telah dinyatakan selesai 100% tanggal 8 

Desember 2004 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.016/061/BAPP- 

SPR/2004. Pekerjaan tersebut telah dibayar sekaligus sebesar Rp117.000.000,00 sesuai 

bukti pembayaran kas/bank No.079/BBI melalui Cek/Bilyet Giro Bank BNI No.BD 899 

337 tanggal 30 Desember 2004. 

Seharusnya hasil laporan PPL-USU disampaikan dalam 2 laporan semester yaitu 

Semester I (Agustus-Desember 2004) dan Semester II (Januari-Juni 2005) dan pembayaran 

dilakukan setelah Laporan Semester II diserahkan dan disetujui yaitu sesuai dengan ketentuan 

berikut: 

a. Keputusan Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) No.660/2861.K/TAHUN 2003 tanggal 4 

Desember 2003 antara lain menyatakan bahwa PLN Pikitring Sumut dalam melakukan 

kegiatannya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup 

kepada Bapedal Propinsi Sumatera Utara dan Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah 

25 

BPK-RI/AUDITAMA V

setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. 

b. Surat Perjanjian No.009.PJ.PLN2004/PIKITRING SUMUT/2004 tanggal 24 Agustus 

2004 pasal 8 tentang cara pembayaran menyebutkan antara lain pembayaran tahap II 

sebesar 100 % dari nilai kontrak dapat dilakukan setelah menyerahkan Laporan Semester 

II, yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas/Direksi Pekerjaan. 

Hal tersebut mengakibatkan: 

a. PLN kurang memperoleh prestasi pekerjaan pengelolaan dan pematauan lingkungan 

periode Januari s.d. Agustus 2005. 

b. Pembayaran tahap II untuk Laporan Tahap/Semester II (Januari-Juni 2005) senilai 50% 

harga kontrak atau senilai Rp58.500.000,00 telah terbayarkan lebih awal (bulan Desember 

2004). 

Hal tersebut terjadi karena Direksi Pekerjaan tidak cermat dalam menilai/memutuskan 

tingkat kemajuan pekerjaan jasa dari PPL-USU. 

PLN Pikitring Sumut menjelaskan sesuai temuan BPK, maka akan dipertimbangkan 

kepada PPL-USU untuk melaksanakan pembuatan tambahan laporan lingkungan sesuai time 

frame yang dipersyaratkan dalam kontrak yakni pada bulan Juni 2005. 

BPK–RI menyarankan agar PLN Pikitring Sumut lebih tegas melaksanakan kontrak 

dan mengharuskan PPL–USU untuk melaksanakan pembuatan tambahan laporan lingkungan 

sesuai time frame yang dipersyaratkan dalam kontrak. 

13. Terdapat biaya yang perlu diperhitungkan kembali sebesar Rp607,23 juta dalam 

pelaksanaan kontrak pekerjaan Perbaikan/pemeliharaan jaringan listrik Dalam 

Keadaan Bertegangan 

Berdasarkan kontrak No.293.PJ/061/2003 tanggal 31 Desember 2003 PLN P3B telah 

menunjuk PT Dinamika Elektrik Mandiri untuk melaksanakan pengadaan peralatan dan 

pelatihan untuk pekerjaan Perbaikan/pemeliharaan jaringan listrik Dalam Keadaan 

Bertegangan (PDKB) senilai Rp20.378.077.000,00 (termasuk PPN) dan jangka waktu 

pelaksanaan selama 10 bulan atau s.d 31 oktober 2004. Harga kontrak terdiri atas harga 

peralatan PDKB sebesar Rp8.716.161.460,00, training sebesar Rp11.661.915.540,00. Rincian 

26 

BPK-RI/AUDITAMA V

training adalah instruktur PDKB (10 orang) sebesar Rp5.477.876.140,00 dan training 

pelaksana PDKB /lines man (36 orang) sebesar Rp6.184.039.400,00. Pelaksanaan training 

tersebut sesuai kontrak dilaksanakan oleh Omaka, New Zealand. 

Dari pemeriksaan diketahui hal – hal berikut: 

a. Didalam pelaksanaan pelatihan (daftar hadir peserta) calon lines man terdapat 1 orang 

instruktur dari Omaka (Bill Mathew) yang terlambat datang dari New Zealand selama 2 

hari, namun tetap diperhitungkan pembayarannya. Biaya pelatih selama 2 hari yang harus 

dipotong dari pembayarannya sebesar Rp86.245.896,00 (termasuk PPN) terdiri atas biaya 

pelatihan dan penginapan. 

b. Didalam surat perjanjian/kontrak tercantum biaya supervisi 4 kali datang masing - masing 

3 hari sebesar Rp520.987.280,00 (termasuk PPN). Biaya supervisi tersebut belum 

direalisasikan. Di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dinyatakan bahwa 

fungsi supervisi dari Omaka untuk mengawasi kelancaran pekerjaan/praktek dan 

melakukan penyegaran kembali hasil pelatihan para lines man PDKB yang rencananya 

dilaksanakan pada tahun 2005. Hal ini berarti pelaksanaannya dilakukan setelah 

berakhirnya jangka waktu kontrak. Oleh karena itu biaya supervisi tersebut tidak 

selayaknya dimasukkan kedalam kontrak dan seyogyanya dikurangkan dari nilai kontrak. 

Bagian Keuangan PLN P3B seharusnya melakukan pembayaran kepada 

pemborong/rekanan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Begitu pula 

Bagian Perencanaan PLN P3B didalam menetapkan item pekerjaan (d.h.i pekerjaan supervisi) 

seharusnya sesuai dengan jangka waktu dan lingkup pekerjaan dalam kontrak. 

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan perhitungan/pembayaran kepada pemborong 

sebesar Rp607.233.176,00 (Rp86.245.896,00 + Rp520.987.280,00). 

Hal tersebut terjadi karena : 

a. Bagian Keuangan kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas berkas tagihan 

pelatihan lines man. 

b. Bagian perencanaan kurang cermat dalam menetapkan item pekerjaan yang belum 

diperlukan dalam kontrak pekerjaan PDKB (d.h.i. pekerjaan supervisi). 

27 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN P3B menjelaskan sebagai berikut: 

a. PLN P3B akan melakukan amandemen kontrak untuk kerja kurang 2 mandays bagi 

instruktur Omaka (Bill Mathews) yang terlambat hadir di Indonesia selama 2 hari. 

b. Pekerjaan supervisi dimaksudkan untuk penyegaran kembali dari hasil pelatihan para 

lines man PDKB dan mendiskusikan kesulitan/hambatan yang ditemukan pada lines man 

di lapangan berdasarkan pengalaman melaksanakan PDKB yang rencananya akan 

dilaksanakan tahun 2005. Namun demikian, apabila biaya supervisi tersebut tidak layak 

dimasukkan dalam kontrak sesuai temuan BPK–RI, maka akan dilakukan amandemen 

kerja kurang. 

BPK–RI menyarankan agar PLN membuat amandemen kerja kurang 2 mandays bagi 

instruktur Omaka dan biaya supervisi. 

14. PLN Disjabar kurang menagih biaya beban PT Asahimas Chemical sebesar Rp21,60 

juta 

Penyaluran tenaga listrik ke pelanggan PT Asahimas Chemical dilaksanakan melalui 

dua trafo yakni trafo 1 dengan daya terpasang sebesar 64.000 kVA sesuai kontrak 

No.007.Pj/160/UBD JABAR/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan trafo 2 dengan daya terpasang 

sebesar 88.000 kVA sesuai kontrak No.008.Pj/160/UBD JABAR/2001 tanggal 21 Juni 2001. 

PLN Disjabar APJ Banten dalam menghitung biaya beban bulanan ternyata tidak 

memperhitungkan biaya beban per trafo sesuai kontrak melainkan menggabungkan beban 

kedua trafo tersebut. Beban trafo 2 bulan Desember 2004 tercatat dalam kVA maks sebesar 

88.800 kVA atau melebihi daya kontrak sebesar 88.000 kVA sedang beban trafo 1 sesuai 

kVA maks sebesar 63.120 kVA atau dibawah daya kontrak sehingga biaya beban sesuai 

ketentuan harus dihitung untuk daya 152.800 kVA (88.800 kVA + 64.000). PLN Disjabar 

APJ Banten hanya memperhitungkan biaya beban bulan Desember 2004 sebesar jumlah daya 

kontrak sebesar 152.000 kVA, sehingga kurang diperhitungkan sebesar 800 kVA (152.800 

kVA – 152.000 kVA) atau senilai Rp21.600.000,00 (800 x Rp27.000,00). 

Hal tersebut mengakibatkan PLN kurang menagih biaya beban sebesar 

Rp21.600.000,00. 

28 

BPK-RI/AUDITAMA V

Hal tersebut terjadi karena PLN Disjabar APJ Banten tidak mentaati ketentuan 

kontrak dalam menghitung biaya beban PT Asahimas Chemical. 

PLN Disjabar menjelaskan kekurangan biaya beban tersebut telah ditagihkan ke PT 

Asahimas Chemical dengan surat No.050/160/UPJ.Prima K/2005 tanggal 14 Pebruari 2005. 

BPK – RI menyarankan agar PLN menghitung biaya beban pelanggan sesuai dengan 

ketentuan kontrak dan pemeriksa intern PLN Disjabar memonitor penerimaan tagihan 

tersebut. 

15. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2003 

Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 6 (enam) temuan atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti 

dengan status 3 (tiga) temuan dinyatakan selesai dan sisanya 3 (tiga) temuan masih perlu 

dipantau tindak lanjutnya, yaitu: 

a. Pemanfaatan sisa alokasi pinjaman kredit ekspor (KE) luar negeri setelah hasil 

renegosiasi sebesar EUR27,422.86 ribu atau setara dengan Rp226.343,08 juta tidak sesuai 

dengan Inpres No.8 Tahun 1984 tanggal 10 Oktober 1984 dan peraturan–peraturan 

dibawahnya. 

Hal ini mengakibatkan pembangunan proyek-proyek tambahan yang termasuk 

dalam scope to be confirmed later melanggar Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 

1984 dan tidak termasuk dalam proyek-proyek prioritas yang didanai dengan KE. 

Hal ini terjadi karena PLN mengabaikan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku dalam pemanfaatan sisa alokasi KE (perubahan perjanjian pinjaman). 

BPK-RI menyarankan agar : 

1) PLN mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di bawahnya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan KE luar negeri; dan 

2) PLN melaporkan amandemen perjanjian pinjaman kepada Menteri Negara 

PPN/Kepala Bappenas dan memohon persetujuan tertulis dari Menko Perekonomian 

(dahulu Menko Ekuin) atas pemanfaatan sisa alokasi kredit ekspor luar negeri sebesar 

EUR27,422,859.92 untuk 11 (sebelas) proyek tambahan. 

Dirut PLN menindaklanjuti temuan dengan menyampaikan surat permintaan ijin 

29 

BPK-RI/AUDITAMA V

penggunaan sisa pinjaman ke Bappenas dan Menteri Perekonomian 

No.03087/530/DIRUT/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan berlaku surut sejak tahun 2002. 

b. Pembayaran akibat kesalahan pemotongan PPh merugikan keuangan PLN sebesar 

US$405.03 ribu atau setara dengan Rp3.445,58 juta. 

Hal tersebut mengakibatkan PPh a.n Cleary,Gothlieb,Steel & Hamnton(CGS&H) 

yang telah disetorkan PLN ke Kas Negara sebesar USD405,028.40 atau setara dengan 

Rp3.445.576.598,80 (kurs 1USD 31 Desember 2003 = Rp8.507,00) mengandung potensi 

kerugian bagi keuangan PLN. 

Hal ini terjadi karena: 

1) Tidak adanya koordinasi antara Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus 

(KKRKK), Dinas Pajak, dan Bagian Keuangan PLN. 

2) Kurangnya pemahaman manajemen PLN tentang aturan perpajakan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN berusaha meminta restitusi atas kelebihan 

pembayaran PPh pasal 23 dan pasal 26 atas jasa konsultan CGS&H. 

PLN menindaklanjuti temuan dengan mengupayakan mengajukan restitusi atas 

kelebihan pembayaran PPh pasal 23 dan 26. 

c. PLN Kantor Pusat belum memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi jasa konsultan 

dan uang perdamaian perkara/sengketa Proyek Penyempurnaan Ash Valley (Ash Disposal 

Works) PLTU Suralaya sebesar Rp1.502,20 juta 

Hal tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat memanfaatkan dana yang berasal dari 

penerimaan pajak sebesar Rp1.502.202.443,18 (Rp22.137.500,00 + Rp180.064.943,18 + 

Rp1.300.000.000,00). 

Hal tersebut terjadi karena Dinas Perbendaharaan PLN Kantor Pusat belum 

sepenuhnya menaati ketentuan perpajakan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN memungut dan menyetorkan PPN atas pembayaran 

jasa CGS&H dan pembayaran konsultan PT Enico National Development. Untuk 

selanjutnya agar PLN mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Dalam tindak lanjut PLN telah melakukan konsultasi ke Kantor Pajak bahwa untuk 

uang perdamaian tidak dikenakan PPN. 

30 

BPK-RI/AUDITAMA V


Dalam pemeriksaan tahun buku 2002 terdapat 5 (lima) temuan atas kepatuhan 


dengan status 3 (tiga) temuan dinyatakan selesai dan sisanya 2 (dua) temuan masih perlu 

dipantau tindak lanjutnya, yaitu: 

a. Perubahan struktur modal PLN karena revaluasi aktiva tetap belum ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah (PP). 

Hal ini mengakibatkan nilai Penyertaan Modal Negara(PMN) setelah revaluasi aktiva 

tetap pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2002 belum didukung dengan bukti 

formal yang sah. 

Hal ini terjadi karena PLN belum memproses permohonan penerbitan PP kepada 

Menteri Keuangan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN segera mengajukan PP atas perubahan Nilai 

Penyertaan Modal Negara yang baru. 

PLN menindaklanjuti temuan dengan mempelajari/mengkaji yang mendasari selisih 

revaluasi menjadi tambahan modal disetor. 

b. Nilai penyertaan modal negara sebesar Rp18.463.589,99 juta dalam laporan keuangan per 

31 Desember 2002 belum didukung dengan dokumen yang memenuhi ketentuan. 

Hal ini mengakibatkan nilai PMN sebesar Rp18.463.625.864.930,00 yang disajikan 

dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2002 belum didukung dengan bukti formal 

yang sesuai dengan ketentuan. 

Hal ini terjadi karena pengurusan Peraturan Pemerintah yang merupakan bukti formal 

untuk mencatat akun-akun tersebut, sampai saat laporan ini dibuat belum terselesaikan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN segera mengupayakan percepatan pengurusan 

penerbitan PP atas status PMN tersebut. 

PLN telah menindaklanjuti temuan dengan mengusulkan diterbitkan PP atas 

penyertaan modal pemerintah. Perkembangan usulan tersebut sampai awal Mei 2005 


1) Sejumlah Rp3,37 triliun statusnya masih dalam rancangan Peraturan Pemerintah di 

31 

BPK-RI/AUDITAMA V

Sekretariat Negara. 

2) Sejumlah Rp5,7 triliun sudah diusulkan oleh Sekjen Departemen Energi Sumber Daya 

Mineral (ESDM) kepada Menteri Keuangan dengan surat No.1685/90/SJU/05 tanggal 

9 Mei 2005. 

3) PLN terus menyelesaikan laporan proyek–proyek selesai dan secara bertahap 

mengajukan permohonan kepada Dirjen LPE untuk mendapatkan status sementara 

dan tetap kepada Menteri ESDM. 

32 

BPK-RI/AUDITAMA V

II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

ATAS 

KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN 

v 

BPK-RI/AUDITAMA V





Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - 

selanjutnya disebut PLN - tanggal 31 Desember 2004, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 

dan telah menerbitkan laporan nomor: 25.A/Auditama.V/GA/V/2004 tanggal 30 Mei 2005. 

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk 

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji 

material. 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PLN 

untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, kami mempertimbangkan 

pengendalian intern PLN untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk 

menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan 

keyakinan atas pengendalian intern tersebut. 

Manajemen PLN bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian 

intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan 

33 

BPK-RI/AUDITAMA V

dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan 

pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya 

dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa 

transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk 

memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, 

kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi 

setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko 

bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau 

efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. 

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam 

kelompok berikut ini: 

• Direktorat Transmisi dan Distribusi 

• Direktorat Pembangkitan dan Energi Primer 

• Direktorat Niaga dan Pelayanan Pelanggan 

• Direktorat Keuangan 

• Direktorat Sumberdaya Manusia dan Organisasi 

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman 

tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut 

dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian. 

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah 

dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar 

Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Suatu kelemahan material 

adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang di dalamnya desain dan operasi satu atau lebih 

komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang 

terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam 

34 

BPK-RI/AUDITAMA V

hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya 

oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat 

bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami 

pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas. 

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan 

pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada 

Lampiran B. 

35 



Drs. Misnoto, Ak, MA 

Register Negara No. D-1416 


BPK-RI/AUDITAMA V

36 

LAMPIRAN B 

1. PLN mengembalikan pinjaman sebesar Rp22.394,90 juta atas pokok sebesar 

Rp1.965,07 juta 

Pemerintah Indonesia telah memperoleh pinjaman (loan agreement) dari Kreditanstalt 

fur Wiederaufbau (KFW), Jerman, dengan kontrak pinjaman KWF AL.9266131/F.2197 

tanggal 2 Desember 1993 dalam rangka pembiayaan 150 kV transmisi sistem Java Bali phase 

II. Berdasarkan Loan Agreement (LA) tersebut dibuat Sub Loan Agreement (SLA) 

No.760/DP3/1994 tanggal 21 September 1994 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan 

dan PLN. 

Pelaksanaan LA tersebut dibatalkan sesuai surat Departemen Keuangan No.S- 

1022/A.86/1997 tanggal 23 Mei 1997 dan surat KFW No.Ras/ZKG 2209 tanggal 23 April 

1997. Jumlah penarikan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 26 Nopember 1996 

sebesar DM 1.253.478,58 ekuivalen dengan Rp1.965.074.270,41. 

PLN meminta dilakukan pembatalan SLA No.760/DP3/1994 tanggal 21 September 

1997 sehubungan dengan pembatalan LA tersebut melalui surat 

No.8757/822/DITKEU/1997/M tanggal 23 Juni 1997 yang ditujukan kepada Direktur 

Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan. 

PLN tidak melakukan pengembalian atas pinjaman yang telah terlanjur cair sebesar 

Rp1.965.074.270,41 walaupun telah mengajukan pembatalan SLA. Selain itu, PLN juga tidak 

memasukkan pinjaman tersebut dalam restrukturisasi hutang SLA yang tertunggak dalam 

periode 1 Januari 1998 s.d. 31 Desember 2000. 

Rekonsiliasi kewajiban eks pinjaman KFW No.AL.9266131/F.2197 PPP No.SLA- 

760/DP3/1994 antara PLN, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (DP3), Direktorat 

Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku penata 

usaha pinjaman tersebut ternyata baru dilakukan sesuai Berita Acara Rapat tanggal 21 

Januari 2004. Kewajiban termasuk bunga dan denda sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2004 

sebesar Rp22.394.903.033,58 sesuai yang diatur dalam SLA dengan rincian perhitungan 

BPK-RI/AUDITAMA V


No. Uraian Nilai (Rp) 

1. Pokok 1.965.074.270,41 

2. Bunga Pemerintah 7.356.894.564,51 

3. Jasa Bank 34.550.639,41 

4. Komitmen 110.991.738,52 

5. Denda Pokok 27.849.469.,06 

6. Denda Bunga 12.408.574.449,06 

7. Denda Biaya Komitmen 490.967.902,43 

Jumlah 22.394.903.033,58 

BRI melakukan penagihan senilai Rp22.394.903.033,58 kepada PLN berdasarkan 

hasil rekonsiliasi tersebut dengan surat No.B.251-V/KC/RTL/PRG/02/2004 tanggal 6 

Pebruari 2004. 

PLN melakukan pembayaran dengan bukti bank pengeluaran No.066991 tanggal 12 

Pebruari 2004 sebesar Rp22.394.903.033,58. 

PLN seharusnya segera mengembalikan pinjaman tersebut setelah mengajukan surat 

permintaan pembatalan pinjaman SLA No. SLA-760/DP3/94 tanggal 21 September 1994 dan 

memonitor setiap pencairan pinjaman SLA. 

Biaya pinjaman sebesar Rp20.429.828.763,17 (Rp22.394.903.033,58 – 

Rp1.965.074.270,41) merupakan pemborosan dan merugikan keuangan PLN. 


a. PLN tidak mengembalikan pinjaman segera setelah mengajukan pembatalan pinjaman 

tersebut. 

b. Pengendalian atas pinjaman lemah. 

PLN menjelaskan bahwa: 

a. Sampai saat ini surat PLN ke DP3 No.8757/822/DITKEU/1997/M tanggal 23 Juli 1997 

tentang permohonan pembatalan SLA No 760/DP3/1994 tersebut tidak dijawab dengan 

alasan yang tidak diketahui, sehingga status SLA tersebut di DP3 belum dibatalkan 

37 

BPK-RI/AUDITAMA V

(masih open). Dalam setiap rapat rekonsiliasi periode 1997-2004, DP3 tidak pernah 

mengingatkan masalah ini, tetapi dalam rapat rekonsiliasi tanggal 21 Januari 2004 DP3 

mendesak PLN untuk segera melunasi tunggakan tersebut sebesar Rp22.394.903.033,58 

sesuai dengan ketentuan persyaratan pinjaman yang diatur dalam SLA. 

b. PLN merencanakan untuk menutup SLA tersebut dalam rapat rekonsiliasi yang akan 

datang dengan BRI dan DP3. 

c. PLN saat ini sedang membangun ERP (Enterprise Resource Planning) untuk menghindari 

kejadian serupa di masa mendatang, yang memungkinkan mengetahui status setiap 

pinjaman setiap saat secara terintegrasi. 

BPK – RI menyarankan agar PLN meningkatkan pengendalian pinjaman, dan Direksi 

PLN memberikan teguran kepada pengelola administrasi pinjaman SLA yang terkait di PLN, 

yang lalai dalam memonitor pinjaman yang telah di tarik dan pemutusan SLA. 

2. Pengendalian atas investasi jangka panjang PLN berupa penyertaan saham masih 

lemah 

Risalah RUPS RKAP 2003 dan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2002 antara 

lain memutuskan bahwa PLN harus menjual, melepaskan atau melikuidasi cucu perusahaan 

maupun penyertaan ekuitas anak perusahaan pada kepemilikan saham minoritas di 

perusahaan lain apabila Rate of Return (ROR) lebih rendah dari 10%. 

Direksi PLN berkaitan dengan hal tersebut sesuai risalah RUPS PLN Tahun Buku 

2003 menjelaskan antara lain: 

1) PT Unelec Indonesia (PT Unindo) masih berpeluang untuk meningkatkan kinerjanya 

dimasa mendatang, sehingga kepemilikan sahamnya agar tetap dipertahankan. 

2) PT Geo Dipa Energi (PT GDE) walaupun belum menghasilkan laba tetapi ada 

peningkatan ROE dari tahun sebelumnya. 

Sampai dengan tanggal 29 Maret 2005, kedua perusahaan tersebut belum pernah 

mengirimkan laporan keuangannya. Dengan demikian, penjelasan Direksi atas kondisi kedua 

perusahaan tersebut tidak didukung dengan data yang memadai. Nilai penyertaan kepada PT 

38 

BPK-RI/AUDITAMA V

Unindo dan PT GDE tersebut adalah: 

No Perusahaan Domisili Jenis usaha Tahun % Jml tercatat 

operasi penyertaan 31/12/2004 (Rp) 

1. PT Unindo Jakarta Penunjang penyedia tenaga 

listrik 

1988 44,36 Nihil 

2. PT GDE Bandung Penyedia tenaga listrik 2002 33,00 218.475.570.000 

Jumlah 218.475.570.000 

Penyertaan saham pada PT Unindo sebesar Rp14.980.248.632,00 didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah RI No.2 Tahun 1998 tanggal 7 Januari 1998. Nilai penyertaan pada PT Unindo 

nihil karena akumulasi rugi perusahaan telah melebihi nilai tercatat penyertaan saham. 

Setiap investasi saham seharusnya dimonitor perkembangannya agar diketahui hasil 

(ROR) dari suatu investasi. 

Pemberian informasi yang tidak didukung dengan data yang memadai tersebut 

memungkinkan RUPS salah mengambil keputusan dan PLN menderita kerugian atas nilai 

penyertaan di kedua perusahaan tersebut. 

Hal tersebut terjadi karena pengendalian PLN dalam memonitor perkembangan 

penyertaan saham pada PT Unindo dan PT GDE lemah. 

PLN menjelaskan bahwa : 

a. PLN minimal setiap semester akan memonitor laporan keuangan tahun berjalan kedua 

perusahaan. 

b. PLN akan melakukan analisa untuk meneliti kinerja dan mengestimasi potensi perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan indikator keuangan berdasarkan laporan 

keuangan tahun berjalan tersebut. 

c. Setiap hasil analisis akan disampaikan secara langsung maupun melalui RUPS kepada 

kedua perusahaan tersebut untuk ditindaklanjuti. 

BPK – RI menyarankan agar PLN meningkatkan pengendalian atas setiap penyertaan 

di perusahaan lain dengan cara antara lain dengan lebih aktif mendapatkan laporan keuangan 

perusahaan untuk dianalisa perkembangan penyertaan di perusahaan tersebut. 

39 

BPK-RI/AUDITAMA V

3. Terdapat sisa uang muka pekerjaan jasa supervisi proyek Pusat Listrik Tenaga Air 

Peusangan senilai Yen 274,280.53 ribu dan Rp2.384,64 juta yang belum jelas 

kelanjutannya dan masih harus dipertanggungjawabkan 

PLN telah menandatangani kontrak No.008.PJ/070/1997/M tanggal 2 April 1997 

dengan NIPPON KOEI CO.,LTD (NKC) bekerjasama dengan PT Indra Karya, PT Kwarsa 

Hexagon, PT Asana Wirasta Setia dan PT Amythas Experts & Associates (Konsultan) untuk 

pekerjaan jasa supervisi engineering pembangunan 2 Unit Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Peusangan, Aceh (2 x 44,2 MW) selama 71,6 bulan atau sampai dengan tanggal 25 Desember 

2003 dengan nilai kontrak Yen2,039,439,890.00 dan Rp24.804.798.680,00. PLN KP 

menyerahkan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan PLTA Peusangan kepada Pikitring 

Sumut. 

Pekerjaan jasa supervisi engineering tersebut dibiayai dari pinjaman jangka panjang 

sesuai perjanjian No.IP-441 dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Tahun 

2002 karena situasi di Aceh tidak aman, pihak konsultan meninggalkan pekerjaan tersebut 

dalam progress pekerjaan 39,16% atau sampai dengan tahap pekerjaan Laporan Pembaharuan 

Studi dan Implementasi Program. Sampai dengan kontrak tersebut berakhir tanggal 25 

Desember 2003, kelanjutan pekerjaan jasa supervisi tersebut belum dapat dipastikan. 

Bulan April 1997 PLN memberikan uang muka kepada konsultan NKC sebesar 

Yen364,853,780.00 dan Rp3.306.506.320,00 dan sampai dengan pemberhentian pekerjaan 

tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Yen90,573,255.00 dan Rp921.862.490,00. Sisa 

uang muka yang harus dipertanggungjawabkan konsultan NKC sebesar Yen 274,280,525 dan 

Rp 2.384.643.830,00. 

Pemberi pinjaman yaitu JBIC melalui suratnya No.04-20 tanggal 18 Juni 2004, 

menghentikan kucuran dana (disbursement) sejak tanggal 28 Desember 2003. Kelanjutan 

pekerjaan jasa supervisi engineering semakin sulit dipastikan dengan pemberhentian kucuran 

dana tersebut. Tanggal 2 Desember 2004, konsultan memperpanjang jaminan uang muka 

berupa garansi dari Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd sebesar Yen 274,280,525 dan Rp 

2.384.643.80,00 yang semula berakhir tanggal 26 Mei 2004 menjadi 28 Februari 2005. 

40 

BPK-RI/AUDITAMA V

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum ada kejelasan dan kepastian kelangsungan 

pembangunan PLTA Peusangan tersebut dan sisa uang muka yang masih ada di konsultan 

NKC. 

Seharusnya PLN Pikitring Sumut meminta kejelasan kelanjutan pekerjaan tersebut 

dari Kantor Pusat (KP) dan memberikan informasi sisa uang muka. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) 

Sumatera Utara dan Aceh (Sumut) berpotensi mengalami kerugian atas sisa uang muka 

sebesar Yen 274,280,525 dan Rp2.384.643.830,00 yang belum dipertanggungjawabkan 

konsultan NKC dan pencatatan PDP menjadi berlarut-larut. 

Hal tersebut terjadi karena Staf Operasi PLN Pikitring Sumut dan Aceh kurang 

perhatian atas penyelesaian pembangunan PLTA Peusangan. 

PLN menjelaskan bahwa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan tersebut 

akan ditarik dari konsultan NKC. 

BPK–RI menyarankan agar PLN segera menagih uang muka yang belum 

dipertanggungjawabkan tersebut kepada rekanan pelaksana kontrak. 

4. Pengendalian atas saldo pembayaran dimuka kepada kontraktor masih lemah 

Pemeriksaan atas Daftar Rekapitulasi Bulanan Pembayaran Dimuka kepada 

Kontraktor selama 4 tahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Dinas 

Akuntansi Kantor Pusat (DKP) diketahui bahwa sebagian besar saldo Pembayaran Dimuka 

kepada kontraktor tidak mengalami mutasi adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran dimuka kepada 37 kontraktor sebesar Rp9.182.260.655,00 tidak jelas nomor 

kontraknya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Pembayaran dimuka kepada 18 kontraktor sebesar Rp5.301.599.717,00 yang tahun 

penandatanganan kontrak berkisar antara tahun 1989 s.d. 1998 dan secara administrasi 

belum ditutup/dipertanggungjawabkan. 

Dinas Pengelolaan Keuangan (DLK) Kantor Pusat menjelaskan bahwa proyek yang 

dikerjakan para kontraktor tersebut telah selesai, namun uang muka tersebut sampai dengan 

41 

BPK-RI/AUDITAMA V

tanggal 24 Maret 2005 belum ditutup. 

Seharusnya: 

a. DKP melakukan pencatatan Pembayaran Dimuka kepada kontraktor dengan tertib yaitu 

melengkapi data pendukung antara lain nomor kontrak yang bersangkutan. 

b. Posisi saldo Pembayaran Dimuka kepada kontraktor selalu disesuaikan dengan tingkat 

kemajuan fisik atau pembayaran kepada kontraktor yang bersangkutan. 

c. Uang muka yang telah diberikan kepada kontraktor harus diperhitungkan dan ditutup 

dengan pembayaran kontraktor berikutnya atau pembayaran akhir kontrak. 

Hal tersebut mengakibatkan saldo pembayaran dimuka kepada kontraktor sebesar 

Rp14.483.860.372,00 (Rp9.182.260.655,00 + Rp5.301.599.717,00) tidak diketahui kepastian 

statusnya. 

Hal tersebut terjadi karena pengendalian DKP dan DLK atas pemberian uang muka 

kepada kontraktor lemah serta tidak melakukan rekonsiliasi antara DKP dan DLK atas uang 

muka yang telah diberikan dengan pembayaran sesuai kemajuan fisik. 

PLN menjelaskan akan membentuk tim/task force untuk : 

a. Menelusuri nomor kontrak-kontrak lama yang berkaitan dengan pembayaran dimuka 

tersebut, bekerjasama dengan bagian Pengelola Kas dan bagian pengelola kontrak, 

b. Menelusuri pembukuan atas pembayaran dan progres fisik dan bila ternyata terdapat 

kekeliruan pencatatan akan dilakukan koreksi. 

Disamping itu, akan dilakukan pembenahan terhadap administrasi pembayaran dimuka 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Dalam setiap adanya pembayaran atau progres fisik untuk kontrak-kontrak yang baru 

akan dilakukan penyesuaian terhadap pembayaran dimuka, 

b. Akan dilakukan rekonsiliasi antara Akuntansi Kantor Pusat dengan Pengelolaan Kas 

secara periodik (bulanan/triwulan). 

BPK – RI menyarankan agar PLN meningkatkan pengendalian uang muka serta 

segera merealisasikan pembentukan tim dan melaksanakan pembenahan administrasi uang 

muka. 

42 

BPK-RI/AUDITAMA V

5. Perhitungan Penyesuaian BBM dalam formula penyesuaian harga batubara untuk 

listrik swasta Paiton tidak tepat. 

Tenaga listrik yang dijual PLN sebagian berasal dari pembelian listrik swasta 

(Independent Power Producer/IPP) antara lain dari PLTU Paiton yang dikembangkan oleh 

PT Jawa Power (PT JP) yang didasarkan pada Kontrak Power Purchase Agreement (PPA) 

tanggal 3 April 1995 dengan daya terpasang sebesar 2 x 610 MW. Kontrak tersebut telah 

dilakukan addendum PPA tanggal 8 Juli 2002. 

Perhitungan biaya pembelian tenaga listrik yang harus dibayar PLN kepada PT JP 

antara lain berupa komponen C yakni untuk pembayaran bahan bakar batubara yang 

dikeluarkan oleh PT JP untuk membangkitkan tenaga listrik. 

Pemeriksaan atas formula penyesuaian harga batubara menunjukkan bahwa harga 

batubara disesuaikan berdasarkan fluktuasi nilai kurs dolar dan harga BBM (HSD). Harga 

BBM ditetapkan oleh Pertamina setiap bulan dalam mata uang rupiah sehingga tidak 

dipengaruhi nilai kurs dolar. Namun dalam rumus perhitungan/penyesuaian harga batubara, 

harga BBM tersebut ikut disesuaikan dengan kurs dolar yang berlaku, sehingga perhitungan 

harga BBM dalam tahun 2004 terlalu tinggi sebesar Rp1.297.482.308,00. 

Harga BBM ditetapkan dalam rupiah sehingga seharusnya tidak diperhitungkan dalam 

penyesuaian harga batubara yang disebabkan fluktuasi kurs dolar. 

Menguatnya mata uang dollar terhadap rupiah pada tahun 2004 mengakibatkan PT 

PLN (Persero) membayar lebih mahal untuk komponen C kepada PT JP senilai 

Rp1.297.482.308,00 yang merupakan pemborosan dan merugikan keuangan PLN. 

Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan PLN dalam pembuatan formula 

penyesuaian harga batubara. 

PLN menjelaskan, bahwa formula penyesuaian harga BBM, memang mengandung 

konsekuensi “double counting”, namun “double counting” tersebut bisa menguntungkan PLN 

apabila rupiah menguat, sebaliknya akan merugikan PLN jika rupiah melemah. Namun begitu 

untuk menghindari terjadinya “double counting” dimasa mendatang, maka formulasi kontrak 

berikutnya akan diusahakan untuk diubah dengan mengeluarkan unsur BBM sebelum 

43 

BPK-RI/AUDITAMA V

dilakukan penyesuaian terhadap kurs. 

BPK – RI menyarankan agar PLN dan IPP Paiton swasta segera mengamandemen 

formula penyesuaian harga batubara tersebut. 

6. Pengendalian atas pengadaan lahan untuk proyek regasifikasi LNG lemah 

SK Direksi PLN No. 201.K/010/DIR/2003, tanggal 11 Agustus 2003, yang 

ditandatangani oleh Dirut PLN, PLN membentuk Tim Pengadaan Lahan untuk pembangunan 

Liquified Natural Gas Receiving Terminal and Regasification Facilities (LNG RTRF) dan 

PLTGU di Kawasan Industri Jababeka, Cilegon, Banten. Dasar pertimbangan dalam SK 

tersebut antara lain bahwa Tim Energi Primer PLN telah melaporkan dan merekomendasikan 

lahan Kawasan Industri PT Jababeka di Propinsi Banten sebagai calon lokasi LNG Terminal 

dan PLTGU baru. 

Dalam pelaksanaannya, Panitia pengadaan lahan telah melakukan peninjauan lokasi di 

Kawasan Industri Jababeka dan hasil peninjauan tersebut dituangkan dalam BA tanggal 11 

September 2003. BA tersebut tidak menjelaskan mengenai kondisi tanah yang dibeli antara 

lain tanah sudah bersertifikat, lahan yang dibeli menyatu dan tidak dalam keadaan dijaminkan 

di bank. BA hanya menyatakan bahwa PT KIJ telah memberikan penjelasan umum dan 

memberikan data antara lain ijin lokasi kawasan dan persetujuan ANDAL, RKL, RPL untuk 

± 500 Ha serta peninjauan kondisi situasi dan topografi tanah 

Selanjutnya PT Jababeka melalui surat penawaran tanggal 7 Nopember 2003 

mengajukan penawaran lahan di Kawasan Industri Jababeka – Cilegon dengan harga sebesar 

Rp125.000,00/m2 (belum termasuk PPN 10%, Biaya Pengalihan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 5%, Biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan biaya administrasi 

lainnya). Surat Penawaran No. 176/KIJ/XI/2003, tanggal 7 Nopember 2003, menyatakan PT 

KIJ menjamin bahwa pada saat penyerahan, tanah telah memiliki sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB), tidak dalam sengketa, dan tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak 

manapun. PLN atas surat penawaran tersebut telah menunjuk Konsultan Appraisal PT 

Sucofindo untuk melakukan penilaian harga pasar tanah PT KIJ di Cilegon, Banten melalui 

44 

BPK-RI/AUDITAMA V

SPK tanggal 6 Januari 2004. Laporan PT Sucofindo tanggal 20 Januari 2004, menyatakan 

telah melakukan penilaian atas 23 sertifikat HGB PT KIJ seluas 1.700.000 m2 (170 hektar) di 

Cilegon (Desa Teratai, Serang, Banten) dengan nilai pasar sebesar Rp199.835.000.000,00. 

Berdasarkan negosiasi harga tanggal 5 dan 9 Pebruari 2004 ditetapkan harga Rp110.000/m2. 

Sidang Direksi No.010/2004, tanggal 31 Maret 2004 menyetujui proses penunjukan langsung 

pengadaan lahan kepada PT KIJ. Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas tanggal 31 Maret 2004, 

Dirut PLN mengeluarkan penetapan pembelian lahan kepada PT KIJ seluas ± 170 Ha dengan 

nilai beli Rp187.000.000.000,00 menggunakan dana APLN tahun 2004. Pelaksanaan 

pembelian lahan tersebut dengan menerbitkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah 

(SPPJBT) antara PLN dengan PT KIJ, No. 0146.Pj/060/DIRKIT/04 – 001/KIJ-V/PPJB- 

PLN/III/2004, tanggal 08 April 2004 senilai Rp187.000.000.000,00 (belum termasuk PPN 

10%, BPHTB 5%, biaya PPAT dan administrasi lainnya). 

Sesuai dengan perjanjian bahwa pembayaran tahap I sebesar 10% dari harga tanah, 

dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ditandatangani 

disertai penyerahan dokumen yang berkaitan dengan tanah dilengkapi dengan berita acara 

yang ditandatangani oleh para pihak. Pembayaran tahap I tersebut pada dasarnya merupakan 

uang muka perikatan. Dalam perjanjian tidak ada persyaratan bagi PT KIJ untuk 

menyerahkan jaminan uang muka sebesar nilai uang muka yang diterima. Pembayaran tahap 

II sebesar 90% dari harga tanah dilakukan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Tanah. 

Realisasi pembayaran tahap I sebesar Rp20.570.000.000,00 (Rp18.700.000.000,00 + 

PPN Rp1.800.000.000,00) telah dilakukan sesuai BA Serah Terima No. 

038.BA/063/DIRKIT/2004, tanggal 27 Mei 2004. BA tersebut menyatakan bahwa PT KIJ 

menyerahkan: 

a. Gambar rencana lokasi pembebasan tanah LNG Terminal Cilegon 

b. Sertifikat asli bukti pemilikan tanah berjumlah 23 buah 

Dengan BA No. 0049-2/BA/970/DITKIT/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang peminjaman 

sertifikat tanah untuk proses balik nama, PT KIJ meminjam kembali 23 sertifikat tanah asli 

(HGB) seluas 1.866.154 m2 yang telah diserahkan kepada PLN untuk dilakukan pemecahan 

45 

BPK-RI/AUDITAMA V

dan penggabungan menjadi satu sertifikat tanah (seluas 1.700.000 m2) atas nama PLN. PT 

KIJ akan melaksanakan proses balik nama tersebut dalam waktu 120 hari (s.d. bulan Oktober 

2004). 

Sesuai perjanjian pengikatan jual-beli tanah, bahwa biaya PPAT/Notaris untuk 

pengalihan hak ditanggung PLN. Untuk itu PLN telah menunjuk Notaris Hj. Greta Noordian, 

SH, melalui Surat Perjanjian No.166.2.PJ/061/MKPST/2004, tanggal 4 Juni 2004 dengan 

biaya Rp880.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari (s.d. 4 Oktober 

2004). Akan tetapi notaris belum dapat melaksanakan pekerjaannya meskipun telah dilakukan 

dua kali perpanjangan waktu (Amandemen I tanggal 1 Oktober 2004 dan Amandemen II 

tanggal 6 Januari 2005) dengan batas waktu perpanjangan s.d. 31 Agustus 2005. Alasan yang 

diajukan oleh notaris adalah PT KIJ belum mendapatkan pembebasan (Roya) dari bank 

(pemberi kredit), sehingga dokumen tanah belum dapat diserahkan oleh PT KIJ kepada 

notaris tersebut. Notaris melalui surat tanggal 30 September 2004 memberitahukan PLN 

bahwa dokumen tanah yang telah diserahkan oleh PT KIJ baru sebagian dan itupun masih 

dalam proses pengajuan HGB ke BPN yang kebetulan pengurusannya diserahkan oleh PT KIJ 

kepada notaris tersebut. PT KIJ dalam surat tanggal 21 September 2004 yang ditujukan 

kepada Panitia Pengadaan Lahan menyatakan bahwa pengurusan surat roya memerlukan 

persetujuan 16 buah bank/LKNB yang saat ini sedang dalam pengurusan untuk itu, PT KIJ 

mengakui baru menyerahkan kepada notaris surat dokumen tanah seluas 156.847 m2 (15,68 

Ha) atau hanya 9,22% dari keseluruhan luas lahan sebesar 170 Ha yang diperjanjikan. PT KIJ 

menganggap masalah tersebut hanya bersifat teknis dan tidak ada masalah yang mendasar. 

Informasi tersebut di atas menimbulkan keraguan bahwa: 

a. Sertifikat HGB sejumlah 23 buah yang pernah diserahkan kepada PLN dan diambil 

kembali oleh PT KIJ merupakan HGB untuk lokasi tanah yang akan dibeli oleh PLN 

sesuai perjanjian. Oleh karena apabila HGB tersebut masih dijaminkan di bank pemberi 

kredit, maka dokumen HGB tersebut secara fisik seharusnya dikuasai oleh bank yang 

bersangkutan. Selain itu sesuai ketentuan perundangan tidak dapat dialihkan/dijual ke 

pihak lain sebelum ada surat roya (pembebasan hutang) dari bank pemberi kredit. 

46 

BPK-RI/AUDITAMA V

. Panitia pengadaan lahan PLN dalam penjelasannya menyatakan tidak tahu kalau lahan 

yang akan dibeli masih dalam status dijaminkan di bank. Dalam penjelasan lebih lanjut 

dikatakan bahwa hal tersebut merupakan cara bisnis yang wajar bagi PT KIJ karena PLN 

baru memberikan uang muka sebesar 10% (Rp20.570.000.000,00) 

c. Panitia pengadaan ternyata tidak memiliki peta rincikan (site plan) lokasi lahan yang akan 

dibeli. Berdasarkan permintaan Tim BPK-RI melalui Panitia, peta rincikan tersebut baru 

diterima dari PT KIJ pada tanggal 22 Maret 2005. Hasil pencocokan fotocopy 23 buah 

sertifikat HGB (sertifikat asli dipinjam kembali oleh PT KIJ) dengan peta rincikan 

tersebut adalah 

(1) Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa tanah yang dibeli belum menyatu, 

(2) Sebagian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB No. 53, 54, 57, 70, 71, 72, dan 82) 

tidak terdapat dalam peta rincikan, 

(3) Sebaliknya sebagian lahan yang masuk dalam peta rincikan tersebut masih dalam 

proses pelepasan hak/pembebasan (belum bersertifikat) 


a. SK Direksi No.201.K/010/DIR/2003, tanggal 11 Agustus 2003 antara lain menugaskan 

Tim Pengadaan Lahan untuk melaksanakan pengadaan lahan dengan kriteria lahan telah 

bersertifikat, sudah menyatu dan tidak dalam status dijaminkan kepada pihak manapun. 

b. Sertifikat HGB sejumlah 23 buah yang diserahkan oleh PT KIJ sebagai persyaratan 

pembayaran uang muka seharusnya cocok/sesuai dengan peta lokasi/rincikan lahan yang 

menjadi lampiran yang tidak terpisahkan (merupakan satu kesatuan) dari Surat Perjanjian 

Perikatan Jual-Beli Tanah antara PLN dengan PT KIJ. 

c. Keputusan Direksi PLN No.038.K/920/DIR/1998 Bab V.5.1. menyatakan bahwa uang 

muka dapat diberikan sesuai perjanjian setelah rekanan menyerahkan jaminan uang muka. 

d. KUH PERDATA 

a) Pasal 1198 menyatakan bahwa “si berpiutang yang mempunyai suatu hipotik yang 

telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, 

dalam tangan siapa pun, benda itu berada, ……..” 

47 

BPK-RI/AUDITAMA V

) Pasal 1199 menyatakan bahwa “si berpiutang berhak untuk, setelah ia 

memperingatkan si berutang, menyita benda tak bergerak yang diperikatkan, dari 

tangan orang ke tiga yang menguasainya, dan mengusahakan penjualannya”. 

c) Pasal 1209 menyatakan bahwa hipotik hapus : 

(1) karena hapusnya perikatan pokok; 

(2) karena pelepasan hipotiknya oleh si berpiutang; 

(3) karena penetapan tingkat oleh hakim. 

e. KUHPIDANA pasal 378 menyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai 

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun. 


a. PT KIJ berindikasi melakukan tindak pidana penipuan karena pada saat menerima 

pembayaran tahap I, telah menyerahkan dokumen (HGB) tanah yang tidak sesuai dengan 

peta lokasi yang diperjanjikan. 

b. Atas hal tersebut (butir 1) Pembayaran tahap I sebesar Rp20.570.000.000,00 kepada PT 

KIJ tidak sah. 

c. Proses pengalihan hak lahan atas nama PLN berlarut-larut dan belum dapat dipastikan 

penyelesaiannya. 


a. Tim pengadaan lahan LNG RTRF tidak melaksanakan tugas pokok yang sudah ditetapkan 

oleh Direksi (d.h.i Dirut) PLN dalam hal menjamin diperolehnya lahan yang bebas dari 

sengketa/penjaminan, kondisi lahan menyatu , dan sudah bersertifikat (HGB). 

b. Direktur Pembangkitan Energi Primer tidak melakukan pengendalian secara optimal atas 

pelaksanaan tugas panitia pengadaan lahan. 

48 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN menjelaskan, bahwa: 

a. Pembayaran tahap I sebesar Rp20.570.000.000,00 (termasuk PPN) adalah sebagai tanda 

ikatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) agar tanah tidak dijual ke 

pihak lain. Sesuai temuan BPK – RI, PLN telah meminta dan menerima bank garansi 

sebagai jaminan pembayaran uang muka ini. 

b. Sesuai temuan BPK-RI bahwa dari 23 HGB yang diserahkan/ditunjukkan kepada PLN 

pada saat pembayaran tahap I : 

1) Sejumlah 16 HGB (140,70 Ha) termasuk dalam peta lokasi/peta rincikan tanah yang 

akan dibeli PLN. Surat keterangan Notaris tanggal 12 April 2005 (terlampir), 

menyatakan bahwa 16 HGB dapat dilakukan transaksi jual-beli tahap I, dengan syarat 

dilakukan dalam satu kesatuan waktu yang bersamaan dengan pihak-pihak terkait 

dalam sertifikat itu. Untuk itu PLN akan meneliti apakah ke 16 HGB tersebut masih 

terikat dengan pihak terkait/bank (dijaminkan ke bank) atau sudah dibebaskan dari 

hak pertanggungan (diroya) dan sudah diterima oleh notaris yang bersangkutan. 

2) Sejumlah 7 HGB (± 30 Ha) yang diserahkan PT Jababeka ternyata tidak termasuk 

dalam peta lokasi tanah yang akan dibeli PLN. Atas temuan BPK-RI tersebut 

Jababeka (pihak penjual) bersedia mengganti sesuai yang dimaksud dengan 

menyerahkan lahan seluas ± 30 Ha, dengan rincian/kondisi : 

- Lahan seluas 17 ha (41 bidang tanah) dengan bukti Surat Pelepasan Hak atas 

Tanah saat ini sedang dalam proses sertifikasi menjadi HGB atas nama PT 

Jababeka di BPN. Selanjutnya akan dapat dilakukan transaksi jual-beli tahap II. 

Hal ini sesuai penjelasan dalam surat notaris tanggal 2 Mei 2005. 

- Lahan seluas 13 ha dengan status Surat Pelepasan Hak, yang sebelumnya 

menghadapi masalah tuntutan kembali dari masyarakat setempat. Surat pernyataan 

dari PT Jababeka tanggal 29 April 2005, menyatakan bahwa masalah tersebut 

telah dapat diatasi. Untuk itu surat tanah akan segera diserahkan kepada Notaris 

untuk dapat dilakukan transaksi jual beli tahap III. 

49 

BPK-RI/AUDITAMA V

BPK – RI menyarankan agar Direksi PLN: 

a. Memberikan teguran kepada tim pengadaan tanah yang tidak melaksanakan tugas sesuai 

SK Direksi No.201.K/010/DIR/2003 tanggal 11 Agustus 2003. 

b. Meminta pertanggungjawaban dari Jababeka untuk segera menyerahkan/mengganti HGB 

sesuai lokasi yang disyaratkan dalam kontrak. 

7. PLN Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan tingkat mutu pelayanan dalam 

penyambungan listrik perumahan 

Pemeriksaan atas pendapatan Biaya Penyambungan (BP) PLN Cabang Makassar 

diketahui bahwa PLN sampai dengan Desember 2004 belum dapat memenuhi permintaan 

sambungan listrik kepada 1.111 calon pelanggan yang telah lebih dari 5 tahun (sejak April 

1998) membayar BP dan 2.749 calon pelanggan yang telah satu bulan hingga lima tahun 

membayar BP. 

Tingginya jumlah pelanggan daftar tunggu tersebut antara lain menurut Bagian 

Pelayanan PLN Cabang Makassar karena belum tersedianya kWH Meter dan Perum 

Perumnas belum membangun perumahannya. Namun cek fisik di gudang tanggal 7 Desember 

2004 menunjukkan persediaan kWH Meter sebanyak 1672 buah. 

Tingkat mutu pelayanan yang diterbitkan oleh PLN Cabang Makassar menyatakan 

bahwa kecepatan pelayanan sambungan tegangan rendah adalah selama 25 Hari. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan untuk meningkatkan 

pendapatan dari penjualan listrik. 

Hal ini terjadi karena Bidang Pelayanan dan Niaga pada PLN Cabang Makassar 

belum sepenuhnya menerapkan tingkat mutu pelayanan. 

PLN Cabang Makassar menjelaskan bahwa kWH meter tersebut baru diterima dari 

Kantor Wilayah awal bulan Nopember 2004 sebanyak 4.043 buah dan sampai dengan tanggal 

16 Desember 2004 telah didistribusikan ke unit rayon/ranting sebanyak 3.345 buah. 

BPK – RI menyarankan agar PLN segera melakukan inventarisasi daftar tunggu 

pelanggan untuk menentukan prioritas dan memberikan sambungan listrik sesuai dengan 

50 

BPK-RI/AUDITAMA V

prioritas tersebut. 

8. Susut tenaga listrik yang berasal dari pemasangan penerangan jalan umum oleh 

masyarakat di Jawa Tengah merugikan PLN sebesar Rp112.948,88 juta 

PLN Disjateng telah melakukan pendataan atas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang 

dipasang oleh masyarakat dalam rangka menurunkan susut tenaga listrik, menerbitkan 

rekening dan menagihkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa 

Tengah. 

Pendataan tersebut ternyata belum seluruhnya berkoordinasi dengan Pemda sehingga 

hanya sebesar Rp5.306.363.113,00 yang telah dibayar dari total tagihan rekening Pemda yang 

diterbitkan tahun 2004 sebesar Rp118.255.248.057,00, sedangkan sisanya sebesar 

Rp112.948.884.944,00 merupakan tunggakan PJU dengan rincian sebagai berikut: 

No APJ 

51 

PJU tidak sah (Rupiah) 

Piutang Aliran Listrik Dibayar Saldo 

1. APJ. SURAKARTA 36.010.476.586 683.145.900 35.327.330.686 

2. APJ. KLATEN 32.890.594.435 0 32.890.594.435 

3. APJ. K U D U S 22.315.464.020 0 22.315.464.020 

4 APJ. CILACAP 8.296.574.845 0 8.296.574.845 

5. APJ. SEMARANG 5.408.067.530 0 5.408.067.530 

6. APJ. YOGYAKARTA 8.673.769.105 3.879.492.435 4.794.276.670 

7. APJ. SALATIGA 3.344.401.210 0 3.344.401.210 

8. APJ. PURWOKERTO 1.231.710.493 743.724.778 487.985.715 

9. APJ. MAGELANG 84.189.833 0 84.189.833 

Jumlah 118.255.248.057 5.306.363.113 112.948.884.944 

Hasil konfirmasi ke Pemda Semarang, Surakarta, Blora, Kudus, Bantul, Cilacap, 

Banyumas, Wonosobo, Boyolali, Klaten, dan Sragen menyatakan bahwa Pemda keberatan 

atas tagihan PJU yang dipasang masyarakat tersebut dan meminta agar pendataan tersebut 

dilakukan bersama-sama dengan Pemda. 

Surat Keputusan (SK) Direksi PLN No.018.K/010/DIR/2004 tanggal 27 Pebruari 

2004 antara lain menyatakan bahwa pemasangan PJU tidak sah termasuk dalam pengertian 

BPK-RI/AUDITAMA V

susut distribusi non teknik. Dengan demikian seharusnya PLN Disjateng melakukan 

penertiban atas pemasangan PJU tidak sah tersebut, sesuai SK Direksi PLN 

No.68.K/010/DIR/2000. 

Pemakaian listrik oleh masyarakat untuk PJU sebesar Rp112.948.884.944,00 tersebut 

merugikan keuangan PLN. 

Hal tersebut terjadi karena PLN Disjateng tidak melakukan penertiban atas PJU tidak 

sah dan tidak berkoordinasi dalam melakukan pendataan PJU tersebut dengan masing-masing 

Pemda di Jawa Tengah. 

PLN menjelaskan bahwa upaya penagihan tunggakan ini telah dilakukan oleh PLN 

Disjateng dan masing-masing APJ dengan berkoordinasi dengan Pemda setempat. PLN akan 

melanjutkan upaya penagihan dan telah disepakati jadwal pembahasan tanggal 15 Juni 2005 

dengan Pemda Kudus, 16 Juni 2005 dengan Pemda Solo, serta 17 Juni 2005 dengan Pemda 

Klaten dan Pemda Yogyakarta. Selama pembahasan belum selesai maka PLN akan 

melakukan pemutusan PJU tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar. 


a. PLN berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam melakukan pendataan PJU tidak sah. 

b. PLN bekerjasama dengan Pemda untuk menertibkan/melakukan pemutusan atas PJU 

tidak sah yang tidak dibayar oleh Pemda setempat. 

9. Terdapat ketidakhematan sebesar Rp810,09 juta dalam penyesuaian ongkos angkut 

BBM selama tahun 2004 

Berdasarkan kontrak No.054 dan 055.PJ/061/UBKITLURSU/2002 tanggal 1 Mei 

2002 PLN Kitlursu telah menunjuk PT Citra Bintang Familindo (PT CBF) untuk mengangkut 

BBM (HSD dan MFO) dari supply point Pertamina ke PLTGU Belawan dengan ongkos 

angkut sebesar Rp53,015/liter. Kontrak tersebut telah beberapa kali dilakukan amandemen 

untuk perpanjangan jangka waktu pengangkutan dan penyesuaian ongkos angkut. Rumus 

penyesuaian ongkos angkut dalam kontrak menunjukkan bahwa 57,2% dari ongkos angkut 

merupakan biaya bunker yang dipengaruhi harga BBM. Ongkos angkut setelah penyesuaian 

52 

BPK-RI/AUDITAMA V

yang berlaku selama tahun 2004 sebesar Rp63,04 atau naik sebesar Rp10,025/liter 

dibandingkan harga kontrak awal. 

Biaya bunker atau kebutuhan BBM untuk operasi tanker selama pemuatan, pelayaran 

pulang pergi dan pembongkaran berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak berkisar 94.463 

liter s.d. 100.250 liter. Porsi biaya bunker yang berasal dari BBM berdasarkan kebutuhan 

BBM tersebut seharusnya hanya sebesar 52,107% dari ongkos angkut sebesar Rp53,015 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) Kebutuhan BBM operasi (terbanyak) 100.250 liter 

2) Harga BBM saat kontrak Rp1.240,00 

3) Nilai biaya bunker (1 x 2) Rp124.310.000,00 

4) Volume BBM yang diangkut (minimal) 4.500.000 liter 

5) Biaya bunker per liter BBM yang diangkut (3/4) Rp27,624 per liter 

6) Ongkos angkut kontrak (tanpa PPN 10%) Rp53,015 

7) Porsi biaya bunker terhadap ongkos angkut (5/6 x 100) 52,107% 

Dengan demikian ongkos angkut setelah penyesuaian selama tahun 2004 seharusnya hanya 

sebesar Rp62,1489 per liter (0,47893 x Rp53,015 + (0,52107 x Rp53,015 x 

(Rp1.650,00/Rp1.240,00)), sehingga terdapat selisih ketidakhematan sebesar Rp0,8911 per 

liter (Rp63,04 – Rp62,1489) dari nilai penyesuaian ongkos angkut sebesar Rp63,04 per liter. 

Total ketidakhematan nilai ongkos angkut BBM HSD dan MFO sebanyak 909.088.627 liter 

selama tahun 2004 sebesar Rp810.088.875,52 atau (Rp0,8911 x 909.088.627 liter). 

Seharusnya setiap penyesuaian harga BBM didasarkan kepada kebutuhan riil BBM 

yang dibutuhkan untuk operasi tanker. 

Ketidakhematan penyesuaian ongkos angkut selama tahun 2004 sebesar 

Rp810.088.875,52 merupakan pemborosan dan merugikan keuangan PLN. 

Hal tersebut terjadi karena penyusun rumusan penyesuaian ongkos angkut yang 

berasal dari kenaikan harga BBM kurang cermat dan kurang memperhatikan prinsip 

kehematan. 

PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Utara (Kitlursu) menjelaskan bahwa 

53 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN akan menugaskan independent surveyor untuk menghitung biaya bunker kapal untuk 

menentukan kebutuhan bahan bakar untuk rumusan biaya kenaikan BBM. Kontrak angkutan 

BBM tahun 2005, rumusannya akan disempurnakan dan sebagai referensi akan mempelajari 

kontrak BBM yang ada di unit lain seperti PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan PT 

Indonesia Power (IP). 

BPK–RI menyarankan agar dilakukan perubahan rumusan penyesuaian ongkos angkut 

BBM dengan mendasarkan pada realisasi kebutuhan bahan bakar tanker sesuai hasil 

independent surveyor. 

10. Terdapat kontrak yang memuat ongkos pengangkutan material yang tidak perlu 

dilaksanakan 

PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Jawa Bali Nusa Tenggara 

(JBN) dan konsorsium Va Tech dan Kencana Alam mengikat kontrak 

No.060.PJ/131/PIKITRING JBN/2004 tanggal 12 Juli 2004 dengan lingkup pekerjaan 

pondasi switchyard dan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan E/M 150 kV GI 

Surya Cipta. 

Dari hasil pemeriksaan atas kontrak tersebut diketahui terdapat item biaya 

pengangkutan material dari gudang Cawang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp75.000.000,00. 

Dalam pekerjaan tersebut ternyata tidak ada persyaratan bagi pemborong untuk mengambil 

material dari gudang PLN di Cawang. 

Item biaya yang tercantum dalam kontrak seharusnya sesuai dengan lingkup pekerjaan 

yang wajib dilaksanakan oleh pemborong/pelaksana kegiatan dan kelebihan perhitungan 

harga kontrak untuk ongkos angkut sebesar Rp75.000.000,00 harus ditagihkan/dipotongkan 

dari pembayaran. 

Hal tersebut terjadi karena panitia pengadaan kurang cermat didalam 

memperhitungkan biaya pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan. 

PLN Pikitring JBN menjelaskan akan melakukan amandemen untuk kerja kurang 

tersebut. 

54 

BPK-RI/AUDITAMA V

BPK–RI menyarankan agar PLN segera membuat amandemen kontrak kerja kurang 

tersebut. 

11. Penyesuaian harga kabel twisted tegangan menengah melalui perjanjian kerjasama 

terlalu tinggi sebesar Rp99,08 juta 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kabel Twisted TM NA2XSY-T 3 x 240 + 50 

mm2 tahun 2004, PLN Disjateng telah melakukan pengadaan material tersebut melalui PKS 

dengan pabrikan. Harga yang ditetapkan dalam PKS sebesar Rp141.000,00 per meter. 

Sesuai surat General Manager (GM) Disjateng No.888/612/D.JTY/2004 tanggal 8 

Oktober 2004 yang didasarkan pada Berita Acara (BA) Negosiasi Penyesuaian Harga Satuan 

No.129/612/TIM PKS MDU/2004 tanggal 6 Oktober 2004, maka sejak tanggal 1 Oktober s.d. 

31 Desember 2004 harga disesuaikan menjadi Rp173.000,00 per meter. Penyesuaian harga 

tersebut didasarkan atas kenaikan kurs USD (Rp8.448,00 menjadi Rp9.151,00,00), kenaikan 

harga aluminium berdasarkan harga satuan LME (USD 1,616.00 menjadi USD 1,705.72), dan 

apresiasi harga rata – rata minyak (USD 32/barel menjadi USD 45/barel). 

Panitia menggunakan harga dasar sebesar Rp27.777,40/m atau 51,51% dari harga 

pabrikan dalam menyesuaikan harga XLPE Insulation MV. Sedangkan harga XLPE MV yang 

diperhitungkan dalam surat penawaran pabrikan PT Terang Kita hanya sebesar 

Rp16.934,00/m atau 12% dari harga pabrikan Rp141.000,00/m. Dengan demikian nilai 

komponen XLPE MV seharusnya hanya sebesar Rp44.857,72/m atau lebih rendah sebesar 

Rp5.504,84/m dari nilai penyesuaian sebesar Rp50.362,54/m. Jumlah kabel twisted TM yang 

dipesan oleh seluruh APJ Disjateng periode 1 Oktober s.d. 31 Desember 2004 sebanyak 

17.999 m sehingga nilai kemahalan kontrak sebesar Rp99.081.615,16 (Rp5.504,84 x 17.999). 

Seharusnya panitia cermat dalam menghitung variabel dasar untuk penyesuaian harga 

kontrak. 

Kemahalan nilai kontrak sebesar Rp99.081.615,16 tersebut merupakan pemborosan 

dan merugikan keuangan PLN Disjateng. 

Hal tersebut terjadi karena panitia kurang cermat dalam membuat perhitungan 

55 

BPK-RI/AUDITAMA V

penyesuaian harga. 

PLN Disjateng menjelaskan setuju dengan temuan BPK – RI dan selanjutnya akan 

ditagihkan kepada pabrikan yang bersangkutan dengan nilai Rp99.081.615,16. 

BPK – RI menyarankan agar PLN menegur panitia pengadaan dan segera menagih 

pabrikan sebesar Rp99.081.615,16. 

12. Pengendalian kewajaran harga pengadaan melalui penetapan Harga Perhitungan 

Sendiri masih lemah 

Hasil pemeriksaan atas pengadaan dibeberapa unit PLN menunjukkan bahwa: 

a. Panitia kurang cermat dalam membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 

Ketidakcermatan tersebut tampak dari masih ditemukannya kesalahan aritmatik dalam 

perhitungan HPS dan kesalahan memahami kondisi harga di referensi harga pabrik. 

Masalah ini terjadi di PLN Kitlursu sebagai berikut: 

1) Pengadaan retrofit chlorofac PLTGU Sektor Belawan senilai Rp6.746.300.000,00 

yang dilaksanakan oleh CV Karya Cipta Putra Pintu Batu (CV KCPPB) sesuai 

kontrak No.219.PJ/061/KITLURSU/2004 tanggal 23 Agustus 2004. 

HPS yang ditetapkan sebesar Rp6.779.201.000,00 karena panitia salah menjumlahkan 

harga dengan ROK sebagai dasar untuk menghitung faktor kali nilai HPS yaitu 

Rp7.093,86 ditambah Rp177,34 menjadi Rp7.870,20 yang seharusnya hanya 

Rp7.270,94. 

Nilai pengadaan dengan memperhitungkan koreksi aritmatik tersebut adalah sebesar 

Rp6.759.692.000,00 sehingga nilai kontrak pengadaan lebih mahal sebesar 

Rp19.509.000,00 (Rp6.746.300.000,00 – Rp6.759.692.000,00). 

2) Pengadaan Turbin Blades dan Diaphragm PLTG Wescan I Sektor Belawan yang 

dilaksanakan oleh PT Prayojana Karya (PT PK) senilai Rp3.360.852.000,00 sesuai 

kontrak No.095.Pj/061/KITLURSU/2004 tanggal 14 Mei 2004. 

HPS yang ditetapkan panitia sebesar Rp3.395.589.000,00 didasarkan pada referensi 

harga dari Practice Solution PTE, Ltd, sesuai surat No.00271/Q-04 tanggal 15 Maret 

56 

BPK-RI/AUDITAMA V

2004. Surat tersebut menyatakan bahwa harga penawaran dalam kondisi Factory on 

board (F.O.B) Belawan, Indonesia, ternyata panitia dalam menghitung HPS dalam 

kondisi F.O.B Singapore (luar negeri). 

Nilai pengadaan berdasarkan referensi harga F.O.B Belawan dan ROK maksimum 

10% adalah sebesar Rp3.293.771.839,00 sehingga nilai kontrak lebih mahal sebesar 

Rp67.080.161,00 (Rp3.360.852.000,00 – Rp3.293.771.839,00). 

b. HPS dibuat tidak sesuai ketentuan 

1) Perhitungan ROK diatas batas maksimum sesuai yang ditetapkan Direksi PLN di PLN 

Kitlursu 

Ketentuan ROK yang dapat diperhitungkan dalam HPS adalah maksimum 10%, 

namun terdapat HPS yang memperhitungkan ROK lebih dari 10%. Hal ini terjadi 

dalam pengadaan element air heater sisi dingin PLTU unit 3 Belawan senilai 

Rp831.600.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Baroma Asih sesuai kontrak 

No.020.Pj/061/KITLURSU/2004 tanggal 5 Pebruari 2004. 

HPS yang ditetapkan panitia sebesar Rp835.607.000,00 didasarkan pada referensi 

kontrak PJB No.030.PJ/061/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 dan memperhitungkan 

ROK sebesar 15%. 

Nilai pengadaan dengan memperhitungkan ROK maksimum 10% adalah sebesar 

Rp799.276.000,00 sehingga nilai kontrak lebih mahal sebesar Rp32.324.000,00 

(Rp831.600.000,00 – Rp799.276.000,00). 

2) HPS memperhitungkan PPh rekanan di PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera 

Selatan (Kitlurss) 

PLN Kitlurss menunjuk langsung PT Cogindo Daya Bersama (PT CDB) untuk 

melakukan pekerjaan jasa pengoperasian dan pemeliharaan Pusat Listrik Tenaga Gas 

(PLTG) Indralaya unit 2 berdasarkan kontrak No.105.PJ/061/PKITLURSS/2004 

tanggal 10 Agustus 2004. Harga kontrak sebesar Rp249.589.160,00 per bulan untuk 

jangka waktu 5 bulan terhitung tanggal 1 Agustus s.d. 31 Desember 2004. 

HPS dibuat berdasarkan atas penawaran PT CDB No.213.1/Dirut/V/2004/Kitlur 

57 

BPK-RI/AUDITAMA V

tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp249.589.160,00 yang dalam perhitungannya 

memasukkan PPh 7,5%. Nilai HPS tanpa PPh rekanan adalah sebesar 

Rp230.869.972,63 sehingga nilai kontrak lebih mahal sebesar Rp93.595.936,85 {5 x 

(Rp249.589.160,00 – Rp230.869.972,63)}. 

c. HPS dibuat tidak mendasarkan tarif dari instansi yang berwenang 

Panitia pengadaan di PLN Kitlursu membuat HPS untuk pengadaan suku cadang 

pembangkit yang berasal dari luar negeri (impor), selalu memperhitungkan bea masuk 

5%. Barang tersebut merupakan bagian mesin diesel atau semi diesel yang seharusnya 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dikenai bea 

masuk (0%). 

Pengadaan suku cadang impor di PLN Kitlursu selama tahun 2004 dilaksanakan dalam 4 

kontrak dengan total nilai kontrak Rp11.758.464.600,00 sesuai dengan nilai HPS yang 

ditetapkan panitia untuk keempat kontrak tersebut. Nilai pengadaan tanpa bea masuk 

(0%) seharusnya hanya sebesar Rp11.381.635.821,00 sehingga nilai kontrak pengadaan 

lebih mahal sebesar Rp376.828.779,00 (11.758.464.600,00 - 11.381.635.821,00). 

d. HPS dibuat belum mendasarkan pada harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 

barang atau pekerjaan sejenis setempat/unit PLN lain yang sedang/telah dilaksanakan. 

1) Pengadaan MDU di PLN Disjatim 

Pengadaan dan pemborongan pekerjaan penggantian jaringan distribusi PLN Disjatim 

dalam tahun 2004, dilaksanakan oleh rekanan yang berkonsorsium dengan pabrikan 

material distribusi utama (MDU) dalam 24 kontrak dengan total nilai 

Rp62.150.625.996,00. Nilai MDU dalam kontrak tersebut berjumlah 

Rp27.861.962.958,00. 

HPS atas MDU yang dibuat oleh panitia didasarkan atas informasi harga pabrikan 

trafo, PT Bambang Djaya (surat No.057/BDM/0704 tanggal 8 Juli 2004), pabrikan 

kabel, PT Terang Kita (surat No.SGM/1340/SPH/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004) dan 

PT Citra Mahasurya Industries (surat No.663A/F/PH/CMI/VI/04 tanggal 5 Juli 2004). 

Hasil pemeriksaan atas pengadaan MDU melalui PKS oleh pabrikan yang sama di 

58 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN Disjabar menunjukkan bahwa realisasi harga pengadaan MDU pada periode 

yang sama ternyata jauh dibawah informasi harga pabrikan di PLN Disjatim. 

Nilai pengadaan MDU dengan harga loko pabrik di PLN Disjabar dalam jumlah 

kuantitas MDU yang dibeli seharusnya hanya sebesar Rp25.210.538.900,00 sehingga 

nilai kontrak lebih mahal sebesar Rp2.651.423.988,00 (Rp27.861.962.958,00 – 

Rp25.210.538.970,00). 

2) Pengadaan Trafo di PLN P3B 

a) PLN P3B Kantor Induk 

PLN P3B Kantor Induk melakukan pengadaan dan pemasangan trafo 150/20 KV 

60 MVA di GI Bogor baru, Serang, Solo Baru dan GI Alta Prima Gresik dengan 

rekanan PT Elektrima Karya Tama (PT EKT) yang berkonsorsium dengan PT 

Unindo berdasarkan kontrak No.321/PJ/061/2004 senilai Rp17.577.114.500,00 

dan tidak termasuk biaya supervisi pemasangan. 

Panitia membuat HPS sebelum pajak sebesar Rp15.979.195.000,00 berdasarkan 

informasi harga PT EKT pada pelelangan tahun 2004 di P3B Region Jawa Barat. 

yang terdiri dari harga 4 trafo sebesar Rp15.440.000.000,00 dan ongkos angkut 

sebesar Rp539.195.000,00. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PLN P3B Region Jakarta dan Banten juga 

mengadakan kontrak pengangkutan trafo ke 4 lokasi GI tersebut dengan rekanan 

yang sama. Harga kontrak terdiri dari harga trafo yang sudah termasuk biaya 

supervisi pemasangan sebesar Rp72.000.000,00 dan ongkos angkut. Panitia 

menerbitkan HPS berdasarkan harga kontrak SPK No.13/061RJKB/2003 tanggal 

18 Juli 2003, dengan rincian sebagai berikut: 

Uraian HPS Seharusnya Kontrak No.321 Selisih 

Trafo 4 buah beserta 

kelengkapanya 

15.368.000.000,00 15.440.000.000,00 (72.000.000,00) 

Biaya Angkutan ke 4 

lokasi 

252.920.000,00 539.195.000,00 (286.275.000,00) 

Total 15.620.920.000,00 15.979.195.000,00 (358.275.000,00) 

Total (+PPN) 17.183.012.000,00 17.577.114.500,00 (394.102.500,00) 

59 

BPK-RI/AUDITAMA V

Apabila harga kontrak tersebut dipakai sebagai dasar perhitungan HPS kontrak 

No.321, maka nilai kontrak seharusnya hanya sebesar Rp17.183.012.000,00 

sehingga nilai kontrak lebih mahal sebesar Rp394.102.500,00. 

b) PLN P3B Region Jakarta Banten 

Berdasarkan kontrak No.102.Pj/061/RJKB/2004 tanggal 24 September 2004 PLN 

P3B Region Jakarta Banten melaksanakan pengadaan trafo 60 MVA 150/20 KV 

untuk GI Citra Habitat New Tanjung, Lengkong dan Damayasa senilai 

Rp17.402.880.000,00 dengan rekanan PT EKT yang berkonsorsium dengan PT 

Unindo. Nilai HPS maupun kontrak memperhitungkan biaya supervisi 

pemasangan untuk 4 buah trafo sebesar Rp72.000.000,00, sedangkan RKS 

maupun kontrak hanya mencakup pengadaan dan tidak sampai pemasangan trafo. 

Panitia membuat HPS sebesar Rp17.616.151.872,00 berdasarkan referensi harga 

kontrak pengadaan trafo tahun 2003. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PLN P3B Region Jawa Barat juga 

melaksanakan kontrak No.059.PJ/061/RJBR/2004 tanggal 27 Juli 2004 untuk 

pengadaan barang sejenis dengan rekanan yang sama. dan harga per unit sebesar 

Rp3.860.000.000,00. Harga kontrak PLN P3B Region Jawa Barat bila digunakan 

sebagai referensi harga untuk membuat HPS kontrak No.102, maka nilai HPS 

seharusnya sebesar Rp17.185.476.000,00 dengan rincian: 

No Uraian HPS Seharusnya Nilai Kontrak Selisih 

(Rp) 

(Rp) 

(Rp) 

1 Trafo (termasuk oli ) 

Trafo 4 buah 

15.440.000.000,00 15.352.000.000,00 88.000.000,00 

2 Pengangkutan 

Ke 4 GI 

183.160.000,00 396.800.000,00 (213.640.000,00) 

3 Supervisi Pemasangan Termasuk harga trafo 72.000.000,00 (72.000.000,00) 

Total 15.623.160.000,00 15.820.800.000,00 (197.640.000,00) 

Total (+ PPN) 17.185.476.000,00 17.402.880.000,00 (217.404.000,00) 

Dengan demikian nilai kontrak No.102 lebih mahal sebesar Rp217.404.000,00 

(Rp17.402.880.000,00 - Rp17.185.476.000,00). 

3) Pekerjaan pembangunan/pengadaan konstruksi Sambungan Kabel Tegangan 

60 

BPK-RI/AUDITAMA V

Menengah (SKTM) 20 kV di PLN Disjaya 

PLN Disjaya telah melaksanakan 21 paket pekerjaan pembangunan/pengadaan 

kontruksi SKTM 20 kV. Pekerjaan tersebut antara lain berupa penggantian kabel yang 

sebagian dilaksanakan dengan sistem supply and erect dan sebagian lainnya 

disediakan oleh PLN. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa biaya pengangkutan kabel sistem supply and 

erect ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pengangkutan kabel yang 

kabelnya disediakan oleh PLN sebesar Rp40.875.990,00. 

4) Kontrak pengadaan/pemborongan pekerjaan di Pikitring JBN 

Hasil pemeriksaan secara uji banding kontrak-kontrak sejenis yang dilaksanakan 

sebelumnya oleh proyek Pikitring maupun informasi harga pabrikan yang diperoleh 

melalui kontrak PLN P3B diketahui terdapat kemahalan harga kontrak sebesar 

Rp1.354.844.600,00 dari uji petik 3 kontrak, dengan rincian sebagai berikut : 

a) Kontrak No.063.PJ/130/PIKITRING JBN/2004 tanggal 26 Juli 2004, lingkup 

pekerjaan pengelasan baut 662 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 

(SUTET) 500 kV Tasikmalaya-Depok dengan pelaksana kontrak PT Mekar 

Harapan Lestari. Nilai borongan sebesar Rp3.075.413.000,00 terdiri dari 

pengelasan baut untuk 662 tower ditambah biaya persiapan. 

HPS panitia setelah PPN sebesar Rp3.122.614.000,00 terdiri dari pengelasan baut 

untuk 662 tower sebesar Rp2.826.740.000,00 dan biaya persiapan 

Rp12.000.000,00. HPS tersebut tidak disahkan oleh Pemimpin Proyek dan 

perhitungannya tidak mengacu pada kontrak sejenis yang dilakukan sebelumnya. 

Uji banding kontrak sebelumnya menunjukkan bahwa kontrak No.046.PJ/130/PI 

KITRING JBN/2004 tanggal 29 Maret 2004, terdapat item pekerjaan pengelasan 

mur baut tower dengan nilai borongan setiap tower hanya sebesar Rp3.162.000,00. 

Harga kontrak No.046 bila digunakan sebagai dasar untuk membuat HPS kontrak 

No.063, maka nilai HPS seharusnya sebesar Rp2.315.768.400,00 terdiri dari: 

61 

BPK-RI/AUDITAMA V

No Uraian HPS Seharusnya Nilai Kontrak Selisih 

(Rp) 

(Rp) 

(Rp) 

1 Pengelasan baut 662 

tower 

2.093.244.000,00 2.730.830.000,00 (637.586.000,00) 

2 Biaya persiapan 12.000.000,00 65.000.000,00 (53.000.000,00) 

Total 2.105.244.000,00 2.795.830.000,00 (690.586.000,00) 

Total (+ PPN) 2.315.768.400,00 3.075.413.000,00 (759.644.600,00) 

Dengan demikian nilai kontrak No.063 lebih mahal sebesar Rp759.644.600,00. 

b) Kontrak No.042.1.PJ/131/PIKITRING JBN/2003 tanggal 25 Agustus 2003, senilai 

Rp47.402.949.000,00 (termasuk PPN) untuk lingkup pekerjaan pengadaan dan 

pemasangan 150/20 kV Trafo 60 MVA steel structure gantry, E/M, metalclad 

switchgear, dan Telekomunikasi GI 150 kV Poncol, terdapat pengadaan 2 set 

Power Transformator (trafo) 150/20 kV 60 MVA lengkap dengan aksesorisnya 

(Merk Alstom dari PT Unindo) dengan harga satuan Rp4.257.000.000,00 

termasuk PPN. 

HPS yang dibuat panitia tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp47.733.841.100,00 

dengan HPS trafo sebesar Rp4.684.900.000,00 per set (termasuk PPN) mengacu 

kepada kontrak No. 096B.PJ/131/PIKITRING JBN/2002 tanggal 2 Desember 

2002 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan trafo tenaga 1x60 MVA Gardu 

Induk Tigaraksa. 

Uji banding pengadaan sejenis yang diadakan di PLN P3B kontrak No. 

089.PJ/061/RJKB/2003 yang dilaksanakan PT EKT berkonsorsium dengan PT 

Unindo (pabrikan trafo) menunjukkan bahwa harga Trafo 150/20kV 60 MVA 

lengkap dengan aksesorisnya dari PT Unindo tanggal 7 Agustus 2003 adalah 

sebesar Rp3.959.400.000,00 per set termasuk PPN. Dengan demikian harga 

kontrak No.042.1.PJ lebih mahal sebesar Rp595.200.000,00 (2 set x 

(Rp4.257.000.000,00 – Rp3.959.400.000,00)). 

c) Kontrak No. 046.PJ/130/PI KITRING JBN/2004 tanggal 29 Maret 2004, lingkup 

pekerjaan pondasi, erection dan stringing SUTET 500 kV associated PLTGU 

Muara Tawar tahap II dengan pelaksana pekerjaan PT Perfect Circle Engineering, 

62 

BPK-RI/AUDITAMA V

yang di dalamnya terdapat pengadaan 1 (satu) buah Tower tipe DD-3 dengan 

harga setelah PPN Rp1.640.366.200,00. 

Uji banding dengan kontrak sebelumnya No.028.PJ/130/PIKITRING JBN/2003 

tanggal 8 Agustus 2003 untuk pekerjaan pengadaan tower dan aksesoris (paket 2) 

SUTET 500 kV associated PLTGU Muara Tawar Harga tower dengan tipe DD-3, 

harga tower setelah PPN hanya Rp1.406.027.700,00. Dengan demikian harga 

tower kontrak No.046 tanggal 29 Maret 2004 lebih mahal sebesar 

Rp234.338.500,00 (Rp1.640.366.200,00 - Rp1.406.027.700,00). 

e. HPS belum sepenuhnya didukung dengan referensi harga 

PLN Kitlurss menunjuk PT Starrindo Perkasa Semesta (PT SPS) untuk melaksanakan 

pekerjaan pembuatan tanah, tiang gantry dan tiang pemandu di Borang senilai 

Rp3.637.000.000,00 berdasarkan kontrak No.168.PJ/061/PKITLURSS/2003 tanggal 2 

Desember 2003. 

HPS ditetapkan sebesar Rp3.653.667.000,00 diantaranya berupa nilai pengadaan dan 

pemasangan concrete sheet piles Rp2.171.685.000,00 (harga satuan sebesar 

Rp750.000,00 x volume 2.895,58 m). Harga satuan tersebut terdiri dari harga concrete 

sheet piles Rp525.000,00; ongkos angkut Rp50.000,00; pemancangan tiang 

Rp150.000,00; dan alat bantu Rp25.000,00. 

Harga concrete sheet piles tersebut berdasarkan referensi harga PT Wijaya Karya Beton 

Wilayah Penjualan II sesuai surat No.PS.01.03/WB-C 110/2003 tanggal 26 Agustus 2003, 

sedangkan ongkos angkut dan biaya pemancangan tidak didukung referensi harga. Atas 

permintaan Tim, panitia memberikan referensi biaya pemancangan berdasarkan analisa 

harga PT SPS bertanggal 30 Agustus 2000 tanpa tanda tangan Dirut PT SPS. 

SK Direksi PLN No.038.K/920/DIR/1998 tanggal 3 Juni 1998 menyatakan bahwa 

panitia pengadaan/pelelangan diharuskan membuat dan menetapkan HPS. HPS tersebut 

adalah harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum 

melakukan pengadaan barang dan jasa. HPS tersebut harus dibuat/disusun secara cermat 

dengan menggunakan data/referensi dasar dan pertimbangan antara lain kombinasi dari RKS, 

63 

BPK-RI/AUDITAMA V

harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS, harga kontrak/SPK untuk barang atau 

pekerjaan sejenis setempat yang sedang/telah dilaksanakan, daftar harga dan tarif dari instansi 

yang berwenang. 

Selisih lebih mahal nilai kontrak sebesar Rp5.482.327.454,85 merupakan pemborosan 

dan merugikan keuangan PLN. 

Hal tersebut terjadi karena panitia kurang cermat dalam membuat HPS dan belum 

menaati ketentuan dalam membuat dan menetapkan HPS. 

PLN menjelaskan sebagai berikut: 

a. Kitlursu akan membuat amandemen kerja kurang terhadap kontrak pengadaan retrofit 

chlorofac sebesar Rp19.509.000,00 serta akan menagih PT Prayojana Karya sebesar 

Rp67.080.161,00 dan CV Baroma Asih sebesar Rp32.324.000,00. Selain itu Kitlursu akan 

mengirim surat ke Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai untuk menanyakan tarif bea 

masuk dan untuk kontrak berikutnya setiap perhitungan HPS akan mengacu pada tarif bea 

masuk yang berlaku tersebut. 

b. Kitlurss akan memberitahukan PT CDB untuk menyusun addendum kerja kurang sebesar 

Rp93.595.936,85. Selain itu Kitlurss belum didukung dengan referensi harga dari instansi 

yang khusus bergerak dibidang jasa konstruksi khususnya penyediaan alat berat seperti 

Departemen Pekerjaan Umum. 

c. Disjatim telah membuat HPS melalui informasi harga dari pabrikan. Namun sesuai 

temuan BPK – RI ternyata pabrikan tersebut memberikan informasi harga pabrikan yang 

berbeda dengan harga pabrikan di unit lain. Disjatim akan memberikan sanksi kepada 

pabrikan yang bersangkutan dengan tidak diikutsertakan dalam pengadaan selama periode 

tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di PLN. Selanjutnya untuk yang akan datang, 

dalam menyusun HPS akan dipertimbangkan realisasi harga pengadaan di unit lain 

disamping informasi harga dari pabrikan. 

d. P3B akan membuat addendum kontrak dengan rekanan PT EKT untuk memperjelas 

pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dan meningkatkan koordinasi antar panitia 

pengadaan untuk memperoleh informasi harga yang lebih menjamin pengelolaan dana 

64 

BPK-RI/AUDITAMA V

untuk kepentingan PLN. 

e. Disjaya akan menagih kembali selisih lebih kepada kontraktor yang bersangkutan. 

f. Pikitring JBN akan mencari informasi tentang harga kontrak sebelumnya yang paling 

akhir dan/atau harga pabrikan/agen tunggal yang berlaku saat penyusunan untuk 

pengadaan yang akan datang. 

BPK–RI menyarankan agar: 

a. Panitia meningkatkan pengendalian dalam membuat HPS dan menaati ketentuan dalam 

penetapan HPS. 

b. PLN memberikan teguran kepada personil yang lalai dan tidak menaati ketentuan 

c. Direksi PLN mengenakan sanksi kepada PT Bambang Djaya, PT Terang Kita, dan PT 

Citra Mahasurya Industries sesuai ketentuan. 

d. PLN membuat standarisasi komponen kontrak dan penghitungan HPS. 

13. Modifikasi pusat listrik berbahan bakar solar di Payo Selincah dan Batanghari senilai 

Rp62.569,23 juta belum didukung dengan kontrak penyediaan gas 

Dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik di Propinsi Jambi dan Riau, 

PLN bermaksud melakukan modifikasi pusat listrik berbahan bakar solar (HSD) menjadi 

pusat listrik berbahan bakar gas. Untuk itu, PLN dan Conoco Phillips telah membuat nota 

kesepahaman jual beli gas dari Kontrak Bagi Hasil (KBH) Corridor Blok pada bulan 

Desember 2002. Nota kesepahaman tersebut akan berakhir bila dalam satu tahun setelah 

penandatanganan kesepahaman ini belum ditandatangani kontrak jual beli gas. 

Meskipun sampai dengan bulan Nopember 2003 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) 

belum ditandatangani dan nota kesepahaman jual beli gas tersebut berakhir, ternyata PLN 

Kitlurss tetap menandatangani dua kontrak modifikasi bahan bakar PLTG dan PLTD sebagai 

berikut: 

a. SP No.171.Pj/061/PKITLURSS/2003 tanggal 5 Desember 2003 

Kontrak pekerjaan gasifikasi 6 (enam) unit mesin Mirrlees KV 12 Major PLTD Payo 

Selincah yang dilaksanakan oleh PT Bukaka Teknik Utama (PT BTU) senilai 

65 

BPK-RI/AUDITAMA V

Rp24.202.151.000,00. Jangka waktu penyerahan pekerjaan paling lambat tanggal 28 

Nopember 2004. Kontrak tersebut diperpanjang menjadi penyerahan paling lambat 

tanggal 13 Desember 2004 sesuai Addendum No.157.Ad/061/PKITLURSS/2004 tanggal 

5 Oktober 2004. 

Sesuai BA No.01/BA-SM/L010/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 pekerjaan instalasi 

dan modifikasi telah selesai 100% sedang testing dan comissioning belum dapat 

dilakukan menunggu ketersediaan gas. PLN Kitlurss telah melakukan pembayaran kepada 

PT BTU sebesar Rp20.243.789.780,00. 

b. SP No.172.Pj/061/PKITLURSS/2003 tanggal 8 Desember 2003 

Kontrak pengadaan dan pemasangan/modifikasi system bahan bakar, engineering dari 

HSD menjadi dual fuel system (HSD dan gas) 2 (dua) unit PLTG Batanghari yang 

dilaksanakan oleh CV Akrisah senilai Rp38.367.078.750,00. Jangka waktu penyerahan 

pekerjaan paling lambat tanggal 31 Juli 2004. Kontrak tersebut diperpanjang menjadi 

penyerahan paling lambat tanggal 15 Desember 2004 sesuai Addendum 

No.081.Add/061/PKITLURSS/2004 tanggal 23 Juli 2004. 

Sampai dengan tanggal 14 Desember 2004 pekerjaan tersebut telah mencapai ± 90%. 

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan PT PLN Kitlurss sebesar Rp32.080.705.800,00. 

Sehubungan belum ada kejelasan mengenai pasokan gas untuk kedua pembangkit 

tersebut, PLN Kitlurss dengan surat No.1320/610/PKITLURSS/2004 tanggal 12 Nopember 

2004 meminta kepada PLN KP agar segera menyediakan gas untuk pembangkit tersebut. 

Menanggapi surat tersebut Deputi Direktur Energi Primer PLN KP dengan surat 

No.00991/150/DD.EPI/2004 tanggal 6 Desember 2004 menyatakan bahwa atas beberapa hal 

teknis telah dicapai kesepakatan dengan pihak Conoco Phillips, namun tidak dicapai 

kesepakatan harga (USD 2.86/MMBTU) dan jaminan pembayaran berupa Stand By Letter of 

Credit (SBLC) karena PLN menghendaki harga lebih murah (sekitar USD 2.5 – 2.6/MMBTU) 

dan tanpa SBLC. 

Setiap keputusan investasi harus direncanakan sebaik mungkin dan dibuat skala 

prioritas agar hasil yang diharapkan dari investasi tersebut dapat segera dimanfaatkan. 

66 

BPK-RI/AUDITAMA V

Hal tersebut mengakibatkan investasi modifikasi sistem bahan bakar yang telah 

dikeluarkan sebesar Rp52.324.495.580,00 menjadi sia-sia dan tertunda pemanfaatannya. 


a. Lemahnya perencanaan investasi yang belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan 

sarana pendukung. 

b. PLN Kitlurss tetap menandatangani kontrak modifikasi sistem bahan bakar PLTG 

Batanghari dan PLTD Payo Selincah meskipun sampai saat nota kesepahaman jual beli 

gas berakhir masih belum ada kontrak jual beli gas untuk pusat pembangkit tersebut. 

c. PLN KP lambat dalam memproses jual beli gas untuk PLTG Batanghari dan PLTD Payo 

Selincah. 

PLN menjelaskan, bahwa : 

a. Pada saat pembahasan untuk perjanjian jual-beli (Head of Agreement), Conoco Philips 

menawarkan harga USD 2,84/MMBTU flat selama 10 tahun, sedangkan PLN 

menghendaki USD 2,5 – 2,6/MMBTU. Selain itu Conoco Philips meminta jaminan 

pembayaran atau Stand By Letter of Credit (SBLC) untuk kontrak tahunan 10.000 TBTU 

sebesar Rp269.800.000.000,00. Nilai SBLC tersebut sangat memberatkan PLN dan untuk 

pembebasan SBLC tersebut sudah diupayakan ditingkat Pemerintah yaitu BP Migas 

namun belum berhasil. 

b. Sudah dilakukan upaya mencari pemasok gas lain melalui BP MIGAS dengan surat 

tanggal 5 Pebruari 2004 dan 25 Januari 2005 dan belum ada jawaban. Sudah ada indikasi 

gas supplier dari PGN dan Amaralda Hess, tetapi harganya masih di atas 

US$3,2/MMBTU. 

BPK–RI menyarankan agar PLN segera menyelesaikan kontrak gas dengan tetap 

berusaha mendapatkan harga gas yang menguntungkan perusahaan. 

14. Terdapat material persediaan Slow Moving di PLN Wilayah Palembang dan Disjaya 

masing – masing senilai Rp4.515,99 juta dan Rp1.135,92 juta 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Persediaan Material tahun 2003 dan 2004 

67 

BPK-RI/AUDITAMA V

menunjukkan bahwa terdapat persediaan yang berumur lebih dari satu tahun dan belum 

dipisahkan sebagai persediaan slow moving di PLN Disjaya Area Jaringan (AJ) Tangerang 

sebesar Rp1.135.925.310,00 yang terdiri dari persediaan material Pekerjaan Dalam 

Pelaksanaan (PDP) sebesar Rp860.293.936 dan persediaan material pemeliharaan sebesar 

Rp275.631.373 dan di PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) sebesar 

Rp4.515.990.643,00 berupa persediaan material PDP. 

Hasil pemeriksaan fisik di gudang AJ Tangerang dan gudang Kramasan menunjukkan 

bahwa ada beberapa material persediaan slow moving yang diantaranya telah ketinggalan 

teknologi dan tidak dapat digunakan lagi, selebihnya merupakan persediaan yang masih 

dalam kondisi baik namun tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di AJ Tangerang dan 

Wilayah S2JB. 

Setiap pengadaan seharusnya didasarkan kepada kebutuhan sehingga dapat 

diminimalisasi material slow moving di gudang. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN tidak dapat memanfaatkan dana yang tersimpan 

dalam material slow moving sebesar Rp5.651.915.953,00 (Rp1.135.925.310,00 + 

Rp4.515.990.643,00) dan Bagian Gudang terbebani tanggung jawab untuk mengelola 

persediaan yang tidak bermanfaat bagi PLN. 

Hal tersebut terjadi karena lemahnya perencanaan pengadaan material yang belum 

sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan material di PLN Disjaya dan PLN Wilayah S2JB. 

PLN Disjaya dan Wilayah S2JB menjelaskan bahwa material dimaksud sebagian akan 

digunakan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2005. Material yang masih 

baik tetapi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta material yang ketinggalan 

teknologi atau tidak digunakan dilingkungan PLN Disjaya dan Wilayah S2JB akan 

dibursakan ke unit lain. 

BPK – RI menyarankan agar setiap perencanaan pengadaan material selalu didasarkan 

kepada kebutuhan unit pengguna material serta PLN Disjaya dan PLN Wilayah S2JB segera 

memanfaatkan dan atau membursakan material slow moving tersebut. 

68 

BPK-RI/AUDITAMA V

15. Penerapan sistem Automatic Meter Reading belum memberikan manfaat sesuai yang 

diharapkan 

PLN telah menerapkan sistem Automatic Meter Reading (AMR) yakni sistem 

pembacaan meter jarak jauh secara otomatis khususnya pada pelanggan potensial dengan 

daya terpasang di atas 197 kVA. 

Pemeriksaan atas pelaksanaan penerapan AMR tersebut di PLN Disjaya dan PLN 

Disjatim menunjukkan bahwa: 

a. Pembacaan meter elektronik tidak berfungsi 

Sebagian pelanggan yang sudah terpasang AMR mengalami gangguan komunikasi 

sehingga pembacaan meter masih dilakukan manual dengan rincian sebagai berikut: 

1) PLN Disjaya 

Pekerjaan pengembangan aplikasi AMR dan implementasi data manajemen 

dituangkan dalam kontrak No.330.PJ/061/D.IV/2004 senilai Rp1.090.383.000,00 

dilaksanakan oleh konsorsium Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) Institut 

Teknologi Surabaya (ITS) dan PT Abakus Informindo System pada 4.204 pelanggan. 

Sampai dengan Desember 2004 jumlah pelanggan yang sudah terpasang meter 

elektroniknya sebanyak 4.159 pelanggan, dan modemnya (AMR) sebanyak 2.831 

pelanggan. Laporan Stand Meter dari Sistem Pemantauan Pelanggan Besar Disjaya 

periode Januari sampai dengan Desember 2004 menunjukkan bahwa rata-rata 35,85% 

pelanggan mengalami gagal baca meter secara otomatis dan pembacaan stand 

meternya dilakukan secara manual. 

2) PLN Disjatim 

Pemasangan 85 KWH meter elektronik terintegrasi dengan sistem AMR untuk 

pelanggan tegangan menengah keatas dan gardu distribusi dilakukan oleh PT Hulu 

Mas Nusantara. 

Pemeriksaan pada APJ Malang atas 67 KWH meter yang telah terpasang di 

pelanggan, menunjukkan bahwa meter elektronik tersebut dalam keadaan terganggu 

konektivitasnya sehingga pembacaan stand meter dilakukan secara manual. 

69 

BPK-RI/AUDITAMA V

. Set up time switch tidak berfungsi 

Pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap Sistem AMR APJ Surabaya Utara 

menunjukkan bahwa beberapa pelanggan counter WBP-AMRnya tidak bergerak, 

sehingga pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak tidak tercatat senilai 

Rp11.676.215,00. Pelanggan tersebut adalah : 

PELANGGAN ALAMAT DAYA TARIF 

NO. 

KONTRAK 

ALAS MAS II JL. MARGOMULYO II/68 B 240 I3 AC-0384613 

HERRY SUGIARTO JL. MARGOMULYO 55 345 I3 AC-0335780 

ASABA JL. TAMAN AIS NASUTION 345 B3 AF-0690961 

PAB KARET SUMBER REJEKI JL. SIDORAME 24 345 I3 AD-0346462 


a. RKS dinyatakan bahwa permintaan akan penyerahan pengoperasian pekerjaan dapat 

diajukan kepada pemberi tugas segera setelah pekerjaan ini diselesaikan secara 

keseluruhan dan sesuai dengan kontrak serta dapat dioperasikan dengan baik. 

b. Pemakaian energi oleh pelanggan dengan tarif ganda seharusnya dicatat dengan 

mempertimbangkan waktu beban puncak (WBP) dan luar waktu beban puncak (LWBP) 

dan SE 028.E/012/DIR/2002 menyatakan bahwa pelanggan yang alat ukurnya tidak 

berfungsi, maka diperlakukan data historis rata-rata tiga bulan terakhir dan WBP 

ditentukan 1,4 x Rp LWBP. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN belum dapat memanfaatkan pembacaan meter 

elektronik terintegrasi dengan sistem AMR dan PLN masih kurang menagih pemakaian listrik 

kepada pelanggan sebesar Rp11.676.215,00. 


a. Manajemen PLN dalam membuat kontrak pengadaan meter elektronik dan 

pengembangan aplikasi AMR tidak memasukkan klausul jangka waktu uji coba 

(commissioning test) sebelum membuat berita acara serah terima 100%. 

b. Perencanaan pemasangan meter elektronik dilaksanakan kurang cermat, antara lain faktor 

propagansi dan sinyal. 

c. Pengendalian atas pelaksanaan kontrak berupa pengawasan masih kurang dilakukan 

70 

BPK-RI/AUDITAMA V

antara lain monitoring atas keberhasilan pengambilan data stand meter. 

d. PLN kurang cermat dalam melakukan pengaturan time-switch pada saat pemasangan 

meter elektronik. 

PLN menjelaskan: 

a. Untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi maka PLN Disjaya akan mengupayakan 

merubah sistem komunikasi dari ruang kontrol ke meter elektronik dengan menggunakan 

GSM to GSM dan mengganti antene lama (bawaan pabrik) dengan model ground plane 

UHF. 

b. PLN Disjatim menjelaskan akan membuat kesepakatan tentang masa commissioning 

selama 3 bulan dan masa pemeliharaan dimulai setelah masa commissioning berakhir. 

PLN menjelaskan bahwa pelanggan tersebut di atas sudah di set-up, tetapi jamnya tidak 

sesuai dengan kondisi real time, sehingga WBP tercatat dalam LWBP. PLN akan 

mengenakan tagihan kekurangannya kepada pelanggan yang bersangkutan. 

BPK – RI menyarankan PLN Disjaya dan Disjatim mengupayakan agar KWH meter 

elektronik terintergrasi AMR dapat segera terbaca secara otomatis jarak jauh dan meminta 

pertanggungjawaban rekanan atas biaya yang terkait dengan kerusakan selama masih dalam 

masa pemeliharaan. Selain itu PLN disjatim agar melakukan set-up kembali KWH meter 

tersebut dan menagihkan kekurangan rekening ke pelanggan yang bersangkutan. 

16. Pengendalian atas tanah masih lemah 

Dari pemeriksaan atas aktiva tanah diketahui terdapat sebagian tanah milik PLN yang 

belum bersertifikat dan administrasi tanah masih lemah yakni masih ditemukan adanya 

perbedaan pencatatan luas tanah antara administrasi umum dengan akuntansi sebagai berikut: 

a. PLN Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) 

Luas tanah milik PLN Wilayah Sulselra menurut bidang administrasi dan kesekretariatan 

sebesar 8.986.016 m2 yang terdiri dari tanah yang telah bersertifikat seluas 8.715.197 m2 

dan seluas 270.819 m2 belum bersertifikat. 

Sesuai data akuntansi, luas tanah milik PLN Wilayah Sulselra seluas 8.492.824,96 m2 

71 

BPK-RI/AUDITAMA V

senilai Rp73.457.015.166,00 yang bila dibandingkan dengan data administrasi dan 

kesekretariatan maka terdapat selisih seluas 493.191,04 m2 (8.989.016 m2 – 8.492.824,96 

m2). 

b. PLN Kitlurss 

PLN Kitlurss melalui Serah Terima Proyek (STP) telah menerima PLTG Kaji Talang 

Kelapa-Betung senilai Rp51.362.150.530,00 dari PLN Pikitring Sumatera Bagian Selatan 

(SBS) pada bulan Juni 2004. Daftar kelengkapan berita acara STP tersebut menunjukkan 

bahwa aktiva yang diserahkan termasuk tanah seluas 91.950 m2 senilai 

Rp8.558.928.000,00. 

Data tanah yang tercatat pada akuntansi untuk tanah tapak tower Talang Kelapa yang 

sesuai STP seluas 64.000 m2, namun hanya tercatat seluas 18 m2 dengan nilai sebenarnya 

sebesar Rp7.455.000.000,00. Selain itu, seluruh tanah yang diterima seluas 91.950 m2 

belum bersertifikat. 

c. PLN Pikitring JBN 

Sesuai data akuntansi, PLN Pikitring memiliki tanah seluas 628.790 m2 senilai 

Rp32.081.000.134,00. Pemeriksaan atas aktiva tanah tersebut menunjukkan hal-hal 

berikut: 

1) Terdapat tanah milik PLN Proyek Jaringan (Proring) DKI dan Banten seluas 1.060 m2 

dengan nilai perolehan sebesar Rp7.068.000,00 di Pengalengan telah menjadi milik 

pihak ketiga dengan bukti sertifikat HGB No.1 Pengalengan Bandung tanggal 7 Juni 

1998 atas nama Koperasi Peternakan Bandung Selatan. 

2) Terdapat tanah tanpa bukti kepemilikan/sertifikat seluas 6.399,31 m2 dengan nilai 

perolehan sebesar Rp65.750.000,00 di Andir (Bandung), Jatiwaringin dan Sukamenak 

yang sebagian besar telah dihuni oleh pihak ketiga dengan Surat Ijin Penempatan 

(SIP), dan seluas 540 m2 dengan nilai perolehan Rp3.480.000,00 berupa tanah kosong 

dan gudang yang tidak dimanfaatkan. 

d. PLN Kitlursu 

Menindaklanjuti temuan BPK-RI tahun 2002, PLN Kitlursu telah melakukan inventarisasi 

72 

BPK-RI/AUDITAMA V

tanah seluas 2.181.012 m2 dan terdapat 45 bidang tanah seluas 1.372.029 m2 yang 

dimiliki/dikuasai PLN Kitlursu namun belum bersertifikat. Bukti kepemilikan hanya 

berupa surat ganti rugi, copy pelepasan hak, dan akta jual beli. 

Selain itu terdapat aktiva tanah yang dikuasai PLN Kitlursu seluas 11.828 m2 di Sektor 

Sibolga dan seluas 61.540 m2 di Sektor Pekanbaru, namun belum tercatat dalam daftar 

aktiva tetap DTE per 30 September 2004. 

e. PLN S2JB 

Terdapat tanah seluas 105.322 m2 hasil inventarisasi yang belum tercatat dalam laporan 

keuangan PLN Wilayah S2JB per 31 Desember 2004, diantaranya seluas 91.425 m2 

belum bersertifikat. 

Setiap aktiva tanah yang dimiliki perusahaan seharusnya didukung dengan bukti 

kepemilikan hak yang jelas dan sah serta diadministrasikan dengan baik. 

Hal tersebut mengakibatkan tanah milik PLN yang belum bersertifikat tersebut lemah 

dari segi hukum, berisiko dan dapat menimbulkan persengketaan dengan pihak ketiga di 

kemudian hari serta nilai aktiva tanah PLN belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Hal tersebut terjadi karena kebijakan pengurusan sertifikat belum menjadi prioritas 

manajemen PLN dan tim inventarisasi tanah dan bidang akuntansi belum berkoordinasi 

dengan baik dalam memutakhirkan data tanah. 


a. PLN Wilayah Sulselra menjelaskan perbedaan data luas tanah antara data akuntansi dan 

menurut administrasi direncanakan untuk diselesaikan secara gradual (Bidang Keuangan 

berkoordinasi dengan Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi). Sertifikasi tanah 

telah dilaksanakan secara bertahap dan akan terus dilaksanakan. 

b. PLN Kitlurss menjelaskan bahwa tanah yang tercatat seluas 18 m2 di DTE telah dikoreksi 

dan PLN Kitlurss akan meminta sertifikat ke PLN Pikitring SBS. 

c. PLN Pikitring JBN menjelaskan akan membentuk Tim penyelesaian dan pengurusan 

sertifikat dan apabila mengalami kendala akan bekerja sama dengan pengacara/bantuan 

hukum. 

73 

BPK-RI/AUDITAMA V

d. PLN Kitlursu menjelaskan bahwa sertifikasi tanah akan dilakukan secara bertahap dengan 

mengutamakan daerah yang rawan sesuai dengan kemampuan anggaran. Tanah seluas 

61.540 m2 di Sektor Pekanbaru tersebut akan dibukukan setelah diserahterimakan PLN 

Piktring SBS, sedangkan tanah seluas 11.828 m2 akan dibukukan berdasarkan 

inventarisasi tim tanah. 

e. PLN Wilayah S2JB menjelaskan telah dibentuk tim inventarisasi dan laporan akuntansi 

akan disesuaikan berdasarkan hasil kerja tim. 

BPK – RI menyarankan agar PLN secara bertahap mengurus sertifikat dengan 

mengutamakan daerah yang rawan sesuai dengan kemampuan anggaran, berusaha 

menyelesaikan sengketa tanah dengan pihak ketiga dengan memperhatikan kepentingan 

perusahaan serta melakukan koordinasi antar tim inventarisasi tanah dan bidang akuntansi 

untuk memutakhirkan data tanah. 

17. Nilai kontrak jasa supervisi untuk pembangunan PLTU Labuhan Angin terlalu tinggi 

sebesar US$87.00 ribu 

PLN Pikitring Sumut telah menunjuk langsung PT Prima Layanan Nasional 

Engineering (PLN-E) dengan surat perjanjian No.036.PJ.PLN 2004/061/Pikitring 

Sumut/2004, tanggal 1 Desember 2004 untuk melaksanakan pekerjaan jasa supervisi 

konstruksi PLTU Labuhan Angin Unit 1 & 2 (2x115 MW). Nilai kontrak maksimum sebesar 

Rp29.690.274.000,00 dan US$649,495 (termasuk PPN) yang terdiri atas biaya langsung 

personil (remunerasi) dan non personil. 

Pemeriksaan atas dokumen kontrak menunjukkan hal-hal berikut: 

a. Tim Negosiasi belum melaksanakan fungsinya untuk memformulasikan HPS. 

b. Uji banding dengan kontrak supervisi yang dilaksanakan sebelumnya oleh PLN-E untuk 

pembangunan 6 unit PLTGU Muara Tawar (6 x 110 MW) terdapat biaya pekerjaan yang 

seharusnya tidak perlu diperhitungkan dalam nilai kontrak senilai US$87,000.00 untuk 

keperluan transfer of knowledge, karena biaya tersebut merupakan biaya alih teknologi 

PLN-E yang tidak ada kaitan dengan lingkup pekerjaan kontrak konsultan PLN-E. 

74 

BPK-RI/AUDITAMA V

Tim Negosiasi Pikitring Sumut seharusnya membuat HPS sebagai acuan untuk 

menetapkan kewajaran harga/item pekerjaan dalam kontrak sesuai SK Pemimpin proyek 

Pikitring Sumut No.074K.62/PPIKITRING SUMUT/2004 tanggal 22 Juni 2004. 

Hal tersebut mengakibatkan alokasi pengeluaran biaya untuk kontrak jasa supervisi 

PLN-E terlalu tinggi sebesar US$87,000.00. 

Hal tersebut terjadi karena Tim Negosiasi tidak sepenuhnya melaksanakan fungsinya 

dalam pembuatan HPS dan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kehematan dalam proses 

negosiasi. 

PLN Pikitring Sumut menjelaskan bahwa untuk yang akan datang, akan 

memformulasikan HPS untuk setiap pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan untuk item Transfer of Knowledge, akan ditindaklanjuti secara legalitas 

terhadap PLN-E sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BPK–RI menyarankan agar panitia pengadaan selalu membuat dan menetapkan HPS 

sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga pengadaan dan membuat addendum kontrak 

untuk kerja kurang senilai US$87,000.00. 

18. Terdapat 112 kontrak pekerjaan jasa konstruksi sejak tahun 2002 s.d 2004 yang 

penyelesaiannya berlarut-larut 

Hasil pemeriksaan terhadap saldo buku besar dan rekap kartu PDP pada PLN Disjaya 

2004 menunjukkan bahwa saldo PDP tahun 2004 sebesar Rp194.532.398.159 terdiri dari 112 

kontrak pekerjaan konstruksi antara lain SKTM, Gardu, Pemasangan Cubicle dan 

Elektromekanik yang belum selesai dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pekerjaan tahun 2002 senilai Rp4.704.945.816,00 yang tertuang dalam 19 kontrak; 

b. Pekerjaan tahun 2003 senilai Rp32.932.727.920,00 yang tertuang dalam 29 kontrak; 

c. Pekerjaan tahun 2004 senilai Rp156.914.859.682,00 yang tertuang dalam 64 kontrak. 

Pada bulan Desember 2004 terdapat penyelesaian 9 kontrak senilai 

Rp1.302.730.105,00 yang berasal dari kontrak pekerjaan tahun 2001. Dengan demikian masa 

penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu 3 tahun atau 1.095 hari. Selain itu, 

75 

BPK-RI/AUDITAMA V

laporan pelaksanaan pekerjaan untuk PDP lainnya belum diperoleh tim. 

Penyelesaian pekerjaan seharusnya sesuai kontrak dan hasilnya dapat dimanfaatkan 

secepat mungkin. 

Hal ini mengakibatkan tingkat keandalan lama padam dan frekuensi padam tidak 

dapat dicapai secara optimal. 

Hal ini disebabkan perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak 

pekerjaaan jasa konstruksi tidak memadai. 

PLN Disjaya menjelaskan bahwa PDP tahun 2002 secara fisik telah selesai 100% 

sedangkan untuk tahun 2003 ada beberapa pekerjaan yang belum selesai karena masalah ijin 

boring jalan tol (proses persetujuan ijin) dan ada pekerjaan tambah kurang yang ditargetkan 

selesai dalam tahun 2005. Untuk selanjutnya setiap periode akan dilakukan rekonsiliasi antara 

akuntansi dengan bidang terkait sehingga penyelesaian pekerjaan PDP konstruksi tidak 

berlarut-larut. 

BPK – RI menyarankan agar PLN Disjaya lebih meningkatkan pengendalian atas 

pelaksanaan kontrak konstruksi antara lain melalui pengenaan denda keterlambatan sesuai 

ketentuan kontrak. 

19. Pengembangan Program Periperal Hyper TextProtocol untuk material cadang dan 

pemeliharaan pada PLN P3B Kantor Induk masih belum tepat 

Bagian Tekhnologi Informasi (TI) PLN P3B Kantor Induk membuat Program 

Periperal Hyper Text Protocol (PHP) yang berfungsi untuk mengetahui stok material yang 

dapat dijalankan secara on-line antara Bagian Gudang, Bagian Logistik dan Bagian 

Akuntansi. 

Hasil Program PHP ini ternyata tidak menunjukkan keadaan jumlah barang digudang 

yang sebenarnya, karena perhitungan sisa material di gudang menggunakan rumus: Sisa 

material = Bon Penerimaan Barang (TUG-3) dikurangi Perintah/Permintaan Barang (TUG-7) 

dikurangi Bon Pengeluaran Barang (TUG-8/TUG-9). TUG-7 belum dapat diperhitungkan 

sebagai pengurang persediaan apabila TUG 8/TUG 9 belum diterbitkan karena pada saat 

TUG-7 diterbitkan belum terjadi pengeluaran barang dari gudang. 

76 

BPK-RI/AUDITAMA V

Atas kesalahan program PHP tersebut, Bagian Akuntansi mencatat persediaan 

material berdasarkan kartu persediaan di gudang yang dibuat secara manual. Sedangkan 

Bagian Logistik masih menggunakan data persediaan yang dihasilkan oleh program PHP 

dalam menyusun rencana kebutuhan material. 

Seharusnya program PHP tersebut dapat menghasilkan informasi persediaan barang di 

gudang secara akurat. 

Hal tersebut berakibat perencanaan kebutuhan barang oleh Bagian Logistik menjadi 

tidak tepat. 

Hal tersebut terjadi disebabkan perencanaan dan pengendalian PLN P3B dalam 

membuat Program PHP kurang memadai serta evaluasi atas penerapan Program PHP belum 

dilakukan. 

PLN menjelaskan bahwa P3B sedang melakukan penyempurnaan program PHP 

tersebut bersamaan dengan penerapan/aplikasi SIMAT (Sistim Informasi Material Terpadu). 

BPK-RI menyarankan agar PLN lebih meningkatkan perencanaan dan pengendalian 

pembuatan program serta melakukan evaluasi penerapan dan penyempurnaan program. 

20. Proses serah terima proyek antara PLN Pikitring JBN dengan unit pengelola aset 

berlarut–larut 

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas PDP pada PLN Pikitring JBN diketahui : 

a. Terdapat 60 Hasil kegiatan proyek (proyek) senilai Rp323.940.126.248,00 yang sudah 

Serah Terima Pengoperasian Proyek (STOP) ke Unit Pengelola namun belum dilakukan 

Serah Terima Proyek (STP). Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap proyek proses STP 

tersebut diketahui : 

1) 60 hasil proyek tersebut telah dioperasikan selama 7 sampai dengan 15 bulan yaitu 

sejak dilakukan STOP, namun belum dilakukan STP. 

2) Dalam rangka penyelesaian proses STP, Tim STP PLN Pikitring JBN telah 

melakukan cek fisik bersama tim dari Unit PLN Unit Pengelola (PLN P3B, PLN 

Distribusi/Wilayah) antara lain mencocokkan peralatan yang akan diserah terimakan 

77 

BPK-RI/AUDITAMA V

dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan (kelemahan yang harus 

dilengkapi/diperbaiki oleh PLN pikitring JBN (pending matters). Dari hasil 

pemeriksaan dan konfirmasi kepada PLN Unit Pengelola dapat disimpulkan bahwa 

pending matters yang terjadi pada umumnya tidak bersifat material/substantial yang 

dapat mempengaruhi pengoperasian peralatan tersebut. 

Hasil pemeriksaan fisik BPK-RI secara uji petik pada tanggal 29 Januari 2005 terhadap 

peralatan terpasang Gardu Induk Bantul dan Semanu menunjukkan bahwa peralatan 

tersebut sudah beroperasi dan dimanfaatkan dengan baik oleh PLN Unit Pengelola. 

b. Terdapat kontrak pengadaan dan pemasangan LFC SCADA PLTU Suralaya Unit 5, 6 dan 

7 dengan nomor kontrak 021.PJ/13/PIKITRING JBN/2001 tanggal 19 Nopember 2001 

yang dilaksanakan oleh PT Bandung Isco senilai Rp902.495.000,00. Proyek tersebut telah 

selesai 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan pertama dengan nomor 

046 BA/130/PIKITRING JBN/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 serta telah berakhir masa 

pemeliharaan sesuai berita acara masa pemeliharaan nomor 060.BA/130/Proring DKI 

Jaya dan Banten/2002 tanggal 18 Maret 2002. Kepala Proring DKI Jaya dan Banten 

melalui surat No. 073/640/PRORINGDKIJAYA&BANTEN/2005 tanggal 14 Pebruari 

2005 menjelaskan bahwa proyek tersebut telah beroperasi/dimanfaatkan dengan baik oleh 

PLN P3B namun belum dilakukan Serah Terima Proyek (STP). 

Dengan demikian, keterlambatan penerbitan STP mengakibatkan Bagian Akuntansi 

Pikitring JBN masih membukukan proyek-proyek tersebut sebagai PDP, sedangkan Unit 

Pengelola sudah memanfaatkan peralatan tersebut untuk menghasilkan pendapatan namun 

tidak membukukannya sebagai aktiva dan tidak memperhitungkan biaya penyusutan. 

SE Direksi PLN No. 018.E/026/DIR/1996 tentang tatacara serah terima proyek selesai 

dari PLN unit pelaksana proyek kepada PLN unit pengelola dan anak perusahaan mengatur 


a. Bab II pasal 1 ayat 1.1. menyatakan bahwa PLN Unit Pelaksana Proyek dapat langsung 

melaksanakan STP Selesai kepada PLN Unit Pengelola termasuk nota pemindahbukuan 

dari biaya Proyek Selesai tersebut. 

78 

BPK-RI/AUDITAMA V

. Pasal 3 menyatakan untuk mempercepat pelaksanaan serah terima, maka apabila proyek 

atau bagian proyek sudah akan selesai harus segera disiapkan inventarisasi aktiva/barang 

yang akan diserahterimakan dengan memperhatikan pengelompokan jenis Aktiva Tetap 

sesuai dengan kode perkiraan PLN yang berlaku. 

Sesuai ketentuan di atas maka PDP yang telah selesai dan beroperasi/dimanfaatkan 

seharusnya dapat langsung diproses Berita Acara STP dan pemindah bukuan PDP Proyek ke 

Aktiva PLN Unit Pengelola. 

Hal tersebut diatas mengakibatkan Laporan Keuangan PLN tahun 2004 membukukan 

aktiva PLN terlalu rendah dan PDP terlalu tinggi masing-masing sebesar 

Rp324.842.621.248,00 (Rp323.940.126.248,00 + Rp902.495.000,00) serta biaya operasi 

(penyusutan) diperhitungkan terlalu rendah sebesar Rp9.074.718.499,57. 

Hal tersebut terjadi karena PLN Pikitring JBN dan Unit Pengelola (PLN P3B dan 

Distribusi/Wilayah) tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Edaran Direksi PT PLN 

nomor 018.E/026/DIR/1996. 


a. Koordinasi PLN Pikitring dengan unit pengelola aset akan ditingkatkan sehingga proses 

STP dapat segera diselesaikan dalam tahun 2005 diikuti dengan nota pembukuan. 

b. 60 proyek yang telah beroperasi senilai Rp323.940.126.248,00 tersebut telah dikoreksi 

menjadi aktiva tetap dan telah dihitung/dibebankan penyusutannya dalam laporan 

keuangan PLN tahun 2004. 

BPK RI menyarankan agar : 

a. Penandatanganan STP untuk proyek selesai dan telah dioperasikan tersebut segera 

dilaksanakan kedua pihak. 

b. Penyerahan hasil proyek lainnya/berikutnya dilakukan secara langsung melalui STP 

(tanpa harus melalui STOP), sedangkan penyelesaian pending matters yang ada tetap 

dilakukan tanpa menghambat penerbitan STP dan nota pemindahbukuan. 

79 

BPK-RI/AUDITAMA V

21. Terdapat aktiva hibah dari PT Jawa Power kepada PLN yang belum dicatat sebagai 

aktiva tetap 

PLN Pikitring JBN memperoleh hibah dari PT Jawa Power (PT JP) berupa Gardu 

Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Paiton Unit 5 dan 6 sesuai Taking-Over 

Certificate Nomor: 232.SKt/130/PIKITRING JBN/2002 tanggal 5 September 2002. Hasil 

pemeriksaan terhadap daftar aktiva tetap diketahui bahwa aktiva hibah tersebut tidak tercatat 

pada laporan keuangan PLN Pikitring JBN tahun buku 2004. PT JP pada saat menyerahkan 

aktiva hibah tersebut tidak memberikan data tentang nilai perolehan. 

Aktiva hibah tersebut telah dioperasikan oleh PLN P3B sebelum dilakukan serah 

terima tanggal 5 September 2002. Pengajuan Berita Acara Serah Terima Proyek (BASTP) 

dari PLN Pikitring JBN kepada PLN P3B telah dilakukan tanggal 9 Desember 2004, namun 

sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 14 Pebruari 2005, BA STP belum ditandatangani 

oleh PLN P3B. 

Perolehan aktiva seharusnya dibukukan oleh PLN Pikitring JBN sesuai nilai 

perolehan/nilai pasar. 

Hal tersebut mengakibatkan aktiva hibah tersebut tidak tercatat pada PLN Pikitring 

JBN maupun PLN P3B dan biaya penyusutan belum pernah diperhitungkan/dibukukan. 

Hal tersebut disebabkan PLN Pikitring JBN menganggap bahwa Unit Pengelola yang 

seharusnya melakukan penilaian aktiva hibah. 

PLN Piktiring JBN menjelaskan bahwa proses BA STP yang telah disampaikan ke 

PLN P3B akan dimonitor penyelesaiannya dan diharapkan selesai pada tahun 2005. 

Sedangkan penilaian atas harga taksiran aset yang dihibahkan dilakukan oleh PLN P3B. 

BPK-RI menyarankan BA STP atas aktiva hibah tersebut segera diselesaikan dan 

PLN P3B menaksir nilai aktiva tersebut. 

22. Pengendalian atas rekening koran Bank Receipt PLN S2JB masih lemah 

a. BPD Jambi 

Pemeriksaan secara uji petik atas prosedur bank receipt pada PLN Cabang Jambi, 

80 

BPK-RI/AUDITAMA V

menunjukkan bahwa uang hasil tagihan pelanggan dari PLN Ranting Muara Tebo dan 

Muara Sabak disetor ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi. BPD tidak 

terdaftar sebagai bank receipt berdasarkan ketentuan dari PLN KP. Penunjukan BPD sebagai 

bank penampungan tersebut tidak diikat dalam suatu perjanjian namun hanya pembukaan 

rekening normal. Pemeriksaan atas mutasi rekening koran Ranting Muara Sabak dan 

Muara Tebo menunjukkan bahwa BPD Jambi Hanya melakukan transfer/mendebet 

sebanyak 1 atau 2 kali dalam satu bulan. 

BPD Jambi tidak memberikan bunga/jasa giro atas pengendapan dana PLN pada 

rekening tersebut. Selain itu, PLN S2JB Cabang Jambi tidak dapat mengenakan denda 

kepada BPD Jambi atas keterlambatan penyetoran secara otomatis ke rekening koran PLN 

S2JB karena tidak dibuat perjanjian kerjasama. 

b. BNI dan BRI 

Pemeriksaan uji petik atas rekening koran bank receipt pada bulan Mei s.d 

Oktober 2004 menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan 

pelunasan rekening listrik lebih dari satu hari dari rekening koran PLN Cabang Jambi ke 

rekening koran bank receipt PLN S2JB yaitu BNI Cabang Sarolangun, Cabang Bangko 

dan BRI Cabang Muara Bulian. PLN S2JB belum mengenakan denda atas keterlambatan 

penyetoran tersebut sebesar Rp7.746.804,06. 

c. KUD dan Koperasi Lainnya 

Pemeriksaan secara uji petik terhadap penerimaan penjualan rekening listrik pada 

beberapa payment point yang dikelola KUD pada Rayon Telanaipura, Kota Baru dan 

Seberang Kota bulan September, Oktober dan Nopember 2004 menunjukkan bahwa 

selama periode pembayaran rekening listrik (tgl 6 s.d 25) setiap harinya pada payment 

poin tersebut selalu ada penerimaan penjualan rekening listrik. Hasil perbandingan antara 

Laporan Rekening Lunas Harian (TUL V-02) dan Bukti Penyetoran Uang (TUL V-06) 

menunjukkan bahwa sebagian payment point KUD tidak menyetor seluruh hasil 

penjualan rekening listrik pada hari yang sama, namun disetorkan ke bank receipt PLN 

Cabang Jambi pada setiap akhir bulan. 

81 

BPK-RI/AUDITAMA V

SE Direksi PLN No.128.E/541/DIR/99 tanggal 5 Juli 1999 tentang proses transfer 

dana receipt secara otomatis yang disempurnakan dengan Edaran Direksi PLN 

No.010.E/012/DIR/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Mekanisme arus dana receipt pasal 

IV, angka A.a. yang menyebutkan bahwa seluruh penerimaan di kantor pelayanan UP dan 

tingkat dibawahnya secara harian ditransfer otomatis ke unit pelaksana induk atasannya, 

maka transfer penerimaan RL pada bank receipt dilakukan dengan otomatis. Selain itu, 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama Induk diketahui bahwa apabila terjadi keterlambatan 

transfer, bank receipt bersedia memberikan ganti rugi dengan rumus = (Nominal transfer x 

hari keterlambatan x suku bunga deposito 3 bulan yang berlaku) : 360 hari. 

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat memanfaatkan dana hasil penagihan sesegera 

mungkin dan PLN tidak dapat menagih denda atas keterlambatan tersebut, serta PLN tidak 

memperoleh bunga jasa giro atas transaksi rekening tersebut. 

Hal tersebut terjadi karena pengendalian intern atas arus penerimaan dana pada PLN 

Cabang Jambi masih lemah. 

PLN menjelaskan bahwa : 

a. Pembukaan rekening di BPD dilakukan karena kondisi mendesak yaitu pada saat 

pembukaan ranting baru yang waktunya sangat sempit, sedangkan bank lain di Muara 

Sabak tidak ada, di Muara Tebo hanya ada BRI Kantor Kas yang menginduk ke Muara 

Bungo. PLN akan melakukan pendekatan untuk mengadakan perjanjian seperti bank 

receipt lainnya. 

b. PLN akan membuat surat teguran KUD-KUD untuk menyetor uang hasil penjualan 

rekening listrik sesuai ketentuan dan membuat TUL V-04 (rekening lunas) secara tertib 

serta membuat surat tagihan denda kepada masing-masing bank. 


a. Setiap payment point diikat dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masingmasing 

pihak. 

b. PLN Cabang Jambi memberikan teguran kepada KUD yang terlambat menyetorkan hasil 

penerimaan rekening ke bank receipt. 

82 

BPK-RI/AUDITAMA V

23. Pengendalian angsuran pembayaran rumah dinas yang dijual masih lemah 

Penghapusan Aktiva Tetap Tak Bergerak – Rumah Dinas pada PLN Pikitring JBN 

tahap I didasarkan pada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. S-74/MI- 

PBUMN/1998 tanggal 24 Juli 1998 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi PLN No. 

042.K/523/DIR/1999 tanggal 15 Maret 1999 dan Keputusan Direksi No. 

045.K/020/DIR/2003 tanggal 17 Pebruari 2003. Penjualan rumah dinas tahap I sebanyak 49 

buah rumah dibayar oleh penghuni rumah dinas secara angsuran dengan jangka waktu 

selambat-lambatnya 5 tahun atau 60 bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa waktu dan nilai pembayaran angsuran sewa 

beli 17 rumah dinas dengan harga jual sebesar Rp1.030.965.000,00 tidak sesuai dengan 

perjanjian. Nilai tunggakan angsuran per 31 Desember 2004 sebesar Rp706.053.000,00 

diantaranya tunggakan atas 6 rumah dinas yang tidak pernah dibayar angsurannya sebesar 

Rp502.804.000,00. PLN Pikitring JBN baru mengeluarkan peringatan pertama kepada 12 

pembeli rumah dinas pada 16 Pebruari 2003. Pembeli yang tidak mendapat peringatan 

pertama adalah pembeli yang belum membayar angsuran sama sekali. 

Sesuai Pasal 6 Perjanjian Sewa Beli Rumah diatur bahwa apabila pembeli tidak 

melunasi angsuran sesuai Pasal 5, maka PLN Pikitring JBN akan memberi peringatan 

pertama. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak peringatan pertama pembeli tetap belum 

melunasi angsuran, maka akan diberikan peringatan kedua demikian seterusnya hingga 

apabila telah diberikan peringatan ketiga namun pembeli tetap belum melunasi angsuran, 

maka PLN Pikitring JBN berhak memutus Surat Perjanjian ini secara sepihak dan pembeli 

harus mengembalikan rumah tersebut dalam keadaan kosong selambat-lambatnya tiga bulan 

terhitung sejak tanggal diputuskan Surat Perjanjian. 


a. PLN Pikitring JBN terlambat menerima pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan 

rumah dinas sebesar Rp706.053.000,00. 

b. Ketidaktegasan PLN Pikitring JBN melakukan peringatan cenderung mempengaruhi 

pembeli rumah dinas untuk melalaikan pembayaran angsurannya. 

83 

BPK-RI/AUDITAMA V

Hal tersebut terjadi karena Bagian Umum PLN Pikitring JBN tidak sepenuhnya 

memperhatikan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Rumah dalam hal memberikan 

peringatan. 

PLN Pikitring JBN menjelaskan akan membuat surat teguran dan penagihan kepada 

penunggak. 

BPK – RI menyarankan agar PLN Pikitring JBN melaksanakan ketentuan perjanjian 

sewa beli rumah dinas secara tegas antara lain dalam melaksanakan ketentuan pemberian 

peringatan pertama s.d. ketiga serta pemutusan perjanjian terhadap penunggak. 


Dalam pemeriksaan tahun buku 2003 terdapat 30 (tiga puluh) temuan atas kepatuhan 


dengan status 9 (sembilan) temuan dinyatakan selesai dan sisanya 21 (dua puluh satu) temuan 

masih perlu dipantau tindak lanjutnya, yaitu: 

a. Terdapat keterlambatan penarikan pinjaman pertama kali atas pinjaman luar negeri 

dengan fasilitas kredit ekspor pada proyek GITET Tasikmalaya sehingga PLN dan 

Negara dirugikan sebesar EUR98.91 ribu, dan diantaranya terdapat lebih bayar sebesar 

EUR12.61 ribu. 

Hal ini mengakibatkan kerugian yang ditanggung PLN dan kerugian Negara sebesar 

EUR98,909.54 (EUR32,722.86 + EUR66,186.68) atau Rp967.533.120,28 dan diantaranya 

lebih bayar biaya komitmen sebesar Rp123.321.538,68. 

Hal ini terjadi karena : 

1) Kelalaian PLN dalam memenuhi Perjanjian Penerusan Pinjaman berupa kelengkapan 

dokumen yang diperlukan untuk penarikan pinjaman pertama kali. 

2) Amandemen No.1 tanggal 14 Oktober 2002 atas Loan Agreement tanggal 30 Agustus 

2000 antara pihak KfW dengan Republik Indonesia tidak memperhatikan klausul yang 

telah disepakati oleh pihak KfW. 

3) Koordinasi antara Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dengan PLN 

84 

BPK-RI/AUDITAMA V

tidak berjalan sebagai mestinya. 


1) PLN memperbaiki klausul biaya komitmen pada perjanjian atas pinjaman Tranche-B. 

2) Pimpinan Proyek dan PLN Kantor Pusat memperhatikan kelengkapan dokumen yang 

diperlukan untuk penarikan pinjaman pada periode-priode berikutnya agar 

keterlambatan penarikan pinjaman tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa perbaikan klausul tersebut masih 

menunggu keputusan mengenai cosmetic rate dan kelebihan bayar tersebut sudah 

disepakati dengan Depkeu untuk dikompensasikan dengan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga. 

b. Pengendalian intern atas pembukuan Pembayaran Dimuka masih lemah 

Hal ini mengakibatkan posisi saldo Pembayaran Dimuka per 31 Desember 2003 

sebesar Rp418.921.470.945,00 belum menggambarkan keadaan senyatanya. 

Hal ini disebabkan Dinas Akuntansi Kantor Pusat dan DLK tidak pernah melakukan 

rekonsiliasi dan DLK tidak sesegera mungkin menyampaikan dokumen-dokumen 

pendukung ke DKP sebagai dasar pencatatan akuntansi. 

BPK-RI menyarankan agar DLK dan DKP melakukan rekonsiliasi secara berkala dan 

membukukan saldo Pembayaran Dimuka secara tertib dan mutakhir 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa DLK dan DKP telah melakukan 

rekonsiliasi secara periodik. 

c. Pemberian Porsekot Dinas senilai Rp14.010,41 juta tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba 

rugi tidak menyajikan kondisi biaya yang sebenarnya. 

Hal ini disebabkan Dinas Keuangan PLN Kantor Pusat (KP) tidak mematuhi 

peraturan yang berlaku. 


1) PLN melaksanakan prosedur pertanggung jawaban persekot pegawai secara tertib 

85 

BPK-RI/AUDITAMA V

sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Pemberian persekot kepada pihak ketiga tidak dibukukan dalam akun pinjaman 

pegawai, namun agar dipindahkan ke akun biaya dibayar dimuka atau dibiayakan 

pada tahun berjalan. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan sudah dibuat Nota Dinas kepada pihak –pihak 

yang mengambil persekot untuk segera dipertanggungjawabkan dan dalam tahun 2004 

jumlah persekot yang telah dipertanggungjawabkan Rp13.892,25 juta dan sisanya sebesar 

Rp132,65 juta sudah dipertanggungjawabkan bulan Mei 2005. 

d. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar US$310.89 ribu kepada konsultan Cleary, 

Gottlieb, Steen & Hamilton(CGS&H). 

Hal tersebut mengakibatkan PLN salah melakukan pembayaran yang melebihi 

kewajibannya kepada CGS&H sebesar USD310,891.41 terdiri atas : 

1) Pembayaran yang menjadi kewajiban Departemen Keuangan RI sebesar 

USD256,242.61 

2) Kelebihan pembayaran untuk tagihan Juli s.d. September 2001 sebesar 

USD54,648.80. 

Hal ini dapat terjadi karena Bagian Keuangan PLN KP dan KKRKK kurang cermat 

dalam melakukan verifikasi dan pembayaran tagihan dari konsultan CGS&H. 

BPK-RI menyarankan agar PLN memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada 

CGS&H dan mengupayakan penggantiannya kepada Departemen Keuangan RI maupun 

Pertamina. Untuk selanjutnya KKRKK dan Bagian Keuangan PLN lebih cermat dalam 

menghitung pembayaran yang menjadi kewajiban PLN. 

PLN menindaklanjuti akan mengupayakan penagihannya ke PT Pertamina. 

e. Penyajian akun atas Tanah dan Gedung-gedung Batu senilai Rp228.514,31 juta belum 

akurat 

Hal tersebut mengakibatkan mengakibatkan : 

1) Validitas dan akurasi Aktiva Tetap Tanah dan Bangunan senilai 

Rp228.514.310.958,00 diragukan. 

86 

BPK-RI/AUDITAMA V

2) Aktiva Tetap Bangunan kurang catat sebesar Rp5.132.482.254,00. 

Hal-hal di atas disebabkan : 

1) Tidak ada koordinasi yang baik antara Akuntansi Keuangan KP (DKP) dengan 

Bidang Pengelolaan Kantor Pusat dan Fasilitas (PKPF) dalam mendokumentasikan 

data Inventarisasi Wisma dan Rumah Dinas. 

2) Bidang PKPF tidak menyampaikan informasi kepada Unit Arsip Perusahaan (UAP) 

Jl. Wijaya atas pemisahan kepemilikan tanah setiap unit PLN dan Anak Perusahaan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN berusaha melengkapi data administratif dan 

dokumen kepemilikan termasuk sertifikat atas tanah yang dimiliki. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa sudah dilakukan rekonsiliasi antara 

DKP dan Sekretaris Perusahaan untuk melengkapi data administratif. 

f. Terdapat tunggakan angsuran rumah dinas di PLN Kantor Pusat sebesar Rp3.151,67 juta. 

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat sesegera mungkin memanfaatkan dana hasil 

penjualan rumah. 

Hal ini disebabkan PLN tidak secara tegas menerapkan sanksi keterlambatan 

pembayaran angsuran rumah sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli 

Rumah. 

BPK-RI menyarankan agar PLN memberikan surat teguran pertama s.d. ketiga sesuai 

jangka waktu keterlambatan dan apabila tetap tidak ada pelunasan setelah terbit teguran 

ketiga tersebut agar dipertimbangkan untuk pemutusan kontrak dan meminta kembali 

rumah-rumah tersebut sesuai yang ditentukan dalam perjanjian. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan telah dibuat surat teguran kepada yang 

bersangkutan dan sampai dengan 31 Desember 2004 sudah ada pelunasan sehingga saldo 

tunggakan angsuran rumah dinas tinggal sebesar Rp1.777,42 juta. 

g. Sistem pengendalian atas arus dokumen (Flow of Document) akuntansi pada PLN KP 

masih lemah 

Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan pencatatan dan pembukuan yang dilakukan 

DKP tidak tepat. 

87 

BPK-RI/AUDITAMA V

Hal ini disebabkan DKP dan unit-unit kerja lainnya tidak memahami Pedoman Sistem 

dan Prosedur Akuntansi Umum PLN. 

BPK-RI menyarankan agar semua unit kerja PLN mematuhi pedoman sistem dan 

prosedur akuntansi umum dan melakukan pemantauan arus dokumen, pengiriman, 

penerimaan, dan pencatatannya. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa sedang dilakukan usaha untuk 

mengatasi masalah tersebut melalui sistem terpadu (on line). 

h. Pengendalian intern atas fisik dan administrasi dana perusahaan khususnya Bank Receipt 

PLN KP (BR KP)lemah 


1) Membuka peluang praktek yang tidak sehat berupa pengalihan dana ke rekening pihak 

lain sebelum ditransfer ke rekening BR KP. 

2) Saldo BR KP tidak mencerminkan keadaan sebenarnya (terlalu tinggi). 

3) Perusahaan kehilangan kesempatan menggunakan dana sebesar Rp40.242.453.163,00 

dan kesempatan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp72.162.923,15 (asumsi 

suku bunga 6% per tahun). 

Hal tersebut disebabkan: 

1) Pengendalian intern atas fisik dan administrasi dana perusahaan khususnya BR KP 

lemah. 

2) Pencatatan penerimaan dalam akun BR tidak berdasarkan penerimaan uang dari R/K 

atau nota dari bank. 

3) KP tidak melakukan tindak lanjut atas selisih hasil rekonsiliasi. 


1) Meningkatkan pengendalian intern atas fisik dan administrasi dana perusahaan 

khususnya BR KP antara lain dengan menindaklanjuti keberadaan uang selama selang 

waktu antara LKU dengan pengiriman uang dan mengirimkan hasilnya ke BPK-RI. 

2) Mencatat penerimaan kiriman uang harus berdasarkan bukti setor bank yang 

dilampirkan dalam LKU 

88 

BPK-RI/AUDITAMA V

3) Mencari pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pengalihan dana ke rekening 

pihak lain dan memberi sanksi pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam tindak lanjut, PLN telah melakukan desentralisasi wewenang serta 

pengamanan pendapatan melalui program SIP3 (revenue protection), CIS dan Kontrol 

harian. 

i. Pengendalian atas pembukuan aktiva masih lemah. 

Hal tersebut mengakibatkan nilai aktiva dalam LK tidak mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 

Hal ini disebabkan kurangnya pengendalian intern perusahaan terhadap pengelolaan 

AT sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kurangnya koordinasi antar unit yang terkait 

dalam pengelolaan AT. 

BPK-RI menyarankan agar PLN meningkatkan pengendalian atas AT dan 

melaksanakan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh. 

PLN menjelaskan bahwa tindak lanjut yang telah dilaksanakan: 

- Disbali 

Pemakaian kembali aset yang disetujui untuk dihapuskan telah diadministrasikan sesuai 

peraturan yang berlaku 

- Disjaya 

Aktiva tanah dan bangunan telah dirinci fisiknya dan lokasinya oleh Tim Inventarisasi 

Aktiva Tetap. 

Penelitian/penelusuran sebagian aset/rumah dinas yang sudah lunas/masih mencicil 

sedang dilakukan. 

- P3B 

Aktiva tersebut dari Pikitring JBN yang belum dinotabukukan ke P3B. P3B telah 

mengirimkan surat permintaan pemindahbukuan atas aset dimaksud ke Pikitring JBN 

- Disjatim 

Point (e) dan (f) telah dilakukan koreksi. 

- Disjabar 

89 

BPK-RI/AUDITAMA V

Nilai aktiva tersebut senilai Rp200.098.000 (Rp194.400.000+Rp5.698.000) telah dicatat 

tahun 2004. 

j. Terdapat pencatatan dan revaluasi ganda aset dengan harga perolehan Rp4.885,05 juta 

Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan tanah seluas 2.398.661 m2 yang berada 

dibawah penguasaan PLN lemah dari segi hukum serta berisiko dapat menimbulkan 

persengketaan dengan pihak ketiga. 

Hal ini terjadi disebabkan PLN belum optimal dalam melakukan pengurusan sertifikat 

tanah sehubungan terbatasnya anggaran. 

BPK-RI menyarankan agar PLN melakukan inventarisasi dan memeriksa kembali 

hasil revaluasi aset yang mengalami mutasi dalam tahun 2002 serta melakukan koreksi 

nilai AT, ATTB dan beban penyusutan tahun 2002. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa duplikasi tersebut telah dikoreksi tahun 

2003. 

k. Terdapat Aktiva Tetap senilai Rp86.292,89 juta yang belum memberikan manfaat bagi 

PLN. 

Hal ini mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan 

dan aktiva senilai Rp86.292.893.569,00 membebani perusahaan tanpa memberikan 

manfaat bagi perusahaan. 

Hal ini disebabkan pembangunan GI kurang direncanakan dengan baik. 

BPK-RI menyarankan agar PLN mengoptimalkan pemanfaatan komponen-komponen 

pendukung penghantar GI yang telah terpasang dan berkoordinasi dengan unit bisnis 

terkait untuk membuat perencanaan untuk meningkatkan kapasitas operasi. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa Aktiva Tetap tersebut tidak masuk 

dalam kategori Aktiva belum dimanfaatkan (ATBM), akan tetapi merupakan sarana untuk 

extension. 

l. Akiva Tetap tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai 

Hal ini mengakibatkan kepemilikan tanah seluas 2.398.661 m 2 yang berada di bawah 

penguasaan PLN lemah dari segi hukum serta berisiko dapat menimbulkan persengketaan 

90 

BPK-RI/AUDITAMA V

dengan pihak ketiga. 

Hal ini terjadi disebabkan PLN belum optimal dalam melakukan pengurusan sertifikat 

tanah sehubungan terbatasnya anggaran. 

BPK-RI menyarankan agar PLN menyediakan anggaran yang cukup untuk melakukan 

proses sertifikasi terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat hak tanah. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan secara bertahap sudah memproses sesuai 

anggaran yang tersedia tahun 2004 sebesar Rp5.276.703.100,00 untuk 2 GI dan 38 SPK 

untuk 471 persil. Anggaran tahun 2005 sebesar Rp5.546.263.000,00 untuk 459 persil dan 

312 tower serta 1 lot. 

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) Pikitring JBN tidak mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya yaitu terlalu tinggi sebesar Rp814.754,05 juta. 


1) LK tahun 2003 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yaitu PDP disajikan 

terlalu tinggi dan AT terlalu rendah 

2) Pendapatan atas aktiva PDP konstruksi yang telah dioperasikan telah diakui 

sedangkan biaya penyusutan belum dibebankan sesuai dengan statusnya sebagai PDP, 

sehingga biaya penyusutan terlalu rendah. 

Hal tersebut terjadi karena konstruksi kurang direncanakan dengan baik dan Pikitring 

belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu untuk segera 

menyelesaikan beberapa pending item dan menerbitkan STP. 

BPK-RI menyarankan agar PLN membuat perencanaan yang lebih baik dan 

melaksanakan sepenuhnya ketentuan yang berlaku untuk segera mengiventarisir/ 

menyelesaikan pending item PDP tersebut, kemudian membuatkan STP serta 

memindahbukukannya menjadi AT. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa dari nilai PDP termaksud di atas 

menjadi Aktiva Tetap Rp681.305.806.804,- sedang sisanya sebesar Rp133.448.240.918,masih 

dalam proses Serah Terima Proyek. 

n. Pengendalian atas penerimaan penjualan tenaga listrik melalui Bank Receipt (BR) pada 

91 

BPK-RI/AUDITAMA V

PLN masih lemah. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan 

penjualan tenaga listrik untuk kegiatan operasi perusahaan. 

Hal tersebut terjadi karena pengawasan dari Bagian Keuangan dan Bagian Penagihan 

PLN terhadap PP maupun BR belum optimal dan pengenaan sanksi keterlambatan BR 

belum dilakukan secara tegas, serta dalam surat perjanjian antara PLN S2JB Cabang 

Palembang dengan Bank BNI 46 Cabang Musi tidak tercantum pasal mengenai denda 

keterlambatan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN membuat surat teguran dan mengenakan 

denda/sanksi keterlambatan serta meningkatkan pengawasan BR dan PP. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa PLN sudah membuat surat teguran dan 

mengenakan denda/sanksi keterlambatan serta meningkatkan pengawasan BR dan PP. 

o. Terdapat beberapa pelanggan besar (golongan tarif I – 3 dan I – 4) yang belum membayar 

biaya keterlambatan atas pembayaran rekening listrik sebesar Rp9.699,07 juta. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN belum dapat memanfaatkan pendapatan sebesar 

Rp9.699.069.789,25 untuk operasi perusahaan dan pelanggan tersebut cenderung untuk 

melakukan pembayaran rekening listrik tidak tepat waktu. 

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya itikad baik dari PT Semen Bosowa, PT Surya 

Kertas, dan PT Bumitirto Sumberkoyo untuk segera membayar BK tersebut serta tidak 

adanya sanksi yang tegas dari PLN terhadap pelanggan yang tidak membayar BK. 

BPK-RI menyarankan agar PLN menambahkan klausul dalam Surat Keputusan 

Direksi mengenai TUL yang mengatur sanksi dan denda keterlambatan pembayaran BK 

dan selanjutnya membuat amandemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan 

pelanggan besar yang menunggak BK. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan sebagai berikut: 

1) PT Semen Bosowa telah mengakui adanya biaya keterlambatan dan masih dalam 

proses penagihan. 

2) PT Surya Kertas telah melakukan pembayaran biaya keterlambatan sebesar Rp13,64 

92 

BPK-RI/AUDITAMA V

juta. 

3) PT Bumitirto telah melakukan pembayaran biaya keterlambatan sebesar Rp39,80 juta. 

p. Pengendalian atas pencatatan Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan 

(UJL) masih lemah. 

Hal tersebut mengakibatkan pembukuan saldo BP dan UJL belum sepenuhnya sesuai 

dengan kenyataannya. 

Selisih pencatatan BP dan UMTL/UJL tersebut terjadi karena: 

1) Pengendalian atas pencatatan BP dan UJL masih lemah. 

2) Rekonsiliasi bulanan belum tertib dilakukan. 

3) Hasil rekonsiliasi tidak segera ditindaklanjuti kedalam koreksi 

BPK-RI menyarankan agar PLN meningkatkan pengendalian atas pencatatan BP dan 

UJL, menertibkan pelaksanaan rekonsiliasi bulanan serta menindaklanjuti hasil 

rekonsiliasi. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa telah dilakukan rekonsiliasi mutasi BP 

dan UJL secara periodik. 

q. Sistem TUL dan pengamanan pendapatan belum berjalan sesuai ketentuan sehingga PLN 

Wilayah Sumut tidak dapat menggunakan dana yang kurang disetor sebesar Rp1.054,11 

juta. 

Hal tersebut mengakibatkan PLN Sumut tidak dapat menggunakan dana yang kurang 

disetor sebesar Rp1,054,105,587. 

Hal tersebut terjadi karena Bagian Penagihan, Administrasi Pelanggan, Akuntansi, 

dan Keuangan belum sepenuhnya melaksanakan rekonsiliasi bulanan antara TUL IV-04, 

V-02, dan data pada Bagian Akuntansi serta belum melaksanakan opname fisik piutang 

pelanggan sesuai dengan ketentuan 

BPK-RI menyarankan agar seluruh Cabang/Rayon/Ranting pada PLN Sumut segera 

kembali menerapkan Sistem TUL secara benar dan ketekoran rekening listrik agar segera 

diselesaikan. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan secara umum TUL masih menggunakan 

93 

BPK-RI/AUDITAMA V

konvensional/manual. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya pelaksanaan opname 

phisik bulanan. Untuk ke depan mulai tahun 2005 diprogramkan data elektronik untuk 

menuju on line. Penyelesaian ketekoran rekening sebesar Rp1.054.105.587,00 masih 

dalam proses. 

r. Pengelolaan barang-barang berupa material PDP dan barang-barang yang termasuk 

ATTB di beberapa Gudang Pikitring JBN kurang memadai. 

Hal tersebut mengakibatkan material PDP, ATTB, maupun barang-barang yang sudah 

dihapuskan yang ada di gudang setiap saat sulit untuk diketahui dan diidentifikasi. 

Hal ini terjadi karena keterbatasan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia 

yang ditugaskan di gudang. 

BPK-RI menyarankan agar PLN meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang 

ditugaskan di gudang. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa sudah dilakukan pemutakhiran TUG-2 

dan layout penempatan material PDP/ATTB/Barang sudah dihapuskan serta diadakan 

penambahan jumlah petugas gudang secara out sourcing 

s. PLN Disjaya tidak melakukan penyesuaian piutang pada saat pengenaan tagihan susulan 

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sehingga pendapatan kurang catat sebesar 

Rp8.312,13 juta. 

Hal ini mengakibatkan pendapatan dalam LK PLN terlalu rendah sebesar 

Rp8.312.131.368 ,00. 

Hal tersebut disebabkan Bagian Akuntansi AP belum sepenuhnya melakukan 

pembukuan tagihan susulan sesuai pedoman yang ditetapkan. 

BPK-RI menyarankan agar PLN melakukan pembukuan tagihan susulan sesuai 

pedoman yang ditetapkan. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa penyesuaian piutang atas pengenaan 

tagihan susulan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah dilakukan sesuai 

jurnal koreksi/adjusment dari PLN Pusat terhadap Laporan Keuangan tahun 2003 

berdasarkan surat Deputy Direktur Akuntansi Kantor Pusat No. 

94 

BPK-RI/AUDITAMA V

01670/093/DD.AKT/2004 tanggal 04 Juni 2004 perihal Penyesuaian Laporan Keuangan 

Konsolidasi (Audited) 2003 Buku Besar dan Jurnal Penyesuaian untuk selanjutnya Area 

Pelayanan akan diingatkan kembali untuk dilakukan perhitungan penyesuaian Piutang 

P2TL pada saat pengenaan tagihan susulan tersebut secara accrued sesuai surat MBKEU 

No. 2698/545/D.IV/2003 tanggal 12 Desember 2003 perihal Perlakuan Akuntansi 

Tagihan Susulan P2TL. 

t. PLN belum sepenuhnya melaksanakan keputusan direksi tentang sanksi pemutusan 

sementara ataupun pemutusan rampung 

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat memanfaatkan dana atas tunggakan piutang 

dari pelanggan. 

Hal tersebut terjadi disebabkan PLN belum sepenuhnya melaksanakan Keputusan 

Direksi PLN tentang sanksi pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung. 

BPK-RI menyarankan agar PLN melaksanakan sepenuhnya Keputusan Direksi PLN 

tentang sanksi pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa telah dilakukan kontrak dengan pihak 

ketiga untuk pemutusan rampung dan hasilnya terjadi penurunan saldo piutang contoh: 

- S2JB dari Rp5,496 M turun menjadi Rp253 Juta 

- Distr. Jabar dari Rp60 M turun menjadi Rp29M 

- Disbali : telah membongkar kecuali 33 pelanggan karena telah melunasi tunggakan 

rekening listrik. 

- Disjaya : pemutusan dengan diprioritaskan untuk pelanggan dengan tunggakan besar 

dan dilaksanakan oleh mitra kerja termasuk sosialisasi ke pelanggan tentang 

ketertiban pembayaran reklis. 

- Disjateng : Telah dibentuk Tim Penegakan Tunggakan dan dilakukan kontrak 

pemutusan dengan pihak ketiga. 

- Disjatim : tahun 2004 tunggakan telah mencapai Rp14,4 milyar. Beberapa APJ 

tunggakan mencakai nihil. 

u. Harga satuan dari Harga Perhitungan Sendiri (HPS) kontrak sewa peralatan komunikasi 

95 

BPK-RI/AUDITAMA V

dan komputer masih memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) rekanan. 

Atas hal tersebut diperkirakan timbul ketidakhematan sebesar Rp411.725.060,00. 

Hal ini disebabkan panitia pengadaan tidak mentaati ketentuan HPS yang diatur dalam 

SK Direksi. 

BPK-RI menyarankan agar panitia pengadaan mentaati ketentuan HPS yang diatur 

dalam SK Direksi. 

PLN menjelaskan bahwa Disjatim telah menerbitkan surat teguran kepada panitia 

yang terkait. 


Dalam pemeriksaan tahun buku 2002 terdapat 16 (enam belas) temuan atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti pada 

tahun 2003 dengan status 9 (sembilan) temuan dinyatakan selesai dan sisanya 7 (tujuh) 

temuan masih perlu dipantau tindak lanjutnya. Dari 7 (tujuh) temuan tersebut telah 

ditindaklanjuti tahun 2004 dengan status 1 (satu) temuan dinyatakan selesai dan sisanya 6 

(enam) temuan masih perlu dipantau tindak lanjutnya, yaitu: 

a. Terdapat aktiva yang telah dimanfaatkan tetapi masih dibukukan pada akun Aktiva Tetap 

Belum Dimanfaatkan pada PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa-Bali dan 

Nusa Tenggara sebesar Rp2.475.081,63 juta. 

Hal ini mengakibatkan penyajian akun Aktiva Tetap Belum Dimanfaatkan (ATBM) 

pada Laporan Keuangan PLN Pikitring JBN tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

Hal ini terjadi disebabkan PLN Pikitring JBN mengeluarkan Berita Acara Serah 

Terima Operasi (BA STOP) dan tidak segera diikuti dengan penerbitan Berita Acara 

Serah Terima Proyek (BA STP). 

BPK-RI menyarankan agar segera melakukan pemindahbukuan ATBM tersebut 

menjadi Aktiva Tetap. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa dari nilai tersebut telah di-STP-kan 

96 

BPK-RI/AUDITAMA V

sebesar Rp2.426.247,12 juta dan sisanya belum di-STP-kan sebesar Rp48.834,51 juta. 

b. Penggunaan Program Focus atas Persediaan Material dan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan 

(PDP) Material di PLN Disjaya masih perlu disempurnakan 

Hal ini mengakibatkan penyajian akun Selisih Harga Material sebagai 

Pendapatan/Beban Diluar Usaha, akun Persediaan, akun PDP Material, PDP Konstruksi, 

dan Biaya Pemeliharaan (pemakaian material), dan akun Aktiva Tetap yang terkait 

dengan PDP Konstruksi yang telah selesai dan dipindahkan ke akun Aktiva Tetap kurang 

akurat. 

Hal ini terjadi disebabkan ketidak layakan Program Focus dalam mendukung 

pencatatan Bidang Akuntansi atas transaksi material baik material pemeliharaan dan 

material untuk PDP. 

BPK-RI menyarankan agar penilaian mutasi atas persediaan dan PDP material 

disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan penyempurnaan perangkat 

lunak persediaan dan PDP Material secepat mungkin. 

Dalam tindak lanjut PLN menjelaskan bahwa program focus hanya mengenal 

penilaian harga rata – rata tertimbang yang seharusnya berlaku khusus untuk material 

pemeliharaan, sedangkan material PDP menggunakan nilai harga perolehan maka saat ini 

telah dilakukan pengembangan/perubahan program menjadi SIMAT ( Sistem Informasi 

Material) dan mulai Januari 2005 telah diaplikasikan. 

c. Sebagian pembayaran atas penerimaan BBM PLN Kitlursu oleh PLN Kantor Pusat tidak 

didasarkan rekonsiliasi. 

Hal ini mengakibatkan pembayaran oleh PLN KP kepada Pertamina belum akurat. 

Hal ini terjadi karena perincian Tagihan Pusat dari Pertamina sebagai data 

pembanding belum diterima. 

BPK – RI menyarankan agar PLN segera dan selalu berkoordinasi dengan pihak 

Pertamina untuk melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu. Telah dilakukan rekonsiliasi 

dengan Pertamina. 

d. PLN Unit Bisnis Distribusi Jaya dan Tangerang dan Area Pelayanan Surabaya Utara dan 

97 

BPK-RI/AUDITAMA V

Selatan tidak melakukan penyesuaian Uang Jaminan Langganan pada saat pengenaan 

Tagihan Susulan Program Penertiban Tenaga Listrik. 

Hal ini mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan 

sekurang-kurangnya sebesar Rp1.229.876.900,00 di UP Cikokol dan UP Menteng dan 

sebesar Rp46.007.100,00 di APSBU dan APSBS. 

Hal ini terjadi disebabkan: 

1) PLN UP Cikokol dan UP Menteng 

Prosedur Tetap (SOP) P2TL yang disahkan oleh Manager Bidang Operasi dan 

Pelayanan Gangguan PLN Disjaya No.OPS 001 tanggal 25 Pebruari 2002 butir 

VI.6.6.2 menentukan bahwa UJL tidak diperhitungkan/ditagihkan dalam menghitung 

Tagihan Susulan. 

2) PLN APSBU dan APSBS 

Ketentuan yang berlaku ( Keputusan Direksi PLN No.256.3.K/010/DIR/2001 tanggal 

31 Desember 2001 Pasal 6 ayat 2) belum ditaati. 

BPK-RI menyarankan agar penerbitan Prosedur Tetap mengacu pada kebijakan 

Direksi dan kekurangan penyesuaian UJL agar ditagih kepada pelanggan. 

Dalam tindak lanjut PLN menjelaskan bahwa guna memperlancar penyelesaian 

tagihan susulan atas pelanggan yang terkena P2TL, PLN belum/tidak menambahkan 

penyesuaian UJL. Penyesuaian UJL ditagihkan setelah pelanggan melunasi tagihan 

susulan (surat No.822/10/D/IV/2003 tanggal 23 Oktober 2003). 

e. PLN Unit Bisnis Distribusi Jaya dan Tangerang belum sepenuhnya melaksanakan 

Keputusan Direksi PLN tentang sanksi Pemutusan Sementara ataupun Pemutusan 

Rampung 

Hal ini mengakibatkan PLN tidak dapat memanfaatkan dana sebesar 

Rp9.322.955.383,00 dan Rp10.114.428.490,00. 

Hal ini terjadi disebabkan PLN UP Cikokol dan UP Menteng belum sepenuhnya 

melaksanakan Keputusan Direksi PLN tentang sanksi pemutusan sementara ataupun 

pemutusan rampung. 

98 

BPK-RI/AUDITAMA V

BPK-RI menyarankan agar pengenaan sanksi kepada pelanggan yang menunggak 

dilakukan secara lebih intensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam tindak lanjut PLN menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan pemutusan 

sementara dan pemutusan rampung sudah di outsourcing. 

f. Penyelesaian kontrak pada masa jaminan pemeliharaan berlarut – larut sehingga hutang 

kepada rekanan sebesar Rp14.183,97 juta tidak jelas penyelesaian. 

Hal ini mengakibatkan penyelesaian hutang kepada rekanan menjadi berlarut-larut 

dan tidak jelas penyelesaiannya. 

Hal ini terjadi disebabkan status penyelesaian kontrak tersebut tidak jelas. 

BPK-RI menyarankan agar Direksi PLN segera mengambil kebijakan penyelesaian 

atas proyek tersebut sehingga status hutang kepada pihak ketiga menjadi jelas. 

Dalam tindak lanjut, PLN menjelaskan bahwa tindak lanjut penyelesaian kontrak ini 

masih menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung. Pada tingkat pengadilan negeri 

PLN dinyatakan kalah dan pada tingkat pengadilan tinggi PLN dinyatakan menang. 

99 

BPK-RI/AUDITAMA V

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - Badan Pemeriksa Keuangan

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?