Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

ciptakarya.pu.go.id

Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim - Ditjen Cipta Karya

liPuTAn KHuSuS

Mau Dibawa Kemana

BKM Kita? 9

Edisi 09/Tahun IX/September 2011

inFo BARu 3

Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II e-Government

Award 2011 17

Kota Hijau

Solusi Perubahan

Iklim

SAK-ETAP SoluSi

SiSTEm AKunTAnSi PDAm


http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung

Budi Yuwono P

Penanggung Jawab

Antonius Budiono

Dewan Redaksi

Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul

Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono,

Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin Redaksi

Dian Irawati, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras Naskah

T.M. Hasan, Bukhori

Bagian Produksi

Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono,

Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan,

M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang,

Fajar Santoso, Ilham Muhargiady,

Sri Murni Edi K, Desrah,

Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto,

Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo,

Indah Raftiarty, Danang Pidekso

Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah

Kontributor

Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono,

Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea,

Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat,

RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini

Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi,

Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin,

Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi,

Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum,

Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono,

Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S,

Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti

Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful

Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar,

Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti,

Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak,

Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri,

Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar,

Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri,

Siti Aliyah Junaedi

Alamat Redaksi

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110

Telp/Fax. 021-72796578

Email

publikasi_djck@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita,

karikatur yang terkait bidang cipta

karya dan disertai gambar/foto

serta identitas penulis. Naskah

ditulis maksimal 5 halaman A4,

Arial 12. Naskah yang dimuat akan

mendapat insentif.

daftar isi

SEPTEMBER 2011

Berita Utama

4 Kota Hijau Solusi

Perubahan Iklim

6 Kota Habitat Kita,

Perubahan Iklim Tantangan

Bersama

Liputan Khusus

9 Mau Dibawa Kemana BKM

Kita?

Info Baru

12 Media Presentasi

Kebencanaalaman PIP2B

DIY: Penguatan PIP2B

Sebagai Data Center

Kebencanaan

14 Air Minum di Tengah

Anomali Iklim

17 Ditjen Cipta Karya Raih

Peringkat II e-Government

Award 2011

18 Wapres RI Buka Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat

19 Australia Hibahkan AUD

40 Juta untuk Sanitasi

Indonesia

20 Merajut Halal Bihalal

Memajukan Bangsa

Indonesia

22 Pelantar Beton Hiasi

Perbatasan Kepulauan Riau

Inovasi

24 Good Governance di Mata

CPNS

27 SAK-ETAP Solusi Sistem

Akuntansi PDAM

30 Kearifan Lokal untuk

Mengurangi Sampah

4

24

12


Foto Cover : Belajar Di Tengah Kota

( Foto : Eko Siswono Toyudho)

Proposal

.....Suara Anda

editorial

Bagaimana caranya agar proposal yang diajukan oleh masyarakat

mendapatkan perhatia serius dan bisa mendapatkan bantuan dari

Pemerintah atau Kementerian PU ? Terima kasih atas infonya.

Jatmiko

Kepada Yth. Bapak Jatmiko

Proposal dapat dikirimkan ke Dinas PU/Cipta Karya kabupaten/kota

Perubahan Iklim Diawali dan Diakhiri di Kota

Setiap tahun, peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) selalu membawa beban tema yang maha berat.

Tema perkotaan dengan seabrek problematikanya sejak 2006 selalu menjadi tema utama. Dengan tema

yang di atas menara tersebut menantang setiap pemangku kepentingan agar diterjemahkan menjadi

rencana dan aksi yang lebih realistis bagi masyarakat.

Tema peringatan HHD 2011 ini adalah Cities and Climate Change. Di Indonesia, tema itu diturunkan

menjadi Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim. Kota Hijau atau green city merupakan frase yang sering

digunakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan. Pada

era perkotaan yang baru, banyak orang tinggal di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak

terbesar akibat perubahan iklim yang diawali dan diakhir di kota. Kota memberikan pengaruh yang besar

terhadap perubahan iklim.

Perlahan, iklim berubah dengan pasti. Kita tak bisa tinggal diam dengan hanya mewacakannya saja.

Perlu rencana dan aksi nyata seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum

sudah dan terus melakukan upaya mitigasi di bidang perumahan permukiman yang difokuskan pada

pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan

dan lingkungan hemat energi. Sedangkan upaya adaptasi diarahkan pada mengaktifkan gerakan hemat

air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari perubahan curah hujan

yang ekstrim.

Buletin Cipta Karya Edisi September 2011 ini mencoba mengulas tema Kota Hijau dan Perubahan Iklim

yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi butuh peran serta semua penghuni planet ini. Untuk

menggugah kesadaran semua pihak, tema ini banyak diulas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya

di setiap acara peringatan menjelang Senin pertama di bulan Oktober 2011.

Selamat membaca dan berkarya!

setempat. Di dinas tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk

masuk dalam RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah).

dan selanjutnya dapat menjadi program/pekerjaan yang dapat

diusulkan pemkab/pemkot setempat untuk mendapatkan APBN Ditjen

Cipta Karya sesuai dengan sektor terkait (air minum, PLP/sanitasi,

penataan lingkungan, atau pengembangan kawasan permukiman).

Terima Kasih

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 3


Berita Utama

Kota Hijau

Solusi Perubahan Iklim

September ini tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat

dan para stakeholdernya ramai-ramai menyiapkan hajatan besar bernama Peringatan Hari

Habitat Dunia 2011. Meski sepintas tidak terlalu dipedulikan masyarakat luas, namun

dua lembaga pemerintah ini tetap konsisten menjalankan amanat internasional dengan

memperingati Hari Habitat Dunia pada 3 Oktober 2011 nanti dengan tema Cities and

Climate Change atau Kota dan Perubahan Iklim.

4 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

M

Menjadikan Hari Habitat Dunia sebagai isu

seksi, di tengah masyarakat yang semakin

tenggelam dengan simulacrum permasalahan

kota, memang masih menjadi pekerjaan

rumah berat. Maka tak bosan-bosan, setiap

kali Habitat diperingati, rangkaiannya selalu

merangkul media. Tujuannya hanya satu,

menggugah kesadaran masyarakat untuk

pe duli terhadap manifesto efek perubahan

ik lim di bumi yang mereka pijak.

Untuk memudahkan pelaksanaan tema

yang ditetapkan oleh UN Habitat, Indonesia

kemudian menerjemahkannya menjadi Kota

Hijau Solusi Perubahan Iklim. Apa yang

ditawarkan dengan konsep Green Cities di

te ngahnya maraknya jargon-jargon hijau se -


Foto : Erwin Adhi S.

perti Green Building, Green Infrastructure, Green

Environment, Green Business, Green Transportation,

dan frase berawalan green lain nya?

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

saat bicara di sebuah media menjelaskan

green city merupakan frase yang sering digunakan

dalam mengangkat isu ekologis ke

dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan.

Perwujudan green city juga merupakan

tantangan ke depan dalam pembangunan

perekonomian yang berkelan jutan.

Menteri PU menambahkan, beberapa as -

pek krusial yang harus dipertimbangkan dalam

menyusun kebijakan dan strategi pem -

bangunan perkotaan, antara lain harus dapat

menyelesaikan permasalahan urba ni sasi dan

Foto : Yudhi Sukma

Foto : Arif Nugroho

Foto Atas : Sumber energi alternatif

Foto Bawah : Fasilitas Umum

Foto Kanan : Anjungan Pantai Losasi

kemiskinan di kawasan perdesaan, kewajiban

kota untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) minimal 30% dari luas wi layahnya,

pengutamaan aspek perubahan iklim dalam

kebijakan pembangunan, serta mengutamakan

mitigasi dan risiko bencana.

Bagaimanapun perubahan iklim sudah

di depan mata kita. Separuh kecil dari cerita

besar perubahan iklim kini sedang dirasakan

masyarakat dunia. Kenaikan muka air laut

yang dapat menggenangi ratusan pulau dan

menenggelamkan batas wilayah negara, ter-

BERITAUTAMA

masuk Indonesia. Musim tanam dan panen

yang tidak menentu diselingi oleh kemarau

panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda

sebagian besar jalan raya di berbagai

kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke

del ta sungai, menghancurkan sumber nafkah

pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang

gizi akut. Itu bukan berita perubahan iklim

kita yang biasa.

Perubahan iklim itu saat ini terus berlari.

Apakah Kota Hijau sebagai solusi sudah dimulai?

(bcr/berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 5


Berita Utama

6 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Aguascalientes, Meksiko, pada 3 Oktober 2011 ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Di

sanalah pusat perayaan internasional Hari Habitat Dunia 2011 yang diharapkan membawa

catatan dan komitmen penting untuk mewujudkan kota yang siap menghadapi perubahan

iklim.

S

Kota Habitat Kita,

Perubahan Iklim

Tantangan Bersama

Sejak tahun 1986 setiap Senin minggu pertama

bulan Oktober diperingati dunia sebagai

Hari Habitat Dunia (HHD). Peringatan HHD

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan

kebutuhan perumahan dan permukiman

yang layak untuk semua lapisan masyarakat,

dan meningkatkan perlunya tanggung jawab

bersama bagi masa depan habitat manusia.

Tema peringatan Hari Habitat Dunia tahun

2011 adalah Cities and Climate Change. Menurut

Ketua Tim Pengarah Peringatan HHD 2011

yang juga Direktur Jenderal Cipta Karya,

Budi Yuwono, tema tersebut dipilih oleh UN

Habitat karena perubahan iklim berlangsung

sangat cepat dan menjadi tantangan utama

dalam pembangunan di abad 21 ini. Pada era

perkotaan yang baru banyak orang tinggal

di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini

adalah dampak terbesar akibat perubahan

iklim yang diawali dan diakhir di kota, jadi

kota memberikan pengaruh yang besar terhadap

perubahan iklim.

Tahun ‘Kota dan Perubahan Iklim’ disesuaikan

ke konteks Indonesia dengan sub-tema

Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim’. Undang-

Foto : Afriadi Hikmal


Undang Penataan Ruang mengamanatkan

tiga puluh persen (30%) dari wilayah kota

berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang

terdiri atas dua puluh persen (20%) RTH

publik dan sepuluh persen (10%) RTH privat.

Pengalokasian tiga puluh persen RTH ini kemudian

ditetapkan dalam Peraturan Daerah

(Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.

Penataan Ruang sebagai matra spasial

pem bangunan kota merupakan alat untuk

mengkoordinasikan pembangunan perkotaan

secara berkelanjutan. Selaras dengan

ama nat Undang-Undang Penataan Ruang

pa sal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan

kawasan perkotaan yang

meng harmonisasikan lingkungan alam dan

lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan

kepedulian masyarakat dan mewujudkan

keberlangsungan tata kehidupan kota,

antara lain dapat dilakukan dalam bentuk

perwujudan Kota Hijau.

Kota Hijau (kota yang berkelanjutan)

me rupakan kota yang dibangun dengan

tidak mengikis atau mengorbankan aset

kota-wilayah (city-region), melainkan terusmenerus

memupuk semua kelompok aset

meliputi manusia, lingkungan terbangun,

sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas

prasarana perkotaan. Pengembangan Kota

Hijau berarti pengembangan kota secara sedemikian

rupa sehingga mampu melakukan

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan

iklim.

“Pengembangan Kota Hijau juga berarti

pembangunan manusia kota yang berinisiatif

dan bekerjasama dalam melakukan perubahan

dan gerakan bersama. Pengembangan

Kota Hijau di Indonesia memerlukan gerak

bersama seluruh unsur pemangku kepentingan

kota. Pengembangan Kota Hijau juga

memerlukan perubahan yang mendasar (dari

praktek hingga nilai-nilai) dan masif,” ujar Budi

Yuwono.

Kota dan Perubahan Iklim

Perwujudan kota hijau saat ini mendapat tantangan

berat dari penghuninya sendiri maupun

dari luar. Arus urbanisasi dalam dekade

terakhir mengalami peningkatan yang amat

tajam. Saat ini penduduk perkotaan mencapai

lebih dari 50% dari total penduduk nasional.

Bahkan, diperkirakan pada tahun 2025

nanti 68,3 persen penduduk indonesia akan

mendiami kawasan perkotaan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko

Kirmanto, masalah lainnya yang masih di-

hadapi adalah belum meratanya pembangunan

di wilayah barat dan timur Indonesia,

akibat masih dominannya peran perkotaan

di Pulau Jawa dan Sumatera. Demikian pula

dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan

penduduk nasional yang masih

sebesar 13,3%, yang sebagian besar bermukim

di perkotaan. Hal ini diikuti dengan masih

tingginya luas kawasan kumuh yang saat ini

masih sekitar 57 ribu hektar.

Masalah yang sangat penting lainnya menyangkut

dampak perubahan iklim terhadap

perumahan dan permukiman di tanah air. Indonesia,

sebagai negara kepulauan yang memiliki

garis pantai sepanjang 95.180 km, saat

ini tentu saja telah mengalami dampak dari

perubahan iklim. Kenaikan muka air laut menyebabkan

abrasi di berbagai wilayah pesisir

di Indonesia, terjadinya banjir rob ketika air

laut pasang, serta cuaca ekstrim yang menyebabkan

badai dan tingginya gelombang air

laut menyebabkan kegiatan transportasi laut

terganggu, serta menurunnya pendapatan

para nelayan. Dampak lainnya adalah perubahan

pola hujan, menjadi lebih ekstrim, telah

menyebabkan kekeringan di lokasi tertentu

dan banjir di lokasi lainnya akibat tingginya

curah hujan dalam waktu yang relatif singkat.

Pertumbuhan perkotaan yang kian pesat

seringkali diiringi oleh pertumbuhan industri.

Pertumbuhan industri tidak hanya berdampak

pada peningkatan perekonomian, tetapi

juga dapat berdampak pada lingkungan. Tidak

hanya industri, begitu banyak kegiatan

masyarakat perkotaan yang menyebabkan

terjadinya efek gas rumah kaca.

“Penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik,

transportasi, penggunaan energi pada

bangunan gedung, serta timbulan dan pembakaran

sampah memberikan kontribusi

ter hadap tingginya emisi gas rumah kaca, di

samping terjadinya deforestasi yang menyebabkan

berkurangnya luas hutan,” kata Djoko.

Beberapa program dan kegiatan yang telah

dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian

PU misalnya program peningkatan kualitas

perumahan dan permukiman yang meliputi

pembangunan rumah susun sederhana sewa

(rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi

kawasan dan pengembangan green building,

serta pengurangan sampah dengan metode

3R (reuse, reduce, recycle).

“Pemenuhan rumah layak huni dilaksanakan

oleh Kementerian Perumahan Rakyat

antara lain melalui pembangunan rumah layak

huni melalui pasar formal dan swadaya,

pembangunan rumah susun sederhana (ru-

BERITAUTAMA

suna) baik sewa maupun milik, serta penanganan

lingkungan perumahan kumuh,” katanya.

Selain dilakukan oleh pemerintah, peningkatan

kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman juga dilaksanakan oleh dunia

usaha, seperti yang dilakukan beberapa

BUMN serta berbagai perusahaan multi-nasional

melalui program-program CSR, serta

Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Rencana Aksi Nasional

Dalam rangka mendukung kebijakan penurunan

gas rumah kaca dan mengurangi dampak

perubahan iklim, telah disusun Rencana

Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan

Iklim (RAN MAPI) yang disusun oleh kementerian/lembaga

yang terkait dengan perubahan

iklim. Upaya mitigasi bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas penyerapan karbon

dan pengurangan emisi gas rumah kaca

(GRK) ke atmosfir yang berpotensi menipiskan

lapisan ozon, sedangkan upaya adaptasi

bertujuan melakukan tindakan penyesuaian

sistem alam dan sosial dalam menghadapi

dampak negatif dari perubahan iklim.

Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan

peranannya tidak dapat berjalan

sendiri. Sesuai karakteristik perubahan iklim

adalah jangka panjang dan saling berkaitan

satu dengan yang lain atau kesatuan sistemik,

Kementerian Pekerjaan Umum dalam fungsinya

memberikan dukungan terhadap sektor/bidang

yang lain, membutuhkan komitmen

bersama dan jalinan kerjasama yang

intens antarbidang/sektor, antarwilayah,

mau pun antar pemangku kepentingan lainnya.

“Upaya menghadapi perubahan iklim di

bidang perumahan permukiman, kami memfokuskan

upaya mitigasi pada upaya pengelolaan

sampah dan limbah khususnya menurunkan

emisi gas metana, serta pengelolaan

bangunan dan lingkungan hemat energi,”

terangnya.

Selain itu, upaya adaptasi diarahkan pada

upaya mengaktifkan gerakan hemat air dan

penanganan sistem drainase yang mampu

mengantisipasi dampak dari perubahan curah

hujan yang ekstrem. Di samping itu, saat

ini sedang didorong pembangunan green

building dan peningkatan kualitas permukiman,

termasuk perbaikan lingkungan permukiman

kumuh.

Hal ini didukung oleh adanya Undang-

Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman yang mem-

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 7


erikan arahan bagi seluruh pihak, termasuk

pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan

pemerintah kota/kabupaten untuk bersamasama

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Di samping itu, Undang Undang

18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

juga memberikan arahan bagi pengelolaan

persampahan yang lebih ramah lingkungan,

misalnya dengan mengembangkan sistem

sanitary landfill dan tempat pengolahan akhir

sampah secara terpadu.

Di samping upaya mengantisipasi perubahan

iklim, Kementerian Pekerjaan Umum

juga telah merencanakan program-program

pembangunan infrastruktur permukiman

un tuk menciptakan lingkungan perkotaan

yang lebih baik bagi penghuninya. Programprogram

tersebut meliputi pembangunan

rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan,

serta pengembangan air minum berbasis

ma syarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis

masyarakat (Sanimas).

Kementerian PU juga terus mendorong

upaya pencapaian Millenium Development

Goals 2015 dalam hal peningkatan akses air

minum dan sanitasi. Secara tidak langsung,

8 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

program-program ini berkontribusi terhadap

upaya antisipasi terhadap perubahan iklim

karena menambah kapasitas adaptasi masyarakat

dalam menghadapi bencana alam

yang dipicu oleh perubahan iklim.

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan

oleh Kementerian Pekerjaan Umum

sampai tahun 2014 untuk menangani masalah

perumahan dan permukiman adalah

pembangunan rusunawa beserta infrastruktur

pendukungnya sebanyak 250 twinblock,

penanganan kawasan kumuh di 207 kawasan,

pembangunan infrastruktur air minum

di kawasan MBR Perkotaan 654 kawasan

dan pembangunan infrastruktur air minum

di perdesaan sebanyak 6.573 desa, pelayanan

sistem air limbah 210 kawasan, penanganan

drainase di 197 kabupaten/kota, serta penanganan

pelayanan persampahan di 210 kawasan.

“Kami menyadari bahwa usaha mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya

menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi

menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders,

termasuk masyarakat, akademisi, LSM

dan dunia usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Sekrertariat Nasional

BERITAUTAMA

Foto : M. Agung Rajasa

Habitat, Susmono menambahkan, acara peringatan

Hari Habitat tahun 2011 tidak hanya

dilakukan secara seremonial semata, tetapi

juga dilakukan pelbagai kegiatan pendukung

yang mengikutsertakan berbagai pemangku

kepentingan.

Sebagai apresiasi terhadap pengelolaan

kotanya yang cukup baik, juga akan diselenggarakan

berbagai kegiatan di Kota Makassar

pada tanggal 15-16 Oktober 2011, berupa

sarasehan pembangunan kota dan perumahan

permukiman yang responsif terhadap

perubahan iklim; pameran oleh berbagai

instansi pusat dan daerah; peresmian berbagai

proyek infrastruktur permukiman; serta

pasar rakyat dan penanaman pohon. Acara

tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian

Pe rumahan Rakyat, Seknas Habitat, Pemerintah

Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah

Kota Makassar.

“Diharapkan melalui serangkaian kegiatan

tersebut dapat meningkatkan kepedulian

masyarakat, pemerintah daerah dan dunia

usaha bagi peningkatan kualitas permukiman

di tanah air,” pungkasnya.

(bcr/berbagai sumber)


Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam sebuah Talk show di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok.

Mau Dibawa Kemana

BKM Kita?

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), baik yang inti maupun

pendukung sudah banyak melahirkan kelembagaan masyarakat yang kokoh. Sebut satu

contoh adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi ujung tombak Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP).

Foto : Buchori

Apapun namanya, baik BKM, Kelompok Sosial

Masyarakat (KSM), maupun nama lain

dari lingkup kecil Civil Society ini secara teori

selalu digembar-gemborkan menjadi salah

satu pilar pembangunan. Tapi masyarakat

yang manakah yang dimaksud? Jawabannya

secara teori adalah masyarakat yang berdaya,

mandiri, dan berkelanjutan. Namun pada tataran

praktis, sulit diwujudkan tanpa ‘Sejuta’ atau

Setia, Jujur, dan Tawakal.

Perannya begitu besar memberdayakan

masyarakat dari nol hingga mapan. Kebe radaannya

tidak sedikit yang diakui Pemerintah

Daerah melalui pemberian pelatihan maupun

diikutkan dalam setiap perencanaan program.

Namun seiring berjalannya waktu, PNPM akan

mendekati usia akhirnya. Program ini lahir dari

rezim Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden

Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai

pengawalnya. Setelah 2014, PNPM dipertanyakan

kelanjutannya karena SBY akan tidak

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 9


Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melihat hasil karya salah satu stand BKM

dalam acara gebyar PNPM MP di Kota Depok.

lagi berkuasa. Pertanyaan susulan muncul di

benak para awak BKM. Mau dibawa kemana

BKM selanjutnya?

Pada suatu acara gebyar PNPM MP di Kota

Depok akhir September lalu, para anggota

BKM se Depok berkeluh kesah kepada Gubernur

Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Depok

Nurmahmudi Ismail, dan Direktur Jenderal

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Budi Yuwono.

“BKM sangat diandalkan menganalisa kondisi

masyarakat sekitarnya, kebutuhannya,

hingga mengawal program yang diidamkan

sambil menyerap dana dari Pemerintah Pusat

maupun Pemda, dan swadaya masyarakatnya,”

ujar Nurmahmudi mengawali perbincangan

itu.

Suasana pada tahun 1999 saat lahirnya Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(P2KP) yang saat ini sudah dikenal dengan

10 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

PNPM Mandiri Perkotaan, pemerintah daerah

dan pusat masih diliputsi ‘ketidakharmonisan’

sebagai buntut reformasi. Akibatnya, program

P2KP dengan dana yang kemudian disalurkan

melalui BKM dianggap dana proyek.

“Ujungnya, terjadi ketidaksinkronan program

karena dana P2KP dianggap proyek yang

given dari pusat. Efeknya, banyak pembangunan

infrastruktur yang terbengkalai karena

kurangnya kesadaran masyarakt tentang program

pemberdayaan seperti P2KP,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Nurmahmudi,

masyarakat dan pemerintah daerah mulai

dilibatkan untuk bersama mengawal proses

perencanaan, pembinaan, dan pendampingan

kepada masyarakat. Saat itu lah keterlibatan

Pemda menjadi kunci agar program pemberdayaan

masyarakat menjadi milik bersama.

Sejak saat itu pula BKM menjadi ‘anak asuh’

Pemda, bukan lagi an sich sebagai tangan-ta-

ngan pusat yang berdomisili di daerah. Dengan

transparansi bahwa BKM juga adalah

bagian dari Pemda, BKM tidak lagi bermain

kucing-kucingan dengan masyarakat untuk

menghindari tuduhan bahwa mereka menerima

dana bantuan dari pusat.

Menjawab kekhawatiran BKM akan eksistensi

mereka setelah tak ada lagi PNPM, Nurmahmudi

menegaskan, jika BKM menjadi

berdaya dan mandiri, tidak tertutup kemungkinan

mereka menjadi lembaga masyarakat

yang dipercaya pihak perbankan maupun

swasta seperti yang dilakukan beberapa BKM

di kota Depok.

“Saya mendengar rencana pemerintah pusat

jika PNPM sudah tidak ada, para BKM yang

sudah bagus ini akan melebur ke daerah dan

dilibatkan dalam setiap proses pe rencanaan

dan pembangunan. Bahkan jika dimungkinkan,

mereka akan tetap eksis de ngan program

Foto : Buchori


Foto Atas : Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono sedang berbincang

di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok.

Foto Bawah : Foto bersama para peserta gebyar PNPM MP di Kota Depok.

replikasi di daerah serupa PNPM Mandiri,” ujar

Nurmahmudi.

Bahkan dari Ditjen Cipta Karya pun ada reward

sendiri untuk BKM yang dianggap baik.

Mereka akan mendapatkan program baru

bernama Penataan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas (PLPBK) atau nama lainnya

adalah Neighborhood Development (ND)

dengan nilai dana Rp 1 miliar untuk satu kelu-

Foto : Buchori Foto : Buchori

rahan. BKM yang berhak mendapat itu adalah

mereka yang ber-performance dan memiliki

daerah dengan kriteria yaitu padat penduduk,

konsentrasi KK miskin tinggi, kumuh, dan kinerja

BKM yang berdaya.

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Budi

Yuwono mengatakan, hadiah paling indah

dari PNPM MP adalah menjadikan BKM yang

mandiri dan diperhitungkan. BKM dapat diper-

LIPUTANKHUSUS

caya perbankan dalam channeling program,

pemerintah daerah tak segan mengajak BKM

dalam proses perencanaan pembangunan di

daerahnya karena kemampuan anggota BKM

dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan

sudah teruji.

“BKM jangan lelah untuk berbuat yang terbaik.

Dengan berakhirnya PNPM pada 2014,

diharapkan tetap eksis dan pihak Pemda melalui

Bappeda bisa mempertimbangkan untuk

mengadopsi model PNPM Mandiri,” kata Budi.

Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan,

tiap tahun Provinsi Jawa Barat mendapatkan

BLM PNPM tidak kurang dari Rp 700 miliar untuk

26 kabupaten/kota. Ke depannya ia harapkan

PNPM bisa lebih tepat sasaran dan bisa

menyasar 20% masyarakat Indonesia yang tak

terdampak oleh mekanisme ekonomi makro

Indonesia.

“Dengan dibangunnya infrastruktur dasar

yang dibangun melalui PNPM seperti air bersih,

sanitasi, jalan lingkungan serta sektor ekonomi

dalam jangka panjang akan meningkatkan

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Dalam PNPM bukan hanya orang per orang

yang merasakan, tapi masyarakat secara keseluruhan,”

terang Ahmad Heryawan.

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menambahkan,

pihaknya akan terus melakukan

pembinaan terhadap BKM dan melibatkan

mereka dalam proses perencanaan yang formal

di Kota Depok. Ia mengakui PNPM memiliki

nilai plus dibanding program sejenis lain,

yaitu paling accountable.

Tanggapan positif juga dilayangkan salah

seorang pimpinan Bank Syariah Mandiri, Aidil

Mustamid. Ia menjelaskan hingga saat ini

sudah ada 125 nasabah dari 8 BKM di Kota

Depok. Ia mempercayai komitmen nasabah

ini dan ikut membantu bagaimana mengembangkan

pola bisnis BKM.

“Dari 125 nasabah, tak satupun yang

nung gak cicilan. Semua lancar karena kunci

suk sesnya adalah sistem tanggung renteng

di antara anggota BKM. Mereka saling mengingatkan

dan tak segan member subsidi bagi

yang tak mampu membayar cicilan,” ujar Aidil.

Dalam gebyar itu diberikan penghargaan

kepada tiga BKM terbaik dalam tiga kategori.

Kategori BKM yang memiliki respon sosial dimenangkan

oleh BKM Kersa Jaya Kelurahan

Sukamaju, Kecamatan Tapos. Kategori BKM

dengan team work terbaik dimenangi oleh

BKM Bina Budi Mulia Kelurahan Pancoran Mas.

Kategori BKM Favorit adalah BKM Bina Masyarakat

mandiri Kelurahan Rangkapan Jaya

Baru Kecamatan Pancoran Mas. (bcr)

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 11


Info Baru 1

Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto (ke-2 dari kiri) sedang mendengarkan penjelasan dan memeriksa kesiapan perangkat Kebencana

Alaman dalam Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta.

Media Presentasi

Kebencanaalaman PIP2B DIY:

Penguatan PIP2B

Sebagai Data Center

Kebencanaan Kedua, fungsi pasif. PIP2B merupakan penye-

R. Haryo Satriyawan *), Bhima Dhananjaya **)

Sebagai lembaga layanan publik bidang Pekerjaan Umum, Pusat Informasi Pengembangan

Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi DI Yogyakarta memiliki tiga fungsi. Pertama,

fungsi aktif inisiasi dan sosialisasi informasi dan kebijakan terkait permukiman dan bangunan,

yang menyangkut fokus akademik atau science, maupun peran sebagai media pembelajaran

dan sosialisasi perkembangan produk industri bidang PU.

12 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

dia informasi dan data permukiman dan bangunan

yang harus selalu up to date dan bisa

diakses secara luas oleh masyarakat sebagai

bentuk layanan umum bidang PU disamping

layanan bantuan teknis konsultatif bidang

PU. Ketiga, secara khusus PIP2B DIY memposisikan

diri sebagai data center dan pusat

kegiatan pengenalan dan pembelajaran bagi

penanggulangan bencana alam.

Menilik dari sejarah perkembangan PIP2B

DIY, lembaga ini telah melalui beberapa tahapan

penting dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Diawali dengan launching kelembagaan

PIP2B DIY oleh Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengkubuwono X pada tanggal 22

Januari 2009. Kemudian launching konten informasi

berbasis web PIP2B DIY yang memuat

harga bahan bangunan, digital library, dan

NSPM terkait bidang Cipta Karya oleh Direktur

Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius

Budiono pada tanggal 4 Agustus 2010.

Setahun kemudian, pada acara seminar

nasional “Perumahan dan Perubahan Iklim”,

September 2011 di Kota Yogyakarta sebagai

Foto : Haryo Satriawan


Foto : Haryo Satriawan

Foto Atas : Suasana Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta.

Foto Bawah : Pengaplikasian teknologi Augmented Reality.

rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia

2011, telah dilangsungkan Launching Media

Presentasi Kebencana Alaman. Launching

yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Menteri PU

Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto,

memuat konten interaktif kebencanaan

secara offline dengan subyek tentang bencana

Merapi.

Acara juga dihadiri oleh Sekretaris Balitbang

Kementerian PU, Asisten Perekonomian

dan Pembangunan Setda Provinsi DIY, Kepala

Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala Balai

PIPBPJK Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala

PIP2B Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan

semua PIP2B seluruh Indonesia, serta perwakilan

dari beberapa universitas di pulau

Jawa.

Dalam sambutannya, Ismanto menyampaikan

apresiasi atas terlaksananya seminar

dan launching kegiatan PIP2B yang menun-

www.toucharcade.com

jukkan bahwa PIP2B DIY telah berjalan sesuai

fungsinya dengan baik. PIP2B DIY diminta

untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapannya

untuk menciptakan permukiman

yang layak huni dalam menghadapi perubahan

iklim, mengingat Indonesia secara geografis

memang negara yang sering mendapat

bencana antara lain gempa bumi, longsor,

banjir, sehingga harus mampu beradaptasi

terhadap bencana dan perlu ada usaha antisipatif

dalam menghadapi isu perubahan iklim.

Peraturan dan kebijakan mengenai permukiman

dalam kaitan dengan perubahan iklim

sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan

Bangunan Gedung yang diharapkan telah

di implemetasikan di daerah melalui Perda.

Undang-undang Tata Ruang juga telah menyebutkan

salah satu usaha untuk mengatasi

perubahan iklim dengan penyediaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH).

INFOBARU 1

Mengenai kelembagaan PIP2B, Ismanto

menyinggung tentang status aset tanah dan

bangunan PIP2B serta pelaksanaan serah terima

yang seharusnya dilaksanakan sebelum

operasional PIP2B. Hal ini mengingat status

tanah dan bangunan di masing-masing PIP2B

di seluruh Indonesia kasusnya berbeda-beda.

Untuk status kelembagaan, PIP2B tidak akan

maju bila dikelola dengan konsep proyek

seperti pada masa lalu. Ke depan, PIP2B hendaknya

dapat dikelola secara profesional

yang tidak membebani APBN dan APBD, bahkan

malah dapat menghasilkan profit sendiri.

Dan terakhir, perlu manajemen dan sumber

daya manusia yang baik sehingga PIP2B

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

oleh Kementerian PU.

Model Media Presentasi Kebencanaalaman

Atas dasar tiga fungsi yang telah disebutkan

di awal tadi, PIP2B DIY merancang kegiatankegiatan

yang dapat menunjang terlaksanannya

fungsi-fungsi tersebut diatas melalui

pembuatan anjungan informasi dan media

pembelajaran terkait kebencana alaman.

PIP2B DIY saat ini menjadi yang pertama

dalam mengenalkan salah satu model media

presentasi kebencanaalaman dengan memanfaatkan

teknologi augmented reality. Ini

merupakan teknologi presentasi virtual yang

diharapkan bisa memberikan efek hiburan

(entertainment) dalam sebuah presentasi.

Untuk saat ini, model presentasi ini baru

diimplementasikan pada media informasi kebencanaan

pada kasus erupsi Gunung Merapi.

Direncanakan pada masa mendatang,

PIP2B DIY akan mengembangkan program ini

sebagai media interaktif pembelajaran untuk

bentuk bencana alam yang lainnya, seperti

tsunami, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya.

Semoga model penerapan teknologi

augmented reality ini akan membuat proses

sosialisasi kebencanaan bisa menjadi lebih

menarik bagi seluruh kalangan masyarakat.

Diharapkan kemajuan perkembangan

dan pertumbuhan kinerja dan produk PIP2B

DIY ini dapat memberikan dampak positif

bagi masyarakat di DIY dan di daerahdaerah

rawan bencana lainnya, serta dapat

memberikan motivasi dan sumber informasi

serta pembanding bagi PIP2B lain yang ingin

mengembangkan fungsi dan produk unggulan

masing-masing.

*) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi

PIP2B DIY

**) Asisten Perencanaan CPMU USDRP

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 13


Info Baru 2

14 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Air Minum

di Tengah Anomali Iklim

Suatu pagi kita akan merasakan hawa dingin luar biasa. Yuyu, sejenis kepiting air tawar, akan

menggali dalam-dalam lubangnya di saluran atau di sawah. Masih banyak fenomena alam

lainnya yang dibaca biasa dibaca petani sebagai sinyal yang jelas bahwa musim kemarau

sudah menjelang.

Jika musim kemarau hadir sebagai iklim yang

rutin mereka alami, para petani sudah biasa

melakukan antisipasi. Misalnya dengan

mengganti tanaman mereka dengan palawija,

atau beralih profesi menjadi petani garam.

Lain petani, lain pula yang dilakukan masyarakat

biasa dalam menjaga ketersediaan

air minum (air bersih). Mereka biasa memanfaatkan

penampung air hujan (PAH) atau berusaha

berhemat air. Pemerintah melalui Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) pasti akan

mengantisipasinya dengan memanfaatkan

se baik mungkin sumber air yang mulai kritis.

Pemerintah pusat maupun daerah pun ber-

jibaku untuk menanggulangi kekeri ngan air

bersih yang terjadi di daerah, utamanya dengan

memberikan bantuan darurat ke daerah

yang rawan air.

Namun, musim kemarau yang terjadi belakangan

ini sungguh di luar prediksi. Telah

terjadi anomali iklim sebagai tertuduhnya

adalah perubahan iklim yang sudah dirasakan

seperti kenaikan muka air laut yang dapat

menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan

batas wilayah negara, termasuk

Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak

menentu diselingi oleh kemarau panjang

yang menyengsarakan. Banjir melanda seba-

Foto : Agung Kuncahya


gian besar jalan raya di berbagai kota besar

di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai,

menghancurkan sumber nafkah pengusaha

ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut.

Direktor Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum sudah terbiasa memberikan

bantuan air bersih saat musim kemarau

tiba kepada daerah yang memerlukan. Tahun

ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah

memobili sasi 1 Instalasi Pengolahan Air (IPA)

dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk

mengisi 294 Hidran Umum (HU) di lokasilokasi

yang menderita kekeringan sebagai

upaya penanggulangan darurat untuk kebutuhan

air minum. MTA itu disebar ke 77

kawasan yang menga lami kekeringan, antara

lain di Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Barat.

“Selain dari pemeritah pusat, pemerintah

provinsi juga telah berinisiatif untuk menambah

MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur

yang memobilisasi 200 MTA. Masalah opera

sional dalam MTA ini akan menjadi urusan

pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum

Danny Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta

medio September 2011 lalu.

Danny menambahkan, Kementerian PU

melalui Ditjen Cipta Karya secara periodik

telah memantau laporan kekeringan yang

melanda di Indonesia untuk mengetahui

titik-titik fokus daerah yang mengalami kekeringan.

Dalam upaya menjamin ketersediaan

peralatan penanggulanggan bencana termasuk

kekeringan, Kementerian PU juga telah

merencanakan membangun fasilitas prasarana

dan sarana tanggap darurat regional

yang ditempatkan di Kota Medan, Jakarta,

Surabaya dan Makassar.

Berdayakan Masyarakat

Sementara itu Direktur Bina Program Ditjen

Cipta Karya Antonius Budiono menambahkan,

musim kemarau dapat dimanfaatkan

PDAM untuk memperbaiki pipa-pipa PDAM

yang bocor. Hal ini penting mengingat tingkat

kebocoran air masih tinggi, di atas 35

persen. Selain itu juga harus dilakukan upaya

jangka panjang untuk mengantisipasi krisis

air bersih di musim kemarau.

INFOBARU 2

Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta Karya juga

membangun fasilitas pengolahan air minum yang dapat

dimanfaatkan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

“Ke depan, kami akan melakukan upayaupaya

dalam rangka menyehatkan PDAM

yang sakit. Dari 380 PDAM, baru 140 yang sehat.

Kita juga akan mengembangkan pengolahan

air laut menjadi air tawar,” kata Antonius.

Ia menambahkan, dalam kondisi biasa di

Indonesia terdapat 8.000 desa yang rawan air.

Pada Tahun Anggaran 2011 ini Ditjen Cipta

Karya telah membangun Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) Perdesaan di 153 desa

rawan air dari 486 desa rawan air yang tersebar

di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan,

dan Sulawesi Barat.

Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta

Karya juga membangun fasilitas pengolahan

air minum yang dapat dimanfaatkan melalui

pola pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini

kita membangun fasilitas pengolahan air

mi num dengan pendekatan pemberdayaan

ma syarakat di 1.200 lokasi,” kata Antonius.

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 15

Foto : Teguh Boediono


Upaya jangka panjang yang perlu dilakukan,

lanjut Antonius adalah memanfaatkan

Duta Sanitasi dan Air Minum. Dengan aksi

kampanye para siswa SMP untuk tidak membuang

sampah sembarangan dan buang air

besar agar tidak mencemari sumber air minum.

“Selain itu, kampanye juga meliputi ajakan

untuk berhemat air,” ujar Antonius.

Konservasi Air

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air

(SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Mochammad Amron menegaskan konservasi

sangatlah penting dalam pengelolaan air,

dan pemanfaatan air tidak boleh berlebihan

serta harus sesuai kapasitas yang tersedia.

Selain itu, masyarakat juga perlu menghemat

penggunaan air, terutama dalam musim kemarau.

Hal tersebut disampaikan Amron dalam

‘Malam Minggu Bersama Slamet Rahardjo’ di

TVRI akhir September lalu. “Kita jangan sampai

hanya mendayagunakan saja, tetapi juga

mengkonservasi air. Penggunaan air juga

harus sesuai kapasitas yang ada. Kita perlu

16 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

mengendalikan banjir saat musim hujan

(pengendalian daya rusak) dan bagaimana

memanfaatkan air sebagai energi. Saya juga

sangat setuju dengan ide memberdayakan

masyarakat, karena ini sudah sesuai dengan

ketetapan dan masyarakat ini adalah kunci

dalam pengelolaan air,” kata Amron.

Dirjen SDA menjelaskan, Indonesia merupakan

negara dengan ketersediaan air yang

besar, bahkan nomor empat terbesar di dunia.

Namun, persoalannya adalah, seringkali

sebaran penduduk tidak sebanding dengan

potensi ketersediaan air. Jakarta misalnya,

meskipun merupakan daerah yang sebenarnya

kekurangan air, justru dihuni banyak penduduk.

Sehingga, harus dilakukan pemindahan

air untuk suplai kepada masyarakat.

Ditambahkan Amron, pihaknya juga terus

berkoordinasi dan meningkatkan kinerja untuk

melayani ketersediaan air bagi para petani.

“Misalnya, pada bulan Mei kemarin, saat

Waduk Jatiluhur menurun ketinggian airnya

(tahun lalu 108 m, tahun ini hanya 98 m) kami

menginstruksikan petani agar segera tanam,

supaya pada saat panen airnya ada,” ujarnya.

INFOBARU 2

Ia menambahkan, curah hujan sejak dua

bulan terakhir memang mengalami titik teren

dah sampai dengan menengah yaitu

0-300 mm/bulan. Meskipun demikian kondisi

ini masih normal dan bisa ditanggulangi.

Menurut Amron, dari 16 waduk utama, 10

waduk dalam kondisi normal dan 6 waduk

waspada. Selain itu, dari 137 waduk atau

embung lainnya, 38 waduk dan 54 embung

dalam kondisi normal, empat belas waduk

dan 13 embung dalam kondisi waspada, sementara

8 waduk dan 10 embung dalam kondisi

kering.

“Kita saat ini memang mengalami musim

kemarau panjang, namun hal ini masih dalam

kategori normal dan bisa ditanggulangi. Sebagai

contoh, Kondisi Waduk Jatiluhur pada

saat ini memang mengalami penurunan, ketinggian

saat ini mencapai 92 m dimana pada

bulan yang sama tahun lalu mencapai 102

m. Namun, hal ini masih normal karena batas

aman adalah 70 m. Asal tahu saja waduk

tersebut pernah mencapai ketinggian terbawah

yaitu 59 m,” kata Moch Amron.

(bcr/dvt)

Foto : Teguh Boediono


Info Baru 3

INFOBARU 3

Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II

e-Government Award 2011

Foto Atas : Suasana acara e-Government Award 2011 yang dimeriahkan

permainan angklung oleh anak-anak

Foto Bawah : Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dit. Bina Program, Erwin Adhi Setyadhi

(ke-2 dari kiri) Foto bersama penerima e-Government Award 2011

Penyerahan piagam dan trophy diterima oleh

Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik Dit. bina Program Erwin Adhi Setyadhi.

Untuk Kategori Kementerian Pemerintah,

Kementerian Pekerjaan Umum juga berhasil

meraih peringkat II.

E-goverment award adalah bentuk penghargaan

yang diberikan kepada lembaga

pe merintah yang telah memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) yang

terintegrasi dalam memberikan layanan pub-

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk pertama kalinya meraih

peringkat II e-Government Award 2011 untuk kategori tingkat Eselon I lembaga pemerintah

yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi di Hotel Shangrila, Jakarta (23/9).

Foto -foto: Danang Pidekso

lik. Muhamad Ihsan, Pemimpin Redaksi Warta

Ekonomi dalam presentasinya menyampaikan

e-goverment sebagai dorongan dalam

mewujudkan pemerintahan yang demokratis,

transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung

jawab, responsif, efektif dan efisien serta

sebagai bagian dalam upaya peningkatan

daya saing.

Penilaian e-Government Award ini dinilai

melalui tiga tahap penilaian, pertama

penilaian website, penilaian implementasi

e-Government, dan penilaian infrastruktur

e-Government. Kedua, penilaian lapangan

(verifikasi implementasi dan infrastuktur e-

Goverment melalui kunjungan ke lembaga

pemerintah) dan ketiga, diskusi peserta dengan

dewan juri.

Penilaian lebih dari Ditjen Cipta Karya

adalah penerapan e-Monitoring yang menjadi

pengendali pelaporan penggunaan anggaran

dan pelaksanaan fisik satuan kerja. Oleh karena

itu, mekanisme ini sangat penting untuk

menjamin keterukuran capaian setiap program

serta anggaran yang digunakan.

Dengan sistem ini, Pimpinan Kementerian

Pekerjaan Umum dapat melakukan pengendalian

dan pengawasan langsung melalui

saluran yang telah disediakan, berupa pesan

singkat (SMS). SMS ini berisi olahan dari e-

Monitoring. Maka dari itu, para kepala Satuan

Kerja dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen

terkait harus melaporkan nomor telepon selularnya

ke dalam aplikasi guna mendapatkan

updating pelaksanaan fisik maupun penggunaan

anggaran.

Berikut daftar pemenang e Government

Award 2011 dari peringkat satu sampai tiga.

Kategori Kementerian; Kementerian Keuangan,

Kementerian Pekerjaan Umum,

Ke menterian Pertanian. Kategori Lembaga

Non Kementerian; Badan Pertanahan Nasional,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kategori

Eselon 1; Direktorat Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Minyak

Bumi dan Gas Alam. Kategori Kabupaten/Kota;

Kota Yogyakarta, Kota Cimahi,

Kabupaten Sleman. Kategori Provinsi; Provinsi

D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta. Untuk

Special Mention katergori IT Breakthrough:

Kabupaten Luwu Utara. (dvt)

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 17


Info Baru 4

Ia juga berkomitmen ‘mengamankan’ PNPM

Mandiri hingga 2014. Karena itu ia menekankan

kepada dunia usaha agar memakai model

yang sudah ada dalam penerpan program

CSR. Model tersebut menurutnya bisa diadopsi

dari PNPM Mandiri yang selama ini sudah

diakui keberhasilannya dalam memberdayakan

masyarakat.

“Saya harap dukungan Pemerintah Daerah

untuk membuka ruang kepada badan usaha

dengan tidak mengharuskan dana CSR sebuah

perusahaan masuk ke APBD. Biarkan

dunia usaha menentukan sendiri kreativitasnya

dengan mengikuti model yang sudah

ada, contohnya yang diterapkan oleh PNPM

Mandiri,” ujar Boediono.

Ia juga mengungkapkan, partisipasi dunia

usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat

bahwa keragaman mekanisme pelaksanaan

CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL) oleh BUMN memang ada dan

perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya.

Dengan kuantitas itu, menurut Wapres,

adopsi model PNPM Mandiri akan membantu

memperlancar pelaksanaan kegiatan

CSR mereka.

“Namun perlu diingat, sedikit cacat yang

pernah ada dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

18 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

INFOBARU 4

Wapres RI Buka Gelar Karya

Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Presiden Boediono membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM)

dengan tema Akselerasi dan Kreativitas Menuju Indonesia MDGs (Millennium Development

Goals) di Jakarta (15/9). Acara tersebut didukung oleh tujuh kementerian/lembaga, 21

pemerintah daerah, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada kesempatan

itu ia mengatakan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha perlu meniru

model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).

Foto : Buchori

Wakil Presiden Boediono secara simbolik membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM).

seperti penyimpangan dana bantuan langsung

masyarakat harus segera ditindak. Jangan

sampai nila setitik merusak susu sebelanga,”

imbuhnya.

Partisipasi dunia usaha melalui CSR dan

PKBL oleh BUMN juga akan mendukung pencapaian

target MDGs. Hal itu akan mengurangi

kesenjangan yang selama ini menjadi penyulut

konflik di tengah masyarakat. Karena

itu seharusnya tidak sulit menentukan kriteria

masyarakat sasaran yang diprioritaskan

Sementara Menteri Koordinator Kesejahteran

Rakyat Agung Laksono menambahkan,

tujuan pameran GKPM tersebut untuk menampilkan

karya-karya program pemberdayaan,

baik yang dilakukan dunia usaha maupun

masyarakat yang belum banyak diberitakan.

“Sudah banyak upaya yang dilakukan

BUMN, dunia usaha swasta, dan masyara-

kat dalam pemberdayaan, namun masih banyak

yang belum tepat sasaran. Karena itu

perlu mekanisme yang jelas dan terukur,” ujar

Agung.

Dukungan Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah unit

kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang

mengemban salah satu program PNPM

Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama

Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP). Ditjen Cipta Karya ikut

meramaikan GKPM expo dengan menampilkan

beberapa program PNPM Mandiri yang

dinaunginya seperti P2KP, Pembangunan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) dan Rural Infrastructure Support

(RIS) to PNPM Mandiri. (bcr)


Info Baru 5

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Cipta

Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono

dalam Sosialisasi Program Infrastructure

Enhancement Grants Tahap II Bantuan Pemerintah

Australia Melalui AusAID, di Jakarta

akhir September ini. Sosialisasi ini adalah kali

kedua yang dihadiri oleh 70 kabupaten/kota

yang memiliki program PPSP di wilayah barat.

Sosialisasi pertama dilakukan pada akhir

Agustus lalu dengan mengundang 150 kabupaten/kota

yang telah berminat mengikuti

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP). Sosialisasi terakhir akan

dilakukan di Surabaya dengan mengundang

50 kabupaten/kota.

Bantuan akan menyasar 40 kabupaten/

kota sebagai upaya percepatan target bidang

sanitasi dalam Rencana Strategi Ditjen Cipta

Foto : Riama Simbolon

INFOBARU 5

Australia Hibahkan AUD 40 Juta

untuk Sanitasi Indonesia

Pemerintah Australia melalui AusAID akan melanjutkan Hibah Percepatan Pembangunan

Sanitasi atau Infrastructure Enhancement Grants (IEG) tahap kedua senilai AUD 40 Juta

selama tiga tahun (2012-2014). Dibandingkan dengan tahap pertama, IEG II menambahkan

kriteria yaitu adanya kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan

mengubah mekanisme dari performance based menjadi output based.

karya maupun Millennium Development Goals

(MDGs).

“Mekanisme dalam IEG Tahap II akan lebih

fair, pertanggungjawaban juga lebih mudah

dan tidak ada risiko apapun, baik bagi pemberi

maupun penerima hibah,” ujar Budi.

Menurut Budi, pola-pola output based

dalam hibah luar negeri akan semakin dikembangkan

jika Pemerintah Daerah berminat.

Sebelumnya, kata Budi, pola ini sudah pernah

dilakukan pemerintah Australia melalui hibah

air minum dan air limbah. Dengan kesuksesan

itu, pemerintah Australia kemudian melanjutkan

dan menambah program dengan mekanisme

serupa.

Pemerintah Daerah yang diprioritaskan

mendapatkan hibah IEG II adalah kabupaten/

kota yang sudah menyusun Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP). Syaratnya, Pemda harus mengalokasikan

dana APBD sesuai dengan kriteria hibah

yang dilaksanakan SKPD atau BUMD sesuai

dengan standar teknis yang ditetapkan. Kemudian

dana APBD tersebut akan diganti

dengan dana hibah AusAID sesuai hasil verifikasi.

Menurut Budi, sejak tahun 2010, Ditjen

Cipta Karya mendapatkan amanat cukup besar

untuk memfasilitasi pembangunan sistem

pelayanan air limbah, sarana pengelolaan

sampah menuju sanitary landfill, dan sistem

drainase yang handal untuk menanggulangi

genangan di perkotaan.

”Masih ada aset yang belum dioperasikan

oleh Pemda dengan sebab antara lain dana

yang tak cukup membangun sarana hilir hingga

rumah tangga, dana operasional yang belum

dialokasikan, hingga belum siapnya institusi

pengelola atau personel dan perangkat

peraturan yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak negara donor

tertarik berinvestasi di Indonesia, salah satunya

Pemerintah Australian melalui AusAID untuk

melanjutkan program hibah percepatan

pembangunan sanitasi (IEG). Pada tahap kedua

ini, besaran hibah 8 kalilipat dibanding tahap

pertama. Tahap dua ini pun memperluas

komponen dari sebelumnya hanya air limbah

dan persampahan, akan ditambah drainase.

“Penambahan kriteria good governance

dimaksudkan agar penggunaan dana yang

tersedia lebih efektif dan dengan indikator

hasil yang lebih terukur, mengarah kepada

pencapaian MDGs,” imbuh Budi.

Sementara Kasubdit Kerjasama Luar Negeri

Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto menambahkan,

penatapan kriteria good governance

kepada pemerintah daerah contohnya

mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari hasil audit keuangan oleh

BPK, menerapkan transparansi melalui website

dan pelayanan pengaduan, melakukan

pengadaan secara elektronik (e-procurement)

yang baik, dan inisiatif lainnya.

“Besaran dana hibah yang diterima masing-masing

kabupaten/kota akan bergantung

pada usulan komponen kegiatan yang

disampaikan ke Ditjen Cipta Karya sesuai dengan

dokumen Rencana Program Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) dan Strategi Sanitasi

Kota (SSK),” imbuhnya. (bcr)

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 19


Info Baru 6

AAda kejadian yang menarik pada 9 September

2011. Dua tempat, dua momentum, tapi

satu semangat. Tepat pukul empat belas, di

lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat

berkumpul para alumnus ITB angkatan tahun

60an hingga tahun mutakhir. Dua jam kemudian,

kurang dari satu kilometer, tepatnya di

lngkungan Kementerian Pekerjaan Umum

juga berlangsung kejadian serupa, tapi beda

tema.

Semoga ini menjadi tanda kebangkitan

para penyandang julukan teknokrat pada

kesa daran terhadap tuntutan bangsa dan

negara yang berkembang saat ini. Setelah

sekian lama melampuai masa krisis, belum

juga nampak hasil yang menggembirakan.

Alih – alih memberikan harapan, yang terjadi

adalah gambaran keterpurukan bangsa, terutama

di ajang global.

20 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Merajut Halal Bihalal

Memajukan Bangsa

Halal Bihalalal adalah momen tepat bagi kebangkitan semangat kepedulian masyarakat.

Selanjutnya membangkitkan semangat kebangkitan nasionalisme, moral dan Iptek.

Reformasi birokarasi dan perwujudan good

governance juga belum menunjukkan gambaran

yang menggembirakan. Konsep Tata

Pemerintahan yang baik itu masih berkutat

di perumusan kebijakan dan startegi. Padahal

masa depan makin menuntut perhatian dan

kesungguhan elemen bangsa untuk mampu

berdiri tegak menjadi bangsa yang bermartabat.

Karena itu, momentum yang menggembirakan

dari bertemunya para alumni ITB itu

adalah digemakannya “kemajuan bangsa.”

Dua kejadian satu jiwa. Forum pertama

menggemakan “Salam Semangat Untuk Maju

(Salam SUM). Forum kedua menggemakan

“Sinergi Untuk Memajukan Bangsa” dengan

menampilkan “Karya Para Teknokrat menghasikan

Techno Tower”.

Profesor Bintoro Tjokroamidjojo dalam

Wisnu Indrajit VO *)

”Good Governance: Paradigma Baru Manajemen

Pembagunan” pernah menyatakan;

”Per kembangan masa depan ditandai kuat

dengan perhatian pada pemberdayaan manusia

(empowerment of man), majunya pendidikan

dan tumbuhnya ”golongan mene ngah”,

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

yang cepat. Ini akan menghasilkan

ke unggulan-keunggulan kompetitif berdasar

ke mampuan sumber daya manusia. Bukan

human labour sebagai capital, malainkan human

brain (brain ware) sebagai resource utama”.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Komarudin Hidayat, menyatakam

rakyat Indonesia memiliki daya tahan luar

biasa dalam menyikapi musibah. Mereka

mampu mentertawakan kegetiran hidup. Namun

sikap ini bisa menipu diri sendiri. Bangsa


Dalam era globalisasi ini diperlukan karakter negosiatif yang menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir

dan bertindak strategis.

ini juga terkesan tidak memiliki kejelasan antara

yang serius dan canda, antara halal dan

haram.

Kenyataan yang mau tidak mau suka tidak

suka harus dirubah menjadi bangsa yag

penuh keyakinan diri dan mandiri. Bangsa

yang penuh harapan mampu merubah nasib

dan bangkit kembali meraih kejayaan yang

pernah diraih. Bukan sekedar mimpi, dininabobokkan

oleh apa yang telah dinikmati bersama

di komunitas saja. Keyakinan yang sudah

ada dengan mewujudkan ”Techno Tower”

membawa semangat untuk tidak takut membangun

bangsa yang bermartabat.

Kita perlu belajar dari bangsa-bangsa yang

pernah maju, seperti Mesir dengan Techno

Tower Piramid dan berbagai cabang ilmu yang

berkembang dari bangsa di Timur Tengah ini.

Bangsa di Timur tengah pernah mengalami

kejayaan menjadi pusat inspirasi ilmu di dunia.

Sekarang, inspirasi kecanggihan ilmu dan

teknologi telah berpindah ke negara-negara

Barat, terutama Amerika Serikat dan negara

Eropa. Sekarang, China bergerak maju meraih

martabatnya dan meninggalkan bangsa lainnya

di Asia.

Sejak dulu Indonesia tertinggal. Sekarang

masih tertinggal, dan besok masih akan tertinggal.

Untuk memajukan Indonesia, empat

hal pokok adalah nasionalisme, civic duty,

moral dan Iptek perlu ditingkatkan, dianta-

www.mtsn-tuban.sch.id

ranya lewat pendidikan.

Indonesia juga memiliki segudang masalah.

Masalah gizi buruk menjadi pertanda

akan hilangnya satu generasi. Dikawatirkan

2,3 juta Balita dengan gizi buruk mengalami

kerusakan otak yang tidak mungkin diperbaiki.

Akibat kerusakan otak itu, anak akan menjadi

bodoh secara permanen. Banyak sekali

kasus gizi buruk anak ini tidak terungkap.

Bertambahnya gizi buruk ini, disebabkan menurunnya

daya beli masyarakat. Kondisi ini

disebabkan berkurangnya kepemimpinan

yang peduli anak serta tidak dilaksanakannya

pro gram nasional bagi anak. Lebih lagi, jumlah

orang miskin sebenarnya lebih besar daripada

yang diungkapkan dalam data.

Fakta lain, basis pengembangan bangsa

yang bermartabat sedikit demi sedikit tekikis,

pelan tetapi meyakinkan. Kearifan lokal

yang menjadi modal bagi masyarakat untuk

mengembangkan diri, sedikit demi sedikit

juga terkikis. Kearifan lokal, termasuk perlindungan

kelestarian lingkungan hidup (hutan).

Awalnya adalah sebuah izin kepada perusahaan

besar dari negara untuk menembus jantung

larangan suatu penduduk di Indonesia.

Akibatnya banyak bentrokan antara warga

dan dengan pengusaha tak terhindarkan.

Akhir ceritanya, penduduk hanya bisa melihat

rusaknya hutan mereka.

Jadi apa yang harus dilakukan?. Halal Bi-

INFOBARU 6

halal, bak moral tower, sangat tepat untuk

membangkitkan semangat. Semangat yang

bangkit dari halal bihalal harapannya adalah

semangat itu tidak sekedar retorika tetapi

dapat diwujudkan dengan menggalang potensi

yang menghasilkan sinergi bagi memajukan

bangsa. Semangat halal-bihalal dikembangkan

menjadi semangat membangkitkan,

seperti yang dikatakan Prof Liek Wardjito,

yaitu mengembangkan ”cicic duty” para alumnus

(tanggung jawab kepada masyarakat),

disertai pengembangan moral para alumnus,

terutama untuk membangun semangat

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kaitan ini, modal dasar sudah dikumandangkan

dengan moto ”Komitmen Melanjutkan

Karya Pendahulu” (Budi Yuwono,

Dirjen Cipa Karya) yang mampu menjadi

basis perubahan budaya para alumnus khususnya

dan para teknokrat umumnya. ”Komitmen

Karya Pendahulu” yang manusiawi

mengan dung makna tanggung jawab moral

bagi perubahan budaya menyikapi perubahan

perkemba ngan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Moto sedehana ini mampu menjadi

pengungkit bagi terwujudnya perubahan

budaya menuju reformasi birokrasi dan yang

pada gilirannya perwujudan good governance

yang didambakan. Dalam good governance,

tidak lagi pemerinah, tetapi juga citizen, masyarakat

dan terutama sektor usaha /swasta

akan semakin berperan.

Tulisan ini merupakan mimpi penulis yang

yakin bahwa para alumnus ITB mampu jika

mau menjadi ”motor penggerak” dan membentuk

modal sosial yang dapat dijadikan basis

bagi perwujudan ”learning sosciety”. Dalam

modal sosial dapat kembangkan nilai yang

menjadi dasar dibentuknya saling percaya,

saling menguntungkan dan saling menghormati

menjadi perkuatan ikatan sosial antar

alumnus. Modal sosial menjadi basis dijadikannya

kemampuan negosiasi. Dalam era globalisasi

ini diperlukan karakter negosiatif yang

menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir

dan bertindak strategis. Sehingga mampu

membentuk keunggulan dalam bersaing

da lam era globalisasi ini. Selanjutnya adalah

menghimpun modal finansial menjadi pendongkrak

kebangkitan kemajuan bangsa melalui

perkuatan nasionalisme, pengembangan

moral, tanggung jawab kepada masyarakat

yang selanjutnya pengembangan penguasaan

ilmu pengetahuan dan Iptek.

*) Alumnus ITB Tahun 1960 dan mantan

Widya Iswara Ditjen Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 21


Info Baru 7

Foto : Djati Waluyo Widodo

P

Robinson Ferly Pamusu *)

Pelantar Beton

Hiasi Perbatasan

Kepulauan Riau

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru, Emil Salim, berani mengatakan bahwa

Kementerian Pekerjaan Umum adalah garda terdepan pembangunan infrastruktur. Termasuk

pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi halaman depan Indonesia. Batam, garis

batas wajah Indonesia dan Singapura harus tetap tampil canti. Pembangunan, mau tak mau

menjadi perias utamanya, selain nasionalisme kita.

22 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Pembangunan pelantar beton telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaga sarana

penghubung yang aman dan nyaman.

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan

salah satu komitmen dan kebijakan

pembangunan yang telah digariskan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Na sional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana

Pem bangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang 2004-2025, salah satu

arah kebijakan pembangunan dalam rangka

mewujudkan pembangunan yang merata

dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen

bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan

melalui pengembangan kawasan perbatasan

termasuk pulau-pulau kecil terluar yang

selama ini luput dari perhatian.

Pengembangan kawasan perbatasan me-


Foto Atas : Pelantar Sekanak Belakang Padang sebelum dilakukan pembongkaran/penggantian

Foto Bawah : Pelantar Sekanak belakang Padang telah memasuki tahap 50% dari pelaksanaan

pembangunan. Di sampingnya tampak pelantar sementara sebagai sarana pengganti pelantar yang

sedang dalam tahap pembangunan.

rupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan

NKRI sebagai sebuah negara yang

merdeka. Oleh karena itu, ruang lingkup

pengembangan kawasan perbatasan terkait

erat dengan persoalan penyelesaian batas

wilayah negara Indonesia dengan negaranegara

tetangga yang amat strategis bagi Indonesia

dari segi geo-politik dan geo-strategis.

Pengembangan kawasan perbatasan juga

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di kawasan perbatasan.

Karena itu Kementerian Pekerjaan Umum

selaku motor penggerak pembangunan Infrastruktur

prasaran dan sarana yang dalam hal

ini diwakili oleh Satker Non Vertikal Tertentu

Foto : Robinson Ferly Pamusu

Foto : Robinson Ferly Pamusu

(SNVT) Pengembangan Kawasan Permukiman

dan Perbatasan Kepualauan Riau telah

melakukan berbagai upaya Pembangunan

dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan

(pelantar) seperti yang sedang dilaksanakan

saat ini. Pada tahun anggaran 2011 mereka

telah melakukan berbagai pembangunan

pelantar beton di kawasan Kota Batam, antara

lain tiga di Kecamatan Belakang Padang yaitu

Kelurahan Sekanak, Pulau Granting, Melawa

- Kelurahan Kampung Melayu, dandi Kecamatan

Tanjung Riau.

Pelantar Sekanak

Paket pekerjaan fisik ini adalah lanjutan dari

INFOBARU 7

tahun sebelumya, yaitu tahun anggaran 2009

dan 2010. Pekerjaan ini telah selesai lebih awal

dari jadwal yang telah direncanakan 180 hari

kalender atau 6 bulan, sehingga dapat dijadikan

sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Panjang pelantar pada tahap akhir

adalah 55 meter dari total panjang 265 meter

dengan lebar 2,5 meter. Proses ini mengambil

waktu 180 hari.

Pelantar Pulau Geranting

Dengan adanya Pelantar Beton ini diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat

sekitar. Dengan adanya pelantar be ton

yang di bangun oleh SNVT Pengembangan

Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kepulauan

Riau, akses dari Pulau Geranting menuju

pulau-pulau lainnya akan lebih mudah dan

nyaman. Pelantar di Pulau Geranting memiliki

panjang efektif dari pelantar (akhir) ini adalah

120 meter dan lebar 2,5 meter. Jadwal pelaksanaan

180 hari kalender/ 6 bulan.

Pelantar Melawa Belakang Padang

Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang

terisolir dari pulau Belakang Padang membutuhkan

infrastruktur penghubung yang layak,

aman, dan memadai. Pelantar Beton adalah

jawabannya. Panjang pelantar yang sudah

dibangun adalah 170 meter dengan lebar

2,5 meter. Pengerjaannya memerlukan waktu

enam bulan.

Pelantar Tanjung Riau

Beberapa daerah di pesisir Pulau Batam terdapat

permukiman kumuh nelayan atau permukiman

yang berada di atas laut. Contohnya

adalah Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam,

tepatnya di pesisir utara Kota Batam. Sebagian

tempat tinggal yang dihuni masyarakat sekitar

berada di atas laut dengan kondisi bangunan

semi permanen.

Demikian juga dengan pelantar sebagai

sarana penghubung antar rumah, sebagai

instutisi yang memegang tugas pokok dan

fungsi pengembangan kawasan permukiman

dan perbatasan di Kepulauan Riau, maka kami

melakukan pembangunan/peningkatan pelantar

yang layak dan aman bagi masyarakat

sekitar. Pelantar beton Tanjung Riau Kota Batam

memiliki panjang 94 meter dengan lebar

2,5 meter dan dikerjakan dalam tempo 180

hari kalender.

*) Kasatker Pengembangan Kawasan

Permukiman dan Perbatasan

Provinsi Kepulauan Riau

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 23


Inovasi 1

Good Governance

di Mata CPNS

Toeti Ariati *)

Setiap orang memahami kepemerintahan yang baik atau Good Governance dengan beragam

definisi yang diyakininya. Begitu pun dengan para peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Agustus 2011 lalu yang melibatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum genap

setahun bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka memiliki pemahaman

dan tanggapan yang berbeda-beda untuk suatu isu terkait dengan kepemerintahan yang

baik.

24 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Dari hasil pembelajaran, banyak materi menarik

yang dapat disampaikan dalam forum

ini. Antar alain bagaimana para peserta diklat

ini yang relatif baru bekerja dilingkungannya,

memahami tugas dan fungsinya, dan

berinteraksi dengan pemangku kepentingan

lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan

berinteraksi dengan rekan kerjanya.

Mata ajar ini menjelaskan dan membahas

arti dan pengertian Kepemerintahan yang

Baik dan prinsip-prinsipnya disertai contoh

dalam pemerintahan, terutama yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas aparatur peme

rintah dalam melayani masyarakat. Dengan

menyampaikan materi yang ada, yang

tertuang dalam modul yang dikeluarkan oleh

LAN, diharapkan para peserta diklat dapat

mengaplikasikan materi pembelajaran pada

keadaan di lingkungan kerja unit masingmasing.

Pengertian kepemerintahan yang

ba ik menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah

kepemerintahan yang mengembangkan dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,

Foto : Ayu Arta Paramita


Foto : Ayu Arta Paramita

demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi

hu kum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sementara pengertian kepemerintahan

yang baik menurut Agus Dwiyanto (Ed, 2006)

adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan

tidak lagi semata-mata dimiliki atau

menjadi urusan pemerintah, tapi menekankan

pada pelaksanaan fungsi pengelolaan secara

bersama-sama oleh pemerintah dan institusi

lainnya, LSM, swasta, dan warga negara.

Perlu diketahui bahwa dengan melihat data

dari Transparency International tentang Corruption

Perception Index (CPI), disebutkan bahwa

pada tahun 2010 Indonesia memiliki skor

CPI 2,8 (angka 0 menunjukan skor terburuk

dan 10 terbaik). Perbandingannya, skor untuk

Malaysia adalah 4,4 dan Singapura adalah 9,3.

Salah satu materi pembelajaran yang akan

diuraikan dalam tulisan ini adalah adanya tujuh

prinsip kepemerintahan yang baik, yaitu

Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan

Pe merintahan/Negara, Kepentingan Umum,

Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas,

dan Akuntabilitas.

Menariknya, saat membahas materi ini,

ada peserta yang merasa beberapa prinsip

sudah baik dan ada peserta yang menilai beberapa

prinsip masih perlu diperbaiki dengan

melihat kondisi kerja di lingkungannya masing-masing.

Materi berikut ini disarikan dari

hasil diskusi dengan peserta diklat pra jabatan

calon PNS di Ditjen Cipta Karya dan hasil jawaban

test terhadap materi tujuh prinsip Kepemerintahan

yang Baik tersebut.

Kepastian Hukum

Prinsip ini mengutamakan landasan pera turan

perundangan, kepatutan dan keadilan

da lam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Disebut juga asas legalitas. Semua kebijakan

dan keputusan/tindakan didasarkan

pada landasan hukum yang jelas dan kuat. Tidak

melanggar hukum, mendukung tegaknya

supremasi hukum.

Terhadap prinsip ini, peserta Diklat menilai

bahwa pada umumnya dalam melaksanakan

kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi di

unit kerja masing-masing sudah dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundangan yang

INOVASI 1

ada. Kecuali terkait dengan kedisiplinan pegawai

untuk menepati jam kerja kantor. Keterlambatan

pegawai yang tidak mendapat

te guran dari pimpinan. Pegwai yang tidak

masuk kerja tanpa surat izin. Hal ini dikuatirkan

akan memberikan dampak yang tidak

baik kepada karyawan lainnya. Yang tidak

menepati jam kerja dikuatirkan akan meningkat.

Perlu ada nya penerapan sanksi terhadap

suatu pelanggaran.

Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara

Prinsip ini menjadi landasan keteraturan, kese

rasian, dan keseimbangan dalam pe ng en -

dalian negara dalam mengurus kegiatan peme

rintahan, pembangunan, dan kemasya rakatan.

Perlunya keharmonisan dan kesearahan

gerak diantara para pelaku.

Peserta Diklat menilai bahwa prinsip ini

sudah dilakukan dengan baik, mengacu pada

pertimbangan sudah dilakukannya koordinasi

dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan

yang menjadi tanggungjawabnya. Koordinasi

antara pemerintah pusat dengan pemerintah

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 25


Pengertian kepemerintahan yang ba ik menurut PP No. 101

Tahun 2000 adalah kepemerintahan yang mengembangkan

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,

supremasi hu kum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara peserta yang menilai bahwa

prinsip ini belum berjalan dengan baik beralasan

karena pernah timbul masalah karena

tidak dilaksanakannya MoU (kesepakatan

yang ada) antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah yang akan menerima

pro gram. Penyediaan lahan yang menjadi

tang gungjawab Pemerintah Daerah untuk

pem bangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan

yang pada awalnya sudah disepakati

akan disediakan Pemda. Ternyata lahan yang

ditunjuk bermasalah atau belum tersedia, sehingga

mengganggu kelancaran pelaksanaan

kegiatan.

Kepentingan Umum

Prinsip yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

dan selektif. Perlunya pelayanan mendahulukan

kepentingan/ kesejahteraan umum sehingga

terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Sebagian peserta yang menilai bahwa prinsip

ini sudah dilaksanakan pada kegiatan yang

menjadi tanggujawabnya dengan pertimbangan

bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan

telah melibatkan masyarakat sejak

awal. Prinsip pembangunan dari masyarakat

(pelaksanaan pekerjaan yang partisipatif) untuk

masyarakat (sesuai usulan masyarakat)

sudah dilaksanakan. Walau dirasakan bahwa

pem bangunan yang dilakukan belum merata.

Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil,

yaitu lingkungan kerja, masih dirasakan

belum optimal karena masih ada yang mementingkan

diri sendiri (ego individu) daripada

kepentingan lingkungan kerja.

Keterbukaan

Prinsip yang membuka diri terhadap hak

ma syarakat untuk memperoleh informasi/

keterangan yang benar, jujur dan tidak pilih

kasih, dan tetap memperhatikan perlindungan

hak asas pribadi, golongan, dan rahasia

negara. Salah satu konsideran dalam UU Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik menyebutkan bahwa keterbukaan

informasi publik merupakan sarana

dalam mengoptimalkan pengawasan publik

terhadap penyelenggaraan negara dan Badan

26 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat

pada kepentingan publik.

Dalam diskusi dengan peserta Diklat, mereka

mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemerintahan

yang baik dikaitkan dengan insitusi

atau unit dimana mereka berada (institusi

sebagai badan publik hubungannya dengan

instansi lainnya), dan ada pula yang mengkaitkannya

dengan pelaksanaan tugas masing-masing

pegawai, yaitu sebagai individu,

dalam berhubungan dengan individu lainnya

untuk menyelesaikan tugas.

Ada peserta yang mengatakan bahwa data/info

tentang kegiatan dan hasil yang dicapai

oleh unit mereka dapat diakses oleh masyarakat.

Masih ada individu yang merasa sulit

untuk memperoleh data dari rekan lainnya.

Ada ketidakpercayaan antar individu.

Proporsionalitas

Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban aparatur pemerintah

sehingga aparatur perlu menguasai dan memahami

uraian tugas, peraturan disiplin, dan

tata tertib lainnya di unit kerjanya masingmasing.

Untuk prinsip ini masih banyak yang mengatakan

bahwa belum ada keseimbangan

antara hak dan kewajiban. Pembagian tugas

belum dilaksanakan secara adil. Kewajiban

terlalu tinggi sementara haknya tidak diberikan

dengan layak. Misal lembur sampai

malam bahkan kadang-kadang hari Sabtu

dan Minggu. Ada yang bekerja tidak sesuai

tugas dan fungsinya. Bahkan ada yang tidak

dapat penugasan yang kemungkinan karena

pekerjaan yang diberikan tidak pernah selesai.

Profesionalitas

Prinsip yang mengutamakan keahlian berlandaskan

kode etik dan peraturan perundangan

yang berlaku. PNS sebagai aparatur negara

dan pelayan masyarakat wajib mempu nyai

keahlian atau kemampuan tinggi dalam pelaksanaan

tugas (memiliki kompetensi). Tantangannya

adalah bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat

per lu dilaksanakan secara berdaya guna dan

ber hasil guna.

Ada pegawai yang mengatakan bahwa

INOVASI 1

me reka sudah bekerja sesuai keahlian masing-masing.

Pegawai yang kurang menguasai

suatu materi, dalam rangka meningkatkan

kompetensinya telah diikutsertakan dalam

Diklat. Walau seringkali terjadi tidak semua

pimpinan memberi ijin stafnya untuk dapat

meningkatkan kemampuan/kompetensinya.

Untuk itu diusulkan perlunya pembinaan kepada

pegawai terus mendapatkan perhatian.

Jawaban lainnya adalah adanya penumpukan

tugas pada seorang staf karena pimpinan lebih

percaya pada orang tertentu. Mungkin

ada unsur “like or dislike”. Kondisi ini dikuatirkan

akan dapat menciptakan kesenjangan

diantara staf. Ada beban kerja yang tidak

seimbang, yang mengakibatkan kecemburuan

karena pendapatan (gaji) pada dasarnya

sama.

Akuntabilitas

Prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan

(asas tanggung gugat) kepada rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan oleh aparatur

wajib dipertanggungjawabkan kepada masayarakat

dan pihak terkait .

Terhadap prinsip ini, pada umumnya dinilai

sudah cukup memadai karena setiap saat

diperiksa oleh Itjen, BPK, dan BPKP. Namun

demikian dirasakan masih dapat ditingkatkan

untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Peserta Diklat menyadari bahwa tidak mudah

untuk dapat mengatasi permasalahan

atau kekurangan yang ada. Namun penerapan

prinsip-prinsip tersebut walau lambat

tapi harus segera dimulai. Sejalan dengan

konsepsi reformasi birokrasi yang telah mulai

di gulirkan di Kementerian PU. Cara mengatasi

permasalahan yang ada dapat dimulai dari

diri sendiri dan juga pimpinan yang memberi

contoh (keteladanan). Dan yang paling penting

menerapkan peraturan secara tegas, pemberian

sanksi kepada staf yang melanggar dan

pemberian reward kepada staf yang menunjukan

kinerja yang baik (reward & punishment

dilaksanakan secara konsisten).

Semoga informasi ini menggugah kita untuk

dapat memperbaiki diri sehingga kinerja

pemerintah meningkat yang akhirnya masyarakat

akan memperoleh pelayanan yang

prima.

*) Widyaiswara Utama Kementerian

Pekerjaan Umum


Inovasi 2

Suasana Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung

SAK-ETAP

Solusi Sistem

Akuntansi PDAM

Sistem akuntansi keuangan merupkan hal wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi

akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam

pengelolaan usaha kecil atau menengah, antara lain keputusan pengembangan pasar,

penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga

diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha

INOVASI 2

yang belum menyelenggarakan pencatatan

atas laporan keuangan usahanya termasuk

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang

masuk dalam kategori kecil menengah.

Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit.

Perlunya penyusunan laporan keuangan

bagi PDAM sebenarnya bukan hanya untuk

kemudahan memperoleh kredit dari kreditur,

tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban

dan modal serta perencanaan

pen dapatan dan efisiensi biaya-biaya yang

terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk

pengambilan keputusan perusahaan.

Untuk mengatasi tersebut, Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim

kecil dari kreditur (Bank). Masih banyak usaha kecil menengah (UKM)

Foto : Danang Pidekso

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 27


kerja untuk menyusun Standar Akuntansi

Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Hal ini karena keberadaan standar akuntansi

keuangan (SAK) untuk usaha kecil dan

menengah (UKM) sudah lama dinantikan.

Penyusunan ini dengan mengadopsi draf

International Financial Reporting for Small

Medium Entreprise (IFRS for SMEs) yang telah

diterbitkan pada Februari 2007.

Akhirnya, awal 2009 munculah istilah

Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. Standar

akuntansi ini digunakan untuk ETAP (Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik), yaitu entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang

signifikan, dan;

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum (General Purpose Financial

Statement) bagi pengguna eksternal

seperti kreditur, lembaga pemeringkat

kredit, dsb.

28 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

SAK-ETAP mengatur perlakuan akuntansi

untuk transaksi-transaksi yang lazim terjadi

di ETAP sehingga diharapkan SAK-ETAP ini

akan membantu perusahaan kecil menengah

termasuk PDAM dalam menyediakan pelaporan

keuangan yang tetap handal dengan

tidak terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) yang berbasis IFRS.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

Kemen PU Rachmat Karnadi mengatakan,

penerapan SAK-ETAP akan mempermudah

PDAM dalam menyusun laporan keuangan.

SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum,

dimana pengaturan dan penghitungan akan

lebih sederhana karena memang ditujukan

untuk usaha menengah kebawah. Dengan

penggunaan sistem ini maka PDAM dapat

lebih fokus pada pengembangan sistem air

minum dan investasi untuk perluasan layanan

tanpa terjebak dalam kerumitan Standar

Akuntansi Keuangan mengingatkan PDAM

bahwa sistem ini harus mulai diterapkan oleh

PDAM mulai Januari 2012 mendatang.

“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka

PDAM bisa mendapatkan status disclaimer.

Hal ini merupakan masalah serius dan harus

diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang

BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi

terkait sistem tersebut kepada

PDAM,” kata Rachmat Karnadi saat membuka

Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan

SAK-ETAP PDAM di Bandung be berapa

waktu lalau

Rachmat berharap, SAK-ETAP dapat diterapkan

secepatnya pada penyusunan laporan

keuangan PDAM. Rencananya, akhir tahun

ini, tim sosialisasi yang merupakan kerjasama

gabungan antara Dit.PAM, BPPSPAM, BPKP,

dan Kemendagri akan melakukan sosialisasi

kepada PDAM se Indonesia secara regional.

Sehingga di tahun 2012 nanti diharapkan

seluruh PDAM di Indonesia sudah melakukan

pencatatan laporan keuangan yang berbasis

SAK-ETAP.

Sementara itu, Direktur Implementasi

Para peserta Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung

Foto : Danang Pidekso


SAK IAI Yakub mengatakan, mulai tahun

2012 sistem audit yang akan dilakukan oleh

BPKP akan berbeda tergantung sistem akuntansi

yang digunakan. Perusahaan yang menerapkan

sistem SAK Umum dan ETAP akan

dinilai dengan menggunakan kriteria yang

berbeda. Untuk itu, ia menganjurkan PDAM

untuk segera memberikan pemberitahuan

bahwa SAK yang digunakan menggunakan

sistem SAK-ETAP.

“Keunggulan dari SAK-ETAP ini adalah

tidak mengatur hal-hal yang aneh. Semua

tran saksi diatur dalam buku yang tidak tebal,

hanya mengatur transaksi yang umum dan

tidak mengenal yang namanya akuisisi. Aturan

itu juga tidak banyak berubah dalam li ma

tahun mendatang,” katanya.

Penyusunan Juknis SAK-ETAP PDAM

Untuk mempercepat penerapan SAK-ETAP

ini, BPPSPAM dan Dit.PAM Ditjen Cipta Karya

dengan dibantu oleh Tim Penyusun BPKP,

Perpamsi dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia),

Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat

Jenderal Perpajakan melakukan Konsinyasi

Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-

ETAP PDAM di Bandung beberapa waktu lalu.

Konsinyasi ini bertujuan untuk merampungkan

Draft Petunjuk Teknis Penerapan SAK

ETAP PDAM yang sebelumnya telah disusun

oleh BPKP dimana sebelum akhir tahun 2011

ini diharapkan telah selesai. Juknis ini nan tinya

berisi tuntunan dalam penyusunan la poran

keuangan yang telah dikhususkan un tuk

PDAM. Dengan adanya juknis ini, maka PDAM

dapat segera menerapkan SAK-ETAP.

Sebagai informasi, SAK-ETAP merupakan

salah satu kesepakatan Pemerintah Indonesia

sebagai anggota G20 forum yang dilaksanakan

di Washington DC tanggal 15 November 2008

untuk melakukan konvergensi terhadap International

Financial Reporting Standards

(IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi

ke uangan. Pengaturan perlakuan akuntansi

yang konvergen ini akan diterapkan untuk

penyusunan laporan keuangan entitas yang

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari

2012.

Konvergensi IFRS sejak tahun 1998 s.d.

2010 ini telah dilakukan dalam beberapa

tahap dengan melakukan revisi baik berupa

perubahan maupun penambahan stan dar baru

dalam buku Standar Akuntansi Ke uangan.

Perkembangan dunia usaha dan Standar

Akun tansi Keuangan tersebut me ng haruskan

perkembangan dalam Pe do man Akuntansi

PDAM di Indonesia. (dvt)

SAK UMUM

l Kepatuhan terhadap SAK

l Pengungkapan ata SAK “misleading”

Komponen laporan keuangan :

l Lap posisi keuangan

l Lap laba rugi komprehensif

l Lap perubahan ekuitas

l Lap arus kas

l Catatan atas laporan keuangan

Tanggung jawab atas lapkeu

Dasar akrual & kelangsungan usaha

Penyajian Laporan Keuangan

INOVASI 2

Salah satu aspek perbedaan SAK Umum dan ETAP dalam hal penyajian laporan keuangan

SAK Umum

International Financial

Reporting Standards

(IFRSs)

SAK Umum + SAK Syariah

Pilar SAK

SAK ETAP

Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Komponen laporan keuangan :

l Neraca

l Lap laba rugi

l Lap perubahan ekuitas

l Lap arus kas

l Catatan atas laporan keuangan

Tidak ada

Sama

Standar Akuntansi

Keuangan (SAK)

SAK Syariah SAK Tetap

SAK Tetap + SAK Syariah

Tiga macam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

(sumber: IAI)

International Financial

Reporting Standards

for Small and Medium

Enterprises (IFRS for SMEs)

(sumber: IAI)

“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka PDAM bisa

mendapatkan status disclaimer. Hal ini merupakan masalah

serius dan harus diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang

BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi terkait sistem

tersebut kepada PDAM,”

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(BPPSPAM) Kemen PU, Rachmat Karnadi

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 29


Inovasi 3

Membentuk budaya di masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah serta menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan adalah tantangan

utama pengelolaan sampah di Indonesia

Kearifan Lokal

untuk Mengurangi

Sampah

Megengan adalah salah satu tradisi dalam budaya Jawa. Ritual ini pada umumnya dilakukan

menjelang bulan Ramadhan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan adalah ater-ater, yaitu

saling mengirim makanan kepada saudara atau kerabat (http://www.cahjawa.com/tag/adatruwahan-jawa).

Makanan yang dikirimkan diwadahi dalam satu susunan rantang 4 tumpuk.

Saat mengirimkan makanan, si pengantar biasanya menunggu sesaat agar makanan tersebut

dipindahkan dan rantangnya dicuci. Sambil menunggu, si pengantar berbincang-bincang

sejenak dengan tuan rumah. Setelah selesai, rantang dibawa kembali oleh si pengantar untuk

dipakai mengirim makanan untuk saudara/kerabat yang lain lagi.

30 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

malem pitulasan yang digelar saat malam

menjelang 17 Agustus. Biasanya setiap Kepala

Keluarga (KK) diundang untuk kendurian

di rumah Ketua RT atau di rumah salah

satu tokoh masyarakat di kampung tersebut.

Masing-masing KK membawa besekan, yang

maksudnya adalah nasi dan lauk yang dikemas

dengan daun pisang dan ditaruh dalam

keranjang anyaman bambu. Nasi besekan

tersebut dikumpulkan untuk kemudian dimakan

bersama-sama setelah doa syukuran

memperingati HUT Kemerdekaan RI. Besek

yang kosong akan ditumpuk-tumpuk dengan

rapi untuk selanjutnya dibuang atau untuk

segelintir orang bisa dipakai ulang.

Mungkin hanya karena ritual yang dilaksanakan

pada saat-saat tertentu saja, caracara

tersebut di atas tidak diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Bila kita bandingkan

dengan kegiatan makan sehari-hari, nampak-

Didik Wahyudi *) Salah satu tradisi yang lain lagi misalnya

www.4.bp.blogspot.com


nya kebanyakan orang sudah terbiasa untuk

menggunakan kemasan yang akan menjadi

sampah yang sulit terurai. Kertas coklat berlapis

plastik, kotak karton makanan, atau

bahkan styrofoam jauh lebih lazim digunakan

sebagai pembungkus makanan. Tentu saja

pertimbangannya adalah karena sangat praktis,

selesai makan tinggal buang dan lupakan.

Padahal, selain potensi timbulan sampahnya

sangat besar, material pembungkus makanan

tersebut sangat sulit untuk diurai secara alami

(tidak ramah lingkungan).

Menggunakan wadah yang dapat dipakai

kembali dapat membantu mengurangi volume

timbulan sampah, misalnya menggunakan

rantang atau kotak makanan (tupperware).

Pun demikian dengan menggunakan

kemasan yang mudah terolah secara alami

seperti daun pisang, daun jati, anyaman bambu,

dan sebagainya merupakan tindakan

yang ramah lingkungan. Lebih daripada itu,

kedua contoh seperti di atas, mengandung nilai-nilai

tanggung jawab dan tepo seliro (tenggang

rasa). Si penerima makanan ater-ater

tentu akan membersihkan rantang sebelum

dikembalikan kepada si pengirim. Juga para

pembawa besek akan menumpuk beseknya

masing-masing bersama dengan besek-besek

kosong lainnya setelah menaruh isinya untuk

dimakan bersama-sama.

Beralih pada pembahasan mengenai Rencana

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Rumah Tangga. Di sana tercantum

bahwa pengurangan sampah agar

dilakukan oleh setiap orang (RPP pasal 10 ayat

2). Demikian juga dorongan untuk menggunakan

material yang mudah terurai secara

alami (RPP pasal 11 ayat 2 butir a). Kedua contoh

budaya di atas bisa dikatakan sejalan dengan

semangat yang diamanatkan dalam RPP

tersebut.

Namun demikian, untuk dapat menerapkan

dan memperluas kegiatan dan membentuk

perilaku sebagaimana yang diharapkan

bukanlah perkara mudah. Misalnya saja di Jakarta,

dimana kita bisa mencari kemasan daun

pisang untuk bungkus makanan. Barangkali,

tidak cukup layak secara finansial (feasible)

untuk menggunakan kemasan seperti itu.

Sebagai salah satu contoh, bahkan tradisi besekan

di Kota Tangerang yang dulunya menggunakan

anyaman bambu, kini berganti menjadi

kotak kardus yang digunakan sebagai

wadah makanan (http://www.tangerangkota.

go.id/mobile/detailberita/3403/640).

Membentuk budaya di masyarakat untuk

mengurangi timbulan sampah serta menggunakan

produk dan kemasan yang ramah lingkungan

adalah tantangan utama pengelolaan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di tempat pembuangan sampah

www.2.bp.blogspot.com

INOVASI 3

sampah di Indonesia. Misalnya untuk aktivitas

makan siang di kantor sehari-hari. Makanan

yang dibeli umumnya dikemas dengan kertas

coklat berlapis plastik, kotak karton, atau bahkan

styrofoam. Seandainya aktivitas makan

siang harian di kantor ini diupayakan menggunakan

kemasan yang bisa dipakai ulang,

pasti penurunan volume sampah dari kemasan

ini akan sangat signifikan. Setiap pegawai

mempunyai wadah masing-masing untuk

makan siang, misalnya rantang atau kotak

makanan (tupperware).

Menurut survei yang dilakukan Litbang

Kompas yang diterbitkan pada 26 September

2011, responden yang membawa wadah

sendiri untuk membeli makanan/minuman

hanya 19,38% dari 779 sampel. Tidak jauh

berbeda dengan responden yang membawa/

menggunakan kantong belanja sendiri dari

rumah, hanya 20,03%. Demikian pula dengan

Gerakan 3 R (reduce, reuse, recycle) yang masih

belum menjadi kebiasaan di masyarakat.

Faktor psikologis karena merepotkan dan

faktor ekonomis untuk biaya penambahan

wadah dalam rangka pemilahan sampah

adalah hambatan terbesar di masyarakat. Selain

itu, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung

3R, baik dalam hal pengumpulan

dan pengangkutannya merupakan tantangan

ter sendiri bagi pengelola sampah. Namun

de mikian, bukan berarti peluang untuk mendorong

Gerakan 3 R menjadi tidak ada atau

sangat kecil karena ternyata sejumlah 76%

res ponden bersedia untuk mendukung pemilahan

sampah.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai

salah satu institusi yang berkepentingan dalam

hal penanganan sampah dapat menjadi

contoh upaya pengurangan sampah dari

sum bernya. Sebagai langkah awal, misalnya

menggunakan kemasan pakai ulang untuk

makan siang. Langkah kecil lain, menggunakan

kertas bekas untuk mencetak konsep dokumen

untuk memulai pengurangan sampah.

Kebijakan internal perlu disusun, sosialisasi

kepada para pegawai perlu digalakkan, pelatihan

penanganan sampah oleh para pesuruh

kantor perlu dilakukan, dan upaya-upaya lain

yang mendukung dapat dilaksanakan. Betapa

akan bagusnya jika Kementerian Pekerjaan

Umum tidak hanya mampu turut serta

melahirkan PP tentang Pengelolaan Sampah,

tetapi juga turut serta dalam implementasi

amanat PP tersebut.

*) Staf Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat

Pengembangan Air Minum,

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 31


Lensa CK

LENSACK

Pembuatan ILM

Rusunawa “Solusi Hunian

Lebih Baik “

di Rusunawa Cingised Kabupaten Bandung

32 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

Foto-foto : Wicak Hardhikaputra


Lensa CK

Halal Bihalal Idul Fitri 1432 H

Bareng Bapak Menteri

Pekerjaan Umum

LENSACK

Foto-foto : Dian Ariani dan Indah Raftiarty

Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011 33


Seputar Kita

Cipta Karya

Selenggarakan

Diklat Jabfung

Penyehatan

Lingkungan Angkatan

Pertama

Ditjen Cipta Karya selenggarakan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) Pengangkatan Pertama Jabatan

Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

(TPL) yang diikuti oleh 30 peserta di Pusat Diklat

Kementerian PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Diklat

selama empat hari tersebut dibuka oleh Dirjen Cipta

Karya Budi Yuwono, Senin (12/9). Diklat ini diiukuti

baik pegawai pusat maupun satker di daerah.

Dalam arahannya, Budi mengatakan, peme-

Komisi V Kaji

Restrukturisasi Hutang 5 PDAM

Komisi V DPR RI bersama pemerintah saat ini tengah mengkaji dan

mempertimbangkan restrukturisasi hutang 5 Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM). Penghapusan utang kelima PDAM tersebut

merupakan salah satu upaya yang diambil untuk memperbaiki kinerja

serta membantu PDAM untuk mendapatkan akses pendanaan dalam

rangka investasi.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara

Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

(PU) dengan Komisi V DPR RI, kemarin (20/9) di Jakarta. Rapat tersebut

membahas persetujuan penetapan penghapusan piutang 5 PDAM,

dengan nilai mencapai Rp 1,44 triliun dengan rincian tunggakan :

PDAM Kota Semarang Rp 238,139 miliar, PDAM Tirta Kerta Raharja

Kabupaten Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Kota Bandung Rp 252,73

miliar, PDAM Kota Palembang Rp 160,1 miliar dan PDAM Kota Makassar

Rp 121,3 miliar. (puskompu)

34 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011

rintah menyiapkan dua jalur dalam karier PNS yaitu melalui jabatan

struktural maupun fungsional. Berbeda dengan struktural yang

lebih menekankan fungsi manajerial, dalam karier fungsional profesionalisme

dan kemandirian sangat ditekankan dalam per ja la nannya

meniti karier sebagai pejabat fungsional. (dvt)

KemenPU Siapkan

147 Mobil Tangki Air Atasi

Kekeringan

SEPUTARKITA

Kementerian Pekerjaan Umum telah memobilisasi 1 Instalasi Pengolahan

Air (IPA) dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk mengisi

294 HU di lokasi-lokasi yang menderita kekeringan sebagai upaya

penanggulangan darurat untuk kebutuhan air minum. MTA itu

disebar ke 77 kawasan yang mengalami kekeringan, antara lain di

Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat.

“Selain dari pemeritah pusat, pemerintah provinsi juga telah

berinisiatif untuk menambah MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur

yang memobilisasi 200 MTA. Masalah operasional dalam MTA ini akan

menjadi urusan pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum Danny

Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/9). (bcr)


Juara I Lomba Poster dari Provinsi DI Yogyakarta

dalam rangka Jambore Sanitasi 2011

More magazines by this user
Similar magazines