Download - BAPPEDA Aceh - Pemerintah Aceh

Katalog BPS : 4103.11 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH 

DAN 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

INDIKATOR 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

PROVINSI ACEH 2010 

Katalog BPS : 4103.11 

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm 

Jumlah Halaman : 96 Halaman 

Naskah : Bidang Statistik Sosial 

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial 

Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Aceh 

bekerja sama dengan 

Bappeda Aceh 

Boleh dikutip dengan mencantumkan sumbernya

KATA PENGANTAR 

Salah satu tujuan dari pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencakup bidang-bidang kehidupan yang 

sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Menyadari akan hal tersebut, 

publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia 

datanya. 

Publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh Tahun 2010 

merupakan publikasi yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh menurut perbandingannya antar tipe 

daerah (perkotaan dan perdesaan) dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). 

Kajian perkembangan kesejahteraan masyarakat di sini dikelompokan menurut 

berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup 

seperti bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, 

perumahan dan sosial lainnya. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran hingga 

terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Akhirnya, kami 

mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa tahun-tahun 

berikutnya. 

Banda Aceh, November 2010 

Kepala BPS Provinsi Aceh 

Syech Suhaimi, SE, M.Si 

NIP.19620108 198703 1 002 

iii

KATA SAMBUTAN 

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan Indonesia pada umumnya dan 

Aceh pada khususnya, salah satu sumber data yang diperlukan oleh Pemerintah 

Aceh maupun pihak-pihak yang konsen terhadap penanggulangan masalah sosial 

kemasyarakatan di Aceh ialah indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan 

adanya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kesehatan, 

pendidikan, pengangguran, kemiskinan, kondisi perumahan dan lingkungan tempat 

tinggal, maka dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan-kebijakan 

menyangkut permasalahan terkait. 

Kami menyambut baik atas kerjasama BPS Provinsi Aceh dengan Bappeda 

Aceh yang telah berhasil menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Provinsi Aceh Tahun 2010. Kami memandang publikasi ini sangat penting untuk 

bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang sosial ekonomi 

masyarakat di masa yang akan datang. 

Semoga publikasi ini bermanfaat. 

Banda Aceh, November 2010 

Kepala Bappeda Aceh 

Ir. Iskandar, M.Sc 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19600229 198603 1 003 

v

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar……………………………………………………………………….. iii 

Kata Sambutan………………………………………………………………………... v 

Daftar Isi ……………………………………………………………………................ vii 

Daftar Tabel……………………………………………………………………............ viii 

Daftar Gambar……………………………………………………………………....... xi 

Daftar Lampiran……………………………………………………………………..... xiii 

I Kependudukan………………………………………..................................... 3 

II Kesehatan................................................................................................... 13 

III Pendidikan.................................................................................................. 21 

IV Ketenagakerjaan……………………………………….................................. 29 

V Kemiskinan………………………………………........................................... 37 

VI Perumahan dan Lingkungan……………………………………….............. 45 

VII Sosial Lainnya………………………………………...................................... 53 

Lampiran………………………………………………………………….................... 59 

Daftar Pustaka.………………………………………………………………….......... 76 

Istilah Teknis…………………………………………………………………............. 77 

Sumber Data………………………………………………………………….............. 80 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 vii

I Kependudukan 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Aceh 

Tahun 2007-2009............................................................................ 

Tabel 1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009............................................................................ 

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan 

di Provinsi Aceh Tahun 2005-2009................................................. 

Tabel 1.4 Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama 

dan Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009..................... 

Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus 

Kawin Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009................................................. 

Tabel 1.6 Rasio Ibu dan Anak Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

II Kesehatan 

Tahun 2008-2009............................................................................ 

Tabel 2.1 Angka Harapan Hidup di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009……….. 13 

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009……………………………………………………… 

Tabel 2.3 Rata-rata Lama Balita Disusui Menurut Tipe Daerah 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009………………………………….. 

Tabel 2.4 Persentase Penolong Persalinan Bayi di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009……………………………………………………… 

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis 

Pengobatan yang Digunakan di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009.. 

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat 

III Pendidikan 

Berobat di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009………………………… 

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut 

Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009…………………… 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 viii 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

22

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009……………………………………………………… 

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah 


Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan 

IV Ketenagakerjaan 


Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 (jutaan)………………….……... 

Tabel 4.2 Penduduk Laki – laki Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 (jutaan)………………………… 

Tabel 4.3 Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Aceh 

Menurut Kegiatan Tahun 2008-2009 (jutaan)………………………. 

Tabel 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009… 

Tabel 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status 

V Kemiskinan 

Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009…………….. 

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah 


Tabel 5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh Tahun 2006-2009……………… 

Tabel 5.3 Pengeluaran Rata-rata dan Persentase Pengeluaran Makanan 

dan Non Makanan Perkapita di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009... 

VI Perumahan dan Lingkungan 

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat 

Tinggal di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009………………………… 

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas 

Perumahan dan Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009.. 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 ix 

23 

24 

26 

30 

31 

31 

32 

34 

38 

39 

40 

46 

47

VII Sosial Lainnya 

Tabel 7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut 

Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2006-2009…………………… 

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat Komunikasi 

dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009………………… 

Tabel 7.3 Beberapa Indikator Raskin Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009……………………………………………………… 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 x 

54 

55 

56


DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009 (ribu)..….. 3 

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Tahun 2006-2009 ……………….. 6 

Gambar 1.3 Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama 

di Provinsi Aceh Tahun 2009…………………………………....... 

Gambar 1.4 Rasio Ibu dan Anak Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

II Kesehatan 

Tahun 2008-2009………………………………………………......... 

Gambar 2.1 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit (Hari) 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009…………………….................. 

Gambar 2.2 Persentase Penolong Persalinan Bayi di Provinsi Aceh 


Tahun 2009…………………………………………………………… 

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut 

Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009……………….. 

Gambar 3.2 APS Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh 

Tahun 2009……………………………………………. ………........ 

Gambar 3.3 APM Menurut Tingkat Pendidikan dan Tipe Daerah 


di Provinsi Aceh Tahun 2009..………………………...................... 

Gambar 4.1 TPAK dan TPT di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009…………...…. 30 

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 

. 

Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh 

Tahun 2009.…...……………………………………………………… 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 xi 

7 

10 

14 

16 

22 

24 

26 

33

V Kemiskinan 

Gambar 5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009……………. 


Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan 

Tempat Tinggal di Provinsi Aceh Tahun 2009 ……………….. ….. 

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas 

VII Sosial Lainnya 

Perumahan di Provinsi Aceh Tahun 2009………………………... 

Gambar 7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut 

Gambar 7.2 

Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2008 …………………......... 

Persentase Rumah Tangga Pembeli Raskin di Provinsi Aceh 

Tahun 2008……………………………………………….................. 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 xii 

39 

46 

48 

54 

56


DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.1 Tabel Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009 .............. 

Lampiran 1.2 Tabel Persentase Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009…………………………………………………. 

Lampiran 1.3 Tabel Persentase Penduduk Per Kelompok Umur 

dan Angka Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009……………………………… 

Lampiran 1.4 Tabel Rasio Jenis Kelamin dan Rata-rata Jumlah Anggota 

Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009……………………………………………........ 

Lampiran 1.5 Tabel Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan 

II Kesehatan 

Pertama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009…………………………………………………. 

Lampiran 2.1 Tabel Angka Kesakitan, Rata-rata Lama Sakit, dan Rata-rata 

Lama Balita Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009……………………………… 

Lampiran 2.2 Tabel Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan 

Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009…………………………………………………. 

Lampiran 2.3 Tabel Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut 

Jenis Pengobatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2009………………………………………………………. 

Lampiran 2.4 Tabel Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut 

Tempat/Cara Berobat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2009………………………………………………………. 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 xiii 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67


Lampiran 3.1 Tabel Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009…………..…….. 

Lampiran 3.2 Tabel Angka Melek Huruf Dewasa (15 Tahun Ke Atas) 

Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009…………………………………………………. 

Lampiran 3.3 Tabel Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009……………….... 

Lampiran 3.4 Tabel Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin 


dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009……..…….. 

Lampiran 4.1 Tabel Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk 

V Kemiskinan 

Kelompok Bekerja, Pengangguran dan Angkatan Kerja serta 

TPAK dan TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2009………………………………………………………. 

Lampiran 5.1 Tabel Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009…………………………………………………. 

Lampiran 5.2 Tabel Persentase Konsumsi Makanan, Non Makanan, dan 

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009……..…… 


Lampiran 6.1 Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas 

Perumahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009………………………………………………... 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 xiv 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75

BAB I 

KEPENDUDUKAN

Pada periode 2008-2009 

pertumbuhan penduduk 

Provinsi Aceh mencapai 

1,62 persen. 

Laju pertumbuhan 

penduduk ini menurun 

dibanding periode 

2007-2008 sebesar 

1,66 persen. 

Gambar 1.1 

Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh 

Tahun 2007-2009 (ribu) 

4.400 

4.300 

4.200 

4.100 

4.224 

4.294 

4.363 

2007 2008 2009 

I KEPENDUDUKAN 

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, 

komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah 

yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. 

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi 

dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika 

berkualitas rendah. Oleh sebab itu, dalam menangani 

permasalahan penduduk untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada 

upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Disamping itu, program perencanaan 

pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat 

prioritas utama guna peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Secara absolut, jumlah penduduk Provinsi Aceh terus 

bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2007, jumlah 

penduduk Provinsi Aceh sebanyak 4.223.833 jiwa, dan 

jumlah ini terus bertambah di tahun 2008 dan 2009, yaitu 

masing-masing 4.293.915 jiwa dan 4.363.477 jiwa. 

Meskipun begitu, secara relatif laju pertumbuhan terus 

mengalami penurunan. Pada periode 2008-2009 laju 

pertumbuhan penduduk penduduk Provinsi Aceh mencapai 

1,62 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini lebih rendah 

dibanding periode tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,66 

persen pada periode 2007-2008. 

Tabel 1.1 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk 

di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009 

Tahun Jumlah Penduduk 

Tingkat Pertumbuhan 

Per Tahun (%) 

(1) (2) (3) 

2007 4.223.833 

2008 4.293.915 

2009 4.363.477 

Sumber : BPS Provinsi Aceh 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 3 

1,66 

1,62

Kota Banda Aceh 

merupakan daerah 

terpadat dengan 

kepadatan penduduk 

mencapai 3.459 jiwa 

per km 2 pada tahun 2009. 

Sedangkan Kabupaten 

Gayo Lues merupakan 

daerah terjarang dengan 

kepadatan penduduk 

hanya 13 jiwa per km 2 . . 

Fenomena ini diantaranya disebabkan oleh adanya 

program KB dan peningkatan kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya anak berkualitas dengan cara 

mengatur kelahiran atau jumlah anak. Diharapkan pada 

tahun berikutnya, laju pertumbuhan penduduk ini akan 

semakin rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang tinggi secara langsung akan menambah 

jumlah penduduk usia muda yang menimbulkan 

permasalahan baru. 

Persebaran dan Kepadatan Penduduk 

Persebaran penduduk antar kabupaten/kota tampak 

masih sangat timpang. Pada Tabel 1.2 terlihat kepadatan 

untuk masing-masing kabupaten/kota yang belum merata. 

Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan 

yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan 

oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah 

perdesaan untuk pindah ke daerah perkotaan. Masalah yang 

sering timbul akibat kepadatan penduduk terutama 

mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh 

karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian 

khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, 

seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan 

di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus 

berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat 

menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk 

setempat, sehingga memperlambat arus urbanisasi. 

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa persentase jumlah 

penduduk terbanyak Provinsi Aceh pada tahun 2009 masih 

terdapat pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara 

sebesar 12,20 persen, Pidie sebesar 8,85 persen, dan 

Bireuen sebesar 8,23 persen. Gabungan ketiga kabupaten 

tersebut hampir merupakan sepertiga penduduk Provinsi 

Aceh yaitu sebesar 29,28 persen. Sedangkan kabupaten 

yang paling sedikit penduduknya terdapat di Kota Sabang 

yang merupakan daerah pulau, yaitu hanya dihuni oleh 0,67 

persen dari total penduduk Provinsi Aceh. Selanjutnya diikuti 

oleh Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,93 persen, 

Subulussalam sebesar 1,52 persen, Gayo Lues sebesar 

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 4

1,72 persen dan Simeulue sebesar 1,89 persen serta Aceh 

Jaya sebesar 1,90 persen. 

Tabel 1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 


Kabupaten/Kota 

Persebaran Penduduk 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/km2 ) 

2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Simeulue 1,90 1,89 40 40 

Aceh Singkil 2,34 2,35 39 39 

Aceh Selatan 4,89 0,93 55 56 

Aceh Tenggara 4,09 4,06 42 42 

Aceh Timur 7,75 7,81 55 56 

Aceh Tengah 4,25 4,34 42 44 

Aceh Barat 3,57 3,63 52 54 

Aceh Besar 7,22 7,17 104 105 

Pidie 8,86 8,85 133 135 

Bireuen 8,33 8,23 188 189 

Aceh Utara 12,06 12,20 160 165 

Aceh Barat Daya 2,87 2,86 53 53 

Gayo Lues 1,74 1,72 13 13 

Aceh Tamiang 5,59 5,54 124 125 

Nagan Raya 2,90 2,87 32 32 

Aceh Jaya 1,76 1,90 20 22 

Bener Meriah 2,62 2,62 77 79 

Pidie Jaya 3,05 3,10 228 236 

Banda Aceh 5,08 4,86 3.551 3.459 

Sabang 0,68 0,67 191 191 

Kota Langsa 3,27 3,22 535 535 

Lhokseumawe 3,70 3,65 877 879 

Subulussalam 1,50 1,52 64 66 

Aceh 100,00 100,00 74 75 


Selama periode 2008-2009 kepadatan penduduk di 

Provinsi Aceh mengalami peningkatan yaitu dari 74 jiwa per 

km 2 pada tahun 2008 meningkat menjadi 75 jiwa per km 2 

pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Kota Banda Aceh yang 

luasnya hanya 61,36 km 2 (0,11 persen dari total luas Aceh), 

merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 

mencapai 3.459 jiwa per km 2 , walaupun angka ini telah 

sedikit menurun dari kepadatan di tahun 2008, yaitu 3.551 

jiwa per km 2 . Kemudian diikuti oleh Kota Lhokseumawe 

dengan kepadatan penduduknya 879 jiwa per km 2 dan Kota 

Langsa dengan kepadatan 535 per jiwa km 2 pada tahun 

2009. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah 


Gambar 1.2 

Angka Beban Ketergantungan 


56,00 

55,50 

55,00 

54,50 

54,00 

53,50 

54,21 

54,78 

54,89 

55,59 

2006 2007 2008 2009 

Pada tahun 2006, 

angka beban 

ketergantungan 

di Provinsi Aceh 

mencapai sebesar 54,21 

artinya setiap 100 orang 

penduduk usia produktif 

harus menanggung 

sekitar 54 penduduk usia 

tidak produktif. Namun, 

mulai pada tahun 2007 

menaik menjadi 54,78, lalu 

pada tahun 2008 menaik 

lagi menjadi 54,89 dan 

pada tahun 2009 

mengalami kenaikan 

menjadi 55,59. 

yang terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 

13 jiwa per km 2 diikuti oleh Kabupaten Aceh Jaya dengan 

kepadatan penduduk 22 jiwa per km 2 . Untuk kabupaten 

Aceh Utara, Pidie, dan Bireun yang merupakan kabupaten 

dengan penduduk terbanyak di Provinsi Aceh memiliki 

kepadatan masing-masing 165 jiwa per km 2 , 135 jiwa per 

km 2 , dan 189 jiwa per km 2 . 


Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan 

diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk 

menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya 

proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 

tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti 

semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin 

kecil angka beban ketergantungan akan memberikan 

kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk 

meningkatkan produktivitasnya. 

Tabel 1.3 memperlihatkan angka beban 

ketergantungan yang cenderung terus mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2006, angka beban ketergantungan Provinsi 

Aceh mencapai sebesar 54,21 yang artinya setiap 100 

orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 54 

penduduk usia tidak produktif. Namun, mulai pada tahun 

2007 menaik menjadi 54,78, lalu pada tahun 2008 menaik 

lagi menjadi 54,89 dan pada tahun 2009 mengalami 

kenaikan menjadi 55,59 yang artinya setiap 100 orang 

penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 56 

penduduk usia tidak produktif. 

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban 

Ketergantungan di Provinsi Aceh 

Tahun 2005-2009 

Tahun 0-14 tahun 15-64 tahun 65 tahun + 

Angka Beban 

Ketergantungan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2005 32,25 63,89 3,86 56,51 

2006 31,50 64,84 3,66 54,21 

2007 31,28 64,60 4,12 54,78 

2008 31,00 64,56 4,43 54,89 

2009 31,80 64,27 3,93 55,59 



Gambar 1.3 

Persentase Perempuan Menurut 

Usia Perkawinan Pertama 

di Provinsi Aceh Tahun 2009 

19-24; 45,59 

25 +; 12,72 

10-15; 8,64 

16-18; 33,06 

Kenaikan angka beban ketergantungan ini pada 

tahun 2009 dapat dijelaskan dengan adanya kenaikan cukup 

besar pada proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) dari 

31,00 pada tahun 2008 menjadi 31,80 pada tahun 2009. Jika 

digabungkan dengan penduduk usia tua (65+), maka 

proporsi gabungan keduanya tetap meningkat meskipun 

penduduk usia tua sebenarnya mengalami penurunan 

menjadi sebesar 3,93 persen pada tahun 2009 dari sebesar 

4,43 persen pada tahun 2008. Di saat bersamaan, proporsi 

penduduk usia menengah menurun dari 64,56 pada tahun 

2008 menjadi 64,27 pada tahun 2009 sehingga menjadikan 

angka beban ketergantungan mengalami kenaikan. 

Keluarga Berencana 

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan 

usia perkawinan pertama pada perempuan merupakan 

faktor-faktor yang turut mempengaruhi penurunan tingkat 

fertilitas, karena berdampak memperpendek masa 

reproduksi mereka. Perempuan yang kawin pada usia 

sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat 

mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap 

keselamatan ibu maupun anak. 

Tabel 1.4 Persentase Perempuan Menurut Usia Perkawinan 

Pertama dan Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

Kelompok 

Umur 

Kota Desa Kota+Desa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (3) (3) (5) (5) (7) (8) 

10 - 15 5,41 7,01 9,56 9,29 8,41 8,64 

16 - 18 24,81 28,85 37,26 34,73 33,82 33,06 

19 - 24 50,98 48,37 42,82 44,48 45,08 45,59 

25 + 18,80 15,78 10,36 11,50 12,69 12,72 

Persentase 

perempuan 

berumur 15 

tahun ke atas 

yang pernah 

menikah 


67,61 67,98 73,10 72,95 71,50 71,50 


Sebagian besar akseptor KB 

memilih metode suntikan 

dengan persentase 

pengguna sebesar 67,00 

persen pada tahun 2008 dan 

menurun menjadi sebesar 

62,43 persen tahun 2009. 

Metode lain yang menjadi 

pilihan terbanyak adalah 

pil KB dengan persentase 

pengguna sebesar 26,13 

persen pada tahun 2008 dan 

meningkat menjadi sebesar 

29,93 persen tahun 2009. 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase 

perempuan berumur 15 tahun ke atas yang pernah menikah 

(kawin, cerai mati, atau cerai hidup) tidak mengalami 

perubahan yaitu sebesar 71,50 persen. Meski jika dilihat 

menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan 

mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen, sebaliknya di 

perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. 

Pada tahun 2008 dan 2009, mayoritas penduduk 

perempuan usia perkawinan pertamanya diantara 19-24 

tahun yaitu masing-masing sebesar 45,08 persen dan 45,59 

persen. Sedangkan persentase paling sedikit ialah 

penduduk perempuan yang menikah dini (kurang dari 15 

tahun) yang mengalami kenaikan dari sebesar 8,41 persen 

menjadi 8,64 persen. 

Jika dilihat menurut tipe daerah, maka pada tahun 

2009 persentase perempuan yang usia perkawinan 

pertamanya 19-24 di daerah perkotaan masih lebih besar 

dibandingkan di daerah perdesaan yaitu masing-masing 

sebesar 48,37 persen dan 44,84 persen. Akan tetapi, 

persentase penduduk perempuan yang menikah dini (kurang 

dari 15 tahun) di daerah perkotaan lebih kecil dibanding 

daerah perdesaan yaitu masing-masing sebesar 7,01 persen 

dan 9,29 persen. 

Selanjutnya, persentase penduduk perempuan yang 

menikah pada usia 18 tahun ke bawah (10-15 dan 16-18 

tahun) masih lebih tinggi di daerah perdesaan dari pada 

daerah perkotaan yaitu sebesar 44,02 persen dan 35,86 

persen. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk yang 

tinggal di daerah perkotaan memiliki kesadaran yang lebih 

tinggi untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 

yang cukup matang dari pada penduduk daerah perdesaan. 

Fenomena ini dapat dipahami karena penduduk di daerah 

perkotaan lebih mudah untuk mengakses informasi, fasilitas 

pendidikan dan fasilitas kesehatan, sehingga perempuan 

yang menunda usia perkawinan lebih banyak dibandingkan 

di daerah perdesaan. Semakin terbukanya kesempatan 

kerja bagi perempuan dan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, merupakan beberapa faktor yang turut 

mempengaruhinya. 

Gambaran mengenai akseptor KB dapat dilihat pada 

Tabel 1.5 yang menunjukkan bahwa persentase perempuan 

berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menjadi 

akseptor KB pada tahun 2008 dan 2009 mengalami 


kenaikan dari sebesar 24,89 persen pada tahun 2008 

menjadi sebesar 29,10 persen pada tahun 2009. 

Berdasarkan metode/alat KB yang digunakan, Tabel 1.5 

memperlihatkan bahwa sebagian besar akseptor KB memilih 

metode suntikan dengan persentase pengguna sebesar 

67,00 persen pada tahun 2008 dan menurun menjadi 

sebesar 62,43 persen tahun 2009. Pengguna metode 

suntikan walau mengalami penurunan tapi tetap 

persentasenya lebih tinggi dibanding metode lainnya. 

Kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaannya 

merupakan salah satu faktor penyebab alat tersebut menjadi 

pilihan para perempuan akseptor KB. 

Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berusia 15 - 49 Tahun 

yang Berstatus Kawin Menurut Metode 

Kontrasepsi yang Digunakan di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

Metode Kontrasepsi 


2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

AKDR/IUD/spiral 5,31 6,49 0,91 0,96 2,30 2,60 

Suntikan KB 61,32 53,37 69,61 66,23 67,00 62,43 

Susuk KB/ norplan/ 

implan/ alwalit 

0,62 1,03 1,03 1,02 0,90 1,03 

Pil KB 27,77 34,62 25,37 27,97 26,13 29,93 

Kondom/karet KB 0,88 0,84 0,39 0,37 0,54 0,51 

Lainnya 4,11 3,65 2,68 3,44 3,13 3,50 

Persentase 

perempuan berusia 

15-49 akseptor KB 


25,76 28,66 24,50 29,29 24,89 29,10 

Metode lain yang menjadi pilihan terbanyak adalah 

pil KB dengan persentase pengguna sebesar 26,13 persen 

pada tahun 2008 dan meningkat menjadi sebesar 29,93 

persen pada tahun 2009. Sedangkan metode/alat KB yang 

paling sedikit digunakan adalah susuk KB/norplan dan 

kondom/karet KB dengan persentase akseptor masingmasing 

sebesar 1,03 persen dan 0,51 persen tahun 2009. 

Fenomena dalam memilih alat/metode KB tersebut 

mempunyai kecenderungan yang relatif sama antara daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan. 


370 

340 

310 

280 

250 

Gambar 1.4 

Rasio Ibu dan Anak Menurut 

Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

315 

317 

341 

Kota Desa 

2008 2009 

353 

Rasio Ibu dan Anak 

Rasio ibu dan anak merupakan perbandingan jumlah 

balita berusia 0 hingga 4 tahun dengan perempuan usia 

reproduksi yaitu jumlah perempuan yang masuk dalam 

kelompok umur 15-49 tahun. 

Tabel 1.6 Rasio Ibu dan Anak Menurut Tipe Daerah 


Indikator 

Kota 

2008 2009 

Desa 

2008 2009 

Kota+Desa 

2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Persentase Balita 

terhadap penduduk 9,39 9,52 9,41 9,88 9,40 9,77 

Persentase 

Perempuan 15-49 

tahun thd penduduk 


29,78 30,06 27,58 28,01 28,22 28,60 

Rasio Ibu dan Anak 315 317 341 353 333 342 

Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa selama tahun 

2008-2009 persentase balita terhadap penduduk mengalami 

kenaikan yaitu dari sebesar 9,40 persen menjadi 9,77 

persen. Kenaikan persentase ini juga terjadi di daerah 

perdesaan dan perkotaan. Begitu juga persentase jumlah 

perempuan usia 15-49 tahun dari sebesar 28,22 persen 

menjadi sebesar 28,60 persen. Kenaikan ini juga terjadi di 

daerah perdesaan dan perkotaan. Adanya peningkatan 

persentase balita dan peningkatan persentase perempuan 

usia reproduksi menyebabkan kenaikan rasio ibu dan anak 

yaitu dari sebesar 333 pada tahun 2008 menjadi sebesar 

342 pada tahun 2009. Artinya pada tahun 2008 terdapat 333 

anak berusia 0-4 tahun per seribu perempuan usia 15-49 

tahun. Sedangkan pada tahun 2009 terdapat 342 anak 

berusia 0-4 tahun per seribu perempuan usia 15-49 tahun. 

Menurut daerah tempat tinggal, rasio ibu anak baik di 

perdesaan maupun perkotaan sama-sama meningkat meski 

terlihat nilainya lebih tinggi di perdesaan daripada di 

perkotaan yaitu masing-masing 353 dan 317. 


BAB II 

KEPENDUDUKAN 

KESEHATAN

Angka harapan hidup pada 

tahun 2009 adalah 68,6. 

Hal ini menggambarkan 

bahwa anak yang lahir 

pada tahun 2009 

diperkirakan akan hidup 

rata-rata sampai umur 

68,6 tahun. 

II KESEHATAN 

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah 

kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat 

kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk 

melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian 

bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting 

lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk 

adalah status kesehatan yang dapat diukur antara lain 

melalui angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. 

Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan 

upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat 

dilihat dari indikator penolong persalinan bayi, ketersediaan 

sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. 

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan 

memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui 

pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, 

dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk 

ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat 

perlu mendapat perhatian utama. 

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan 

hidup, meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan 

meningkatnya derajat kesehatan penduduk. 

Tabel 2.1 Angka Harapan Hidup di Provinsi Aceh Tahun 

2007-2009 

Tahun Angka Harapan Hidup 

(1) (2) 

2007 68,4 

2008 68,5 

2009 68,6 

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa, selama periode 

2007-2009 angka harapan hidup mengalami peningkatan 

yaitu dari 68,4 menjadi 68,6. Hal ini menggambarkan bahwa 

anak yang lahir pada tahun 2008 diperkirakan akan mampu 

bertahan hidup rata-rata sampai berumur 68,5 tahun, dan 


45,00 

30,00 

15,00 

0,00 

Gambar 2.1 

Angka Kesakitan dan Rata-rata 

Lama Sakit (hari) di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

36,80 35,28 

5,39 

Angka Kesakitan Lama Sakit 

2008 2009 

3,10 

pada tahun 2009 rata-rata ini sedikit meningkat menjadi 68,6 

tahun sehingga berarti derajat kesehatan masyarakat 

mengalami peningkatan. 

Informasi status kesehatan penduduk memberikan 

gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk yang 

antara lain dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, 

yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan 

kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama 

sebulan sebelum pencacahan. Penduduk yang mengalami 

keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada 

tahun 2009 mengalami penurunan dibanding keadaan tahun 

2008, yaitu dari 36,80 persen menjadi 35,28 persen. 

Penurunan angka ini terjadi baik di daerah perkotaan 

maupun di daerah perdesaan, meskipun angka kesakitan di 

daerah perkotaan selalu lebih rendah daripada daerah 

perdesaan. 

Indikator berikutnya ialah rata-rata lama sakit, yaitu 

rata-rata lamanya sakit atau terganggu aktivitas sehari-hari. 

Terlihat telah terjadi penurunan, yaitu dari selama 5,39 hari 

pada tahun 2008 menjadi selama 3,10 hari pada tahun 2009. 

Menurut daerah tempat tinggal, di daerah perdesaan ratarata 

lamanya sakit turun dari selama 5,39 hari menjadi 

selama 3,19 hari, begitupun di perkotaan turun dari selama 

5,38 hari menjadi selama 2,80 hari. 

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit 


Indikator Kesehatan 

Kota 

2008 2009 

Desa 

2008 2009 

Kota +Desa 

2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Angka Kesakitan (%) 31,57 30,09 38,91 37,35 36,80 35,28 

Rata-Rata Lama Sakit 

(hari) 


Pemberian ASI Balita 

5,38 2,80 5,39 3,19 5,39 3,10 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling 

penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung 

zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh 

karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik 


tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2009 

rata-rata lamanya balita disusui adalah selama 15,53 bulan. 

Hal ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan 

tahun 2008 yaitu selama 15,94 bulan. 

Di daerah perdesaan seorang ibu lebih lama 

menyusui anaknya, ini terkait dengan kondisi sosial dan 

kesibukan seorang ibu. Trend Keadaan ini digambarkan 

pada Tabel 2.3 yang memperlihatkan bahwa pada tahun 

2009, di daerah perdesaan rata-rata lamanya balita disusui 

adalah selama 15,92 bulan, yang menurun dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu 16,19 bulan. Begitupun di daerah 

perkotaan rata-rata lamanya balita disusui selama 15,33 

bulan pada tahun 2008 menjadi selama 14,51 bulan pada 

tahun 2009. 

Tabel 2.3 Rata-rata Lama Balita Disusui Menurut Tipe Daerah 


Indikator Kesehatan 

Kota 

2008 2009 

Desa 

2008 2009 

Kota +Desa 

2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Rata-Rata Lama 

Disusui (bulan) 


Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan 

15,33 14,51 16,19 15,92 15,94 15,53 

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status 

kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan 

fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor 

penentu utama. Termasuk yang tidak kalah pentingnya 

adalah tenaga penolong persalinan bayi. Masih banyak 

masyarakat yang mempercayakan penolong persalinan 

mereka kepada yang bukan tenaga kesehatan, seperti 

dukun, tetangga atau sanak keluarga, terutama bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan. 

Salah satu fasilitas dan sarana kesehatan yang 

cukup penting adalah ketersediaan pelayanan kesehatan 

reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh 

tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan 

lainnya). Selama periode 2008-2009, persentase persalinan 

yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat yaitu dari 

83,07 persen menjadi 85,86 persen. Peningkatan ini terjadi 


8,77 

Gambar 2.2 

Persentase Penolong 

Persalinan Bayi di Provinsi Aceh 

Tahun 2009 

0,84 0,58 

13,30 

76,51 

Dokter Bidan Nakes lain Dukun Lainnya 

di daerah perdesaan, sedangkan daerah perkotaan sedikit 

mengalami penurunan. 

Secara rinci Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tahun 

2009 penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 

bidan memiliki persentase yang masih tertinggi 

dibandingkan lainnya dan mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 76,51 persen dari sebelumnya sebesar 73,09 

persen. Sedangkan dokter mengalami penurunan dari 9,38 

persen menjadi 8,77 persen dan tenaga paramedis lainnya 

menjadi sebesar 0,58 persen dari sebesar 0,61 persen. 

Pada persalinan yang ditolong bukan tenaga kesehatan, 

yaitu oleh dukun bersalin/tradisional yang meski mengalami 

penurunan masih menduduki urutan kedua setelah bidan, 

yaitu sebesar 13,30 persen dari sebesar 16,03 persen. 

Untuk penolong persalinan oleh famili/lainnya juga 

mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 0,90 persen 

menjadi sebesar 0,84 persen. 

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, terlihat 

bahwa penolong persalinan bayi pada tahun 2009 di 

perkotaan dengan tenaga kesehatan masih lebih tinggi 

daripada di perdesaan yaitu pada dokter masing-masing 

sebesar 16,50 persen dan 5,80 persen, untuk bidan sebesar 

79,46 persen dan 75,37 persen dan untuk tenaga paramedis 

lain sebesar 0,64 persen dan 0,55 persen. Penolong 

persalinan bayi terbanyak di perkotaan setelah bidan ialah 

dokter yaitu sebesar 16,50 persen. Sedangkan di perdesaan 

ialah dukun tradisional sebesar 17,20 persen. 

Tabel 2.4 Persentase Penolong Persalinan Bayi 


Penolong Persalinan 

Bayi 

Kota Desa Kota +Desa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tenaga Kesehatan 97,01 96,61 77,44 81,72 83,08 85,85 

Dokter 16,32 16,50 6,57 5,80 9,38 8,78 

Bidan 80,12 79,46 70,24 75,37 73,09 76,49 

Tenaga paramedis lain 0,56 0,64 0,63 0,55 0,61 0,58 

Bukan tenaga Kesehatan 2,99 3,39 22,56 18,28 16,92 14,15 

Dukun Tradisional 2,97 3,15 21,30 17,20 16,03 13,31 

Famili/Lainnya 0,02 0,24 1,26 1,08 0,89 0,84 



Menurut daerah 

tempat tinggal, terlihat 

pilihan tempat berobat 

selain puskesmas lebih 

banyak ke dokter/poliklinik 

bagi penduduk yang tinggal 

di daerah perkotaan yaitu 

sebesar 22,41 persen, 

sedangkan bagi penduduk 

perdesaan memilih 

memanfaatkan praktek 

petugas kesehatan sebesar 

23,79 persen. 

Selain tenaga penolong persalinan bayi, hal lain yang 

juga penting untuk melihat pemanfaatan fasilitas kesehatan 

adalah upaya penduduk untuk mengatasi gangguan 

kesehatan yang dialaminya, baik dengan cara berobat 

sendiri maupun berobat jalan. Pada Tabel 2.5 dapat dilihat 

bahwa persentase penduduk yang mengobati sendiri untuk 

mengatasi gangguan kesehatannya meningkat dari sebesar 

66,97 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 71,84 

persen tahun 2009. Peningkatan ini terjadi di daerah 

perdesaan maupun perkotaan. Secara rinci, pengobatan 

secara modern tetap menjadi pilihan utama, diikuti oleh 

pengobatan gabungan antara modern dan tradisional. 

Persentase penduduk yang mengalami kenaikan yaitu 

pengobatan modern dari sebesar 63,15 persen menjadi 

sebesar 63,94 persen, lalu pengobatan tradisional sebesar 

7,65 persen menjadi sebesar 7,95 persen termasuk 

pengobatan lainnya dari sebesar 0,77 persen menjadi 

sebesar 1,01 persen. Sedangkan yang lainnya mengalami 

penurunan. 

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri 

Menurut Jenis Pengobatan yang digunakan di 

Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 

Jenis Pengobatan 

Kota 

2008 2009 

Desa 

2008 2009 

Kota +Desa 

2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obat Modern 77,47 75,65 58,79 60,22 63,15 63,94 

Obat Tradisional 4,77 4,84 8,52 8,94 7,65 7,95 

Lainnya 0,78 1,81 0,77 0,76 0,77 1,01 

Obat Modern + 

Tradisional 

11,35 13,64 26,19 25,10 22,73 22,34 

Obat Modern + Lainnya 1,45 1,16 1,12 1,14 1,20 1,14 

Obat Tradisional + 

Lainnya 

3,28 1,32 2,01 1,50 2,31 1,45 

Obat Modern + 

Tradisional + Lainnya 

0,90 1,57 2,58 2,34 2,19 2,16 

% Penduduk Yang 

Berobat Sendiri 


63,25 71,14 68,19 72,07 66,97 71,84 

Selanjutnya, Tabel 2.6 menyajikan persentase 

penduduk yang berobat jalan. Tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2009, jenis fasilitas 


kesehatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk masih 

puskesmas/pustu dan mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 37,80 persen menjadi 46,15 

persen. Diikuti praktek petugas kesehatan yang mengalami 

penurunan dari sebesar 27,38 persen menjadi 22,79 persen. 

Lalu praktek dokter/poliklinik yang mengalami kenaikan dari 

sebesar 14,02 persen menjadi 15,93 persen. Tempat 

berobat yang paling sedikit dimanfaatkan dan mengalami 

penurunan pada tahun 2009 ialah rumah sakit dan 

batra/dukun bersalin/lainnya. 

Menurut daerah tempat tinggal, terlihat pilihan tempat 

berobat selain puskesmas lebih banyak ke dokter/poliklinik 

bagi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yaitu 

sebesar 22,41 persen, sedangkan bagi penduduk perdesaan 

memilih memanfaatkan praktek petugas kesehatan sebesar 

23,79 persen. 

Secara keseluruhan, penduduk yang berobat jalan 

selama periode 2008-2009 mengalami penurunan yaitu dari 

sebesar 49,61 persen menjadi sebesar 48,07 persen. 

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut 

Tempat Berobat di Provinsi Aceh Tahun 2008- 2009 

Tempat Berobat 

Kota Desa Kota +Desa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Rumah Sakit 21,29 19,76 11,36 7,36 13,34 10,11 

Praktek Dokter/Poliklinik 23,99 22,41 11,55 14,08 14,02 15,93 

Puskesmas/Pustu 28,70 34,41 40,06 49,49 37,80 46,15 

Praktek Petugas 

Kesehatan 

Batra/Dukun 

Bersalin/Lainnya 

% penduduk yang 

berobat jalan 


21,64 19,28 28,81 23,79 27,38 22,79 

4,39 1,25 8,23 1,21 7,46 5,02 

46,79 44,81 50,54 49,12 49,61 48,07 


BAB III 

PENDIDIKAN

Di bidang pendidikan, 

ada ketimpangan antara 

daerah perkotaan dengan 

daerah perdesaan. 

Hal ini tergambar dari 

ketimpangan angka 

melek huruf, persentase 

tingkat pendidikan yang 

ditamatkan, dan angka 

partisipasi sekolah. 

III PENDIDIKAN 

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan 

peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam 

membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat 

pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka 

pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan 

pendidikan secara formal maupun nonformal. 

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan 

mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, 

ditingkatkan pula kesempatan belajar pada tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya 

dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, 

perbaikan kurikulum, bahkan sejak tahun 1994 pemerintah 

juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang 

merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. 

Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan 

tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya 

akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. 

Relevansi pendidikan merupakan konsep ”link and 

match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan 

relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan 

kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia 

terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan 

zaman. 

Angka Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan 

Kemampuan baca-tulis penduduk merupakan ukuran 

yang sangat mendasar dan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan di bidang pendidikan yang tercermin dari 

angka melek huruf dewasa, yaitu persentase penduduk usia 

15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf 

latin dan atau huruf lainnya. Tabel 3.1 memperlihatkan 

bahwa angka melek huruf di Provinsi Aceh pada tahun 2009 

meningkat dibandingkan tahun 2008, yaitu dari sebesar 

95,94 persen menjadi sebesar 96,39 persen. Jika 

dibandingkan antara daerah perkotaan dengan daerah 


100,00 

Gambar 3.1 

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 

Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin 


98,00 

96,00 

94,00 

92,00 

97,71 97,95 

94,28 

94,99 

95,94 

Laki-laki Perempuan Total 

2008 2009 

96,39 

perdesaan terlihat masih ada ketimpangan pendidikan yaitu 

sebesar 98,93 persen di daerah perkotaan dan 95,33 persen 

di daerah perdesaan (selisih 3,6 persen) pada tahun 2009. 

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun 

Ke Atas Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

Kelompok 


Usia 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

15-19 99,98 100,00 99,76 100,00 99,83 100,00 

20-24 99,88 99,98 99,59 99,70 99,68 99,79 

25-29 99,98 99,91 98,95 99,01 99,25 99,29 

30-34 99,52 99,78 98,82 98,38 99,03 98,79 

35-39 99,62 99,57 98,14 98,12 98,60 98,54 

40-44 99,33 99,57 93,95 96,26 95,72 97,32 

45-49 99,67 98,71 96,82 92,56 97,69 94,59 

50+ 92,65 96,21 82,20 88,48 84,89 90,75 

Jumlah 98,47 98,93 94,89 95,33 95,94 96,39 

Laki-laki 99,07 99,34 97,15 97,36 97,71 97,95 

Perempuan 97,92 98,55 92,77 93,53 94,28 94,99 


Tabel 3.1 juga memperlihatkan bahwa penduduk 

yang dapat membaca dan menulis lebih banyak pada 

kelompok penduduk usia muda, semakin tua kelompok umur 

penduduk semakin menurun angka melek hurufnya. Pada 

tahun 2009, angka melek huruf pada kelompok usia muda 

(15 – 19 tahun) sudah mencapai 100 persen kemudian 

menurun hingga umur 50 tahun ke atas (50+) yang tetapi 

masih cukup tinggi yaitu 90,75 persen. 

Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka melek huruf 

penduduk laki-laki masih tetap lebih tinggi daripada 

penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 97,95 

persen dan 94,99 persen (selisih 2,96 persen). Di daerah 

perkotaan, kesenjangan angka melek huruf antara penduduk 

laki-laki dan perempuan lebih kecil yaitu sebesar 0,79 

persen, sedangkan di daerah perdesaan lebih besar yaitu 

sebesar 3,83 persen. 

Selanjutnya gambaran mengenai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas 


tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Hal ini 

disajikan pada Tabel 3.2. Selama periode 2008 – 2009, 

penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan 

sekolah pada tingkat SLTP ke atas mengalami peningkatan 

yaitu dari 48,96 persen menjadi 51,09 persen. Ini dapat 

terlihat dari kecenderungan persentase yang semakin 

membesar pada tingkat pendidikan SLTP sederajat ke atas, 

sebaliknya mengecil pada tingkat SD sederajat dan 

tidak/belum tamat SD. 

Jika dibandingkan persentase penduduk yang 

berpendidikan SLTP ke atas antara daerah perkotaan 

dengan daerah perdesaan terlihat masih ada perbedaan 

yang mencapai 25,14 persen, masing-masing yaitu sebesar 

68,96 persen dan 43,82 persen. 

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas 

Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 

Tingkat Pendidikan 


2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tidak/ belum tamat SD 15,81 12,77 27,62 26,47 24,20 22,51 

SD Sederajat 18,53 18,28 30,23 29,71 26,84 26,40 

SLTP Sederajat 19,20 20,11 21,81 22,28 21,05 21,65 

SLTA Sederajat 34,16 35,90 16,55 17,33 21,65 22,70 

Diploma I/II/III 4,45 4,97 2,15 2,42 2,82 3,16 

Diploma IV/S1 7,31 7,48 1,62 1,74 3,27 3,40 

S2/S3 0,53 0,49 0,02 0,05 0,17 0,18 

SLTP + 65,66 68,96 42,14 43,82 48,96 51,09 


Secara lebih rinci, persentase terbesar penduduk 

yang tinggal di daerah perdesaan merupakan tamatan SD 

Sederajat yaitu sebesar 29,71 persen dan tidak/belum tamat 

SD sebesar 26,47 persen. Sedangkan di daerah perkotaan 

sebagian besar penduduknya merupakan tamatan 

SLTA/Sederajat yaitu sebesar 35,90 persen dan SLTP 

Sederajat 20,11 persen. Selanjutnya, terlihat bahwa 

penduduk yang sudah menamatkan pendidikan perguruan 

tinggi (DI/II/III, DIV/S1, dan S2/S3) mengalami ketimpangan 

yang cukup tinggi antara daerah perkotaan dan perdesaan 

yaitu sebesar 12,94 persen di daerah perkotaan dan hanya 

sebesar 4,21 persen di daerah perdesaan. 


120,00 

100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

Gambar 3.2 

APS Menurut Usia Sekolah dan 

Jenis Kelamin di Provinsi Aceh 

Tahun 2009 

98,83 99,35 

93,15 

95,57 

70,49 

7 - 12 13 - 15 16 - 18 

Laki-laki Perempuan 

74,92 

Jika dilihat menurut 

daerah tempat tinggal, 

angka partisipasi 

sekolah penduduk yang 

tinggal di daerah 

perkotaan lebih tinggi 

daripada daerah 

perdesaan. 

Semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin 

besar kesenjangan 

antara daerah perkotaan 

dengan daerah 

perdesaan. 

Tingkat Partisipasi Sekolah 

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk 

yang masih bersekolah pada usia tertentu yang lebih dikenal 

dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka 

partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya 

keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan 

pendidikan. 

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut 

Usia Sekolah di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 

Kelompok Usia & 


Jenis Kelamin 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7-12 Laki-laki 99,48 99,12 98,92 98,73 99,08 98,83 

Perempuan 99,21 99,86 98,98 99,16 99,05 99,35 

L + P 99,35 99,48 98,95 98,93 99,06 99,07 

13 - 15 Laki-laki 97,25 96,64 92,27 91,93 93,70 93,15 

Perempuan 97,33 97,94 93,54 94,78 94,57 95,57 

L + P 97,29 97,25 92,89 93,30 94,12 94,31 

16 -18 Laki-laki 81,27 79,23 68,09 67,38 71,50 70,49 

Perempuan 80,90 80,97 69,98 72,82 73,13 74,92 

L + P 81,07 80,10 69,03 70,13 72,32 72,72 


Selama periode 2008-2009, APS pada semua 

kelompok umur mengalami kenaikan meski hanya kecil, 

yaitu pada 7-12 tahun dari sebesar 99,06 persen menjadi 

sebesar 99,07 persen, pada 13-15 tahun dari sebesar 94,12 

persen menjadi sebesar 94,31 persen, pada 16-18 tahun 

dari sebesar 72,32 persen menjadi sebesar 72,72 persen. 

Menurut perbandingan daerah tempat tinggal, APS di 

daerah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan daerah 

perdesaan, baik menurut kelompok umur, jenis kelamin 

maupun tingkat perkembangan. Dimana terlihat semakin 

tinggi tingkat pendidikan (kelompok umur), maka semakin 


Menurut jenis kelamin, 

angka partisipasi sekolah 

penduduk perempuan 

pada usia 7-18 tahun 

lebih tinggi dari pada 

laki-laki. Sedangkan jika 

dilihat menurut daerah 

tempat tinggal, angka 

partisipasi sekolah 

penduduk yang tinggal di 

daerah perkotaan lebih 

tinggi dari pada daerah 

perdesaan. 

besar kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. 

Tingkat kesenjangan pada kelompok 7-12 tahun sebesar 

0,55 persen, pada kelompok 13-15 meningkat menjadi 3,95 

persen dan pada kelompok 16-18 tahun mencapai 9,97 

persen. 

Menurut perbandingan jenis kelamin, APS pada 

tahun 2009 terlihat penduduk perempuan dari semua 

kelompok (usia 7-18 tahun) selalu lebih tinggi dari pada lakilaki. 

Perhitungan kesenjangan menunjukkan kecenderungan 

yang sama dengan di atas yaitu semakin tinggi usia tingkat 

pendidikan, maka semakin tinggi kesenjangan laki-laki dan 

perempuan. Jika kesenjangan ditinjau menurut jenis kelamin 

dan daerah tempat tinggal, data menunjukkan bahwa 

kesenjangan anak laki-laki dan perempuan lebih besar 

terdapat di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan. 

Selain APS, untuk mengukur penduduk yang 

bersekolah tepat waktu dapat menggunakan Angka 

Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi anak yang bersekolah 

tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok tingkat 

pendidikan yaitu SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 

tahun), SLTA (usia 16-18 tahun). Pada saat ini pemerintah 

telah melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun, 

maka sasaran dari program tersebut adalah anak-anak usia 

7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). 

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa APM SD selama 

tahun 2008-2009 mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 


Begitupun APM tingkat SLTP meningkat cukup besar yaitu 

dari sebesar 76,67 persen menjadi sebesar 77,40 persen. 

Demikian juga dengan APM tingkat SLTA sedikit naik dari 


Menurut daerah tempat tinggal, terlihat semakin 

tinggi tingkat pendidikan semakin besar tingkat kesenjangan 

antara daerah perdesaan dan perkotaan. APM tingkat SD 

untuk daerah perdesaan relatif sama dibandingkan dengan 

APM tingkat SD daerah perkotaan, masing-masing sebesar 

97,10 persen dan 96,54 persen. Begitupun pada tingkat 

pendidikan SLTP daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dari 

pada daerah perkotaan, masing-masing sebesar 77,67 

persen dan 76,61 persen. Sebaliknya pada APM tingkat 

SLTA, daerah perkotaan lebih besar daripada daerah 

perdesaan dengan kesenjangan yang cukup tinggi yaitu 

masing-masing sebesar 70,53 persen dan 59,14 persen. 


120,00 

100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

Gambar 3.3 

APM Menurut Tingkat Pendidikan 

dan Tipe Daerah 


96,54 97,10 

76,61 77,67 

70,53 

7 - 12 13 - 15 16 - 18 

Kota Desa 

59,14 

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2009, APM tingkat 

SD relatif sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 

sebesar 96,95 persen dan sebesar 96,96 persen, lalu APM 

tingkat SLTP lebih tinggi anak laki-laki daripada anak 

perempuan yaitu sebesar 77,53 persen dan sebesar 77,25 

persen. Sedangkan APM tingkat SLTA lebih tinggi pada 

anak perempuan daripada anak laki-laki yaitu sebesar 63,08 

persen dan sebesar 61,09 persen. 

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat 

Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 

Tingkat Pendidikan & 

Jenis Kelamin 


2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

SD Laki-laki 96,35 96,25 95,73 97,18 95,90 96,95 

(7 - 12) Perempuan 95,72 96,84 96,69 97,00 96,44 96,96 

L + P 96,05 96,54 96,21 97,10 96,16 96,95 

SLTP Laki-laki 76,29 76,54 75,70 77,88 75,87 77,53 

(13 - 15) Perempuan 75,42 76,70 78,34 77,44 77,55 77,25 

L + P 75,89 76,61 76,98 77,67 76,67 77,40 

SLTA Laki-laki 68,70 70,83 57,87 57,64 60,67 61,09 

(16 - 18) Perempuan 64,17 70,22 63,07 60,60 63,39 63,08 

L + P 66,29 70,53 60,45 59,14 62,05 62,10 



BAB IV 

KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk 

yang bekerja 

di Provinsi Aceh 

pada Agustus 2009 

mencapai 1,733 juta jiwa, 

bertambah 41 ribu jiwa 

jika dibandingkan dengan 

Februari 2009 yang 

sebesar 1,692 juta jiwa. 

Apabila dibandingkan 

dengan Agustus 2008 

yang sebesar 1,622 juta 

jiwa, bertambah 111 ribu. 

IV KETENAGAKERJAAN 

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas 

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran 

perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, 

tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga 

untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. Indikator 

ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam 

perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang 

ekonomi maupun di bidang sosial. Indikator ketenagakerjaan 

misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap 

ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas 

tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap 

pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka tentu saja akan 

terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat 

mengakibatkan masalah-masalah sosial. 

Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar 

dari mereka utamanya yang telah memasuki usia kerja 

diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif 

dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang 

digunakan untuk keperluan pengumpulan data 

ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun atau lebih. 

Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Angka 

Pengangguran 

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh diwarnai 

dengan perubahan beberapa indikator yang cukup signifikan 

ke arah yang lebih baik. Pada bulan Agustus 2009, jumlah 

angkatan kerja mencapai 1,898 juta jiwa, yang bertambah 

sekitar 33 ribu jiwa dibanding jumlah angkatan kerja pada 

Februari 2009 yang sebanyak 1,865 juta jiwa. Apabila 

dibandingkan dengan Agustus 2008 dengan jumlah 

sebanyak 1,793 juta jiwa, bertambah sebanyak 105 ribu 

jiwa. 

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh pada 

Agustus 2009 mencapai 1,733 juta jiwa, bertambah 41 ribu 

jiwa jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2009 

yang sebesar 1,692 juta jiwa. Apabila dibandingkan dengan 

keadaan Agustus 2008 sebanyak 1,622 juta jiwa, bertambah 

111 ribu. 


Gambar 4.1 

TPAK dan TPT di Provinsi Aceh 

Tahun 2008 - 2009 

60,48 60,32 61,92 62,50 

9,20 9,56 9,31 8,71 

Feb 08 Ags 08 Feb 09 Ags 09 

TPAK TPT 

Selama tahun 2009, baik penduduk laki-laki maupun 

perempuan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang 

bekerja. Peningkatan terbanyak masih terjadi pada 

penduduk laki-laki yaitu dari sebesar 1,075 juta jiwa menjadi 

1,104 juta jiwa atau meningkat sebanyak 29.263 jiwa. 

Sementara perempuan hanya meningkat sebanyak 11.354 

jiwa. 

Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan 

di Provinsi Aceh Tahun 2008 – 2009 (jutaan) 

Kegiatan Utama 

Feb 

2008 

Ags Feb 

2009 

Ags 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Angkatan Kerja 1,781 1,793 1,865 1,898 

- Bekerja 1,618 1,622 1,692 1,733 

- Penganggur 0,164 0,171 0,174 0,165 

2 Bukan Angkatan Kerja 1,164 1,180 1,147 1,139 

3 

4 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (%) 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (%) 


60,48 60,32 61,92 62,50 

9,20 9,56 9,31 8,71 

Jumlah penganggur pada Agustus 2009 mengalami 

penurunan sebesar 6 ribu jiwa dibandingkan dengan 

keadaan Agustus 2008 yaitu dari 171 ribu jiwa pada Agustus 

2008 menjadi 165 ribu jiwa pada Agustus 2009. Penurunan 

pengangguran terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun 

perempuan dengan jumlah penurunan masing-masing 

sebanyak 5 ribu jiwa dan 2 ribu jiwa. 

Selanjutnya jumlah penduduk yang bukan angkatan 

kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) 

menurun pada penduduk laki-laki dari sebanyak 0,310 juta 

jiwa menjadi sebanyak 0,302 juta jiwa. Begitu juga pada 

penduduk perempuan dari sebanyak 0,870 juta jiwa menjadi 

0,836 juta jiwa. 

Sementara itu, terjadinya peningkatan yang lebih tinggi 

pada jumlah penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk 

usia 15 tahun ke atas menjadikan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari sebesar 60,32 


persen pada Agustus 2008 dan sebesar 61,92 persen pada 

Februari 2009 menjadi 62,50 persen pada Agustus 2009. 

Sedangkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang diikuti 

terjadinya penurunan jumlah pengangguran menjadikan 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami 

penurunan dari sebesar 9,31 persen pada Februari 2009 

dan sebesar 9,56 pada Agustus 2008 menjadi sebesar 8,71 

persen pada Agustus 2009. 

Tabel 4.2 Penduduk Laki-Laki Usia 15 Tahun Ke Atas 

Menurut Kegiatan di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 (Jutaan) 


Feb 

2008 

Ags Feb 

2009 

Ags 

(1) (2) (3) (4) (5) 


- Bekerja 1,055 1,072 1,075 1,104 

- Penganggur 0,073 0,082 0,095 0,090 


3 

4 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (%) 


Terbuka (%) 


77,69 78,82 78,83 79,79 

6,44 7,11 8,13 7,52 

Tabel 4.3 Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas 

Menurut Kegiatan di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 (Jutaan) 


Feb 

2008 

Ags Feb 

2009 

Ags 

(1) (2) (3) (4) (5) 


- Bekerja 0,563 0,550 0,617 0,628 

- Penganggur 0,091 0,089 0,078 0,076 


3 

4 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (%) 


Terbuka (%) 


43,77 42,39 45,51 45,70 

13,95 13,97 11,28 10,74 


Pada tahun 2008-2009, 

terjadi peningkatan jumlah 

penduduk yang bekerja 

pada tujuh sektor dengan 

jumlah kenaikan tertinggi 

pada tiga sektor yaitu 

sektor ”pertanian, 

perkebunan, kehutanan, 

perburuan dan perikanan” 

sebanyak 60.897 jiwa, 

lalu sektor ”jasa 

kemasyarakatan, sosial 

dan perorangan” 

sebanyak 48.759 jiwa, 

dan pada sektor 

”perdagangan, rumah 

makan dan jasa 

akomodasi” sebanyak 

11.600 jiwa. 

Menurut jenis kelamin, TPAK dan TPT pada penduduk 

laki-laki maupun penduduk perempuan mengalami 

perubahan yang seiring yaitu meningkat pada TPAK dan 

menurun pada TPT. 

Lapangan Pekerjaan Utama 

Jumlah penduduk yang bekerja dapat ditinjau menurut 

lapangan pekerjaan seperti yang ditunjukkan Tabel 4.4. 

Secara umum, sektor primer (pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan) masih merupakan 

lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar, 

yakni 48,89 persen, lalu disusul sektor “jasa 

kemasyarakatan, sosial dan perorangan” sebesar 19,13 

persen dan sektor “perdagangan, rumah makan dan jasa 

akomodasi” sebesar 15,26 persen. Sedangkan sektor yang 

menyerap tenaga kerja terkecil di bawah satu persen ialah 

sektor “listrik, gas dan air minum”, sektor “lembaga 

keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa 

perusahaan”, dan sektor “pertambangan dan penggalian” 

masing-masing sebesar 0,23 persen lalu 0,62 persen dan 

0,62 persen. 

Tabel 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

di Provinsi Aceh Tahun 2008- 2009 

Lapangan Pekerjaan Utama 

2008 

Feb Ags 

2009 

Feb Ags 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pertanian,Perkebunan,Kehutanan, 

Perburuan dan Perikanan 

876.092 786.198 860.595 847.095 

2. Pertambangan dan Penggalian 14.085 8.660 16.700 10.681 

3. Industri 72.180 86.762 83.243 80.772 

4. Listrik, Gas, dan Air 3.387 2.691 4.046 3.902 

5. Konstruksi 103.749 103.816 88.895 105.567 

6. Perdagangan,Rumah Makan dan 

Jasa Akomodasi 

7. Transportasi, Pergudangan dan 

Komunikasi 

8. Lembaga Keuangan, Real Estate, 

Usaha Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 

Perorangan 


232.606 252.853 248.324 264.453 

60.528 88.842 81.405 77.903 

8.907 9.427 9.818 10.680 

246.088 282.749 298.558 331.508 

Total 1.617.622 1.621.998 1.691.584 1.732.561 


Gambar 4.2 

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun 

Ke Atas yang Bekerja Menurut 

Status Pekerjaan Utama 


2,99% 

2,62% 

19,14% 

31,44% 

4,13% 

20,54% 

A B C D E F G 

19,14% 

Ditinjau perubahan dari tahun 2008 ke tahun 2009 

terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk yang bekerja 

pada tujuh sektor dengan jumlah kenaikan tertinggi pada 

tiga sektor yaitu sektor ”pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perburuan dan perikanan” sebanyak 60.897 jiwa, lalu sektor 

”jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan” sebanyak 

48.759 jiwa, dan pada sektor ”perdagangan, rumah makan 

dan jasa akomodasi” sebanyak 11.600 jiwa. Keempat sektor 

lain yang mengalami kenaikan berkisar 1-2 ribu jiwa yaitu 

sektor ”pertambangan dan penggalian” sebanyak 2.021 jiwa, 

sektor ”konstruksi” sebanyak 1.751 jiwa, sektor ”lembaga 

keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa 

perusahaan” sebanyak 1.253 jiwa, dan terakhir sektor ”listrik, 

gas dan air” sebanyak 1.211 jiwa. 

Sementara itu, dua sektor mengalami penurunan 

jumlah yaitu sektor ”transportasi, pergudangan dan 

komunikasi” sebanyak 10.939 jiwa dan sektor ”industri” 

sebanyak 5.990 jiwa. 


Dilihat dari status pekerjaannya, penduduk yang 

bekerja pada umumnya berstatus sebagai 

“buruh/karyawan/pegawai”, yaitu sebesar 31,44 persen dari 

total penduduk usia kerja yang bekerja. Kemudian yang 

berstatus “berusaha sendiri” mencapai 20,54 persen. 

Disusul persentase penduduk yang bekerja dengan status 

“berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar” 

sama dengan yang berstatus “pekerja keluarga/tak dibayar”, 

yaitu sekitar 19,14 persen. Untuk status pekerjaan lainnya, 

persentasenya sangat kecil yaitu yang berstatus “berusaha 

dibantu buruh tidak tetap” sebesar 4,13 persen, yang 

berstatus “pekerja bebas di pertanian sebesar” sebesar 2,99 

persen dan terakhir yang berstatus “pekerja bebas di non 

pertanian” sebesar 2,62 persen. 

Sepanjang tahun 2008-2009, terdapat tiga status 

pekerjaan utama penduduk yang bekerja yang mengalami 

kenaikan yaitu pada penduduk berstatus 

”buruh/karyawan/pegawai” sebanyak 90.615 jiwa, lalu yang 

berstatus ”pekerja keluarga/tak dibayar” sebanyak 78.495 


jiwa, dan yang berstatus ”berusaha dibantu buruh tetap” 

sebanyak 7.432 jiwa. Sedangkan empat status pekerjaan 

utama penduduk yang bekerja lainnya mengalami 

penurunan yaitu yang berstatus ”berusaha sendiri” sebanyak 

29.122 jiwa, lalu yang berstatus” berusaha dibantu buruh 

tidak tetap/buruh tidak dibayar” sebanyak 18.022 jiwa, lalu 

yang berstatus ”pekerja bebas di pertanian” sebanyak 

18.024 jiwa dan terakhir yang berstatus ”pekerja bebas di 

nonpertanian” sebanyak 811 jiwa. 

Untuk mengetahui status pekerjaan/kegiatan formal 

dan informal dapat dilihat berdasarkan status pekerjaan 

utama ini. Diantara tujuh status pekerjaan utama yang dapat 

dikelompokan dalam kegiatan formal ialah yang berstatus 

”buruh/karyawan/pegawai” dan ”berusaha dengan dibantu 

buruh tetap”, sedangkan lima status pekerjaan utama 

lainnya dikelompokan pada kategori kegiatan informal. Pada 

tahun 2009, penduduk bekerja pada kategori formal 

sebanyak 616.292 jiwa atau sebesar 35,57 persen, 

sedangkan pada kategori informal sebanyak 1.116.269 atau 

sebesar 64,43 persen. 

Tabel 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh 

Tahun 2008 - 2009 


2008 2009 

Feb Ags Feb Ags 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A. Berusaha Sendiri 334.797 384.980 339.216 355.858 

B. Berusaha dibantu buruh tidak 

tetap/Buruh Tidak Dibayar 

367.807 349.612 333.389 331.590 

C. Berusaha dibantu buruh tetap 89.561 64.100 65.936 71.532 

D. Buruh/Karyawan/Pegawai 404.702 454.145 516.469 544.760 

E. Pekerja Bebas di Pertanian 78.970 69.803 62.876 51.779 

F. Pekerja Bebas di Non Pertanian 61.418 46.195 44.322 45.384 

G. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 280.367 253.163 329.376 331.658 

Total 1.617.622 1.621.998 1.691.584 1.732.561 



BAB V 

KEMISKINAN

V KEMISKINAN 

Berkurangnya jumlah penduduk miskin 

mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan 

penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah 

penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan 

penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin 

merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau 

berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk 

tersebut adalah, seberapa besar tingkat kedalaman 

kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Penduduk 

miskin menurut karakteristik rumah tangga juga dapat 

memberikan informasi yang menarik untuk diamati. Lalu, 

dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola 

konsumsi rumah tangga secara umum dengan 

menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk 

makanan dan bukan makanan. 

Perkembangan Penduduk Miskin 

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa 

indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering 

dipergunakan adalah head-count index (P0). Ukuran ini 

memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang 

hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, indikator 

ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam 

tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap 

tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. 

Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, 

yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index, P1) 

dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index, 

P2). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata 

jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis 

kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari 

kemiskinan. 

Namun demikian, indeks P1 tidak sensitif terhadap 

distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga 

dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan 

kemiskinan (poverty severity index, P2). Penurunan pada P1 


Selama 

periode 2008-2009 

terjadi penurunan 

penduduk miskin 

sekitar 1,73 persen yaitu 

dari 23,53 persen 

menjadi 21,80 persen. 

Penurunan ini terjadi 

lebih besar di daerah 

perdesaan maupun di 

daerah perkotaan. 

mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada 

kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin 

dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti 

bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin 

cenderung mendekati garis kemiskinan. Sedangkan 

penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya 

ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara 

penduduk miskin. 

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah 


Tahun 

Persentase Terhadap 

Jumlah Penduduk 

Kota Desa 

Kota + 

Desa 

(1) (2) (3) (4) 

2006 19,22 31,98 28,28 

2007 18,68 29,87 26,65 

2008 16,67 26,30 23,53 

2009 15,44 24,37 21,80 


Berdasarkan Tabel 5.1, terlihat bahwa pada tahun 

2009 di Provinsi Aceh terdapat 21,80 persen penduduk yang 

tergolong miskin, turun sebesar 1,73 persen dibanding tahun 

2008 yang sebesar 23,53 persen. Jika dilihat menurut 

daerah tempat tinggal, penduduk miskin masih banyak yang 

terkonsentrasi di daerah perdesaan daripada di daerah 

perkotaan, meskipun tingkat penurunan persentase 

penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dari 

daerah perkotaan. Pada tahun 2008, terdapat sebesar 26,30 

persen penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan 

yang turun sebesar 1,93 persen menjadi sebesar 24,37 

persen pada tahun 2009. Sedangkan di daerah perkotaan 

pada tahun 2008 sebesar 16,67 persen yang turun sebesar 

1,23 persen menjadi 15,44 persen. 


Gambar 5.1 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Di Provinsi Aceh Tahun 2007-2009 

6 

4 

2 

0 

5,41 

4,92 

4,46 

P1 P2 

1,64 1,50 1,34 

2007 2008 2009 

Tabel 5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh 

Tahun 2006 - 2009 

Tahun 

Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 

Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 

(1) (2) (3) 

2006 5,28 1,84 

2007 5,41 1,64 

2008 4,92 1,50 

2009 4,46 1,34 


Selama periode 2006-2009, penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Aceh semakin membaik, hal ini 

tergambar dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 

keparahan kemiskinan yang semakin menurun. Pada tahun 

2008, angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) mencapai 

4,92 kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan 

menjadi 4,46. Hal ini menggambarkan bahwa selama 

periode tersebut, rata-rata pendapatan (yang didekati 

dengan pengeluaran) penduduk miskin semakin mendekati 

garis kemiskinan yang berarti semakin membaik. Sedangkan 

indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 1,50 menjadi 

1,34 pada periode yang sama yang mengindikasikan bahwa 

ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara 

penduduk miskin semakin berkurang. 

POLA KONSUMSI 

Informasi lain kesejahteraan ekonomi penduduk 

adalah kemampuan daya beli penduduk, dimana 

kemampuan daya beli akan mempengaruhi kemampuan 

pemenuhan kebutuhan pokok. 

Dalam rangka menghitung pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dihitung dengan pendekatan jumlah 

pengeluaran perkapita per bulan/per tahun. Pengeluaran 

perkapita dihitung berdasarkan hasil Susenas Kor yang 

merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh BPS. 

Penghitungan ini bertujuan untuk mengetahui kenaikan 

nominal dari pengeluaran perkapita. Penggunaan data 

pengeluaran sebagai proxy pendapatan dilakukan untuk 


Selama tahun 2008-2009, 

rata-rata pengeluaran 

perkapita sebulan 

mengalami penurunan 

sekitar 9,43 persen yaitu 

dari sekitar Rp. 491 ribu 

menjadi Rp. 445 ribu. 

Untuk pola konsumsi, 

terlihat kenaikan proporsi 

makanan dari 58,80 

persen pada tahun 2008 

menjadi 61,49 persen 

pada tahun 2009. 

mengurangi bias jawaban responden susenas. Pada 

umumnya responden lebih kooperatif jika ditanyakan tentang 

pengeluaran daripada ditanyakan berapa besar pendapatan 

yang diperoleh. 

Selain besaran pengeluaran, yang perlu dikaji ialah 

pola pengeluaran/konsumsi, dimana semakin tinggi 

pendapatan maka proporsi konsumsi akan bergeser dari 

konsumsi untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. 

Pergeseran pola konsumsi terjadi karena elastisitas 

permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, 

sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan 

makanan pada umumnya tinggi. 

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk 

yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik 

jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau 

menabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat 

dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya 

digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat 

kesejahteraan. 

Tabel 5.3 Pengeluaran Rata-rata dan Persentase 

Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita 


Makanan 

Jenis Pengeluaran 

Non Makanan 

Pengeluaran Perkapita Sebulan 

Nominal (Rp) Persentase 

2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) 

288.770 273.510 58,80 61,49 

202.359 171.329 41,20 38,51 

Total 491.129 444.839 100,00 100,00 


Berdasarkan Tabel 5.3, secara umum nilai rata-rata 

pengeluaran per kapita sebulan menurun sekitar 9,43 

persen, yaitu dari Rp. 491.129 pada tahun 2008 menjadi Rp. 

444.839 pada tahun 2009. Sehingga baik pengeluaran untuk 

makanan maupun non makanan juga menurun. 


Pada tabel di atas diketahui bahwa secara absolut 

terjadi penurunan rata-rata pengeluaran menurut jenis 

pengeluaran baik makanan maupun non makanan. 

Sedangkan untuk mengetahui pola konsumsi di tahun 2009, 

maka yang dilihat ialah persentase menurut jenis 

pengeluaran. Pada tahun 2009, untuk konsumsi makanan 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 58,80 

persen pada tahun 2008 menjadi 61,49 persen pada tahun 

2009. Sebaliknya untuk pengeluaran non makanan, 

persentase menurun pada periode yang sama, yaitu dari 

41,20 persen menjadi 38,51 persen. 


BAB VI 

PERUMAHAN 

DAN LINGKUNGAN

VI PERUMAHAN 

DAN LINGKUNGAN 

Manusia dan alam lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa 

berupa alam sekitar yang alamiah dan buatan manusia. 

Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka 

manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang 

pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup 

bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu 

dengan lainnya, sehingga satu per satu bangunan rumah 

tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman 

rumah penduduk. 

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu 

membutuhkan rumah yang merupakan salah satu 

kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan. 

Dengan perkataan lain, rumah merupakan kebutuhan 

primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan 

hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan 

pokok tersebut tidak tersedia maka manusia akan sulit 

untuk hidup secara layak. Manusia membutuhkan 

rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh atau 

berlindung dari hujan dan panas, rumah juga diperlukan 

untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan 

yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul 

bagi para penghuninya yang biasa merupakan satu 

ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah 

satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin 

baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin 

sejahtera rumah tangga yang menempati rumah 

tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan 

tingkat kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari status 

kepemilikan tempat tinggal, luas lantai rumah, sumber air 

minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga 

dan juga tempat penampungan kotoran akhir. 


6,60% 

Gambar 6.1 

Persentase Rumah tangga 

Menurut Status Kepemilikan 

Tempat Tinggal 


10,45% 

5,68% 

77,27% 

Milik Sendiri Kontrak/Sewa M Ortu/Kel Lainnya 

Kepemilikan Tempat Tinggal 

Kepemilikan rumah merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan 

pembangunan perumahan dan permukiman. 

Pemerintah selama ini telah berupaya untuk 

mengembangkan suatu kebijakan penyediaan rumah 

sederhana dengan harga yang terjangkau oleh 

masyarakat. Hal ini terutama dengan memperhatikan 

kemampuan masyarakat golongan berpendapatan 

rendah yang kemampuan daya belinya juga sangat 

rendah. 

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status 

Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Aceh 

Tahun 2008- 2009 

Status 

Kepemilikan 

Tempat Tinggal 

Perkotaan Perdesaan 

Perkotaan+ 

Perdesaan 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Milik Sendiri 64,40 65,29 83,44 81,86 77,95 77,27 

Kontrak/Sewa 17,64 16,85 2,44 2,67 6,82 6,60 

Milik Orang 

tua/Keluarga 

8,19 10,87 9,36 10,29 9,03 10,45 

Lainnya 9,77 7,00 4,76 5,17 6,20 5,68 


Pada tahun 2009, rumah tangga yang menempati 

rumah milik sendiri sebesar 77,27 persen, mengalami 

penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 77,95 

persen. Ini berarti masih ada sebesar 22,73 persen 

rumah tangga yang menempati rumah bukan milik 

sendiri. Terlihat juga bahwa ada 6,60 persen rumah 

tangga yang kontrak/sewa, dan 10,45 persen yang 

menempati rumah milik orang tua/keluarga. 

Jika ditinjau menurut tipe daerah, terlihat bahwa 

di daerah perdesaan persentase rumah tangga yang 

menempati rumah milik sendiri lebih besar yaitu sekitar 

81,86 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan 

yang sekitar 65,29 persen. Sedangkan persentase 

rumah tangga yang sewa/kontrak di daerah perdesaan 

lebih kecil dari pada daerah perkotaan, yaitu masingmasing 

2,67 persen dan 16,85 persen. Hal ini berkaitan 


Pada tahun 2009, 

fasilitas rumah tangga 

berupa luas lantai 

perkapita < 10 m 2 , air 

minum ledeng & 

kemasan, jamban 

sendiri, jenis kloset 

leher angsa mengalami 

peningkatan dibanding 

dibanding tahun 2008. 

dengan daya tarik perkotaan, yaitu banyak penduduk 

yang pindah untuk bekerja di daerah perkotaan serta 

harga rumah yang jauh lebih mahal dari pada daerah 

perdesaan sehingga mereka lebih memilih menempati 

rumah sewa/kontrak karena belum mampu membeli atau 

membangun rumah sendiri. 

Kualitas Rumah Tinggal 

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi 

semua anggota keluarga dan sebagai tempat untuk 

menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga 

kondisi kesehatan perumahan yang buruk sangat 

berperan sebagai media penularan penyakit diantara 

anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu 

ukuran kesehatan perumahan diantaranya adalah luas 

lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat 

tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai 

kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung 

juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan 

keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai 

erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau 

rata-rata luas ruang untuk tiap anggota keluarga. 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu 

kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki 

luas lantai per orang minimal 10 m 2 . 

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator 

Kualitas Perumahan dan Tipe Daerah 

di Provinsi Aceh Tahun 2008- 2009 

Indikator 

Kualitas 

Perumahan 

Perkotaan Perdesaan 

Perkotaan+ 

Perdesaan 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Luas Lantai 

Perkapita < 10 

m 2 

Air Minum 

Ledeng/ 

Kemasan 

28,81 23,90 36,50 32,55 34,29 30,14 

50,80 63,24 12,22 15,60 23,33 28,80 

Jamban Sendiri 78,19 79,02 47,10 48,03 56,05 56,62 

Jenis Kloset 

Leher Angsa 


85,51 85,19 54,19 55,71 65,72 66,01 


75 

60 

45 

30 

15 

0 

Gambar 6.2 

Persentase Rumah tangga 

Menurut Indikator Kualitas Perumahan 


30,14 

28,80 

56,62 

66,01 

Lantai Air Minum Jamban Kloset 

Tabel 6.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 

2009 rumah tangga di Provinsi Aceh yang tinggal di 

rumah kurang dari 10 m 2 per anggota rumah tangga 

tercatat sebesar 30,14 persen, turun dari tahun 2008 

yang sebesar 34,29 persen. Rumah tangga tersebut 

lebih banyak dijumpai di daerah perdesaan yaitu 32,55 

persen daripada daerah perkotaan yang sebesar 23,90 

persen. 

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal 

akan menentukan tingkat kenyamanan dan kesehatan 

rumah tinggal tersebut yang juga menentukan 

kualitasnya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu 

rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah 

tersedianya sumber air minum yang bersih dan sehat, 

jamban yang dimiliki sendiri dan jenis kloset yang 

digunakan. 

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada tahun 2009, rumah tangga yang menggunakan air 

ledeng atau air kemasan sebagai sumber air minumnya 

mengalami peningkatan meski masih relatif sedikit yaitu 

sekitar 28,80 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 

yang hanya mencapai 23,33 persen. Terdapat 

perbedaan yang cukup nyata antara rumah tangga yang 

tinggal di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, 

dimana pada tahun 2009 rumah tangga yang 

menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai 

sumber air minumnya mencapai 63,24 persen untuk 

daerah perkotaan, sedangkan untuk rumah tangga yang 

tinggal di daerah perdesaan hanya 15,60 persen. 

Fasilitas lain yang berkaitan dengan kesehatan 

adalah ketersediaan jamban sendiri. Selama tahun 

2008 – 2009 persentase rumah tangga yang memiliki 

jamban sendiri meningkat, baik di daerah perdesaan 

maupun di daerah perkotaan. Pada tahun 2008 tercatat 

sekitar 56,05 persen rumah tangga yang memiliki 

jamban sendiri, kemudian pada tahun 2009 meningkat 

menjadi sebesar 56,62 persen. Dimana rumah tangga 

yang memiliki jamban sendiri sebagian besar adalah 

rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu sekitar 79,02 

persen, sedangkan di daerah perdesaan sekitar 48,03 

persen. 


Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah jenis 

kloset yang digunakan, dimana jenis kloset yang terbaik 

digunakan untuk kesehatan lingkungan adalah kloset 

leher angsa. Pada tahun 2009, ada sekitar 66,01 persen 

rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa, 

meningkat dibanding tahun 2008 yang sebesar 65,72 

persen. Sama halnya dengan fasilitas perumahan 

lainnya, rumah tangga yang memiliki kloset leher angsa 

juga sebagian besar adalah rumah tangga yang tinggal 

di daerah perkotaan dari pada di daerah perdesaan, 

yaitu masing-masing 85,19 persen dan 55,71 persen. 


BAB VII 

SOSIAL LAINNYA

Pada 2008 - 2009 

persentase penduduk 

yang melakukan 

perjalanan wisata 

mengalami peningkatan 

yaitu dari 6,21 persen 

menjadi 6,44 persen 

VII SOSIAL LAINNYA 

Pembahasan mengenai aspek sosial lainnya 

difokuskan pada kegiatan yang mencerminkan 

kesejahteraan seseorang, seperti melakukan perjalanan dan 

juga kepemilikan alat telekomunikasi dan informasi. Karena 

pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan 

waktu luang untuk melakukan perjalanan dapat dikatakan 

bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang 

semakin meningkat, dimana waktu yang ada tidak hanya 

digunakan untuk mencari nafkah. Demikian juga kepemilikan 

alat komunikasi dan informasi, semakin tinggi tingkat 

kesejahteraan suatu masyarakat dapat digambarkan dengan 

tingkat kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Selain itu, 

pada bab ini juga dibahas mengenai aspek sosial-ekonomi 

rumah tangga dengan melihat banyaknya rumah tangga 

yang membeli beras murah/miskin (raskin). 

Perjalanan ”Wisata” 

Pada umumnya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan 

seseorang, maka semakin banyak pula memanfaatkan 

waktu luang untuk melakukan perjalanan wisata/rekreasi. 

Seseorang dikatakan melakukan perjalanan wisata/rekreasi, 

apabila melakukan perjalanan pulang pergi (pp) sejauh 

minimal 100 kilometer dan tidak dalam rangka mencari 

nafkah serta tidak dilakukan secara rutinitas. Berdasarkan 

konsep tersebut, Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa pada 

tahun 2008 - 2009 persentase penduduk yang melakukan 

perjalanan wisata mengalami peningkatan yaitu dari 6,21 

persen menjadi 6,44 persen. 

Bila dibandingkan berdasarkan daerah tempat 

tinggal, persentase penduduk perkotaan yang melakukan 

perjalanan lebih tinggi daripada penduduk perdesaan, 

dengan perbandingan lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 

2009 persentase penduduk daerah perkotaan yang 

melakukan perjalanan sekitar 10,08 persen, turun daripada 

tahun 2008 yang sebesar 11,41 persen. Sedangkan 

penduduk yang tinggal di daerah perdesaan 4,98 persen, 

meningkat daripada tahun 2008 yang sebesar 4,11 persen. 

Indikator Kesejahteraan MasyarakatProvinsi Aceh 2010 53

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Gambar 7.1 

Persentase Penduduk yang Melakukan 

Perjalanan Menurut Tipe Daerah 


6,21 

11,41 

4,11 

6,44 

10,08 

2008 2009 

Total Kota Desa 

4,98 

Tabel 7.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan 

Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2006-2009 

Tahun Kota Desa Kota+Desa 

(1) (2) (3) (4) 

2006 9,54 3,51 4,89 

2007 7,63 3,21 4,25 

2008 11,41 4,11 6,21 

2009 10,08 4,98 6,44 


Kepemilikan Alat Komunikasi dan Informasi 

Keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga 

digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan 

informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat 

komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi 

tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Tabel 7.2 memperlihatkan bahwa persentase 

kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama periode 

2008-2009 beralih dari telepon rumah ke telepon selular. 

Persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah 

menurun dari 5,15 persen menjadi sebesar 4,54 persen. 

Persentase rumah tangga yang memiliki telepon di daerah 

perkotaan sebesar 11,27 persen. Ini jauh lebih tinggi 

dibandingkan di daerah perdesaan, meskipun sudah 

mengalami kenaikan menjadi 1,96 persen. 

Selain kepemilikan telepon, alat komunikasi modern 

lain adalah kepemilikan telepon selular. Dalam hal ini, jika 

ada salah satu anggota rumah tangga yang memiliki telepon 

selular, maka rumah tangga tersebut dianggap sudah 

memiliki alat tersebut. Pada table 7.2 memperlihatkan 

bahwa selama periode 2008-2009 persentase rumah tangga 

yang memiliki telepon selular meningkat dari 50,14 persen 

menjadi sebesar 60,09 persen. Pada tahun 2009, 

persentase rumah tangga yang memiliki telepon selular di 

daerah perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan 


Persentase rumah 

tangga yang ada 

anggota rumah 

tangganya 

menggunakan internet 

masih relatif kecil 

namun mengalami 

kenaikan yaitu dari 7,01 

persen tahun 2008 

meningkat menjadi 7,68 

persen tahun 2009 

daerah desa, yaitu masing masing 81,53 persen dan 51,88 

persen. 

Kepemilikan alat komunikasi dan informasi yang lebih 

tinggi lagi ialah kepemilikan komputer. Pada tahun 2009 

persentase rumah tangga yang memiliki komputer sekitar 

8,36 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang sebesar 

7,42 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki 

komputer yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi 

daripada daerah perdesaan, masing-masing yaitu sebesar 


Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Alat 

Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

Jenis Alat yang 

Dimiliki/kuasai 


2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Telepon 13,50 11,27 1,77 1,96 5,15 4,54 

Telepon Selular 74,09 81,53 40,45 51,88 50,14 60,09 

Komputer 17,78 20,06 3,24 3,88 7,42 8,36 

Penggunaan 

Internet 


13,70 19,24 4,31 3,24 7,01 7,68 

Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah 

tangganya menggunakan internet masih relatif kecil, yaitu 

dari 7,01 persen tahun 2008 dan meningkat menjadi 7,68 

persen pada tahun 2009. Jika dibandingkan antara rumah 

tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan daerah 

perdesaan persentase penduduk yang menggunakan 

internet, maka terlihat bahwa daerah perkotaan jauh lebih 

tinggi dan lebih besar kenaikannya daripada daerah desa. 

dengan perbandingan lebih dari 5 kali lipat, yaitu masingmasing 



100 

80 

60 

40 

20 

0 

Gambar 7.2 

Persentase Rumah Tangga 

Pembeli Raskin di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 

46,76 

86,03 

74,72 

40,52 

79,80 

68,92 

2008 2009 

Kota Desa Total 

Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga 

Selain kegiatan melakukan perjalanan dan 

kepemilikan alat komunikasi dan informasi, aspek 

kesejahteraan lain yang dapat dilihat adalah keadaan sosial 

ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini hanya dibatasi pada 

banyaknya rumah tangga yang membeli beras miskin 

(raskin). Raskin disediakan oleh Bulog untuk rumah tangga 

miskin dan mereka memperolehnya dengan cara membeli di 

tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti pasar, 

kelurahan/kantor desa, atau tempat-tempat umum lainnya. 

Tabel 7.3 memperlihatkan bahwa, rumah tangga 

yang membeli raskin pada periode 2008-2009 mengalami 

penurunan yaitu dari 74,72 persen menjadi 68,92 persen. 

Jika dilihat antara daerah perkotaan dengan perdesaan 

terlihat keduanya mengalami penurunan dan persentase 

rumah tangga pembeli raskin yang tinggal di daerah kota 

jauh lebih kecil daripada yang tinggal di daerah desa, 

masing-masing 40,52 persen dan 79,80 persen. 

Rata-rata banyaknya raskin yang dibeli pada tahun 

2009 sekitar 14,65 kilogram per rumah tangga. Jumlah ini 

meningkat bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 

12,80 kilogram per rumah tangga. Pada tahun 2008, raskin 

dapat dibeli dengan harga rata-rata Rp. 1.855,19 per 

kilogram, sedangkan pada tahun 2009 harga rata-rata raskin 

tersebut naik menjadi Rp.1.864,56 per kilogram. 

Tabel 7.3 Beberapa Indikator Raskin Menurut Tipe Daerah 


Indikator 


2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Persentase rumah 

tangga pembeli 

raskin 

Rata-rata raskin 

yang dibeli (Kg) 

Rata-rata harga 

raskin per kg (Rp) 


46,76 40,52 86,03 79,80 74,72 68,92 

12,68 15,52 12,83 14,48 12,80 14,65 

1.827,21 1.839,43 1.861,34 1.869,45 1.855,19 1.864,56 


LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Tabel Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 



Penduduk 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Simeulue 81.127 81.790 82.344 0,82 0,68 

Aceh Singkil 94.961 100.265 102.505 5,59 2,23 

Aceh Selatan 209.853 210.111 215.315 0,12 2,48 

Aceh Tenggara 174.371 175.501 177.024 0,65 0,87 

Aceh Timur 313.333 332.915 340.728 6,25 2,35 

Aceh Tengah 170.766 182.533 189.298 6,89 3,71 

Aceh Barat 152.557 153.398 158.499 0,55 3,33 

Aceh Besar 307.362 310.107 312.762 0,89 0,86 

Pidie 373.234 380.382 386.053 1,92 1,49 

Bireuen 355.989 357.564 359.032 0,44 0,41 

Aceh Utara 510.494 517.741 532.537 1,42 2,86 

Aceh Barat Daya 121.302 123.101 124.813 1,48 1,39 

Gayo Lues 74.312 74.794 75.165 0,65 0,50 

Aceh Tamiang 239.451 239.899 241.734 0,19 0,76 

Nagan Raya 124.141 124.340 125.425 0,16 0,87 

Aceh Jaya 70.673 75.597 82.904 6,97 9,67 

Bener Meriah 111.040 112.549 114.464 1,36 1,70 

Pidie Jaya 128.446 130.906 135.345 1,92 3,39 

Banda Aceh 219.659 217.918 212.241 -0,79 -2,61 

Sabang 29.144 29.221 29.184 0,26 -0,13 

Langsa 140.005 140.267 140.415 0,19 0,11 

Lhokseumawe 158.169 158.760 159.239 0,37 0,30 

Subulussalam 63.444 64.256 66.451 1,28 3,42 

Aceh 4.223.833 4.293.915 4.363.477 1,66 1,62 


* Proyeksi Pertengahan Tahun 


Lampiran 1.2 Tabel Persentase Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Persentase thdp Luas 

Provinsi Aceh 2008 

Kepadatan Penduduk Per Km 2 

2008 2009 

(1) (2) (3) (4) 

Simeulue 3,51 40 40 

Aceh Singkil 4,45 39 39 

Aceh Selatan 6,60 55 56 

Aceh Tenggara 7,18 42 42 

Aceh Timur 10,35 55 56 

Aceh Tengah 7,39 42 44 

Aceh Barat 5,02 52 54 

Aceh Besar 5,09 104 105 

Pidie 4,89 133 135 

Bireuen 3,26 188 189 

Aceh Utara 5,54 160 165 

Aceh Barat Daya 4,00 53 53 

Gayo Lues 9,80 13 13 

Aceh Tamiang 3,32 124 125 

Nagan Raya 6,73 32 32 

Aceh Jaya 6,54 20 22 

Bener Meriah 2,50 77 79 

Pidie Jaya 0,98 228 236 

Banda Aceh 0,11 3.551 3.459 

Sabang 0,26 191 191 

Langsa 0,45 535 535 

Lhokseumawe 0,31 877 879 

Subulussalam 1,73 64 66 

Aceh 100,00 74 75 



Lampiran 1.3 Tabel Persentase Penduduk Per Kelompok Umur dan Angka Beban 

Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2008-2009 


Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur 

0-14 15-64 65+ Angka Beban 

Ketergantungan 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Simeulue 33,22 36,12 64,04 61,47 2,74 2,41 56,14 65,29 

Aceh Singkil 35,02 37,24 61,36 60,17 3,62 2,59 62,96 68,27 

Aceh Selatan 29,35 28,77 65,68 66,85 4,97 4,38 52,26 51,32 

Aceh Tenggara 32,78 31,69 63,00 65,09 4,22 3,22 58,72 56,22 

Aceh Timur 32,57 35,23 63,50 61,62 3,93 3,15 57,48 63,44 

Aceh Tengah 36,57 30,67 60,89 65,44 2,54 3,90 64,22 54,62 

Aceh Barat 30,81 27,68 65,75 67,50 3,43 4,82 52,09 49,29 

Aceh Besar 28,78 26,08 66,22 68,03 5,01 5,89 51,02 48,38 

Pidie 29,07 31,75 64,20 60,85 6,74 7,40 55,77 66,76 

Bireuen 29,72 28,83 64,60 67,46 5,68 3,71 54,80 48,57 

Aceh Utara 31,90 32,24 63,57 63,68 4,52 4,08 57,30 59,42 

Aceh Barat Daya 29,86 29,11 65,63 66,62 4,51 4,27 52,37 51,43 

Gayo Lues 34,22 33,45 62,80 64,56 2,98 1,99 59,23 57,15 

Aceh Tamiang 31,80 30,94 63,80 64,70 4,40 4,35 56,73 55,63 

Nagan Raya 30,69 29,14 64,58 66,82 4,73 4,05 54,84 51,90 

Aceh Jaya 29,77 29,96 64,21 65,74 6,01 4,29 55,73 52,37 

Bener Meriah 32,77 32,01 63,76 64,00 3,47 4,00 56,84 58,72 

Pidie Jaya 30,09 30,41 62,55 62,79 7,36 6,80 59,87 61,99 

Banda Aceh 24,15 25,45 73,26 71,05 2,59 3,50 36,50 43,12 

Sabang 29,76 28,54 67,14 69,09 3,09 2,36 48,94 46,36 

Langsa 30,54 30,71 66,07 66,54 3,38 2,75 51,35 52,53 

Lhokseumawe 31,36 31,13 66,17 65,82 2,47 3,04 51,13 53,38 

Subulussalam 41,42 37,03 56,51 61,15 2,06 1,82 76,95 63,30 

Aceh 31,00 31,80 64,56 64,27 4,43 3,93 54,89 55,59 



Lampiran 1.4 Tabel Rasio Jenis Kelamin dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Rasio Jenis Kelamin 

Rata-Rata Jumlah 

Anggota Rumah Tangga 

2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Simeulue 106,69 106,89 4,18 4,13 

Aceh Singkil 102,60 102,76 4,36 4,33 

Aceh Selatan 95,63 95,70 4,32 4,10 

Aceh Tenggara 98,96 99,05 4,15 4,05 

Aceh Timur 97,93 97,98 4,47 4,45 

Aceh Tengah 101,73 101,82 4,30 3,93 

Aceh Barat 104,48 104,59 3,91 3,94 

Aceh Besar 105,62 105,67 3,84 3,88 

Pidie 92,81 92,84 3,79 3,61 

Bireuen 93,18 93,22 4,36 4,48 

Aceh Utara 96,07 96,10 4,30 3,98 

Aceh Barat Daya 96,32 96,44 4,11 4,29 

Gayo Lues 96,77 96,97 4,22 4,09 

Aceh Tamiang 101,48 101,55 4,22 4,31 

Nagan Raya 98,97 99,09 3,78 3,65 

Aceh Jaya 107,80 108,02 3,62 3,48 

Bener Meriah 100,15 100,28 4,08 3,80 

Pidie Jaya 92,70 92,81 3,63 3,50 

Banda Aceh 112,08 112,15 3,97 3,93 

Sabang 104,40 104,94 3,98 3,81 

Langsa 99,04 99,15 4,39 4,25 

Lhokseumawe 98,05 98,15 4,44 4,26 

Subulussalam 102,47 102,72 4,74 4,77 

Aceh 98,99 99,06 4,14 4,03 



Lampiran 1.5 Tabel Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama 

dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama 

10-15 16-18 19-24 25+ 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Simeulue 9,25 8,61 38,89 39,40 40,58 40,27 11,28 11,72 








Pidie 7,25 8,01 34,55 39,17 48,58 41,54 9,62 11,28 

Bireuen 5,84 11,73 36,60 29,70 44,61 43,92 12,95 14,65 



Gayo Lues 6,33 6,49 39,30 36,40 44,15 46,69 10,21 10,41 


Nagan Raya 11,41 11,89 36,32 34,55 43,09 42,97 9,18 10,58 


Bener Meriah 4,20 2,70 29,17 27,84 55,38 57,92 11,25 11,54 

Pidie Jaya 10,82 14,70 41,24 38,67 38,53 37,51 9,41 9,12 


Sabang 5,59 6,13 15,61 23,16 50,14 50,59 28,67 20,13 

Langsa 7,58 5,08 25,57 22,73 49,65 53,79 17,20 18,39 

Lhokseumawe 11,09 7,18 28,60 26,47 49,62 49,49 10,69 16,85 

Subulussalam 7,24 3,53 49,21 37,79 37,34 49,97 6,21 8,71 




Lampiran 2.1 Tabel Angka Kesakitan, Rata-rata Lama Sakit, dan Rata-rata Lama Balita 

Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Angka 

Kesakitan/Morbidity 

Rata-Rata Lama Sakit 

Rata-rata Lama Balita 

Diberi ASI (bulan) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Simeulue 23,51 22,40 5,08 3,57 14,44 14,58 

Aceh Singkil 31,86 35,52 5,98 3,41 15,68 14,74 

Aceh Selatan 37,16 34,73 7,68 5,41 16,49 15,57 

Aceh Tenggara 25,74 18,76 6,23 3,98 15,05 15,11 

Aceh Timur 36,60 47,34 3,91 2,64 15,01 15,23 

Aceh Tengah 36,42 39,44 5,09 4,14 16,50 15,65 

Aceh Barat 31,97 26,96 6,12 4,32 17,03 16,37 

Aceh Besar 37,99 39,70 6,51 2,50 17,14 17,34 

Pidie 43,16 34,83 5,95 2,76 16,02 15,86 

Bireuen 43,22 34,01 4,51 2,76 16,93 15,74 

Aceh Utara 40,70 39,24 4,97 2,78 13,80 15,88 

Aceh Barat Daya 31,81 29,00 7,01 3,70 16,14 16,42 

Gayo Lues 37,94 32,11 6,87 3,50 17,40 15,88 

Aceh Tamiang 34,53 35,02 5,00 2,77 16,04 14,63 

Nagan Raya 31,79 34,60 6,19 2,81 19,12 16,27 

Aceh Jaya 41,44 42,02 4,29 2,99 16,60 17,15 

Bener Meriah 44,56 42,36 5,78 3,61 18,02 16,88 

Pidie Jaya 42,26 39,39 5,49 3,01 17,30 16,45 

Banda Aceh 24,60 20,34 6,26 3,42 14,63 12,84 

Sabang 18,98 20,57 5,87 2,26 13,79 14,40 

Langsa 31,40 36,19 5,63 2,44 15,24 15,71 

Lhokseumawe 43,99 38,15 3,30 2,39 15,11 13,77 

Subulussalam 33,08 33,68 4,65 3,25 15,83 11,75 

Aceh 36,80 35,28 5,39 3,10 15,94 15,53 



Lampiran 2.2 Tabel Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Terakhir 



Persentase Balita menurut Penolong Persalinan Terakhir 

Dokter Bidan 

Tenaga 

Paramedis 

Lain 

Dukun 

Tradisional 

Famili/Keluarga 

/Lainnya 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Simeulue 4,93 

Aceh Singkil 5,81 

Aceh Selatan 10,58 

Aceh Tenggara 13,80 

Aceh Timur 3,85 

Aceh Tengah 3,13 

Aceh Barat 7,15 

Aceh Besar 13,46 

Pidie 6,12 

Bireuen 12,29 

Aceh Utara 8,75 

Aceh Barat Daya 5,63 

Gayo Lues 7,00 

Aceh Tamiang 7,53 

Nagan Raya 2,68 

Aceh Jaya 5,34 

Bener Meriah 2,22 

Pidie Jaya 2,68 

Banda Aceh 34,66 

Sabang 26,66 

Langsa 7,46 

Lhokseumawe 16,38 

Subulussalam 6,42 

3,05 

1,81 

18,91 

4,25 

1,96 

9,23 

12,43 

11,40 

4,35 

8,88 

4,71 

4,87 

5,34 

8,92 

0,87 

4,70 

2,54 

9,89 

32,98 

23,87 

11,47 

18,51 

3,98 

51,47 

65,09 

55,30 

60,88 

79,02 

84,03 

53,21 

77,29 

86,66 

70,27 

70,57 

66,91 

45,31 

81,27 

78,92 

66,13 

87,57 

84,14 

65,34 

71,35 

88,13 

79,29 

60,39 

76,90 

60,70 

60,04 

82,05 

79,62 

80,29 

41,31 

74,61 

78,07 

77,20 

88,49 

75,08 

47,21 

84,24 

68,77 

66,02 

91,47 

85,20 

67,02 

73,72 

86,56 

78,37 

86,45 

Aceh 9,38 8,78 73,09 76,49 0,61 0,58 16,03 13,31 0,89 0,84 


Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2010 65 

0,98 

0,00 

3,30 

0,00 

0,00 

1,58 

1,89 

1,03 

0,00 

0,49 

0,00 

0,94 

2,53 

0,35 

0,00 

0,00 

1,21 

0,69 

0,00 

0,00 

0,43 

0,38 

0,00 

0,00 

0,00 

2,70 

0,64 

0,00 

0,94 

2,42 

0,52 

0,00 

0,00 

0,41 

0,00 

7,25 

0,58 

0,43 

0,46 

0,00 

0,00 

0,00 

0,80 

0,00 

0,44 

0,90 

32,69 

28,67 

29,78 

24,15 

16,78 

11,27 

37,75 

5,65 

7,22 

16,95 

20,68 

26,04 

37,56 

10,15 

17,87 

27,58 

9,01 

12,49 

0,00 

1,18 

3,59 

3,95 

26,21 

19,48 

35,89 

18,35 

11,22 

18,03 

9,09 

43,84 

13,47 

17,58 

13,92 

3,78 

20,05 

22,29 

6,25 

29,93 

28,82 

5,99 

4,91 

0,00 

1,61 

1,97 

2,68 

8,67 

9,93 

0,44 

1,03 

1,17 

0,35 

0,00 

0,00 

2,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,47 

7,59 

0,70 

0,54 

0,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,81 

0,39 

0,00 

6,98 

0,57 

1,60 

0,00 

1,84 

0,39 

0,45 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,61 

0,00 

17,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

Lampiran 2.3 Tabel Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut 

Jenis Pengobatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 

Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Pengobatan, 2009 


% Penduduk 

M T L M + T M + L T + L M + T + L yang Berobat 

Sendiri 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Simeulue 39,29 7,52 7,04 44,52 0,65 0,34 0,64 75,84 








Pidie 82,20 5,17 0,25 9,21 0,69 1,02 1,47 59,11 

Bireuen 68,44 6,88 0,00 23,36 0,33 0,99 0,00 75,19 



Gayo Lues 44,43 24,06 1,15 22,09 0,78 2,14 5,35 82,01 


Nagan Raya 25,50 10,41 0,92 53,62 0,46 1,20 7,90 85,95 


Bener Meriah 52,47 4,50 1,60 35,97 1,12 1,46 2,87 84,77 

Pidie Jaya 58,19 4,06 2,55 30,21 0,93 0,69 3,38 75,70 


Sabang 71,65 11,08 0,00 14,44 0,80 0,17 1,87 64,44 

Langsa 76,55 3,41 0,14 13,67 2,09 1,22 2,92 76,77 

Lhokseumawe 74,21 5,45 5,19 8,89 3,23 1,87 1,16 78,69 

Subulussalam 67,82 8,66 0,68 20,61 0,75 0,63 0,85 75,84 



Keterangan 

M : Obat Modern 

T : Obat Tradisional 

L : Lainnya 


Lampiran 2.4 Tabel Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara 

Berobat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 


Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat 2009 

Rumah 

Sakit 

Praktek 

Dokter 

Puskesmas 

Petugas 

Kesehatan Batra/Lainnya 

% 

Penduduk 

yang 

Berobat 

Jalan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Simeulue 13,69 17,52 64,75 0,00 4,04 33,87 








Pidie 8,90 12,00 51,11 25,36 2,62 69,76 

Bireuen 6,31 22,45 27,10 41,09 3,04 53,26 



Gayo Lues 13,94 10,11 61,34 8,51 6,10 24,31 


Nagan Raya 7,93 15,95 38,41 31,55 6,17 45,56 


Bener Meriah 7,18 18,90 37,79 19,24 16,88 29,77 

Pidie Jaya 8,01 31,06 35,29 23,98 1,65 63,72 


Sabang 51,17 20,96 10,69 16,87 0,30 55,01 

Langsa 16,01 18,00 46,98 13,10 5,90 43,19 

Lhokseumawe 19,98 12,72 56,79 8,62 1,89 30,23 

Subulussalam 14,92 32,06 51,41 0,00 1,62 7,93 




Lampiran 3.1 Tabel Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 

Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2009 


Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas 

Tahun 2009 (%) 

Tidak/Belum 

Tamat SD 

SD 

Sederajat 

SLTP 

Sederajat 

SLTA 

Sederajat 

Dip 

I/II/lIII/ 

Sarmud 

Dipl 

IV/S1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S2&S3 

Simeulue 19,88 33,36 23,93 17,38 3,50 1,95 0,00 

Aceh Singkil 34,22 28,67 19,07 12,13 2,77 3,14 0,00 

Aceh Selatan 25,78 31,53 17,13 18,82 3,12 3,63 0,00 

Aceh Tenggara 22,20 22,83 26,04 25,18 1,78 1,85 0,12 

Aceh Timur 25,29 37,52 22,22 12,91 1,32 0,73 0,00 

Aceh Tengah 18,99 22,75 21,22 27,60 4,45 4,88 0,10 

Aceh Barat 23,58 28,88 20,82 20,81 2,94 2,88 0,09 

Aceh Besar 18,45 22,43 20,67 28,74 4,07 5,41 0,23 

Pidie 27,71 24,73 22,73 18,54 3,42 2,79 0,08 

Bireuen 20,60 27,41 22,26 23,72 3,23 2,72 0,05 

Aceh Utara 23,38 28,74 23,77 19,82 2,45 1,84 0,00 

Aceh Barat Daya 25,13 31,90 20,12 16,35 3,52 2,98 0,00 

Gayo Lues 31,87 27,30 19,87 15,24 2,94 2,61 0,18 

Aceh Tamiang 20,25 26,82 21,91 25,89 2,62 2,36 0,16 

Nagan Raya 31,92 26,13 22,45 14,58 3,26 1,60 0,06 

Aceh Jaya 30,65 30,26 22,30 12,44 3,24 1,11 0,00 

Bener Meriah 19,83 28,51 24,08 23,41 2,59 1,59 0,00 

Pidie Jaya 25,41 22,46 24,64 21,67 3,29 2,46 0,07 

Banda Aceh 8,80 11,74 15,65 42,80 5,96 13,20 1,85 

Sabang 10,45 17,08 22,82 39,13 4,50 5,78 0,24 

Langsa 16,03 18,24 20,79 35,94 3,49 5,29 0,23 

Lhokseumawe 12,26 24,13 21,97 31,95 3,56 5,61 0,52 

Subulussalam 37,09 22,80 16,55 17,09 2,90 3,57 0,00 

Aceh 22,51 26,40 21,65 22,70 3,16 3,40 0,18 



Lampiran 3.2 Tabel Angka Melek Huruf Dewasa (15 Tahun ke Atas) Menurut Jenis 

Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Angka Melek Huruf Dewasa (15 tahun ke atas) Tahun 2008- 2009 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki+Perempuan 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Simeulue 99,03 100,00 97,26 98,38 98,17 99,18 








Pidie 98,23 96,74 93,04 92,38 95,51 94,29 

Bireuen 98,89 98,13 97,40 97,10 98,09 97,59 



Gayo Lues 91,07 98,10 77,70 90,21 84,41 94,04 


Nagan Raya 92,75 95,61 84,60 91,85 88,59 93,58 


Bener Meriah 98,94 99,55 95,25 97,77 97,06 98,61 

Pidie Jaya 96,79 96,95 91,34 90,02 93,83 92,93 


Sabang 99,29 98,88 98,23 97,69 98,78 98,26 

Langsa 99,33 99,19 97,89 99,01 98,57 99,10 

Lhokseumawe 98,71 99,44 98,13 99,79 98,42 99,63 

Subulussalam 97,38 98,21 85,55 94,03 91,36 96,13 




Lampiran 3.3 Tabel Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 


Angka Partisipasi Sekolah 2009 

Laki - Laki Perempuan Laki-laki + perempuan 

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Simeulue 99,30 92,92 85,44 100,00 100,00 85,86 99,64 96,60 85,65 

Aceh Singkil 100,00 90,46 66,32 98,71 92,29 71,82 99,35 91,33 69,72 

Aceh Selatan 100,00 96,24 78,79 98,55 97,18 73,82 99,34 96,68 76,00 

Aceh Tenggara 100,00 97,39 71,10 99,23 96,14 80,44 99,63 96,81 75,22 

Aceh Timur 98,02 86,60 59,65 98,04 93,05 59,06 98,03 89,89 59,34 

Aceh Tengah 98,03 89,35 57,75 100,00 100,00 74,17 99,01 93,82 67,09 

Aceh Barat 98,61 95,82 77,39 98,75 95,54 83,45 98,68 95,70 80,33 

Aceh Besar 97,89 93,19 67,34 100,00 96,69 87,70 98,82 95,09 77,45 

Pidie 98,13 90,38 76,94 99,28 98,33 68,45 98,66 93,98 73,28 

Bireuen 98,19 91,21 77,41 100,00 94,15 73,57 98,97 92,71 75,41 

Aceh Utara 99,02 95,56 69,84 99,39 91,31 75,93 99,18 93,72 72,90 

Aceh Barat Daya 99,36 87,68 65,06 100,00 92,23 81,82 99,68 89,80 73,37 

Gayo Lues 99,32 94,38 75,93 99,20 97,62 80,26 99,26 96,14 78,00 

Aceh Tamiang 100,00 93,97 64,40 99,41 99,08 75,71 99,73 96,48 70,22 

Nagan Raya 97,79 82,19 57,32 100,00 95,54 72,91 98,85 88,86 65,78 

Aceh Jaya 99,13 96,02 63,00 100,00 95,18 60,16 99,58 95,55 61,93 

Bener Meriah 98,06 94,04 75,05 100,00 93,30 78,11 99,00 93,69 76,57 

Pidie Jaya 100,00 97,76 64,02 100,00 97,49 76,56 100,00 97,63 70,59 

Banda Aceh 100,00 100,00 72,59 100,00 100,00 72,13 100,00 100,00 72,38 

Sabang 100,00 97,55 64,74 99,53 100,00 82,24 99,75 98,87 74,45 

Langsa 98,92 100,00 71,10 99,37 95,95 82,92 99,13 97,98 76,73 

Lhokseumawe 98,82 97,71 79,95 98,84 95,66 79,51 98,83 96,82 79,72 

Subulussalam 97,31 92,40 77,13 98,56 90,44 76,24 97,96 91,50 76,64 

Aceh 98,83 93,15 70,49 99,35 95,57 74,92 99,07 94,31 72,72 



Lampiran 3.4 Tabel Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota 



Angka Partisipasi Murni 2009 

Laki - Laki Perempuan Laki-laki + perempuan 

7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Simeulue 96,06 70,65 72,60 93,49 84,02 75,40 94,82 77,60 74,00 

Aceh Singkil 97,39 73,90 56,09 91,79 89,49 57,14 94,58 81,33 56,74 

Aceh Selatan 91,12 81,23 53,26 90,96 86,23 50,71 91,04 83,58 51,83 

Aceh Tenggara 100,00 85,23 67,45 96,17 84,56 74,38 98,16 84,92 70,51 

Aceh Timur 98,02 81,42 47,23 97,06 79,48 50,84 97,56 80,43 49,15 

Aceh Tengah 96,84 71,25 42,72 98,14 75,77 61,02 97,48 73,15 53,14 

Aceh Barat 93,87 77,22 66,55 93,80 82,39 64,41 93,83 79,36 65,52 

Aceh Besar 97,89 79,32 57,93 100,00 82,71 70,14 98,82 81,17 63,99 

Pidie 96,26 83,51 67,37 98,55 88,34 60,32 97,32 85,70 64,34 

Bireuen 96,38 79,70 69,21 98,40 70,78 62,22 97,25 75,15 65,57 

Aceh Utara 97,55 75,76 65,07 97,55 65,86 65,78 97,55 71,46 65,42 

Aceh Barat Daya 98,32 66,55 57,93 94,77 64,30 73,29 96,55 65,50 65,54 

Gayo Lues 99,32 78,85 68,73 98,39 83,33 69,74 98,90 81,28 69,21 

Aceh Tamiang 99,10 74,29 58,08 97,21 79,48 63,06 98,25 76,83 60,64 

Nagan Raya 94,89 68,50 46,60 96,34 73,31 65,42 95,59 70,90 56,82 

Aceh Jaya 96,50 74,01 57,37 98,62 73,19 50,76 97,60 73,55 54,87 

Bener Meriah 96,00 82,15 61,41 98,64 77,00 68,42 97,29 79,73 64,89 

Pidie Jaya 100,00 73,34 53,87 96,52 67,57 67,24 98,43 70,63 60,88 

Banda Aceh 96,15 72,22 66,71 96,39 75,77 61,22 96,26 73,92 64,11 

Sabang 95,47 40,03 63,37 97,66 67,22 82,24 96,66 54,62 73,84 

Langsa 96,21 74,67 65,51 98,11 62,14 73,17 97,09 68,43 69,16 

Lhokseumawe 97,04 85,45 69,88 98,22 85,48 65,83 97,62 85,46 67,79 

Subulussalam 96,72 73,34 55,88 98,00 66,95 53,44 97,38 70,42 54,52 

Aceh 96,95 77,53 61,09 96,96 77,25 63,08 96,95 77,40 62,10 



Lampiran 4.1 Tabel Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Kelompok 

Bekerja, Pengangguran, dan Angkatan Kerja serta TPAK dan TPT 

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 

Penduduk 15 tahun Ke Atas, 2009 


Bekerja Pengangguran 

Angkatan 

Kerja 

TPAK TPT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Simeulue 27.779 3.941 31.720 56,46 12,42 

Aceh Singkil 39.476 3.344 42.820 64,81 7,81 

Aceh Selatan 74.621 8.133 82.754 58,32 9,83 

Aceh Tenggara 64.587 8.418 73.005 62,06 11,53 

Aceh Timur 131.016 9.405 140.421 61,78 6,70 

Aceh Tengah 97.100 4.375 101.475 79,04 4,31 

Aceh Barat 66.180 3.216 69.396 57,85 4,63 

Aceh Besar 114.994 18.011 133.005 60,38 13,54 

Pidie 156.112 11.351 167.463 60,78 6,78 

Bireuen 153.298 15.250 168.548 65,45 9,05 

Aceh Utara 194.884 24.080 218.964 61,11 11,00 

Aceh Barat Daya 47.649 3.703 51.352 59,41 7,21 

Gayo Lues 29.845 2.094 31.939 63,96 6,56 

Aceh Tamiang 94.795 10.420 105.215 61,13 9,90 

Nagan Raya 59.342 3.018 62.360 67,83 4,84 

Aceh Jaya 32.811 2.239 35.050 67,34 6,39 

Bener Meriah 58.471 1.540 60.011 74,68 2,57 

Pidie Jaya 57.190 3.112 60.302 65,04 5,16 

Banda Aceh 92.947 10.071 103.018 62,93 9,78 

Sabang 13.156 1.736 14.892 67,25 11,66 

Langsa 50.063 8.657 58.720 59,64 14,74 

Lhokseumawe 53.808 8.228 62.036 54,61 13,26 

Subulussalam 22.437 1.019 23.456 52,98 4,34 

Aceh 1.732.561 165.361 1.897.922 62,50 8,71 



Lampiran 5.1 Tabel Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2009 


Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp) 

2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Simeulue 26,45 24,72 253.123 255.471 

Aceh Singkil 23,27 21,06 213.997 257.778 

Aceh Selatan 19,40 17,50 203.761 236.741 

Aceh Tenggara 18,51 16,77 165.925 170.569 

Aceh Timur 24,05 21,33 256.739 264.671 

Aceh Tengah 23,36 21,43 283.307 305.619 

Aceh Barat 29,96 27,09 335.955 341.606 

Aceh Besar 21,52 20,09 285.876 308.440 

Pidie 28,11 25,87 277.688 312.476 

Bireuen 23,27 21,65 214.801 242.576 

Aceh Utara 27,56 25,29 218.970 229.559 

Aceh Barat Daya 23,42 21,33 231.460 231.758 

Gayo Lues 26,57 24,22 231.260 232.481 

Aceh Tamiang 22,29 19,96 240.753 274.295 

Nagan Raya 28,11 26,22 288.593 294.493 

Aceh Jaya 23,86 21,86 215.382 254.156 

Bener Meriah 29,21 26,58 272.217 274.560 

Pidie Jaya 30,26 27,97 274.078 309.857 

Banda Aceh 9,56 8,64 362.992 414.172 

Sabang 25,72 23,89 310.697 368.637 

Langsa 17,97 16,20 199.628 248.283 

Lhokseumawe 15,87 15,08 194.884 246.539 

Subulussalam 28,99 26,80 168.953 201.149 

Aceh 23,53 21,80 248.627 272.155 



Lampiran 5.2 Tabel Persentase Konsumsi Makanan, Non Makanan, dan Rata-rata 

Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota 



Konsumsi Makanan 

(%) 

Konsumsi 

NonMakanan 

(%) 

Rata Rata Pengeluaran 

Perkapita Sebulan (Rp) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Simeulue 67,46 60,83 32,54 39,17 496.565 438.746 

Aceh Singkil 55,96 63,30 44,04 36,70 482.140 439.590 

Aceh Selatan 59,12 62,53 40,88 37,47 432.887 413.656 

Aceh Tenggara 68,71 66,55 31,29 33,45 353.592 316.355 

Aceh Timur 62,49 66,95 37,51 33,05 439.251 328.624 

Aceh Tengah 56,64 59,12 43,36 40,88 504.777 509.413 

Aceh Barat 56,55 57,68 43,45 42,32 627.497 521.012 

Aceh Besar 54,90 59,07 45,1 40,93 578.265 488.588 

Pidie 70,98 72,67 29,02 27,33 449.498 426.097 

Bireuen 60,24 61,17 39,76 38,83 430.532 402.323 

Aceh Utara 66,77 67,83 33,23 32,17 363.628 332.035 

Aceh Barat Daya 63,99 64,03 36,01 35,97 396.515 349.958 

Gayo Lues 67,06 67,18 32,94 32,82 388.446 333.161 

Aceh Tamiang 59,83 60,66 40,17 39,34 416.286 424.164 

Nagan Raya 68,21 61,67 31,79 38,33 464.907 415.168 

Aceh Jaya 61,12 61,99 38,88 38,01 531.894 500.206 

Bener Meriah 67,37 65,75 32,63 34,25 461.735 356.098 

Pidie Jaya 64,09 71,49 35,91 28,51 467.929 422.240 

Banda Aceh 38,10 48,04 61,90 51,96 1.049.761 1.046.061 

Sabang 51,62 60,69 48,38 39,31 807.048 645.751 

Langsa 50,94 54,39 49,06 45,61 581.270 520.465 

Lhokseumawe 51,51 56,22 48,49 43,78 485.993 520.212 

Subulussalam 59,10 59,97 40,90 40,03 416.933 383.818 

Aceh 58,80 61,49 41,20 38,51 491.130 444.839 



Lampiran 6.1 Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan 



Rumah Tangga 

dengan Luas Lantai 

per Kapita

Daftar Pustaka 

2009 Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009; 

Badan Pusat Statistik-Indonesia 

2009 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2009; 

Badan Pusat Statistik-Provinsi Aceh. 

2009 Aceh Dalam Angka 2009; 

Badan Pusat Statistik: Provinsi Aceh. 


Istilah Teknis 

Perkotaan 

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan 

sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, 

lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana 

pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional 

penentuan daerah perkotaan tadi dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur 

penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat 

ini. 

Tingkat Pertumbuhan Penduduk 

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu 

tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase. 

Kepadatan Penduduk 

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. 

Rasio Ibu-Anak 

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15 -49 

tahun). 

Metode Kontrasepsi 

Cara/alat pencegah kehamilan. 

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) 

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi. 

Angka Kesakitan 

Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu 

aktivitas sehari-hari 

Angka Harapan Hidup 

Suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. 



Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif ( di bawah 

15 tahun dan 65 tahun ke atas ) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 

tahun) dikalikan 100. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia Sekolah) terhadap jumlah 

penduduk usia sekolah yang sama. 

Angka Melek Huruf (AMH) 

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. 

Angka Partisipasi Murni (APM) 

Rasio anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu pada usia sekolah 

tersebut terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama. 

Penduduk Usia Kerja 

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. 

Bekerja 

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu 

dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja 

dianggap sebagai pekerja. 

Angkatan Kerja 

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan. 

Pengangguran 

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang 

mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus 

asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discourage worker), atau penduduk 

yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan 

tetapi belum mulai bekerja (future starts). 

Lapangan Pekerjaan 


Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. 

Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) 2005 yang mengacu pada The International Standard of Industrial Classification 

(ISIC). 

Status Pekerjaan 

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan yang terdiri atas berusaha sendiri, 

berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh 

tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/ pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja 

bebas di nonpertanian, dan pekerja tak dibayar. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) 

terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan 

tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam 

suatu perekonomian. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase 

pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. 

Rata-rata Pengeluaran Perkapita 

Rata-rata pengeluaran rumah tangga didapat dengan membagi jumlah seluruh 

pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain- 

lainnya dengan jumlah rumah tangga keseluruhan. Dikelompokan menjadi pengeluaran 

untuk makanan dan non makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk 

makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan nonmakanan mencakup 

perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. 


Sumber Data 

Sensus Penduduk 

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data 

dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era 

kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada 

tahun 1961, 1971,1980, 1990, 2000 dan terakhir tahun 2010. Pada tahun 2005 sensus 

penduduk dilaksanakan khusus untuk Aceh-Nias (SPAN05) untuk memenuhi kebutuhan 

data kependudukan pasca bencana gempa bumi dan tsunami. 

SP menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu: pencacahan lengkap dan 

pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di 

wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara 

Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera 

Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan ) yang 

tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk 

yang bertempat tinggal di blok -blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara 

acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga. 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. 

Sampai dengan tahun 2006 telah diadakan 30 kali survei, dengan metode dan jumlah 

sampel yang senantiasa diperbarui. Di Provinsi Aceh, Susenas sempat terhenti 

pelaksanaanya yaitu dari tahun 2000 hingga 2002. Susenas mengumpulkan data 

kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas 

serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum 

dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi 

penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul 

adalah: 

(a) Konsumsi/Pengeluran/Pendapatan 

(b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan 

(c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumah Tangga, Kriminalitas 

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas di Indonesia beragam dari 25 ribu 

sampai 100 ribu rumahtangga. Sejak tahun 1992, beberapa pertanyaan mengenai 

ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kriminalitas dikumpulkan setiap tahun 


dalam kuesioner kor dan sejak tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu 

rurnah tangga. Peningkatan jurnlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan 

penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya peningkatan jumlah 

sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan 

pengumpulan data di lapangan. 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan 

pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. 

Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun, yaitu 

pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Tetapi mulai 1994-2001 

pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus. Selama 

periode 2002-2004, sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara 

tahunan. Selama periode tersebut data hanya dapat disajikan pada tingkat nasional. 

Pada tahun 2005 – 2006, Sakernas dilakukan semesteran yaitu bulan 

Februari dan November dan data yang dihasilkan cukup representatif untuk disajikan 

sampai tingkat Provinsi dengan jumlah sampel 2.016 rumah tangga. Mulai tahun 2007 

pelaksanaan Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan Agustus, di mana untuk bulan 

Agustus data yang dihasilkan cukup representatif untuk disajikan sampai tingkat 

Kabupaten/Kota dengan jumlah sampel 12.096 rumah tangga. 



DAN 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH 


Jl. Tgk H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121 

Telp (0651) 23005 Faks (0651) 33632 

Email: bps1100@mailhost.bps.go.id

Download - BAPPEDA Aceh - Pemerintah Aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?