risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

RISALAH RAPAT
RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
KAMIS, 16 FEBRUARI 2012
Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja (PANJA)
Rapat Ke : --
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Kemendagri (diwakili) dan Dirjen Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili)
Hari / Tanggal : Kamis, 16 Februari 2012
Pukul : 19.00 WIB – Selesai
Tempat Rapat : Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo-Bogor
Ketua Rapat : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Ketua Panja RUU ASN
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Lanjutan Pembahasan rumusan substansi Panja RUU ASN
Anggota : 15 dari 24 orang Anggota Panja Komisi II DPR RI
9 orang Ijin
Nama Anggota :
Pimpinan Komisi II DPR RI :
1. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan :
2. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH
13. Drs. H. Akhmad Muqowam
3. Ignatius Moelyono
4. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc
Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :
5. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
--
6. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si
7. Drs. Murad Nasir, MSi
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra:
8. Dra. Eddy Mihati, M.Si
9. Zainun Ahmadi
14. Hj. Mestariany Habie, SH
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura:
10. KH. Aus Hidayat Nur
11. H.M. Gamari Sutrisno
15 . Miryam Haryani, SE, M.Si
Fraksi Partai Amanat Nasional:
12. Drs. Fauzan Syai’e

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) :
1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. IP, M.Si
2. Ganjar Pranowo
3. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
4. Drs. H. Abdul Gaffar Pattape
5. Paula Sinjal, SH, M.Si
JALANNYA RAPAT:
2
6. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd
7. H. Rahadi Zakaria, S.Ip, MH
8. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil
9. Abdul Malik Haramain, M.Si
KETUA RAPAT / KETUA PANJA (DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA/F-PD):
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Yang terhormat saudara Wakil Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Yang terhormat saudara Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi birokrasi.
Yang terhormat saudara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM atau yang mewakili.
Yang terhormat saudara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau
yang mewakili.
Yang terhormat saudara-saudara sekalian Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI.
Saudara, saudara,
Kita ini berpacu dengan waktu, berpacu dengan situasi dan kita harus menyelesaikan ini
sebaik-baiknya. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena hanya atas berkenannya jualah kita dapat menghadiri Rapat Panitia Kerja
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas
konstitusional di bidang legislasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Sesuai dengan laporan sekretariat, Rapat Panitia Kerja hari ini daftar hadir ditandatangani
oleh 9, ijin 2, jadi jumlah 13, dengan demikian sudah memenuhi kourum fraksi ada 6 dari 9 fraksi,
oleh karena itu telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata
Tertib DPR RI maka perkenankanlah kami membuka Rapat Panitia Kerja ini dan Rapat Panitia
Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kesediaannya
memenuhi undangan dalam Rapat Panitia Kerja hari ini, demikian juga kepada Pimpinan dan
Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI. Kami mau menawarkan sekaligus meminta persetujuan
mengenai acara rapat pada hari ini adalah membahas lanjutan materi Rancangan Undang-Undang
tentang Aparatur Sipil Negara. Setuju?
Kita akhiri jam berapa nanti?
(RAPAT : SETUJU)

Jam menurut Tata Tertib DPR RI jam 21.30 bisa diperpanjang. Perlu kami sampaikan
bahwa pada rapat Panitia Kerja hari ini adalah lanjutan rapat yang sebelumnya telah dilakukan
pada tanggal14 Februari 2012 yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi II DPR RI, adapun
substansi yang dibahas yakni:
Satu, terhadap cluster pensiun disepakati akan mempergunakan sistem fully funded
system, dalam pembiayaan pensiun dan pembayaran pensiun adalah merupakan hak bagi setiap
Pegawai Negeri Sipil, ini yang mendasar satu. Satu hal yang mendasar yang telah kita sepakati
bahwa pensiun adalah merupakan hak dan kita laksanakan fully funded system.
Yang kedua, meminta kepada pemerintah untuk merumuskan hak pensiun bagi janda
duda Pegawai Negeri Sipil dan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal
sebelum memasuki batas usia pensiun. Itu yang kedua. Kita telah sepakati kita dalam undangundang
ini membuat cantolannya, garis-garis besar untuk ke depan tapi sudah ada dasar-dasar.
Ketiga, terkait dengan hak pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil disepakati
untuk memberikan perbedaan perlakuan hak yang diberikan antara Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormat, dan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat.
Catatan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat, hanya dibayarkan hak
sesuai dengan iuran pensiun yang telah disetorkannya selama Pegawai Negeri Sipil. Ini pendapat
sementara seperti itu. Nanti akan saya kembalikan kepada pemerintah. Ini yang telah disepakati
pada rapat kemarin.
Terkait dengan usia pensiun jabatan administrasi disepakati 58 tahun dan untuk usia
pensiun jabatan fungsional dan jabatan eksekutif senior lebih lanjut akan dibahas pada rapat
Panitia Kerja hari ini.
Kelima, disepakati bahwa pejabat yang termasuk jabatan eksekutif senior adalah kemarin
Pak adalah pejabat struktural.
Ini adalah hal-hal yang kemarin disepakati. Selanjutnya setelah selesai ini, hari ini kita
ingin memasuki pembahasan cluster yang belum dilakukan pembahasan ada tiga, yaitu cluster
sistem informasi Aparatur Sipil Negara, dua penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara dan
organisasi Aparatur Sipil Negara. Apakah dapat disetujui?
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO) :
Pak Ketua,
(RAPAT : SETUJU)
Saya setuju dengan catatan bahwa yang masih memerlukan pembahasan kita lihat
kembali. Yang tadi disampaikan kami setuju, tapi jangan terbatas hanya itu, karena masih ada
cluster yang lain yang belum tuntas.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Jadi sekarang untuk itu kami minta kembali kepada pemerintah untuk menjelaskan hal-hal
yang kemarin yang telah ditugaskan oleh Panitia Kerja.
Kami persilakan Pemerintah.
3

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):
Terima kasih Pimpinan Sidang.
Yang terhormat Pimpinan Sidang beserta Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI.
Yang terhormat Bapak Wamen Bapak Eko Prasojo.
Rekan-rekan dari unsur pemerintah yang lain.
Dari Keuangan, Taspen, BKN, LAN, Kementerian Dalam Negeri.
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat malam.
Pertama, kami menyampaikan persetujuan mengenai agenda-agenda yang tadi sudah
disampaikan oleh Pimpinan dan pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan sekaligus
penegasan terhadap beberapa substansi yang tadi sudah disampaikan, ini yang sebenarnya pada
waktu rapat Panitia Kerja yang lalu, beberapa hal ini sudah ada titik temu. Cuma barangkali malam
ini perlu disampaikan dan perlu ada ketegasan.
Pertama yang menyangkut masalah pensiun. Memang di dalam rumusan pasal
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memang tidak secara tegas akan menyebut
fully funded karena kita paham betul bahwa undang-undang ini adalah Undang-Undang tentang
Aparatur Sipil Negara. Sehingga rumusan dengan fully funded menurut pendapat pemerintah
tentunya tidak akan secara tersirat di dalam undang-undang ini dan itu nanti akan diatur di dalam
undang-undang tersendiri.
Namun demikian rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu
memberikan peluang untuk bisa diimplementasikan sistem fully funded di dalam penyelenggaraan
pensiun. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan rumusan redaksinya yang nanti akan
dituangkan di dalam undang-undang ini adalah ini tercermin di dalam Pasal 90 Pak. Dimana di
dalam Pasal 90 rumusan yang diajukan adalah pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun ahli
waris Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua
dan sebagai penghargaan atas kinerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil. Ini rumusannya
adalah demikian.
Dan kemudian di dalam Pasal 91, dirumuskan ayat (1)-nya “Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun”. Ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan tidak dengan hormat berhak menerima akumulasi iuran pensiun beserta hasil
pengembangannya tanpa disertai kontribusi iuran pemerintah”. Ayat (3) “Iuran pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada negara” atau pemerintah nanti kita
anulah. Ayat (4) “Tata cara pengembalian iuran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan peraturan pemerintah”.
Bapak Pimpinan Panitia Kerja yang kami hormati,
Khusus mengenai masalah pensiun ini, baru saja kami menerima masukan dari
Kementerian Keuangan dan barangkali perlu juga untuk lebih memperkaya pembahasan kita, kami
mohon ijin juga untuk menyampaikan masukan dari Kementerian Keuangan, dimana di dalam
Pasal 90 dari Kementerian Keuangan menyampaikan rumusannya sebagai berikut, tapi di sini
belum.
4

Ayat (1)-nya dikatakan “Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil
diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai penghargaan
atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil”. Ayat (2) “Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua
sebagaimana diatur dalam jaminan sosial nasional”.
Kemudian di dalam Pasal 91 Kementerian Keuangan merumuskan mengusulkan ayat (1)
berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang berhenti bekarja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan
hari tua yang dibayarkan setelah Pegawai Negeri Sipil mencapai usia tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.
Demikian usulan dari Kementerian Keuangan yang baru saja kami terima. Demikian yang
khusus mengenai pensiun.
KETUA RAPAT:
Sampai sini dulu Pak ya.
Ini bahannya sama kami belum ada ya?
Baik, saya kembalikan kepada teman-teman.
Silakan Pak Nanang.
F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Terima kasih Pimpinan.
Terima kasih teman-teman dari pemerintah.
Telah mulai mengkotak katik atau mengunyah-ngunyah mengenai masalah pensiun ini.
Namun khusus untuk apa yang ditayangkan yang terakhir, yang berkaitan dari Pasal 91, di sini
kelihatannya kita hanya menyampaikan black box yang nantinya seperti apa. Terlebih lagi kalau
misalkan pensiunnya pegawai ini karena ada masalah atau karena meninggal, atau karena hal
yang lain, nanti jangan-jangan diaturnya akan merugikan Pegawai Negeri Sipil ini. Sebab kalau
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada, selalu setelah usia pensiun tercapai, baru
dibayarkan pensiun.
Nah di dalam Rancangan Undang-Undang ini kita akan lebih maju lagi selangkah di situ
karena meskipun belum mencapai usia pensiun, mereka tetap mendapatkan imbalan. Imbalan tadi
tidak berupa uang iuran pemerintah, iuran mereka sendiri seperti rapat-rapat kita terdahulu. Jadi
saya ingin kira-kira pemerintah bisa menghadirkan teman-teman keuangan yang mengonsep ini
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kita, argumentasinya kaya apa, sehingga kita
bisa mendiskusikannya dengan teman-teman keuangan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Oke lanjut.
Pak Wahab.
5

F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Pimpinan,
Saya ini agak ini, saya melihat pensiun ini banyak kaitannya dengan remunerasi. Jadi
kalau begini banyak berbelit, ada nanti pensiun yang diberhentikan dengan hormat, tidak hormat,
kalau saya mudah saja dicantolkan tapi ini diatur undang-undang tersendiri, supaya lebih komplit
dia, karena saya terus terang saya pun ikut bingung, sedangkan di sini nanti bagaimana pegawai
PTT, apakah tidak diberikan pensiun, kan belum kita atur ya kan. Tapi ini sekedar saya saran
pandangan saya, tapi bagaimana pemerintahlah, saya ikut pemerintah sajalah.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Gamari.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih Pak Ketua.
Pemerintah yang saya hormati.
Saya mau merespon langsung saja apa yang disampaikan oleh Pak Sesmen mengenai
usul perbaikan Pasal 90. Bisa ditayangkan Pak? Saya baru baca di sini soalnya Pasal 90, “Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan pensiun ahli waris Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai perlindungan
kesinambungan penghasilan hari tua dan penghargaan atas kinerja dan pengabdian Pegawai
Negeri Sipil”. Di dalam rapat terdahulu kan, kita sudah sepakat bahwa ya seperti tadi dibacakan
oleh Pak Ketua, kita sudah sepakat bahwa pensiun adalah hak bukan penghargaan, oleh sebab itu
saya mau menyederhanakan kalimatnya ini, pada Pasal 90 yang disampaikan oleh pemerintah
sebagai penghargaan atas kinerja dan itu menurut hemat saya dihapuskan saja dan sebagai hak
atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil. Jadi peghargaan dari kinerja ini saya kira kita hapuskan
saja, ini saran saya atas usulan pemerintah terhadap Pasal 90.
Sehingga dengan demikian memang konsisten dengan pasal-pasal yang terkait dengan
pensiun Pegawai Negeri Sipil itu. Jadi sekali lagi ini adalah masalah yang prinsip menurut saya,
karena penghargaan itu beda dari hak, oleh sebab itu pensiun itu adalah hak yang harus diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil dan ahli warisnya.
Yang kemudian saya mau bertanya kepada kita semua di sini Pak. Kalau selama ini kan
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia belum mencapai usia pensiun, kan diberikan hak
pensiun juga. Nah di dalam Aparatur Sipil Negara ini sama tidak? Misalnya seorang Pegawai
Negeri Sipil yang baru 5 tahun bekerja, kemudian meninggal dunia, di pasal-pasal ini kan kita
belum baca ini, apakah kepada Pegawai Negeri Sipil yang seperti itu kemudian diberikan hak
pensiun, termasuk ahli warisnya. Dia kan menginjak usia pensiun, tapi selama ini kan tidak, artinya
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, walaupun dia baru... masa kerja, dia akan punya hak
yang sama. Nah ini saya ingin bertanya ke kita semua... diberikan atau tidak itu?
6

KETUA RAPAT:
Baik,
Saya mohon perhatian sebentar.
Kita sampai kepada dua pendapat, dia penghargaan sudah kita sepakati. Sekarang tiga,
kita mensepekati apakah dalam undang-undang ini kita buat secara detil, saya kira kita bahas,
ini...-nya akan banyak ketinggalan, apakah seperti tadi disarankan oleh Pak Wahab kalimat ini
kemudian selanjutnya akan diatur dengan perundang-undangan, selesai dia, karena undangundang
ini tidak mengatur tentang pensiunan, itu tenggelam di situ. Termasuk remunerasi, nanti
kita tenggelam itu. Jadi kalau itu disepakati kita selesai ya.
Pemerintah bagaimana?
Oke sebelum pemerintah silakan Pak Muqowam.
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Ketua,
Terima kasih.
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Saya... Ketua, prinsip simple, saya berpendapat bahwa pokok normanya harus ada di sini
Pak. Tetapi kemudian detilnya nanti berada di dalam Peraturan Pelaksanaan, yang saya kira
secara moral malam ini adalah dan malam-malam sebelumnya agar menjiwai peraturan
perundang-undangan yang akan dilahirkan dari di bawah undang-undang ini, itu yang pertama.
Lalu yang kedua, sebagaimana keputusan yang lalu, dan tadi Pak Taufiq sudah
sampaikan bahwa itu hak. Kita sepakat sudah. Nah kemarin terakhir itu kalau tidak salah adalah
pertama bahwa pensiun mendapatkan apa yang menjadi haknya secara keseluruhan itu yang
namanya berhenti dengan hormat. Yang tidak dengan hormat adalah dia mendapatkan hak dia
tapi... pensiun. Jadi tidak... tetapi begitu dia tidak... maka, secara administratif diselesaikan, ini hak
anda, selesai. Gitu Pak Ketua. Nah karena itu kalau ini disepakati maka tinggal membuat kalimatkalimatnya
saja Pak. Jadi prinsip dasarnya seperti itu.
Lalu yang ketiga, Pak Ketua saya mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf, rumusan ini
soal barangkali ahli bahasa ini Pak, ini ada pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun ahli waris
Pegawai Negeri Sipil ini menurut saya perlu kita pertanyakan kepada ahli bahasa. Saya kira secara
implisit norma ini duplikatif, karena itu mengenai hak waris dan lainnya tidak perlu masuk di sini,
tetapi masuk di dalam peraturan pelaksanaannya, biar secara norma ini tidak redanden ini Pak.
Saya kira demikian Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik,
Saya kira sudah mulai mengerucut ini.
Saya kembalikan lagi, jadi kita yang penting dan di dalam undang-undang ini kita hanya
membuat prinsip-prinsip dasar norma hukum.
Saya kembalikan ke Pak Sestama.
7

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):
Baik, Bapak Pimpinan.
Pertama, kami pemerintah sependapat bahwa di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara ini adalah hanya mengatur prinsip dasar yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara dalam
hubungannya dengan masalah pensiun. Di dalam undang-undang ini yang penting sudah ada
norma yang menegaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara, kalau dia nanti sudah memasuki
batas usia pensiun, mendapatkan hak memperoleh pensiun Pegawai Negeri Sipil maupun janda
duda, itu yang penting di dalam undang-undang ini adalah itu ada cantolan itu. Nanti rumusannya
apakah yang seperti ini nanti kita sepakati. Tapi itu dulu ada rumusan itu.
Nah nanti menyangkut Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan tidak dengan hormatn
dan sebagainya, itu menurut hemat kami itu nanti akan diatur di dalam Undang-Undang No.11
tahun 1969 yang nanti akan direvisi Pak. Nanti diatur di sana saja, tapi di dalam Aparatur Sipil
Negara ini yang pengaturan mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan
hormat maupun tidak hormat, itu akan mendapat pensiun bagaimana haknya berapa dan
sebagainya, itu nanti diatur kemudian di dalam Undang-Undang tentang Pensiun, yaitu sekarang
kan ada Undang-Undang tentang Pensiun Undang-Undang No.11 tahun 1969. Nanti diatur lebih
detil di situ Pak. Termasuk pegawai yang belum masuk masa usia pensiun, itu akan mendapat
hak-haknya, itu diatur di dalam Undang-Undang Pensiun.
Jadi kesimpulannya menurut hemat kami pemerintah, di dalam Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara ini cukup hanya mengatur satu prinsip bahwa seorang Aparatur Sipil Negara yang
sudah memasuki batas usia pensiun berhak memperoleh pensiun sebagai bentuk perlindungan
kesinambungan penghasilan hari tua maupun sebagai hak atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan. Itu saja cukup Pak.
Terima kasih.
Namun demikian Bapak Pimpinan karena kami juga di sini ada unsur Taspen dan juga
Keuangan, mohon diberikan kesempatan untuk beliau-beliau menyampaikan pendapatnya.
Terima kasih.
Silakan dari Kementerian Keuangan.
KETUA RAPAT:
Ini kita tuntaskan hari ini ya kita tuntaskan ya.
PEMERINTAH (KEMENTERIAN KEUANGAN RI):
Terima kasih atas kesempatannya.
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Pak Ketua Komisi II.
Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi II.
Bapak Ibu pejabat yang mewakili pemerintah.
Terkait dengan rumusan pensiun pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, saya
kira memang kita tidak perlu mengatur secara detil, cukup diatur cantolan dan prinsip-prinsipnya
saja, karena sudah ada Undang-Undang No.11 tahun 1969 yang juga sekarang sudah masuk
dalam Prolegnas yang akan direvisi, itu lebih tepat di sana, karena kalau kita mengatur terlalu detil,
juga nanti menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi terlalu banyak yang diatur di
sana.
8

Untuk Pasal 90 yang tadi diusulkan oleh Bapak Sekretaris Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya kira kalau memang disepakati
cukup tadi filosofinya saja, karena toh di pasal sebelumnya sudah disebutkan hak-hak bagi
Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah menerima pensiun. Jadi di depan di pasal sebelumnya
sudah ada pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan pensiun.
Kalau ingin ditambahkan juga di Pasal 90 ini, aturannya adalah sebatas filosofi saja bahwa
dan juga menyambungkan dengan Undang-Undang SJSN yang memang sekarang sudah ada.
Kami sudah mengusulkan di Pasal 90 dalam konsep kami, mungkin bisa dibuka yang konsep
Kementerian Keuangan, ya ini kenapa kami sebutka ada dua jaminan pensiun dan jaminan hari
tua, karena saat ini kita sudah mendapatkan itu, kalau hanya kita mengatur pensiun, berarti yang
jaminan hari tua nanti akan hilang di sana, jadi kami munculkan di sini, dan jaminan hari tuapun
juga sudah diatur di dalam Undang-Undang SJSN, salah satu kita memang akan mendapatkan
jaminan hari tua.
Jadi saya kira Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) yang kita rumuskan ini sudah cukup untuk
mewakili prinsip-prinsip yang akan diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi
ayat (1)-nya adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian
Pegawai Negeri Sipil.
Kata-kata penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil saya kira masih juga layak
kita pasang di sini Bapak, karena penghargaan ini juga toh pemberian remunerasi juga sebenarnya
ada penghargaan negara kepada karyawan, karena dia sudah bekerja kepada negara, itu
termasuk juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua saya kira juga adalah sebagai penghargaan
negara kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdi kepada negara. Jadi saya kira masih
bisa kita pasang kata-kata sebagai penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil, dan ini
juga sudah diatur di dalam undang-undang No.11 tahun 1969.
Kemudian ayat (2), kita pasang di sini karena.
F-PG (Ir. MARKUS NARI, M.Si):
Interupsi Pimpinan.
Jadi kita sudah sepakat pensiun itu adalah hak daripada Pegawai Negeri Sipil itu. Jadi
tidak usah lagi ditambahkan segala macam gitu loh, ini menambah panjang masalah lagi. Kalau
penghargaan itu saya kira ini hak daripada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan pensiun gitu. Jadi
kalau kita berikan penghargaan lagi ya penghargaan itu, ini kan pensiun ini yang diharapkan
adalah materi langsung.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silakan lanjut saja.
PEMERINTAH (KEMENTERIAN KEUANGAN RI):
Terima kasih Bapak.
Saya kira tidak ada masalah Bapak kami, itu hanya masalah kata-kata saja. Ya nanti saya
kira bisa kita bahas kalimat yang pastinya.
9

Kemudian untuk ayat (2) kita perlu mencantumkan ini untuk menginformasikan bahwa
jaminan pensiun yang kita terima ini adalah termasuk yang akan kita terima mencakup jaminan
pensiun dan jaminan hari tua yang akan diberlakukan di dalam jaminan sosial nasional. Jadi point
1 dan 2 ini adalah artiannya bahwa di dalam jaminan Undang-Undang SJSN kita akan merima
pada batas manfaat dasar. Di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini artinya secara
emplisit kita akan mendapatkan on top dari pada jaminan yang diatur dalam Undang-Undang
SJSN.
Itu Bapak Pasal 90 menurut hemat kami bisa cukup mewakili untuk aturan pensiun yang
akan diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
Untuk satu putaran saya akan berikan kesempatan, tapi kita tentu, tadi kita sudah sepakati
bahwa kita akan cantumkan hak itu, nanti kita tinggal menyusun pengkalimatannya sebaiknya
bagaimana.
Saya berikan satu putaran terakhir Pak ya.
Silakan Pak Gamari.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Saya kira Pak Ketua, Bapak Ibu, ini rumusan yang secara prinsip sebetulnya sudah bisa
menampung roh pasal pensiun ini. Kalau bisa langsung secara redaksional, saya ingin
menyampaikan usulan bahwa setelah hari tua koma dan itu hilang kemudian sebagai hak dan
penghargaan. Jadi hak tidak bisa dihapus dari masalah pensiun ini, tetapi ditambahkan menjadi
hak dan penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil. Penghargaan saya bisa memahami
penjelasan Ibu tadi, karena ada remunerasi dan sebagainya, tetapi kata hak saya kira tidak bisa
dihilangkan dari haknya Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh pensiun. Itu saja komentar saya
Pak, apa yang disampaikan ini Ibu dari Kementerian Keuangan ini sudah mencakup Pasal 90 ya,
agar redaksional dan kemudian penambahan kata hak, itu saja Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Nanti kalimatnya akan kita susun sebaik-baiknya, yang penting prinsip dasarnya kita
setujui ya? Setuju?
F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Ada aturannya tersendiri PTT?
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Ya saya kira secara substansi Pak Ketua, yang draf tadi saya kira sudah tidak redanden,
sebab itu ada pensiunan janda, duda, Pegawai Negeri Sipil itu apalagi kemudian ada lagi ahli
waris. Tidak ada ya? Oke ya hak soal kalimat nanti berikan kepada Pak Wahab dan kawan-kawan
nanti.
10

KETUA RAPAT:
Oke ya?
Jadi ini sudah selesai? Oke? Setuju?
Ya yang 90 tadi?
Ya oke? 90 oke kan?
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
....(tidak menggunakan mic)
KETUA RAPAT:
Tadi saya sampaikan ini prinsip dasarnya kita terima itu yang penting, nanti susunannya
kita susun dengan baik. Nah baik, jadi prinsip dasarnya kita terima, setuju?
(RAPAT : SETUJU)
Kalimatnya nanti, ini yang penting dulu kita selesaikan dulu, ini dengan demikian pensiun
ini sudah selesai oke.
Baik saudara-saudara sekalian, saya kira kita terima kasih dari Keuangan, dengan
demikian kita sudah sepakat prinsip dasarnya, dan kita juga sudah sepakat bahwa di dalam
Aparatur Sipil Negara ini masalah pensiun itu pencantolan daripada aturan yang akan kita jabarkan
kemudian.
Baik, saudara-saudara sekalian,
Sekarang kita ada tiga hal yang mendesak sekarang, yang belum pernah dibahas.
Pertama adalah sistem informasi, kedua tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil
Negara, dan ketiga tentang keluarga besar Aparatur Sipil Negara.
Saya persilakan pemerintah.
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):
Pimpinan,
Kalau tidak salah tadi setelah pensiun, kita akan bicara BUP yang administrasi yang itu
Pak. Jadi yang tadi masalah sistem informasi tadi yang telah.
KETUA RAPAT:
Salah kata kan boleh Pak.
11

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):
Baik, terima kasih Pimpinan.
Terkait dengan batas usia pensiun, dari pembahasan yang lalu, nampaknya kalau untuk
BUP (Batas Usia Pensiun) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang kelompok administrasi 58 ini
sudah clear Pak ya, sudah klop. Kemudian untuk kelompok fungsional dan Jabatan Eksekutif
Senior ini yang masih perlu kita bahas, walaupun pemikiran-pemikiran dari kedua jabatan ini,
terutama yang Jabatan Eksekutif Senior ini sudah banyak yang memberikan alternatif-alternatif,
tapi belum diputus. Misalnya untuk Jabatan Eksekutif Senior itu adalah untuk kelompok jabatan
eksekutif ini adalah yang struktural. Pertanyaannya adalah apakah struktural eselon I yang
sekarang berlaku saat ini? Atau sampai dengan struktural eselon II?
Eselon II itu sekarang ada di pusat dan di daerah. Ada pemikiran yang di daerah itu
dibatasi hanya untuk Sekda, baik Sekda Provinsi maupun Sekda Kabupaten. Yang di SKPD itu
tidak termasuk kelompok Jabatan Eksekutif Senior, seperti kepala-kepala dinas SKPD. Jadi
Jabatan Eksekutif Senior yang di daerah adalah Sekda dan Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten.
Sedangkan untuk di pusat itu adalah eselon I saja.
Mohon masukan juga dari Anggota Dewan mengenai BUP terhadap Jabatan Eksekutif
Senior ini Pak, tapi dari pemerintah sementara itu.
Kemudian untuk jabatan fungsional, nanti kami akan paparkan ini kondisi existing
sekarang Pak, sebab BUP untuk fungsional sekarang sangat variatif. Nah untuk itu sebagai bahan
referensi mohon berkenan untuk ditayangkan untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam
merumuskan mana yang terbaik untuk kelompok fungsional ini.
Kemudian juga, di dalam wacana juga dulu di kelompok fungsional ini juga ada Jabatan
Eksekutif Senior yaitu yang analis atau kelompok jabatan fungsional yang level utama itu. Ada
pemikiran itu juga. Tapi juga ada yang mengatakan untuk fungsional tidak usah kelompok masuk
Jabatan Eksekutif Senior, Jabatan Eksekutif Senior itu hanya yang struktural saja. Ini
pembicaraannya, pembahasannya memang belum sepakat bulat mengenai hal ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian,
Inilah kondisi existing pengaturan masalah jabatan fungsional, terutama yang terkait
dengan batas usia pensiun.
Pertama adalah dosen batas usia pensiun sekarang adalah 65 tahun itu diatur di dalam
PP.32 tahun 1979 dan Undang-Undang No.14 tahun 2005. Kemudian khusus untuk Guru Besar itu
dapat diperpanjang menjadi 70 tahun. Jadi ini Pak Eko ini sudah kontrak dengan negara 10 tahun
Pak. Untuk Rektor sampai dengan Rektor Kepala 65 tahun dan asisten ahli 60 tahun.
Selanjutnya dokter pendidik klinis ini dapat diperpanjang sampai dengan 65 tahun,
pengawas radiasi dapat diperpanjang juga 65 tahun, dan seterusnya sampai widyaiswara. Jaksa
itu 62 tahun. Kemudian agen dapat diperpanjang 60 tahun, apoteker 60 tahun, dan seterusnya
medik preteneur itu juga 60 tahun. Kemudian guru itu juga sesuai dengan Undang-Undang No.14
tahun 2005 BUP-nya adalah 60 tahun, pengawas sekolah 60 tahun dan seterusnya sampai
halaman jabatan hakim. Hakim itu 58 tahun. Kemudian hakim pada Mahkamah Pelayaran itu 58
tahun. Hakim pada Peradilan Negeri itu 65 tahun. Hakim pada Pengadilan Agama tingkat banding
itu 67 tahun dan Hakin Agung 70 tahun.
Demikian Bapak Ibu sekalian pengaturan BUP yang berlaku pada saat sekarang. Nah
apakah di dalam fungsional di sini apakah mau berlaku sesuai dengan ketentuan yang akan
mengatur sampai berapa BUP masing-masing jabatan fungsional yang ada, atau cukup diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bapak Pimpinan, mohon
tanggapan dan masukannya.
12

KETUA RAPAT:
Baik, saya berikan satu putaran dulu.
Pak Fauzan, baru nanti Pak Gamari.
F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E):
Baik.
Untuk Jabatan Eksekutif Senior Pak kalau tidak keliru memang sudah Bapak ketok itu Pak
ya 60 tahun. Jadi tapi dalam kesimpulan saya melihat belum putus. Saya pikir bahwa untuk
Jabatan Eksekutif Senior ini 60 tahun dan jabatan eksekutif kita maksudkan itu adalah eselon II
dan eselon I. Jadi bukan khusus pada posisi eselon I. Kalau itu yang dilakukan bahwa ini pada
posisinya lebih mundur dari pada posisi undang-undang yang lama yang 43. Kalau yang lama kan
60 tahun apa 56 tahun, yang eselon II dan eselon I bisa diperpajang selama 2 kali kan begitu. Jadi
pada posisi sampai pada posisi 60 tahun. Saya yakin rekan-rekan yang pada posisi eselon II ini
tidak setuju, kecuali yang mungkin yang eselon I hal yang demikian. Jadi kita berharap bahwa ini
andaikan dia tidak lebih maju pada posisi yang diusulkan oleh Pak Gamari, sekitar antara posisi 62
tahun ini posisinya tetap tapi tidak diperpanjang begitu, itu Ketua.
Mengenai fungsional, ini kita setuju lebih baik tersendiri yang memang standar minimal
yang sudah berlaku, berlaku sekarang untuk tidak jadi persoalan di kemudian hari. Saya kira
demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Sebentar-sebentar.
Saya segarkan lagi, kalau kita bicara Jabatan Eksekutif Senior, mohon jangan kaitkan
dengan eselon. Jabatan Eksekutif Senior is nothing to do with eselon, Jabatan Eksekutif Senior
bicara masalah kompetensi. Ini semangatnya berbeda sekali. Kalau kita campur jadi perhatiannya
nanti kembali lagi ke Jabatan Eksekutif Senior apakah tidak semua eselon I dia jadi Jabatan
Eksekutif Senior. Nah karena itu kita rumuskan dengan sangat hati-hati.
Pilihannya adalah melihat ini begitu variatif, pilihannya adalah untuk fungsional sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dia punya undang-undang semua diatur oleh
undang-undangnya itu. Sedangkan untuk struktural yaitu Jabatan Eksekutif Senior itu adalah
jabatan struktural kita sudah putuskan begitu dan dia sampai 60 tahun. Nah ini kita mesti kembali
lagi ke situ supaya kita lurus lagi.
Pak Gamari silakan.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih Ketua.
Bapak Ibu.
Memang ini masalah mendasar yang persepsi kita harus sama, kalau tidak kita memang
kacau terus dengan peristilahan Jabatan Eksekutif Senior. Di dalam draft kita memang masih kita
campur adukan Jabatan Eksekutif Senior dengan eselon..., sementara Jabatan Eksekutif Senior ini
ya tidak merujuk ke sana. Oleh sebab itu, kita memang harus memiliki kesamaan persepsi,
sehingga nanti di dalam elaborasi tentang Jabatan Eksekutif Senior ini tidak berbenturan satu
dengan yang lain.
13

Yang pertama, definisinya dulu. Dari draft yang ada, walaupun pada rapat yang terakhir
sudah disetujui, tapi belum kita ubah secara substansi perumusan pasalnya itu ya. Kita lihat
misalnya di dalam ketentuan umum ya. Di ketentuan umum itu kita juga perlu menyesuaikan,
kemudian juga pasal berikut yang menunjuk pada ketentuan umum. Ketentuan umum yang ada
pada Pasal 1 ayat (7) “Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi
pemerintah”. Kita mesti melihat di sini, kalau seperti ini rumusannya jabatan tertinggi, itu artinya di
setiap instansi ada satu, karena yang tertinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Maka rumusan itu
pun harus disempurnakan dalam ketentuan umum ini.
Oleh sebab itu saya ingin mengusulkan sebagai bahan untuk diskusi kita mengenai
Jabatan Eksekutif Senior itu, Jabatan Eksekutif Senior adalah kelompok jabatan struktural atau
sekelompok jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah, karena struktural kalau kita masih
menggunakan struktural, nanti confused lagi dengan istilah eselonery. Tapi kalau sekelompok
jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah kita tidak akan confused dengan jabatan eselon.
Oleh sebab itu saya cenderung untuk mengusulkan dengan kata Pimpinan. Jadi Jabatan
Eksekutif Senior adalah kelompok jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah. Ini juga sekaligus
membatasi agar aturan yang mengatur bahwa jabatan fungsional, seperti analis jabatan yang
masih ada di sini masuk ke sana. Kita harus tutup bahwa jabatan di luar Jabatan Eksekutif Senior,
tidak bisa dikelompokkan di sana. Jab administratif atau jabatan fungsional juga tidak bisa masuk
ke sana gitu. Ini usulan saya Pak.
Yang harus kita pikirkan juga adalah, karena pada kenyataannya di setiap instansi
pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, itu apalagi konsep ini dasar
pemikirannya kan eselon I, eselon II. Maka menurut hemat saya kalau di jabatan administrasi itu
ada tingkatannya. Kita baca di sini misalnya, dalam jabatan fungsional, keahlian sebagaimana
dimaksud terdiri dari ahli pratama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kemudian dalam jabatan
administrasi pun juga seperti itu.
Oleh karena itu, untuk Jabatan Eksekutif Senior kiranya kita juga harus lakukan seperti itu.
Jadi jangan Jabatan Eksekutif Senior begitu saja. Karena agak sulit nanti mengakomodasi Jabatan
Eksekutif Senior yang tadi saya katakan adalah jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah itu
kalau kemudian hanya satu yang ada di instansi itu. Saya mengusulkan dalam hal ini adalah tiga
paling tidak Jabatan Eksekutif Senior itu. Tapi bukan berarti jabatan junior, tetap istilahnya adalah
Jabatan Eksekutif Senior, misalnya saja ini sebagai misalnya mungkin Bapak Ibu punya pilihan
yang lain.
Jabatan Eksekutif Senior utama adalah yang tadi dikatakan setingkat eselon I. Kemudian
Jabatan Eksekutif Senior madya yang kemudian Jabatan Eksekutif Senior muda, ini untuk
menampung mereka yang ada di pusat maupun yang ada di daerah dan juga kalau di pusat saya
ingin memberikan contoh misalnya sekarang lembaga non struktural. Lembaga non struktural
seperti LAN, LAN ini eselon I, anak buahnya pun eselon I juga. Kalau kita bicara secara struktur
seperti itu, tapi melalui istilah Jabatan Eksekutif Senior utama, maka yang di bawahnya adalah
Jabatan Eksekutif Senior madya, begitu juga yang di bawahnya, sehingga bisa menampung ketiga
level Jabatan Eksekutif Senior ini. Kalau sekarang kan tidak.
Bapak tidak bisa membedakan ini Kepala LAN atau Kepala BPS dengan anak buahnya,
sama ini. Masa jabatan yang sama membawahi jabatan yang sama juga. Nah kalau kita ingin
menuangkan di dalam pasal ini, maka itu harus kita buat grade-nya seperti ini. Sama halnya
dengan kelompok jabatan administrasi dan kelompok jabatan fungsional. Sehingga bisa
menampung, itu Pak Ketua usulan kami. Bapak Ibu mungkin bisa kami usulkan juga, karena kalau
tidak, kita akhirnya terbelenggu dengan persoalan ini dan kemudian kita tidak bisa memberikan
solusi dari kenyataan yang ada sekarang.
14

KETUA RAPAT:
Baik,
Saya kira ini kita tidak akan selesai apabila kita tidak ada satu persepsi. Jadi harus satu
persepsi. Ini ada kemarin dulu ya, ada pertemuan membahas mengenai ini, dihadiri oleh Pak
Wamen, Prof. Sofyan, dan beberapa lagi. Ditambah dua profesor baru Pak Gamari dan Pak
Nanang. Saya kira ini memang kita tuntaskan. Barangkali saya minta bantuan Pak Wamen untuk
menjelaskan ini, karena kemarin Bapak, karena ini saya kira ini sangat mendasar. Kalau kita sudah
ketemu ini clue-nya selesai ini, kalau tidak ini balik lagi balik lagi.
Kami persilakan Pak.
PEMERINTAH (WAMEN KEMENPAN RB RI):
Terima kasih Pak Pimpinan.
Jadi memang Jabatan Eksekutif Senior ini di beberapa negara dibentuk dengan satu
tujuan, ada perlakuan yang berbeda, baik dari cara pengisiannya, dari cara mengukur kinerjanya,
dan dari cara mobilitasnya. Ini yang membedakan dengan jabatan-jabatan lain di bawah Jabatan
Eksekutif Senior. Jadi filosofis begitu Pak. Sekelompok jabatan tertinggi atau sekelompok jabatan
Pimpinan dalam instansi yang diberikan secara berbeda pengaturan-pengaturan mengenai proses
pengisiannya, proses pengukuran kinerjanya, termasuk proses pemberian remunerasinya.
Nah ini yang membedakan dengan yang lain. Nah sekarang jadi mungkin definisinya Pak
Gamari tadi sudah hampir tepat ya, jadi sekelompok jabatan Pimpinan dalam instansi pemerintah.
Kita exercise, siapa Pimpinan di dalam sebuah instansi pemerintah. LPNK, itu instansi pemerintah.
Maka dia termasuk ke dalam Jabatan Eksekutif Senior. Siapa lagi, Sekretaris Daerah adalah
Pimpinan dalam organisasi kesekretariatan daerah, maka dia Pimpinan dalam instansi
pemerintah. Kepala Dinas dia adalah Pimpinan organisasi satuan kerja pemerintah daerah.
Kemudian di tingkat pemerintah pusat, pada Direktur Jenderal-Direktur Jenderal yang sekarang ini
adalah juga Pimpinan dalam Direktur Jenderal yang dipimpinnya.
Nah jadi memang ini pengelompokkannya sangat tergantung pada masing-masing negara
Pak. Jadi kalau tidak salah di Korea itu ada 125 Jabatan Eksekutif Senior yang ditetapkan oleh
pemerintah. Jadi memang tidak semua jabatan itu disebut sebagai Jabatan Eksekutif Senior.
Tergantung pemerintah mau menetapkan yang mana gitu.
Nah dengan menggunakan logika ini, sebenarnya di Indonesia itu akan ada kemungkinan
3 Jabatan Eksekutif Senior, yaitu Pimpinan LPNK, kemudian Pimpinan Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal, yang sekarang mungkin setara dengan eselon I dan Pimpinan-Pimpinan Dinas
di daerah. Ya jadi SKPD Pak, jadi Pimpinan kelompok Pimpinan tertinggi di daerah untuk SKPD
kan kepala dinas Pak. Itu dari sisi bagaimana negara mengaturnya.
Mengapa Jabatan Eksekutif Senior ini diadakan, sebenarnya kita membutuhkan kritikal
memang, jumlah yang minimal untuk bisa menggerakkan reform. Mengapa pengisiannya ini
diberbedakan, karena kita maka memang mengharapkan ada satu perubahan reform, nanti
pengisiannya dilakukan secara terbuka.
Ukuran-ukuran kinerjanya juga dibuat sedemikian rupa, sehingga persis ukuran kinerja
seperti yang ada di swasta. Bahkan di tiap gajinya itu kalau di beberapa negara 98% dengan gaji
private. Jadi Jabatan Eksekutif Senior itu beda antara swasta dengan publik itu bisa sampai beda
2% saja Pak dari misalnya sama-sama duduk sebagai direktur ya. Nah itu kurang lebih bedanya
2% saja.
15

Nah jadi mungkin dengan penjelasan semacam itu yang pertama sifat perlakuannya
berbeda. Kedua, penetapannya menurut saya akan ada 3 jenis itu Kepala LPNK, Kepala-Kepala
Dinas di daerah, dan juga Sekretaris Daerah dan Direktur Jenderal yang sekarang ini ada. Kira-kira
begitu Pak Pimpinan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Pak Ketua,
Saya ingin bertanya kepada Pak Wamen, karena saya tadi juga mengusulkan bagaimana
Pak kalau Jabatan Eksekutif Senior ini juga ada grade-nya gitu, nah itu bagaimana menurut Bapak
Wamen? Apakah sebaiknya ini... alasan saya supaya bisa mengakomodir jabatan Pimpinan
instansi pemerintah dan daerah pusat dan juga lebih memudahkanlah pengelompokkan itu,
sehingga tidak hanya satu, karena ini kelompokkan kan?
PEMERINTAH (WAMEN KEMENPAN RB RI):
Ya Pak, jadi bisa saja nanti dibuat semacam itu, tapi dengan konsekuensi kalau kita sudah
tetapkan 3 grade ini berarti memang proses pengisian, pengukuran kinerja, dan juga nanti
mobilitasnya itu dibuat sama Pak, hanya di-grade-nya yang berbeda. Tapi esensinya sebenarnya
dia diisi dengan cara yang berbeda, diukur dengan cara yang berbeda, digaji dengan berbeda, dan
bisa dimobilisasi untuk seluruh Indonesia.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih Pak.
Saya kira juga berbeda ya ini ya, karena rekrutmen Eksekutif Senior di kementerian
kemudian yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten saya kira juga mekanisme rekrutmennya
berbeda, karena dinilainya juga berbeda. Begitu kira-kira.
PEMERINTAH (WAMEN KEMENPAN RB RI):
Cara pengisiannya sama Pak dengan dilakukan secara terbuka melalui assesment centre.
Ya mungkin dengan tidak menyebut eselon, setiap jabatan itu kan ada nama ya dan
kompetensi, jadi Direktur Jenderal itu kan jabatan Pak dengan kompetensi. Kemudian Kepala
Dinas itu juga jabatan.
KETUA RAPAT:
Sebentar-sebentar.
Saya kira lebih baik saya tuliskan, supaya ada bedanya. Coba ditulis di sebelah sini ya
supaya ada penjelasannya.
16

Kelompok satu ya, satu adalah Pimpinan tertinggi instansi seperti Kepala LPNK/Gubernur
Lemhanas/Sekjen DPR RI/Wantanas ini misalnya...(rekaman terputus)... Pimpinan yang setingkat
Direktur Jenderal, Sekjen, Direktur Jenderal, Deputi, Sekda Provinsi. Di bawahnya lagi kelompok
tiga, Pimpinan sekarang nah ini yang itu adalah setingkat eselon II ini. Direktur, Sekda Kabupaten
Kota. Kalau... eselon III itu.
Baik, begini-begini, tadi detilnya kita buat, ini untuk memberikan gambaran lebih clear apa
yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi. Prinsipnya adalah isinya adalah kita kembali, Jabatan
Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan Pimpinan organisasi pemerintah, jelas. Kemudian dia
dibagi 3 kelompok. 3 grade, grade 1 grade 2 grade 3 ya. Kalau begini jelas kan. Oke saya kasih
satu putaran dulu.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Pak,
Ada satu hal yang harus kita diskusikan di dalam pengangkatan Jabatan Eksekutif Senior
ini. Ini kan dulu kalau tidak salah di pasal ini masih ada ini, harus diangkat dengan ketetapan
Presiden. Pertanyaan saya ini sekarang, bagaimana kalau ini kelompok ketiga apakah harus
dengan penetapan Presiden? Kalau 1 dan 2 sih no problem ya karena yang ada pun juga begitu.
Jabatan kelompok II itu Direktur Jenderal, Sekjen, Deputi, kemudian Kepala LPNK itu memang
Presiden. Tapi yang ketiga ini menimbulkan pertanyaan kalau harus diangkat oleh Presiden.
Nah untuk itu kan mesti harus ada penjelasan lagi di pasal ini. Yang ditetapkan dengan
keputusan Presiden itu untuk kelompok 1 dan 2, yang ke-3 ini tidak ditetapkan oleh Presiden,
karena itu kan. Saya ini diskusi apa harus semua dengan Presiden? Terus apa tidak ada masalah
juga? Tapi yang ada sekarang ini Sekda itu Sekda untuk Kabupaten Kota itu tidak Presiden, kalau
Sekda Provinsi ya Menteri Dalam Negeri, Sekda Provinsi juga. Presiden Pak itu eselon Ia itu Pak
Sekda Provinsi itu. Sekda Kabupaten dan Kota itu Menteri Dalam Negeri.
Nah ini yang kita pertanyakan kelompok ke-3 itu Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten itu
Menteri gitu loh. Kan pertanyaannya 1 dan 2 oke Presiden. Yang ke-3 bagaimana?
KETUA RAPAT:
Baik saudara-saudara sekalian,
Ini pemikiran baru lagi Pak Eko, mohon maaf teman-teman.
Memang tepat sekali yang dipertanyakan oleh saudara Gamari. Kalau Sekda itu
diangkatnya kaya model sekarang Pak, itu adalah seperti debu di ujung tombak. Seperti laki-laki di
ranah minang itu gitu, kalau dia ada yang suka..., ya tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi memang
kalau kita namakan dia Jabatan Eksekutif Senior, apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, dia
harus mendapatkan verry special threatment karena ini bukan orang sembarangan. Dia adalah
orang yang dia adalah penggerak daripada pembaharuan dan pemutaran dari pada reformasi
birokrasi.
Jadi apa yang disampaika oleh Pak Gamari tadi benar adanya. Jadi saya kira ini sangat
mendasar, karena mendasar masalah ini, tentu saya kembalikan lagi kepada pemerintah. Oke, kita
putar dulu satu kali, kita mulai dengan Pak Nanang, kami persilakan.
F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Prinsip sama dengan Pak Gamari, hanya saja kekhawatiran Pak Gamari yang
mengatakan bahwa kelompok 3 itu eselon II Direktur, Sekda Kabupaten Kota itu jangan supaya
memberikan pengertian yang banyak, saya rasa bisa saja dituangkan di dalam undang-undang ini,
bahwa bisa didelegasikan untuk kelompok 3 ini kepada menteri apa Menteri Negara
17

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apa Menteri Dalam Negeri atau menteri
apa, sehingga untuk menghargai bahwa menghormati bahwa Jabatan Eksekutif Senior itu
memang spesial person, jadi mereka juga harus dikelompokkan ke dalam sini walaupun nanti bisa
didelegasikan pelaksanaannya.
Yang agak menarik di sini, nantinya kira-kira kalau sudah diangkat jadi Jabatan Eksekutif
Senior, apakah dia terus seumur hidup sampai pensiun menduduki jabatan Jabatan Eksekutif
Senior itu atau ada masa kerjanya. Nah ini saya bertanya kepada pemerintah nanti untuk
menjelaskan berapa lama Jabatan Eksekutif Senior itu menjabat, selain berapa lama dia menjabat,
juga perlu kalau misalkan dalam perjalanannya adalah sesuatu kompetensinya menurun, apakah
bisa diganti dan siapa yang berwenang untuk mengusukan penggantian tadi?
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan Ibu.
F-GERINDRA (HJ. MESTARYANI HABIE, SH) :
Ya terima kasih Ketua.
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Karena saya berdasarkan kesepakatan yang lalu, yang lalu itu adalah mengatakan
Jabatan Eksekutif Senior itu adalah satu jabatan yang sangat diperlukan. Kedua sumber daya
manusia yang mempunyai kompetensi, dan yang ketiga harus dikukuhkan dengan Keputusan
Presiden.
Oleh karena itu, kami mengajukan usul bahwa Jabatan Eksekutif Senior ini terdiri dari
jabatan struktural eselon I dan IIa dan dia adalah merupakan jabatan fungsional jenjang utama
pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah. Jabatan Eksekutif Senior ini merupakan
jabatan karir dari Pegawai Negeri Sipil yang memperhatikan kepangkatan. Karena itu Kepala
SKPD tidak masuk di dalam Jabatan Eksekutif Senior.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Silakan Pak.
Saya kira itu usulan baru.
F-PDIP (ZAINUN AKHMADI):
Terima kasih Pimpinan.
Pimpinan,
Saya mohon bimibingan ini, saya belum tune, karena tadi kalau dasar kita bicara tentang
BUP (Batas Usia Pensiun). Nah ini kan pemerintah menyampaikan hal ini, kemudian entah karena
ya saya harus berbalik ini, karena saya supaya saya tune, karena itu minta bimbingan, lebih baik
saya bertanya daripada saya diam.
Jadi karena itu tadi, gayung bersambut dari Pak Fauzan ke Pak Taufiq tentang masalah
eselon tadi, kita jangan berpikir eselon. Nah sekarang saya mohon bimbingan, kita bicara BUP
atau kembali ke Jabatan Eksekutif Senior saja, karena BUP nampaknya terkait dengan Jabatan
Eksekutif Senior. Itu dulu saja Pak, nanti supaya kita runtun kita anunya mengikutinya Pak.
18

KETUA RAPAT:
Kita bicara BUP, BUP untuk Jabatan Eksekutif Senior. Sedangkan untuk jabatan
fungsional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi sudah kita putuskan BUP untuk
yang fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bicara BUP
Jabatan Eksekutif Senior. Sebelum selesai pembicaraan BUP Jabatan Eksekutif Senior kita
membulatkan lagi menyatukan pikiran kita yang dimaksud Jabatan Eksekutif Senior itu apa,
akhirnya ketemu sudah, oh Jabatan Eksekutif Senior itu adalah sekelompok jabatan Pimpinan
pada instansi pemerintah. Lalu apa saja itu, timbul pemikiran diskusi rekan-rekan staf ahli kita
dengan staf ahli dari pemerintah, dibantu dengan Pak Profesor membahas ini, ketemulah
pemikiran bahwa Jabatan Eksekutif Senior itu ada 3 kelompok.
F-PDIP (ZAINUN AKHMADI):
Cukup Pak sampai di situ cukup.
Saya tambah, saya nyambung.
Jadi begini Pak, kita kalau gitu harus menyelesaikan dulu pengertian atau bahasa kita
supaya sama tentang Jabatan Eksekutif Senior Pak ya. Tadi kemudian disambung oleh Pak
Gamari tentang uraian yang panjang lebar tadi Pak, karena kita mesti sebagian dari kita masih ter
anu dengan eselonisasi pola lama ini.
Saya ingin menanyakan termasuk... apakah ini sudah ada kesepakatan kalau yang
namanya Jabatan Eksekutif Senior itu belum pernah dipastikan itu masuk kelompok yang kalau
sekarang ini eselon I saja atau termasuk eselon II. Saya tidak tahu ini mana kesepakatan kita
waktu hari itu? Kalau eselon I itu jumlahnya sekian. Tapi kalau ditambah eselon II jumlahnya
ribuan.
Saya masih ingat ketika itu saya mempertanyakan kenapa banyak sekali dan ini semua
atas saringan KASN. KASN kemudian menyampaikan kepada Presiden untuk dibuat Keppres.
Kalau sampai eselon II kalau itu masih dalam benak kita, saya tidak tahu ini putusannya kok tidak
jelas ini, notulensinya, itu betapa beratnya ini KASN ini. Waktu itu masih belum putus atau
bagaimana ini?
Nah ketika kami... maka kitakn terbentur masalah ini, saya masih ini tolong dibimbing saya
Pak Taufiq.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik.
Ada?
Saya berikan penjelasan begini, kita dari awal kita menghindari eselon ini. Kalau kita
bicara eselon di dalam Jabatan Eksekutif Senior ini tanpa petik ini, bukan mengakomodir bahwa
seluruh eselon I itu Jabatan Eksekutif Senior, tidak. Sebagian kecil dari mereka ada yang diangkat
jadi Jabatan Eksekutif Senior, dengan pengangkatan sistem yang luar biasa, melalu KASN dan
KASN menggunakan senjata yang namanya Assesment Centre.
Jadi KASN ini dibantu oleh Asessment Centre, baru itu yang digodok, jadi bukan oleh
KASN sendiri tapi dibantu oleh Asessment Centre. Tapi dia tidak hanya meliputi yang dulu yang
namanya eselon I itu KASN ini tapi juga sebagian kecil dari eselon II bisa dia termasuk di dalam
Jabatan Eksekutif Senior ini. Siapa itu, yaitu Sekda dari Kabupaten dan Kota. Tapi sangat sedikit
sekali karena itu dia terpilih.
19

Nah kita tidak ingin membatasi bahwa yang boleh dipilih itu hanya eselon I tapi sampai
cakupannya itu sampai ke eselon II itu. Tapi yang dipilih dari eselon II itu tidak seluruh eselon II
hanya beberapa. Sangat sedikit orang yang dapat bisa mendapat sebagai Jabatan Eksekutif
Senior ini. Saya kira begitu Pak penjelasannya.
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Baik, jadi saya kira saya begini, kita sepakat bahwa undang-undang ini kan mau
mereformasi birokrasi tadi Pak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Karena Pak Taufiq, pikiran kita main set kita, kita ubah dulu, tidak struktur yang ada
sekarang ini. Itu adalah dalam bahasanya Pak Zainun. Itu sekedar referensi atau wasilah saja.
Bukan satu-satunya. Sebab kalau pikiran kita itu tercekoki adanya masih eselon I,II dan III sampai
sekarang ini tidak jadi ini barang. Jadi main sekretariat kita harus berubah dulu ini. Mereformasi
pemikiran kita dulu di sini sekarang ini itu yang penting.
Nah karena itu saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran. Saya tidak tahu juga tahutahu
kok sampai kepada Jabatan Eksekutif Senior tadi itu, padahal tadi kita bicara soal BUP tadi
kan. Nah saya esensi daripada Jabatan Eksekutif Senior itu Pak, Pak Gamari usulkan tadi ada di
situ kemudian ada utama, madya, pratama.
Saya kira Pak Wamen, Pak Sekretaris dan Bapak-bapak sekalian, ini adalah dalam rangka
mengakomodasi sebuah struktur rasionalitas yang sifatnya vertikal Pak. Sungguh pun di dalam
pengadaannya adalah tergantung dari bagaimana KASN kan begitu ini. Jangan kemudian adanya
nanti jabatan-jabatan Jabatan Eksekutif Senior itu kemudian kita tidak bisa mohon maaf ini kalau
boleh menggunakan bahasa ini. Tidak bisa mengkontrol kalau dia melakukan satu tindakan yang
melanggar hukum. Jadi harus juga dipagari ke arah sana, sehingga ada keleluasaan dan pasti ada
kontrol dari pusat sampai dengan tingkat I ataupun tingkat II menggunakan referensi daerah.
Nah saya sedikit Pak, untuk memberikan bantuan pemikiran kita, ada tadi ada utama,
madya dan pratama.
Pak Taufiq,
Saya buka Polisi, tetapi barangkali Pak Kapolri itu yang bintang 4 hanya satu saja Pak,
tetapi yang bintang 3 itu ada beberapa Pak. Yang bintang 2 ada beberapa Pak, yang bintang 1 ada
beberapa dan seterusnya ke bawah. Sehingga kerucutnya itu jelas sekali kerucut piramida terbalik.
Nah karena itu Pak Wamen, Pak Tasdik dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdiskusi,
sekian banyak jabatan yang ada nanti itu, yang berserakan pada departemen kementerian dan
lain-lain, tapi secara struktural harus ada kesatuan unity yang sifatnya koordinatif yang merupakan
piramida nasionalitas dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri Pak, sebab kalau tidak, itu akan menjadi
tidak efektif.
Nah karena itu melanjutkan pikiran Pak Gamari juga ini, saya minta bantuan Pak
pemerintah terus terang saja. Yang termasuk kelompok 1 utama itu siapa saja, saya kira tidak
malam ini jawabannya Pak Taufik, karena itu banyak sekali Pak. Kemudian kelompok madya siapa
saja itu, termasuk juga bagaimana ekstensi dan legalitas dari jabatan masing-masing itu. Ini
berapa ratus jabatan ini Pak? Saya kira untuk menjaga agar prudensialitas itu terjaga, maka saya
sepakat ini tetapi bahwa detilnya itu di pemerintah. Siapa saja yang termasuk namanya kelompok
satu utama, kemudian madya dan pratama. Sehingga kita tidak kemudian mencantolkan ini
ternyata masih ada yang tidak masuk di dalamnya, sehingga itu penting.
Nah karena itu Bapak Ibu sekalian terhadap pendefinisian dari jabatan eksekutif, saya kira
kemudian Pak Ketua, itu harus juga dikaitkan dengan yang Nomor 8 itu Pak. Di dalam Pasal (1) 8
itu jelas sekali di sana adalah aparatur eksekutif senior adalah pejabat pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki jabatan eksekutif senior melalui seleksi nasional yang dilakukan oleh
Komisi Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden.
20

Nah ini Pak Gamari, ada problemnya di sini Pak. Begitu Presiden tidak berlaku untuk yang
tadi golongan III tadi itu. Nah ini pasti juga akan berubah. Yang saja juga ingin terakhir saya
sampaikan Pak, di dalam Nomor 8 ini ada sekali ada lebih dari satu norma ini Pak. Nah kalau ada
yuris ada ahli hukum, coba aparatur eksekutif senior adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
kemudian melalui seleksi diangkat oleh. Jadi saya kira Pak Wamen ini definisinya itu jangan
bercabang banyak sekali Pak. Karena ini harus ada satu norma yang siapakah dia aparatur
eksekutif senior, sehingga 7 dan 8 ini sekali gol selesai Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Saya jelaskan lagi, supaya kita jalannya nanti enak. Jadi nanti memang akibat, ini kan
berkembang diskusi kita berkembang, tentu dia kita akan berkembang pada pasal-pasal ini, akan
berkembang itu pasti. Jabatan kita sekarang ini yang akan kita ubah juga sekarang ini jabatan kita
jabatan orang Pak, orangnya ganti, ganti lagi situasinya itu. Ini tidak boleh, saya kira Pak Wamen
sependapat ya, ke depan itu jabatan itu jabatan kotak. Siapapun di situ akan sama pelayanannya,
ke depan seperti itu. Kalau di dalam mempelajari ilmu manajemen sekarang demikian, jabatan itu
kotak, siapapun orang yang di situ sama. Kalau kita tidak. Misalnya jabatan si ini pasti jabatannya
dia, begitu ganti dia sudah hancur-hanacuran ini. Itu tidak boleh terjadi itu, karena aturannya
segala macam.
Jadi saya kira sebelum saya kembalikan kepada pemerintah, masih ada yang mau
menambah Pak Gamari silakan?
F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E):
Saya ya prinsipnya sama dengan Pak Muqowam, hanya persoalannya kan itu kelompok 3
atau pratama, itu ada eselon II, dia (setingkat Direktur, Sekda Kabupaten Kota). Itu kemana kalau
yang kepala dinas yang di provinsi yang sama dengan Sekda setingkat Sekda di kabupaten kota?
Kan gitu. Jadi apa bedanya kalau hanya pada posisi sampai seperti itu.
Terima kasih.
Belum kita bicara kepala dinas yang ada di kabupaten.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Gamari.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih Pak.
Ijinkan saya untuk mengusulkan solusi dari usulan saya sendiri. Yang tadi saya minta
untuk didiskusikan, khususnya kelompok 3.
Pada ayat (2) dari draft yang kita buat dari Pasal 21, walaupun ayat (1) juga perlu
penyempurnaan, maka saya mengusulkan seperti ini. Pengisian Jabatan Eksekutif Senior tingkat
utama dan madya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan Jabatan Eksekutif Senior pratama
ditetapkan oleh Menteri dan atau Gubernur. Menteri mengangkat Direktur, Gubernur mengangkat
Sekda. Jadi direktur yang ada pada kementerian itu tidak harus ke Presiden, cukup pada menteri
yang bersangkutan. Sekda itu juga harus tidak ke Presiden, cukup kepada Gubernur ya gitu. Jadi
ini usulan saya itu bisa dirumuskan dalam satu pasal yang juga tidak terlalu panjang.
Jadi khusus untuk Jabatan Eksekutif Senior untuk kelompok 1 dan 2 ditetapkan dengan
Presiden, dan kelompok Jabatan Eksekutif Senior 3 ditetapkan oleh Menteri dan atau Gubernur.
21

KETUA RAPAT:
Baik, masih ada lagi?
Pemerintah.
PEMERINTAH:
Jadi begini Pak mungkin cara pikir kita melihat akhirat itu tidak dengan mempergunakan
kacamata dunia, jadi ini penting sekali, karena saya lihat kacamata kita untuk melihat sebuah
reform yang sedang kita gulirkan itu masih menggunakan kacamata administrasi kepegawaian
yang lama, makanya tidak ketemu-ketemu gitu loh.
Nah mengenai jabatan-jabatan ini sebenarnya prerogatif kita untuk menentukan mana
yang critical mess itu bisa mendorong reform. Saya memandang eselon II untuk kepala dinas di
kabupaten kota itu justru critical mess yang paling penting dalam reform. Sebab itulah kelompok
yang sekarang ini justru digunakan oleh partai politik untuk kepentingan dunia politik, makanya
tidak terjadi reform.
Nah memang waktu saya presentasi misalnya di sejumlah negara yang sudah
meninggalkan JES, Singapura itu sudah meninggalkan JES Pak mereka ketawa kenapa Indonesia
baru menganut JES, karena kondisi politik Indonesia itu berbeda Pak. Dulu mereka menganut, tapi
dengan berjalannya sistem siklusetis yang sudah semakin baik, maka JES itu kemungkinan tidak
dibutuhkan lagi kelak Indonesia.
Nah JES ini dibutuhkan sebenarnya untuk men-drive perubahan-perubahan, karena kita
memperkenalkan sistem promosi yang baru, sistem remunerasi yang baru, sistem pengukuran
kinerja yang baru, segala macam. Nah critical mess inilah yang menurut saya penting untuk kita
dorong dalam Jabatan Eksekutif Senior. Kalau kita menurut logika ini, maka ada kurang lebih
6.400 Jabatan Eksekutif Senior, yaitu Kepala LPNK, kemudian Sekjen, Direktur Jenderal, Deputi,
Sekda Provinsi, kemudian Direktur, Sekda Kabupaten Kota dan Pimpinan SKPD, itu 6.400.
Kalau masa jabatannya itu, jadi ini menyambung pertanyaan Pak Nanang, di semua
negara itu diterapkan namanya re apply Pak, re apply untuk sebuah jabatan itu biasanya 5 tahun.
Jadi kan kekhawatiran Pak Nanang kalau saya diangkat dalam sebuah jabatan dalam usia 40
tahun, kalau masa batas usia pensiun saya adalah 60 tahun, berarti saya 20 tahun dalam jabatan
itu.
Nah tidak seperti itu Pak, karena di dalam jabatan itu re apply, jadi 5 tahun dia menduduki
jabatan itu untuk periode kedua kalau dia mau duduk dalam jabatan, dia harus re apply, dia ikut
lagi proses untuk bisa menduduki jabatan itu. Nah itulah compentency base position, jadi posisi
yang memang berdasarkan kepada kompetensi.
Nah jadi memang nanti harus ada pasal re apply, aplikasi ulang untuk mengisi jabatan.
Nah tadi saya cerita mungkin dari 6.400 kalau semua sudah stabil, setahun itu KASN akan
mengelola sekitar 100 proses pengisian jabatan. Jadi sungguh angka yang sebenarnya relatif
masih cukup untuk dikelola oleh KASN selama setahun. Tidak seperti sekarang, karena memang
yang memutuskan adalah kepala daerah, jadi setahun sudah dipindah, segala macam.
Tapi kalau masa itu stabil 5 tahun, dengan 6.400 orang ini, mungkin setahun kita akan
mengelola 100 posisi jabatan dan memang tidak terlalu banyak. Dan untuk menghindari biaya
yang terlalu mahal dalam assesment centre itu kita belajar dari proses pengisian Kepala LAN dan
Kepala BKN yang baru 6 promosi terbuka, itu nanti yang masuk assesment centre mungkin 10
terbaik. Jadi melalui proses seleksi administrasi, makalah, wawancara, kita memperoleh 10 terbaik
yang akan dimasukkan assesment centre. Dari assesment centre itu dipilihlah tergantung nanti
kalau pembahasan awal dulu saya ingat memang kita menghindari mengusulkan lebih dari 1
kepada Presiden, karena menghindari lagi juga TPA dan politisasi terhadap usul.
22

Makanya dalam draft yang lama, Presiden menetapkan calon yang dipilih oleh Komisi
Aparatur Sipil Negara.
Nah jadi dengan jumlah 100 itu menurut saya tidak terlalu banyak baik pusat maupun
daerah yang bisa dikelola oleh KASN, dan Presiden pun tidak akan terlalu lama Pak
menandatangani kelompok 1,2 dan 3. Kalau memang prosesnya tidak melalui proses TPA lagi
yang lama. Nah ini jadi saya pikir itu Pak, tapi ini untuk reform, karena kita membuat undangundang
kan dalam kerangka reform. Yang harus kita pikirkan critical mess untuk sebuah reform itu
berapa? Kalau hanya cuma 100, misalnya 100 orang, itu tidak ada impact Pak untuk perubahan.
Apalagi sampai seluruh Indonesia.
Nah jadi negara-negara lain itu melakukan itu sesuai dengan critical mess yang mereka
butuhkan untuk sebuah perubahan. Indonesia dengan negara yang begitu besar menurut saya,
perubahan itu membutuhkan critical mess yang lebih besar Pak. 10 tahun lagi kalau sistem politik
sudah bagus, birokrasi sudah mapan, kita hilangkan SES Pak, di Singapura itu misalnya negara
yang kecil proses rekrutment itu tidak menjadi penting lagi karena ukurang kinerja orang dalam 6
bulan dia tidak perform keluar. Jadi ukurannya kinerja. Jadi rekrutmen tidak serumit kita lagi karena
memang mereka sudah ini Pak sistem kinerjanya sudah bagus. Kira-kira begitu Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Oke, ada pendapat?
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Jadi saya menyuarakan Bu Yani. Setelah mendapatkan pemikiran pencerahan dari Pak
Wamen, jadi 1,2 dan 3 atas nama reformasi itu Presiden, atas nama reformasi begitu Pak, tapi
juga pengalaman Pak mohon maaf ini. Otonomi daerah ya mohon maaf, bicara otonomi daerah itu
kan sama dengan Prof. Rias Rasyid. Begitu dia tidak magang, ini kalangkabut semua konseptual
otonomi daerah itu Pak, kelabakanlah kita. Jadi komitmen moral kita Pak Wamen saya kira
khsusunya Pak Wamen dan kita semua harus mengawali baik-baik Pak Taufiq.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira selesai ya?
Ketok ya?
Jadi saya minta supaya dirumuskan kembali ini seperti yang disampaikan oleh Pak
Wamen tadi, jadi 3 itu kelompok utama, madya dan pratama. Oke? Bisa disetujui? Setuju?
Ganti BUP-nya 60 tahun ya.
Jadi selesai?
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Belum BUP yang mana ini?
(RAPAT : SETUJU)
23

KETUA RAPAT:
BUP untuk Jabatan Eksekutif Senior.
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
BUP untuk Jabatan Eksekutif Senior, boleh-boleh.
KETUA RAPAT:
Jadi BUP Jabatan Eksekutif Senior 60 tahun.
Selesai.
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):
(RAPAT : SETUJU)
Jabatan Eksekutif Senior apakah termasuk yang fungsional? Tidak Pak ya?
F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Pak Ketua,
Saya ini saja, supaya nanti Undang-Undang Pilkada itu kita sesuaikan, jangan nanti lupa
kita Undang-Undang Pilkada masih otonominya sebebas-bebasnya, tak jadi barang ini nanti.
KETUA RAPAT:
Baik,
Alhamdulillaah ini kata-kata yang paling pas dari Pak Wamen tadi, jangan melihat akherat
dengan kacamata dunia, jangankan kacamata dunia dengan kacamata air.
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Itu tidak boleh begitu.
Perumpamaan itu salah.
KETUA RAPAT:
Baik, saudara-saudara sekalian,
Selama ini kita maru reformasi birokrasi tapi tingkah laku kita tidak reformis sama sekali,
tidak jalan
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Tidak-tidak, saya belum yang tadi, saya kira itu yang struktural.
Begini Pak Ketua, Pak Wamen, Pak pemerintah, jadi saya kira begini, dari paparan yang
disampaikan oleh pemerintah tadi ya, yang struktural sudah selesai Pak, kaitannya dengan
Jabatan Eksekutif Senior tadi sudah selesai.
Tetapi untuk fungsional Pak kita kemarin sudah sepakat bahwa undang-undang ini harus
memayungi semua jabatan sipil yang berserakan dimana-mana itu. Mari kita, nah karena itu tadi
terima kasih kepada pemerintah, yang tadi dalam paparan tabulasinya jelas. Pertama, bahwa
variasi jabatan fungsional itu lebih dari 100 variasinya. Lalu yang kedua adalah batasannya itu
masih beranjak tidak karu-karuan, ada yang 62 ada yang 70. Nah menurut saya Pak, undangundang
ini harus memberikan koridor bahwa fungsional itu maksimalnya sekian. Harus ada Pak di
sini Pak ya.
24

Lalu yang ketiga adalah dari sisi variasi peraturan Pak, ada yang undang-undang, ada
yang Keppres, ada yang Peraturan Pemerintah. Kalau undang-undang ini lahir Pak Ketua harus
mampu menjawab bahwa itu semua... peraturan Pak, tidak boleh kemudian karena ini penyuluh,
yang usul pertanian mohon maaf ini cukup dengan... Presiden. Kemudian itu apa tadi dan lain-lain
tadi kan berbeda-beda sekali variasinya Pak Wakil Menteri. Jadi tidak boleh ke depan.
Jadi variasi-variasi itu yang saya kira kemudian itu tidak menimbulkan persoalan. Belum
lagi bicara hakim tadi itu. Hakim ada yang sampai dengan 70, ada yang 58, ada yang 60. Nah
komitmen kita kesepakatan kita kemarin adalah undang-undang ini harus memayungi semua
aparat sipil yang berserakan dimana-mana itu Pak Ketua. Jadi karena itu harus ada satu rumusan
yang konkrit bahwa inilah yang bisa menjadi payung Aparatur Sipil Negara yang... dimana-mana.
Walaupun secara kelembagaan masing-masing mereka fungsi-fungsinya itu adalah ditetapkan
oleh pada lembaga masing-masing. Jadi saya kira kita menciptakan payung Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Ini saya kira benar sekali yang disampaikan beliau ini. Maksudnya begini Pak, ada payung
hukum, kita tidak menentukan harus sekian-sekian tidak, tetapi harus ada ketentuannya apakah
dengan PP saja, apakah dengan undang-undang, ini harus jelas, bahwa penentuan di dalam itu
harus dilakukan dengan ini kan begitu Pak. Batas umur tertinggi adalah ini. Jadi supaya tidak
semua orang menciptakan semaunya sendiri. Dalam undang-undang ini kita berikan pagar-pagar
itu saja Pak.
Baik saya kembalikan dulu ke pemerintah barangkali sebelum yang lain.
Silakan Pak.
PEMERINTAH:
Baik Pak, terima kasih.
Kami juga pemerintah sependapat bahwa di dalam undang-undang ini juga harus bisa
memberikan suatu guidance seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muqowam. Pertama, bahwa
jangan sampai ke depan akan lahir BUP-BUP pada undang-undang sektoral. Itu dalam undangundang
ini supaya mengamanatkan itu. Yang kedua adalah kita perlu menentukan batas minimum
BUP itu berapa untuk fungsional dan maksimum itu berapa. Namun minimum maupun maksimum
maupun yang... tadi kan antara 60 sampai 70 itu yang tertinggi. Itu masing-masing level ini ada
kriteria Pak barangkali itu.
Kalau 60 tahun itu kriterianya pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa. Kalau 65 tahun
misalnya yang kaya apa. 70 tahun yang kaya apa kriteria-kriteria pekerjaan yang dilakukan oleh
pemangku jabatan fungsional itu, ini saran pendapat kami.
Mungkin teman-teman dari pemerintah barangkali dari BKN.
Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Baik.
Kalau begitu, kita kembalikan nanti dulu untuk menyusun ini Pak, jadi 3 kita menyusun ini
saja, dan merumuskan kembali tentang hal-hal yang merupakan rambu-rambu ini kita mesti
rumuskan. Saya kira begitu ya?
25

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
... putuskan Pak batasan minimum dan maksimum tadi sekarang ini, karena nanti akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, terkait banyaknya jabatan fungsioanal itu. Jadi
harus ada BUP minimum dan maksimumnya. Saya setuju itu, cuma pengaturan lebih lanjut harus
dengan PP.
KETUA RAPAT:
Saya kira begitu.
Ada lagi?
Cukup ya? Setuju ya?
Pemerintah sudah sepakat tadi?
PEMERINTAH :
Jadi hanya dua saja Pak, pertama batas minimum dan maksimumnya yang akan diatur,
yang kedua adalah... dalam PP, cukup begitu saja Pak.
Masalahnya kan gini Pak, bagaimana kita mencegah... ada undang-undang lahir lalu
menetapkan BUP,...(tidak menggunakan mic)
KETUA RAPAT:
Maksimum 70.
Tapi jangan sampai ada lagi nanti ada 75, jangan sampai lagi.
PEMERINTAH :
Kalau kami Pak pemerintah, minimum itu 58 tahun, seperti yang tadi administratif.
Berangkat dari angka 58, maksimumnya barangkali apakah 70, tapi nanti ya itu, cuma tadi ada
usul pemikiran kami nanti cenderung orang kan mencari yang maksimum gitu loh Pak, kalau
dikasih ruang itu nanti larinya maunya 70 semua. Nah kita kan perlu menentukan kriteria Pak, yang
60 itu yang 58 itu pekerjaannya yang kaya apa kriterianya, yang 65 misalnya, yang 60 itu kaya
apa, sehingga orang tidak bebas dan menghindari kecenderungan pasti mencari yang maksimum.
Iya di dalam PP-nya nanti diatur iya, ada kata-kata kriteria tadi ya.
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):
Nah karena itu Pak, tadi di dalam pasal harus jelas di situ, sehingga ammar mengenai
batasan, mengenai peraturan harus satu, PP Peraturan Pemerintah, tidak boleh ada Keppres,
harus satu. Lalu harus norma mengenai kriteria harus ada Pak, norma tentang kriteria itu sendiri.
Jadi kriteria untuk penentuan usia batas usia pensiun, ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang
akan kemudian diatur peraturan pemerintah. Nah itu saya kira diterminalisasinya ke sana Pak.
Kalau tidak, maunya 70 semua Pak.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):
Sebetulnya di dalam pasal sebelumnya, karena ada grading tadi, ada kelompok tadi, itu
nanti bisa memberikan arah ke situ Pak. Misalnya untuk fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli
madya, ahli utama yang kemudian nanti akan dibuat kriteria lebih lanjut sesuai dengan jenis
jabatan fungsional itu yang nanti mengarah kepada umur yang antara 58 tahun sampai 70 tahun
itu. Jadi grade itu, ya ini fungsional, ini fungsional begini juga.
26

KETUA RAPAT:
Baik-baik.
Nanti kita mintakan pemerintah menyusun ini ya?
Oke saya kira sudah cukup ya sudah?
Pemerintah, kita sampaikan besok pagi ya, besok pagi....Oke selesai.
PEMERINTAH:
(RAPAT:SETUJU)
Kita sekarang, Pak Tasdik, sekarang apa ini?
Sekarang...organisasi ASN, Pak.
KETUA RAPAT:
Baik, saya sampaikan 3 hal, yang pertama adalah sistem informasi sudah jelas, Sistem
Informasi ASN, silakan.
PEMERINTAH:
Terima kasih Pimpinan.
Didalam cluster sistem informasi ASN, pada prinsipnya dalam pembahasan Pokja dan
penserasian ada pemikiran bahwa kiranya kepada BKN itu untuk diberikan kewenangan mengelola
sistem informasi ASN. Ini pokok pikirannya disitu. Oleh karena itu, maka didalam perumusan DIM
347 Pasal 110 ayat (2) pemerintah mengusulkan rumusannya menjadi sistem informasi aparatur
sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan
terintegrasi antar berbagai instansi dan dikelola oleh BKN. Ini rumusan ayat (2) usulan kami begitu.
Demikian Pimpinan, BKN, Badan Kepegawaian Negara .
KETUA RAPAT:
Silakan pendapat teman-teman.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, saya kira begini, Pak Ketua. Didalam rumusan hubungan antar lembaga ini, Pak
Tasdik, koordinasi itu kadang-kadang diplesetkan menjadi kordinasi. Nah, karena itu Pak, antara,
saya minta Pimpinan itu dijelaskan hubungan skematik antara lembaga administrasi negara, BKN,
dengan satu lagi adalah KASN yang kemarin sempat muncul bahwa didalam pola hubungan ini
dampak atau rumusan-rumusannya dapat dipahami. Saya ingin exercise ya, bagaimana agar
Kepala BKN, kemudian LAN, kemudian juga KASN tadi ini kita memberikan suatu garansi bahwa
...arahan, Pak. Bahwa ...tidak ada problematika hubungan antar lembaga itu sendiri yang pertama.
Lalu yang kedua, adalah terhadap usulan ini Pak, ini sistem informasi ASN saya ingin tanya ini
kepada Ahli Hukum, penasehat hukum kita ini, kira-kira didalam pengelolaan ini, dan juga Pak
Wamen barangkali efektifikasi sistem informasi itu di BKN atau di KASN, Pak yang paling efektif,
karena kalau kita berbicara mengenai ASN, ini kan luar biasa ada sekitar 5 juta sekian itu, jadi
saya ingin disimulasikan dengan pemikiran kita semua mana yang paling efektif, apakah BKN atau
yang lain sekalipun itu misalnya Kementerian PAN dan yang tadi pertama adalah saya minta
dijelaskan, dibantu penjelasan mengenai hubungan yang koordinatif antar lembaga-lembaga, 4,
Menpan, BKN, LAN dan KASN itu.
Terima kasih Ketua.
27

KETUA RAPAT:
Ada lagi?
Pak Gamari silakan.
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih.
Existing yang ada itu kalau tidak salah ya, BKN sedang membangun sistem informasi
kepegawaian, ya Pak ya? Yang kalau Undang-undang nanti disahkan akan berubah menjadi
sistem informasi ASN. Nah, ini BKN kan sudah melakukan investasi untuk pengembangan sistem
informasi kepegawaian yang nantinya menjadi sistem informasi ASN, memang kalau untuk
efektifitas dan efisiensi, logikanya memang disana, karena disana memang sudah dibangun,
walaupun hasilnya seperti apa saya belum tahu, tapi informasi yang saya dengar masih
meragukan itu, Pak, tapi kita bukan...Nah, kalau dari sisi Aparatur Sipil Negara, memang
nampaknya institusi yang paling tepat di BKN, cuman yang ada di benak saya ini apakah tidak
perlu kita pertimbangkan kalau ini adanya di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ini saja
sebagai pertimbangan. Memang sekarang ini pembangunan sistem informasi kepegawaian sudah
dilakukan di BKN, tapi BKN ini kan secara institusi dia bukan kementerian, dia lembaga negara non
kementerian, ya, ya. Nah, ini saya memang kembalikan ke pemerintah itu, kalau di benak saya ada
dua alternatif, tetap di BKN atau diangkat pada tingkat Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi,
tergantung pada pemerintah karena yang tahu persis urusan ini adalah pemerintah. Hanya itu saja
pertimbangan saya.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Ada pendapat lain? Kalau menurut saya, BKN itu sudah bekerja dengan baik, mengenai
masalah kepegawaian dan diharapkan ke depan lebih baik lagi. Untuk data-data yang ada
mengenai PNS sudah tertata rapi dan bahkan yang pensiun pun juga sudah dibenahi. Menurut
saya, data tetap di BKN, hanya saja perlu diatur mekanisme mengeluar-masukkan data di BKN.
Siapa saja yang boleh mengakses, misalkan dalam suatu saat KASN minta data kepada BKN,
jangan-jangan yang dikirim nanti data-data orangnya saja, misalkan, diperlukan untuk mutasi,
untuk apa dan sebagainya,untuk. Nah itu harus dituangkan dengan apakah Peraturan Pemerintah
atau disini, bahwa kewajiban BKN menyiapkan data untuk KASN itu harus ada, disini kan baru
mengatur data KASN titik. Seperti kita memberlakukan BPS. BPS itu menyiapkan data, mereka
menyiapkannya data, mengolah sudah titik. Penggunanya adalah instansi lain. Jadi siapa yang
menggunakan data itu diatur dan bahkan yang lalai terhadap itupun dikenakan sanksi. Nah disini
perlu dibuatkan semacam kaitan antara ASN, KASN dengan BKN ini sehingga pencari datanya
bisa langsung. Tidak harus melalui birokrasi yang rumit-rumit, karena BKN wajib menyuplai data
kepada KASN. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
Ada pendapat lain?
28

F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Baik, terima kasih Pimpinan.
Pertama, yang menyangkut dengan BKN, terkait dengan pembangunan atau pengelolaan
sistem informasi ASN, pemerintah tadi yang sudah kami sampaikan, seyogyanya peran itu tetap
dilakukan oleh BKN, karena didalam Undang-undang No.39 BKN itu termasuk LPNK dan juga
turunannya peraturan Presiden, BKN, LAN itu berada dibawah koordinasi Kementerian PAN,
perumus kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ada pada
Kementerian PAN. Menyangkut kebutuhan data dan informasi terkait dengan ASN saya rasa
secara teknis tetap cukup dilakukan oleh BKN, tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang
pengembangan sistem informasi ada di Kementerian PAN dan sesuai dengan ketentuan bahwa
BKN itu ada...sebagai salah satu bentuk lembaga pemerintah non kementerian, itu memang
berada dibawah koordinasi kementerian dan BKN atau LPNK yang dibentuk adalah tugas
utamanya adalah mendukung tugas dan fungsi Kementerian. Jadi menurut pendapat kami, fungsi
ini, peran ini tetap dilakukan saja oleh BKN.
Terkait dengan hubungan BKN dan KASN, bahwa didalam pembahasan nanti yang
menyangkut masalah struktur dan tugas ke KASN itu nanti salah satu Sekretariat KASN itu ex
officio BKN, jadi secara fungsional nanti BKN akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan data dan
informasi yang terkait dengan ASN, jadi itu nanti ada kaitannya kesana Pak, tapi dalam struktur
KASN dimana Sekretaris atau Sekretariat KASN nanti ex officio adalah BKN, tetapi beliau bukan
anggota, ia hanya mensupport,...Sekjennya atau apalah nanti kita rumuskan. ...efisiensi. Demikian
Pimpinan.
PEMERINTAH (KEPALA BKN):
Terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
Pak Wamen, teman-teman dari pemerintah.
Sebetulnya hal ini secara existing sejak Kantor Urusan Pegawai dulu data kepegawaian itu
juga ada di Kantor Urusan Pegawai (KUP) berubah menjadi BAKN, kemudian pengelolaan data
kepegawaian juga ada di BAKN dan BAKN menjadi BKN, sampai sekarang data kepegawaian itu
secara nasional juga ada disana. Perkembangan yang terjadi dengan kemajuan teknologi
informasi data-data fisik kepegawaian itu di, juga ditransfer dalam database kepegawaian sejak
tahun 90-an dan sampai sekarang dikembangkan secara terus menerus, mudah-mudahan data
dan informasi kepegawaian makin hari makin baik,
Berkaitan dengan data kepegawaian ini ada dua jenis yaitu hardcopy yang disebut naskah
kepegawaian itu juga di...BKN, dan yang soft copy databasenya juga ada disana. Jadi, mengenai
penggunaannya, sebetulnya secara teknis instansi manapun yang memerlukan data kepegawaian
juga bisa akses dengan BKN dan juga sistem yang kita bangun itu terintegrasi dengan semua
instansi pemerintah yang ada dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian berintegrasi, bisa
langsung akses secara online dengan BKN, itu salah satu upaya untuk membangun data base
yang selalu terupdate. Saya kira itu yang kami sampaikan dan sebetulnya itu bukan hal baru, tetapi
memang pekerjaan itu selama ini ada disana, terima kasih.
29

F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Tadi Pak Sestama, Pak...menjelaskan bahwa nanti data akan dikelola secara ex officio di
tingkat secara ex officio bahwa Sekretariat di KASN ini akan menjadi yang mengolah data. Nah,
saya ingin usul kepada Pimpinan, bahwa sekalian saja kita bicarakan struktur organisasi KASN ini
seperti apa, untuk apakah nantinya Kepala Sekretariatnya itu Eselon II, Eselon I, atau Eksekutif
Senior yang paling atas tadi itu sehingga kita bisa menempatkannya mengaturnya supaya nanti
KASN ini benar-benar mempunyai kewibawaan yang tinggi dan jangan kita salah
menempatkannya. Jadi saya usul supaya struktur di KASN kita bicarakan juga.
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Kalau Undang-undang ini lahir, saya kira berpengaruh juga nomenklatur BKN. Ini kan
Aparatur Sipil Negara, apalagi ASN atau...di Undang-undang, maka bentukan BKN, ya itu
makanya pencantuman BKN apa di Peraturan Pemerintah atau tidak disini, maka konsep kita ini
tidak mencantumkan karena konsekuensi dari Undang-undang ini bisa menimbulkan perubahan
nomenklatur lembaga karena beda kedepan ini mau mengatur juga soal pegawai BKN serta
pemerintah dan sementara yang kita atur sekarang ini hanya PNS. Jadi menurut hemat saya
enggak perlu dituangkan inilah Pak, ya, silakan nanti Menpan berkoordinasi kalau memang
kenyataannya BKN ini yang sekarang ini memang sudah tercantum disitu, kita kasihlah, enggak
usah disebutkan dalam Undang-undang, nanti terlalu...enggak jalan ini, Pak. Jadi menurut saya
enggak perlu dicantumkan dikelola oleh BKN, hapus saja, kembali ke konsep yang awal saja.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, sebelum pemerintah, ini memang soal nomenklatur ini, Garuda itu simbol saja berubah
itu Rp8 milyar,Pertamina sama...itu puluhan milyar itu, Pak. Implikasinya itu luar biasa perubahan
itu Pak. Mulai dari invoice...surat menyurat sampai dengan baliho itu, berubah semua luar biasa.
Kemudian pengalaman ini, pengalaman seperti ini saya kira, tadi Pak Gamari menyampaikan
bahwa harus ada ex officio tadi siapa yang menyampaikan, Pak Gamari, pemerintah ? saya kira
setuju saya, harus ada cantolan ex officio, Pak, sebab kalau tidak koordinasi itu paling sulit
...Koordinasi itu gampang tapi sulit dilakukan. Nah, harus ada cantolan disitu ex officio.
Lalu yang kedua adalah saya ingin menjembatani ini, Pak Gamari, yang dikelola oleh
sebuah institusi yang menangani kepegawaian negara. Nah, ya jadi saya kira harus ada, otomatis
kalimat yang muncul adalah bukan huruf capital, Pak , huruf kecil semua, sebab kata suatu dan
satu saja Pak ini menjadi perkara Pak nanti kalau di MA. Jadi karena itu, Pak Gamari, kali ini bapak
anulah, agak merubah pemikiran saya. Selama ini kan bapak dominatif, gitu kan? Tidak juga ya. Ini
kan cara mengambil hati orang begitu, Pak, kalau hatinya diambil apapun dikasih,Pak. Jadi yang
dikelola oleh institusi apalah gitulah, itu saya kira...
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira permasalahannya hanya mencari nomenklaturnya saja kan? Baik, prinsip
dasarnya sudah bisa diterima, kan gitu. Ya, kelembagaannya, pengistilahan kelembagaannya,
cuma itu saja, tapi prinsip dasarnya bisa diterima. Oke?
Pemerintah.
30

PEMERINTAH:
Baik, Pak, kami setuju.
KETUA RAPAT:
......:
Setuju, oke?
...dari banyak lembaga-lembaga yang sudah di....padahal ........lembaga....kedepan...kita
sebut BKN.....jadi saya setuju tadi memberikan....institusi yang mengelola.....
KETUA RAPAT:
Pemerintah oke?
Setuju semua?
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB):
Untuk sementara begini Pak,dikelola oleh instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan sesuai fungsinya...sampai Manajemen ASN saja.
Pimpinan,
Agar menjamin kepastian hukum, kalau menyelenggarakan manajemen ASN, orang masih
bertanya-tanya siapa ini? Nanti didalam penjelasan pasal ini perlu ada ketegasan bahwa yang
saat ini dilakukan oleh BKN, supaya ada penjelasan yang memberikan kepastian bahwa yang
dimaksud disini adalah BKN. Tadi kan ada keragu-raguan, kalau disini langsung disebut nama
yang baru, dampak konsekuensinya karena akan merubah segala itu. Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Ini Undang-undang ini bunyinya begini, BKN berkaitan dengan kewenangan pembinaan
manajemen pegawai ASN. Jadi manajemen pegawai ASN , pembinaan manajemen pegawai ASN,
jadi yang membina, yang membina manajemen pegawai ASN. Yang melaksanakan pembinaan.
Kalau seperti itu....nanti kita lihat dari segi legal drafting dan dari segi pembinaan bahasa kita
cocokkan nanti, tapi prinsip dasarnya seperti itu. Oke, setuju ya?
Ya sudah, oke ya.
Silakan.
PEMERINTAH (KEPALA BKN):
Mohon ijin Pimpinan.
(RAPAT : SETUJU)
Jadi ada usul dari teman-teman, bahwa mengenai pegawai ASN itu, ASN itu sudah
Aparatur Sipil Negara, definisinya itu. Manajemen ASN.
31

KETUA RAPAT:
Oke...
Penyelesaian sengketa pegawai ASN.
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB):
Pimpinan,
(RAPAT : SETUJU)
Untuk penyelesaian sengketa ASN, ini kata-kata pegawai dihapus saja. Ya. Hasil Rapat
Pokja memberikan catatan usulan pemikiran bahwa penyelesaian sengketa dalam hal
pemberhentian pegawai ASN harus melalui PTUN. Penyelesaian diluar permasalahan
pemberhentian pegawai ASN, ini pegawainya juga...misalnya terkait dengan sengketa netralitas
diselesaikan melalui KASN secara mediasi. Oleh karena itu, kami mengusulkan didalam
perumusan Pasal 112 ayat (1), bunyinya berubah menjadi ayat (1) Sengketa pegawai ASN
diselesaikan melalui keberatan dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian didalam ayat (2)nya,
dirumuskan, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian, ayat (3)
sampai dengan ayat (5) berbunyi, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri
dari keberatan dan banding administratif, ayat (4) ini mestinya ayat (4) ini , keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang,
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusan yang disampaikan kepada pejabat
yang berwenang menghukum. Ayat (5) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Nah ini sesuai dengan ya, nanti kami
sampaikan kepada BKN. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Jadi ada pemikiran, Bapak Pimpinan dari Bapak Menpan khususnya,
bahwa praktek itu kedepan tidak diperlukan lagi. Jadi semua keberatan terhadap putusan
pemberhentian PNS itu diselesaikan melalui...sesuai dengan ..ini. Pertimbangannya adalah, kalau
ini dilanjutkan, praktek seperti sekarang ini, tidak obyektif katakanlah, karena informasi-informasi
yang ....juga tentunya tidak melihat secara nyata di lapangan, karena ini menyangkut rasa
keadilan. Lebih baik, disarankan untuk diserahkan menjadi fungsi PTUN. Itu. Hanya memang
muncul beberapa pemikiran juga terkait dengan pemindahan kerangka.....penghapusan...menjadi
peran PTUN adalah kalau PNS ini beracara di Pengadilan, ini fakta, Pak, itu pembiayaannya
cukup besar. Ini fakta. Jadi di sisi lain PNS menghadapi problem karena dia dipecat diberhentikan
dari pegawai, di sisi lain kalau dia mau mengajukan keberatan harus melalui pengadilan dan
faktanya sekarang proses di pengadilan, katakanlah kalau dia menggunakan Pengacara itu akan
berkonsekuensi pada masalah pembiayaan. Ini diskusi kami di pemerintah ada semacam itu dan
ini mohon untuk dibahas lebih komprehensif lagi, supaya Undang-undang ini nanti betul-betul
efektif didalam pelaksanaannya bisa diimplementasikan secara efektif dan justru tidak
menimbulkan masalah-masalah baru lagi di kemudian hari. Ini semangat kita begitu. Namun
demikian, kami mohon masukan pendapat saran dari teman-teman BKN, Pak Eko, silakan Pak.
32

PEMERINTAH (KEPALA BKN):
Terima kasih.
Kasus-kasus yang ditangani Badan Pertimbangan Kepegawaian ini adalah kasus-kasus
yang terkait dengan hukuman disiplin berat, terutama pemberhentian dan praktek yang ada
sekarang dari kasus yang ditangani Bapeg sebagian juga kalau tidak puas terhadap keputusan
Bapeg, yang bersangkutan juga bisa ke TUN, jadi Bapeg ini peradilan pertama. Tetapi, secara
umum lebih banyak yang diselesaikan di Bapeg dan yang ke TUN juga tidak begitu banyak. Jadi,
kalau dari sisi peraturan perundang-undangan mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa
kasus-kasus yang ditangani Bapeg ini kan kasus hukum sebaiknya tidak ditangani oleh Eksekutif
tapi memang di lembaga peradilan. Saya kira pemikiran yang terjadi kenapa diusulkan untuk
ditangani langsung oleh PTUN seperti itu.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Ada tanggapan teman-teman?
Silakan.
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Pimpinan,
Saya menambahkan.
Jadi kalau di RUU Administrasi Pemerintahan yang sudah hampir 9 tahun dibahas
memang itu ada pasal khusus mengenai gugatan banding administratif dan gugatan di PTUN,
Pak. Saya tidak tahu apa kita bisa merefer kesana saja, karena ini kan yang diberatkan
sebenarnya keputusan TUN, seorang Pejabat TUN kepada pegawainya. Keberatan terhadap
keputusan TUN itu sebenarnya berlaku secara universal, bisa untuk masalah kepegawaian, bisa
untuk masalah-masalah lain, yang terkait dengan keputusan. Jadi sebenarnya akan bisa dibuat
mudah, kalau merefer saja, tapi memang ini harus di...secara bersamaan RUU-nya. RUU-nya
harus..bersamaan. Nah disana memang ada 2 level, level keberatan itu kepada atasan langsung,
level banding administratif itu kepada atasan-atasannya. Kalau dia tidak tembus dengan atasanatasannya,
maka dia menggunakan jalur peradilan TUN untuk memperoleh keadilan hukumnya.
Jadi kira-kira begitu Pak.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih.
Silakan.
PEMERINTAH:
Kami laporkan juga bahwa badan ini sebenarnya dibentuk sebelum lahirnya Undangundang
No.5/86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di kondisi itu.... Jadi Bapeg ini merujuk
kepada Undang-undang 5/86 awalnya perubahan Undang-undang ...tapi Bapeg ini .....sudah
sempat mau mengarah .....terima kasih Pak.
33

KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Teman-teman ada tanggapan?
F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Enggak ada.
....diserahkan ke TUN hajat ininya, diserahkan ke Bapeg pada pelaksanaannya.....Jadi
kalau saya kalau memang ada rumusan yang baru mungkin, tapi kalau tidak ada rumusan baru
apa yang disampaikan Pak Wamen kebetulan kita...karena...praktek saja, misalnya seorang
pegawai dia karena bertengkar dengan istrinya dipindahkan ke kecamatan yang paling ujung
dunia. Dia mengajukan ke TUN. TUN ditelpon Bupati itu saja selesai, kalah dia. Padahal, pada
materilnya dia benar, soal intern dia bertengkar sama istrinya kok dipindahkan ke kecamatan yang
paling jauh. Jadi kalau ke Bapeg dia ditelpon Bupati, jangan kau atur-atur itu, itu anak buahku itu,
aku yang dipilih rakyat, aku yang mengatur disini. Jadi selesai. Jadi kalau ada rumusan lain saya
setuju ya, tapi apa yang dikatakan Pak Wamen tadi memang itulah kenyataan, tapi terserah
kepada kawan-kawan, disini ada Prof. Muqowam, ada Prof.Gamari, ada Prof.Nanang, ada Prof.
Zainudin, Kyai, sudah selesai mereka ini saja, Pak, selesaikan ini, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, ada lagi?
F-PDIP (ZAINUN AKHMADI):
Terima kasih Pak.
Nafasnya mungkin sama ya, cuman caranya yang beda. Kalau saya membaca usulan
RUU ini, usulan kita maksudnya, usulan dari DPR-RI ini sebenarnya sudah sangat
praktis,padat,singkat. Saya mengartikan pada ayat (1) nya, upaya administratif itu bersifat internal
dan upaya melalui PTUN bersifat eksternal. Artinya bisa di saat bersamaan ini ditempuh yang
bersangkutan tentu saja, apakah dia di satu sisi juga melakukan secara internal dan di lain sisi dia
melakukan secara eksternal.ini terlepas apakah biayanya mahal atau apa, bisa jadi punya
pengacara yang...tapi juga ada juga yang namanya bantuan hukum secara cuma-cuma misalnya
seperti itu, misalnya dia tidak mampu gitu. Ini sudah sangat anu Pak, kalau mau dilihat disini ,
satu, ini satu hal. Yang kedua adalah saya kira pada ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai
upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah artinya yang secara internal nanti diatur
pemerintah, pemerintahlah yang mengatur Peraturan Pemerintah soal ini. Ini enggak perlu
ditambah gitu menurut saya ini. Hak dia sebagaimana warga Negara untuk melakukan upaya
hukum melalui PTUN. Ya kita berharaplah bahwa PTUN juga tidak seperti pengadilan lain yang
panjang dan melelahkan itu. Karena PTUN sendiri juga punya aturan sendiri dan kita harapkan
juga begitu, bukan kita harapkan kedepan ini kan kadang-kadang melihat kasusnya dan
sebagainya. Jadi dengan kata lain, DIMnya pemerintah ini menurut saya tidak perlu karena
sebenarnya kita satu nafas saja. Jadi tidak perlu di ini usulan dari pemerintah tadi. Bukan
diabaikan, tetapi ya toh ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nantinya akan diatur,
sementara PTUN itu adalah hak daripada pegawai yang bersangkutan sebagai warga negara,
terima kasih.
34

F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Terima kasih Pak.
Saya juga berpendapat senada dengan Pak Zainun. Jadi setelah saya baca, saya
bandingkan ini DIM yang disampaikan oleh pemerintah, dengan draft yang disampaikan DPR-RI,
ini tidak ada perbedaan yang prinsipil sebenarnya, Pak. Oleh karena ini tidak ada perbedaan yang
prinsipil, dan ini cukup jelas, menurut hemat kami pasal yang sudah dirumuskan oleh DPR-RI ini
sajalah yang kita gunakan, bahkan menurut saya ini didalam pasal-pasal yang sudah ada ini,
sudah mencakup keseluruhannya. Jadi itu saja, Pak, komentar saya.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, pertama, coba draft pemerintah tolong tampilkan dulu. Sengketa pegawai ASN
diselesaikan melalui keberatan dan peradilan tata usaha negara. Jadi saya kira ada 2, ada sedikit
konfirmasi ini ada 2 cara ini, yang kemudian rumusannya disini agak berbeda, keberatan
..administratif. Mana yang dipilih. Kalau ini pemerintah menggunakan keberatan dan PTUN, saya
kira DPR-RI kan administrasi dan PTUN. Upaya administratif.
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Pak Wamen,
Sebetulnya dari rumusan kita, maaf Pak Muqowam, apa yang disampaikan sudah sama,
sudah mencakup di pasal yang berikutnya sudah ada penjelasan.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, kemudian itu kan sengketa, kemudian administratif, keberatan kemudian banding
administratif, kemudian ketentuan lebih lanjut administratif, sedangkan yang PTUN berlaku
sebagaimana tidak diatur disini kan,Pak? Itu berlaku tata cara yang ada di PTUN saya kira. Ya,
terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Oke, saya kira hirarki dasar perundangan saja itu ya. Mari kita...Saya kira tidak ada
masalah ini, setuju?
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB):
(RAPAT:SETUJU)
Baik, Pak,terima kasih.
Terkait dengan organisasi ASN. Mohon nanti Pak, sebelum ini disampaikan Pak, nanti
agar konsisten didalam perumusan, tadi kan didepan ada pegawai ASN, ada yang tidak pakai
pegawai ASN, ini nanti supaya enggak, ya.
......:
Tidak menggunakan mike.
35

F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Jadi kenapa pegawai?
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Begini, Pak,kalau diijinkan Pak. Aparatur Negara terdiri dari Aparatur Militer dan Aparatur
Sipil. Aparatur militer adalah profesi, orangnya prajurit. Aparatur Sipil Negara, profesi orangnya
pegawai. Kayaknya gitu, lebih gampang lihatnya.
KETUA RAPAT:
Saudara sekalian,
Sebentar, sebentar. Begini, begini, Pak Tasdik, Pak Wamen, ini saya ada pesan mengenai
organisasi ASN ini yaitu....satu, apakah Korpri masih kita pertahankan atau tidak, itulah....karena
ini, ini yang saya pertanyakan ...
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Pertanyaannya terbalik, bukan Korpri apakah harus dibubarkan apa tidak, tetapi untuk
sebuah pembinaan profesi, apakah dibutuhkan organisasi profesi apa tidak. Karena ini, ASN ini
adalah sebuah profesi, biasanya sebuah profesi itu punya organisasi profesi. Yang sekarang itu
kan Korpri itu sebenarnya bukan organisasi profesi, dia organisasi paguyuban. Jadi menurut saya
pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah untuk menjaga sebuah profesi yang akan kita
bentuk ini dibutuhkan sebuah organisasi profesi apa tidak. Saya menganggap kita membutuhkan
organisasi profesi,tapi jangan dibayangkan bahwa ini seperti Korpri yang sekarang , jadi mungkin
Korprinya akan kita hapus,akan kita reform, jadi organisasi inilah yang nanti akan menjaga values
ethic juga termasuk ikut menentukan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap
pelanggaran etik.jadi kalau dalam kasus Gayus, misalnya, Gayus adalah seorang ASN , seorang
PNS, maka sebenarnya yang harus pertama kali menjatuhkan sanksi etik terhadap Gayus adalah
organisasi ini, Pak baru nanti diserahkan kepada instansi yang bersangkutan secara formal untuk
menjatuhkan sanksi. Kira-kira begitu Pak, seperti juga organisasi etik lainnya.
KETUA RAPAT:
Bisa enggak, Pak Wamen, bajunya sama, tapi isinya seperti yang disampaikan bapak tadi,
tapi bajunya tetap Korpri. Mungkin enggak seperti itu.
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Kalau jadi militer, harus pakai baju militer, Pak. Maksud saya mungkin namanya kita ubah,
tidak lagi Korpri menjadi Korps Aparatur Sipil Negara. Ya.
KETUA RAPAT:
Satu putaran, satu putaran.
Teman-teman ada tanggapan?
Silakan.
36

F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Saya Pak, karena bekas...birokrat saya, saya tetap sayang kepada Korpri ini,tapi kalau
berubah dia untuk kebaikan, oke.
F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Apa artinya sebuah nama, kalau didalamnya diganti, tentunya kulitnya juga diganti.
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Mungkin yang harus kita jawab Pak, apakah organisasi ini organisasi kedinasan, dan
struktural. Ini yang menjadi isu pokok, Pak, tapi dalam pandangan, jadi pemerintah sendiri
memang ada dua pemikiran, Pak. Ibu Diah sebagai Ketua Korpri memang menghendaki organisasi
ini sebaga organisasi kedinasan. Kedinasan maknanya menyelenggarakan sebagian fungsi
pemerintahan, tetapi memang kontradiktif, karena fungsi pemerintahan itu kan sudah dibagi habis
kepada fungsi-fungsi yang benar pemerintahan. Nah, jadi, tapi dalam pandangan kami di
Kementerian PAN terutama dan mungkin juga kawan-kawan di BKN, organisasi ini memang
seharusnya bersifat non kedinasan, supaya konsisten dengan pembagian habis tugas tadi itu.
F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):
Pak,
Kalau saya yang diutarakan Pak Wamenpan ini benar, tapi dengan reformasi sekarang,
organisasi inilah yang mengudek-udek pos-pos itu nanti, nah kalau tidak, dia kedinasan. Ini nanti
yang mem....resolusi dan sebagainya. Itu saja saya, karena reformasi kita sekarang ini tidak logika
lagi sekarang ini, pendeknya seenak gue aja. Jadi begitupun, Pak Wamenlah.
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Pak Ketua.
Saya kira begini, itu kan tidak ada yang beda. Apa yang diusulkan pemerintah, karena
tanggapan pemerintah tetap rumusannya dengan apa yang kita susun. Jadi kalau sudah sama, ya
sudah sajalah. Tidak ada lagi yang harus diperdebatkan, kan gitu. Saya lihat-lihat ini mana yang
beda enggak ada dan kemudian memang tanggapan pemerintah itu rumusannya tetap sama
dengan rumusan kita,Pak. Jadi kalau begitu tidak ada sesuatu untuk kita perdebatkan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik. Sebetulnya kalau dari segi pemerintah kita sama.
Silakan.
37

PEMERINTAH:
Terima kasih Pimpinan.
Ini kebetulan dari pemerintah yang hadir disini, ada Wakil Ketua Umum Korpri, Pak Eko
dan kebetulan juga saya sebagai Sekjen. Jadi sangat berkepentingan. Dalam konsep pemerintah
kami mengusulkan agar organisasi nanti memang tugas fungsinya dalam rangka pembinaan
profesi terhadap para anggotanya, seperti yang disampaikan Pak Eko, cuman memang
masalahnya adalah apakah ini masuk kedinasan atau non kedinasan. Ketua Umum sudah wantiwanti
kepada kami, kalau itu non kedinasan, itu akan membawa resiko yang luar biasa. Nanti bisa
liar Pak, bisa kemana-mana. Cuma masalahnya lagi, kalau dia kedinasan, itu melaksanakan fungsi
apa? Apakah fungsi pembinaan profesi ini termasuk dalam pengertian fungsi pemerintahan dan itu
nanti berarti nanti didalam kelembagaannya secara struktur akan kelihatan disitu ada fungsi yang
dijalankan oleh mungkin namanya menjadi Korps ini, atau apa itu. Ini Pak, yang memang kami
masih agak belum firm menyangkut masalah bagaimana penempatannya kalau itu dia, kalau non
kedinasan, bisa jadi dia bisa kemana-mana dan tapi kalau dimasukkan kedinasan, membawa
konsekuensi harus terstruktur dalam organisasi, supaya bisa juga dibiayai juga oleh negara.
Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Korpri ini sudah tidak mendapat dana dari
APBN, karena dipermasalahkan oleh Kemenkeu tadi, ini organisasi apa? Apa fungsinya dan
segala macam. Yang dibiayai APBN adalah mereka yang menjalankan fungsi pemerintahan. Korpri
ini dipertanyakan dia menjalankan fungsi apa?Didalam struktur tidak ada, ini diskusinya panjang
lebar, sampai-sampai kami agak pemerintah pusing juga menyangkut masalah ini karena nasib
teman-teman yang ada di Sekretariat Korpri di berbagai kementerian sudah hampir setahun lebih
tidak mendapat tunjangan, karena Kemenkeu masih mempersoalkan masalah kejelasan status ini,
walaupun didalam Kepres 24 tegas mengatakan bahwa organisasi ini adalah dibiayai oleh APBN,
tapi Kemenkeu keukeuh belum membayar masalah tunjangan bagi teman-teman PNS yang
menjadi Sekretariat Korpri di kementerian lembaga. Demikian Pimpinan, jadi memang ada
persoalan itu yang, tapi kami setuju bahwa ini adalah organisasi profesi untuk membina profesi,
cuman apakah kedinasan atau non kedinasan ini yang masih perlu kita diskusikan. Mungkin Pak
Eko.
PEMERINTAH (KEPALA BKN):
Terima kasih Pimpinan.
Saya kira yang disampaikan Pak Sekjen Korpri tadi sudah jelas sekali dan yang
dibelakang ini kan Anggota Korpri juga semuanya, Pak. Jadi kalau Sekjennya sudah bicara seperti
itu, ya saya kira gambaran yang kita hadapi sekarang itu seperti itu. Jadi plus minus, plus
minusnya ada juga. Tentunya yang harus kita diskusikan secara matang adalah bagaimana
organisasi Korpri atau apapun namanya ini bisa berperan baik dalam Reformasi Birokrasi.
KETUA RAPAT:
Satu lagi, saya mau tanya Pak Eko. PTT ini masuk enggak dalam urusan....
PEMERINTAH (KEPALA BKN):
Selama ini kalau pegawai karena Korp Pegawai Republik Indonesia, maka yang honorer ,
PTT dan sebagainya tidak termasuk dalam organisasi tersebut, dan selama ini ....pasif. Jadi setiap
PNS otomatis menjadi Anggota Korps Pegawai. Terima kasih.
38

F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Ya, jadi begini Pak, karena ini sebagai organisasi profesi, ASN, maka kalau kita timbangtimbang
plus minusnya apakah itu kedinasan atau non kedinasan, maka manfaatnya akan lebih
besar kalau itu non kedinasan. Kekhawatiran bahwa non kedinasan ini tidak terkendali,liar dan
sebagainya saya kira itu bisa diikat oleh Undang-undang ini juga, karena disitu ada kode etik yang
mengaturnya. Dia akan terikat kode etik. Bahwa organisasi profesi ASN ini juga nantinya akan
membuat semacam quote of conduct sendiri, silakan,tapi ada ikatan,jadi dengan demikian ada
kekhawatiran nanti akan liar tidak terkendali saya kira bisa dicegah dengan cara seperti itu dan ini
juga memberikan kesempatan kepada PTTP (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah), kalau dulu
memang tidak ada Undang-undang yang menampungnya. Ketika ini organisasi namanya
organisasi ASN dan ASN adalah pegawai negeri sipil dan PTTP, maka PTT pun juga boleh
menjadi anggota organisasi profesi ini, walaupun dia tidak tetap. Anggota tidak tetap kan tidak apaapa,
Pak. Jadi saya kira rumusan ini sudah benar. Kekhawatiran-kekhawatiran kalau itu nanti tidak
terkendali, saya kira sudah bisa kita jawab dengan pasal-pasal yang ada di Undang-undang ini,
terima kasih.
F-PDIP (ZAINUN AKHMADI):
Terima kasih Pimpinan.
Pak Tasdik ini selaku Sekjen atau Wakil Ketua yang ada disini, ini kalau soal bunyi
pasalnya ini kita sudah senafas ya Pak ya. Tidak ada masalah, apalagi disini akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri, jadi nanti disana lebih jauh.Cuma yang saya ingin tahu, ....Korpri
yang ada sekarang ini, itu bagaimana tadi sudah tidak dapat dana lagi dari pemerintah ? Saya
ingin tahu, apakah selama ini, atau sampai sekarang ini masih punya aset atau tidak, Pak,
kekayaan, satu itu Pak. Lalu keuangannya bagaimana, Pak. Kalau disana apa punya AD/ART, Pak
? lalu forum tertingginya itu ...loh ini sudah jauh Undang-undangnya ini. Menyikapi Undang-undang
ASN ini tentunya kalau disetujui, lalu kecenderungannya kemana misalnya, apakah masih tadi,
mempertahankan nama Korpri atau berganti nama tadi. Terus menurut Korpri sendiri sekarang ini,
baiknya kedinasan atau non kedinasan? Tadi Pak Tasdik masih ragu-ragu. Justru menyerahkan
kepada kami,tapi maksud saya sikap dari Korpri itu sendiri bagaimana? Maksud saya itu Pak.
Rasanya kalau sudah disana, dengan segala evaluasi yang ada, maka tidak perlu ada
kekhawatiran kalau ini mau jadi kedinasan atau tidak, gitu Pak. Artinya dengan suatu keputusan
dari Korpri itu sendiri. Saya sendiri memandang, kalau ini adalah non kedinasan, justru akan lebih
profesional,lebih aspiratif, karena tidak terikat lagi, dimana kalau kedinasan kan dimana dia jadi
Bos, kemudian kita kan akan khawatir menyampaikan aspirasi atau kritik atau apa gitu, tapi kalau
itu non kedinasan, barangkali yang jadi Sekjen Korpri itu misalnya gitu tidak perlu berpangkat tinggi
misalnya, karena memang diputuskan secara demokratis. Sama juga misalnya SPSI (Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia), bukan PSSI ya Pak ya, SPSI, PGRI, PWI dan sebagainya itu. Kira-kira
gambaran saya gitu, tapi kalau secara keseluruhan, Pak, sebelum...ini nampaknya sudah sama
dengan kita, hanya saya ingin tahu lebih banyak tentang Korpri tadi, Pak. Terima kasih.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, saya pusing juga ini Pak Tasdik, karena Korpri ini kan historicallynya adalah orde baru
ini. Ya, jadi karena itu kan, ya kita tahulah di masa lalu, tetapi kemudian ini kita dihadapkan pada
persoalan ini apakah kedinasan atau non kedinasan. Korpri berdefinisi itu bukan kedinasan, per
definisi. Harus dimaknai seperti itu. Dia adalah, saya pegawai negeri, berkumpul-kumpul, karena
itu adalah, saya kira Pak Wakil Menteri ini adalah cantolan tertinggi untuk organisasi ASN yang
akan jadi ini. ...enggak ada. Jadi karena itu ini harus hati-hati, positioning daripada Korps Pegawai
39

ASN ini adalah per definisi, per organisasi, itu dia bukan kedinasan, tetapi bahwa dia supported
kepada kedinasan ya. Sekarang problemnya adalah dihadapkan kepada, bahasanya Kyai
AW.Dalimunthe adalah maduroh dan manfaat hari ini, Pak. Kalau dari manfaat, ya hari ini, apalagi
sudah ada kesadaran bahwa ini adalah merupakan bukan untuk menyampaikan aspirasi saya kira,
tapi adalah wadah pembinaan profesi. Nah, karena itu Pak Wamen, kalau ada yurisdiksi disini
sekali lagi saya minta pertimbangan,organisasi disini apakah merupakan bab atau nanti
ditempelkan dimana, sebab kalau bab terlalu besar ini Pak dan resiko daripada ini adalah begitu
masuk disini, pengertian organisasi yang ada disini adalah berimplikasi, berefek kepada Korp itu
sendiri, termasuk misalnya Pak, kalau ini ada bahkan dia berhak menuntut anggaran negara. Dia
memang ada disini ini. Tetapi kan didalam Undang-undang ini saja, ini sudah, Ibu Mestariyani ,
saya kira begitu dicantolkan disini sudah sangat kuat sekali, kuat banget ini, karena itu sekarang
saya, semoga ini menjadi ...kita..ini enggak bisa kita putus sekarang,karena memang posisi harus
hati-hati kita ini. Enggak bisa putus ini,karena kalau dibandingkan misalnya organisasi profesi ya,
banyak sekali profesi itu loh. Asosiasi banyak sekali. Ya kemudian ada Sertifikasi dan lain-lain itu
ada di...Bahkan misalnya Gapensi, Inkindo ya, dalam konteks lembaga pengembangan jasa
konstruksi oleh Undang-undang diperintahkan, bahwa lembaga inilah yang berhak memverifikasi
terhadap badan-badan usaha. Ini Pak Eko, saya kira tolong berikan apakah ini sekedar
organisasi, apakah kerumunan, apakah paguyuban, apakah organisasi negara, saya kira
kategorisasi harus jelas sehingga kita yang membuat Undang-undang ini kemudian tidak sebagai
orang yang ini kurang hari bisa merumuskan Undang-undang ini,Pak. Kita harus hati-hati betul
sehingga mulai substansinya sampai babnya sampai dengan pasalnya itu harus dimana.
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira Pak Wamen mau menjawab sedikit.
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Kalau di, memang secara khusus kalau diatur dalam bab organisasi kebesaran bajunya,
Pak. Saya setuju kalau dimasukkan Bab II sebenarnya, Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan
Organisasi, karena itu yang lebih dekat untuk menjaga nilai dasar dan kode etik profesinya, itu
yang pertama.
Yang kedua, di banyak negara, sebenarnya kalau orang, memang harus ada beberapa
ketentuan, Pak. Jadi 109 itu sebenarnya tidak cukup menurut saya untuk sebuah pengaturan
mengenai organisasi profesi. Jadi yang pertama mungkin Pasal 1, Pegawai ASN berhimpun dalam
Anggota Korps Aparatur Sipil Negara , itu yang pertama. Yang kedua, Korps Pegawai Aparatur
Sipil Negara memiliki fungsi melakukan pembinaan profesi terhadap Pegawai Aparatur Sipil
Negara. Itu yang kedua isunya. Jadi yang kedua adalah penekanan pada fungsinya.
Yang ketiga, yang diatur juga tadi kekhawatiran melakukan mogok,segala macam, Korps
Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan mogok dan demonstrasi. Itu ketentuan yang harus diatur
menuru saya ketentuan minimal sebuah organisasi profesi. Memang kalau di Jerman misalnya kan
mereka mengenal adanya B’akte, Anggeselte, ada Arbaiter. Organisasi profesinya itu beda, Pak.
Kalau Anggeselte itu boleh demonstrasi dan boleh mogok, tapi kalau B’akte PNS itu enggak boleh,
tapi kalau untuk konteks Indonesia menurut saya kita jangan terlalu meniru Jerman karena Jerman
sudah sangat stabil. Kalau kita berikan juga Pegawai Tidak Tetap untuk mogok dan demo, nanti
setiap hari mogok dan demo, Pak. Jadi mungkin untuk Indonesia masih cocok larangan
demonstrasi dan mogok, Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih.
40

PEMERINTAH (DIRJEN PUM KEMENDAGRI):
Dari Kemendagri, mohon ijin.
Silakan Pak.
PEMERINTAH (KEMENDAGRI):
Terima kasih Pak Pimpinan.
Saya berandai Pak, andaikan dia bukan kedinasan, maka saya tidak ada larangan, mau
ikut mau tidak suka-suka saja,ya. Kalau dia kedinasan kan dia nanti dia kayak buruh gitu, bisa
untuk gini, bisa untuk macam-macam, ....itu resiko dan kedua,
ANGGOTA...:
Tidak menggunakan mike.
PEMERINTAH:
Baik, kami jelaskan existing Korpri sekarang, Pak, jadi didalam Undang-undang 43 diatur
mengenai organisasi Pegawai Negeri, kemudian didalam PP 42 mengenai pembinaan jiwa korps
PP 42 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, itu dikatakan bahwa
pembinaan jiwa korps dan kode etik dan peraturan disiplin PNS tidak boleh bertentangan dengan
ini. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal ini diatur tersendiri. Ini ada cantolannya disana.
Kemudian pengaturan mengenai organisasi, terutama yang terkait dengan anggaran dasar
itu terakhir berdasarkan Munas itu sudah dituangkan dalam Anggaran Dasar itu Perpres No.24
Tahun 2009, ya Bapak dan Ibu. Disana diatur mengenai anggaran dasar mengenai Korpri.
Kemudian Korpri ini di setiap Kementerian Lembaga dibentuk Sekretariat Korpri. Ada
Dewan Pengurus Nasional yang saat ini sesuai dengan hasil Munas , Ketua Umumnya adalah
Sekjen Kemendagri, kemudian antara lain Wakil Ketua Umum adalah Pak Eko, kemudian Sekjen
saya dan pengurus yang lain, itu didalam hasil Munas yang kelima tahun 2009.
Kemudian di setiap Kementerian Lembaga dan Daerah itu dibentuk Dewan Pengurus
Korpri tingkat Pusat, kemudian Dewan Pengurus Korpri tingkat Nasional, Dewan Pengurus Korpri
tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Itu ada struktur organisasinya demikian.
Kemudian di masing-masing Kementerian, untuk pengurusan dibentuk Sekretariat. Nah,
Sekretariat ini secara kelembagaan itu diberikan Eselonering untuk di Pusat, itu berdasarkan
Keputusan Menpan yang dulu Pak Taufiq juga itu, itu adalah Sekretariatnya Eselon IIB, pak, itu
dan konsekuensi dia diberikan Eselonering, itu diberikan tunjangan setara dengan Eselon IIB. Itu
didalam Kemenpan dan juga Peraturan Kepala BKN, dan beberapa tahun yang lalu terakhir pada
tahun 2010 tunjangan ini tetap lancar diberikan oleh Kementerian Keuangan yang diambil dari
APBN dan anggarannya melekat pada masing-masing Dipa Kementerian yang bersangkutan.
Nah, kemudian sejak tahun 2010, Kemenkeu menghentikan tunjangan ini dan ini memang
menjadi timbul keresahan di kalangan teman-teman yang Pengurus Korpri ini. Memang filosofisnya
atau pemikiran dasarnya adalah teman-teman yang mengelola organisasi sekretariat di
Kementerian Lembaga dalam rangka pembinaan karirnya, dia kan sehari-hari mengurus organisasi
ini, pak, dia tidak ex officio, memang dia struktural. Nah agar dia pembinaan karirnya, maka dia
dikasihkan Eselonering setara Eselon II. Kalau Sekjen itu selama ini dilaksanakan oleh Eselon I,
Sekjen, kemudian Ketua Umum selama ini yang ditunjuk adalah Sekjen Kemendagri dan lain-lain
dari berbagai Kementerian Lembaga yang diperbantukan di DPN Korpri Nasional dari berbagai
Kementerian Lembaga untuk menduduki Kepala Biro disana, DPN Korpri (Dewan Pengurus
Nasional) ada strukturnya, ada Ketum, Wakil Ketua Umum dan seterusnya ada Eselon, ada
Kepala-kepala Biro, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi dan
Hukum, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan. Ada 3 Kepala Biro dan beberapa Kepala
Bidang.
41

Nah, kemudian memang sejak adanya penghentian tunjangan jabatan dari Kementerian
Keuangan, kami di Pengurus Korpri Nasional, sedang berusa untuk bagaimana bisa tetap
diberikan tunjangan dari pemerintah, dari Negara, namun Kemenkeu sampai hari ini memang tetap
tidak atau belum memberikan keputusan dalam hal ini, walaupun didalam Kepres No.24 tadi,
didalam Anggaran Dasar tegas dinyatakan bahwa pembiayaan dari organisasi bersumber dari
APBN. Kepresnya begitu, namun Kementerian Keuangan menganggap Kepres ini tidak atau
bertentangan dengan Undang-undang Keuangan Negara, itu, sebab masih dipersoalkan Korpri ini
organisasi apa? Apakah dia melaksanakan fungsi pemerintahan, kalau dia melaksanakan fungsi
pemerintahan kenapa tidak tergambar didalam struktur? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar
yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Nah, kembali Bapak Pimpinan, kalau kita akan mengatur hal ini menyangkut organisasi
ASN didalam undang-undang ini, ada poin yang sudah, saya dan kami sudahsetuju bahwa ini
organisasi yang profesi, jadi nanti yang melakukan pembinaan profesi bagi ASN. Tentunya nanti
akan, konsekuensinya memang harus dirubah total secara keseluruhan karena konsekuensi
sebagai pembina profesi berarti kan ada tugas-fungsi menyangkut masalah sertifikasi dan segala
macam. Ini Kompleksitas yang harus kita hadapi.
Nah, tentunya ini harus, kita harus mengkaji secara mendalam konsekuensi-konsekuensi
yang akan timbul apabila kita memang sepakat didalam undang-undang ini menjadi organisasi
yang melaksanakan fungsi pembinaan profesi, sementara profesi di kalangan Pegawai ASN nanti
itu akan bermacam-macam didalam tugas pekerjaannya. Ini juga suatu hal yang perlu kita pikirkan
lebih mendalam, untuk itu mohon kepada pimpinan usul kami khusus yang masalah ini kami
jajaran pemerintah, khususnya kami di kepengurusan Dewan Nasional Korpri akan kita bahas lebih
tajam lagi, mohon waktu, khusus yang menyangkut organisasi Korps Aparatur Sipil Negara.
Terima kasih Pak.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Terima kasih Pak Ketua.
Jadi akhirnya menjadi menarik, Pak Tasdik berbicara mengenai Korpri ini agar apa Pak?
Positioning dari organisasi ini kedepan tidak menyalahi apapun, ya. Kalau penjelasan Pak
Sekretaris Menpan seperti itu, ketika Menkeu tidak melakukan pengucuran dana itu melanggar, dia
melanggar undang-undang. Jadi wajib itu, wajib di..Menteri Keuangan itu kenapa tidak melakukan
Undang-undang 43 dan berbagai peraturan atas pembiayaan dari Korpri seluruh Indonesia itu.
Saya kira ya, kalau berani Menkeu...karena secara moral, memang kita sedang menanyakan
posisi Korpri, tapi secara undang-undang dia sudah kuat, sah, ya sudah sah itu, karena itu Pak
Markus, wajib undang itu Menkeu ke Komisi II untuk dipukulin disitu. Nah,kenapa baru sekarang ini
ngomong, kan begitu kan?
KETUA RAPAT:
Baik, saudara sekalian, saya kira cukup ya?
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Enggak, enggak, oleh karena itu begini Pak, ini kan sebentar pak, sekali pukul, nah oleh
karena itu Pak, warning dari Pak Tasdik tadi dan juga dari Pak Wamen, saya kira itu sangat bagus
apabila baik dari sisi positioning didalam aturan perundangan, sampai pada implikasi dan
implementasi kemudian hari, tidak kemudian begitu di yudisial review itu rontok dengan sendirinya.
Ini saya sayang pak dengan Korpri, kecuali kalau Bapak putus saya sama dengan Bapak tidak
sayang sama Korpri. Itu saja. Sekian pak, terima kasih.
42

KETUA RAPAT:
Ya, Allah, keji sekali tuduhan pada diri saya. Begini, begini, yang kita bahas sekarang ini
adalah jelas bahwa organisasi yang dimaksud dalam undang-undang ini berbeda dengan Korpri,
itu. Ini yang pasti, organisasi yang dibahas dalam undang-undang ini tidak sama dengan Korpri.
Yang kedua, kita sepakat juga bahwa letaknya didalam satu bab ini terlalu besar, seperti Bapak
mengusulkan tadi. Nanti kita pindahkan, ini kita renungkan. Yang ketiga ada persoalan lain,
bagaimana nasib Korpri, itu hal yang lain lagi,Pak. Yang kita bicarakan itu hal lain lagi, tapi bukan
dalam kaitan ini, tapi dalam hal ini, jadi kita bedakan,Pak, karena Pembina Korpri itu adalah
Presiden, Pak. Ya, Pak Tasdik? Ketua Hariannya ketika itu saya Ketua Hariannya ini. Ketua Harian
Pembina Korpri itu saya. 5 tahun itu jadi. Oke, itu adalah hal lain, tapi jelas dalam organisasi yang
dimaksud dalam undang-undang ini beda dengan Korpri. Kita sudah sependapat itu. Isinya sudah
sama seperti yang dikatakan Pak Gamari tadi, cuma nanti letaknya kita letakkan didepan.
Baik, ini kita renungkan malam ini. Besok kita putuskan. Korpri untuk kita garap secara
sendiri. Terima kasih. Kita renungkan dua hal tadi. Besok kita bicara lagi, kita kembali besok jam 9
pagi. Terima kasih. Selamat istirahat. Saya skors. Alhamdulillahirabbil’alamiin.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 23.15 WIB)
43
Jakarta, 16 Februari 2012
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris
ARINI WIJAYANTI, SH.,MH.
19710518 199803 2 010