LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Kata</strong> <strong>Pengantar</strong><br />
Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<br />
melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita<br />
senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas<br />
semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan<br />
negara tercinta ini.<br />
Tanpa terasa, masa pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu II dalam upaya<br />
untuk mewujudkan Indonesia yang semakin adil, aman, makmur dan sejahtera<br />
telah memasuki tahun ke-3 (tiga). Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak<br />
capaian strategis yang berhasil kita lakukan dengan semangat dan kerja keras di<br />
tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami cobaan, tantangan dan ujian<br />
yang tidak ringan. Gerak langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang<br />
kreatif dan inovatif dalam berbagai aspek semakin nyata baik di pusat<br />
maupun di daerah, hendaknya tetap kita jaga dan pertahankan,<br />
bahkan harus terus ditingkatkan di masa mendatang. Saya<br />
menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap segenap tingkatan aparatur<br />
negara/birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah terobosan untuk<br />
kemajuan dan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<br />
Pada 5 (lima) bulan awal pengabdian saya selaku Menteri Pendayagunaan<br />
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya terus mengharapkan dukungan<br />
dan kebersamaan dari segenap tingkatan aparatur negara/birokrasi untuk<br />
mewujudkan hasil nyata sebagai terobosan dalam rangka percepatan reformasi<br />
birokrasi. Tugas kita 2 (dua) tahun kedepan akan semakin berat dalam<br />
mengawal jalannya pemerintahan. Kita akan dihadapkan dengan tahun<br />
dengan situasi sosial dan politik yang dinamis menyongsong pemilu tahun 2014.<br />
Untuk itu, peran aparatur negara menjadi unsur yang sangat penting dalam<br />
mendinamisir jalannya keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di<br />
seluruh tanah air.<br />
Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah<br />
birokrasi menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana<br />
harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi kita jajaran <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB yang diserahi tugas untuk mengkoordinasikan dan merumuskan<br />
kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.<br />
i Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Kita harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan<br />
komitmen disertai produktivitas kin kinerja erja yang optimal dalam setiap pelaksanaan<br />
peran dan tugas ini.<br />
Pelaksanaan elaksanaan 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi<br />
sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan PAN dan RB yang telah kita canangkan<br />
harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien efisien, yaitu :<br />
1) Penataan Struktur Birokrasi;<br />
2) Penataan Jumlah dan distribusi PNS;<br />
3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi secara Terbuka;<br />
4) Profesionalisasi PNS;<br />
5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah ( (E-Government);<br />
Government);<br />
6) Penyederhanaan Perizinan Usaha;<br />
7) Peningkatan Transpar Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur;<br />
8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;<br />
9) Efisiensi Penggunaan Fasilit Fasilitas, as, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.<br />
Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja kebijakan PAN dan RB<br />
tahun <strong>2011</strong>, 1, kita menyusun Laporan Akunt Akuntabilitas abilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br />
(<strong>LAKIP</strong>) <strong>Kementerian</strong> ementerian PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>. Hal ini semata semata-mata kita<br />
tunjukkan kepada masyarakat bahwa <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB mempunyai<br />
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang<br />
berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain,<br />
penyusunan <strong>LAKIP</strong> <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB juga dimaksudkan sebagai<br />
pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar<br />
penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan ya yang baik.<br />
Mudah-mudahan, mudahan, penyajian <strong>LAKIP</strong> <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB ini menjadi<br />
cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu<br />
tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif<br />
dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen<br />
keuangan maupun koordinasi pelaksana pelaksanaannya.<br />
Menteri<br />
Pendayagunaan Aparatur Negara<br />
dan Reformasi Birokrasi,<br />
Azwar Abubakar<br />
ii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun 201 <strong>2011</strong>
<strong>Daftar</strong> <strong>Isi</strong><br />
<strong>Kata</strong> <strong>Pengantar</strong> i<br />
<strong>Daftar</strong> <strong>Isi</strong> iii<br />
Ringkasan Eksekutif iv<br />
I Pendahuluan 1<br />
A. Latar Belakang 1<br />
B.<br />
C.<br />
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi<br />
Aspek Strategis<br />
D. Struktur Organisasi 4<br />
E. Sistematika Penyajian 5<br />
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 6<br />
A. RPJMN 2010-2014 6<br />
B.<br />
C.<br />
Rencana Strategi Tahun 2010-2014<br />
Penetapan Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
III Akuntabilitas Kinerja Tahun <strong>2011</strong> 22<br />
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun <strong>2011</strong> 22<br />
B. Analisis Capaian Kinerja 27<br />
C. Akuntabilitas Keuangan 101<br />
IV Penutup 105<br />
A. Simpulan 105<br />
B. Saran 106<br />
Lampiran<br />
1. Struktur Organisasi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
2. Pengukuran Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
2<br />
3<br />
10<br />
16
Ringkasan Eksekutif<br />
<strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br />
mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas<br />
pertama RPJMN 2010-2014 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu,<br />
seluruh program kerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB didasarkan pada tujuan,<br />
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana<br />
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana<br />
Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Menteri PAN dan RB dengan Presiden,<br />
serta Rencana Strategis (Renstra) <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun 2010-2014<br />
secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang<br />
akan dicapai dalam tahun <strong>2011</strong>. Ke tujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya<br />
diukur dengan mengaplikasikan 47 indikator kinerja dan 63 target kinerja.<br />
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang<br />
ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun <strong>2011</strong>, terdapat 4 sasaran<br />
strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu<br />
Sasaran Strategis 3, 5, 6 dan 7. Sedangkan 3 Sasaran Strategis lainnya belum<br />
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 2 dan 4.<br />
Meskipun begitu tingkat pencapaian 3 sasaran strategis tersebut diatas 80%.<br />
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB adalah<br />
sebesar 105,22%.<br />
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut<br />
dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :<br />
Sasaran Strategis I<br />
Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan,<br />
adil, patut dan memuaskan<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang pelayanan publik (PP,<br />
PerPres, Inpres, dan Per Men. PAN<br />
dan RB)<br />
1 PP, 1 Perpres,<br />
1 Inpres, 2 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
1 Draft RPP 90<br />
1 Draft Perpres 80<br />
1 Draft Inpres 80<br />
2 Draft<br />
Per.Men.PAN-RB<br />
iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
90
Persentase Provinsi yang diberi<br />
sosialisasi Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Persentase Instansi Pusat yang<br />
diberi sosialisasi Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Terlaksananya implementasi<br />
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009<br />
ttg Pelayanan Publik pada K/L<br />
Terlaksananya implementasi<br />
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009<br />
ttg Pelayanan Publik pada Provinsi<br />
Jumlah Kabupaten/ Kota yang<br />
mempresentasikan kepuasan<br />
pelanggan berdasarkan Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat (IKM)<br />
70 % Provinsi 30 % 42,86<br />
100 % 100 % 100<br />
11 K/L 0 K/L 0<br />
7 Pemda Provinsi 0 Pemda Provinsi 0<br />
33 Kab/kota 28 Kab/kota<br />
Skor IKM unit pelayanan 65 76,57 117,58<br />
Persentase Pemerintah Daerah yang<br />
menerapkan OSS (pelayanan<br />
terpadu)<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang<br />
dilakukan evaluasi dampak<br />
Pemberian Penghargaan Citra Bahkti<br />
Abdi Negara (CBAN)<br />
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan<br />
pedoman peningkatan kualitas<br />
pelayanan publik berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
Jumlah unit pelayanan publik yang<br />
menerapkan pedoman peningkatan<br />
kualitas pelayanan publik berbasis<br />
partisipasi masyarakat<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai<br />
Berdasarkan usulan<br />
instansi/Pemerintah Provinsi<br />
Persentase Pemda yang berkategori<br />
baik sesuai penilaian<br />
v Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
85<br />
75 % 79 % 105,33<br />
26 Kab/kota 0 Kab/kota 0<br />
5 Kab/kota 5 Kab/Kota 100<br />
15 unit 80 unit 533,33<br />
105 Kab/Kota 73 Kab/Kota 69,52<br />
60 % 0 % 0<br />
Persentase Pemda yang berkategori<br />
terbaik sesuai penilaian 60 % 0 % 0<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 87,86
Sasaran Strategis II<br />
Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
Kelembagaan (Perpres, Per. Men.<br />
PAN dan RB) 3 Perpres,<br />
Persentase penyelesaian konsolidasi<br />
struktural dan peningkatan kapasitas<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, BKN dan<br />
LAN<br />
Persentase <strong>Kementerian</strong> Negara yang<br />
telah tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
Persentase LPNK yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase LNS yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase Perwakilan RI di Luar<br />
Negeri yang telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase Sekretariat Lembaga<br />
Negara yang telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase instansi pemerintah (PPK-<br />
BLU) yang telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
Persentase Pemda yang dievaluasi<br />
organisasi dan tatakerjanya<br />
6 Per.Men.PAN dan RB<br />
3 Draft Perpres 85<br />
4 PerMen.PAN<br />
dan RB,<br />
2 Draft<br />
PerMen.PAN dan<br />
RB<br />
vi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
90<br />
100 % 80 % 80<br />
30 % 29,41 % 98,04<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 23,26 % 77,52<br />
30 % 0 % 0<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 25 % 83,33<br />
30 %<br />
30,30% Provinsi<br />
33,33% Kab/Kota<br />
101<br />
111,1<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 83,31<br />
Sasaran Strategis III<br />
Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan<br />
sejahtera<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang<br />
SDM Aparatur (UU, PP, Perpres, Per.<br />
1 RUU 1 RUU 100<br />
9 RPP 9 RPP 100
Men. PAN dan RB) 3 PP 12 PP 400<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
mengirimkan data usulan formasi PNS<br />
secara akurat dan benar sesuai aturan<br />
Persentase instansi yang menerapkan<br />
kebijakan pemantapan<br />
pengembangan pegawai<br />
Persentase peningkatan penghasilan<br />
PNS<br />
Persentase instansi yang menyusun<br />
informasi jabatan dalam rangka<br />
penyusunan sistem remunerasi<br />
berdasarkan merit system<br />
10 Per. Men.PAN<br />
dan RB<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III<br />
8 Per.Men.PAN<br />
dan RB<br />
vii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
80<br />
80 % IP Pusat 95 % IP Pusat 119<br />
80 % IP Daerah 92 % IP Daerah 115<br />
Sasaran Strategis IV<br />
5 % 5 % 100<br />
5 % 10 % 200<br />
20 % 30 % 150<br />
151,55<br />
Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif<br />
dan akuntabel<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
Tata Laksana (UU, PP, Per. Men. PAN<br />
dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah pusat<br />
yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik<br />
2 UU 2 RUU 80<br />
2 RUU 2 RUU 62,5<br />
1 PP 1 RPP 70<br />
5 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
2 Per. Men. PAN<br />
dan RB,<br />
3 Draft<br />
Per.Men.PAN<br />
dan RB<br />
88<br />
35 % 59,46 % 169<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 93,90<br />
Sasaran Strategis V<br />
Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana,<br />
sistematis, dan komprehensif<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah kebijakan pelaksanaan<br />
Reformasi Birokrasi yang diterbitkan<br />
7 kebijakan 10 kebijakan 143
Jumlah K/L yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi sesuai kebijakan<br />
RB Nasional<br />
12 K/L 20 K/L 167<br />
Jumlah K/L yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi 30 % 47 % 156<br />
Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang<br />
terukur sesuai dengan kebijakan RB<br />
Nasional<br />
Jumlah instansi yang menerima<br />
sosialisasi<br />
Jumlah asistensi reformasi birokrasi<br />
kepada instansi pusat dan daerah<br />
80 % 81 % 101<br />
100 % K/L<br />
30 % Pemda<br />
100 % K/L<br />
10 % Pemda<br />
100 % K/L<br />
100 % Prov.<br />
62 %<br />
-<br />
100<br />
333<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V 132,75<br />
Sasaran Strategis VI<br />
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
Akuntabilitas Kinerja (RUU, Per. Men.<br />
PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
menerapkan Sistem Akuntabilitas<br />
Kinerja sesuai aturan<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
akuntabilitas kinerjanya baik<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
menyusun Indikator Kinerja Utama<br />
(IKU)<br />
viii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
62<br />
-<br />
1 RUU 1 RUU 100<br />
3 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
3 Per. Men. PAN<br />
dan RB<br />
100<br />
50 % 50,34 % 100,68<br />
44 % 48,72 % 121,81<br />
22 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
Persentase <strong>LAKIP</strong> yang diterima 87 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
Persentase PK yang diterima<br />
55 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
20,10 % 91,36<br />
87,42 % 100,48<br />
60,29 % 109,62<br />
Persentase instansi peserta model<br />
Island of Integrity yang berhasil 32 % 30,77 % 76,92<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI 100,10
Sasaran Strategis VII<br />
Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang<br />
terintegrasi, efisien dan efektif<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
Pengawasan (RUU, Per. Men. PAN dan<br />
RB)<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan SPI sesuai dengan<br />
ketentuan<br />
Persentase laporan dumas yang<br />
disalurkan dan telah ditindaklanjuti<br />
oleh instansi pemerintah<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan dan melaporkan Inpres<br />
Percepatan Pemberantasan Korupsi<br />
yang dievaluasi sesuai pedoman<br />
1 RUU 1 Draft RUU 95<br />
2 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
2 Draft Per.Men.<br />
PAN dan RB<br />
ix Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
98<br />
50 % 62,55 % 125,30<br />
65 % 81 % 124,61<br />
65 % 51,88 % 79,81<br />
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII 104,54<br />
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 105,22
A. Latar Belakang<br />
Bab I<br />
Pendahuluan<br />
Keberadaan <strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi<br />
Birokrasi, tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah aparatur negara<br />
dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita<br />
luhur sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu<br />
“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi<br />
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk<br />
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan<br />
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,<br />
perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejak awal terbentuknya Negara<br />
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparatur negara telah menyertai dan<br />
menjaga perjalanan sejarah bangsa Indonesia agar tidak tercabik-cabik<br />
dalam keterpurukan dan tetap utuh dalam kerangka NKRI. Dengan<br />
memberikan arah kebijakan strategis yang menjadikan aparatur negara di<br />
pusat dan daerah dapat berperan aktif menyelenggarakan tugas-tugas<br />
pemerintahan dan pembangunan sehingga tetap berjalan sebagaimana<br />
mestinya. Meskipun gelombang pasang surut terjadi dalam dinamika<br />
sejarah perjuangan bangsa dan diwarnai pergolakan sosial yang kuat,<br />
berkat komitmen dan kinerja aparatur negara yang netral, profesional dan<br />
beretika, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan<br />
Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat tetap berjalan<br />
sampai dengan yang diharapkan.<br />
Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa<br />
terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan<br />
upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang<br />
memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya<br />
sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan<br />
masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa<br />
aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi<br />
keberlangsungan pembangunan nasional.<br />
Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2014, telah ditetapkan 11<br />
prioritas pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi Birokrasi<br />
dan tata kelola sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan<br />
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun<br />
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional<br />
(RPJMN) 2010-2014. Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut,<br />
Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada<br />
<strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br />
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 untuk<br />
menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan<br />
Reformasi Birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan<br />
pemerintahan negara. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan<br />
dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.<br />
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor:<br />
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas<br />
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun<br />
1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres)<br />
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br />
(AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah<br />
sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan<br />
pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan<br />
sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan<br />
perencanaan strategis yang ditetapkan.<br />
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi<br />
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang<br />
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi <strong>Kementerian</strong> Negara serta Susunan<br />
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I <strong>Kementerian</strong> Negara, maka<br />
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja <strong>Kementerian</strong><br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai<br />
berikut:<br />
1. Kedudukan<br />
<strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br />
dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan<br />
Reformasi Birokrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab<br />
kepada Presiden.<br />
2. Tugas Pokok<br />
<strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br />
diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang<br />
pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dalam<br />
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan<br />
pemerintahan negara.<br />
3. Fungsi<br />
Dalam melaksanakan tugas tersebut, <strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan<br />
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:<br />
1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan<br />
aparatur negara dan reformasi birokrasi;<br />
2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang<br />
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;<br />
3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi<br />
tanggungjawab <strong>Kementerian</strong> Pendayagunaan Aparatur Negara dan<br />
Reformasi Birokrasi;<br />
4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan <strong>Kementerian</strong><br />
C. ASPEK STRATEGIS<br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br />
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan<br />
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11<br />
prioritas nasional yaitu :<br />
1) reformasi birokrasi dan tata kelola;<br />
2) pendidikan;<br />
3) kesehatan;<br />
4) penanggulangan kemiskinan;<br />
5) ketahanan pangan;<br />
6) infrastruktur;<br />
7) iklim investasi dan usaha;<br />
8) energi;<br />
9) lingkungan hidup dan penanganan bencana;<br />
10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta<br />
11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.<br />
Prioritas yang terkait tugas dan fungsi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB adalah<br />
prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Selain itu,<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas<br />
lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor.<br />
Berkaitan dengan pencapaian target RPJMN Tahun 2010-2014, ditetapkan<br />
Pokok-pokok strategi dan kebijakan <strong>Kementerian</strong> PAN dan Reformasi<br />
Birokrasi tahun 2010-2014 yang difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama,<br />
sebagai berikut :<br />
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai<br />
landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi;<br />
2) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat<br />
sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu<br />
cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal<br />
ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat<br />
dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi<br />
pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan<br />
peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan<br />
3) Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang<br />
menyeluruh, mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan<br />
berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi<br />
pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah<br />
pelaksaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan<br />
pada konteks good governance ; (b) pembenahan sistem<br />
kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat<br />
dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta<br />
berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; (c)<br />
peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan<br />
manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan<br />
mulai dari perencanaan, penetapan formasi, rekruitmen/seleksi,<br />
penempatan, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta<br />
peningkatan tertib administrasi kepegawaian; (d) perbaikan<br />
pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui<br />
peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur<br />
pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan<br />
kenegaraan.<br />
D. Struktur Organisasi<br />
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata<br />
kerja tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Menteri<br />
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu<br />
oleh:<br />
1. Sekretariat <strong>Kementerian</strong>;<br />
2. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi;<br />
3. Deputi Bidang Kelembagaan;<br />
4. Deputi Bidang SDM Aparatur;<br />
5. Deputi Bidang Tata Laksana;<br />
6. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;<br />
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
7. Deputi Bidang Pelayanan Publik;<br />
8. Staf Ahli Bidang Hukum;<br />
9. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;<br />
10. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;<br />
11. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;<br />
12. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.<br />
Secara rinci struktur organisasi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB terdapat pada<br />
lampiran 1.<br />
E. Sistematika Penyajian<br />
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan<br />
mengenai pencapaian kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB selama Tahun<br />
<strong>2011</strong>. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2010 tersebut<br />
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)<br />
Tahun <strong>2011</strong> sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis<br />
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan<br />
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi<br />
perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan<br />
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<strong>LAKIP</strong>) <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
Tahun <strong>2011</strong> berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan<br />
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang<br />
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />
Pemerintah, sebagai berikut :<br />
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek<br />
strategis <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, serta struktur organisasi;<br />
Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara<br />
ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,<br />
kegiatan dan anggaran <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong> meliputi<br />
RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun<br />
2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun <strong>2011</strong>.<br />
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun <strong>2011</strong>, menjelaskan analisis<br />
pencapaian kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB dikaitkan dengan<br />
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk<br />
Tahun <strong>2011</strong>.<br />
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan<br />
Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong> dan<br />
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa<br />
datang.<br />
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Bab II<br />
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja<br />
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 612 Peraturan<br />
Presiden Nomor 24 Tahun 2010, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB diberikan tugas untuk<br />
menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan<br />
Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam<br />
menyelenggarakan pemerintahan negara.<br />
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
menyelenggarakan fungsi :<br />
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur<br />
negara dan reformasi birokrasi;<br />
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan<br />
aparatur negara dan reformasi birokrasi;<br />
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB;<br />
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB.<br />
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,<br />
efisien dan akuntabel, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB berpedoman pada dokumen<br />
perencanaan yang terdapat pada :<br />
1. RPJMN 2010-2014;<br />
2. Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB 2010-2014;<br />
3. Penetapan Kinerja Tahun <strong>2011</strong>.<br />
A. RPJMN 2010-2014<br />
RPJM 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan<br />
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya<br />
peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan<br />
kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.<br />
Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi Indonesia 2014<br />
adalah: Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan<br />
Berkeadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:<br />
1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan<br />
rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada<br />
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya<br />
manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui<br />
kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br />
2. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang<br />
demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan<br />
yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia;<br />
3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang<br />
dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat<br />
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.<br />
Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi<br />
pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang<br />
diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya<br />
Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam<br />
periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih<br />
sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi<br />
Indonesia yang adil dan demokratis. Misi tersebut adalah : 1)<br />
Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; 2)<br />
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan 3) Memperkuat Dimensi<br />
Keadilan di Semua Bidang.<br />
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014,<br />
pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun<br />
2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan<br />
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata<br />
Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;<br />
Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan<br />
Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan.<br />
Ke lima agenda tersebut memiliki prioritaskan yang dirumuskan dalam<br />
bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu : 1) Sasaran<br />
Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan<br />
Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan<br />
Hukum.<br />
Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan<br />
dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan<br />
Sebelas (11) Program Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi<br />
dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)<br />
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)<br />
infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9)<br />
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan,<br />
terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan<br />
inovasi teknologi.<br />
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga<br />
diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang<br />
bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani<br />
secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan<br />
persoalan yang sebenarnya.<br />
Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak<br />
khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara<br />
sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh<br />
karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan<br />
lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang<br />
yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas<br />
bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin<br />
kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang<br />
pembangunan yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;<br />
2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang<br />
Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan<br />
Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan<br />
Tataruang; dan 10) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.<br />
Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang<br />
yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi <strong>Kementerian</strong> Negara PAN dan<br />
Reformasi Birokrasi yaitu bidang (7) Bidang Hukum dan Aparatur<br />
dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan<br />
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan<br />
supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh<br />
aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta<br />
profesional melalui:<br />
a. Tercapainya tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator<br />
berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang<br />
bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan<br />
sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat;<br />
b. Terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa yang<br />
ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat,<br />
transparan dan akuntabel;<br />
c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan<br />
HAM, dengan indikator tersedianya kerangka regulasi yang<br />
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
erperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan<br />
mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan kasus-kasus HAM,<br />
termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin<br />
dan terpinggirkan;<br />
d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai<br />
dengan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 5 dan<br />
membaiknya opini BPK atas LKKL dan LKPD. Untuk LKKL diharapkan<br />
pada tahun 2014 seluruh KL (100%) mendapatkan opini Wajar Tanpa<br />
Pengecualian (WTP), sedangkan opini atas LKPD pada tahun 2014<br />
diharapkan yang mendapatkan opini WTP sebanyak 60% dan opini<br />
WDP sebanyak 40%;<br />
e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk<br />
dan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya skor Integritas<br />
Pelayanan Publik dan peringkat Kemudahan Berusaha. Skor Integritas<br />
Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat, bila pada tahun<br />
2008 adalah 6,84 diharapkan pada tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan<br />
untuk daerah ditandai meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik<br />
dari 6,69 pada tahun 2008 menjadi 8 pada tahun 2014. Skor Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan diharapkan tahun<br />
2014 skornya mencapai 85. Di samping itu, peringkat Kemudahan<br />
Berusaha diharapkan terus membaik dari peringkat 122 pada tahun<br />
2009 naik menjadi peringkat 75 pada tahun 2014;<br />
f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang<br />
ditandai dengan meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan<br />
dari 47,4 pada tahun 2008 menjadi 60 pada tahun 2014. Di samping<br />
itu, pada tahun 2014 ditargetkan seluruh instansi pemerintah telah<br />
menerapkan SAKIP, dan persentasi instansi yang dinilai akuntabel<br />
mencapai 80%.<br />
Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur,<br />
prioritas bidang hukum dan aparatur adalah Peningkatan Penyelenggaraan<br />
Tatakelola Pemerintahan yang Baik, dengan fokus prioritas pada: (1)<br />
Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan<br />
Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan,<br />
Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan<br />
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<br />
(KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan<br />
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan (7) Pemantapan<br />
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.<br />
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
B. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014<br />
Rencana Strategis (Renstra) <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB 2010-2014<br />
merupakan perencanaan jangka menengah <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB yang<br />
berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai<br />
dalam kurun waktu lima tahun oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB beserta<br />
strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas,<br />
fungsi dan peran yang diamanahkan.<br />
Penyusunan Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah mengacu pada RPJM<br />
Nasional tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya<br />
terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur.<br />
Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara<br />
unit-unit di bawah <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB maupun stakeholder<br />
eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB dapat diilustrasikan sebagai berikut :<br />
a. Visi<br />
Visi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB adalah : “Terwujudnya aparatur<br />
negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam<br />
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik<br />
Kelas Dunia 2025.”<br />
b. Misi<br />
Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB menetapkan 7 ( tujuh) misi yang akan dilakukan secara konsisten,<br />
yaitu:<br />
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;<br />
2) Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi:<br />
3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;<br />
4) Meningkatkan koordinasi pengawasan;<br />
5) Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;<br />
6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;<br />
7) Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.<br />
c. Tujuan<br />
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB menetapkan empat (4) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi<br />
dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu:<br />
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;<br />
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
2) Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan<br />
akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi;<br />
3) Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka<br />
percepatan pemberantasan korupsi yang efektif;<br />
4) Meningkatnya sumber daya <strong>Kementerian</strong> PAN dan Reformasi<br />
Birokrasi.<br />
d. Sasaran<br />
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara<br />
tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator<br />
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun<br />
2010-2014 adalah sebagai berikut :<br />
Sasaran Indikator Kinerja Utama<br />
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat<br />
Sasaran Strategis 1 :<br />
Terwujudnya kualitas pelayanan<br />
publik prima, cepat, pasti, murah,<br />
transparan, adil, patut dan<br />
memuaskan<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan dibidang<br />
pelayanan publik;<br />
2) Persentase Instansi yang skor IKM baik;<br />
3) Persentase Pemerintah Daerah yang<br />
menerapkan Pelayanan Terpadu Satu<br />
Pintu (PTSP);<br />
4) Persentase instansi yang berkategori<br />
baik sesuai penilaian;<br />
5) Persentase unit pelayanan yang<br />
berkategori baik sesuai penilaian;<br />
6) Jumlah instansi yang menerapkan<br />
pedoman peningkatan kualitas pelayanan<br />
publik berbasis partisipasi masyarakat;<br />
7) Jumlah instansi yang menerapkan UU<br />
Nomor 25/2009 tentang pelayanan<br />
publik;<br />
8) Jumlah Pemda yang melakukan<br />
peningkatan kualitas pelayanan publik<br />
berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM)<br />
yang diakui secara internasional.<br />
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Sasaran Indikator Kinerja Utama<br />
Tujuan 2 : Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan<br />
akuntabel dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi<br />
Sasaran Strategis 2 :<br />
Terwujudnya pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi nasional secara terencana,<br />
sistematis, dan komprehensif<br />
Sasaran Strategis 3 :<br />
Terwujudnya organisasi pemerintah<br />
yang proporsional, efektif dan<br />
efisien<br />
Sasaran Strategis 4 :<br />
Terwujudnya SDM Aparatur yang<br />
profesional, berkinerja,akuntabel<br />
dan sejahtera<br />
1) Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi yang diterbitkan;<br />
2) Jumlah K/L yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB<br />
Nasional;<br />
3) Jumlah Pemda yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB<br />
Nasional;<br />
4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang<br />
terukur sesuai dengan kebijakan RB<br />
Nasional.<br />
1) Jumlah Peraturan Kebijakan dibidang<br />
kelembagaan (UU, PP, Perpres, Per. Men.<br />
PAN dan RB);<br />
2) Persentase unit organisasi di lingkungan<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya;<br />
3) Jumlah kelembagaan Pemda yang telah<br />
dipantau dan dievaluasi organisasi dan<br />
tata kerjanya.<br />
1) Jumlah Peraturan Kebijakan dibidang<br />
SDM Aparatur (UU, PP, Perpres, Per.<br />
Men. PAN dan RB);<br />
2) Persentase peningkatan penghasilan PNS<br />
berdasarkan hasil analisis dikaitkan<br />
dengan tingkat inflasi;<br />
3) Jumlah instansi pemerintah yang<br />
menyusun perencanaan kebutuhan<br />
pegawai dan penataan PNS sesuai<br />
aturan;<br />
4) Persentase instansi yang menegakkan<br />
disiplin sesuai aturan;<br />
5) Persentase instansi pemerintah yang<br />
melakukan penataan jabatan PNS;<br />
6) Jumlah instansi pemerintah yang telah<br />
melakukan pemeringkatan jabatan.<br />
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Sasaran Strategis 5 :<br />
Sasaran Indikator Kinerja Utama<br />
Terwujudnya penyelenggaraan tata<br />
laksana pemerintah yang efisien,<br />
efektif dan akuntabel<br />
Sasaran Strategis 6 :<br />
Terwujudnya instansi pemerintah<br />
yang akuntabel dan berkinerja tinggi<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan dibidang<br />
ketatalaksanaan;<br />
2) Persentase instansi pemerintah pusat<br />
yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik;<br />
3) Persentase instansi pemerintah daerah<br />
yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik.<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
pengawasan dan akuntabilitas;<br />
2) Persentase instansi pemerintah yang<br />
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja<br />
sesuai aturan;<br />
3) Persentase instansi pemerintah yang<br />
akuntabilitas kinerjanya baik;<br />
4) Persentase instansi peserta model Island<br />
of Integrity yang berhasil;<br />
5) Persentase instansi pemerintah yang<br />
menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);<br />
6) Persentase <strong>LAKIP</strong> yang diterima;<br />
7) Persentase PK yang diterima.<br />
Tujuan 3 : Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka<br />
percepatan pemberantasan korupsi yang efektif;<br />
Sasaran Strategis 7 :<br />
Terwujudnya penyelenggaraan<br />
pengawasan intern pemerintah yang<br />
terintegrasi, efisien dan efektif<br />
1) Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan SPI sesuai dengan<br />
ketentuan;<br />
2) Persentase jumlah temuan yang<br />
ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun;<br />
3) Persentase laporan dumas yang<br />
disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh<br />
instansi pemerintah;<br />
4) Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan dan melaporkan Inpres<br />
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang<br />
dievaluasi sesuai pedoman.<br />
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Sasaran Indikator Kinerja Utama<br />
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara <strong>Kementerian</strong><br />
Sasaran Strategis 8 :<br />
PAN dan Reformasi Birokrasi<br />
Terwujudnya peningkatan kinerja<br />
manajemen internal dalam rangka<br />
pelaksanaan tugas <strong>Kementerian</strong><br />
e. Indikator Kinerja Utama (IKU)<br />
1) Persentase dokumen administrasi<br />
keuangan yang diselesaikan tepat waktu;<br />
2) Persentase barang milik negara yang<br />
tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah<br />
pencatatan BMN;<br />
3) Opini BPK terhadap laporan keuangan<br />
KemPAN dan RB;<br />
4) Persentase pejabat yang telah<br />
melaporkan LHKPN;<br />
5) Rasio sarana dan prasarana yang tersedia<br />
dengan kebutuhan pegawai sesuai<br />
standar kualitas pelayanan yang baik;<br />
6) Persentase dokumen program dan<br />
anggaran yang diselesaikan tepat waktu;<br />
7) Persentase dokumen pelaporan yang<br />
diselesaikan tepat waktu;<br />
8) Persentase kegiatan yang dilaksanakan<br />
sesuai dokumen perencanaan;<br />
9) Persentase publikasi/ pemberitaan<br />
tentang kebijakan PAN yang<br />
dilaksanakan;<br />
10) Persentase proses penyusunan<br />
peraturan perundang-undangan yang<br />
dilaksanakan sesuai prosedur.<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB juga telah menetapkan Indikator Kinerja<br />
Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi<br />
secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU<br />
telah mengacu pada Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB serta RPJMN<br />
tahun 2010-<strong>2011</strong>. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih<br />
indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN<br />
dan RB tahun 2010-2014 yang memiliki fokus pada perspektif<br />
stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses<br />
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
(peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai<br />
Indikator Kinerja Utama.<br />
Indikator kinerja utama <strong>Kementerian</strong> Negara PAN dan Reformasi<br />
Birokrasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014<br />
sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri<br />
Negara PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2010, sebagai berikut :<br />
No.<br />
Sasaran Strategis<br />
I. Terwujudnya kualitas<br />
pelayanan publik prima, cepat,<br />
pasti, murah, transparan, adil,<br />
patut dan memuaskan<br />
II. Terwujudnya organisasi<br />
pemerintah yang proporsional,<br />
efektif dan efisien<br />
III. Terwujudnya SDM Aparatur<br />
yang profesional,<br />
berkinerja,akuntabel dan<br />
sejahtera<br />
IV. Terwujudnya penyelenggaraan<br />
tata laksana pemerintah yang<br />
efisien, efektif dan akuntabel<br />
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Indikator Kinerja Utama<br />
1. Persentase instansi yang skor<br />
IKM baik;<br />
2. Persentase Pemerintah Daerah<br />
yang menerapkan Pelayanan<br />
Terpadu Satu Pintu (PTSP);<br />
3. Persentase Instansi yang<br />
berkategori baik sesuai penilaian;<br />
1. Persentase <strong>Kementerian</strong>/<br />
Lembaga yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya;<br />
2. Persentase kelembagaan Pemda<br />
yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya.<br />
1. Persentase peningkatan<br />
penghasilan PNS;<br />
2. Persentase instansi pemerintah<br />
yang menyusun perencanaan<br />
kebutuhan SDM aparatur sesuai<br />
aturan;<br />
3. Persentase instansi yang<br />
menegakkan disiplin sesuai<br />
aturan;<br />
4. Persentase instansi pemerintah<br />
yang melakukan penataan<br />
jabatan PNS.<br />
1. Persentase instansi pemerintah<br />
pusat yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik;<br />
2. Persentase instansi pemerintah<br />
daerah yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik.
No.<br />
Sasaran Strategis<br />
V. Terwujudnya pelaksanaan<br />
reformasi birokrasi nasional<br />
secara terencana, sistematis,<br />
dan komprehensif<br />
VI. Terwujudnya instansi<br />
pemerintah yang akuntabel<br />
dan berkinerja tinggi<br />
VII. Terwujudnya penyelenggaraan<br />
pengawasan intern<br />
pemerintah yang terintegrasi,<br />
efisien dan efektif<br />
C. Penetapan Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Indikator Kinerja Utama<br />
1. Tingkat kualitas pelaksanaan RB<br />
yang terukur sesuai dengan<br />
kebijakan RB Nasional;<br />
2. Jumlah K/L yang telah<br />
melaksanakan reformasi birokrasi<br />
sesuai kebijakan RB Nasional.<br />
1. Persentase instansi pemerintah<br />
yang menerapkan Sistem<br />
Akuntabilitas Kinerja sesuai<br />
aturan;<br />
2. Persentase instansi pemerintah<br />
yang akuntabilitas kinerjanya<br />
baik;<br />
3. Persentase instansi peserta<br />
model Island of Integrity yang<br />
berhasil.<br />
1. Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan SPI sesuai<br />
dengan ketentuan;<br />
2. Persentase laporan dumas yang<br />
disalurkan dan telah<br />
ditindaklanjuti oleh instansi<br />
pemerintah;<br />
3. Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan dan<br />
melaporkan Inpres Percepatan<br />
Pemberantasan Korupsi yang<br />
dievaluasi sesuai pedoman.<br />
Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan<br />
Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang<br />
Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan<br />
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja<br />
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan<br />
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus<br />
penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,<br />
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian<br />
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;<br />
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan<br />
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah membuat penetapan kinerja tahun 2010<br />
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.<br />
Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB serta RPJMN tahun 2010-2014. Oleh karena itu Indikator – indikator<br />
kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini<br />
adalah indikator kinerja utama tingkat kementerian yang telah ditetapkan<br />
dan telah diintegrasikan dalam Renstra <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tahun<br />
2010-2014.<br />
Penetapan Kinerja tingkat <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong> yang telah<br />
ditandatangani pada bulan Maret <strong>2011</strong> adalah sebagai berikut :<br />
Sasaran Strategis I<br />
Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah,<br />
transparan, adil, patut dan memuaskan<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan<br />
publik (PP, PerPres, Inpres, dan Per Men. PAN dan<br />
RB)<br />
Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi<br />
Undang-Undang ttg Pelayanan Publik<br />
Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi<br />
Undang-Undang ttg Pelayanan Publik<br />
Terlaksananya implementasi Undang-Undang No.<br />
25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik pada K/L<br />
Terlaksananya implementasi Undang-Undang No.<br />
25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik pada<br />
Provinsi<br />
Jumlah Kabupaten/ Kota yang mempresentasikan<br />
kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat (IKM)<br />
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
1 PP, 1 Perpres, 1 Inpres,<br />
2 Per. Men. PAN dan RB<br />
70 % Provinsi<br />
100 %<br />
11 K/L<br />
7 Pemda Provinsi<br />
33 Kab/kota<br />
Skor IKM unit pelayanan 65
Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan<br />
OSS (pelayanan terpadu)<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi<br />
dampak Pemberian Penghargaan Citra Bahkti<br />
Abdi Negara (CBAN)<br />
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman<br />
peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis<br />
partisipasi masyarakat<br />
Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan<br />
pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik<br />
berbasis partisipasi masyarakat<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai Berdasarkan<br />
usulan instansi/Pemerintah Provinsi<br />
Persentase Pemda yang berkategori baik sesuai<br />
penilaian<br />
Persentase Pemda yang berkategori terbaik<br />
sesuai penilaian<br />
Sasaran Strategis II<br />
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
75 %<br />
26 Kab/kota<br />
5 Kab/kota<br />
15 unit<br />
105 Kab/Kota<br />
60 %<br />
60 %<br />
Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang<br />
Kelembagaan (Perpres, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase penyelesaian konsolidasi struktural<br />
dan peningkatan kapasitas <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB, BKN dan LAN<br />
Persentase <strong>Kementerian</strong> Negara yang telah<br />
tertata organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya<br />
Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya<br />
Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang<br />
telah tertata organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang<br />
telah tertata organisasi dan tata kerjanya<br />
3 Perpres,<br />
6 Per. Men. PAN dan RB<br />
100 %<br />
30 %<br />
30 %<br />
30 %<br />
30 %<br />
30 %
Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang<br />
telah tertata kelembagaannya<br />
Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan<br />
tatakerjanya<br />
Sasaran Strategis III<br />
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
30 %<br />
30 %<br />
Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan<br />
sejahtera<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang SDM<br />
Aparatur (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan<br />
data usulan formasi PNS secara akurat dan benar<br />
sesuai aturan<br />
Persentase instansi yang menerapkan kebijakan<br />
pemantapan pengembangan pegawai<br />
1 RUU, 9 RPP, 3 PP,<br />
10 Per. Men PAN dan RB<br />
80 %<br />
5 %<br />
Persentase peningkatan penghasilan PNS 5 %<br />
Persentase instansi yang menyusun informasi<br />
jabatan dalam rangka penyusunan sistem<br />
remunerasi berdasarkan merit system<br />
Sasaran Strategis IV<br />
20 %<br />
Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien,<br />
efektif dan akuntabel<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata<br />
Laksana (UU, PP, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah pusat yang<br />
melakukan penataan ketatalaksanaan dengan<br />
baik<br />
2 UU, 2 RUU, 1 PP,<br />
5 Per. Men. PAN dan RB<br />
35 %
Sasaran Strategis V<br />
Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana,<br />
sistematis, dan komprehensif<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi yang diterbitkan<br />
Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi<br />
birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional<br />
Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi<br />
birokrasi<br />
Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur<br />
sesuai dengan kebijakan RB Nasional<br />
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
7 kebijakan<br />
12 K/L<br />
30 %<br />
80 %<br />
Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 100 % K/L<br />
30 % Pemda<br />
Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada<br />
instansi pusat dan daerah<br />
Sasaran Strategis VI<br />
100 % K/L<br />
10 % Pemda<br />
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas<br />
Kinerja (RUU, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan<br />
Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan<br />
Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas<br />
kinerjanya baik<br />
Persentase instansi pemerintah yang menyusun<br />
Indikator Kinerja Utama (IKU)<br />
1 RUU,<br />
3 Per. Men. PAN dan RB<br />
50 %<br />
44 %<br />
22 % (Pusat dan Daerah)<br />
Persentase <strong>LAKIP</strong> yang diterima 87 % (Pusat dan Daerah)<br />
Persentase PK yang diterima 55 % (Pusat dan Daerah)<br />
Persentase instansi peserta model Island of<br />
Integrity yang berhasil<br />
32 %
Sasaran Strategis VII<br />
Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang<br />
terintegrasi, efisien dan efektif<br />
Indikator Kinerja Target<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan<br />
(RUU, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan<br />
Persentase laporan dumas yang disalurkan dan<br />
telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah<br />
Persentase instansi pemerintah yang<br />
melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan<br />
Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai<br />
pedoman<br />
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
1 RUU,<br />
2 Per. Men. PAN dan RB<br />
50 %<br />
65 %<br />
65 %<br />
Terdapat perbedaan indikator kinerja antara PK (Penetapan Kinerja) dan IKU<br />
(Indikator Kinerja Utama) dikarenakan :<br />
1. PK Tahun <strong>2011</strong> telah ditetapkan pada bulan Maret tahun <strong>2011</strong>; sedangkan<br />
2. IKU Tahun <strong>2011</strong> baru ditetapkan pada bulan Oktober <strong>2011</strong>; dikarenakan<br />
menyesuaikan dengan kondisi aktual bidang PAN dan RB saat ini.<br />
Indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja (<strong>LAKIP</strong><br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB) tahun <strong>2011</strong> adalah indikator kinerja yang terdapat<br />
pada PK tahun <strong>2011</strong>.
Bab III<br />
Akuntabilitas Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
Pengukuran tingkat capaian kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
tahun <strong>2011</strong> dilakukan dengan cara membandingkan antara target<br />
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan<br />
Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tahun <strong>2011</strong> dengan realisasinya. Tingkat<br />
capaian kinerja Kementeraian PAN dan RB tahun <strong>2011</strong> berdasarkan hasil<br />
pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :<br />
Sasaran Strategis I<br />
Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah,<br />
transparan, adil, patut dan memuaskan<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang pelayanan publik (PP,<br />
PerPres, Inpres, dan Per Men.<br />
PAN dan RB)<br />
Persentase Provinsi yang diberi<br />
sosialisasi Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Persentase Instansi Pusat yang<br />
diberi sosialisasi Undang-Undang<br />
ttg Pelayanan Publik<br />
Terlaksananya implementasi<br />
Undang-Undang No. 25 Tahun<br />
2009 ttg Pelayanan Publik pada<br />
K/L<br />
Terlaksananya implementasi<br />
Undang-Undang No. 25 Tahun<br />
2009 ttg Pelayanan Publik pada<br />
Provinsi<br />
Jumlah Kabupaten/ Kota yang<br />
mempresentasikan kepuasan<br />
pelanggan berdasarkan Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat (IKM)<br />
1 PP, 1 Perpres,<br />
1 Inpres, 2 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
1 Draft RPP 90<br />
1 Draft Perpres 80<br />
1 Draft Inpres 80<br />
2 Draft<br />
PerMenPAN-RB<br />
90<br />
70 % Provinsi 30 % 42,86<br />
100 % 100 % 100<br />
11 K/L 0 K/L 0<br />
7 Pemda Provinsi 0 Pemda Provinsi 0<br />
33 Kab/kota<br />
28<br />
Kab/kota<br />
85
Skor IKM unit pelayanan 65 76,57 117,58<br />
Persentase Pemerintah Daerah<br />
yang menerapkan OSS<br />
(pelayanan terpadu)<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang<br />
dilakukan evaluasi dampak<br />
Pemberian Penghargaan Citra<br />
Bahkti Abdi Negara (CBAN)<br />
Jumlah Kab/Kota yang<br />
menerapkan pedoman<br />
peningkatan kualitas pelayanan<br />
publik berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
Jumlah unit pelayanan publik<br />
yang menerapkan pedoman<br />
peningkatan kualitas pelayanan<br />
publik berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang<br />
dinilai Berdasarkan usulan<br />
instansi/Pemerintah Provinsi<br />
Persentase Pemda yang<br />
berkategori baik sesuai penilaian<br />
Persentase Pemda yang<br />
berkategori terbaik sesuai<br />
penilaian<br />
75 % 79 % 105,33<br />
26<br />
Kab/kota<br />
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
0<br />
Kab/kota<br />
5 Kab/kota 5 Kab/Kota 100<br />
15 unit 80 unit 533,33<br />
105 Kab/Kota 73 Kab/Kota 69,52<br />
Sasaran Strategis II<br />
60 % 0 % 0<br />
60 % 0 % 0<br />
Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Kelembagaan (Perpres,<br />
Per. Men. PAN dan RB) 3 Perpres,<br />
Persentase penyelesaian<br />
konsolidasi struktural dan<br />
peningkatan kapasitas<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, BKN<br />
dan LAN<br />
6 Per.Men.PAN dan RB<br />
3 Draft Perpres 85<br />
4 PerMen.PAN<br />
dan RB,<br />
2 Draft<br />
PerMen.PAN<br />
dan RB<br />
0<br />
90<br />
100 % 80 % 80
Persentase <strong>Kementerian</strong> Negara<br />
yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya<br />
Persentase LPNK yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
Persentase LNS yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
Persentase Perwakilan RI di Luar<br />
Negeri yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase Sekretariat Lembaga<br />
Negara yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya<br />
Persentase instansi pemerintah<br />
(PPK-BLU) yang telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
Persentase Pemda yang<br />
dievaluasi organisasi dan<br />
tatakerjanya<br />
30 % 29,41 % 98,04<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 23,26 % 77,52<br />
30 % 0 % 0<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 25 % 83,33<br />
30 %<br />
Sasaran Strategis III<br />
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
30,30 % Provinsi<br />
33,33 % Kab/Kota<br />
101<br />
111,1<br />
Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan<br />
sejahtera<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
Bidang SDM Aparatur (UU, PP,<br />
Perpres, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah<br />
yang mengirimkan data usulan<br />
formasi PNS secara akurat dan<br />
benar sesuai aturan<br />
Persentase instansi yang<br />
menerapkan kebijakan<br />
pemantapan pengembangan<br />
pegawai<br />
Persentase peningkatan<br />
penghasilan PNS<br />
1 RUU 1RUU 100<br />
9 RPP 9 RPP 100<br />
3 PP 12 PP 400<br />
10 Per. Men.PAN<br />
dan RB<br />
8 Per. Men.PAN<br />
dan RB<br />
80<br />
80 % IP Pusat 95 % IP Pusat 119<br />
80 % IP Daerah 92 % IP Daerah 115<br />
5 % 5 % 100<br />
5 % 10 % 200
Persentase instansi yang<br />
menyusun informasi jabatan<br />
dalam rangka penyusunan sistem<br />
remunerasi berdasarkan merit<br />
system<br />
Sasaran Strategis IV<br />
20 % 30 % 150<br />
Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien,<br />
efektif dan akuntabel<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Tata Laksana (UU, PP,<br />
Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi pemerintah<br />
pusat yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik<br />
2 UU 2 RUU 80<br />
2 RUU 2 RUU 62,5<br />
1 PP 1 RPP 70<br />
5 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
Sasaran Strategis V<br />
2 Per. Men. PAN<br />
dan RB,<br />
3 Draft<br />
Per.Men.PAN<br />
dan RB<br />
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
88<br />
35 % 59,46 % 169<br />
Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana,<br />
sistematis, dan komprehensif<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah kebijakan pelaksanaan<br />
Reformasi Birokrasi yang<br />
diterbitkan<br />
Jumlah K/L yang telah<br />
melaksanakan reformasi<br />
birokrasi sesuai kebijakan RB<br />
Nasional<br />
Jumlah K/L yang telah<br />
melaksanakan reformasi<br />
birokrasi<br />
Tingkat kualitas pelaksanaan RB<br />
yang terukur sesuai dengan<br />
kebijakan RB Nasional<br />
7 kebijakan 10 kebijakan 143<br />
12 K/L 20 K/L 167<br />
30 % 47 % 156<br />
80 % 81 % 101
Jumlah instansi yang menerima<br />
sosialisasi<br />
Jumlah asistensi reformasi<br />
birokrasi kepada instansi pusat<br />
dan daerah<br />
100 % K/L<br />
30 % Pemda<br />
100 % K/L<br />
10 % Pemda<br />
Sasaran Strategis VI<br />
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
100 % K/L<br />
100 % Prov.<br />
62 %<br />
-<br />
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Akuntabilitas Kinerja<br />
(RUU, Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang menerapkan<br />
Sistem Akuntabilitas Kinerja<br />
sesuai aturan<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang akuntabilitas<br />
kinerjanya baik<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang menyusun<br />
Indikator Kinerja Utama (IKU)<br />
Persentase <strong>LAKIP</strong> yang<br />
diterima<br />
Persentase PK yang diterima<br />
Persentase instansi peserta<br />
model Island of Integrity yang<br />
berhasil<br />
100<br />
333<br />
62<br />
-<br />
1 RUU 1 RUU 100<br />
3 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
3 Per. Men. PAN<br />
dan RB<br />
100<br />
50 % 50,34 % 100,68<br />
44 % 48,72 % 121,81<br />
22 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
87 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
55 % (Pusat dan<br />
Daerah)<br />
Sasaran Strategis VII<br />
20,10 % 91,36<br />
87,42 % 100,48<br />
60,29 % 109,62<br />
32 % 30,77 % 76,92<br />
Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang<br />
terintegrasi, efisien dan efektif<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Pengawasan (RUU, Per.<br />
Men. PAN dan RB)<br />
1 RUU 1 Draft RUU 95<br />
2 Per. Men. PAN dan<br />
RB<br />
2 Draft Permen.<br />
PAN-RB<br />
98
Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan SPI sesuai<br />
dengan ketentuan<br />
Persentase laporan dumas yang<br />
disalurkan dan telah<br />
ditindaklanjuti oleh instansi<br />
pemerintah<br />
Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan dan<br />
melaporkan Inpres Percepatan<br />
Pemberantasan Korupsi yang<br />
dievaluasi sesuai pedoman<br />
50 % 62,55 % 125,30<br />
65 % 81 % 124,61<br />
65 % 51,88 % 79,81<br />
Rata-rata capaian kinerja 105,22<br />
B. Analisis Capaian Kinerja<br />
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kualitas pelayanan<br />
publik prima, cepat, pasti, murah,transparan<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah<br />
peraturan/kebijakan di<br />
bidang pelayanan<br />
publik (PP, PerPres,<br />
Inpres, dan Per.<br />
Men.PAN dan RB)<br />
2) Persentase Provinsi<br />
yang diberi sosialisasi<br />
Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
3) Persentase Instansi<br />
Pusat yang diberi<br />
sosialisasi Undang-<br />
Undang ttg Pelayanan<br />
Publik<br />
1 PP 1 Draft RPP 90<br />
1 Perpres 1 Draft Perpres 80<br />
1 Inpres 1 Draft Inpres 80<br />
2 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
2 Draft<br />
PerMenPAN-RB<br />
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
90<br />
70 % 30 % 42,86<br />
100 % 100 % 100
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
4) Terlaksananya<br />
implementasi<br />
Undang-Undang No.<br />
25 Tahun 2009 ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
pada K/L<br />
5) Terlaksananya<br />
implementasi<br />
Undang-Undang No.<br />
25 Tahun 2009 ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
pada Provinsi<br />
6) Jumlah Kabupaten/<br />
Kota yang<br />
mempresentasikan<br />
kepuasan pelanggan<br />
berdasarkan Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat<br />
(IKM)<br />
7) Skor IKM unit<br />
pelayanan<br />
8) Persentase<br />
Pemerintah Daerah<br />
yang menerapkan<br />
OSS (pelayanan<br />
terpadu)<br />
9) Jumlah<br />
Kabupaten/Kota yang<br />
dilakukan evaluasi<br />
dampak Pemberian<br />
Penghargaan Citra<br />
Bahkti Abdi Negara<br />
(CBAN)<br />
11 K/L 0 K/L 0<br />
7 Pemda<br />
Provinsi<br />
0 Pemda<br />
Provinsi<br />
33 Kab/kota 28 Kab/kota 85<br />
65 76,57 117,58<br />
75 % 79 % 105,33<br />
26 Kab/kota 0 kab/kota 0<br />
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
0
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
10) Jumlah Kab/Kota<br />
yang menerapkan<br />
pedoman<br />
peningkatan kualitas<br />
pelayanan publik<br />
berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
11) Jumlah unit<br />
pelayanan publik<br />
yang menerapkan<br />
pedoman<br />
peningkatan kualitas<br />
pelayanan publik<br />
berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
12) Jumlah<br />
Kabupaten/Kota yang<br />
dinilai Berdasarkan<br />
usulan<br />
instansi/Pemerintah<br />
Provinsi<br />
13) Persentase Pemda<br />
yang berkategori baik<br />
sesuai penilaian<br />
14) Persentase Pemda<br />
yang berkategori<br />
terbaik sesuai<br />
penilaian<br />
5 Kab/kota 5 Kab/Kota 100<br />
15 unit 80 unit 533,33<br />
105 Kab/Kota 73 Kab/Kota 69,52<br />
60% 0 % 0<br />
60% 0 % 0<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
29 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan publik<br />
1. Perkembangan Rancangan PP<br />
a. Melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.758/Sesneg/D-<br />
4/PU.02/06/<strong>2011</strong> tanggal 9 Juni <strong>2011</strong> yang ditujukan kepada<br />
Menterui terkait perihal Permohonan Paraf Naskah Asli Rancangan<br />
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25<br />
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dimintakan paraf<br />
terhadap konsep RPP dan telah diparaf oleh 3 Menteri yaitu<br />
Menteri PAN dan RB, Menteri BUMN, dan Menteri Dalam Negeri.<br />
b. Ketika meminta paraf ke Menteri Keuangan, ada masukan masalah<br />
Tarif/Biaya PNBP sehingga perlu merubah pasal 29 sehingga RPP di<br />
perbaiki kembali.<br />
c. Melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor S-703/MK.02/<strong>2011</strong><br />
tanggal 7 November <strong>2011</strong> perbaikan RPP dikembalikan kembali ke<br />
Setneg untuk dimintakan kembali paraf ulang Menteri yang terkait.<br />
d. Saat ini RPP telah di paraf ulang oleh Menteri PAN dan RB dan<br />
Menteri Keuangan.<br />
e. Sementara ini posisi RPP sedang berada di <strong>Kementerian</strong> Dalam<br />
Negeri untuk dimintakan paraf Menteri Dalam Negeri.<br />
2. R-Perpres tentang Ganti Rugi<br />
a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan<br />
ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor<br />
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat penerima<br />
layanan berhak mengadukan penyelenggara pelayanan dan atau<br />
pelaksana pelayanan yang dalam memberikan pelayanan tidak<br />
sesuai dengan standar pelayanan. Dalam surat pengaduan<br />
dimaksud masyarakat yang dirugikan oleh penyelenggara atau<br />
pelaksana pelayanan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.<br />
b. Untuk membayar ganti rugi dimaksud, didalam Pasal 50 ayat (4)<br />
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br />
menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan wajib menyediakan<br />
anggaran guna membayar ganti rugi dan Pasal 50 ayat (8)<br />
disebutkan bahwa mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti<br />
rugi dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.<br />
c. <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB saat ini telah menyusun dan<br />
merumuskan Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan<br />
Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagai pedoman bagi<br />
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian<br />
ganti rugi. R-Perpres ini telah dibahas dengan beberapa instansi<br />
terkait untuk memperoleh masukan penyempurnaan.<br />
d. Mengingat pembayaran ganti rugi ini berkaitan erat dengan<br />
keuangan Negara, Rancangan Perpres perlu dibahas atau<br />
diharmonisasikan terlebih dahulu di internal <strong>Kementerian</strong> Keuangan<br />
guna disepakati bagaimana sistem penganggaran dalam<br />
pembayaran ganti rugi. Hasil pembahasan atau harmonisasi<br />
tersebut kiranya dapat disampaikan kepada kami sebagai bahan<br />
masukan penyempurnaan Rancangan Perpres dimaksud.<br />
e. <strong>Kementerian</strong> Keuangan telah menaggapi R-Perpres dimaksud dan<br />
telah dikirim kembali ke <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB untuk ditindak<br />
lanjuti. Namun mengingat R-Perpres ini berkaitan dengan<br />
anggaran maka perlu pemikiran yang mendalam untuk segera<br />
ditetapkan oleh Presiden.<br />
f. Posisi Rancangan R-Perpres yang sudah dibahas dan disetujui oleh<br />
instansi terkait, akan dikirim kepada Presiden menunggu PP<br />
Pelaksaan UU Pelayanan Publik ditetapkan.<br />
3. R-Inpres Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayan<br />
Rancangan Inpres sudah disusun dan dirumuskan oleh internal<br />
Kedeputian Pelayanan Publik <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB.<br />
Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Target awal adalah sebanyak 70% dari 33 provinsi, yaitu sejumlah 23<br />
Provinsi. Capaian pada tahun <strong>2011</strong> sebanyak 11 Provinsi yang<br />
tersosialisasi, diakumulasikan dengan capaian pada tahun 2010 sehingga<br />
jumlah Provinsi yang tersosialisasi mencapai target sebanyak 23 Provinsi.<br />
Adapun Provinsi yang telah diberikan sosialisasi pada Tahun <strong>2011</strong> adalah :<br />
1. Provinsi Kepulauan Riau<br />
2. Provinsi Lampung<br />
3. Provinsi Papua<br />
4. Provinsi Jawa Tengah<br />
5. Provinsi Sulawesi Utara<br />
6. Provinsi Jawa Barat<br />
7. Provinsi Sulawesi Selatan<br />
8. Provinsi Maluku Utara<br />
9. Provinsi NTT<br />
10. Provinsi Sumatera Selatan<br />
11. Provinsi Jawa Timur<br />
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Target awal sosialisasi dilaksanakan pada 34 K/L dan pada pelaksanaannya<br />
sosialisasi telah sesuai dengan target, yaitu sebanyak 34 K/L. Sosialisasi<br />
dilaksanakan di <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB yang dibagi dalam 2 tahap.<br />
Adapun K/L yang telah diberikan sosialisasi pada tahap I adalah :<br />
1. Menko Perekonomian<br />
2. Menko Politik Hukum dan Keamanan<br />
3. Menko Kesejahteraan Rakyat<br />
4. Sekretariat Negara<br />
5. <strong>Kementerian</strong> Perhubungan<br />
6. <strong>Kementerian</strong> Dalam Negeri<br />
7. <strong>Kementerian</strong> Luar Negeri<br />
8. <strong>Kementerian</strong> Pertahanan<br />
9. <strong>Kementerian</strong> Keuangan<br />
10. <strong>Kementerian</strong> Hukum dan HAM<br />
11. <strong>Kementerian</strong> ESDM<br />
12. <strong>Kementerian</strong> Prindustrian<br />
13. <strong>Kementerian</strong> Perdagangan<br />
14. <strong>Kementerian</strong> Pertanian<br />
15. <strong>Kementerian</strong> Kehutanan<br />
16. <strong>Kementerian</strong> Kelautan dan Perikanan<br />
17. <strong>Kementerian</strong> Tenaga Kerja<br />
Sedangkan pada Tahap II, yaitu :<br />
1. <strong>Kementerian</strong> Pekerjaan Umum<br />
2. <strong>Kementerian</strong> Kesehatan<br />
3. <strong>Kementerian</strong> Pendidikan Nasional<br />
4. <strong>Kementerian</strong> Sosial<br />
5. <strong>Kementerian</strong> Agama<br />
6. <strong>Kementerian</strong> Kebudayaan dan Pariwisata<br />
7. <strong>Kementerian</strong> Komunikasi dan Informasi<br />
8. <strong>Kementerian</strong> Riset dan Teknologi<br />
9. <strong>Kementerian</strong> Koperasi dan UKM<br />
10. <strong>Kementerian</strong> Lingkungan Hidup<br />
11. <strong>Kementerian</strong> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
12. <strong>Kementerian</strong> Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br />
13. <strong>Kementerian</strong> Pembangunan Daerah Tertinggal<br />
14. <strong>Kementerian</strong> PPN/Bappenas<br />
15. <strong>Kementerian</strong> BUMN<br />
16. <strong>Kementerian</strong> Perumahan Rakyat<br />
17. <strong>Kementerian</strong> Pemuda dan Olah Raga<br />
32 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ttg<br />
Pelayanan Publik pada K/L<br />
Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 pada 11 K/L belum dilaksanakan<br />
karena pedoman monev implementasi belum disusun. Rencana Monev<br />
implementasi akan dilaksanakan di Tahun 2012, menunggu pedoman<br />
monitoring dan evaluasi ditetapkan.<br />
Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ttg<br />
Pelayanan Publik pada Provinsi<br />
Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 pada 7 Pemda Provinsi, Kab/Kota<br />
belum dilaksanakan karena pedoman monev implementasi belum disusun.<br />
Rencana Monitoring dan evaluasi implementasi akan dilaksanakan di Tahun<br />
2012, menunggu pedoman monitoring dan evaluasi ditetapkan.<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan<br />
berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br />
Perkembangan terkini menunjukan bahwa daerah yang telah melaksanakan<br />
survei IKM tahun <strong>2011</strong> adalah 28 Provinsi/Kab/Kota, daerah-daerah yang<br />
telah mempresentasikan hasil survei IKM antara lain : Kota Solok,<br />
Kab.Tanah Datar, Kota Padang, Kota Malang, Kota Surabaya, Kab.<br />
Semarang, Prov. NAD, Kab. Aceh Barat, Kota Banda Aceh, Kota Bekasi,<br />
Prov. Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Prov. Bengkulu,<br />
Kota Bengkulu, Kab. Kepahiang, Prov. Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota<br />
Bandung, Prov. Riau, Kota Pekan Baru, Prov. DIY, Kota Yogyakarta, Kab.<br />
Bantul, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Prov. Bali, Kota Denpasar. Adapun target<br />
yang akan dilakukan survei IKM adalah 33 Kabupaten/Kota, namun dari<br />
target tersebut baru dapat dilaksanakan pada 28 Kabupaten/kota, jadi<br />
capaian target yaitu sekitar 85% (delapan puluh lima persen).<br />
Skor IKM unit pelayanan<br />
Setelah melalui survei Skor IKM dilapangan maupun data yang diterima dari<br />
daerah yang telah melakukan survei IKM secara mandiri maka dapat<br />
diketahui bahwa Skor IKM rata-rata nasional adalah 76,6 dari 467 unit<br />
pelayanan yang telah melaksanakan survei IKM. Adapun dari target yang<br />
telah ditetapkan nilai indeks sebesar 65 dan pada kenyataannya rata-rata<br />
indeks yang dicapai adalah sebesar 76,6 maka prosentase pencapaian<br />
33 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
melebihi target 117,81 (seratus tujuhbelas koma delapan puluh satu<br />
persen).<br />
Hasil survei di dapat melalui pilihan pendapat publik atas 14 unsur<br />
pertanyaan menyangkut pelayanan, dengan melingkari kode huruf oleh 150<br />
responden yang kemudian menghasilkan 4 tingkat kinerja unit pelayanan<br />
yaitu: (1) Berkinerja sangat baik dengan skor 81,26 – 100; (2) Berkinerja<br />
baik dengan skor 62,51 – 81,25; (3) kurang baik dengan skor 43,76 –<br />
62,50; (4) tidak baik dengan skor 25 – 43,75.<br />
Dari hasil penilaian Tim ke Provinsi/Kabupaten/Kota yang pernah<br />
mensosialisaikan Indeks Kepuasan Masyarakat kurang lebih 20<br />
Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah tersosialisasi, sedangkan penilaian di<br />
Pusat (<strong>Kementerian</strong>/Lembaga) belum dilaksanakan, direncanakan akan<br />
dilaksanakan di Tahun 2012 ini. Dalam monitoring atas 467 kabupaten/kota<br />
tahun <strong>2011</strong> terjaring 50 kabupaten/kota yang melaksanakan survei IKM<br />
dengan nilai rata-rata IKM secara Nasional 76,6 (117,81% diatas target<br />
rata-rata tahun <strong>2011</strong> yaitu 65). Survei IKM ini pada akhirnya bermanfaat<br />
sebagai bahan evaluasi penataan sistem pelayanan, mekanisme dan<br />
prosedur pelayanan, referensi perumusan kebijakan pelayanan,<br />
perencanaan pembangunan dan anggaran pelayanan, serta sebagai<br />
pemacu persaingan kinerja antar unit pelayanan itu sendiri.<br />
Sedikitnya kabupaten/kota yang melaksanakan survei IKM, disebabkan<br />
antara lain :<br />
1. Kebijakan pimpinan daerah yang sering melakukan mutasi pejabat<br />
pelayanan publik dalam kurun waktu kurang dari satu tahun;<br />
2. Banyak pejabat yang menangani koordinasi pelayanan publik (Kabag<br />
Otala maupun pimpinan SKPD) yang masih belum memahami<br />
pentingnya survey IKM dan juga ada yang sama sekali tidak mengerti;<br />
3. Kurangnya komitmen para kepala SKPD dan kepala unit pelayanan<br />
untuk sunguh-sungguh menindaklanjuti pelaksanaan survey IKM<br />
(upaya memperbaiki unsur yang rendah atau lemah dan meningkatkan<br />
yang baik serta mempertahankan yang sangat baik);<br />
4. Tidak dilakukan survey secara berkala sehingga skor tidak diketahui<br />
perkembangannya;<br />
5. Upaya peningkatan kualitas unit pelayanan (meningkatkan skor IKM)<br />
sulit terlaksana, karena tindaklanjutnya membutuhkan anggaran,<br />
sarana dan prasarana, SDM yang kompeten, sistem manajemen dan<br />
sebagainya;<br />
6. Rendahnya kepatuhan menindaklanjuti peraturan perundang-<br />
undangan.<br />
34 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Langkah-langkah untuk mengatasinya, dilakukan koordinasi intensif dengan<br />
segenap unsur pejabat dan pimpinan daerah terkait, serta monitoring,<br />
evaluasi, bimbingan dan supervisi.<br />
Tingkat pencapaian skor IKM tahun <strong>2011</strong> pada unit pelayanan publik dari<br />
hasil evaluasi yang telah dilakukan telah mencapai skor rata-rata di atas<br />
76,6. Dengan demikian target skor IKM unit pelayanan pada tahun <strong>2011</strong><br />
telah terlampaui.<br />
Sesuai dengan renstra untuk kegiatan dimaksud pada Tahun <strong>2011</strong> adalah<br />
dengan target 33 Kabupaten/Kota.<br />
Realisasi Monev Survey IKM :<br />
1. Kota Solok<br />
2. Kabupaten Tanah Datar<br />
3. Kota Padang<br />
4. Kabupaten Bekasi<br />
5. Kota Yogyakarta<br />
6. Kota Malang<br />
7. Kota Surabaya<br />
8. Kabupaten Kubu Raya<br />
9. Kota Pontianak<br />
10. Provinsi Kalimantan Barat<br />
11. Provinsi Aceh<br />
12. Kabupaten Aceh Barat<br />
13. Provinsi Bengkulu<br />
14. Kota Bengkulu<br />
15. Kabupaten Kepahiang<br />
16. Provinsi Riau<br />
17. Kota Pakan Baru<br />
18. Provinsi Jawa Barat<br />
19. Kota Cimahi<br />
20. Provinsi Irian Jaya<br />
No. Provinsi<br />
DATA SURVEI IKM DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA TAHUN <strong>2011</strong><br />
Jumlah<br />
Kab/<br />
Kota<br />
Data IKM Provinsi<br />
Kabupaten/Kota Tahun <strong>2011</strong><br />
Mengirim<br />
Tidak<br />
Mengirim<br />
35 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Banyakny<br />
a Unit<br />
Yang di<br />
survei<br />
Rata - Rata<br />
IKM Per-<br />
Provinsi<br />
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 23 3 20 3 78.7<br />
2 SUMATERA UTARA 28 2 26 10 85.3<br />
3 BENGKULU 10 4 6 10 77.7<br />
4 JAMBI 10 0 10 0<br />
5 RIAU 11 4 7 21 77.5<br />
6 SUMATERA BARAT 19 8 11 83 75.3<br />
7 SUMATERA SELATAN 15 0 15 0
8 LAMPUNG 11 0 11 0<br />
9 KEP. BANGKA BELITUNG 7 0 7 0<br />
10 KEPULAUAN RIAU 6 1 5 40 78.8<br />
11 BANTEN 8 1 7 5 61.6<br />
12 JAWA BARAT 26 6 20 170 78.1<br />
13 DKI JAKARTA 6 1 5 1 72.0<br />
14 JAWA TENGAH 35 1 34 43 74.0<br />
15 JAWA TIMUR 38 1 37 102 77.5<br />
16 D.I YOGYAKARTA 5 2 3 11 77.6<br />
17 BALI 9 2 7 11 86.0<br />
18 NUSA TENGGARA BARAT 9 0 9 0<br />
19 NUSA TENGGARA TIMUR 20 1 19 5 79.0<br />
20 KALIMANTAN BARAT 14 4 10 95 76.6<br />
21 KALIMANTAN SELATAN 13 3 10 32 74.7<br />
22 KALIMANTAN TENGAH 14 0 14 0<br />
23 KALIMANTAN TIMUR 14 0 14 0<br />
24 GORONTALO 6 0 6 0<br />
25 SULAWESI SELATAN 23 4 19 74 76.8<br />
26 SULAWESI TENGGARA 12 0 12 0<br />
27 SULAWESI TENGAH 10 1 9 13 77.2<br />
28 SULAWESI UTARA 13 1 12 2 81.3<br />
29 SULAWESI BARAT 5 0 5 0<br />
30 MALUKU 9 1 8 10 65.9<br />
31 MALUKU UTARA 8 0 8 0<br />
32 PAPUA BARAT 9 0 9 0<br />
33 P A P U A 21 0 21 0<br />
Total<br />
467 51 416<br />
100% 11% 89%<br />
Jumlah IKM Provinsi Kabupaten/Kota 20<br />
Total IKM Provinsi Kabupaten/Kota<br />
36 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
741<br />
1531.5<br />
NILAI IKM RATA - RATA PROVINSI/NASIONAL 76.6<br />
Catatan :<br />
Nilai IKM Rata-rata Nasional = 76.6<br />
Target Rata-rata Tahun <strong>2011</strong> = 65<br />
Persentase Nilai rata-rata IKM nasional = 117.81%
Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu)<br />
Perkembangan Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (One Stop<br />
Service) menunjukkan hasil dengan terus meningkatnya jumlah daerah<br />
yang mereplikasinya. Tahun 2006 jumlah OSS menjadi 95 Kabupaten/Kota,<br />
Tahun 2007 menjadi 286 Kabupaten/Kota, Tahun 2008 menjadi 329<br />
Kabupaten/Kota, Tahun 2009 menjadi 358 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi,<br />
pada Tahun 2010 menjadi 379 Kabupaten/Kota dengan 15 Provinsi, dan<br />
best practice sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan 2 Provinsi, pada Tahun<br />
2010 jumlah keseluruhan 394 OSS pada Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari 530<br />
Kab/Kota dan Provinsi, pada Tahun <strong>2011</strong> telah terbentuk sebanyak 420<br />
OSS/PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan presentase pembentukan<br />
PTSP telah mencapai 79% (tujuh puluh sembilan persen). Adapun target<br />
penetapan kinerja yang diamanatkan dalam rencana kerja pemerintah<br />
Tahun <strong>2011</strong> adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).<br />
Fokus kegiatan dalam upaya mendukung penerapan OSS di Provinsi dan<br />
Kabupaten/Kota dilakukan dalam dua fokus kegiatan, yaitu: (a) Koordinasi<br />
dan Fasilitasi Penyelenggaraan PTSP/OSS dan Pengelolaan Pengaduan<br />
Masyarakat (Help Desk) terkait bidang perizinan dan investasi; (b)<br />
Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus pada lembaga PTSP yang<br />
meliputi beberapa hal, sebagai berikut:<br />
1) Koordinasi dilakukan secara parsial terhadap beberapa daerah dengan<br />
melibatkan sektor terkait dalam bentuk rapat koordinasi fasilitasi<br />
penyelenggaraan PTSP dengan menargetkan sepuluh provinsi, namun<br />
terimplementasi pada 9 provinsi;<br />
2) Target prosentase pembentukan PTSP, sebagaimana yang ditetapkan<br />
dalam RPJM, sebesar 75%. Hingga saat ini dari 530 Kabupaten/Kota<br />
dan Provinsi, telah terbentuk sebanyak 420 PTSP yang berarti tercapai<br />
97% dari indikator target utama yang ditetapkan sebesar 75%<br />
(pencapaian melebihi target, yaitu sebesar 105%);<br />
3) Rapat koordinasi yang dilaksanakan di tiap provinsi telah menghasilkan<br />
rekomendasi yang terangkum dalam berita acara rapat koordinasi dan<br />
kemudian ditindaklanjuti pada tingkat pusat dengan mengadakan rapat<br />
koordinasi lintas sektor untuk melakukan pembahasan hasil rapat<br />
koordinasi tersebut.<br />
4) Disamping itu telah dilakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan PTSP<br />
di beberapa daerah untuk melihat secara langsung proses<br />
penyelenggaraan lembaga PTSP yang meliputi dasar hukum<br />
37 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
pembentukan, aspek kelembagaan dan struktur, mekanisme<br />
penyelenggaraan serta penerapan standar operasional dan prosedur<br />
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP;<br />
5) Telah dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan untuk optimalisasi<br />
penyelenggaraan PTSP di daerah termasuk bagaimana mengukur<br />
keberhasilan penyelenggaraannya yang ditinjau dari semua aspek<br />
termasuk kompetensi aparatur penyelenggaranya. Dalam hal ini<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN-RB diminta berpartisipasi dalam menyusun indikator-<br />
indikator dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun <strong>2011</strong> tersebut,<br />
terutama pada komponen sarana pengaduan (Help Desk), implementasi<br />
survei IKM dan indikator prasarana lainnya untuk digunakan dalam<br />
penentuan kualifikasi secara proporsional bagi penyelenggara PTSP<br />
yang dituangkan dalam Perka BKPM Nomor 6 Tahun <strong>2011</strong> tentang Tata<br />
Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan PTSP Bidang Penanaman<br />
Modal (sebagai pengganti Perka BKPM No. 11 Tahun 2009). Sebagai<br />
tindak lanjutnya, instrumen tersebut digunakan untuk melakukan<br />
penilaian dan menginisiasi penetapan kualifikasi kepada 256<br />
penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota dalam bidang Penanaman<br />
Modal sesuai Keputusan Kepala BKPM Nomor 58 tentang Penetapan<br />
Kualifikasi Terhadap 256 Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br />
di Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Tahun <strong>2011</strong>;<br />
6) Ringkasan data perkembangan lembaga PTSP adalah sebagai berikut:<br />
a. Jumlah Administrasi Wilayah :<br />
- Provinsi : 33<br />
- Kabupaten : 399<br />
- Kota : 98<br />
Jumlah seluruhnya : 530 Prov/Kab/Kota<br />
b. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah membentuk/menerapkan<br />
PTSP hingga Desember <strong>2011</strong> :<br />
- Provinsi : 16<br />
- Kabupaten : 317<br />
- Kota : 87<br />
Jumlah seluruhnya : 420 Prov/Kab/Kota<br />
c. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan secara efektif<br />
Pelayanan Publik dalam PTSP hingga akhir Desember <strong>2011</strong>:<br />
- Provinsi : 6<br />
- Kabupaten : 90<br />
- Kota : 22<br />
Jumlah seluruhnya : 118 Prov/Kab/Kota<br />
38 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
d. Tabulasi target Pembentukan PTSP :<br />
WILAYAH<br />
PEMBENTUKAN<br />
Jumlah<br />
Tahun 2010<br />
39 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Tahun <strong>2011</strong><br />
Prov Kab Kota Prov Kab Kota<br />
15 292 87 16 317 87<br />
394 420<br />
Persentase 74 % 79 %<br />
PEMBENTUKAN PTSP SELAMA TAHUN <strong>2011</strong><br />
Target Th. <strong>2011</strong>:75 %<br />
(pencapaian melebihi<br />
target, yaitu : 105%)<br />
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI<br />
1 1 DKI Jakarta DKI Jakarta<br />
2 1 Kota Tual Maluku<br />
2 Kota Batam Kepulauan Riau<br />
3 Kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta<br />
4 Kotamadya Jakarta Timur DKI Jakarta<br />
5 Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta<br />
6 Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta<br />
7 Kotamadya Jakarta Barat DKI Jakarta<br />
3 1 Kab. Pidie Jaya Aceh<br />
2 Kab. Aceh Tamiang Aceh<br />
3 Kab. Humbang Hasundutan Sumatera Utara<br />
4 Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara<br />
5 Kab. Batubara Sumatera Utara<br />
6 Kab. Dairi Sumatera Utara<br />
7 Kab. Kepulauan Meranti Riau<br />
8 Kab. Indragiri Hilir Riau<br />
9 Kab. Bengkulu Tengah Bengkulu<br />
10 Kab. Bangka Tengah<br />
Kepulauan Bangka<br />
Belitung<br />
11 Kab. Demak Jawa Tengah<br />
12 Kab. Tana Toraja Sulawesi Selatan<br />
13 Kab. Minahasa Tengah Sulawesi Utara
14 Kab. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara<br />
15 Kab. Donggala Sulawesi Tengah<br />
16 Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah<br />
17 Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur<br />
18 Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian<br />
Penghargaan Citra Bahkti Abdi Negara (CBAN)<br />
Penyusunan Kuesioner Evaluasi Dampak CBAN sudah selesai dilaksanakan<br />
namun terkendala dengan kegiatan yang lebih prioritas. Penyelesaian<br />
penyusunan kuesioner sudah mendekati waktu dengan pelaksanaan<br />
penilaian CBAN sehingga lebih prioritas pada penilaian CBAN.<br />
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas<br />
pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat<br />
Target awal 5 kabupaten/kota yang menerapkan pedoman peningkatan<br />
kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, yaitu : 1) Kota<br />
Pekalongan; 2) Kab. Jombang; 3) Kab. Wonosobo; 4) Kota Cimahi; dan 5 )<br />
Kab. Bantul; yang capaiannya mencapai 100%. Untuk mencapai target<br />
tersebut dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:<br />
a) Rapat penyusunan draft rancangan Permen PAN-RB tentang<br />
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan dengan<br />
melibatkan beberapa pakar, akademisi, birokrat, <strong>Kementerian</strong> dan<br />
Lembaga yang memiliki keterkaitan di bidang pelayanan publik;<br />
b) Beberapa kali pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang<br />
melibatkan akademisi/pakar dari UNS dan UGM, birokrat, Polri,<br />
<strong>Kementerian</strong> dan Lembaga, dan unit layanan terpadu dari Cimahi dan<br />
Yogyakarta. Dalam pelaksanaan FGD tersebut disampaikan beberapa<br />
pengalaman dari unit layanan yang telah memiliki standar pelayanan;<br />
c) Telah dilakukan lokakarya di beberapa tempat untuk mengevaluasi<br />
draft rancangan sekaligus juga melakukan perbaikan draft rancangan<br />
berdasarkan masukan dari para pakar;<br />
d) Telah di lakukan Uji Coba di dua daerah yaitu: Kota Samarinda Provinsi<br />
Kalimantan Timur dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Dari ujicoba<br />
tersebut didapatkan hasil yang cukup baik, yaitu:<br />
40 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
1) Masih banyak daerah yang belum mengetahui apa itu standar<br />
pelayanan<br />
2) Adanya persepsi bahwa standar yang terdiri dari SPM, SOP, dan<br />
SPP adalah hal yang sama<br />
3) Adanya keinginan peserta uji coba untuk mengetahui bagaimana<br />
cara melakukan penyusunan standar pelayanan namun tidak<br />
mengetahui cara menyusunnya<br />
e) Capaian kinerja pada kegiatan ini hampir memenuhi target sasaran.<br />
Saat ini sedang menunggu terbitnya PP tentang Pelaksanaan UU No.<br />
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<br />
Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan<br />
kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> target 15 unit, sedangkan realisasinya mencapai 80<br />
UPTD, yang seluruhnya memberikan pelayanan, sesuai persyaratan SNI<br />
ISO 9001:2008, proses pelayanannya diformalkan dalam manual mutu<br />
berikut turunan SOPnya. Dengan demikian proses replikasi metoda kerja<br />
best practice tersebut ke unit kerja lainnya menjadi dimudahkan. Adapun<br />
ke 80 UPTD tersebut adalah :<br />
1) 12 Puskesmas di Kota Pekalongan<br />
2) 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang<br />
3) 21 Puskesmas di Kab. Wonosobo<br />
4) 13 Puskesmas di Kota Cimahi<br />
Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai Berdasarkan usulan<br />
instansi/Pemerintah Provinsi<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> target 105 kabupaten/kota tidak berhasil diwujudkan,<br />
dikarenakan Instansi/Pemerintah Provinsi hanya mengusulkan 75<br />
kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan. Kabupaten/Kota yang tidak<br />
memenuhi persyaratan di-drop dari daftar jumlah kabupaten/kota. Dari 75<br />
yang memenuhi persyaratan pada tahun <strong>2011</strong> berhasil dinilai 73<br />
kabupaten/kota, atau 97,3%. Proses penilaian kabupaten/kota sudah<br />
selesai pada tahun <strong>2011</strong>, dan saat sekarang sedang dalam tahap evaluasi<br />
akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan berkategori<br />
baik.<br />
41 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Prov. NAD :<br />
1. Kab. Aceh Tengah<br />
2. Kab. Aceh Barat<br />
3. Kab. Nagan Raya<br />
4. Kab. Aceh Tenggara<br />
5. Kab Tamiang<br />
Prov. Sumatera Utara :<br />
6. Kab. Deli Serdang<br />
7. Kab. Batu Bara<br />
8. Kab. Pak-Pak Barat<br />
9. Kab. Dairi<br />
Prov. Sumatera Barat :<br />
10. Kab. Padang Panjang<br />
11. Kab. Pasaman<br />
12. Kab. Dharmasraya<br />
13. Kab. Tanah Datar<br />
Prov. Riau :<br />
14. Kab. Pelelawan<br />
15. Kab. Rokan Hulu<br />
Prov. Jambi :<br />
16. Kab. Kerinci<br />
17. Kab. Bungo<br />
Prov. Bengkulu :<br />
18. Kab. Muko-Muko<br />
19. Kab. Rejang Lebong<br />
73 Kabupaten/Kota yang telah dinilai<br />
Prov. Sumatera Selatan :<br />
20. Kab. Musi Rawas<br />
21. Kab. Banyuasin<br />
22. Kab. Ogan Komering Ulu<br />
Prov. Lampung :<br />
23. Kab. Lampung Barat<br />
24. Kota Metro<br />
25. Kab. Lampung Selatan<br />
Prov. Banten :<br />
26. Kab. Serang<br />
27. Kab. Tangerang<br />
Prov. DKI Jakarta :<br />
28. Jakarta Barat<br />
Prov. Jawa Barat :<br />
29. Kab. Majalengka<br />
30. Kota Cirebon<br />
31. Kota Banjar<br />
32. Kota Depok<br />
33. Kab. Bogor<br />
Prov. Jawa Tengah :<br />
34. Kota Pekalongan<br />
35. Kota Surakarta<br />
36. Kab. Wonogiri<br />
37. Kab. Boyolali<br />
38. Kota Magelang<br />
39. Kab. Demak<br />
39. Kab. Demak<br />
40. Kab. Kudus<br />
Prov. D.I. Yogyakarta :<br />
41. Kab. Sleman<br />
Prov. Jawa Timur :<br />
42. Kab. Blitar<br />
43. Kab. Situbondo<br />
44. Kab. Bondowoso<br />
45. Kab. Bojonegoro<br />
Prov. Bali :<br />
46. Kota Denpasar<br />
47. Kab. Badung<br />
Prov. NTB :<br />
48. Kab. Sumbawa<br />
49. Kab. Lombok Timur<br />
Prov. Kalimantan Barat :<br />
50. Kota Pontianak<br />
Prov. Kalimantan Timur :<br />
51. Kota Samarinda<br />
52. Kab. Kutai Timur<br />
53. Kab. Berau<br />
Prov. Kalimantan Tengah :<br />
54. Kab. Barito Utara<br />
55. Kab. Kapuas<br />
56. Kab. Katingan<br />
Persentase Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian<br />
42 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Prov. Kalimantan Selatan :<br />
57. Kab. Hulu Sungai Utara<br />
58. Kab. Hulu Sungai Selatan<br />
59. Kab. Barito Kuala<br />
Prov. Sulawesi Selatan :<br />
60. Kab. Pinrang<br />
61. Kab. Luwu timur<br />
62. Kab. Pangkep<br />
63. Kab. Selayar<br />
Prov. Sulawesi Tengah :<br />
64. Kab. Toli – Toli<br />
65. Kab. Parigi Montong<br />
Prov. Sulawesi Barat :<br />
66. Kab. Mamuju<br />
Prov. Sulawesi Tenggara :<br />
67. Kab. Kendari<br />
68. Kab. Kolaka<br />
Prov. Sulawesi Utara :<br />
69. Kota Bitung<br />
70. Kab. Bolmut<br />
71. Kab. Sitaro<br />
Prov. Gorontalo :<br />
72. Kota Gorontalo<br />
73. Kab. Gorontalo<br />
Sehubungan dengan proses penilaian kabupaten/kota sedang dalam tahap<br />
evaluasi akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan<br />
berkategori baik maka perhitungan pencapaian target 60% Pemda<br />
berkategori baik belum dapat dilakukan pada tahun <strong>2011</strong>.<br />
Persentase Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian<br />
Sehubungan dengan proses penilaian kabupaten/kota sedang dalam tahap<br />
evaluasi akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan
erkategori baik maka perhitungan pencapaian target 60% Pemda<br />
berkategori terbaik belum dapat dilakukan pada tahun <strong>2011</strong>.<br />
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya organisasi pemerintah<br />
yang proporsional, efektif dan efisien<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Kelembagaan<br />
(Perpres, Per. Men. PAN dan<br />
RB)<br />
2) Persentase penyelesaian<br />
konsolidasi struktural dan<br />
peningkatan kapasitas<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB,<br />
BKN dan LAN<br />
3) Persentase <strong>Kementerian</strong><br />
Negara yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya<br />
4) Persentase LPNK yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
5) Persentase LNS yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
6) Persentase Perwakilan RI di<br />
Luar Negeri yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
7) Persentase Sekretariat<br />
Lembaga Negara yang telah<br />
tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
3 Perpres 3 Draft Perpres 85<br />
6 Per.<br />
Men.PAN<br />
dan RB<br />
4 PerMen.PAN dan RB,<br />
2 Draft<br />
PerMen.PAN dan RB<br />
43 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
90<br />
100 % 80 % 80<br />
30 % 29,41 % 98,04<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 23,26 % 77,52<br />
30 % 0 % 0<br />
30 % 28,57 % 95,24
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
8) Persentase instansi<br />
pemerintah (PPK-BLU) yang<br />
telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
9) Persentase Pemda yang<br />
dievaluasi organisasi dan<br />
tatakerjanya<br />
30 % 25 % 83,33<br />
30 % Prov 30,30 % Prov 101<br />
30 %<br />
kab/Kota<br />
33,33 %<br />
Kab/Kota<br />
44 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
111,1<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan<br />
Dari 3 (tiga) Peraturan Presiden yang ditargetkan belum terealisasi 100%<br />
karena sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong> baru dapat direalisasikan dalam<br />
bentuk Rancangan Peraturan Presiden dan belum ditetapkan menjadi<br />
Peraturan Presiden. Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden<br />
tersebut adalah:<br />
1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Lembaga<br />
Pemerintah Non <strong>Kementerian</strong> (LPNK);<br />
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Sekretariat<br />
Lembaga Negara; dan<br />
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Lembaga Non<br />
Struktural.<br />
Kondisi tersebut terjadi karena penyusunan Peraturan Presiden<br />
memerlukan proses administrasi yang cukup kompleks. Selain itu,<br />
penyusunan Peraturan Presiden juga melibatkan instansi lain yang terkait.<br />
Sedangkan Peraturan/kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri, dari 6<br />
(enam) peraturan/kebijakan telah terealisasikan 4 (empat) Peraturan<br />
Menteri PAN dan RB masing-masing:<br />
1. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Kelembagaan Instansi<br />
Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;<br />
2. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Evaluasi<br />
Kelembagaan Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang SOP Penataan Kelembagaan<br />
Pemerintah;<br />
4. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Sistem Kelembagaan<br />
Pemerintah.<br />
Selain 4 (empat) Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas, juga<br />
diterbitkan 1 (satu) Surat Edaran Menteri mengenai konsolidasi struktural<br />
antara <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, BKN, LAN, BPKP, dan ANRI, yang telah<br />
ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) peraturan/kebijakan yaitu mengenai tugas,<br />
fungsi, dan struktur organisasi eselon II ke bawah pada <strong>Kementerian</strong> PAN<br />
dan RB, BKN, dan LAN yang efektif, efisien dan strategis, belum dapat<br />
ditetapkan karena menunggu implementasi dari Surat Edaran yang baru<br />
saja ditetapkan.<br />
Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan<br />
kapasitas <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, BKN dan LAN<br />
Pada kegiatan ini telah dihasilkan 1 (satu) hasil reviu terhadap penyelesaian<br />
konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB, BKN, dan LAN. Materi yang dimuat dalam reviu tersebut<br />
adalah konsolidasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB, BKN, dan LAN. Dalam materi reviu dimuat pembagian peran<br />
dan tugas yang jelas antara tiga instansi tersebut agar dapat diwujudkan<br />
sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang pada akhirnya dapat<br />
mendorong pada terwujudnya koherensi dalam perumusan kebijakan di<br />
bidang pendayagunaan aparatur negara.<br />
Persentase <strong>Kementerian</strong> Negara yang telah tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
Untuk indikator kinerja Persentase <strong>Kementerian</strong> Negara yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya, target 30% dari 34 <strong>Kementerian</strong>. Dari target<br />
yang ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 10 <strong>Kementerian</strong> atau sebesar<br />
29,41%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 98,04 %. Penataan<br />
yang dilakukan meliputi pemrosesan usulan penataan organisasi<br />
<strong>Kementerian</strong> Negara, pembahasan usulan dan penyampaian rekomendasi<br />
kebijakan penataan. Adapun <strong>Kementerian</strong> Negara yang ditata organisasi<br />
dan tata kerjanya meliputi:<br />
45 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
1. <strong>Kementerian</strong> Luar Negeri;<br />
2. <strong>Kementerian</strong> Pertahanan;<br />
3. <strong>Kementerian</strong> Perumahan rakyat;<br />
4. <strong>Kementerian</strong> Kehutanan;<br />
5. <strong>Kementerian</strong> Koperasi dan UKM;<br />
6. <strong>Kementerian</strong> Perindustrian;<br />
7. <strong>Kementerian</strong> Perhubungan;<br />
8. <strong>Kementerian</strong> Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;<br />
9. <strong>Kementerian</strong> Kesehatan; dan<br />
10. <strong>Kementerian</strong> Pendidikan Nasional (sebelum resuffle).<br />
Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya<br />
Sedangkan untuk kelembagaan LPNK, target 30% dari 28 LPNK,<br />
realisasinya sebanyak 8 LPNK atau sebesar 28,57 % yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah<br />
95,24%. Adapun LPNK yang ditata meliputi:<br />
1. Badan Narkotika Nasional;<br />
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;<br />
3. Lembaga Administrasi Negara;<br />
4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;<br />
5. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;<br />
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;<br />
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan;<br />
8. Perpustakaan Nasional.<br />
Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> LNS yang ditargetkan untuk ditata adalah LNS yang<br />
dibentuk berdasarkan PP dan Perpres. Adapun jumlah LNS yang<br />
pembentukannya dilakukan dengan PP dan Perpres adalah sebanyak 43<br />
LNS. Kelembagaan LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya,<br />
target 30% dari 43 LNS, terealisasi sebanyak 10 LNS atau sebesar<br />
23,25%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52%.<br />
Hasil penataan kelembagaan LNS yang diperoleh adalah berupa analisis<br />
beserta Rancangan keputusan Presiden tentang Rekomendasi<br />
Penghapusan 10 (sepuluh) LNS yang hingga saat ini belum ditetapkan<br />
menjadi Keputusan Presiden. Adapun 10 LNS yang direkomendasikan<br />
untuk ditata adalah:<br />
46 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
1. Komisi Hukum Nasional;<br />
2. Dewan Gula Indonesia;<br />
3. Dewan Buku Nasional;<br />
4. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;<br />
5. Dewan Pengembangan KAPET;<br />
6. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;<br />
7. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan<br />
Permukiman Nasional;<br />
8. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan<br />
Sosial Penyandang Cacat;<br />
9. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk<br />
Untuk Anak; dan<br />
10. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.<br />
Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata<br />
kerjanya<br />
Pada Indikator Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata<br />
organisasi dan tata kerjanya, dari 30% target yang ditetapkan tidak dapat<br />
direalisasikan karena terdapat kebijakan pemerintah berupa pembatasan<br />
perjalanan dinas ke luar negeri dan kebijakan efisiensi anggaran tahun<br />
<strong>2011</strong> sehingga kegiatan penataan Perwakilan RI di Luar Negeri tidak<br />
dilaksanakan.<br />
Persentase Sekretariat lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya<br />
Saat ini terdapat 7 (tujuh) Sekretariat Lembaga Negara. Indikator kinerja<br />
persentase Sekretariat lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya target 30% dari 7 Sekretariat Lembaga Negara, terealisasi<br />
sejumlah 2 (dua) Sekretariat Lembaga Negara atau sebesar 28,57%.<br />
Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 95,24 %. Prosedur<br />
yang dilakukan dalam proses penataan adalah sama seperti yang<br />
dijelaskan di atas yaitu dimulai dari pemrosesan usulan yang dilengkapi<br />
dokumen, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap usulan penataan.<br />
Tahap selanjutnya adalah disampaikan rekomendasi kebijakan berdasarkan<br />
usul yang disampaikan. Adapun Sekretariat Lembaga Negara yang telah<br />
ditata organisasi dan tata kerjanya adalah:<br />
1. Sekretariat Jenderal DPD;<br />
2. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.<br />
47 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
Terdapat 12 (dua belas) Instansi yang telah menerapkan PPK-BLU. Dengan<br />
demikian total target yang akan ditata adalah sebanyak 12 (dua belas)<br />
instansi. Indikator kinerja persentase Instansi Pemerintah yang<br />
menerapkan PPK-BLU yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya<br />
target 30% dari 12 Instansi, terealisasi sebanyak 3 (tiga) instansi atau<br />
sebesar 25%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar<br />
83,33%. Seperti halnya penataan Sekretariat Lembaga Negara, bahwa<br />
proses penataan organisasi dimulai dari pemrosesan usulan yang<br />
dilengkapi dokumen, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap usulan<br />
penataan. Tahap selanjutnya adalah disampaikan rekomendasi kebijakan<br />
berdasarkan usul yang disampaikan. Adapun instansi pemerintah (PPK-<br />
BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya adalah:<br />
1. PPK-BLU di lingkungan <strong>Kementerian</strong> Keuangan;<br />
2. Lembaga Pelayanan Dana Bergulir di <strong>Kementerian</strong> Koperasi dan UKM;<br />
3. Pusat Pembiayaan Perumahan di <strong>Kementerian</strong> Perumahan Rakyat.<br />
Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya<br />
Target yang ditetapkan untuk Pemda yang akan dievaluasi organisasi dan<br />
tata kerjanya adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 45 (empat<br />
puluh lima) Kabupaten/Kota. Pemilihan tersebut dengan tetap<br />
mempertimbangkan keterwakilan seluruh wilayah yaitu wilayah Barat,<br />
tengah dan Timur. Indikator kinerja persentase Instansi Pemda Provinsi<br />
yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya target 30% dari 33 Provinsi,<br />
terealisasi sebesar 10 (sepuluh) provinsi atau sebesar 30,30%. Sedangkan<br />
untuk Kabupaten/Kota, target 30% dari 45 (empat puluh lima)<br />
kabupaten/kota terealisasi sebanyak 15 (lima belas) kabupaten/kota atau<br />
sebesar 33,33%. Dengan demikian capaian kinerja melebihi target yang<br />
ditetapkan yaitu 101% untuk daerah Provinsi dan 111,1% untuk<br />
kabupaten/kota. Adapun Provinsi yang telah dievaluasi organisasi dan tata<br />
kerjanya meliputi:<br />
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat;<br />
2. Provinsi Sumatera Selatan;<br />
3. Provinsi Lampung;<br />
4. Provinsi Kepulauan Riau;<br />
5. Provinsi Jawa Tengah;<br />
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat;<br />
48 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
7. Provinsi Bali;<br />
8. Provinsi Jambi; dan<br />
9. Provinsi Kalimantan Tengah.<br />
Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi adalah:<br />
1. Kabupaten Aceh Utara;<br />
2. Kabupaten Simalungun;<br />
3. Kabupaten Kampar;<br />
4. Kabupaten Muara Enim;<br />
5. Kabupaten Jembrana;<br />
6. Kabupaten Bengkulu Utara;<br />
7. Kabupaten Lampung Tengah;<br />
8. Kabupaten Bangka Tengah;<br />
9. Kabupaten lombok Utara;<br />
10. Kabupaten Padang Pariaman;<br />
11. Kota Bandung;<br />
12. Kota Batam;<br />
13. Kota Surakarta;<br />
14. Kota Kupang; dan<br />
15. Kota Padang Panjang.<br />
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya SDM Aparatur yang<br />
profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
Bidang SDM Aparatur (UU, PP,<br />
Perpres, Per. Men. PAN dan RB)<br />
2) Persentase instansi pemerintah yang<br />
mengirimkan data usulan formasi<br />
PNS secara akurat dan benar sesuai<br />
aturan<br />
1 RUU 1 RUU 100<br />
9 RPP 9 RPP 100<br />
3 PP 12 PP 400<br />
10 Per.<br />
Men PAN<br />
dan RB<br />
80 %<br />
IP Pusat<br />
80%<br />
IP Daerah<br />
49 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
8 Per.Men<br />
PAN dan<br />
RB<br />
95 %<br />
IP Pusat<br />
92 %<br />
IP Daerah<br />
80<br />
119<br />
115
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
3) Persentase instansi yang<br />
menerapkan kebijakan pemantapan<br />
pengembangan pegawai<br />
4) Persentase peningkatan penghasilan<br />
PNS<br />
5) Persentase instansi yang menyusun<br />
informasi jabatan dalam rangka<br />
penyusunan sistem remunerasi<br />
berdasarkan merit system<br />
50 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
5 % 5 % 100<br />
5 % 10 % 200<br />
20 %<br />
30 %<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang SDM Aparatur<br />
Untuk memenuhi target “Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur yang<br />
diterbitkan” yang ditetapkan sebanyak 9 Peraturan Pemerintah yang<br />
mengatur tentang gaji PNS/TNI dan POLRI dan peraturan pemerintah<br />
tentang sasaran kinerja pegawai dan pemberhentian pegawai, secara<br />
terinci kebijakan bidang SDM Aparatur yang dicapai pada tahun <strong>2011</strong><br />
meliputi :<br />
a. Finalisasi RUU ASN dan DIM RUU ASN sudah selesai dibuat terkait<br />
dengan usulan DPR-RI terhadap RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang<br />
sebelumnya yang diusulkan adalah RUU kebijakan tentang kepegawaian<br />
negara (SDM Aparatur).<br />
b. Penetapan Peraturan Pemerintah (PP), terdiri dari:<br />
1) PP No. 11 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Gaji PNS;<br />
2) PP No. 12 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Gaji TNI;<br />
3) PP No. 13 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Gaji Polri;<br />
4) PP No. 14 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Penetapan Pensiun Pokok<br />
Pensiunan PNS dan Janda Dudanya;<br />
5) PP No. 15 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Penetapan Pensiun Pokok<br />
Pensiunan TNI dan Janda Dudanya;<br />
6) PP No. 16 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Penetapan Pensiun Pokok<br />
Pensiunan Polri dan Janda Dudanya;<br />
150
7) PP No. 17 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan<br />
Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan<br />
Janda/Dudanya;<br />
8) PP No. 18 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Pemberian Tunjangan Perintis<br />
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;<br />
9) PP No. 19 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Pemberian Tunjangan Veteran<br />
Kepada Veteran Republik Indonesia;<br />
10) Perpres No. 27 Tahun <strong>2011</strong> Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS;<br />
11) Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun <strong>2011</strong> Tentang<br />
Pemberhentian Wakil Menteri;<br />
12) Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun <strong>2011</strong> Tentang<br />
Sasaran Kinerja Pegawai.<br />
c. Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP)/R-Perpres, terdiri dari:<br />
1) RPP tentang Pegawai Tidak Tetap;<br />
2) RPP tentang Pengadaan PNS;<br />
3) Penyempurnaan PP tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan<br />
Struktural;<br />
4) RPP tentang Pemberian Cuti PNS;<br />
5) RPP tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan<br />
Pemberhentian PNS;<br />
6) RPP tentang Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem Diklat;<br />
7) RPP tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur Negara;<br />
8) RPP tentang Dana Pensiun PNS dan Tabungan Hari Tua PNS;<br />
9) Perpres tentang Pedoman Pola Dasar Karir (Sistem Penempatan,<br />
Promosi, dan Mutasi).<br />
d. Peraturan Menteri PAN & RB, terdiri dari:<br />
1) Per.MenPAN-RB No. 26 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Perhitungan<br />
Jumlah Kebutuhan PNS;<br />
2) Per.MenPAN-RB No. 33 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Evaluasi<br />
Jabatan;<br />
3) Per.MenPAN-RB No. 34 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Analisis<br />
Jabatan;<br />
4) Peraturan Bersama Men.PAN-RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri<br />
Keuangan Tahun <strong>2011</strong> Tentang Moratorium Penerimaan CPNS;<br />
5) Per.MenPAN-RB tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan<br />
Kinerja Pegawai (80%).<br />
51 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Peraturan Kepala BKN:<br />
1) Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Standar<br />
kompetensi Jabatan;<br />
2) Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman<br />
Pengembangan Database SDM Aparatur Negara;<br />
3) Peraturan Kepala BKN No. 15 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman<br />
Pengendalian Kepegawaian/Audit Kepegawaian.<br />
Terkait tiga peraturan Kepala BKN tersebut diatas, dimasukkan dalam<br />
lingkup Peraturan Menteri PAN & RB karena pembahasannya dikoordinasi<br />
oleh <strong>Kementerian</strong> PAN & RB.<br />
Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi<br />
PNS secara akurat dan benar sesuai aturan<br />
Untuk memenuhi target instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan<br />
formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan sebesar 80% dari 600<br />
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah atau sebanyak 480 Instansi Pemerintah<br />
Pusat/Daerah dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi Per.MENPAN-<br />
RB No. 26 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai<br />
(formasi) secara nasional sehingga penyampaian formasi dari instansi pusat<br />
dan daerah tersebut dapat akurat dan benar. Pada tahun <strong>2011</strong> usulan dari<br />
instansi adalah sebagai berikut:<br />
a. Dari 76 Instansi Pusat yang mengirimkan data usulan sejumlah 72<br />
sehingga persentase instansi yang mengirimkan adalah 95% total<br />
usulannya adalah 147.463<br />
b. Dari 524 Instansi Daerah yang mengirimkan data usulan sejumlah 484<br />
sehingga persentase instansi yang mengirimkan adalah 92% total<br />
usulannya adalah 717.178<br />
Dikarenakan ada kebijakan moratorium Penerimaan CPNS, maka untuk<br />
tahun <strong>2011</strong> instansi pemerintah diminta menghitung kebutuhan PNS di<br />
masing-masing instansi dan tidak ada tambahan formasi.<br />
Persentase instansi yang menerapkan kebijakan pemantapan<br />
pengembangan pegawai<br />
Untuk mencapai indikator kinerja dari jumlah instansi yang menerapkan<br />
kebijakan pemantapan pengembangan pegawai salah satunya yang<br />
dilakukan adalah dengan melakukan penambahan jabatan fungsional<br />
52 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
tertentu. Dengan adanya penambahan jabatan fungsional yang baru<br />
tersebut maka akan memberi dampak pada pengembangan pegawai terkait<br />
dengan kompetensinya untuk masuk ke dalam jabatan fungsional baru<br />
yang dibentuk.<br />
Instansi yang ditargetkan menerapkan kebijakan pemantapan<br />
pengembangan pegawai pada tahun <strong>2011</strong> sebesar 5% dari 75 Instansi<br />
Pemerintah Pusat atau sebanyak 4 Instansi Pemerintah Pusat ternyata<br />
realisasinya telah tercapai 100% yaitu sebanyak 4 Instansi Pemerintah<br />
Pusat.<br />
Nama Instansi dan jabatan fungsional baru yang sudah dilakukan<br />
pembahasan pada tahun <strong>2011</strong> yaitu:<br />
No Instansi Jabatan fungsional baru Keterangan<br />
1. LAN Analis Kebijakan dilakukan pembahasan uji petik<br />
beban kerja<br />
2. BKN Auditor Kepegawaian Penyiapan peraturan Menteri<br />
PAN & RB<br />
3. LKPP Pengadaan Barang dan<br />
Jasa<br />
Assesor Kepegawaian Pemaparan naskah akademik di<br />
BKN<br />
53 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Validasi (penetapan) besaran<br />
angka kredit<br />
4. Setjen DPR-RI Transkriptor dilakukan pembahasan uji petik<br />
beban kerja<br />
Persentase peningkatan penghasilan PNS<br />
Target awal peningkatan penghasilan PNS adalah 5% ternyata pada tahun<br />
<strong>2011</strong> pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan<br />
penghasilan PNS rata-rata sebesar 10% dari gaji pokok PNS, sehingga<br />
target peningkatan penghasilan PNS sebesar 5% telah melebihi target yang<br />
ditetapkan.<br />
Pada tahun <strong>2011</strong>, kebijakan yang dihasilkan terkait peningkatan<br />
kesejahteraan meliputi:<br />
a. PP No. 11 Tahun <strong>2011</strong> tentang Gaji PNS;<br />
b. PP No. 12 Tahun <strong>2011</strong> tentang Gaji TNI;<br />
c. PP No. 13 Tahun <strong>2011</strong> tentang Gaji Polri;<br />
d. PP No. 14 Tahun <strong>2011</strong> tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan<br />
PNS dan Janda Dudanya;
e. PP No. 15 Tahun <strong>2011</strong> tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan<br />
TNI dan Janda Dudanya;<br />
f. PP No. 16 Tahun <strong>2011</strong> tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan<br />
Polri dan Janda Dudanya;<br />
g. PP No. 17 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan<br />
Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan<br />
Janda/Dudanya;<br />
h. PP No. 18 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pemberian Tunjangan Perintis<br />
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;<br />
i. PP No. 19 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada<br />
Veteran Republik Indonesia;<br />
j. Perpres No. 27 Tahun <strong>2011</strong> tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS.<br />
Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka<br />
penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system<br />
Untuk mencapai indikator kinerja persentase instansi yang menyusun<br />
informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi<br />
berdasarkan merit system ditetapkan target 20% instansi Pemerintah Pusat<br />
dari 75 instansi Pemerintah Pusat yaitu sebanyak 15 instansi Pemerintah<br />
Pusat. Capaian pada tahun <strong>2011</strong> sebanyak 23 Instansi Pemerintah Pusat<br />
(30%) yang dianggap telah menyusun informasi jabatan dalam rangka<br />
penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system.<br />
Adapun Instansi Pemerintah Pusat yang telah menyusun informasi jabatan<br />
dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system<br />
pada tahun <strong>2011</strong> adalah sebagai berikut :<br />
No. Instansi Pemerintah<br />
1 <strong>Kementerian</strong> Riset dan Teknologi<br />
2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)<br />
3 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)<br />
4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)<br />
5 Badan Narkotika Nasional (BNN)<br />
6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)<br />
7 <strong>Kementerian</strong> Pendidikan dan Kebudayaan<br />
8 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)<br />
9 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)<br />
10 <strong>Kementerian</strong> Perindustrian<br />
11 Badan POM RI<br />
54 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
No. Instansi Pemerintah<br />
12 Badan Kepegawaian Negara (BKN)<br />
13 Lembaga Administrasi Negara (LAN)<br />
14 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)<br />
15 <strong>Kementerian</strong> Perdagangan<br />
16 Arsip Nasional Republik Indonesia<br />
17 Badan Pengawas Tenaga Nuklir<br />
18 <strong>Kementerian</strong> Pertanian<br />
19 Badan Pusat Statistik<br />
20 Badan Nasional Penanggulangan Teroris<br />
21 <strong>Kementerian</strong> Perumahan Rakyat<br />
22 <strong>Kementerian</strong> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
23 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)<br />
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya penyelenggaraan tata<br />
laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Tata Laksana (UU, PP,<br />
Per. Men. PAN dan RB)<br />
2) Persentase instansi pemerintah<br />
pusat yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik<br />
2 UU<br />
55 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
2 RUU 80<br />
2 RUU 2 RUU 62,5<br />
1 PP 1 RPP 70<br />
5 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
2<br />
Per.Men.PAN<br />
dan RB,<br />
3 Draft Final<br />
Per.Men.PAN<br />
dan RB<br />
88<br />
35 % 59,46 % 169
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana<br />
2 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan capaian kinerjanya<br />
menjadi Undang-Undang, adalah: 1) Undang-undang tentang<br />
Administrasi Pemerintahan; dan 2) Undang-undang tentang Etika<br />
Penyelenggara Negara.<br />
Kedua Rancangan Undang-undang tersebut sejak tahun 2009 telah<br />
disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan surat yang akan<br />
mengantarkannya kepada Pimpinan DPR RI, dan telah masuk dalam<br />
program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2010-2014 dengan<br />
nomor urut 36 untuk RUU Administrasi Pemerintahan dan nomor urut<br />
67 untuk RUU Etika Penyelenggara Negara.<br />
1) Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan pada tahun 2010,<br />
menghasilkan rumusan RUU AP yang telah disempurnakan dan telah<br />
kembali disampaikan kepada Presiden. Bersamaan dengan itu telah<br />
pula dilakukan sosialisasi melalui kegiatan simulasi di berbagai<br />
daerah untuk memperkuat pendalaman substansi RUU ini. Pada<br />
tahun 2010 ditargetkan terbit surat Presiden yang mengantarkan<br />
RUU AP kepada Pimpinan DPR RI, namun hingga berakhirnya tahun<br />
2010 posisi RUU Administrasi Pemerintahan masih berada di Kantor<br />
Sekretariat Negara untuk dibicarakan kembali dalam rapat terbatas,<br />
sehingga pada tahun <strong>2011</strong> kembali masuk dalam proses penerbitan<br />
surat Presiden yang akan mengantarkan RUU tersebut kepada<br />
Pimpinan DPR untuk dapat dilakukan pembahasan bersama antara<br />
Panitia Khusus RUU DPR RI dan pihak Pemerintah.<br />
Kendala yang dihadapi terkait dengan pencapaian target RUU<br />
Administrasi Pemerintahan adalah: 1) Sesuai dengan ketentuan<br />
perundang-undangan yang berlaku, bahwa proses pembahasan RUU<br />
dengan DPR RI baru akan dapat dilakukan bila telah disampaikan<br />
oleh Presiden. Proses mendapatkan surat Presiden yang<br />
mengantarkan RUU kepada Pimpinan DPR ternyata memerlukan<br />
berkali-kali pembahasan dalam rangka penyempurnaan RUU yang<br />
akan diajukan, dan ini semua di luar kendali kegiatan dari instansi<br />
pengusul/inisiator yang dalam hal ini adalah <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB; 2) Tidak tercapainya target/sasaran kegiatan lebih disebabkan<br />
faktor di luar kendali instansi pemegang kegiatan disamping masih<br />
56 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
kurangnya dukungan SDM pengelola kegiatan baik dari sisi jumlah<br />
maupun kapasitas/kompetensinya.<br />
2) Penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN)<br />
Secara umum dapat digambarkan bahwa capaian sasaran yang telah<br />
ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun <strong>2011</strong> dalam rangka<br />
mengkongkritkan RUU EPN dapat diwujudkan berupa penyusunanan<br />
kembali naskah RUU EPN dengan perubahan substansi menjadi<br />
hukum acara dan dilakukan perbaikan naskah akademiknya. Dengan<br />
demikian maka nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar<br />
70%.<br />
Kegiatan Penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara<br />
perlu ditindak lanjuti sesuai prosedur teknik penyusunan perundang-<br />
undangan sampai menjadi sebuah Undang-undang, melalui<br />
pembahasan RUU EPN tingkat interdep (antar-instansi) yang masih<br />
perlu dilakukan untuk menyempurnakan RUU EPN ini pada tahapan<br />
harmonisasi sebelum diajukan ke Presiden. Kendala utama dalam<br />
pelaksanaan kegiatan RUU EPN adalah pengaturan jadual pada<br />
pakar/narasumber dalam pembahasan RUU EPN. Disamping<br />
kurangnya SDM baik dalam jumlah maupun kompetensinya.<br />
2 kebijakan bidang Tata Laksana yang ditargetkan menjadi Rancangan<br />
Undang-undang adalah :<br />
1) Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat<br />
dan Daerah<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> ini, target kinerja kegiatan penyusunan RUU Tata<br />
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah<br />
Tersusunnya RUU yang telah mendapatkan surat presiden untuk<br />
disampaikan kepada DPR RI guna dilakukan pembahasan lebih<br />
lanjut. Sedangkan realisasi capaian kinerja saat ini adalah telah<br />
tersusunnya naskah akademik dan Draft RUU yang telah siap untuk<br />
dilakukan sinkronisasi antar instansi terkait. Dengn demikian nilai<br />
pencapaian kinerja adalah sebesar 65% dari target yang telah<br />
ditetapkan.<br />
2) Penyusunan RUU tentang Badan Layanan Umum (BLU)<br />
Dalam pelaksanan kegiatan Sinronisasi dan Harmonisasi RUU BLU<br />
pada tahun <strong>2011</strong>, kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi pada<br />
<strong>Kementerian</strong> Hukum dan HAM belum dapat dilaksanakan oleh<br />
karena Penyempurnaan Naskah Akademik tidak dapat dilakukan<br />
karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak tersedia<br />
57 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
dalam RKA-KL serta waktu yang tidak mencukupi. Target Capaian<br />
kegiatan sebesar 60%.<br />
1 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan capaian kinerjanya<br />
menjadi Peraturan Pemerintah, adalah: Kebijakan Tata Laksana<br />
Perizinan. Target kinerja pelaksanaan kegiatan ini pada tahun <strong>2011</strong><br />
adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata<br />
Laksana Perizinan tetapi karena adanya perubahan pada dasar hukum<br />
dan isi kebijakan ini maka targetnya direvisi menjadi tersusunnya<br />
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Tatalaksana<br />
Izin, Dispensasi dan Konsesi. Capaian kinerja pada tahun <strong>2011</strong> adalah<br />
tersusunnya Revisi Naskah Akademik dan Revisi Draft Rancangan<br />
Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Tatalaksana Izin,<br />
Dispensasi dan Konsesi. Dengan demikian nilai capaian kinerja kegiatan<br />
ini adalah sebesar 70%.<br />
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah<br />
belum ditetapkannya RUU tentang Administrasi Pemerintahan telah<br />
menimbulkan ketidaktuntasan dalam penyelesaian Draft Rancangan<br />
Peraturan Pemerintah ini, disamping masih adanya kemungkinan-<br />
kemungkinan berubahan dalam RUU tersebut.<br />
5 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan selesai pada tahun<br />
<strong>2011</strong> adalah:<br />
1. Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan<br />
Pada tahun <strong>2011</strong>, target penyusunan pedoman ini adalah<br />
tersedianya Pedoman yang dalam bentuk Peraturan Menteri.<br />
Sedangkan capaian kinerja yang dapat direalisasi adalah Pedoman<br />
Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan ini telah selesai dan telah<br />
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi<br />
Birokrasi Nomor 54 Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Umum Pemetaan<br />
Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan<br />
demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%.<br />
2. Pedoman Umum Hubungan Media<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> ditargetkan bahwa Pedoman Umum Hubungan<br />
Media dapat terselesaikan dengan baik dan telah ditetapkan dengan<br />
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi<br />
Birokrasi. Sampai akhir tahun <strong>2011</strong>, target yang telah direncanakan<br />
tercapai dengan baik, yaitu tersedianya satu Pedoman Umum<br />
Hubungan Media yang telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri<br />
58 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55<br />
Tahun <strong>2011</strong> tentang Pedoman Umum Hubungan Media di<br />
Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan demikian nilai capaian<br />
kinerja kegiatan ini adalah 100%. Permasalahan yang dihadapi pada<br />
saat penyusunan pedoman ini tidak jauh berbeda dengan<br />
penyusunan Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan.<br />
3. Penyusunan Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana Sarana dan<br />
Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi Pemerintah yang<br />
berupa tanah dan bangunan<br />
Target kinerja Tahun <strong>2011</strong> untuk kegiatan ini adalah tersedianya<br />
Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana Sarana dan Prasarana<br />
Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berupa<br />
Tanah dan Bangunan yang berbentuk Peraturan Menteri<br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br />
Sedangkan capaian kinerja yang dapat terealisasi pada tahun ini<br />
adalah berupa draft final Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana<br />
Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi<br />
Pemerintah yang berupa Tanah dan Bangunan yang telah siap untuk<br />
ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Dengan demikian nilai<br />
capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80%. Besarnya capaian<br />
kinerja ini dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi dalam<br />
pelaksanaan kegiatan ini yaitu kurangnya tenaga pelaksana dari<br />
jumlah maupun kompetensinya.<br />
4. Penyusunan Pedoman Umum Standarisasi Pakaian Kerja/Dinas<br />
Pegawai Negeri Sipil<br />
Rencana kinerja yang ingin dicapai pada tahun <strong>2011</strong> untuk kegiatan<br />
ini adalah tersedianya Pedoman Umum Standarisasi Pakaian<br />
Kerja/Dinas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan<br />
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br />
Adapun realisasi dari kegiatan ini adalah draft final pedoman umum<br />
yang telah siap untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dengan<br />
demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80%.<br />
Capaian kinerja ini salah satunya disebabkan oleh kendala yang<br />
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu kurangnya<br />
sumberdaya pelaksana kegiatan baik dalam segi jumlah maupun<br />
kompetensi.<br />
59 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
5. Penyusunan Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi<br />
Pemerintah<br />
Target Kinerja kegiatan tahun <strong>2011</strong> ini adalah tersusunnya<br />
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi<br />
Birokrasi tentang Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi<br />
Pemerintah. Capaian kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan<br />
kegiatan ini adalah tersusunnya draft final Peraturan Menteri<br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang<br />
Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi Pemerintah. Dengan<br />
demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80% dari<br />
target yang telah ditentukan. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh<br />
kendala yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan ini yaitu<br />
kurangnya sumber daya pelaksana kegiatan baik dalam segi jumlah<br />
maupun kompetensinya disamping konsep penataan tata laksana<br />
(business process) yang dianggap masih relatif baru bagi instansi<br />
pemerintah.<br />
Persentase instansi pemerintah pusat yang melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan baik<br />
Instansi pemerintah pusat yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan<br />
dengan baik yang secara minimal dicirikan dengan adanya standar<br />
operasional prosedur (SOP) dan telah melaksanakan e-government secara<br />
minimal (e-office) pada instansi yang bersangkutan. Setiap instansi<br />
pemerintah yang telah mengajukan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi<br />
kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional melalui <strong>Kementerian</strong><br />
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah<br />
menyertakan dokumen SOP dan dokumen pelaksanaan e-governnment<br />
sebagai salah satu kelengkapannya. Dengan demikian maka setiap instansi<br />
pemerintah pusat yang telah mengajukan Dokumen Usulan Reformasi<br />
Birokrasi telah memiliki Dokumen SOP dan melaksanakan e-government<br />
yang berarti telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik.<br />
Sampai awal tahun 2012 ini, dari 74 (tujuh puluh empat) instansi<br />
pemerintah pusat terdapat 30 (tiga puluh) instansi (40,54%) yang telah<br />
mengajukan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan telah dilengkapi<br />
dengan Dokumen SOP dan dokumen e-government, disamping 14 (empat<br />
belas) instansi pemerintah pusat (18,92%) yang telah menerima tunjangan<br />
kinerja sebagai konsekuensi dari upayanya melaksanakan kebijakan<br />
Reformasi Birokrasi di Instransinya. Dengan demikian maka prosentase<br />
instansi pemerintah pusat yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan<br />
60 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
dengan baik adalah sebesar 59,46%. Dengan data ini maka dapat diketahui<br />
bahwa capaian kinerja instansi pemerintah pusat yang telah melakukan<br />
penataan ketatalaksanaan dengan baik adalah sebesar 169,88%. Angka ini<br />
tidak termasuk instansi pemerintah yang telah melaksanakan penyusunan<br />
SOP dan melaksanakan e-government tetapi belum mengajukan Dokumen<br />
Usulan Reformasi Birokrasi kepada <strong>Kementerian</strong> PAN dan Reformasi<br />
Birokrasi.<br />
Hasil pemantauan ketatalaksanaan Pemerintah yang dilakukan pada<br />
Pemerintah Daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :<br />
1. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB,<br />
khususnya terkait fungsi internalisasi kebijakan-kebijakan Menteri PAN<br />
dan RB, baik untuk internal organisasi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB,<br />
maupun untuk pihak eksternal (stakeholder), yaitu instansi pemerintah<br />
pusat dan daerah;<br />
2. Perlu dibangun operasionalisasi kebijakan-kebijakan Menteri PAN dan RB<br />
dengan strategi yang tepat dalam rangka penerapan keijakan-kebijakan<br />
tersebut;<br />
3. Aspek substansi kebijakan harus menjadi perhatian, terutama dalam hal<br />
penegasan isi beserta perangkat sanksi yang dibutuhkan untuk lebih<br />
memperkuat sifat mengikatnya;<br />
4. Perlu disusun kebijakan Menteri PAN dan RB mengenai Pedoman Umum<br />
Evaluasi Ketatalaksanaan Instansi Pemerintah;<br />
5. Ruang lingkup tata laksana dalam instansi pemerintah perlu diberikan<br />
batasan yang jelas.<br />
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan<br />
reformasi birokrasi nasional secara terencana,<br />
sistematis, dan komprehensif<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah kebijakan pelaksanaan<br />
Reformasi Birokrasi yang diterbitkan<br />
2) Jumlah K/L yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi sesuai kebijakan<br />
RB Nasional<br />
7<br />
kebijakan<br />
61 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
10<br />
kebijakan<br />
143<br />
12 K/L 20 K/L 167
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
3) Jumlah K/L yang telah melaksanakan<br />
reformasi birokrasi<br />
4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang<br />
terukur sesuai dengan kebijakan RB<br />
Nasional<br />
5) Jumlah instansi yang menerima<br />
sosialisasi<br />
6) Jumlah asistensi reformasi birokrasi<br />
kepada instansi pusat dan daerah<br />
30 % 47 % 156<br />
80 % 81 % 101<br />
100 % K/L<br />
30 % Pemda<br />
100 % K/L<br />
10 % Pemda<br />
62 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
100 % K/L<br />
100 % Prov.<br />
62 %<br />
-<br />
100<br />
333<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan<br />
Untuk memenuhi target “Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br />
yang diterbitkan” yang ditetapkan sebanyak 7 kebijakan, telah dilakukan<br />
kegiatan Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dari hasil<br />
kegiatan ini telah berhasil ditetapkan 10 Peraturan Menteri PAN dan RB,<br />
sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Pedoman-pedoman<br />
tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 7<br />
sampai dengan Nomor 15 Tahun <strong>2011</strong> dan Nomor 53 Tahun <strong>2011</strong>, yang<br />
meliputi :<br />
Pedoman <strong>Isi</strong> Pokok<br />
1. Pedoman Pengajuan Dokumen<br />
Usulan Reformasi Birokrasi<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga<br />
(PerMenPANRB No. 7/<strong>2011</strong>)<br />
2. Pedoman Penilaian Dokumen<br />
Usulan dan Road Map<br />
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga<br />
(PerMenPANRB No. 8/<strong>2011</strong>)<br />
Proses pelaksanaan<br />
reformasi birokrasi dan<br />
langkah-langkah menyusun<br />
dokumen usulan.<br />
Penilaian dokumen usulan<br />
dan road map, penilaian<br />
dokumen pelaksanaan, dan<br />
verifikasi pelaksanaan<br />
reformasi birokrasi di<br />
lapangan.<br />
62<br />
-<br />
Pengguna<br />
Utama<br />
K/L<br />
UPRBN<br />
UPRBN
Pedoman <strong>Isi</strong> Pokok<br />
3. Pedoman Penyusunan Road Map<br />
Reformasi Birokrasi<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga dan<br />
Pemerintah Daerah<br />
(PerMenPANRB No. 9/<strong>2011</strong>)<br />
4. Pedoman Pelaksanaan Program<br />
Manajemen Perubahan<br />
(PerMenPANRB No. 10/<strong>2011</strong>)<br />
5. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan<br />
Reformasi Birokrasi<br />
(PerMenPANRB No. 11/<strong>2011</strong>)<br />
6. Pedoman Penataan Tatalaksana<br />
(Business Process)<br />
(PerMenPANRB No. 12/<strong>2011</strong>)<br />
7. Pedoman Pelaksanaan Quick<br />
Wins (PerMenPANRB No.<br />
13/<strong>2011</strong>)<br />
8. Pedoman Pelaksanaan Program<br />
Manajemen Pengetahuan<br />
(Knowledge Management)<br />
(PerMenPANRB No. 14/<strong>2011</strong>)<br />
Pengertian dasar road map,<br />
dan langkah-langkah<br />
menyusun road map.<br />
Elemen dan tahapan<br />
manajemen perubahan;<br />
perumusan rencana<br />
manajemen perubahan;<br />
pengelolaan perubahan;<br />
penguatan hasil perubahan.<br />
Penilaian keberhasilan<br />
pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi;<br />
Indikator keberhasilan<br />
reformasi birokrasi nasional;<br />
dan<br />
kementerian/lembaga dan<br />
pemerintah daerah.<br />
Pendekatan penataan<br />
tatalaksana; proses<br />
penataan tatalaksana;<br />
kaidah penggambaran<br />
tatalaksana; dan Standard<br />
operating procedures.<br />
Perumusan dan penetapan<br />
quick wins; dan langkahlangkah<br />
dalam pelaksanaan<br />
quick wins.<br />
Elemen dan tahapan<br />
implementasi manajemen<br />
pengetahuan;<br />
Merencanakan implementasi<br />
manajemen pengetahuan;<br />
mengimplementasikan<br />
manajemen pengetahuan;<br />
dan<br />
Evaluasi dan monitoring<br />
implementasi manajemen<br />
pengetahuan.<br />
63 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Pengguna<br />
Utama<br />
K/L dan<br />
PEMDA<br />
K/L dan<br />
PEMDA<br />
K/L dan<br />
PEMDA<br />
UPRBN<br />
TI<br />
TQA<br />
K/L dan<br />
PEMDA<br />
K/L dan<br />
PEMDA<br />
UPRBN
Pedoman <strong>Isi</strong> Pokok<br />
9. Mekanisme Persetujuan<br />
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br />
dan Tunjangan Kinerja Bagi<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga<br />
(PerMenPANRB No. 15/<strong>2011</strong>)<br />
10. Pedoman Penjamin Kualitas<br />
(Quality Assurance) dan<br />
Pedoman Monitoring Evaluasi<br />
Reformasi Birokrasi<br />
(PerMenPANRB No. 53/<strong>2011</strong>)<br />
Mekanisme pelaksanaan<br />
reformasi birokrasi;<br />
mekanisme persetujuan<br />
pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi dan tunjangan<br />
kinerja bagi<br />
kementerian/lembaga.<br />
Aturan untuk melakukan<br />
penjaminan kualitas,<br />
monitoring dan evaluasi atas<br />
pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi dilingkungan K/L.<br />
64 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Pengguna<br />
Utama<br />
K/L<br />
UPRBN<br />
TI<br />
TQA<br />
TQA<br />
Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan<br />
RB Nasional<br />
Untuk memenuhi target “Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi<br />
birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional”, telah dilakukan kegiatan<br />
Implementasi Reformasi Birokrasi. Pada awal tahun <strong>2011</strong> ditargetkan 12 K/L,<br />
ternyata dari pelaksanaan kegiatan ini berhasil diajukan 20 K/L.<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> terdapat 30 K/L yang telah mengajukan usulan kepada<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB sebagaimana tabel di bawah ini:<br />
1. BPPT<br />
2. Lemhannas<br />
3. LAN<br />
4. Kem. PU<br />
5. Kem. LH<br />
6. BKKBN<br />
7. LKPP<br />
8. ANRI<br />
9. Kemristek<br />
10. KemPerind<br />
11. BATAN<br />
12. BPOM<br />
13. KemPPA<br />
14. KemPerhub<br />
15. BKN<br />
16. BKPM<br />
17. BPS<br />
18. KemPeRa<br />
19. Lemsaneg<br />
20. BNN<br />
21. Kemdikbud<br />
22. Kemparekk<br />
23. Kemtan<br />
24. Kemenpora<br />
25. BNPT<br />
26. KemKP<br />
27. LAPAN<br />
28. Bapeten<br />
29. Kemdag<br />
30. LIPI<br />
Dari 30 K/L tersebut 24 diantaranya telah berhasil dinilai, baik dari sisi<br />
Dokumen Usulan dan Road Map masing-masing maupun verifikasi lapangan,<br />
sebagai berikut:
1. Badan Pengkajian dan Penerapan<br />
Teknologi<br />
dari 24 K/L yang sudah diverifikasi, 20 diantaranya sudah diproses lebih<br />
lanjut untuk diajukan tunjangan kinerjanya masing-masing. Pengajuan<br />
kepada Menteri Keuangan melalui :<br />
Surat No. K/L yang diajukan<br />
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd<br />
Menkeu,<br />
Hal : penetapan Usulan TK<br />
Tanggal 15 Nop <strong>2011</strong><br />
No: B/2747/M.PAN-RB/11/<strong>2011</strong><br />
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd<br />
Menkeu,<br />
Hal: penetapan Usulan TK<br />
Tanggal 21 Nop <strong>2011</strong><br />
No: B/2808/M.PAN-RB/11/<strong>2011</strong><br />
13. <strong>Kementerian</strong> Perhubungan<br />
14. Badan Pusat Statistik<br />
15. BKKBN<br />
2. Lembaga Ketahanan Nasional 16. Arsip Nasional Republik<br />
Indonesia<br />
3. Lembaga Administrasi Negara 17. <strong>Kementerian</strong> Pemberdayaan<br />
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan<br />
Perempuan dan Perlindungan<br />
Barang/Jasa Pemerintah<br />
Anak<br />
18. <strong>Kementerian</strong> Perumahan<br />
Rakyat<br />
5. <strong>Kementerian</strong> Riset dan Teknologi 19. Lembaga Sandi Negara<br />
6. <strong>Kementerian</strong> Perindustrian 20. Badan Narkotika Nasional<br />
7. Badan Tenaga Nuklir 21. <strong>Kementerian</strong> Pertanian<br />
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan 22. Badan Nasional<br />
Penanggulangan Terorisme<br />
9. Badan Kepegawaian Negara 23. Lembaga Ilmu Pengetahuan<br />
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia<br />
24. <strong>Kementerian</strong> Pendidikan dan<br />
11. <strong>Kementerian</strong> Lingkungan Hidup<br />
12. <strong>Kementerian</strong> Pekerjaan<br />
Umum<br />
Kebudayaan<br />
65 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
1. BPPT<br />
2. Lemhannas<br />
3. LAN<br />
4. LKPP<br />
5. KemPerind<br />
6. Kemristek<br />
7. BATAN<br />
8. BPOM<br />
9. BKN<br />
10. BKPM<br />
11. BPS<br />
12. BKKBN<br />
13. ANRI<br />
14. KemPPA<br />
15. KemPeRA<br />
16. Lemsaneg<br />
17. BNN<br />
18. Kemtan
Surat No. K/L yang diajukan<br />
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd<br />
Menkeu,<br />
Hal: penetapan Usulan TK<br />
Tanggal 28 Nop <strong>2011</strong><br />
No: B/2879/M.PAN-RB/11/<strong>2011</strong><br />
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd<br />
Menkeu,<br />
Hal: penetapan Usulan TK<br />
Tanggal 12 Desember <strong>2011</strong><br />
No: B/3019/M.PAN-RB/12/<strong>2011</strong><br />
19. BNPT<br />
20. LIPI<br />
Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi<br />
Untuk Indikator Kinerja “Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi<br />
birokrasi” yang ditargetkan 30% dari jumlah K/L seluruhnya. Dengan<br />
penyelesaian sebanyak 20 K/L yaitu :<br />
1. BPPT<br />
2. Lemhannas<br />
3. LAN<br />
4. LKPP<br />
5. KemPerind<br />
6. Kemristek<br />
7. BATAN<br />
8. BPOM<br />
9. BKN<br />
10. BKPM<br />
11. BPS<br />
12. BKKBN<br />
13. ANRI<br />
14. KemPPA<br />
15. KemPeRA<br />
16. Lemsaneg<br />
17. BNN<br />
18. Kemtan<br />
19. BNPT<br />
20. LIPI<br />
maka realisasi Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi<br />
nasional secara kumulatif adalah 47%. Dengan demikian pencapaian ini<br />
sudah melebihi target 30%.<br />
Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan<br />
RB Nasional<br />
Untuk memenuhi target “Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur<br />
sesuai dengan kebijakan RB Nasional” sebesar 80% telah dilakukan<br />
pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi oleh Tim Quality Assurance.<br />
66 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, selain telah<br />
dibentuk Tim Quality Assurance, juga telah dirancang instrumen penjaminan<br />
kualitas. Instrumen penjaminan kualitas dimaksud sudah diujicobakan di<br />
lima instansi pemerintah, yaitu di Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil<br />
Presiden, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, <strong>Kementerian</strong> Keuangan (<strong>Ditjen</strong> Bea dan<br />
Cukai) dan BPK. Adapun hasil dari penjaminan kualitas tersebut adalah<br />
sebagai berikut:<br />
Instansi Nilai<br />
Sekretariat Negara 82%<br />
Sekretariat Wakil Presiden 81%<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB 65%<br />
<strong>Kementerian</strong> Keuangan (<strong>Ditjen</strong> Bea dan Cukai) 91%<br />
BPK 86%<br />
Rata-rata 81%<br />
Instrumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB<br />
Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality<br />
Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.<br />
Jumlah instansi yang menerima sosialisasi<br />
Untuk memenuhi target “Jumlah instansi yang menerima sosialisasi”, telah<br />
dilakukan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi<br />
Birokrasi pada K/L dan Pemda.<br />
Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi di bagi ke dalam dua<br />
pelaksanaan sosialisasi, yaitu pelaksanaan sosialisasi untuk<br />
kementerian/lembaga dan sosialisasi untuk pemerintah provinsi. Sementara<br />
pada tahun <strong>2011</strong> tidak dilakukan sosialisasi untuk pemerintah<br />
kabupaten/kota.<br />
Pelaksanaan sosialisasi untuk kementerian/lembaga yang dihadiri oleh<br />
seluruh <strong>Kementerian</strong>/Lembaga dilaksanakan pada tanggal 5 April <strong>2011</strong>,<br />
dengan pokok bahasan:<br />
• Kebijakan Reformasi Birokrasi<br />
• Perkembangan Pengelolaan RB<br />
• Review Hasil Penilaian<br />
• Langkah yang diperlukan<br />
• Organisasi Pelaksana RB<br />
• Mekanisme<br />
67 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Dalam sosialisasi tersebut ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:<br />
1) K/L yang sudah dan belum mengajukan dokumen usulan agar<br />
menyesuaikan dan menyusun serta menyampaikan kembali dokumen<br />
usulan mengikuti kebijakan baru;<br />
2) K/L yang sudah menerima tunjangan kinerja akan segera dilakukan<br />
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;<br />
3) Dokumen usulan yang diajukan akan segera dinilai oleh UPRBN dan<br />
dilanjutkan dengan verifikasi lapangan;<br />
4) Penyampaian dokumen usulan harus dilengkapi dengan Berita Acara<br />
validasi peringkat jabatan (job grading) yang ditanda-tangani oleh<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, BKN, dan K/L yang bersangkutan;<br />
5) Hasil penilaian akan disampaikan kepada Komite Pengarah Reformasi<br />
Birokrasi Nasional untuk proses penetapan lebih lanjut.<br />
Sosialisasi diikuti oleh 200 orang peserta dari seluruh provinsi, yaitu:<br />
1) Pejabat Pemerintah Provinsi sebanyak 165 orang peserta dari 33<br />
provinsi, yang terdiri dari:<br />
(a) Sekretaris Daerah<br />
(b) Inspektur Povinsi<br />
(c) Kepala BAPPEDA Provinsi<br />
(d) Kepala BKD Provinsi<br />
(e) Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi<br />
2) Pejabat pemerintah pusat sebanyak 35 orang yang terdiri dari:<br />
(a) Anggota Tim Independen<br />
(b) Anggita Tim Quality Assurance<br />
(c) Anggota UPRBN<br />
Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah<br />
Untuk memenuhi target “Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi<br />
pusat dan daerah” telah dilakukan kegiatan workshop dan kegiatan capacity<br />
building lainnya dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi. Learning dan Capacity Building dilakukan melalui<br />
asistensi/workshop (lokakarya) atau seminar yang diikuti oleh para peserta<br />
dari kementerian/lembaga. Beberapa workshop yang dilakukan adalah<br />
sebagai berikut :<br />
68 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Workshop Peserta<br />
Workshop untuk Fasilator UPRBN 1 kali<br />
Sosialisasi kebijakan RB Seluruh K/L 1 kali<br />
Workshop Pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi<br />
Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi untuk Pemerintah Provinsi<br />
48 K/L<br />
192 peserta<br />
(masing-masing K/L<br />
mengirimkan 4<br />
orang peserta)<br />
Seluruh provinsi 1 kali<br />
Forum Knowledge Management Seluruh K/L 1 kali<br />
Workshop Change Management 5 K/L 1 kali<br />
69 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Frekuensi<br />
penyelenggaraan<br />
3 Angkatan<br />
Jika dilihat dari sisi capaian K/L yang sudah memperoleh asistensi, maka dari<br />
76 K/L yang ada baru 48 diantaranya yang sudah memperoleh asistensi. Ini<br />
berarti bahwa capaian untuk target ini sebesar 62%. Namun demikian jika<br />
dilihat dari sisi percepatan reformasi birokrasi di K/L, workshop berhasil<br />
mendorong K/L untuk segera mengajukan usulannya. Jika dilihat pada<br />
semester pertama, hanya terdapat beberapa K/L yang mengajukan usulan,<br />
namun setelah dilakukan workshop, jumlah itu meningkat hingga 30 K/L.<br />
Sementara asistensi untuk pemda tidak dapat dilakukan, karena terdapat<br />
perubahan kebijakan KPRBN yang menyatakan bahwa pada tahun <strong>2011</strong><br />
reformasi birokrasi lebih menekankan fokus pada instansi pemerintah pusat,<br />
maka belum dilakukan asistensi terhadap pemerintah daerah. Sehingga<br />
capaian untuk asistensi pemerintah daerah masih belum dapat ditentukan.<br />
Sasaran 6 : Terwujudnya instansi pemerintah yang<br />
akuntabel dan berkinerja tinggi<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Akuntabilitas Kinerja (RUU,<br />
Per.Men.PAN dan RB)<br />
1 RUU 1 RUU 100
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
3 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
3 Per.<br />
70 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Men. PAN<br />
dan RB<br />
2) Persentase instansi pemerintah yang<br />
menerapkan SAKIP sesuai aturan 50 % 50,34 % 100,68<br />
3) Persentase instansi pemerintah yang<br />
akuntabilitas kinerjanya baik 44 % 48,72 % 121,81<br />
4) Persentase instansi pemerintah yang<br />
menyusun Indikator Kinerja Utama<br />
(IKU)<br />
5) Persentase <strong>LAKIP</strong> yang diterima<br />
6) Persentase PK yang diterima<br />
22 % (Pusat<br />
dan Daerah)<br />
87 % (Pusat<br />
dan Daerah)<br />
55 % (Pusat<br />
dan Daerah)<br />
100<br />
20,10 % 91,36<br />
87,42 % 100,48<br />
60,29 % 109,62<br />
7) Persentase instansi peserta model<br />
Island of Integrity yang berhasil 32 % 30,77 % 76,92<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja<br />
Perumusan dan penyusunan peraturan/kebijakan di bidang<br />
akuntabilitas kinerja dalam tahun <strong>2011</strong>, telah dihasilkan 1 buah<br />
Per.Men.PAN dan RB, yaitu Per.Men.PAN dan RB Nomor 35 Tahun <strong>2011</strong><br />
tanggal 25 Juli <strong>2011</strong> tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun <strong>2011</strong>, serta 2 buah Surat Edaran yaitu SE<br />
Nomor 03 Tahun <strong>2011</strong> tanggal 15 April <strong>2011</strong> tentang Pelaksanaan Evaluasi<br />
Akuntabilitas Kinerja Internal; dan SE Nomor 11 Tahun <strong>2011</strong> tanggal 23<br />
November <strong>2011</strong> tentang Penyampaian Dokumen Laporan Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun <strong>2011</strong> dan Dokumen Penetapan Kinerja<br />
Tahun 2012.
Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan selanjutnya<br />
diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya yang dimaksudkan untuk<br />
mempercepat penerapan Sistem AKIP secara lebih konsisten, arah<br />
perkembangan sistem manajemen kinerja ini dirasakan masih kurang<br />
terfokus pada peraturan dan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil<br />
evaluasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di beberapa instansi<br />
pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, SDM<br />
penanggung jawab dan pengelola Sistem AKIP mengalami kesulitan dalam<br />
menyusun perencanaan kinerja tahunan, menetapkan indikator yang baik,<br />
mengukur hasil-hasil yang diperolehnya, dan melaporkannya dalam <strong>LAKIP</strong>.<br />
Sebagai akibatnya, hampir sepanjang tahun instansi pemerintah tersebut<br />
masih memerlukan pembimbingan/asistensi dalam menyusun dokumen-<br />
dokumen manajemen kinerjanya. Materi yang menjadi bahan bimbingan<br />
penyusunan perencanaan kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan<br />
pelaporan (<strong>LAKIP</strong>) selalu sama dari satu kegiatan pembimbingan ke<br />
kegiatan pembimbingan berikutnya. Sebagai akibatnya, penerapan Sistem<br />
AKIP seolah-olah hanya berjalan di tempat (stagnasi) dan tidak terlihat<br />
adanya peningkatan di instansi pemerintah.<br />
Dengan kondisi yang demikian, diputuskan pada tahun <strong>2011</strong> disusun<br />
kembali modul yang substansinya lebih mudah dan sederhana untuk<br />
dipahami dan diterapkan oleh instansi pemerintah dalam mengelola<br />
kinerjanya, yaitu Modul tentang Penerapan PK.<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> ini, memang direncanakan baru sampai pada tahap<br />
penyempurnaan draft RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara<br />
(AKPN) yang ada. Untuk tahapan berikutnya seperti harmonisasi RUU,<br />
terbitnya Amanat Presiden dan proses legislasi serta terbitnya UU AKPN baru<br />
akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian dalam<br />
tahun <strong>2011</strong> memang tidak direncanakan untuk menghasilkan outcome<br />
apapun tetapi hanya sampai output saja, yakni draft RUU AKPN yang<br />
disempurnakan.<br />
Penyempurnaan RUU Tentang AKPN memang harus dilakukan<br />
berkaitan dengan perkembangan yang ada dan saran yang diterima melalui<br />
proses focus group discussion (FGD) maupun semiloka di Daerah dan Pusat.<br />
Konsekuensi logis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun <strong>2011</strong><br />
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan<br />
tanggal 12 Agustus <strong>2011</strong>, maka RUU tentang AKPN maupun Naskah<br />
Akademisnya mesti disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang<br />
dimaksud.<br />
71 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Proses penyempurnaan RUU tentang AKPN yang telah dilalui selama<br />
Tahun <strong>2011</strong> antara lain dengan telah terbentuknya Panitia Antarkementerian<br />
yang keanggotaannya terdiri atas unsur <strong>Kementerian</strong> dan LPNK yang terkait<br />
dengan substansi RUU, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB serta <strong>Kementerian</strong> Hukum<br />
dan HAM, focus group discussion kelompok kerja panitia antarkementerian<br />
sebanyak dua kali, Semiloka di Pontianak, Palangka Raya, dan Jakarta,<br />
penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU tentang AKPN. Dengan<br />
demikian untuk Tahun Anggaran <strong>2011</strong>, baru sampai penyempurnaan RUU<br />
Tentang AKPN yang mengakomodasikan masukan dan saran yang diperoleh<br />
selama Tahun <strong>2011</strong> dari focus group discussion dan Semiloka.<br />
Untuk Tahun 2012 diharapkan sudah memasuki proses harmonisasi,<br />
yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Harmonisasi pada Direktorat<br />
Jenderal Perundang-undangan, <strong>Kementerian</strong> Hukum dan HAM. Proses<br />
harmonisasi RUU tersebut diharapkan selesai dalam tahun 2012, agar segera<br />
dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan Presiden<br />
dalam bentuk Amanat Presiden.<br />
Faktor penyebab capaian kinerja yang belum memuaskan tersebut<br />
antara lain lamanya proses penyempurnaan naskah akademis RUU tentang<br />
AKPN. Semula penyempurnaan naskah akademis tersebut akan dilaksanakan<br />
melalui Swakelola yang dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri.<br />
Namun sesuai dengan kebijakan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB terkait dengan<br />
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa<br />
Pemerintah, maka polanya diubah menjadi swakelola murni. Konsekuensinya<br />
adalah perlu dilakukan revisi anggaran, sehingga kegiatan penyempurnaaan<br />
naskah akademis tersebut menunggu selesainya revisi anggaran tersebut.<br />
Dengan terlambatnya penyempurnaan naskah akademis, maka proses<br />
selanjutnya, seperti harmonisasi dan Amanat Presiden terhadap RUU<br />
tersebut, juga menjadi terhambat dan baru akan dilaksanakan pada Tahun<br />
Anggaran 2012.<br />
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SAKIP sesuai aturan<br />
Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas,<br />
substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat<br />
dilihat dari tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menyampaikan<br />
dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen<br />
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br />
(<strong>LAKIP</strong>) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).<br />
72 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Dari segi substansi, efektivitas penerapan Sistem AKIP dapat dilihat<br />
dari seberapa banyak instansi pemerintah yang telah menerapkan Sistem<br />
AKIP yang baik. Saat ini, sesuai dengan kondisi yang ada, instansi<br />
pemerintah yang dikategorikan telah menerapkan Sistem AKIP yang baik<br />
adalah instansi yang berhasil dalam usaha-usaha penguatan akuntabilitas<br />
kinerja dilingkungannya seperti yang telah menyusun perencanaan kinerja<br />
yang baik, melakukan pengukuran kinerja secara memadai, melaporkan<br />
capaian kinerja secara tepat waktu serta telah melakukan evaluasi kinerja<br />
internal secara memadai. Efektivitas penerapan Sistem AKIP akan terlihat<br />
jika seluruh komponen sistem tersebut diterapkan atau dimanfaatkan, baik<br />
dari segi formal maupun substansial.<br />
Realisasi instansi pemerintah yang telah mampu menerapkan Inpres<br />
Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, berdasarkan hasil<br />
evaluasi adalah sebanyak 50,34%. Dengan demikian, capaian kinerja<br />
indikator ini adalah sebesar 100,68%.<br />
PERKEMBANGAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA<br />
INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
% IP yang menerapkan Sistem<br />
AKIP yang baik<br />
Target 15% 30% 40% na 40% 45% 50%<br />
Realisasi 8.62% 20% 24% na 41% 49% 50%<br />
% Capaian 57% 67% 60% na 102% 109% 100%<br />
Jika dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis<br />
yaitu “Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang<br />
efektif”, harus diakui bahwa capaian yang diperoleh belumlah memuaskan,<br />
namun demikian perlu juga diakui bahwa apa yang telah dilakukan berada<br />
pada jalur yang benar (on the right track) dan perlu upaya yang sungguh-<br />
sungguh untuk mewujudkan tujuan tersebut.<br />
Tabel diatas juga menunjukkan masih perlunya upaya untuk<br />
meningkatkan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja dan penjelasan<br />
yang logis terhadap penetapan target kinerja.<br />
Sejak mulai diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan<br />
selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan lain, sampai dengan saat ini<br />
masih banyak instansi pemerintah yang belum secara utuh menerapkan<br />
ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang diharapkan. Mulai<br />
dari ketepatan waktu penyampaian dokumen-dokumen yang diwajibkan<br />
sampai kepada kualitas substansi penerapan Sistem AKIP, berdasarkan hasil<br />
73 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
evaluasi, sebagian besar instansi pemerintah memperoleh hasil penilaian<br />
yang masih belum memuaskan.<br />
Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik<br />
Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi<br />
pemerintah dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7<br />
Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem<br />
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya<br />
Inpres tersebut, instansi pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan<br />
lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.<br />
Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah<br />
merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran<br />
(input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil<br />
atau outcome. Sebelum diterapkannya SAKIP, instansi pemerintah bekerja<br />
berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai.<br />
Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata<br />
berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau<br />
banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka merasa<br />
berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan<br />
fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya<br />
dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat<br />
atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera diubah dan<br />
diarahkan agar instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome<br />
yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian<br />
serta melaporkannya kinerjanya secara periodik. Sikap akuntabel tersebut<br />
diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang memuat kondisi ideal<br />
yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan<br />
indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.<br />
Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan<br />
dalam rangka mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Kemudian dalam<br />
rangka memperkuat komitmen untuk berkinerja disusunlah semacam<br />
perjanjian kinerja yang menggambarkan kesepakatan atau kebulatan tekad<br />
untuk menghasilkan kinerja tertentu berdasarkan anggaran yang tersedia<br />
dan pada akhir periode melaporkannya dalam laporan kinerja atau <strong>LAKIP</strong>.<br />
Dari rangkaian alur tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi<br />
pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen<br />
kuat untuk menghasilkan kinerja tertentu dengan ukuran keberhasilan yang<br />
74 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
pantas. Mereka tidak lagi merasa cukup dengan hanya berhasil menyerap<br />
anggaran atau telah melakukan kegiatan tertentu setiap tahunnya.<br />
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap<br />
kinerjanya, setiap tahun <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB melakukan evaluasi atas<br />
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun<br />
Daerah. Berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB No 13 Tahun 2010,<br />
terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang<br />
paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori<br />
AA. Pengelompokkan predikat tersebut dilakukan berdasarkan hasil penilaian<br />
yang direpresentasikan dengan nilai (score) tertentu yang diperoleh<br />
berdasarkan hasil penelitian, reviu, pembuktian, konfirmasi dan wawancara<br />
selama proses evaluasi serta mereviu capaian kinerja instansi. Berikut adalah<br />
penjelasan dari masing-masing predikat serta karakteristiknya:<br />
NO. PREDIKAT<br />
NILAI<br />
ABSOLUT<br />
INTERPRETASI<br />
1. AA >85-100 Memuaskan<br />
2. A >75-85 Sangat Baik<br />
3. B >65-75<br />
4. CC >50-65<br />
5. C >30-50<br />
6. D 0-30<br />
Baik, dan perlu<br />
sedikit<br />
perbaikan<br />
Cukup baik<br />
(memadai),<br />
perlu banyak<br />
perbaikan yang<br />
tidak mendasar<br />
Agak kurang,<br />
perlu banyak<br />
perbaikan,<br />
termasuk<br />
perubahan yang<br />
mendasar<br />
Kurang, perlu<br />
banyak sekali<br />
perbaikan &<br />
perubahan yang<br />
sangat<br />
75 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
KARAKTERISTIK<br />
AKUNTABILITAS INSTANSI<br />
Memimpin perubahan, berbudaya<br />
kinerja, berkinerja tinggi, dan<br />
sangat akuntabel<br />
Akuntabel, berkinerja baik,<br />
memiliki sistem manajemen kinerja<br />
yang andal.<br />
Akuntabilitas kinerjanya sudah<br />
baik, memiliki sistem yang dapat<br />
digunakan untuk manajemen<br />
kinerja, dan perlu sedikit<br />
perbaikan.<br />
Akuntabilitas kinerjanya cukup<br />
baik, taat kebijakan, memiliki<br />
sistem yang dapat digunakan untuk<br />
memproduksi informasi kinerja<br />
untuk pertanggung jawaban, perlu<br />
beberapa perbaikan tidak<br />
mendasar.<br />
Sistem dan tatanan kurang dapat<br />
diandalkan, memiliki sistem untuk<br />
manajemen kinerja tapi perlu<br />
banyak perbaikan minor dan<br />
perbaikan yang mendasar.<br />
Sistem dan tatanan tidak dapat<br />
diandalkan untuk manajemen<br />
kinerja, perlu banyak perbaikan,<br />
sebagian perubahan yang sangat<br />
mendasar.
NO. PREDIKAT<br />
NILAI<br />
ABSOLUT<br />
INTERPRETASI<br />
mendasar<br />
76 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
KARAKTERISTIK<br />
AKUNTABILITAS INSTANSI<br />
Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas<br />
kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB memperoleh predikat minimal “CC” atau “Cukup Baik”. Untuk<br />
Tahun 2010 Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas menargetkan 44%<br />
instansi pemerintah yang dievaluasi oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB meraih<br />
predikat minimal “CC”. Hasil evaluasi Tahun 2010, terdapat 48,72% instansi<br />
pemerintah yang dievaluasi, telah memperoleh predikat “CC” ke atas.<br />
Perkembangan hasil evaluasi instansi pusat (<strong>Kementerian</strong>/ Lembaga),<br />
sebagaimana tabel berikut :<br />
PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI ATAS<br />
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA<br />
NO. KATEGORI 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
1. AA 0 0 0 0<br />
2. A 0 0 0 0<br />
3. B<br />
2<br />
2,70%<br />
7<br />
9,21%<br />
11<br />
13,92%<br />
14<br />
17,07%<br />
4. CC<br />
21<br />
28,38%<br />
29<br />
38,16%<br />
39<br />
49,37%<br />
42<br />
51,22%<br />
5. C<br />
39<br />
52,70%<br />
33<br />
43,42%<br />
27<br />
34,18%<br />
26<br />
31,71%<br />
6. D<br />
12 7 2 0<br />
Total Instansi Yang<br />
Dievaluasi<br />
16,22% 9,21% 2,53% 0,00%<br />
74 76 79 82<br />
100% 100% 100% 100%<br />
Pada tahun 2008, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan<br />
terhadap 74 instansi pemerintah pusat. Sebanyak 23 instansi atau 31,08%<br />
akuntabilitas kinerjanya dinilai baik/akuntabel. Kemudian tahun 2009<br />
instansi pusat yang akuntabilitas kinerjanya baik meningkat menjadi 36<br />
instansi atau 47,36% dari 76 instansi dan pada tahun 2010 naik lagi menjadi<br />
50 instansi atau 63,29% dari 79 instansi. Pada tahun <strong>2011</strong>, dari 82 instansi<br />
pusat yang dievaluasi, 56 instansi atau 68,29% akuntabilitas kinerjanya<br />
dinilai baik.<br />
Perkembangan instansi pusat yang akuntabilitas kinerjanya baik,<br />
dapat dilihat pada grafik berikut:
Perkembangan hasil evaluasi pemerintah provinsi, dapat dilihat<br />
sebagaimana tabel berikut :<br />
PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI ATAS<br />
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI<br />
NO. KATEGORI 2008 2009 2010<br />
1. AA<br />
0 0 0<br />
2. A<br />
0 0 0<br />
3. B<br />
0 0 0<br />
4. CC<br />
5. C<br />
6. D<br />
Total Instansi Yang<br />
Dievaluasi<br />
Pada tahun 2008, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan<br />
terhadap 27 pemerintah provinsi, namun dari 27 pemerintah provinsi masih<br />
belum ada yang mencapai akuntabilitas kinerjanya baik. Kemudian pada<br />
tahun 2009 pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya baik baru<br />
mencapai 1 instansi atau 3,76% dari 27 pemerintah provinsi yang dievaluasi.<br />
Sedangkan pada a tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup berarti, yakni<br />
menjadi 9 instansi atau 31,03% dari 29 pemerintah provinsi yang dievaluasi.<br />
Pada tahun <strong>2011</strong> kenaikannya kembali signifikan, yaitu menjadi 17 instansi<br />
atau 56,67% dari 30 pemerintah provinsi yang dieva dievaluasi.<br />
Perkembangan pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya<br />
baik, dapat dilihat pada grafik berikut:<br />
0 1 9<br />
3,70% 31,03%<br />
18 20 18<br />
66,67% 74,07% 62,07%<br />
9 6 2<br />
33,33% 22,22% 6,90%<br />
27 27 29<br />
100% 100% 100%<br />
77 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun 201 <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
0<br />
0<br />
1<br />
3,33%<br />
16<br />
53,33%<br />
13<br />
43,33%<br />
0<br />
30<br />
100%
Perkembangan hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota, dapat<br />
dilihat sebagaimana tabel berikut:<br />
PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI ATAS<br />
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA<br />
NO. KATEGORI 2009 2010<br />
1. AA 0 0<br />
2. A<br />
0 0<br />
3. B<br />
0 1<br />
1,75%<br />
4. CC<br />
3<br />
5,08%<br />
4<br />
7,02%<br />
5. C<br />
29<br />
49,15%<br />
46<br />
80,70%<br />
6. D<br />
27<br />
45,76%<br />
6<br />
10,53%<br />
Total Instansi Yang 59 57<br />
Dievaluasi<br />
100% 100%<br />
Pada tahun 2009, evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP di<br />
perluas pada pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 pemerintah<br />
kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik mencapai 3 instansi atau<br />
5,08% dari 59 pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi. Sedangkan pada<br />
tahun 2010 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik,<br />
naik menjadi 5 instansi atau 8,77% dari 57 pemerintah kabupaten/kota yang<br />
dievaluasi. Pada tahun <strong>2011</strong>, dar dari i 33 pemerintah kabupaten/kota yang<br />
dievaluasi, 7 instansi atau 21,21% akuntabilitas kinerjanya baik.<br />
Perkembangan pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas<br />
kinerjanya baik, dapat dilihat pada grafik berikut:<br />
78 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun 201 <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
0<br />
0<br />
1<br />
3,03%<br />
6<br />
18,18%<br />
20<br />
60,61%<br />
6<br />
18,18%<br />
33<br />
100%
Persentase instansi pemerintah yang menyusun IKU<br />
Perkembangan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang<br />
mengarah kepada manajemen kinerja masih dipengaruhi oleh orientasi<br />
kegiatan dengan indikator indikator-indikator indikator kegiatan. Perhatian yang terlampau<br />
berlebihan pada indikator kegiatan menyebabkan instansi pemerintah<br />
kurang berfokus pada keberhasilan organisasi. Dengan diterbitkannya<br />
Peraturan MenPAN Nomor 09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum<br />
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,<br />
setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun IKU.<br />
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah seperangkat indikator yang<br />
menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran sasaran-sasaran<br />
strategisnya.<br />
% IP yang menyusun IKU<br />
INDIKATOR 2010<br />
Realisasi instansi pemerintah yang menyusun IKU selama tahun 201 <strong>2011</strong><br />
adalah sebesar 20.10%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh indikator<br />
ini adalah sebesar 91.36%.<br />
Instansi Pusat<br />
Provinsi<br />
Kab/Kota<br />
Jumlah<br />
PERKEMBANGAN PENYUSUNAN IKU<br />
Target 20%<br />
Realisasi 15%<br />
% Capaian 75%<br />
INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYUSUN IKU<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
Populasi Menyusun % Populasi Menyusun %<br />
81 42 51.85% 82<br />
49 59.76%<br />
33 19 57.57% 33<br />
20 60.61%<br />
497 36 7.24% 497<br />
54 10.87%<br />
611 97 15.88% 612<br />
79 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun 201 <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
22%<br />
20%<br />
91%<br />
123 20.10%
Dari tabel terlihat bahwa belum seluruh instansi pemerintah pusat<br />
dan daerah menaati ketentuan tentang penyusunan IKU. Hal ini<br />
mengindikasikan belum efektifnya pengukuran atas pencapaian kinerja<br />
instansi pemerintah.<br />
Untuk mencapai sasaran ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah<br />
selama tahun <strong>2011</strong> adalah :<br />
a. Bimbingan teknis penerapan akuntabilitas kinerja<br />
Bimbingan teknis direncanakan dilaksanakan pada 15 (lima belas)<br />
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemilihan Pemerintah Daerah<br />
yang akan diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan<br />
akuntabilitas kinerja ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara<br />
lain: Pemerataan wilayah barat, tengah dan timur; termasuk Pemerintah<br />
Daerah yang memerlukan bimbingan teknis, seperti Kabupaten/Kota<br />
yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah.<br />
Jumlah Daerah yang diberikan Sosialisasi penerapan SAKIP dan capaian<br />
terhadap output jumlah sosialisasi yang dilakukan di pemerintah daerah<br />
sampai 31 Desember <strong>2011</strong>, mencapai 80% dari 15 Provinsi<br />
Kabupaten/Kota yang ditetapkan, yaitu: Pemerintah Kabupaten Belitung<br />
Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Papua,<br />
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi<br />
Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten<br />
Belitung Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah<br />
Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim,<br />
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.<br />
b. Pelaksanaan diseminasi SDM<br />
Pelaksanaan diseminasi di Bidang Akuntabilitas Kinerja untuk Instansi<br />
Pemerintah Daerah dan diseminasi Evaluator Akuntabilitas Kinerja untuk<br />
Instansi Pemerintah Daerah, dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 3<br />
(tiga) regional/provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang untuk<br />
setiap kali penyelenggaraan diseminasi. Pemilihan regional ataupun<br />
provinsi sebagai tempat penyelenggaraan diseminasi akan ditentukan<br />
kemudian berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: Pemerataan<br />
wilayah barat, tengah dan timur; Pemerintah Daerah yang berdasarkan<br />
hasil evaluasi, penerapan Sistem AKIP-nya masih kurang baik, serta<br />
Kesediaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk menjadi mitra<br />
penyelenggaraan diseminasi. Peserta yang diundang adalah<br />
pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang menangani/bertanggung<br />
80 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
jawab dalam penerapan Sistem AKIP di instansi masing-masing. Materi<br />
diseminasi ditekankan pada praktik penerapan Sistem AKIP yang<br />
mengacu pada Peraturan Presiden tentang Sistem AKIP yang baru.<br />
Realisasi kegiatan diseminasi SAKIP dan Evaluasi AKIP sampai 31<br />
Desember <strong>2011</strong>, mencapai 100% dari 3 daerah regional yang<br />
ditetapkan, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa<br />
Tenggara Barat, dan Provinsi Papua Barat.<br />
Pelaksanaan diseminasi di Bidang Akuntabilitas Kinerja untuk Instansi<br />
Pemerintah Pusat dan diseminasi Evaluator Akuntabilitas Kinerja untuk<br />
Instansi Pemerintah Pusat dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23<br />
November <strong>2011</strong> di Hotel Ambhara Jakarta dengan jumlah peserta 160<br />
orang. Pemilihan kementerian/lembaga yang mengikuti diseminasi yaitu<br />
berdasarkan hasil evaluasi Sistem AKIP kementerian/lembaga tahun<br />
2010 yang nilai akuntabilitas kinerjanya masih belum baik.<br />
Persentase <strong>LAKIP</strong> yang diterima<br />
<strong>LAKIP</strong> merupakan produk dari proses perencanaan kinerja, pengukuran<br />
kinerja, dan pertanggungjawaban kinerja dalam Sistem AKIP. Oleh karena<br />
itu, setiap instansi pemerintah yang menyusun perencanaan kinerja dan<br />
selanjutnya melaksanakan rencana-rencana kinerjanya tersebut (yang<br />
berarti menggunakan sumber-sumber daya untuk melaksanakannya) wajib<br />
untuk mempertanggung-jawabkan hasilnya, baik berupa keberhasilan<br />
maupun kegagalan.<br />
PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN <strong>LAKIP</strong><br />
INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
% IP yang menyampaikan<br />
<strong>LAKIP</strong><br />
Target 90% 90% 90% 90% 90% 87% 87%<br />
Realisasi 74.17% 87.03% 86.24% 82.27% 87.46% 87.07% 87.42%<br />
% Capaian 82.42% 96.70% 95.82% 91.41% 97.17% 100.08% 100.48%<br />
Realisasi instansi pemerintah yang menyerahkan <strong>LAKIP</strong>-nya selama<br />
tahun 2010 adalah sebesar 87,42%, sehingga capaian kinerja yang<br />
diperoleh indikator ini adalah sebesar 100,48%. Hal ini menunjukkan<br />
terdapat kecenderungan adanya peningkatan ketaatan dalam penyampaian<br />
<strong>LAKIP</strong>. Demikian pula halnya dalam ketepatan waktu penyampaian <strong>LAKIP</strong>,<br />
terdapat kecenderungan adanya peningkatan kesadaran instansi pemerintah<br />
untuk menyampaikan <strong>LAKIP</strong> secara tepat waktu.<br />
81 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYAMPAIKAN <strong>LAKIP</strong><br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
P M % P M % P M % P M % P M %<br />
Instansi Pusat 72 70 97% 76 75 99% 77 76 99% 81 79 98% 82 81 99%<br />
Provinsi 33 31 94% 33 29 86% 33 30 91% 33 31 94% 33 32 97%<br />
Kab/Kota 440 369 84% 472 363 77% 472 403 85% 497 422 85% 497 422 85%<br />
Jumlah 545 217 86% 581 467 80% 582 509 87% 611 532 87% 612 535 87%<br />
*) P= populasi, M= menyampaikan<br />
Pada tahun 2009 realisasi instansi pemerintah yang menyampaikan<br />
<strong>LAKIP</strong> secara tepat waktu adalah sebanyak 292 IP Pusat dan Daerah dengan<br />
capaian 50,17% dari jumlah populasi 582 IP. Sedangkan pada tahun 2010<br />
realisasi instansi pemerintah yang menyampaikan <strong>LAKIP</strong> secara tepat waktu<br />
adalah sebanyak 372 IP Pusat dan Daerah atau sebesar 60,88% dari jumlah<br />
populasi IP Pusat dan Daerah yang wajib menyampaikan <strong>LAKIP</strong> yaitu 611 IP.<br />
Sedangkan pada tahun <strong>2011</strong> realisasi instansi pemerintah yang<br />
menyampaikan <strong>LAKIP</strong> secara tepat waktu adalah sebanyak 412 IP Pusat dan<br />
Daerah atau sebesar 67,32% dari jumlah populasi IP Pusat dan Daerah yang<br />
wajib menyampaikan <strong>LAKIP</strong> yaitu 612 IP. Hal ini menunjukkan bahwa<br />
semakin banyak instansi pemerintah, terutama yang telah menerapkan<br />
Sistem AKIP secara baik, telah menaati ketentuan batas waktu penyampaian<br />
<strong>LAKIP</strong>. Indikator ini ditetapkan untuk mengukur ketaatan instansi<br />
pemerintah dalam menyampaikan <strong>LAKIP</strong>-nya secara tepat waktu sesuai<br />
ketentuan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Peraturan MenPAN<br />
dan RB terakhir meminta instansi pemerintah pusat untuk menyerahkan<br />
<strong>LAKIP</strong> selambat-lambatnya 2,5 bulan sejak tahun anggaran berakhir.<br />
Persentase PK yang diterima<br />
Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan janji instansi<br />
pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan<br />
indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan<br />
pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk<br />
menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004<br />
butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MenPAN Nomor 31<br />
Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan<br />
RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa<br />
penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau<br />
SKPD sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu<br />
penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya.<br />
Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai<br />
82 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam<br />
memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.<br />
PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN PENETAPAN KINERJA<br />
INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
% IP yang menyampaikan<br />
Penetapan Kinerja<br />
Target 50% 50% 60% 50% 60% 45% 55%<br />
Realisasi 21.36% 41.17% 40.37% 37.18% 47.25% 56.30% 60.29%<br />
% Capaian 42.72% 82.33% 67.28% 74.35% 78.75% 125.11% 109.18%<br />
Sampai dengan tahun <strong>2011</strong>, jumlah instansi pemerintah yang wajib<br />
menyampaikan PK adalah sebanyak 612 instansi, yang terdiri dari 82<br />
instansi pusat, 33 pemerintah provinsi dan 497 pemerintah kabupaten/kota.<br />
Dengan realisasi persentase instansi pemerintah yang menyampaikan PK<br />
sebesar 60,29%, maka capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar<br />
109%.<br />
INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYAMPAIKAN PENETAPAN KINERJA<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
P M % P M % P M % P M % P M %<br />
Instansi Pusat 72 38 58% 76 36 47% 77 54 70% 81 54 67% 82 64 78%<br />
Provinsi 33 22 67% 33 20 61% 33 20 61% 33 24 73% 33 22 67%<br />
Kab/Kota 440 157 36% 472 152 32% 472 201 43% 497 266 54% 497 283 60%<br />
Jumlah 545 217 40% 581 208 36% 582 275 47% 611 344 56% 612 369 60%<br />
*) P= populasi, M= menyampaikan<br />
Dibandingkan dengan populasi instansi pemerintah yang harus<br />
menyerahkan PK, belum seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah<br />
menaati ketentuan tentang penyampaian PK. Hal ini mengindikasikan belum<br />
efektifnya pengendalian atas pelaksanaan rencana-rencana instansi<br />
pemerintah.<br />
Persentase instansi peserta model island of integrity yang berhasil<br />
Penerapan prinsip kepemerintahan yang baik saat ini merupakan<br />
kebutuhan nyata yang harus direalisasikan dalam upaya meningkatkan<br />
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.<br />
Pelaksanaan island of integrity merupakan program pencegahan<br />
korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama<br />
dengan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB. KPK dan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah<br />
83 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
merencanakan untuk membentuk model-model Island of Integrity pada<br />
pemerintahan provinsi/kabupaten/kota dalam upaya pencegahan korupsi<br />
yang komprehensif dan terpadu. Island of Integrity adalah suatu pemerintah<br />
daerah/wilayah yang telah mengembangkan sistem penyelenggaraan negara<br />
dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip ”good governance”<br />
dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari<br />
KKN sehingga dapat dijadikan model atau percontohan bagi pemerintah<br />
daerah lainnya.<br />
Pencanangan sebagai wilayah island of integrity tersebut dilakukan<br />
dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam mewujudkan tata<br />
kepemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan<br />
nepotisme di beberapa propinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya disusunlah<br />
rencana aksi yang memuat langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan,<br />
target, jadual dan penanggungjawabnya. Setiap periode tertentu<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB melakukan evaluasi atas kemajuan target-target<br />
yang telah disusun.<br />
Model daerah percontohan ini diharapkan dapat mendorong<br />
terwujudnya daerah-daerah yang memiliki komitmen dan integritas dalam<br />
mencegah dan menurunkan tingkat korupsi, menerapkan prinsip<br />
kepemerintahan yang baik dan meningkatnya pelayanan kepada publik.<br />
Dalam tahun <strong>2011</strong>, ditargetkan sebanyak 32% peserta model island<br />
of integrity dinilai dengan katagori baik atau berhasil. Suatu pemerintah<br />
daerah peserta kesepakatan bersama dapat dikatagorikan berhasil dalam<br />
pelaksanaan kesepakatan bersama ini jika dari hasil evaluasi menunjukkan<br />
pencapaian angka rata-rata minimal C atau di atas 50. Dari hasil evaluasi<br />
menunjukkan hasil sebagai berikut :<br />
No. Nilai Capaian<br />
Rata-rata<br />
1.<br />
Tidak<br />
dievaluasi<br />
Jumlah<br />
Pemda<br />
10<br />
2.
No. Nilai Capaian<br />
Rata-rata<br />
Jumlah<br />
Pemda<br />
Keterangan<br />
5. 75 – 100 1 Pemerintah Kota Yogyakarta.<br />
Jumlah 26<br />
Dari hasil tersebut tampak bahwa hanya 8 dari 26 entitas atau<br />
30,77% pemerintah daerah yang telah mengikat kesepakatan bersama<br />
dengan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah berhasil menerapkan tata<br />
pemerintahan yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut. Jika<br />
dikaitkan dengan target pencapaian di tahun <strong>2011</strong> ini, maka tingkat<br />
keberhasilannya hanya sebesar 75%.<br />
Jika dibandingkan pada tiga tahun terakhir, maka tingkat<br />
keberhasilannya dapat digambarkan sebagai berikut :<br />
Tahun Pemda Yang Mengikat<br />
Kerjasama<br />
Pemda Yang Berhasil Tingkat Keberhasilan<br />
<strong>2011</strong> 26 8 30,77<br />
2010 90 42 46,67<br />
2009 107 31 29,2<br />
Evaluasi dilakukan terhadap keseluruh materi kesepakatan yang ditetapkan<br />
sebagai aspek evaluasi. Selanjutnya setiap aspek ini akan dibagi kedalam<br />
beberapa sub aspek yang relevan serta setiap sub aspek tersebut ditetapkan<br />
kriteria penilaiannya sebagai berikut :<br />
No. Aspek Sub Aspek Kriteria Penilaian<br />
1.<br />
2.<br />
Peningkatan<br />
kualitas<br />
Pelayanan<br />
Publik<br />
Penerapan<br />
manajemen<br />
kinerja<br />
Penerapan standar<br />
pelayanan<br />
Sebaran unit pelayanan<br />
yang berstandar<br />
Pelaksanaan evaluasi<br />
pelayanan<br />
85 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Jika setiap rincian pelayanan<br />
telah diberikan sesuai dengan<br />
standar yang ditetapkan<br />
sebelumnya.<br />
Jika semakin banyak unit<br />
pelayanan yang berstandar.<br />
Jika telah dilakukan evaluasi<br />
terhadap pelaksanaan standar<br />
pelayanan.<br />
Kualitas pelayanan Berdasarkan hasil survei IKM<br />
Perencanaan kinerja<br />
Penganggaran berbasis<br />
Berdasarkan hasil evaluasi<br />
kinerja<br />
akuntabilitas kinerja yang<br />
Pelaporan kinerja<br />
dilakukan MenPAN dan BPKP<br />
Monitoring dan evaluasi<br />
kinerja<br />
Pencatatan keuangan Opini BPK
No. Aspek Sub Aspek Kriteria Penilaian<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Peningkatan<br />
kapasitas<br />
organisasi<br />
Mekanisme<br />
pencegahan<br />
korupsi<br />
Peran serta<br />
pimpinan<br />
Penilaian kinerja individu<br />
Evaluasi kelembagaan<br />
Kesesuaian organisasi<br />
dengan RPJMD<br />
Evaluasi SOP<br />
Penerapan pengendalian<br />
internal<br />
Manajemen SDM<br />
Penyampaian LHKPN<br />
Pelaksanaan program anti<br />
korupsi<br />
Inovasi dalam<br />
pencegahan korupsi<br />
Pengadaan barang dan<br />
jasa<br />
86 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Jika telah dilakukan penilaian<br />
kinerja individu berdasarkan<br />
kinerja organisasi.<br />
Jika telah menunjukkan<br />
efisiensi efektivitas organisasi.<br />
Tingkat kesesuaian organisasi<br />
dengan RPJMD<br />
Jika telah menunjukkan<br />
efisiensi pelaksanaan kerja dan<br />
prosedur.<br />
IPK Hasil IPK<br />
Penanganan pengaduan<br />
masyarakat<br />
Kebijakan yang<br />
mendukung<br />
Keterlibatan<br />
Keteladanan<br />
Pemberian informasi<br />
Jika telah tercermin adanya<br />
pengendalian internal pada<br />
berbagai SOP yang ada.<br />
Jika telah terdapat pengelolaan<br />
SDM aparatur yang memadai<br />
mulai dari rekrut, penempatan,<br />
standar kompetensi jabatan,<br />
diklat hingga pensiun.<br />
Jika semakin banyak pejabat<br />
yang menyampaikan LHKPN<br />
Pelaksanaan berbagai upaya<br />
kampanye anti korupsi.<br />
Telah terdapat berbagai upaya<br />
dan inovasi dalam rangka<br />
pencegahan korupsi.<br />
Telah dilakukan penerapan<br />
Perpres 54/2010 serta telah<br />
terlihat kehematannya.<br />
Jika telah dilakukan<br />
mekanisme dan penanganan<br />
pengaduan masyarakat.<br />
Jika telah terdapat berbagai<br />
kebijakan yang mendukung<br />
pelaksanaan tata<br />
pemerintahan yang baik.<br />
Pimpinan pada berbagai<br />
tingkatan terlibat dalam<br />
perencanaan, pelaksanaan dan<br />
evaluasi pelaksanaan<br />
kesepakaan bersama ini.<br />
Pimpinan secara nyata telah<br />
memberikan contoh baik<br />
dalam perbuatan maupun<br />
kebijakan yang dihasilkan.<br />
Telah terdapat berbagai<br />
publikasi tentang hal-hal yang<br />
telah dilaksanakan Pemda.
Selanjutnya untuk setiap kriteria yang telah ditentukan tersebut akan<br />
dilakukan penilaian ketercapaiannya. Untuk menyederhanakan penilaian,<br />
maka akan digunakan predikat A, B, C, D dan E dengan kriteria sebagai<br />
berikut:<br />
Predikat<br />
Penilaian<br />
E 0<br />
D 0.25<br />
C 0,50<br />
B 0,75<br />
A 1,00<br />
Nilai Kondisi<br />
Jika setelah kesepakatan ditandatangani relatif tidak terdapat<br />
upaya perbaikan yang signifikan.<br />
Jika setelah kesepakatan ditandatangani telah dilakukan<br />
berbagai upaya perbaikan seperti penyusunan kebijakan,<br />
evaluasi, penyusunan pedoman dan sebagainya.<br />
Jika upaya tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil nyata<br />
berupa perbaikan sistem.<br />
Jika perbaikan tersebut telah memberikan manfaat berupa<br />
perbaikan pelayanan atau outcome seperti yang diharapkan.<br />
Jika perbaikan tersebut juga menggambarkan inovasi serta<br />
memberikan hasil melebihi yang diharapkan.<br />
Untuk masa depan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur<br />
telah merencanakan untuk tetap mengawal pelaksanaan penerapan<br />
kepemerintahan yang baik pada pemerintah daerah yang memiliki kepala<br />
daerah yang berkomitmen tinggi untuk melakukan perubahan dan<br />
mewujudkan kepemerintahan yang baik di wilayahnya. Dengan pemikiran<br />
tersebut dan sesuai dengan isi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh<br />
pemerintah daerah yang menjadi wilayah percontohan maka Komisi<br />
Pemberantasan Korupsi dan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB akan membentuk tim<br />
terpadu di tingkat pusat untuk membangun zona integritas (wilayah<br />
berintegritas) dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik pada<br />
pemerintah daerah. Maksud dibentuknya tim terpadu tersebut adalah untuk<br />
lebih mengoptimalkan fungsi supervisi dan pemantauan dalam pelaksanaan<br />
penerapan kepemerintahan yang baik dan sekaligus memberikan bantuan<br />
teknis dan pelatihan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama yang telah<br />
ditandatangani.<br />
87 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya penyelenggaraan<br />
pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien<br />
dan efektif<br />
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :<br />
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
1) Jumlah peraturan/kebijakan di<br />
bidang Pengawasan (RUU, Per.<br />
Men. PAN dan RB)<br />
2) Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan SPI sesuai<br />
dengan ketentuan<br />
3) Persentase laporan dumas yang<br />
disalurkan dan telah ditindaklanjuti<br />
oleh instansi pemerintah<br />
4) Persentase instansi pemerintah<br />
yang melaksanakan dan melaporkan<br />
Inpres Percepatan Pemberantasan<br />
Korupsi yang dievaluasi sesuai<br />
pedoman<br />
1 RUU<br />
2 Per.<br />
Men. PAN<br />
dan RB<br />
1 Draft<br />
RUU<br />
2 Draft<br />
Per.Men.<br />
PAN-RB<br />
88 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
95<br />
98<br />
50 % 62,55 % 125,30<br />
65 % 81 % 124,61<br />
65 % 51,88 % 79,81<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah<br />
sebagai berikut:<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan<br />
Dalam tahun <strong>2011</strong>, telah disusun 2 (dua) peraturan di bidang<br />
pengawasan yaitu satu PerMenPAN dan RB tentang Petunjuk Pelaksanaan<br />
Penyusunan Ikhtisar LHP APIP Nomor 42 Tahun <strong>2011</strong>. Peraturan tersebut<br />
telah ditandatangani dan diterbitkan per tanggal 29 September <strong>2011</strong>,<br />
sehingga capaian kinerja untuk penyusunan peraturan ini adalah 100%.<br />
Peraturan ini disusun dalam rangka mewujudkan koordinasi pengawasan<br />
APIP sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kinerja APIP secara
nasional. Dengan demikian, akan mendukung pencapaian outcome yaitu<br />
meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan intern pemerintah.<br />
Peraturan ini disusun melalui kegiatan seminar sebanyak dua kali di Banten<br />
dan Palembang serta beberapa kali konsinyasi dengan melibatkan beberapa<br />
APIP kementerian/ lembaga dengan realisasi anggaran sebesar Rp.<br />
307.142.200,- atau 85,36%.<br />
Peraturan yang kedua adalah tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil<br />
Audit APIP yang posisinya telah mencapai 95% yaitu setelah melalui<br />
proses/kegiatan seminar dan FGD dalam rangka mendapatkan masukan dari<br />
beberapa inspektorat/badan pengawas, baik dari kementerian/lembaga<br />
maupun pemerintah daerah. Sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong>, draft<br />
Peraturan Menteri tentang Pedoman Telaah Sejawat tersebut sedang dalam<br />
proses pengusulan harmonisasi di tingkat Eselon I <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB.<br />
Sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong>, draft RUU tentang Pengendalian<br />
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (RUU-PPAP) telah mencapai<br />
target 95%. Capaian ini diukur berdasarkan proses penyusunan RUU<br />
dimaksud hampir selesai, yaitu setelah melalui tahapan 2 kali uji publik dan<br />
2 kali FGD di tahun <strong>2011</strong>, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat<br />
maupun instansi daerah. Kegiatan semiloka uji publik dilaksanakan di<br />
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan di Provinsi Sumatera Selatan<br />
serta FGD sebanyak dua kali di Jakarta dan Bogor. Selanjutnya tahap akhir<br />
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah melaksanakan<br />
harmonisasi dan mendapatkan amanat presiden (ampres).<br />
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan<br />
ketentuan<br />
Secara ringkas, peran <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB dalam penerapan<br />
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai perumus<br />
kebijakan yang mendorong diterapkannya SPIP oleh instansi pemerintah,<br />
baik secara mandiri maupun peningkatan peran APIP sebagai evaluator<br />
SPIP pada seluruh instansi pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.<br />
Oleh karenanya, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP serta<br />
melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP dengan pihak yang terkait dengan<br />
pembinaan dan penerapan SPIP pada instansi pemerintah.<br />
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan Sistem<br />
Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 62,65%<br />
IP Pusat dan 8,94% IP Daerah sehingga capaian kinerjanya masing-masing<br />
adalah sebesar 125,30% IP Pusat dan 44,70% IP Daerah dari targetnya.<br />
89 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Hasil evaluasi BPK atas implementasi SPI antara lain menunjukkan<br />
kondisi berikut ini:<br />
• Hasil evaluasi menunjukkan bahwa laporan keuangan K/L yang<br />
memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern<br />
telah memadai. Sedangkan laporan keuangan K/L yang memperoleh<br />
opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal<br />
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.<br />
• Selain itu, hasil evaluasi dengan menggunakan unsur-unsur<br />
pengendalian tersebut menunjukkan adanya kelemahan unsur<br />
lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang menimbulkan<br />
kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:<br />
o Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan<br />
o Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan<br />
dan belanja<br />
o Kelemahan struktur pengendalian intern<br />
Terkait dengan Sistem Pengawasan, secara garis besar, terdapat 2 (dua)<br />
jenis pengawasan yang diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas<br />
pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengurangi peluang terjadinya<br />
penyimpangan, yaitu:<br />
1) Sistem Pengendalian Intern yang sebelumnya dikenal dengan<br />
Pengawasan Melekat yang semula diatur dengan Keputusan Menteri<br />
Negara PAN No. : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan<br />
Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan<br />
terbitnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem<br />
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka SPIP telah ditata kembali<br />
mengikuti perkembangan.<br />
2) Pengawasan Fungsional dengan koordinasi antar APIP (Aparat<br />
Pengawasan Intern Pemerintah) pada seluruh jenjang pemerintahan,<br />
mulai Inspektur Kabupaten/Kota dan Provinsi, Inspektorat<br />
Jenderal/Inspektur <strong>Kementerian</strong>, Inspektur Utama/Inspektur pada LPNK,<br />
dan BPKP sebagai pengawas fungsional bagi Presiden.<br />
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 Peraturan<br />
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern<br />
Pemerintah, BPKP ditunjuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan<br />
SPIP di setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah<br />
provinsi/kabupaten/kota. Sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong>, implementasi<br />
90 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
atas SPI di lingkungan instansi pemerintah daerah masih tergolong rendah.<br />
Hal ini disebabkan masih dalam tahap sosialisasi oleh BPKP.<br />
Lahirnya PP Nomor 60 Tahun 2008 telah merubah peran pembinaan<br />
SPIP. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) bahwa<br />
pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. Namun demikian<br />
dalam konteks peran <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB sebagai perumus kebijakan<br />
nasional di bidang pengawasan maka kegiatan pemantauan dan evaluasi<br />
penyelenggaraan SPIP tetap harus berada di bawah kendali <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB.<br />
Sehubungan dengan hal ini <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB aktif dalam Tim<br />
Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang ditetapkan<br />
dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 175/KMK.01/2009 tanggal 8<br />
Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPIP.<br />
Melalui Tim ini diharapkan akan diperoleh kesepahaman antara berbagai<br />
instansi mengenai posisi strategis Menteri PAN dan RB dalam melahirkan<br />
rumusan kebijakan pengawasan intern pemerintah untuk mempercepat<br />
penerapan SPIP.<br />
Dalam pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah, terdapat<br />
Kelemahan menonjol sebagai berikut:<br />
• Kurangnya pemahaman sebagian besar pimpinan instansi dan staf<br />
terhadap SPIP secara keseluruhan berdampak pada tidak efektifnya<br />
sistem pengendalian intern di instansi. Diharapkan dengan sosialisasi<br />
dan asistensi secara berkesinambungan yang dilakukan oleh BPKP sesuai<br />
dengan amanah pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008<br />
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kendala ini akan bisa<br />
diatasi.<br />
• SPIP sebagai bagian dari proses manajemen yang dinamis harus direviu<br />
secara berkesinambungan. Proses reviu belum dapat berjalan dengan<br />
baik sebab umumnya SDM APIP yang berfungsi sebagai evaluator belum<br />
memiliki pengetahuan mendasar mengenai konsepsi SPIP sesuai dengan<br />
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.<br />
• Dalam hal pengawasan fungsional, masih terdapat kendala yaitu belum<br />
sinkronnya pengaturan atas kewenangan pada masing-masing jenjang<br />
APIP.<br />
Untuk mengatasi hal ini maka langkah yang ditempuh terkait dengan<br />
aspek pengawasan, sebagai berikut:<br />
91 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
• Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan,<br />
prosedur, mekanisme, dan koordinasi pengawasan fungsional menuju<br />
tersusunnya Undang-undang Pengendalian Penyelenggaraan<br />
Administrasi Pemerintahan (PPAP);<br />
• Melakukan reformasi terhadap konsep dan implementasi Sistem<br />
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu dengan diterbitkan Surat<br />
Edaran (SE) Menteri <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010<br />
tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi<br />
Pemerintah;<br />
Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai<br />
langkah oleh pemerintah untuk memperbaiki penerapan SPIP. Oleh sebab<br />
itu, <strong>Kementerian</strong> PAN selaku perumus kebijakan telah membuat Surat<br />
Edaran Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian<br />
Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah.<br />
Persentase laporan Dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh<br />
instansi pemerintah<br />
Surat pengaduan masyarakat yang telah disalurkan oleh <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB baik yang berkadar pengawasan maupun yang tidak berkadar<br />
pengawasan kepada instansi terlapor atau APIP dalam tahun <strong>2011</strong><br />
sebanyak 310, sedangkan surat penyaluran tahun-tahun sebelumnya<br />
sebanyak 6.599. Jumlah surat yang disalurkan selama tahun <strong>2011</strong> sebanyak<br />
6909 surat. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti pada periode yang<br />
sama 5.637 surat. Dengan demikian capaian kinerja adalah 81% dari target<br />
yang ditentukan 65%.<br />
Dilihat dari tren perkembangan penanganan pengaduan masyarakat<br />
yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:<br />
• Tahun 2008 surat 1183, disalurkan 336, ditanggapi 84, dan belum<br />
ditanggapi 252 surat.<br />
• Tahun 2009 surat 1221, disalurkan 207, ditanggapi 55, dan belum<br />
ditanggapi 114 surat.<br />
• Tahun 2010 surat 1623, disalurkan 509, ditanggapi 109, dan belum<br />
ditanggapi 400 surat.<br />
• Tahun <strong>2011</strong> surat 1030, disalurkan 310, ditanggapi 81, dan belum<br />
ditanggapi 229 surat.<br />
92 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Dari Hasil pelaksananan Kegiatan Pengembangan Kebijakan,<br />
Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan<br />
Korupsi Tahun <strong>2011</strong>, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanan<br />
kegiatan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut:<br />
• Pengaduan masyarakat tidak semuanya ditangani oleh APIP tetapi<br />
ditangani oleh Unit Teknis atau SKPD, sedangkan hasil penanganan atas<br />
pengaduan masyarakat oleh Unit Teknis/SKPD tidak dilaporkan kepada<br />
APIP sehingga APIP tidak mengetahui perkembangan penanganannya;<br />
• Lemahnya koordinasi antar pejabat yang menangani pengaduan<br />
masyarakat dengan Unit Teknis dari masing-masing Instansi;<br />
• Hilangnya berkas pengaduan masyarakat karena pengarsipan yang<br />
kurang tertib;<br />
• Pola penanganan pengaduan masyarakat belum efektif, karena pola<br />
penanganan pengaduan masyarakat di setiap instansi khususnya<br />
instansi pusat tersebar pada beberapa unit kerja sesuai dengan<br />
substansi pengaduannya, sedangkan unit kerja yang khusus untuk<br />
mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja<br />
tersebut belum ada;<br />
• Terbatasnya SDM yang menangani pengaduan masyarakat baik kwalitas<br />
maupun kwantitas;<br />
• Letak geografis, khususnya untuk provinsi yang wilayahnya merupakan<br />
kepulauan yang sarana komunikasi dan transportasinya terbatas,<br />
sehingga hal ini mempengaruhi terhadap ketepatan surat pengaduan<br />
masyarakat yang diterima maupun hasil tindaklanjut yang harus<br />
disampaikan kepada instansi terkait;<br />
• Kasus pengaduan sudah lama, sehingga kesulitan untuk menindaklajuti<br />
pengaduan tersebut karena terlapornya sudah meninggal, pensiun, dan<br />
telah mutasi;<br />
• Perubahan organisasi, hal ini akan mempengaruhi kewenangan dari<br />
masing-masing unit organisasi.<br />
• Khusus <strong>Kementerian</strong> BUMN, APIP tidak bisa melakukan pemeriksaan<br />
terhadap penyimpangan yang terjadi pada BUMN;<br />
• Ada keengganan dari APIP untuk melakukan pemeriksaan terhadap<br />
kasus pengaduan masyarakat dikarenakan pemeriksaan terhadap kasus<br />
pengaduan berbeda dengan pemeriksaan regular. Pemeriksaan terhadap<br />
kasus pengaduan harus dilakukan secara tuntas dan berisiko tinggi.<br />
93 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Dari permasalahan-permasalahan yang telah diperoleh dalam<br />
melakukan koordinasi maupun monitoring ke beberapa instansi pusat<br />
maupun daerah tersebut <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB memberikan beberapa<br />
saran sebagai pemecahan masalah sebagai berikut:<br />
• APIP masing-masing instansi agar meningkatkan koordinasi yang baik<br />
dan berkesinambungan dengan Unit Teknis/SKPD sehingga pengaduan<br />
masyarakat dapat segera diselesaikan;<br />
• Terhadap pengaduan masyarakat yang dianggap bukan menjadi<br />
kewenangannya, maka instansi tersebut agar segera menyalurkan<br />
kembali kepada instansi yang mempunyai kewenangan dengan<br />
tembusan kepada <strong>Kementerian</strong> Negara dan Reformasi Birokrasi.<br />
• Bagi instansi yang melimpahkan kasus pengaduan masyarakat ke<br />
instansi lain, agar tetap memonitor/memantau perkembangan<br />
penyelesaiannya;<br />
• Setiap instansi agar mencari pola penanganan yang efektif, sehingga<br />
kasus pengaduan dapat segera diselesaikan;<br />
• Penataan arsip yang baik, untuk menghindari hilangya berkas dan untuk<br />
mempermudah pencarian arsip surat;<br />
• Terhadap kasus di <strong>Kementerian</strong> BUMN, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
merencanakan akan mengundang Kepala SPI pada masing - masing<br />
BUMN yang mempunyai tagihan pengaduan masyarakat.<br />
Hasil penatausahaan pengaduan masyarakat selama tahun <strong>2011</strong>,<br />
adalah sebagai berikut :<br />
1. Surat Masuk<br />
Surat masuk yang perlu dilakukan penatausahaan dikelompokkan<br />
menjadi dua jenis yaitu surat pengaduan masyarakat dan surat<br />
tanggapan.<br />
a) Surat Pengaduan Masyarakat<br />
Surat pengaduan adalah surat yang disampaikan oleh pelapor<br />
(pengadu) kepada <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, berupa sumbang<br />
saran, gagasan dan keluhan yang bersifat membangun. Adapun<br />
jumlah surat masuk selama periode 1 Januari <strong>2011</strong> s.d. Desember<br />
<strong>2011</strong> sebanyak 1.030 surat. Setelah dilakukan análisis dan telaahan,<br />
dari surat masuk tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis surat<br />
yaitu: Surat berkadar pengawasan sebanyak 984 surat dan surat<br />
tidak berkadar pengawasan 46 surat.<br />
94 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
) Surat Tanggapan<br />
Surat tanggapan adalah hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat,<br />
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang telah<br />
diterima oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB. Adapun jumlah surat<br />
tanggapan yang telah diterima oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB dalam<br />
tahun <strong>2011</strong> sebanyak 1.076 surat. Dari jumlah surat tanggapan<br />
yang masuk tersebut sebanyak 81 surat menanggapi surat<br />
penyaluran tahun <strong>2011</strong>. Surat tanggapan yang telah dilakukan<br />
penelaahan dan di entry kedalam sistem aplikasi TP 5000 dan di<br />
entri arsip elektronis.<br />
2. Surat Keluar<br />
Surat keluar yang perlu dilakukan penatusahaan dikelompokan menjadi<br />
dua, yaitu surat penyaluran dan surat kepada pelapor.<br />
a) Surat Penyaluran<br />
Surat penyaluran adalah surat pengaduan masyarakat yang telah<br />
disalurkan oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB baik yang berkadar<br />
pengawasan maupun yang tidak berkadar pengawasan kepada<br />
instansi terlapor atau APIP. Surat yang telah disalurkan dalam tahun<br />
<strong>2011</strong>, sebanyak 310 surat dengan perincian sebagai bahan<br />
penelitian 298 surat dan sebagai bahan Informasi 12 surat.<br />
Jumlah surat yang disalurkan periode sebelumya sebanyak 6.599<br />
surat, Dengan demikian jumlah surat dumas yag telah disalurkan<br />
sampai dengan 31 Desember <strong>2011</strong> sebanyak 6.599 + 310 = 6909.<br />
sedangkan jumlah surat dumas yang telah ditindaklanjuti<br />
(tanggapan) yang masuk pada periode yang sama sebanyak 5.637<br />
surat (81%), sedangkan target yang ditetapkan pada awal tahun<br />
adalah 65%.<br />
b) Surat kepada Pelapor<br />
Hak masyarakat sebagai sosial kontrol terhadap penyelenggaraan<br />
pemerintah oleh aparatur adalah informasi mengenai perkembangan<br />
atas pengaduan masyarakat yang telah disampaikan. Untuk<br />
memenuhi hak masyarakat tersebut maka <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
maka hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat (tanggapan surat)<br />
yang telah diterima oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, setelah ditelaah<br />
dan dianalisis dapat disampaikan kepada pelapor. Dalam tahun <strong>2011</strong><br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah menyampaikan hasil tindak lanjut<br />
pengaduan masyarakat kepada pelapor sebanyak 66 surat.<br />
95 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
(1) Surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB setelah dilakukan penelahan dan analisis, tidak<br />
seluruhnya disalurkan kepada instansi terkait, namun juga ada<br />
yang cukup dimonitor dan tidak diproses. Dari jumlah surat<br />
masuk sebanyak 1030 surat, surat yang berkadar pengawasan<br />
sejumlah 984 surat dan surat yang tidak berkadar pengawasan<br />
sejumlah 46 surat. Dari 984 surat yang berkadar pengawasan,<br />
surat yang dimonitor sebanyak 487 surat dan surat yang<br />
tidak diproses sebanyak 187 surat.<br />
(2) Surat pengaduan masyarakat Dimonitor, karena berdasarkan<br />
analisis:<br />
• Alamat tujuan surat sudah tepat, <strong>Kementerian</strong> Negara PAN<br />
dan Reformasi Birokrasi hanya tembusan. Hal ini untuk<br />
menghindari duplikasi pengaduan yang sama pada instansi<br />
yang berwenang menangani;<br />
• Pengaduan dengan masalah yang sama pernah diterima oleh<br />
<strong>Kementerian</strong> Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dan telah<br />
diproses.<br />
1. Surat pengaduan masyarakat dengan status Tidak Diproses, karena<br />
berdasarkan analisis:<br />
• Sumbang saran atau keinginan pelapor yang secara normatif tidak<br />
sesuai dengan ketentuan<br />
• Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak<br />
mungkin memenuhinya;<br />
• Hanya berupa masukan/saran, himbauan pemberitahuan dan tujuan<br />
surat sudah tepat, sumbang saran;<br />
• Surat pengaduan telah ditindaklanjuti oleh instansi lain yang<br />
berwenang menangani, dengan adanya tembusan kepada<br />
<strong>Kementerian</strong> Negara PAN dan Reformasi Birokrasi atas penanganan<br />
pengaduan tersebut;<br />
• Surat pengaduan berupa pencabutan atas pengaduan yang telah<br />
disampaikan;<br />
• Sanggahan, misalnya sanggahan atas pelaksanaan lelang dan tujuan<br />
surat sudah tepat kepada instansi pelaksana proses pelelangan<br />
tersebut, <strong>Kementerian</strong> Negara PAN dan Reformasi Birokrasi hanya<br />
tembusan.<br />
96 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan<br />
Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai<br />
pedoman<br />
Pelaksanaan pemantauan (monitoring) terhadap laporan<br />
implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dilakukan menggunakan format<br />
laporan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Umum Kormonev.<br />
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui kegiatan Sosialisasi, dan<br />
Bimtek ke 13 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Maluku Utara,<br />
Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bali, Kabupaten Malang, Sumenep,<br />
Cianjur, Bogor, Bandung dan Kediri. Sedangkan untuk instansi Pemerintah<br />
Pusat <strong>Kementerian</strong> Hukum dan HAM, <strong>Kementerian</strong> Keuangan, <strong>Kementerian</strong><br />
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sekretariat Kabinet.<br />
Sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong>, jumlah instansi yang diwajibkan<br />
menyampaikan laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tercatat berjumlah 613<br />
instansi. Sampai dengan 31 Desember <strong>2011</strong> sebanyak 318 instansi, telah<br />
melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, atau<br />
51,88%, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 65%.<br />
Dari tren Pelaksanaan dan Pelaporan Instansi Pemerintah, dapat<br />
dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan persentase<br />
Pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres nomor<br />
5 tahun 2004 yaitu :<br />
• Tahun 2008 : target 50%, realisasi 43,33% atau 86,67% dari target<br />
tahun yang bersangkutan.<br />
• Tahun 2009 : target 55%, realisasi 52,38% atau 95,71% dari target<br />
tahun yang bersangkutan.<br />
• Tahun 2010 : target 60%, realisasi 57,26% atau 95% dari target tahun<br />
yang bersangkutan.<br />
• Tahun <strong>2011</strong> : target 65%, realisasi 51,8% atau 79% dari target tahun<br />
yang bersangkutan.<br />
Dari data yang tercantum dalam tabel dapat dilihat bahan Laporan<br />
Kinerja Pelaksanaan dan Pelaporan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang<br />
Percepatan Pemberantasan Korupsi telah mendekati sasaran yang<br />
ditetapkan. Sasaran Instansi Pemerintah yang melaksanakan dan<br />
melaporkan Pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 pada tahun <strong>2011</strong><br />
adalah 65%, sedangkan realisasinya adalah 51,8% atau 79% dari sasaran<br />
yang ditetapkan.<br />
97 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah Pelaksana Inpres nomor<br />
5 tahun 2004 adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas<br />
<strong>Kementerian</strong>, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara dan Instansi<br />
Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan<br />
Kota. Instansi Pemerintah yang dinyatakan telah melaksanakan dan<br />
melaporkan Pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah Instansi<br />
Pemerintah yang sekurang-kurangnya menyampaikan satu kali laporan<br />
semester dalam satu tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan<br />
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br />
Hambatan yang dialami secara umum adalah :<br />
• Masih belum seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah<br />
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam Pemberantasan Korupsi.<br />
• Adanya pertukaran formasi yang cukup cepat terutama ditingkat<br />
Kabupaten dan Kota, yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan<br />
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004.<br />
• Kurangnya tenaga monitoring dan evaluasi Inpres nomor 5 tahun 2004<br />
sehingga monitoring dan evaluasi lebih bersifat “desk monitoring and<br />
evaluation”, sedangkan “field monitoring and evaluation” hanya dapat<br />
dilakukan secara sampling (tidak menyeluruh).<br />
• Adanya anggapan pada sebagian Instansi Pemerintah di pusat, bahwa<br />
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berakhirnya<br />
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I.<br />
Langkah yang telah diambil terutama dalam rangka meningkatkan<br />
jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan<br />
pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah melaksanakan gelar monev<br />
pada tujuh lokasi. Kegiatan gelar monev apada hakekatnya adalah berupa<br />
sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan dan pelaporan Inpres Nomor 5<br />
tahun 2004 terhadap Instansi Pemerintah yang belum sama sekali atau baru<br />
satu kali melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Dari catatan<br />
yang ada, terdapat 263 Instansi Pemerintah yang belum atau memenuhi<br />
dalam pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004. Pelaksanaan gelar monev<br />
diharapkan dapat meningkatkan kepedulian Instansi Pemerintah dalam<br />
pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004.<br />
Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan<br />
bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari<br />
berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang<br />
diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari<br />
98 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 3,0 pada<br />
tahun <strong>2011</strong>.<br />
Upaya peningkatan peringkat IPK Indonesia merupakan tanggung<br />
jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Upaya penghapusan pungutan liar<br />
dalam pemberian pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan,<br />
pengadaan barang dan jasa, penanganan barang di pelabuhan, proses<br />
pembayaran, serta termin pembayaran proyek, sangat berpengaruh<br />
terhadap keberhasilan upaya ini. Kinerja Instansi-instansi teknis yang<br />
berurusan dengan pelayanan publik berpengaruh besar terhadap<br />
peningkatan peringkat IPK Indonesia. Kenaikan skor IPK Indonesia<br />
menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan dalam pemberian<br />
pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan, pengadaan barang dan<br />
jasa, penanganan barang di pelabuhan di berbagai instansi pelayanan<br />
publik, termasuk pelaksanaan upaya penegakan hukum dan penyelesaian<br />
kasus hukum. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara<br />
bersama-sama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak dan tidak hanya<br />
upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum namun oleh seluruh pihak<br />
baik di instansi pemerintah dan swasta serta didukung oleh pengawasan<br />
secara eksternal dan internal dari instansi atau lembaga masing-masing<br />
termasuk sektor swasta, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan<br />
masyarakat diharapkan dapat menghasilkan peningkatan Indeks Persepsi<br />
Korupsi untuk tahun mendatang. Secara nasional dapat diyakini bahwa<br />
pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pelaksanaan pengadaan barang<br />
dan jasa secara e-procurement dan peningkatan pelayanan publik selalu<br />
berperan dalam peningkatan IPK.<br />
Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin<br />
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat<br />
dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan<br />
<strong>Kementerian</strong>/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<br />
(LKPD). Peningkatan integritas birokrasi tersebut didukung oleh adanya<br />
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi,<br />
pemantauan, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi<br />
Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang terdiri dari strategi<br />
pencegahan, penindakan, dan pemantauan serta evaluasinya sesuai dengan<br />
Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan<br />
Korupsi.<br />
Adapun hasil evaluasi sementara terhadap diktum-diktum Inpres<br />
Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :<br />
99 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
I & II : Pelaporan HKPN<br />
III : Penetapan kinerja<br />
IV : Pelayanan publik<br />
DIKTUM SIMPULAN<br />
V : Program/ wilayah bebas korupsi<br />
VI : Pengadaan barang dan jasa<br />
VII : Penerapan kesederhanaan<br />
VIII : Dukungan kepada APH dalam<br />
penindakan korupsi<br />
IX : Kajian sistem timbulkan korupsi<br />
X : Peningkatan pengawasan<br />
• Hampir seluruh instansi melaporkan diktum I dan II ini<br />
• Mayoritas telah menetapkan SK wajib lapor LHKPN<br />
• Realisasi LHKPN 81% dilaporkan, tetapi belum membedakan<br />
Kewajiban Form A dan Form B<br />
• NHK belum banyak dilaporkan.<br />
• Mayoritas (> 90%) telah melaporkan jumlah pejabat yang telah<br />
melakukan penetapan kinerja<br />
• Hasil evaluasi penetapan kinerja yg menggambarkan<br />
pencapaian hasil atau manfaat belum banyak dilaporkan.<br />
• Mayoritas (> 50%) telah melaporkan indikator kinerja yang<br />
menjadi tolok ukur keberhasilan, seperti Standar Pelayanan<br />
Minimum<br />
• beberapa laporan menjelaskan indikator tersebut secara rinci<br />
• 18% Indikator kepuasan masyarakat dilaporkan meningkat;<br />
selebihnya belum melaporkan.<br />
• Hanya beberapa instansi dan baru memulai program ini<br />
• Mayoritas belum melaporkan uraian indikator, target dan<br />
capaian<br />
• Pelaporan cenderung tidak jelas dalam memberikan uraian<br />
pelaksanaan atas kegiatan program diktum ini<br />
• Indikator “menurunnya % kegiatan PBJ tidak sesuai Keppres<br />
80 / 2003”, serta “menurunnya kebocoran dan pemborosan”<br />
belum banyak dilaporkan.<br />
• Indikator kinerja tentang hasil evaluasi diktum ini belum banyak<br />
dilaporkan, sehingga evaluasi untuk mengetahui efektivitas<br />
diktum ini sulit dilakukan.<br />
• Mayoritas sudah melakukan kegiatan program diktum ini dan<br />
melaporkan hasil kegiatannya dengan baik sekalipun terkadang<br />
belum ada kasus yang ditemukan seiring dengan berjalannya<br />
kegiatan program.<br />
• Pelaporan diktum ini masih sangat jarang dilaporkan<br />
• Instansi yang melaporkan juga belum jelas indikator yang<br />
digunakan<br />
• Umumnya laporan hanya menyebutkan mengenai jumlah<br />
program pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku<br />
koruptif<br />
• hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan indikator<br />
penurunan perilaku koruptif tidak ada dalam laporan.<br />
Sosialisasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Inpres<br />
Nomor 5 Tahun 2004 terus dilakukan dan jangkauannya semakin<br />
diperluas, tidak semata-mata kepada lingkungan eksekutif tetapi juga<br />
kepada beberapa kalangan di lingkungan legislatif dan masyarakat, baik<br />
atas prakarsa <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB maupun atas prakarsa dari Instansi<br />
100 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Pemerintah di luar <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB dan dari kalangan Lembaga<br />
Swadaya Masyarakat. Metode sosialisasi juga telah diperluas dari semata-<br />
mata sosialisasi yang dilaksanakan di sebuah ruangan, diperluas dengan<br />
bentuk talkshow, baik melalui radio maupun televisi, maupun konsultasi dan<br />
diskusi dari berbagai kalangan.<br />
C. Akuntabilitas Keuangan<br />
Realisasi anggaran dan kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong> adalah<br />
sebagai berikut :<br />
1. Pagu Tahun <strong>2011</strong> adalah sebesar Rp.159.827.272.000,- (Seratus lima<br />
puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus<br />
tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:<br />
- Belanja pegawai Rp. 26.485.056.000,-<br />
- Belanja barang/jasa Rp.124.316.653.000,-<br />
(termasuk hibah Rp.7.312.500.000,-)<br />
- Belanja modal Rp.9.025.563.000,-<br />
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember <strong>2011</strong> adalah sebesar<br />
Rp.93.416.074.902 (Sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam belas<br />
juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) atau 58,45%<br />
dari pagu anggaran, dengan rincian :<br />
- Belanja pegawai Rp. 24.427.747.391,- (92,23%)<br />
- Belanja barang/jasa Rp. 60.846.349.491,- (52%)<br />
(tidak termasuk hibah, karena tidak ada realisasinya)<br />
- Belanja modal Rp. 8.141.978.020,- (90,21%).<br />
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran <strong>2011</strong><br />
No. Program Anggaran<br />
1. Program Dukungan Manajemen dan<br />
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana<br />
Aparatur <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
3. Program Pendayagunaan Aparatur Negara Rp. 78.187.500.000,-<br />
101 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Realisasi<br />
Anggaran %<br />
Rp. 67.039.772.000,- Rp. 50.294.704.116,- 75,14<br />
Rp. 7.287.500.000,- Rp. 6.720.681.586,- 92,22<br />
Rp. 36.400.689.200,- 47,92<br />
Total Rp. 152.514.772.000,- Rp. 93.416.074.902,- 62,00<br />
Catatan : Realisasi diatas tidak termasuk hibah sebesar Rp. 7.312.500.000,- karena tidak ada realisasinya.
Realisasi Anggaran per 31 Desember <strong>2011</strong><br />
No. Uraian Anggaran<br />
102 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
Realisasi<br />
Anggaran %<br />
1. Realisasi Pendapatan Negara Rp. - Rp. - -<br />
- Penerimaan Pajak Rp. - - -<br />
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. - Rp. 908.353.046,- -<br />
- Penerimaan Hibah Rp. - - -<br />
2. Realisasi Belanja Negara Rp. 159.827.272.000,- Rp. 93.416.074.902,- 58,45<br />
A. Rupiah Murni<br />
- Belanja Pegawai Rp. 26.485.056.000,- Rp. 24.427.747.391,- 92,23<br />
- Belanja Barang Rp. 117.004.153.000,- Rp. 60.846.349.491,- 52,00<br />
- Belanja Modal Rp. 9.025.563.000,- Rp. 8.141.978.020,- 90,21<br />
B. Pinjaman dan Hibah<br />
- Belanja Barang Rp. 7.312.500.000,- Rp. - 0,00<br />
Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut :<br />
1. Realisasi Pendapatan Negara<br />
Pendapatan Negara dan Hibah<br />
Realisasi Pendapatan Negara <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB per 31<br />
Desember <strong>2011</strong> adalah sebesar Rp. 908.353.046,- yang merupakan<br />
Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan<br />
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah,<br />
penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran<br />
yang lalu. <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tidak memiliki pendapatan<br />
hibah.<br />
Penerimaan Negara Bukan Pajak<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tidak memiliki Bendahara Penerimaan,<br />
karena itu tidak ada alokasi anggaran penerimaan negara bukan<br />
pajak. Pencatatan PNBP yang ada di <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB bukan<br />
berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerimaan tetapi<br />
merupakan PNBP yang berasal dari pendapatan denda<br />
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan<br />
kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu dan<br />
pendapatan dari penerimaan kembali belanja lainya rupiah murni<br />
tahun anggaran yang lalu. Realisasi PNBP tahun per 31 Desember<br />
<strong>2011</strong> adalah sebesar Rp. 908.353.046,-.
2. Realisasi Belanja Negara<br />
Realisasi belanja negara <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB per 31 Desember<br />
<strong>2011</strong> setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar<br />
Rp. 93.416.074.902,-. Realisasi belanja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun<br />
sebelumnya. Hal ini dikarenakan pagu yang dianggarkan tahun<br />
anggaran <strong>2011</strong> lebih besar dari pagu tahun anggaran 2010, tetapi<br />
penyerapannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran<br />
yang lalu jika dilihat dari perbandingan pagu anggaran dengan<br />
realisasinya.<br />
Belanja Pegawai<br />
Pagu Anggaran Belanja Pegawai <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tahun<br />
anggaran <strong>2011</strong> adalah sebesar Rp. 26.485.056.000,- dengan nilai<br />
realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 24.427.747.391,- atau sebesar<br />
92.23% dari pagu anggaran Belanja Pegawai <strong>Kementerian</strong> PAN dan<br />
RB.<br />
Belanja Barang<br />
Pagu Anggaran Belanja Barang <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tahun<br />
anggaran <strong>2011</strong> adalah sebesar Rp. 124.316.653.000,-(termasuk<br />
dana hibah sebesar Rp. 7.312.500.000,-) dengan nilai realisasi<br />
belanja barang sebesar Rp. 60.846.349.491,- (tidak termasuk<br />
realisasi dana hibah) atau sebesar 52,00%.<br />
Belanja Modal<br />
Pagu Anggaran Belanja Modal <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB tahun<br />
anggaran <strong>2011</strong> adalah sebesar Rp. 9.025.563.000,- dengan nilai<br />
realisasi belanja modal sebesar Rp. 8.141.978.020,- atau sebesar<br />
90,21%.<br />
Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB adalah sebagai berikut :<br />
• Beberapa usulan revisi DIPA dari berbagai unit kerjahingga akhir<br />
semester I, sebagian besar belum mendapat persetujuan dari <strong>Ditjen</strong><br />
Anggaran, sehingga menghambat pelaksanaan anggaran;<br />
• Dengan semakin ditertibkannya persyaratan perlaksanaan pekerjaan<br />
terutama yang akan dilaksanakan secara swakelola, maka sampai<br />
dengan akhir semester I jumlah usulan untuk pekerjaan yang akan<br />
diswakelola masih sangat sedikit;<br />
103 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
• Pekerjaan sarana dan prasarana fisik sampai dengan semester I baru<br />
pada tahap penentuan pemenang tender;<br />
• Ada akun belanja yang dapat dilaksanakan kegiatannya dengan<br />
mekanisme pembayaran LS akan tetapi sampai dengan akhir triwulan<br />
ketiga kegiatannya baru sebagian dilaksanakan, sehingga mendekati<br />
ahir tahun anggaran <strong>2011</strong> terjadi penumpukan SPM (Surat Perintah<br />
Membayar);<br />
• Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) yang mendapat<br />
alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak di dorong sebagai<br />
prioritas utama.<br />
3. Catatan Penting Lainnya<br />
1) Pada Tahun Anggaran <strong>2011</strong> dalam DIPA <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
tercatat ada pagu dana Hibah dari Pemerintah Jerman sebesar Rp.<br />
7.312.500.000,- yang dalam hal ini dikelola oleh (GIZ). Namun<br />
sampai dengan akhir tahun anggaran <strong>2011</strong> dana tersebut tetap<br />
dalam posisi dibintangi oleh <strong>Kementerian</strong> Keuangan R.I., sehingga<br />
tidak ada realisasinya.<br />
2) Terhitung mulai triwulan IV, alokasi Tunjangan Kinerja Pegawai<br />
Negeri (Remunerasi) <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB telah masuk kedalam<br />
DIPA BA.048 yang selama ini dialokasi pada DIPA BA.999.08 (BUN).<br />
104 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
A. Simpulan<br />
Bab IV<br />
Penutup<br />
1. <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB merupakan instansi Pemerintah yang<br />
diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan<br />
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang<br />
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana<br />
ditegaskan dalam Pasal 612 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010.<br />
Dalam melaksanakan tugasnya, <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB berlandaskan<br />
pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam<br />
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun<br />
2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Menteri<br />
PAN dan RB dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-<br />
2014, maupun Rencana Strategis (Renstra) <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
Tahun 2010-2014.<br />
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<strong>LAKIP</strong>) <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong> ini menyajikan berbagai keberhasilan<br />
maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB pada Tahun anggaran <strong>2011</strong>. Berbagai<br />
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja<br />
Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.<br />
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat<br />
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<br />
Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja<br />
<strong>Kementerian</strong> PAN dan RB memberikan gambaran bahwa keberhasilan<br />
dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan<br />
Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan<br />
sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif<br />
segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil<br />
society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi<br />
negara.<br />
105 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
B. Saran<br />
1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di<br />
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang<br />
diemban oleh <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB, perlu kiranya memperkuat<br />
peran kelembagaan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB sehingga dapat lebih<br />
efektif mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh<br />
instansi pemerintah sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai<br />
kalangan.<br />
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh<br />
pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana<br />
dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat<br />
diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang<br />
berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta<br />
memberdayakan masyarakat.<br />
3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan<br />
anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme<br />
penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi<br />
“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.<br />
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna<br />
pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan<br />
dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan<br />
organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia<br />
serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang<br />
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah<br />
percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan<br />
perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pendayagunaan<br />
aparatur negara dan reformasi birokrasi.<br />
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara<br />
optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,<br />
maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di<br />
lingkungan <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB akan ditingkatkan untuk secara<br />
pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan<br />
yang dilaksanakan.<br />
6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi<br />
terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih<br />
intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah<br />
ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi<br />
106 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil<br />
society.<br />
7. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera<br />
direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan<br />
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan<br />
untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun<br />
out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut,<br />
kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh<br />
APBN/APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.<br />
8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara<br />
nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and<br />
punishment yang tegas dan ketat.<br />
<strong>Kementerian</strong><br />
Pendayagunaan Aparatur Negara<br />
dan Reformasi Birokrasi<br />
107 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
Lampiran<br />
1. Struktur Organisasi <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB<br />
2. Pengukuran Kinerja Tahun <strong>2011</strong><br />
108 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong>
PENGUKURAN PENGUKURAN KINERJA KINERJA<br />
KINERJA<br />
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR APARATUR NEGARA NEGARA DAN REFORMASI REFORMASI BIROKRASI<br />
TAHUN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 201 <strong>2011</strong> 201<br />
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya kualitas<br />
pelayanan publik prima,<br />
cepat, pasti, murah,<br />
transparan, adil, patut<br />
dan memuaskan<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di bidang<br />
pelayanan publik (PP,<br />
PerPres, Inpres, dan Per<br />
Men. PAN dan RB)<br />
Persentase Provinsi<br />
yang diberi sosialisasi<br />
Undang-Undang ttg<br />
Pelayanan Publik<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
1 PP 1 Draft RPP 90 Pendayagunaan<br />
Aparatur Negara<br />
dan Reformasi<br />
Birokrasi<br />
1 Perpres 1 Draft<br />
Perpres<br />
1 Inpres 1 Draft<br />
Inpres<br />
2 Per.<br />
Men.<br />
PAN dan<br />
RB<br />
2 Draft<br />
Per.Men.<br />
PAN dan RB<br />
80<br />
80<br />
90<br />
70% 30 % 42,86<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
14.975.000.000,- 6.781.121.000,- 45,28<br />
1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Persentase Instansi<br />
Pusat yang diberi<br />
sosialisasi Undang-<br />
Undang ttg Pelayanan<br />
Publik<br />
Terlaksananya<br />
implementasi Undang-<br />
Undang No. 25 Tahun<br />
2009 ttg Pelayanan<br />
Publik pada K/L<br />
Terlaksananya<br />
implementasi Undang-<br />
Undang No. 25 Tahun<br />
2009 ttg Pelayanan<br />
Publik pada Provinsi<br />
Jumlah Kabupaten/ Kota<br />
yang mempresentasikan<br />
kepuasan pelanggan<br />
berdasarkan Indeks<br />
Kepuasan Masyarakat<br />
(IKM)<br />
100 % 100 % 100<br />
11 K/L 0 K/L 0<br />
7 Pemda<br />
Provinsi<br />
33<br />
Kab/kota<br />
0 Pemda<br />
Provinsi<br />
28<br />
Kab/kota<br />
0<br />
85<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Skor IKM unit pelayanan 65 76,57 117,58<br />
Persentase Pemerintah<br />
Daerah yang<br />
menerapkan OSS<br />
(pelayanan terpadu)<br />
Jumlah Kabupaten/Kota<br />
yang dilakukan evaluasi<br />
dampak Pemberian<br />
Penghargaan Citra<br />
Bahkti Abdi Negara<br />
(CBAN)<br />
Jumlah Kab/Kota yang<br />
menerapkan pedoman<br />
peningkatan kualitas<br />
pelayanan publik<br />
berbasis partisipasi<br />
masyarakat<br />
Jumlah unit pelayanan<br />
publik yang menerapkan<br />
pedoman peningkatan<br />
kualitas pelayanan<br />
publik berbasis<br />
partisipasi masyarakat<br />
75 % 79 % 105,33<br />
26<br />
Kab/kota<br />
5<br />
Kab/kota<br />
0<br />
Kab/kota<br />
5<br />
Kab/Kota<br />
0<br />
100<br />
15 unit 80 unit 533,33<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya organisasi<br />
pemerintah yang<br />
proporsional, efektif<br />
dan efisien<br />
Jumlah Kabupaten/ Kota<br />
yang dinilai Berdasarkan<br />
usulan instansi/<br />
Pemerintah Provinsi<br />
Persentase Pemda yang<br />
berkategori baik sesuai<br />
penilaian<br />
Persentase Pemda yang<br />
berkategori terbaik<br />
sesuai penilaian<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di bidang<br />
Kelembagaan (Perpres,<br />
Per. Men. PAN dan RB)<br />
Persentase penyelesaian<br />
konsolidasi struktural<br />
dan peningkatan<br />
kapasitas <strong>Kementerian</strong><br />
PAN dan RB, BKN dan<br />
LAN<br />
105<br />
Kab/Kota<br />
73<br />
Kab/Kota<br />
69,52<br />
60 % 0 % 0<br />
60 % 0 % 0<br />
3<br />
Perpres,<br />
6 Per.<br />
Men.<br />
PAN dan<br />
RB<br />
100 %<br />
3 Draft<br />
Perpres<br />
4 Per.Men.<br />
PAN dan RB<br />
2 Draft<br />
PerMen.PAN<br />
dan RB<br />
80 %<br />
85<br />
90<br />
80<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
6.742.000.000,- 2.857.743.000,- 42,39<br />
4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Persentase <strong>Kementerian</strong><br />
Negara yang telah<br />
tertata organisasi dan<br />
tata kerjanya<br />
Persentase LPNK yang<br />
telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase LNS yang<br />
telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase Perwakilan<br />
RI di Luar Negeri yang<br />
telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase Sekretariat<br />
Lembaga Negara yang<br />
telah tertata organisasi<br />
dan tata kerjanya<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah (PPK-BLU)<br />
yang telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
30 % 29,41 % 98,04<br />
30 % 28,57 % 95,24<br />
30 % 23,26 % 77,52<br />
30 % 0 % 0<br />
30 % 28, 57 % 95,24<br />
30 % 25 % 83,33<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya SDM<br />
Aparatur yang<br />
profesional, berkinerja,<br />
akuntabel dan<br />
sejahtera<br />
Persentase Pemda yang<br />
dievaluasi organisasi<br />
dan tatakerjanya<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di Bidang SDM<br />
Aparatur (UU, PP,<br />
Perpres, Per. Men. PAN<br />
dan RB)<br />
Persentase insansi<br />
pemerintah yang<br />
mengirimkan data<br />
usulan formasi PNS<br />
secara akurat dan benar<br />
sesuai aturan<br />
Persentase instansi yang<br />
menerapkan kebijakan<br />
pemantapan<br />
pengembangan pegawai<br />
30 %<br />
30,30 % Prov<br />
33,33 % Kab/<br />
Kota<br />
83,33<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
1 RUU 1RUU 100 13.799.850.000,- 5.265.879.000,- 38,16<br />
9 RPP 9 RPP 100<br />
3 PP 12 PP 400<br />
10 Per.<br />
Men.PAN<br />
dan RB<br />
80 % IP<br />
Pusat<br />
80 % IP<br />
Daerah<br />
8 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
95 % IP<br />
Pusat<br />
92 % IP<br />
Daerah<br />
80<br />
119<br />
115<br />
5 % 5 % 80<br />
Persentase peningkatan 5 % 10 % 200<br />
6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya<br />
penyelenggaraan tata<br />
laksana pemerintah<br />
yang efisien, efektif dan<br />
akuntabel<br />
penghasilan PNS<br />
Persentase instansi yang<br />
menyusun informasi<br />
jabatan dalam rangka<br />
penyusunan sistem<br />
remunerasi berdasarkan<br />
merit system<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di bidang Tata<br />
Laksana (UU, PP, Per.<br />
Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah pusat yang<br />
melakukan penataan<br />
ketatalaksanaan dengan<br />
baik<br />
20 % 30 % 150<br />
2 UU<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
2 RUU 80 9.168.520.000,- 3.779.411.000,- 41,22<br />
2 RUU 2 RUU 62,5<br />
1 PP 1 RPP 70<br />
5 Per.<br />
Men.<br />
PAN dan<br />
RB<br />
2 Per. Men.<br />
PAN dan RB,<br />
3 Draft<br />
Per.Men.PAN<br />
dan RB<br />
88<br />
35 % 59,46 % 169<br />
7
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya<br />
pelaksanaan reformasi<br />
birokrasi nasional<br />
secara terencana,<br />
sistematis, dan<br />
komprehensif<br />
Jumlah kebijakan<br />
pelaksanaan Reformasi<br />
Birokrasi yang<br />
diterbitkan<br />
Jumlah K/L yang telah<br />
melaksanakan reformasi<br />
birokrasi sesuai<br />
kebijakan RB Nasional<br />
Jumlah K/L yang telah<br />
melaksanakan reformasi<br />
birokrasi<br />
Tingkat kualitas<br />
pelaksanaan RB yang<br />
terukur sesuai dengan<br />
kebijakan RB Nasional<br />
Jumlah instansi yang<br />
menerima sosialisasi<br />
Jumlah asistensi<br />
reformasi birokrasi<br />
kepada instansi pusat<br />
dan daerah<br />
7<br />
kebijakan<br />
10<br />
kebijakan<br />
143<br />
12 K/L 20 K/L 167<br />
30 % 47 % 156<br />
80 % 81 % 101<br />
100 % K/L<br />
30 %<br />
Pemda<br />
100% K/L<br />
10%<br />
Pemda<br />
100 % K/L<br />
100 % Prov.<br />
62 %<br />
-<br />
100<br />
333<br />
62<br />
-<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
17.567.110.000,- 9.869.953.000,- 56,18<br />
8
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya instansi<br />
pemerintah yang<br />
akuntabel dan<br />
berkinerja tinggi<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di bidang<br />
Akuntabilitas Kinerja<br />
(RUU, Per. Men. PAN<br />
dan RB)<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang<br />
menerapkan Sistem<br />
Akuntabilitas Kinerja<br />
sesuai aturan<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang<br />
akuntabilitas kinerjanya<br />
baik<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang<br />
menyusun Indikator<br />
Kinerja Utama (IKU)<br />
Persentase <strong>LAKIP</strong> yang<br />
diterima<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
1 RUU 1 RUU 100 15.935.020.000,- 10.110.998.000,- 63,45<br />
3 Per.<br />
Men.<br />
PAN dan<br />
RB<br />
3 Per. Men.<br />
PAN dan RB<br />
100<br />
50 % 50,34 % 100,68<br />
44 % 48,72 % 121,81<br />
22 %<br />
(Pusat<br />
dan<br />
daerah)<br />
87 %<br />
(Pusat<br />
dan<br />
daerah)<br />
20,10 % 91,36<br />
87,42 % 100,48<br />
9
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
Terwujudnya<br />
penyelenggaraan<br />
pengawasan intern<br />
pemerintah yang<br />
terintegrasi, efisien dan<br />
efektif<br />
Persentase PK yang<br />
diterima<br />
Persentase instansi<br />
peserta model Island of<br />
Integrity yang berhasil<br />
Jumlah peraturan/<br />
kebijakan di bidang<br />
Pengawasan (RUU, Per.<br />
Men. PAN dan RB)<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang<br />
melaksanakan SPI sesuai<br />
dengan ketentuan<br />
Persentase laporan<br />
dumas yang disalurkan<br />
dan telah ditindaklanjuti<br />
oleh instansi<br />
pemerintah<br />
Persentase instansi<br />
pemerintah yang<br />
melaksanakan dan<br />
55 %<br />
(Pusat<br />
dan<br />
daerah)<br />
60,29 % 109,62<br />
32 % 30,77 % 76,92<br />
1 RUU 1 draft RUU 95<br />
2 Per.<br />
Men.<br />
PAN dan<br />
RB<br />
2 draft<br />
Permen.<br />
PAN-RB<br />
98<br />
50 % 62,55 % 125,30<br />
65 % 81 % 124,61<br />
65 % 51,88 % 79,81<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
10
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
melaporkan Inpres<br />
Percepatan<br />
Pemberantasan Korupsi<br />
yang dievaluasi sesuai<br />
pedoman<br />
Program/<br />
Kegiatan<br />
<strong>Kementerian</strong><br />
Pendayagunaan Aparatur Negara<br />
Dan Reformasi Birokrasi<br />
Anggaran<br />
Pagu Realisasi %<br />
11