Analisis Terkait Pengalokasian Anggaran Kepada ... - KontraS Aceh

kontrasaceh.org

Analisis Terkait Pengalokasian Anggaran Kepada ... - KontraS Aceh

hibah yang diberikan kepada instansi vertikal, membuat instansi vertikal mendapatkan legitimasi

untuk mendapatkan alokasi dana di APBA/APBK. Kebingungan di level pemerintah

kabupaten/kota, kemudian menyebabkan beberapa dana non hibah ikut dialokasikan untuk

instansi vertikal.

3) Permendagri –tidak tertib- administrasi keuangan daerah maupun nasional, ketidak jelasan aturan

berpeluang menimbulkan adanya duplikasi anggaran, karena instansi vertikal sudah dianggarkan

melalui APBN. Selain itu, prioritas alokasi anggaran untuk keperluan daerah menjadi terganggu.

Dana yang harusnya dialokasikan untuk prioritas kebutuhan publik (pendidikan, kesehatan dll) di

daerah menjadi tersedot untuk membiayai instansi vertikal.

4) Permendagri ini jelas tidak sinkron dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam UU

No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI jelas mengatur bahwa

pembiayaan instansi TNI dan Polri hanya berasal dari APBN.

5) Dalam konteks reformasi keamanan, peluang hibah kepada instansi TNI, semakin menunjukkan

pentingnya reformasi sistem komando teritori TNI dan juga kultur dan paradigma pertahanan

negara. Begitu juga dengan konteks reformasi hukum, hibah kepada intasi Polri tersebut

membuka peluang mengendorkan penegakan hukum yang adil dan independen.

6) Ditemukannya adanya anggaran yang mengalir kepada KOMINDA membuktikan kekhawatiran

komponen masyarakat sipil ketika Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan

perubahan disahkan lebih lanjut, penggunaan anggaran daerah (APBD) secara terus menerus

untuk mendanai Kominda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Permendagri 11/2006, tidak

hanya akan menjadi beban baru bagi anggaran daerah yang sifatnya terbatas, tetapi juga telah

menyalahi prinsip penggelolaan anggaran pertahanan dan keamanan yang bersifat terpusat

melalui APBN.

Dari berbagai temuan diatas maka KontraS Aceh, GeRAK dan LBH Banda Aceh menyampaikan

Surat Protes kepada:

1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kota

Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang,

Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat. untuk focus dan mem-prioritaskan alokasi

anggaran untuk kebutuhan daerah, dan tidak lagi meng-alokasi kan anggaran kepada instansi vertikal

tanpa aturan yang jelas.

2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK di Aceh untuk tidak lagi memakai Permendagri No. 32

Tahun 2008 dan perubahannya yang berkaitan dengan aturan hibah kepada instansi vertikal telah

terbukti menggerogoti APBD di Aceh sebagai panduan dalam penyusunan anggaran kepada instansi

vertikal. Hal ini disebabkan Permendagri tersebut bertentangan dengan aturan Undang-undang yang

lebih tinggi diatasnya.

3) Mendesak kepada Menteri Dalam Negeri untuk mancabut pasal hibah untuk instansi vertikal dalam

Permendagri yang sudah diundangkan.

E. Hasil Analisis Anggaran pada APBK 2011 di delapan (8) Kabupaten

Hasil analisis atas anggaran untuk instansi vertikal tahun 2009-2011 yang di alokasikan pada APBK

untuk wilayah yang meliputi Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota

Sabang, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Kota Banda Aceh, Pidie Jaya

dan Bener Meriah, Aceh Besar dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Similar magazines