02.07.2013 Views

Pekerjaan Sosial Jilid 3.pdf

Pekerjaan Sosial Jilid 3.pdf

Pekerjaan Sosial Jilid 3.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

mengadvokasikan pembiayaan program-program dan<br />

pelayanan-pelayanan untuk menjamin kualitas<br />

kehidupan bagi ODHA dan perundang-undangan<br />

untuk melindungi kebebasan sipil mereka (NASW,<br />

1999f, dalam DuBois & Miley, 2005: 331). Bagi<br />

ODHA, kesalahpahaman, stigma, dan kompleksitas<br />

penyakit HIV/AIDS mempersulit mereka dalam<br />

berurusan dengan birokrasi perawatan kesehatan,<br />

asuransi kesehatan, pemeliharaan penghasilan,<br />

jaminan sosial, dan sumberdaya-sumberdaya yang<br />

berbasiskan masyarakt lainnya. Pekerja sosial kadangkadang<br />

dapat mendekati sistem-sistem ini secara<br />

langsung untuk memohonkan suatu sebab-musebab<br />

klien atau dapat menyarankan cara-cara dimana klien<br />

dapat menyampaikan secara berhasil kepentingannya<br />

sendiri. Diarahkan pada penciptaan perubahan pada<br />

level makro, advokasi sebab menitikberatkan<br />

“pembiayaan penelitian yang memadai atas semua<br />

aspek HIV/AIDS, termasuk pencegahan, intervensi<br />

klinis, dan pengembangan vaksin” (NASW, 1999f:<br />

182, dalam DuBois & Miley, 2005: 331).<br />

c. Isu-isu etika dan hukum<br />

Dalam perawatan ODHA, tentu saja sering muncul<br />

isu-isu yang berlebihan tentang nilai, etika, dan<br />

hukum. Dilema etik muncul di seputar konflik antara<br />

nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai klien; konflik dengan<br />

kalangan profesional lain dimana isu-isu pribadi<br />

mereka yang bias dan isu-isu pribadi mereka yang<br />

tidak terpecahkan merupakan hambatan-hambatan<br />

bagi penyelenggaraan pelayanan-pelayanan; isu-isu<br />

tentang “hak untuk mengenal/mengetahui” klien yang<br />

tertular HIV/AIDS bertentangan dengan hak-hak klien<br />

atas privasi; dilema apakah memperlihatkan suatu<br />

status HIV klien kepada pasangan seksualnya apabila<br />

klien menolak membuka informasi ini; dan berbagai<br />

isu-isu hukum yang menuntut pengujian kewenangan,<br />

kewajiban untuk menyembuhkan, kerahasiaan,<br />

diskriminasi, dan hak-hak pribadi (Patania, 1998;<br />

Reamer, 1993; dalam DuBois & Miley, 2005: 331).<br />

Fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang<br />

berkaitan dengan kerahasiaan dan HIV/AIDS<br />

409

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!