Analisis Terkait Pengalokasian Anggaran Kepada ... - KontraS Aceh

kontrasaceh.org

Analisis Terkait Pengalokasian Anggaran Kepada ... - KontraS Aceh

Hasil Analisis Terkait Pengalokasian Anggaran Kepada Instansi Vertikal

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Baik Dalam APBA maupun APBK di Provinsi Aceh

Tahun 2011

A. Pendahuluan

Pengalokasian dana APBK untuk instansi vertikal (TNI dan Polisi) secara terus menerus di beberapa

wilayah kabupaten dan kota di Aceh setiap tahunnya cenderung masih cukup tinggi, pemberian ini

erat kaitannya dengan kepentingan politik pemerintah daerah yang tidak mampu membangun trust

politikal will yang baik dalam memahami kepentingan masyarakat diwilayahnya, pada hal secara

aturan hukum penganggaran di Indonesia pengalokasian dan pemberian dana secara terus menerus

kepada instansi vertikal dilarang, salah satu indikator adalah dapat memicu timbulnya disorti

anggaran bagi pemerintah daerah terutama meningkatnya defisit anggaran setiap tahun.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap APBK tahun 2011 yang dilakukan oleh Kontras Aceh,

LBH Banda Aceh, dan GeRAK Aceh untuk wilayah Pidie, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh

Tengah dan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh

Barat ditemukan pengalokasian anggaran untuk instansi vertikal yang meliputi pengalokasian dana

langsung baik untuk TNI, Polisi dan Kominda dengan komposisi jumlah belanja yang masih besar.

Beberapa pos anggaran yang diberikan secara langsung kepada institusi tersebut meliputi anggaran

untuk pembangunan infrastruktur, pengawasan lalulintas, bantuan dana biaya perjalanan dinas,

belanja BBM, belanja makan minum dan honorarium tidak tetap baik kepada TNI, Polisi dan

Kominda.

Dari seluruh total dana yang dianggarakan oleh delapan (8) wilayah tersebut meliputi untuk bantuan

TNI/Polisi yang berasal dari Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kota

Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah,

Kabupaten Aceh Barat. Hasil kajian dari seluruh dan total dana yang dianggarkan untuk tahun

anggaran APBK 2011 khusus di delapan wilayah tersebut ditemukan sebesar Rp. 8.781.699.480.

B. Kondisi Pengalokasian anggaran APBK untuk Instansi Vertikal di Aceh

Ditemukan di empat kabupaten/kota di Aceh masih menganggarkan alokasi anggaran APBK untuk

instansi vertikal di Aceh baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dalam proses penyusunan APBK di

seluruh kabupaten/kota ditengerai terjadi pelanggaran secara administrasi atas alokasi anggaran

terhadap instansi vertikal. Komitmen politik yang diperankan oleh anggota legislatif dan eksekutif

yang cendrung melegalkan untuk pemberian dana bagi instansi vertikal secara terus menerus dan

bahkan ada yang sudah menjadi “tradisi” untuk menyetor dana tersebut setiap tahun.

Hasil audit BPK-RI dapat dipastikan bahwa akan sering muncul opini terjadinya indikasi

pelanggaran hukum atas dana-dana yang dikelola oleh instansi vertikal. Laporan

pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola rata-rata tidak dipertanggungjawabkan secara

ideal sehingga pada akhir transaksi tahun berjalan ini menjadi temuan yang membebankan eksekutif

dan legislatif dalam pertanggungjawaban anggaran yang dikelola. Pemberian anggaran yang berasal

dari APBK akan terjadi double fund dengan anggaran yang berasal dari APBN, sebab secara aturan

hukum instansi vertikal ini mempunyai anggaran yang berdiri sendiri dan berasal dari APBN.


Pemberian dana bagi instansi vertikal secara terus menerus dari tahun ke tahun dapat diyakini bahwa

proses tata keuangan daerah tersebut akan amburadul dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi

disisi lain pemberian dana publik tersebut telah mengekangi aturan hukum yang berlaku tentang

keuangan. Semakin banyak dana yang diberikan kepada instansi vertikal maka dipastikan daerah

tersebut akan mengalami devisit anggaran yang sangat tajam dan akan menjadi beban cost

APBA/APBK yang harus ditanggung selamanya tanpa perencanaan yang jelas dan sifat dari ini

mengekangi kebijakan politik terhadap publik pengelolaan dana-dana masyarakat. Pemberian dana

dalam bentuk hibah kepada instansi vertikal merupakan tindakan yang bertentangan dan melanggar

aturan yang lebih tinggi.

C. Aturan hukum yang dilanggar

1) Permendagri No. 13/2006 dan perubahan dalam Permendagri 59/2007 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah.

2) Permendagri No. 32/2008 dan perubahan dalam Permendagri No. 25/2009 tentang pedoman

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.

3) Peraturan Pemerintah RI No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

4) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan, pasal 25 (1) pertahanan negara dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

5) UU No.34/2004 Tentang TNI, pasal 66 (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (2) Keperluan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

6) Keputusan Presiden No.70/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI, pasal 30;

segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas organisasi POLRI dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Kepres ini adalah turunan dari pasal 7 UU

No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.

7) Keputusan Presiden No.38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia, pasal 72; segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan serta

fungsi kejaksaan dibebankan kepada anggara pendapatan dan belanja negara (APBN).

8) Pemberian dana hibah kepada Instansi Pengadilan melanggar UU RI No.3/2009 tentang

perubahan kedua atas undang-undang No.14/1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 81A, ayat 1;

anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN).

D. Aspek Politik

1) Mekanisme penyusunan APBA/APBK kecendrungan munculnya alokasi anggaran untuk instansi

vertikal terjadi pada masa pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) yang dikelola oleh

dinas-dinas struktur pemerintahan. hasil telaah kami diakibatkan lemahnya fungsi pengawasan

oleh panitia anggaran, khususnya Kelompok Kerja (POKJA) di DPRA/DPRK dalam menelaah

dan meneliti usulan anggaran yang diusulkan oleh eksekutif. Berdasarkan fakta diatas, dimana

ditemukannya aliran dana yang diperuntukan alokasi anggaran kepada instansi vertikal TNI,

Polri, dan Kominda, jelas menimbulkan kerancuan yang serius dengan aturan hibah yang tidak

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pemakaian Permendagri No. 32

Tahun 2008.

2) Permendagri ini tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberian hibah kepada

instansi vertikal, persoalan ini menimbulkan ketidakjelasan di level kabupaten/kota. Peluang


hibah yang diberikan kepada instansi vertikal, membuat instansi vertikal mendapatkan legitimasi

untuk mendapatkan alokasi dana di APBA/APBK. Kebingungan di level pemerintah

kabupaten/kota, kemudian menyebabkan beberapa dana non hibah ikut dialokasikan untuk

instansi vertikal.

3) Permendagri –tidak tertib- administrasi keuangan daerah maupun nasional, ketidak jelasan aturan

berpeluang menimbulkan adanya duplikasi anggaran, karena instansi vertikal sudah dianggarkan

melalui APBN. Selain itu, prioritas alokasi anggaran untuk keperluan daerah menjadi terganggu.

Dana yang harusnya dialokasikan untuk prioritas kebutuhan publik (pendidikan, kesehatan dll) di

daerah menjadi tersedot untuk membiayai instansi vertikal.

4) Permendagri ini jelas tidak sinkron dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam UU

No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI jelas mengatur bahwa

pembiayaan instansi TNI dan Polri hanya berasal dari APBN.

5) Dalam konteks reformasi keamanan, peluang hibah kepada instansi TNI, semakin menunjukkan

pentingnya reformasi sistem komando teritori TNI dan juga kultur dan paradigma pertahanan

negara. Begitu juga dengan konteks reformasi hukum, hibah kepada intasi Polri tersebut

membuka peluang mengendorkan penegakan hukum yang adil dan independen.

6) Ditemukannya adanya anggaran yang mengalir kepada KOMINDA membuktikan kekhawatiran

komponen masyarakat sipil ketika Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan

perubahan disahkan lebih lanjut, penggunaan anggaran daerah (APBD) secara terus menerus

untuk mendanai Kominda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Permendagri 11/2006, tidak

hanya akan menjadi beban baru bagi anggaran daerah yang sifatnya terbatas, tetapi juga telah

menyalahi prinsip penggelolaan anggaran pertahanan dan keamanan yang bersifat terpusat

melalui APBN.

Dari berbagai temuan diatas maka KontraS Aceh, GeRAK dan LBH Banda Aceh menyampaikan

Surat Protes kepada:

1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kota

Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang,

Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat. untuk focus dan mem-prioritaskan alokasi

anggaran untuk kebutuhan daerah, dan tidak lagi meng-alokasi kan anggaran kepada instansi vertikal

tanpa aturan yang jelas.

2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK di Aceh untuk tidak lagi memakai Permendagri No. 32

Tahun 2008 dan perubahannya yang berkaitan dengan aturan hibah kepada instansi vertikal telah

terbukti menggerogoti APBD di Aceh sebagai panduan dalam penyusunan anggaran kepada instansi

vertikal. Hal ini disebabkan Permendagri tersebut bertentangan dengan aturan Undang-undang yang

lebih tinggi diatasnya.

3) Mendesak kepada Menteri Dalam Negeri untuk mancabut pasal hibah untuk instansi vertikal dalam

Permendagri yang sudah diundangkan.

E. Hasil Analisis Anggaran pada APBK 2011 di delapan (8) Kabupaten

Hasil analisis atas anggaran untuk instansi vertikal tahun 2009-2011 yang di alokasikan pada APBK

untuk wilayah yang meliputi Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota

Sabang, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Kota Banda Aceh, Pidie Jaya

dan Bener Meriah, Aceh Besar dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:


Table: Analisa Anggaran Untuk Instansi Vertikal Tahun 2009

No Kabupaten TNI Polisi Intelijen Dana Pengamanan

TNI – Polri

Total

1 Bener Meriah - 398,000,000 - 35,000,000 433,000,000

2 Aceh Utara 450,500,000 1,439,350,000 - 4,713,900,000 6,603,750,000

3 Aceh Barat - - - 458,223,200 458,223,200

4 Aceh Besar 720,600,000 38,100,000 - 18,000,000 776,700,000

5 Sabang 739,750,000 259,470,391 - 394,500,000 1,393,720,391

6 Pidie 1,480,255,000 1,336,980,500 - 9,000,000 2,826,235,500

7 Banda Aceh - - 288,383,600 - 288,383,600

8 Pidie Jaya 3,600,000 153,300,000 - - 156,900,000

9 Lhokseumawe 808,150,000 699,638,400 - 400,000,000 1,907,788,400

Jumlah 14,844,701,091

Table: Analisa Anggaran Untuk Instansi Vertikal Tahun 2010

No Kabupaten TNI Polisi Intelijen Dana Pengamanan

TNI - Polri

1 Aceh Utara 10,649,750,000 1,799,950,000 - 312,000,000 12,761,700,000

2 Pidie 501,250,000 - 9,300,000 - 510,550,000

3 Lhokseumawe 212,787,600 302,200,000 - - 514,987,600

Jumlah 13,787,237,600

Total

Similar magazines