06.08.2013 Views

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>KAJIAN</strong> <strong>HUKUM</strong> <strong>TERHADAP</strong> <strong>PENDAFTARAN</strong> <strong>JAMINAN</strong> <strong>FIDUSIA</strong><br />

DI KANTOR <strong>PENDAFTARAN</strong> <strong>FIDUSIA</strong> DAERAH KHUSUS IBUKOTA<br />

JAKARTA<br />

ABSTRAK<br />

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk<br />

jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, diantaranya<br />

adalah Gadai, Hipotek dan Jaminan Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan<br />

telah mendapatkan pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor<br />

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999.<br />

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum.<br />

Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan<br />

pendaftarannya. Kelemahan itu ialah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran<br />

Jaminan Fidusia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat pada Undang-<br />

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri, yaitu Pasal<br />

11 ayat (1) dimana yang didaftarkan adalah Bendanya, dengan ketentuan dalam<br />

Pasal 12 ayat (1) dimana yang didaftarkan adalah Jaminan Fidusianya.<br />

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum terhadap<br />

Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus<br />

Ibukota Jakarta.<br />

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis<br />

empiris, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan<br />

penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.<br />

Dari hasil penelitian ini disimpulkan hal yang sebenarnya harus didaftar<br />

dalam jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya. Hal<br />

tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal<br />

13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan<br />

Fidusia. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam<br />

fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi<br />

jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran terhadap benda. Perlindungan<br />

yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan obyek jaminan<br />

fidusia berupa stok barang dagangan telah sangat mencukupi, yaitu jika yang<br />

didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah berupa ikatan jaminan.<br />

Dengan ikatan jaminan kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan<br />

mengeksekusi obyek jaminan fidusia sesuai dengan yang terdapat dalam<br />

lampiran tentang rincian benda dan jika benda yang dijadikan obyek jaminan<br />

tidak ada sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut<br />

pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan obyek jaminan<br />

sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.<br />

Kata Kunci : Jaminan Fidusia– Pendaftaran Jaminan Fidusia.<br />

i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!