Program Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus ... - PK-LK Dikmen

pkplkdikmen.net

Program Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus ... - PK-LK Dikmen

120

Program Bantuan Revitalisasi

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan i dan Kebudayaan

2012


DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN KHUSUS

DAN LAYANAN KHUSUS

TAHUN 2012

1. NOMOR : 02/PK-PLK.PENDIDIKAN

MENENGAH/2012

2. NAMA PROGRAM : Bantuan Revitalisasi Pendidikan

Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus

3. IKU/IKK : Peningkatan kualitas dan

relevansi

4. TUJUAN : 1. Mewujudkan ketersediaan

pendidikan berkualitas melalui

kesempatan memperoleh layanan

pendidikan khusus dan layanan

khusus;

2. Menjadikan pendidikan khusus

dan pendidikan layanan khusus

menjadi lebih diberdayakan

sehingga peran dan fungsinya

semakin optimal;

3. Mengoptimalkan dan mengenali

potensi yang ada dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan;

4. Perbaikan sumber daya yang

masih belum memenuhi

kebutuhan peningkatan kualitas.

5. SASARAN : 4 Sekolah

6. NILAI BANTUAN/

ANGGARAN

KEGIATAN

: Rp 225.000.000,- (dua ratus dua

puluh lima juta rupiah) per sekolah

ii


7. PEMANFAATAN

DANA

8. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN

BANTUAN

: Dana Bantuan Revitalisasi Pendidikan

Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus dapat digunakan untuk :

1. Melakukan evaluasi diri sekolah,

Penyusunan master plan, Renstra

dan Rencana operasional sekolah.

2. Penyusunan Perangkat Kurikulum

(KTSP, Silabus, RPP, Bahan ajar,

Media, dan Sarana prasarana

pembelajaran).

3. Pengadaan fasilitas fisik/sarana

prasarana untuk aksesibilitas ABK

(bukan bangunan gedung/ruang)

4. Pembenahan manajemen sekolah,

peningkatan kapasitas SDM

sekolah, Sosialisasi dan

pengembangan jejaring.

5. Kegiatan promosi dan pencitraan

sekolah.

6. Biaya transport, honor panitia,

iii

peserta lokal dan narasumber.

1. Prinsip Pemerataan

Penentuan sekolah penerima

subsidi diusahakan tidak hanya

dari satu wilayah Provinsi, tetapi

dari beberapa provinsi yang

memenuhi persyaratan.

2. Prinsip pemberdayaan, yaitu

pemilihan sekolah yang diusulkan

sebagai penerima subsidi untuk

pemberdayaan otonomi sekolah

sesuai konsep Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS).

3. Prinsip Keadilan, yaitu pemilihan

sekolah penerima subsidi

ditetapkan secara proporsional.


9. MEKANISME

PEMBERIAN

BANTUAN

1. Direktorat Pembinaan PK dan LK

Pendidikan Menengah melakukan

sosialisasi dan koordinasi program

dengan stakeholder.

2. Sekolah mengajukan proposal

kepada Direktorat Pembinaan PK

dan LK Pendidikan Menengah

setelah diketahui oleh Dinas

Pendidikan Provinsi/ Kabupaten

/Kota.

3. Penetapan penerima bantuan

sepenuhnya oleh Direktorat

Pembinaan PK dan LK Pendidikan

Menengah berdasarkan hasil

penilaian dan verifikasi Tim Penilai

Proposal.

4. Penggunaan dan pemanfaatan

dana Bantuan menjadi

tanggungjawab penerima.

iv


10. PERSYARATAN

PENERIMA

BANTUAN/

PELAKSANAAN

KEGIATAN

11. JADUAL

KEGIATAN

: 1. SLB/SMLB baik negeri maupun

swasta yang memiliki ijin

operasional dalam memberikan

layanan pendidikan.

:

2. Memiliki siswa SMLB

berkebutuhan khusus yang masih

aktif bersekolah.

3. Kepala Sekolah membuat Surat

Keputusan tentang pengangkatan

tim pelaksana bantuan revitalisasi

pendidikan jenjang SMLB.

4. Memiliki Rekening Sekolah dan

NPWP (bukan atas nama pribadi).

5. Melampirkan fotocopy Surat

pengangkatan Kepala Sekolah.

No Kegiatan

1. Penerimaan usulan

proposal bantuan

pendidikan

2. Penilaian Proposal

oleh Tim Penilai

v

Waktu

Pelaksanaan

Tahun 2012

Maret-Mei

Juni

3. Penetapan calon Juni

4. Verifikasi Juni

5. Penetapan

Penerima Bantuan

berdasarkan hasil

penilaian dan

verifikasi

Juni

6. Orientasi Teknis Juli

7. Penyaluran Dana Juli

8. Pelaksanaan

program

Agustus


12.

LAYANAN

INFORMASI

:

9. Laporan

Pertanggungjawab

an

vi

Oktober

Direktorat PPK-LK Pendidikan Menengah

UP. Subdit Program dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Cipete, Gedung C Lt. 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan,

Telp/fax. 021 – 75906871


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................... i

DESKRIPSI PROGRAM.................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1

A. Latar Belakang ...............................................................1

B. Dasar Hukum dan Kebijakan ...........................................3

C. Sasaran .........................................................................4

D. Hasil yang Diharapkan ....................................................4

E. Nilai Bantuan/Anggaran Kegiatan ...................................5

F. Jadual Kegiatan ..............................................................5

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB .... 6

A. Organisasi Pelaksanaan ..................................................6

B. Tugas dan Tanggungjawab Pihak Terkait .........................6

1. Direktorat Pembinaan PK dan LK .................................6

2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................7

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................7

4. Perguruan Tinggi . ......................................................7

5. Tim Pelaksana ............................................................9

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .......................... 10

A. Persyaratan Penerima .................................................. 10

B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Pengajuan dan

Penetapan Penerima .................................................... 10

C. Bimbingan Teknis ......................................................... 12

D. Penyaluran Dana ......................................................... 12

BAB IV PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA ................................................................. 14

A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................ 14

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................ 14

BAB V PELAPORAN ....................................................... 16

A. Struktur Pelaporan ....................................................... 16

B. Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan dan

Pembukuan . ............................................................... 16

BAB VI PENUTUP .......................................................... 18

LAMPIRAN

vii


A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah

satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara

Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis,

agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat adanya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu warga

negara yang unggul secara intelektual, anggun dalam moral,

kompeten dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

(IPTEKS), produktif dalam karya dan memiliki komitmen

yang tinggi untuk berbagai peran sosial, serta berdaya saing

terhadap bangsa lain di era global.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ;

ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu,

ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus,

ayat 3 menyatakan bahwa warga negara di daerah

terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang

terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

1


ayat 4 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki

potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus.

Uraian pasal 5 tersebut kemudian dipertegas dengan pasal 32 ;

ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan layanan khusus

merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah

terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana

sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan dasar pelayanan

kepada anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dan

layanan khusus secara yuridis formal sebagai payung

hukum.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah pihak yang

wajib memberikan layanan, kemudahan serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap

warga negara tanpa diskriminasi. Sedangkan pasal 20 UU

Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat. Pendampingan oleh perguruan tinggi

sangat diperlukan untuk penguatan dalam penyelenggaraan

layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Sesuai latar belakang tersebut diatas, Direktorat

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat

Menengah sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan

2


mengembangkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus pada tahun 2012 merencanakan dan mengalokasikan

Bantuan Revitalisasi PK-PLK.

B. Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

5. Kebijakan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah tahun 2012 tentang PK-LK Pendidikan

Menengah.

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat

Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah Tahun

Anggaran 2012 nomor : 0879/023-12.1.01/00/2012

tanggal 9 Desember 2011.

3


C. Sasaran

1. SLB/SMLB baik negeri maupun swasta yang memiliki ijin

operasional dalam memberikan layanan pendidikan.

2. Memiliki siswa SMLB berkebutuhan khusus yang masih aktif

bersekolah.

D. Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya ketersediaan layanan bagi anak

berkebutuhan khusus (aksesabilitas).

2. Meningkatnya kualitas, relevansi dan kesetaraan

penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan

khusus.

3. Terjaminnya kepastian bagi anak berkebutuhan khusus

dalam memperoleh layanan pendidikan khusus.

E. Nilai Bantuan

Nilai Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus untuk setiap sekolah sebesar

Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

F. Jadwal Kegiatan

No KEGIATAN

1. Penerimaan usulan proposal bantuan

pendidikan oleh Direktorat

2. Penilaian Proposal oleh Tim Penilai Juni

3. Penetapan calon Juni

4

WAKTU

PELAKSANAAN

TAHUN 2012

Maret-Mei


4. Verifikasi Juni

5. Penetapan Penerima Bantuan

berdasarkan hasil penilaian dan

verifikasi

5

Juni

6. Orientasi Teknis Juli

7. Penyaluran Dana Juli

8. Pelaksanaan program Agustus

9. Laporan Pertanggungjawaban Oktober


BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan

Bantuan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi Pelaksanaan

Organisasi pelaksanaan program Bantuan akan

melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah.

2. Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

4. Sekolah.

5. Tim Pelaksana Program.

B. Tugas dan Tanggungjawab Pihak Terkait

1. Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan

Menengah

a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan

bantuan;

b. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan dokumen;

c. Menerima proposal dari Sekolah yang sudah diketahui

oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

d. Melaksanakan penilaian dan verifikasi calon penerima

dana bantuan;

6


e. Menetapkan calon penerima dana bantuan;

f. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek);

g. Mengatur tata cara penyaluran dana;

h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan bantuan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan

PK dan LK Pendidikan Menengah ke sekolah/lembaga

yang terkait;

b. Merekomendasi usulan proposal bantuan yang

diusulkan oleh sekolah/lembaga;

c. Melaksanakan pembinaan terhadap sekolah/lembaga

penerima bantuan;

d. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan

dengan pelaksanaan program.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan

PK dan LK Pendidikan Menengah dan Dinas

Pendidikan Provinsi ke sekolah/lembaga yang terkait;

b. Merekomendasi usulan proposal bantuan yang

diusulkan oleh sekolah/lembaga;

c. Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah penerima

bantuan;

d. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan

dengan pelaksanaan program.

7


4. Sekolah

a. Menyusun proposal Bantuan Dana;

b. Mengusulkan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan

persetujuan;

c. Melaksanakan kegiatan.

d. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian

dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan;

e. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik,

pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan;

f. Kepala Sekolah meneliti laporan Tim Pelaksana

Bantuan Operasinal pendidikan jenjang SMLB;

g. Bendahara Sekolah wajib memungut dan

menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

h. Bendahara sekolah membuat pembukuan

penggunaan dana Bantuan disetujui oleh kepala

sekolah dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran

dana harus dibukukan secara rinci pada buku kas

umum,

2) Setiap laporan penggunaan dana beserta lampiran

bukti-bukti pembayaran dan nota/faktur

penerimaan barang, bahan serta upah kerja sesuai

dengan urutan nomor bukti,

8


3) Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana

sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh instansi yang

berwenang.

i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program

kepada Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan

Menengah dengan tembusan kepada Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Tim Pelaksana Program

Tim pelaksana program adalah tim yang diangkat oleh

Kepala Sekolah melalui surat keputusan, mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

persiapan dan pelaksanaan program agar diperoleh hasil

yang memenuhi persyaratan teknis.

9


A. Persyaratan Penerima

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Telah memiliki ijin operasional dalam memberikan

layanan pendidikan;

2. Memiliki siswa berkebutuhan khusus yang masih aktif

bersekolah;

3. Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan

Penyelenggaraan SMLB;

4. Membuat Surat Keputusan tentang pengangkatan tim

pelaksana program oleh Kepala Sekolah;

5. Memiliki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama

pribadi);

6. Melampirkan fotocopy Surat pengangkatan Kepala

Sekolah.

B. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Pengajuan dan

Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan, pengajuan dan penetapan

penerima bantuan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Merekomendasikan sekolah/lembaga yang akan

menerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan PK

dan LK Pendidikan Menengah dengan alamat :

Direktorat PPK-LK Pendidikan Menengah

UP. Subdit Program dan Evaluasi

10


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Cipete, Gedung C Lt. 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan,

Telp/fax. 021 – 75906871

b. Menerima SK dari Direktorat Pembinaan PK dan LK

Pendidikan Menengah penetapan calon penerima

bantuan dan meneruskan kepada sekolah yang

ditetapkan.

2. Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan

Menengah

a. Menerima proposal dari sekolah calon penerima

bantuan;

b. Menetapkan tim penilai dan verifikasi;

c. Melakukan penilaian dan verifikasi sekolah calon

penerima bantuan;

d. Menetapkan sekolah yang memenuhi kriteria untuk

mendapat dana bantuan melalui surat keputusan

Direktur Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah;

e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh penerima bantuan serta

memberikan teguran jika disinyalir terjadi

penyimpangan.

3. Sekolah

Sekolah membuat proposal yang telah direkomendasi

oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

selanjutnya mengajukan kepada Direktorat Pembinaan

PK dan LK Pendidikan Menengah.

11


C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan

akan menerima bimbingan teknis oleh Direktorat Pembinaan

PK dan LK Pendidikan Menengah. Materi pokok bimbingan

teknis meliputi:

1. Strategi perencanaan dan pelaksanaan bantuan;

2. Rencana Anggaran Biaya;

3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan.

D. Penyaluran dana

Penyaluran dana Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus akan ditransfer langsung ke

masing-masing penerima Bantuan dari bank yang ditunjuk

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setelah

diajukan pencairannya dari Direktorat Pembinaan PK dan LK

Pendidikan Menengah.

12


BAB IV

PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

1. Pemanfaatan Dana

1. Melakukan evaluasi diri sekolah, Penyusunan master

plan, Renstra dan Rencana operasional sekolah.

2. Penyusunan Perangkat Kurikulum (KTSP, Silabus,

RPP, Bahan ajar, Media, dan Sarana prasarana

pembelajaran).

3. Pengadaan fasilitas fisik/sarana prasarana untuk

aksesibilitas ABK (bukan bangunan gedung/ruang)

4. Pembenahan manajemen sekolah, peningkatan

kapasitas SDM sekolah, Sosialisasi dan

pengembangan jejaring.

5. Kegiatan promosi dan pencitraan sekolah.

13


2. Proporsi Penggunaan Dana

No Penggunaan Dana

1 Persiapan

Rapat-rapat persiapan, koordinasi

dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan

penyusunan rencana kerja

2 Proses kegiatan, antara lain :

1. Melakukan evaluasi diri sekolah,

Penyusunan master plan, Renstra

dan Rencana operasional sekolah.

2. Penyusunan Perangkat Kurikulum

(KTSP, Silabus, RPP, Bahan ajar,

Media, dan Sarana prasarana

pembelajaran).

3. Pengadaan fasilitas fisik/sarana

prasarana untuk aksesibilitas ABK

(bukan bangunan gedung/ruang)

4. Pembenahan manajemen sekolah,

peningkatan kapasitas SDM

sekolah, Sosialisasi dan

pengembangan jejaring.

5. Kegiatan promosi dan pencitraan

sekolah.

6. Biaya Transport dan Honor panitia,

peserta, narasumber pusat dan

daerah

3 Penyusunan Laporan

ATK, pengandaan, dokumentasi

14

Persentase/

maksimal

15%

85%

5%


B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus

dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik,

administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus

dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang

berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian

mengenai peruntukannya yang dibayarkan dan diberi

tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk

pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

3. Memiliki NPWP atas nama sekolah/lembaga;

4. Dana Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus yang diterima dilaksanakan

minimal satu bulan sejak dana diterima di rekening;

5. Pelaporan dilakukan dua tahap :

“ Tahap Pertama”

Melaporkan dana sudah masuk ke Rekening sekolah /

Lembaga dan menyusun Rencana Kegiatan sesuai dalam

proposal;

“ Tahap Kedua”

Laporan dikirim minimal dua minggu setelah pelaksanaan

kegiatan

6. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil

kegiatan Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus secara administrasi,

15


keuangan dan teknis kepada Direktorat Pembinaan PK

dan LK Pendidikan Menengah dengan tembusan kepada

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan

dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung

jawab lembaga penerima dana dan akan dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16


BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan mengacu kepada Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan. Bantuan tersebut harus dapat memberikan data dan

informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal

pelaksanaan sampai selesai.

A. Struktur Pelaporan

Isi Laporan minimal mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Laporan

Laporan bantuan dimaksudkan untuk memenuhi

persyaratan akuntabilitas pelayanan lembaga, laporan

mencakup realisasi pelaksanaan, perkembangan,

hambatan serta solusi dan keberhasilan.

2. Laporan kegiatan bantuan secara lengkap dari mulai

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

3. Foto (cetak warna) dokumentasi hasil pelaksanaan

program.

B. Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

dan Pembukuan

Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan pembukuan

antara lain :

1. Pemanfaatan dana beserta rekap pengeluaran.

2. Realisasi penggunaan dana dilampiri bukti pengeluaran,

meliputi:

17


a. Kuitansi;

b. Nota/Faktur Pembelian;

c. Kas Umum;

d. Bukti Setor Pajak;

e. Rekap penerimaan dan penyetoran pajak;

f. Rekap penyerapan dana.

Laporan disusun oleh lembaga penerima dana dibantu oleh

Tim Pelaksana Program disetujui Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur

Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah u.p. Kepala

Subdit Program dan Evaluasi.

Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran

kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk

sekolahi/lembaga, masing-masing 1 (satu) copy untuk Dinas

Pendidikan Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat

Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah dikirim dengan

alamat:

Direktorat PPK-LK Pendidikan Menengah

UP. Subdit Program dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Cipete, Gedung C Lt. 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan,

Telp/fax. 021 – 75906871

18


BAB VI

PENUTUP

Panduan Pelaksanaan ini diharapkan menjadi pedoman dan

acuan bagi lembaga dan pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

1. Lembaga penerima Bantuan dalam merencanakan,

mengajukan, menggunakan dan melaporkan

pertanggungjawaban Bantuan

2. Tim penilaian proposal dan verifikasi.

3. Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah,

sebagai upaya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik.

4. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai

bahan pembinaan.

Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan

dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program bantuan agar sesuai dengan kebutuhan dan

kebermanfaatan dalam pelaksanaan program Bantuan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Panlak ini akan diatur lebih

rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan Petunjuk

teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan yang

diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan

Menengah.

19


PETUNJUK

PENYUSUNAN PROPOSAL

Proposal Bantuan Revitalisasi Pendidikan

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

DIREKTORAT PEMBINAAN PK - LK PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

TAHUN 2012


CONTOH SISTEM MATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

1. Bagian Depan, meliputi :

Halaman Sampul

Halaman Identitas Sekolah/Lembaga;

Halaman Persetujuan;

Halaman Kata Pengantar;

Halaman Daftar Isi;

2. Bagian Isi, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Sasaran, Tujuan dan Hasil yang diharapkan

C. Identifikasi Kebutuhan dan Strategi

Pelaksanaan

Bab II RENCANA KEGIATAN

A. Program Revitalisasi

a. Perencanaan

b. Implementasi

c. Evaluasi

Bab III PENDANAAN

Rencana pembiayaan Bantuan Revitalisasi PK-LK

Bab V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Profile Sekolah

2. SK Pengangkatan Kepala Sekolah;

3. SK Tim Pelaksana;

4. Rencana Anggaran Biaya;

5. Data Siswa;

6. Data Proyeksi Siswa;

7. Kepemilikan Sertifikat Tanah/Akta Tanah atas nama

Sekolah, Dinas Pendidikan/Yayasan;

8. Pernyataan tentang pelaksanaan program dengan

swakelola dari Kepala Sekolah;

9. NPWP atas nama sekolah;

10. Fotocopy Rekening atas nama Sekolah (bukan

rekening atas nama pribadi);


Lampiran 1: Surat Permohonan

KOP SEKOLAH

Nomor : ……..…………. 2012

Lamp : 1 (satu) set

Perihal : Permohonan Bantuan Subsidi

Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Yth.

Direktur Pembinaan PK-LK Pendidikan Menengah

UP. Subdit Program dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Cipete, Gedung C Lt. 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan,

Dalam rangka meningkatan kesempatan dan mutu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan

khusus, terlampir kami sampaikan proposal kegiatan tahun anggaran 2012 dengan nama

kegiatan : Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Proposal permohonan subsidi

2. Profil lembaga penerima bantuan

3. Fotocopy nomor rekening Bank BNI/BRI/Bank Mandiri atas nama lembaga

4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal (bermaterai

Rp.6000,-).

5. Akte Pendirian

6. NPWP atas nama sekolah

7. Rencana Anggaran Biaya

Melalui proposal ini, kami sangat mengharapkan adanya bantuan subsidi dari Direktorat

Pembinaan PK-LK Pendidikan Menengah sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan

baik dan lancar.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

………………,…… 2012

Mengetahui/menyetujui:

Dinas Pendidikan Prov

/Kabupaten/Kota

Kepala Sekolah/Lembaga

ttd dan stempel ttd dan stempel

…………………............. .................................


Lampiran 3 : Blanko Rekening Bank

BLANGKO REKENING BANK

Nama Sekolah : …………………………………………………………….

Alamat Sekolah :

Jl. …………………………………………………………..

Kecamatan ……………………………………………….

Kab/Kota ………………………………………………….

Provinsi …………………………………………………....

No. Rek : ……………………………………………………………

Atas Nama :…………………………………………………………….

Nama Bank : ……………………………………………………………

Alamt Bank : ……………………………………………………………

Jl. …………………………………….................................

YANG MENANDATANGANI KUITANSI

Nama : …………………………………………………

Jabatan : …………………………………………………

……,………..……………2012

ttd dan Stempel

( …………...........………….. )

NIP.

* Melampirkan foto copy Regkening Bank / Regkening Koran halaman depan dan halaman

saldo terakhir


Catatan:

Lampiran 4 : Laporan Penerimaan Bantuan Subsidi

SURAT PERYATAAN TELAH MENERIMA DANA

Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

TAHUN 2012

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Sekolah/ :

Lembaga

Alamat Sekolah/ :

Lembaga

Telp :.....................................Hp..................................Fax..............................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………….……………………, menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus sebesar Rp. 225.000.000,-(.dua ratus dua puluh lima juta rupiah.),

dengan bukti copy buku rekening terlampir.

Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Program Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus sesuai usulan dan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati;

2. Menyusun dan menyerahkan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan

yang ditetapkan, selambat-lambatnya dua minggu setelah berakhirnya seluruh kegiatan;

3. Menggunakan dan bantuan yang telah kami terima sesuai ketentuan yang diatur dalam

petunjuk teknis, dan tidak memberi atau mengembalikan dana dalam bentuk apapun dan

kepada siapapun.

4. Bersedia menerima saksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh dana bantuan

yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak menggunakan dana

bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………………2012

Yang Menyatakan,

………………………………

materai , td tgn,

+ stempel

(……………………………..)

Form ini diisi apabila dana subsidi sudah masuk ke rekening penerima bantuan

Setelah diisi agar di kirimkan kepada:Subdit Program dan Evaluasi,

Direktorat Pembinaan PK dan LK Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Komplek Kemdikbud, Gedung C Lantai 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan


Lampiran 5: Biodata Kepala Sekolah

A. IDENTITAS PRIBADI

BIODATA KEPALA SEKOLAH

Nama Lengkap : ……………………………………………………………

Tempat Tanggal Lahir : ……………………………………………………………

Agama : ……………………………………………………………

Pend. Terakhir : ……………………………………………………………

Jabatan : ……………………………………………………………

Alamat Rumah : Jl. ……………………………….…………………………

B. IDENTITAS INSTANSI

Kec. …………………................…………..............................

Kab./Kota.*) ……………………............................................

Provinsi …………………………............................................

Telp. ( ) …………………..........................................

Nama Instansi : …………………………………….............................

Alamat Instansi :Jl. …………………………………...............................

Kec. ………………………….................................................

Kab./Kota.*) ……………………............................................

Provinsi …………………………............................................

Telp. ( ) …………………….............................................

Telah mengikuti kegiatan orientasi teknis pemberian subsidi yang diselenggarakan oleh

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah

.........… , ……………. 2012

ttd dan stempel

(..........................……… )


Lampiran 6 : Biodata Ketua/Pengurus Yayasan

A. IDENTITAS PRIBADI

BIODATA KETUA/PENGURUS YAYASAN

Nama Lengkap : ………………………………………………..………………

Tempat Tanggal Lahir : ………………………………………………………………..

Agama : ………………………………………………………………..

Pend. Terakhir : ……………………...………………………………………..

Jabatan : ………………………………………………………………..

Alamat Rumah : Jl. ………………………………………………………………

B. IDENTITAS INSTANSI

Kec. ……………………………....................................................

Kab./Kota.*) ……………………..................................................

Provinsi …………………………...................................................

Telp. ( ) ………………….................................................

Nama Instansi : ………………………………………................................

Alamat Instansi :Jl. …………………………..................................…………

Kec. ………………………………….............................................

Kab./Kota.*) …………………………...........................................

Provinsi ………………………………...........................................

Telp. ( ) ……………………….........................................

Telah mengikuti kegiatan orientasi pemberian subsidi yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pembinaan PK-LK Pendidikan Menengah

….........… , ……………. 2012

ttd dan stempel

( ……………..................…… )


Lampiran 7 : Biodata Komite Sekolah

A. IDENTITAS PRIBADI

BIODATA KOMITE SEKOLAH

Nama Lengkap : ………………………………..…………………………

Tempat Tanggal Lahir : ………………………………………………………..…

Agama : …………………………………………………………..

Pend. Terakhir : …………………………………................................

Jabatan : …………………………………………………………..

Alamat Rumah : Jl. …………………………………………………………

B. IDENTITAS INSTANSI

Kec. …………………………….............................................

Kab./Kota.*) …………………..............................................

Provinsi …………………………...........................................

Telp. ( ) …………………..........................................

Nama Instansi : …………………….............................………………

Alamat Instansi :Jl. …………………………………...............................

Kec. ………………………………..........................................

Kab./Kota.*) ………………………........................................

Provinsi ……………………………........................................

Telp. ( ) ……………………......................................

Telah mengikuti kegiatan orientasi pemberian subsidi yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pembinaan PK-LK Pendidikan Menengah

….........… , ……………. 2012

ttd dan stempel

( .................………………… )


Lampiran 8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nama Lembaga :

Jabatan dalam lembaga :

Alamat Lembaga :

Nomor Telp/HP. :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya :

1. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian Bantuan dari Direktorat Pembinaan

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal

Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIPA Nomor :

0879/023-12.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011, dengan nilai Rp. 225.000.000,-(.dua

ratus dua puluh lima juta rupiah.)

2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dalam

penyelenggaraan program ;

3. Melakukan kegiatan penyelenggaraan program Bantuan Revitalisasi Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan Perjanjian

Kerjasama Bantuan yang disepakati;

4. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program dan penggunaan dana bantuan

sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Membuat laporan kegiatan dan disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

program selesai

6. Saya bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat kelebihan dan peruntukan yang

tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atas pembayaran terebut.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

…………,……………………2012

Kepala Sekolah

materai 6000

+ stempel

+ tandatangan

………………………………..

NIP

Similar magazines