Edisi 14 Tahun II - Bappeda Aceh - Pemerintah Aceh

Edisi 14 

04 

10 

16 

Tahun II 

JUNI 2011 

Misi Mewujudkan 

Aceh Mandiri 

Kejayaan Aceh bersama minyak 

dan gas (migas) adalah cerita masa lalu. 

Dalam empat tahun terakhir, produksi migas 

Aceh menurun drastis. Tapi, tak perlu 

gundah, Aceh masih punya sektor lain 

yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemandirian. 

Dan ini sudah dibuktikan oleh sebagian 

masyarakat Aceh. 

Pemerintah Aceh Bahas 

Finalisasi RKPA 2012 

RKPa 2012 akan difinalkan dalam 

bentuk Pergub, kemudian dilanjutkan 

dengan KUA-PPAS dan akan diserahkan 

ke DPRA awal Juli 2011. Seluruh SKPA 

diminta benar-benar serius mengikuti 

proses penyusunan RKPA karena memuat 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2012. Penyiapan dokumen 

perencanaan adalah titik awal yang sangat 

penting dalam menentukan langkah 

pembangunan ke depan. 

Fahrizal Dillah dan 

Goal Kenangan 

SejaK berusia 8 tahun, Fahrizal Dillah 

sudah rutin latihan sepak bola. Sejak 

tahun 2009, pria yang akrab disapa Dek 

Jal ini bergabung dengan tim kesayangan 

masyarakat Aceh, Persiraja. Bersama Persiraja 

dia mencetak goal kenangan penentu 

Persiraja mendapat tiket promosi ke 

Liga Super Indonesia, saat melawan Mitra 

Kukar di Stadion Manahan Solo, Mei 2011. 

Pelabuhan 

Sabang 

Pelabuhan 

Meulaboh 

Pelabuhan 

Sinabang 

Pelabuhan 

Malahayati 

Pelabuhan 

Krueng Geukueh 

Pelabuhan 

Kuala Idi 

Mewujudkan 

aceh Mandiri 

Pelabuhan 

Kuala Langsa

2 

Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 14 | JUNi 2011 

Anggaran yang dikucurkan dalam 

proses pembangunan pada dasarnya 

merupakan sebuah investasi jangka 

panjang dengan tujuan kesejahteraan 

masyarakat. Cerminan tersebut tertuang 

dalam APBN, APBD (APBA/APBK) untuk 

dialokasikan dalam berbagai keperluan 

berupa pengeluaran setiap tahunnya. Dalam 

praktiknya, anggaran tak terlepas dari sejumlah 

kepentingan yang harus diakomodasi, 

sekaligus menjadi mediasi berbagai 

kebutuhan masyarakat. Berbagai kebutuhan 

atau kepentingan itu seringkali memiliki 

bobot prioritas yang relatif sama, sehingga 

diperlukan pilihan-pilihan untuk menentukan 

mana yang akan didanai terlebih dahulu 

(skala prioritas). 

Tidak heran, dengan berbagai alasan 

dan pertimbangan pada akhirnya berbagai 

pihak dan kelompok kepentingan berjibaku 

untuk berebut memberi pengaruh dalam 

menentukan alokasi anggaran. Keterlambatan 

pengesahan anggaran Aceh sejak tahun 

2008 sampai 2011 menjadi pembicaraan 

hangat di mata publik. Mendagri Gamawan 

Fauzi dalam pengarahannya pada acara 

Musrenbangnas 2011 (28/042011) di Jakarta, 

menyebut Aceh sebagai daerah khusus dan 

perlu bimbingan khusus. Bimbingan khusus 

dimaksud adalah bagaimana mempercepat 

pengesahan anggaran pada tahun mendatang. 

Keterlambatan itu disinyalir karena 

adanya indikasi yang sarat dengan intrik 

kepentingan dalam penentuan alokasi anggaran 

oleh sebagian oknum yang punya 

kepentingan. 

Idealnya, anggaran merupakan sumberdaya 

dalam suatu pemerintahan dengan memiliki 

fungsi distributif, yaitu: memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai 

fungsi alokasi sumberdaya, anggaran harus 

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, 

mengatasi kesenjangan serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi perekonomian. 

Dari perspektif kebutuhan warga negara, 

daftar prioritas masyarakat tidak lain adalah 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti 

pendidikan yang layak, pelayanan keseha- 

Oleh: Aswar Liam 

Salam Redaksi 

Letak geografis Aceh dapat dilihat dari dua perspektif; 

perspektif NKRI dan perspektif dunia. Dari perspektif NKRI posisi 

Aceh digambarkan sebagai daerah ujung Barat Indonesia, sebagai 

destinasi akhir. Posisi ini kerap dianggap tidak menguntungkan 

dalam pengembangan Aceh. Sementara dari perspektif dunia, 

letak geografis Aceh sangat menguntungkan dan berada di tengahtengah 

arus transportasi dunia, apalagi sebelah tanah Aceh 

menghadap Selat Malaka yang selama ribuan tahun telah menjadi 

jalur transportasi internasional. Hanya saja, potensi geografis ini 

selama puluhan tahun tak tergarap. 

Menggarap potensi Aceh membutuhkan perencanaan terpadu 

dan matang. Untuk itulah, RPJP dan RTRW dibutuhkan, yang 

saat ini sedang memasuki tahap akhir menuju perampungan. 

Mengingat RPJP dan RTRW ini mengatur berbagai skenario dan visi 

pembangunan Aceh sesuai zona masing-masing yang akan diraih 

dalam jangka waktu panjang, maka keberadaannya sangat penting 

dan menjadi fondasi utama dalam menuju Aceh mandiri. 

Selanjutnya Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota 

harus mengacu dengan seksama pada RPJP dan RTRW ini agar 

cita-cita menuju Aceh makmur dan mandiri dapat diraih dengan 

lebih mudah dan terukur. Meski RPJP dan RTRW masih dalam 

Redaksi 

Politik Anggaran 

tan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan 

kerja dan jaminan sosial. 

Untuk memenuhi kebutuhan ideal 

dalam rangka meraih kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat diperlukan sebuah 

perencanaan dan penggunaan anggaran yang 

terukur, efektif, efisien, transparan, akuntabel 

dan berkeadilan. Secara normatif, menyangkut 

perencanaan pembangunan dan 

penganggaran, sesungguhnya telah tertuang 

dalam beberapa regulasi. Sebut saja, musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang), 

yang mensyaratkan pendekatan partisipasi, 

telah diatur melalui UU No 25/2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan UU No 32/2004 tentang 

Pemerintahan daerah. 

Dalam UU No 25/2004, sistem pembangunan 

nasional mencakup lima pendekatan 

dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu: 

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah 

(top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan 

politik didasarkan pada penjabaran 

program-program pembangunan yang ditawarkan 

oleh presiden/kepala daerah terpilih 

pada saat kampanye. Teknokratik dilaksanakan 

dengan metoda dan kerangka berpikir 

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara 

fungsional. Pendekatan partisipatif dilaksanakan 

dengan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) terhadap pembangunan, 

dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi 

dan rasa memiliki. Top-down dan bottom-up 

dalam perencanaan dilaksanakan menurut 

jenjang pemerintahan yang hasilnya diselaraskan 

melalui musyawarah baik tingkat nasional, 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan 

dan desa. 

Berdasarkan pendekatan rangkaian tersebut 

di atas, maka ditetapkan sebuah perencanaan 

pembangunan dalam bentuk RKP, 

RKPD/RKPA atau RKPK yang diwujudkan 

dengan sebuah dokumen perencanaan dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur 

atau Peraturan Bupati/Walikota. Dokumen 

perencanan RKP, RKPD/RKPA atau 

RKPK ini kemudian oleh Tim Anggaran 

Pemerintah atau di Aceh disebut TAPA (Tim 

Anggaran Pemerintah Aceh) yang diketuai 

oleh Sekda Aceh, Bappeda, Asisten II dan III 

sebagai wakil ketua, DPKKA sekretaris dan 

Biro Hukmas, Biro Adminisnitrasi Pembangunan 

serta Biro Ekonomi sebagai anggota 

menyusun PPAS (Penetapan Plafon Anggaran 

Sementara). PPAS ini kemudian diajukan ke 

DPRA untuk dibahas secara bersama-sama 

dan menjadi kesepakatan bersama atau yang 

disebut dengan NOTA KESEPAKATAN. 

PPAS ini kemudian dikembalikan ke Pemerintah 

Aceh untuk disusun menjadi RKA 

(Rencana Kerja Anggaran). 

RKA diproses dan di bahas oleh Tim 

TAPA yang dikoordinasikan oleh Bappeda 

selaku wakil ketua TAPA. Setelah proses 

pembahasan RKA di tingkat Tim TAPA selesai, 

kemudian diajukan kembali ke DPRA 

untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran 

(Banggar) agar ditetapkan menjadi 

DPA dalam bentuk Qanun. RKA yang dibahas 

di tingkat TAPA dan Banggar tentu tidak 

boleh lepas dari dokumen PPAS yang telah 

ditetapkan, kecuali ada perubahan kebijakan 

pemerintah, perubahan pendapatan, 

kejadian hal-hal luar biasa, ada hal-hal yang 

bersifat penting dan mendadak. 

Dukungan Politik 

Dukungan politik pada hakikatnya 

berbicara tentang posisi dan fungsi DPR, 

DPRD/DPRA/DPRK itu sendiri dalam 

penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kemasyarakatan. 

DPRD Provinsi memiliki kedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah, artinya DPRD bersama-sama dengan 

pemerintah menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan dalam ranah pembuatan 

peraturan daerah (legislasi), pembahasan 

dan penetapan APBD Provinsi (budgetting), 

serta pengawasan pelaksanaan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan. Oleh karena itu, 

DPRD Provinsi merupakan mitra kerja 

pemerintah daerah. 

Fungsi legislasi DPRD Provinsi dilaksanakan 

melalui pembuatan Perda/Qanun 

Menuju aceh Mandiri 

pembahasan dan belum difinalkan, tapi pembangunan harus tetap 

berjalan dengan mengacu pada RPJM dan rancangan RPJP yang 

telah ada. Dalam rancangan RPJP, meskipun Aceh adalah bagian 

utuh dari NKRI, tetapi Aceh sama sekali tidak dapat melepaskan 

diri dari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat dunia, 

terutama di regional Asia Tenggara dan Asia Selatan. Oleh 

karenanya, Aceh harus dapat memaksimalkan letak geografis itu 

dari dua sudut sekaligus. 

Dalam kaca mata Indonesia, Aceh dapat melakukan 

pembangunan secara terpadu dan saling menguntungkan bersama 

provinsi-provinsi lain di Sumatera. Wacana dan aksi dalam aspek 

ini sudah disepakati oleh delapan provinsi di Sumatera dengan 

membentuk forum koordinasi gubernur se-wilayah Sumatera 

(Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, 

Riau, Bangka Belitung dan Aceh). 

Dalam pertemuan di Banda Aceh beberapa waktu lalu, 

forum ini telah merumuskan kesepakatan bidang infrastruktur, 

perhubungan dan pengembangan wilayah dalam rangka 

pembangunan infrastruktur se-Sumatera, sekaligus menjadi 

pendukung percepatan pembangunan koridor ekonomi wilayah 

Sumatera. Disana dibahas berbagai persoalan pembangunan 

Dewan Pengarah Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah, Asisten I, II dan III Setda Aceh | Penanggung Jawab Kepala Bappeda Aceh | Wakil Penanggung Jawab Sekretaris Bappeda 

Aceh | Pemimpin umum Kasubbag. Umum Bappeda Aceh | Pemimpin Redaksi Aswar Liam, Redaktur Pelaksana Fauzi Umar | Dewan Redaksi Hasrati, Ridwan, Emma, |Sekretaris Redaksi Farid Khalikul Reza, 

Ahmad Rozi | Bendahara Zulliani | Konsultan Hasan Basri M. Nur | Editor Zamnur Usman | Reporter Heri Hamzah, D Zamzami | Lay out & editor foto Irvan | Ilustrasi kartun dan grafis Jalaluddin Ismail | 

Fotografer Suvie Hendra | IT Candra | Staf Logistik dan Layanan Umum Bulqaini Ilyas, Rizki Ratih Emelia, Sarini. 

OPINI 

antarprovinsi di Sumatera yang saling menguntungkan, baik untuk 

kawasan domestik maupun regional. 

Selain potensi sumber daya alam yang melimpah, wilayah 

Sumatera juga menempati posisi yang sangat strategis bila dilihat 

dari Policy Economic ASEAN, yang merupakan jalur transportasi 

dunia, baik laut dan udara. Untuk itu, dibutuhkan terobosan besar 

dan upaya bersama dalam rangka percepatan pembangunan di 

wilayah Sumatera. Maka, para gubernur se-Sumatera bersepakat 

membagi tugas dan pendanaan bersama dalam percepatan 

pembangunan sesuai letaknya masing-masing. Selain membangun 

jembatan Selat Sunda, sarana dan prasarana pelayaran dan 

penerbangan, rencana pembangunan highway dari Aceh hingga 

Lampung termasuk salah satu prioritas yang disepakati untuk 

dibangun. 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan sesuai visi 

gubernur, RPJP dan RTRW, dukungan regulasi dan penganggaran 

dari semua intansi, termasuk lembaga legislatif, sangat diperlukan. 

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai masyarakat 

pedesaan hingga pejabat tinggi di pemerintah pusat, maka cita-cita 

mewujudkan kesejahteraan rakyat akan mudah diraih. Semoga! 

n ir iskandar msc 

Alamat Redaksi Bappeda Aceh Jl.Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh Telp. (0651) 21440 Fax. (0651) 33654 | Web: bappeda.acehprov.go.id email: tabangunaceh@yahoo.com, tabangunaceh@gmail.com 

Redaksi menerima kiriman berita kegiatan pembangunan Aceh dan opini dari masyarakat luas. Tulisan diketik dengan spasi ganda dan disertai identitas dan foto penulis, dapat pula dikirim melalui pos atau e-mail 

Cover: Ilustrasi masa depan Aceh 

inisiatif yang dibahas bersama–sama dengan 

pemerintah dan dengan persetujuan pemerintah 

ditetapkan menjadi perda/qanun dan 

bersama sama dengan pemerintah membahas 

RANPERDA/RANQANUN yang diajukan 

pemerintah dan dengan persetujuan 

DPRD atau DPRA ditetapkan menjadi PER- 

DA atau QANUN. 

Fungsi anggaran DPRD berupa menaikkan 

atau menurunkan APBD Provinsi dalam 

pembahasan bersama dengan pemerintah 

(TAPA) dalam rapat Banggar DPRD. Berbicara 

tentang anggaran pada dasarnya berbicara 

tentang program, sebaliknya berbicara 

tentang program juga berbicara tentang anggaran. 

Dalam kaitan ini, seorang anggota 

DPRA harus sungguh-sungguh memahami 

kebijakan pembangunan daerah (RPJMA, 

RKPA) dan kebijakan umum APBA (KUA- 

PPAS). Dengan pemahaman berbagai kebijakan 

pembangunan daerah, DPRA dapat 

memaknai kemitraan yang produktif dan 

berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat 

Aceh. 

DPRA dan DPRK melaksanakan pengawasan 

pelaksanaan pemeritahan, pembangunan 

dan pelayanan kemasyarakatan sejak 

awal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Pengawasan yang produktif dilakukan dengan 

tidak sekedar menunjuk kekurangan, 

kelemahan pada pemerintah, tetapi pengawasan 

itu didasarkan pada indikator-indikator 

kebijakan program yang telah disepakati 

bersama sesuai regulasi dan dokumen perencanaan 

dan saran-saran solutif. 

Dukungan politik melalui fungsi legislasi, 

budgeting dan controlling sangatlah 

penting dalam proses pembangunan. Keberhasilan 

pembangunan diawali dengan perencanaan 

yang baik. Berhasilnya suatu perencanaan 

sangat tergantung pada politik yang 

mendukungnya. Pertanyaannya adalah sudahkah 

perencanaan yang kita susun selama 

ini mendapat dukungan politik yang kuat 

dan menjadi barometer dalam kebijakan 

penetapan anggaran? Walhu a’lam bissawab. 

n Penulis adalah pegawai Bappeda Aceh

CERMIN 

Tafakkur Oleh: Ir. Faizal Adriansyah, M.Si 

haTi-haTi 

Ubay bin Ka’ab pernah ditanya 

oleh Umar bin Khatab, bagaimana 

perilaku orang yang bertaqwa ? Ubay 

lalu menjawab bahwa orang yang 

bertaqwa adalah orang yang berbuat 

dan bekerja dengan hati-hati. 

Hati-hati jangan sampai apa yang 

dilakukannya melanggar hukum Allah 

dengan menghalalkan apa yang 

telah diharamkan Allah. Hati-hati jangan 

sampai apa yang dikerjakannya 

merugikan orang lain misalnya dengan 

mengambil hak orang, mendzalimi orang lain, demikian 

juga termasuk merusak alam dan lingkungan. Hati-hati jangan 

sampai apa yang diperbuatnya merugikan diri sendiri, 

dengan menganiaya dirinya seperti bekerja tak mengenal 

waktu sehingga jatuh sakit. 

Hati-hati bukan berarti selalu ragu atau lambat dalam 

bekerja, tapi hati-hati adalah bekerja dengan penuh ketelitian, 

perhitungan dan pertanggung jawaban. Hati-hati yang harus 

dilakukan oleh orang yang bertaqwa harus meliputi tiga hal diatas 

yaitu terhadap Allah, masyarakat/lingkungan dan dirinya 

sendiri. Ketika seseorang hanya mementingkan keselamatan 

diri sendiri tidak peduli apakah hukum Allah dilanggar, orang 

lain terdzalimi, lingkungan rusak dan tercemar. maka orang 

yang demikian belumah termasuk orang bertaqwa. 

Ajaran Islam adalah ajaran yang membangun keseimbangan 

hidup, dunia dan akhirat. Apa yang kita kerjakan 

hari ini di dunia memiliki konsekuensi kelak di akhirat. 

Itulah sebabnya kita perlu hati-hati agar tidak merugi di 

akhirat. Demikian juga di dunia kalau kita tidak hati-hati 

kita akan terjerumus kepada tindakan melawan hukum. 

Sesungguhnya Allah telah membimbing kita, ketika kita 

baru bangun tidur pada dinihari, Allah telah membimbing 

hamba-Nya melalui komunikasi shalat Shubuh. Ada energi 

ruhaniah yang diberikan Allah untuk bekal kita beraktifitas. 

Demikian tengah hari ketika telah lelah dalam bekerja, Allah 

mengundang kita untuk berdialog melalui shalat Dzuhur 

dan seterusnya shalat Asar, Maghrib dan Isya adalah sarana 

kita untuk memperoleh bimbingan dan hidayah Allah agar 

dalam bekerja dan beraktifitas selalu berada dalam jalan 

yang benar sebagaimana ungkapan kita dalam shalat “Ihdinashiratal 

mustaqim”. Oleh karena itu hentikanlah aktivitas 

duniawi sesaat ketika Allah memanggil melalui alunan 

Adzan, boleh jadi dengan kita melaksanakan shalat, Allah 

mengingatkan kita untuk bekerja dengan HATI-HATI agar 

selamat dan bahagia dunia wal akhirat. 

www.acehimage.com 

Berita pemboikotan ekspor sapi 

oleh Pemerintah Australia ke Indonesia 

seakan telah mengguncang negara ini. 

Ancaman boikot itu terpicu informasi 

penyiksaan sapi sebelum disembelih di 

salah satu kota di Indonesia. Pemerintah 

Australia tampak sangat peduli pada 

nasib hewan, tak rela kirimannya disiksa 

menjelang ajal. 

Persoalan ini harus menjadi renungan 

agar kita tidak merasa gembira di atas 

penderitaan makhluk lain. Di sisi lain, kita 

tampak sangat lemah memenuhi kebutuhan 

sendiri. Alam kita mungkin menangis 

mendengar kabar buruk ini di tengah 

gemah ripahnya tanah Indonesia dengan 

alam yang luas, subur, beriklim tropis. 

Harga daging di Aceh dan Medan 

diperkirakan akan terus meroket menyusul 

pemboikotan ekspor sapi asal 

Australia. Ini dapat berakibat semakin 

memburuknya kondisi gizi manusia Indonesia 

yang saat ini rata-rata memang 

belum membaik. 

Pemboikotan ekspor sapi oleh Australia 

sebenarnya tak perlu terlalu diresahkan 

andai saja pemerintah mempunyai 

program jitu di bidang peternakan. 

Kondisi alam yang subur dan luas seharusnya 

menjadikan Indonesia sebagai 

eksportir ternak sapi dan komoditas lain, 

bukan malah mengimpor, apalagi dari 

Australia yang “baru” beberapa tahun 

lalu dihuni manusia Inggris. Kita harus 

merasa malu jika terus-menerus tergantung 

pada pihak lain, sampai-sampai sapi 

pun harus dari luar. 

Ke depan kita berharap pemerintah 

memfokuskan program dalam bidang 

pertanian, perikanan dan peternakan 

Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 14 | JUNi 2011 3 

Sapi aceh Vs australia 

hingga surplus dan harganya akan bersaing. 

Bukan seperti sekarang ini, harga 

sapi lokal yang hidup berkeliaran di jalanan 

dan tak terurus tapi harganya selangit. 

Kita pasti sanggup jika serius melakukannya, 

dan Pemerintah tidak mengcopy 

untuk dipastekan program tahunan. 

Khairunnas 

Alumnus SPMA Saree, mengelola 

pertanian di Saree

4 


Gubernur Irwandi Yusuf sadar betul 

bahwa misi itu bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk dilaksanakan. Pasalnya, 

ketika dia dilantik pada Februari 2007 lalu, 

perekonomian Aceh sedang morat-marit, terpapar 

konflik dan dihumbalang tsunami. 

Kondisi semakin miris ketika sejumlah 

sumur minyak (cluster) di Aceh Utara yang 

selama ini menjadi andalan pemasukan 

Aceh, ditutup karena telah “kering”. Singkatnya, 

Aceh sudah masuk ke tahap akhir 

dari era kejayaan minyak dan gas. 

Karena itulah, berbagai upaya terus dilakukan 

oleh Pemerintah Aceh untuk merekonstruksi 

perekonomian rakyatnya. Karpet 

merah untuk para calon investor pun dihamparkan. 

Ada pula yang dijemput hingga ke 

negerinya. 

Tak cukup itu, di Aceh Gubernur Irwandi 

bersama jajarannya juga terus menggelar 

berbagai event dan pameran untuk menarik 

calon investor, sekaligus memperkenalkan 

produk-produk hasil kerajinan yang selama 

ini nyaris terlupakan. 

Lahan-lahan pertanian dan areal tambak 

yang sempat telantar selama konflik, direhab 

kembali. Modal usaha pun dikucurkan 

untuk membangkitkan sektor andalan itu. 

“Kejayaan Aceh bersama migas (minyak 

dan gas) adalah cerita lalu. Dalam empat tahun 

terakhir, produksi minyak dan gas Aceh 

menurun drastis. Aceh masih punya sektor 

lain yang bisa dikembangkan. Dan ini sudah 

dibuktikan oleh sebagian masyarakat Aceh,” 

ujar Gubernur Irwandi Yusuf, saat membuka 

pameran kerajinan rakyat “Aceh Fair 2011” 

di Blangpadang, awal Mei lalu. (Baca: Usai 

Migas Terbitlah UKM) 

Hal lain yang juga tidak luput dari 

perhatian Gubernur Irwandi Yusuf adalah, 

ketergantungan ekonomi Aceh dengan Sumatera 

Utara. Seperti diungkap Gubernur 

Irwandi dalam pidatonya pada acara Forum 

Ilmiah Ekonomi Pembangunan – Himadipa, 

Senin, 23 Mei 2011 lalu. 

“Kita tidak menampik bahwa ekonomi 

Aceh masih sangat bergantung kepada Sumatera 

Utara. Infrastruktur yang belum 

lengkap, investasi yang minim, ketersediaan 

bahan-bahan yang sangat terbatas, membuat 

ketergantungan itu masih berlanjut sampai 

sekarang,” ujarnya. 

Bahkan, kata Irwandi, untuk beras saja, 

masih banyak dijumpai beras Sumatera Utara 

di pasar-pasar tradisional Aceh. Padahal 

produk beras petani Aceh dalam tiga tahun 

terakhir ini mengalami surplus. Rata-rata 

tiap tahun produksi beras Aceh mencapai 

1,5 juta ton, sementara kebutuhan beras bagi 

penduduk Aceh sekitar 800 ribu ton. 

Belum lagi kebutuhan telur yang mencapai 

500 ribu butir per hari. Sebagian besar 

juga didatangkan dari Sumatera Utara. 

bahan-bahan lain juga demikian. “Tidak 

heran jika ada analisis yang mengatakan, 

dari Rp 70 triliun dana yang digelontorkan 

untuk kegiatan rehab rekon di Aceh, sekitar 

60 persen di antaranya mengalir ke Sumatera 

Utara. hal ini wajar, sebab sebagian besar kebutuhan 

material rehab rekon itu didatangkan 

dari Sumatera Utara,” ungkap Gubernur. 

Dari kacamata ekspor juga demikian. 

Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil 

kopi, minyak nilam, cacao, pinang dan 

cpo yang cukup besar di Indonesia. Tapi sebagian 

besar dari produk itu tidak tercatat 

di data produksi Aceh, karena dibawa ke 

Sumatera Utara. 

“Dari sumut kemudian produk itu dipasarkan 

ke mancanegara, dan masuk dalam 

database sebagai produk yang berasal dari 

Sumatera Utara. untuk penentuan harga 

produk itupun, semuanya sangat bergantung 

kepada pasar yang ditentukan di Sumatera 

Utara,” imbuhnya. 

Kebutuhan listrik juga demikian. Dari 

total kebutuhan listrik di Aceh saat beban 

puncak yang mencapai 298 mega watt (mw), 

sebanyak 111 mw di antaranya (sekitar 51 

persen) masih dipasok dari pembangkit di 

provinsi tetangga, terutama untuk kawasan 

pantai timur mulai dari Aceh Tamiang hingga 

Kota Banda Aceh. Fakta-fakta ini yang 

LAPORAN UTAMA 

Misi Mewujudkan Aceh Mandiri 

Pameran Industri Rakyat 

“Aceh Fair” yang digelar 

di Blangpadang, Banda 

Aceh, Mei 2011 lalu, 

adalah satu dari sejumlah 

terobosan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Aceh, 

untuk membangkitkan 

kembali perekonomian 

rakyatnya. 

usai Migas Terbitlah ukM 

Pemerintah Aceh terus memberi perhatian 

serius terhadap pengembangan 

usaha kecil milik rakyatnya. Salah 

satu bentuk perhatian yang diberikan adalah 

dengan menggelar pameran untuk memamerkan 

produk-produk yang dihasilkan 

pengrajin agar dikenal luas oleh para pelaku 

pasar dan investor. 

Hal itu diutarakan Gubernur Aceh Irwandi 

Yusuf pada acara pembukaan kegiatan 

pameran industri rakyat, Aceh Fair, di 

Blangpadang, Banda Aceh, awal Mei lalu. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Irwandi 

Yusuf juga meminta masyarakat tidak 

lagi mengandalkan sumber daya minyak 

dan gas sebagai modal pembangunan Aceh 

ke depan. Masyarakat, bersama pemerintah, 

harus berpikir menciptakan produk-produk 

kreatif sebagai pengganti. 

“Kejayaan Aceh bersama migas adalah 

cerita lalu. Dalam empat tahun terakhir, 

produksi minyak dan gas Aceh menurun 

drastis. Aceh masih punya sektor lain yang 

bisa dikembangkan. Dan ini sudah dibuktikan 

oleh sebagian masyarakat Aceh,” kata 

Gubernur Irwandi 

Produksi di ladang-ladang minyak Aceh 

mengalami penurunan hingga 20 persen 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir. 

Bahkan, tambah Irwandi, sumbangan migas 

terhadap produk domestik regional bruto 

Aceh, yang dulu mencapai 40 persen, kini 

hanya tinggal 12 persen. 

Menurut Irwandi, produk industri kecil 

Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang. 

“Semangat menggairahkan sektor nonmigas 

ini diam-diam mulai tumbuh. Sayang, 

tak banyak yang mengetahui sejumlah barang 

produk lokal Aceh, mulai diekspor ke 

luar negeri. Bahkan ada produk-produk yang 

digunakan untuk kepentingan militer,” kata 

Irwandi. 

Ia berharap semangat wirausaha 

masyarakat tumbuh dan berkembang. “Saya 

juga berharap, seluruh pelajar dan mahasiswa 

Aceh tidak lagi berorientasi kepada 

pekerjaan. Namun harus bisa membuat lapangan 

pekerjaan seusai menamatkan pendidikan. 

Hal ini akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi Aceh ke depan,” katanya. 

Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM Aceh, Cipta Hunai, mengatakan, pameran 

industri rakyat, Aceh Fair, yang digelar 

di Blangpadang, Mei 2011 lalu, adalah salah 

satu wujud perhatian Pemerintah Aceh terhadap 

pengembangan usaha kecil milik rakyat. 

“Pameran dan ekspo ini bertujuan agar 

produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin 

dari daerah bisa dikenal dan dilihat 

langsung oleh masyarakat luas terutama 

pelaku pasar dan investor, sehingga mereka 

bisa menciptakan jaringan sendiri,” jelas Cipta 

Hunai. yayan zamzami 

FOTO: acehfair.acehprov.go.id 

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mencoba kupiah riman (peci) hasil kerajinan industri rumah tangga Aceh, di arena pameran hasil kerajnian rakyat “Aceh 

Fair 2011” di Blangpadang, Banda Aceh, Mei 2011. 

kemudian melahirkan anggapan bahwa 

seakan-akan ibukota Aceh secara ekonomis 

adalah Medan, bukan Banda Aceh. 

Berdasarkan hal itu, Gubernur Irwandi 

Yusuf dan jajarannya kemudian menganalis 

hingga menemukan beberapa fakta yang 

membuat ketergantungan itu terus berlanjut 

sampai sekarang. Di antaranya adalah, tidak 

adanya basic ekonomi yang kuat di Aceh, 

realisasi investasi yang masih minim, infrastruktur 

yang belum memadai dan gerbang 

ekspor yang masih terbatas, serta budaya 

yang menganggap produk luar lebih bagus. 

“Ini hal yang sangat memilukan, sebab 

masih ada anggapan di kalangan masyarakat 

kita, produk luar lebih berkualitas dibanding 

produk lokal. Kita tidak sadar bahwa beras 

sumut yang masuk ke Aceh sesungguhnya 

berasal dari produk gabah Aceh yang dipasarkan 

ke Sumut. Lalu di daerah tetangga 

itu beras diolah dan di-packing, kemudian 

dipasarkan lagi ke daerah kita. Fenomena 

itu bukan hanya terjadi pada beras, tapi juga 

pada produk lainnya,” ujarnya. 

“Inilah yang melahirkan anggapan seolah-olah 

sumut adalah pasar potensial berbagai 

hal. Investor lebih berani membuka usaha 

di daerah itu, dengan menjadikan Aceh 

hanya sebagai sasaran pasar produsi mereka,” 

imbuhnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, Gubernur 

Irwandi Yusuf bersama jajarannya 

kemudian melakukan beberapa program 

terkait dengan upaya Pemerintah Aceh menjadikan 

ekonomi Aceh lebih mandiri di 

masa mendatang. (Baca: Upaya Melepaskan 

Diri dari Sumut). zamnur usman 

FOTO: AHMAD ARISKA 

Berbagai potensi Aceh dipamerkan untuk menggaet investasi dalam ramka mewujudkan Aceh mandiri

LAPORAN UTAMA 

Semangat menjadikan produk Aceh sebagai 

tuan rumah di daerah sendiri sudah 

dicanangkan Pemerintah Aceh sejak 

tiga tahun lalu. Secara perlahan-lahan Aceh 

harus berupaya bisa memenuhi kebutuhannya 

sendiri, tanpa bergantung lebih banyak 

kepada Sumut. 

Caranya, bagaimana agar produk-produk 

itu tersedia di Aceh. Bahan baku yang dihasilkan 

di Aceh juga bisa diolah di daerah 

ini. Komoditi ekspor Aceh seharusnya bisa 

diekspor melalui pelabuhan laut yang ada di 

daerah ini. Paling tidak Aceh bisa mengolah 

potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga 

hasil bumi Aceh berniai lebih tinggi dan 

memberi keuntungan lebih besar kepada 


Untuk mengkaji peluang itu, bisa 

dengan melakukan beberapa hal, misalnya, 

kita melihat terlebih dahulu potensi 

apa yang menjadi kekayaan Aceh 

saat ini. 

Menurut data statistik, potensi 

yang dimiliki Aceh saat ini bukanlah 

dari sektor minyak dan gas, melainkan 

dari pertanian, perkebunan, peternakan, 

kelautan, dan perikanan. Keempat sektor 

ini merupakan andalan untuk memandirikan 

provinsi ini dari ketergantungan terhadap 

minyak dan gas alam serta Pemerintah 

Pusat. 

Alhamdulillah, kita sudah berhasil memasukkan 

keempat potensi itu ke dalam 

master plan Aceh sekaligus mewujudkan 

program percepatan pembangunan perekonomian 

Indonesia menuju negara maju di 

2025. 

Untuk menggarap empat sektor itu, kita 

membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah 

Pusat, apalagi Aceh belum punya industri 

pengolahan (processing) untuk mengolah 

bahan baku menjadi barang setengah jadi. 

Dengan disetujuinya Aceh sebagai salah 

satu lumbung pangan nasional, maka masing-masing 

sektor akan mendapat anggaran 

sampai Rp 1 triliun tiap tahun. 

Jika ini berhasil, tahun 2013 Aceh akan 

menjadi daerah yang mandiri, tidak lagi tergantung 

sama luar, khususnya Medan. 

Kerja sama antara Aceh dan Sumut lebih 

bersifat kerja sama saling menguntungkan, 

karena ada produk Sumut yang digunakan 

Aceh dan ada produk Aceh yang dimanfaatkan 

Sumut. Tidak seperti selama ini, di 

mana produk sumut lebih mendominasi. 

Dengan masuknya Aceh dalam master 

plan percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi indonesia (MP3EI), maka akan 

lebih mudah menghilangkan kemiskinan 

dan pengangguran, menambah lapangan 

kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

dan nilai tambah lainnya. 

Apalagi dalam konsep tersebut seluruh 

pembangunan sektor-sektor yang ditetapkan 

itu harus dijadikan business not as usual, bukan 

bisnis biasa. Jadi Aaceh akan menjadi 

kawasan bisnis dan industri agro (darat maupun 

laut), yang implikasinya mempercepat 

kemajuan Indonesia dan Aceh sendiri. 

Selama ini Aceh memang mau tidak 

mau selalu harus berkiblat ke Sumatera Utara 

karena konsep pembangunan Sumbagut 

yang dibuat pusat. Konsep itu sebenarnya 

tidak terlalu buruk asal dibuat seimbang. 

Tapi faktanya, ketika ada program besar 

nasional, Aceh selalu tidak mendapat bagian. 

Fokus perhatian banyak diarahkan ke 

sumut ketimbang Aceh. Makanya, dengan 

adanya UUPA, penggunaan dana tersebut 

sudah jelas karena disesuikan dengan aturan 

yang ada dalam uupa tersebut. 

Dengan adanya master plan pembangunan 

nasional yang ditetapkan pusat, antinya 

Aceh akan mendapatkan program/proyek 

besar, apalagi membangun Aceh berarti pula 

membangun kepala Indonesia dan sangat 

simbolik bagi kepentingan nasional juga, selain 

dapat menumbuhkam ekonomi secara 

cepat. 

Listrik 

Dukungan pusat tentu tidak hanya 

satu-satunya yang kita andalkan untuk melepaskan 

diri dari ketergantungan terhadap 

Sumut. Sektor lain juga banyak yang harus 

diperjuangkan secara simultan, termasuk 

masalah listrik. Sehingga pasokan listrik 

Aceh tidak lagi didatangkan dari Sumut. 

Masalah listrik ini juga erat kaitannya 

dengan minat investor masuk ke Aceh. Banyak 

investor mengalami kendala untuk memulai 

usahanya karena kurang tersedianya 

energi listrik untuk operasi mesin-mesin 

mereka. 

Langkah melepaskan 

diri dari listrik 

Sumut ini kita 

harapkan 

akan 

terealisasi 

mulai 2013 

setelah sejumlahpembangunan 

pusat energi 

listrik Aceh akan selesai. 

Saat ini pusat energi istrik 

yang tengah dibangun, di 

antaranya di Nagan Raya, Sabang, 

dan dua turbin yang 

ada di Aceh Utara eks PT 

Arun. 

Aceh juga akan 

mengembangkan 

energi geotermal 

di Seulawah 

yang 

memiliki potensi 

energi 

listrik sebesar 

60 MW. Kita 

perkirakan, 

mulai 2015 

ketersediaan energi 

listrik untuk Aceh akan 

oversupply, sehingga tidak 

ada hambatan bagi siapapun 

yang ingin membutuhkan energi listrik 

lebih besar, termasuk untuk kalangan 

dunia usaha. 

Sarana pelabuhan ekspor 

Dari lima pelabuhan ekspor yang akan 

kita kembangkan, salah satu yang sudah siap 

untuk dimulai adalah pelabuhan Kreueng 

Geukueh yang diharapkan menjadi sentra 

untuk ekspor komoditi pertanian dari Aceh 

Utara, Aceh Timur, Aceh bagian tengah, Bireuen, 

dan Pidie. 

Seharusnya upaya menjadikan Kreueng 

Geukueh sebagai pelabuhan ekspor sudah 

dimulai pada Mei ini. Tapi karena kendala 

tenaga kerja dan biaya operasional, terpaksa 

harus dikaji ulang lagi. 

Rencananya Kreung Geukueh akan 

dijadikan sebagai gerbang ekspor untuk 

produk Aceh, antara lain cacao, kopi, pinang, 

cpo, dan hasil pertanian lainnya. Pemerintah 

Pusat sudah memberikan dukungan untuk 

perluasan fungsi Kreueng Geukueh, terbukti 

dengan teralokasinya dana Rp 1,3 triliun 

dari APBN 2011 untuk pembangunan dan 

perluasan pelabuhan di Aceh Utara itu. 

Khusus untuk pelabuhan perikanan, 

akan difokuskan di pelabuhan Kuala Idi, 

Aceh Timur. Pembangunan pelabuhan 

Idi menggunakan dana APBA dan sudah 

mendekati rampung pada tahun ini. Dengan 

demikian perikanan Aceh yang diekspor keluar 

negeri tidak lagi melalui Belawan, tapi 

sudah bisa diekspor melalui pelabuhan Kuala 

Idi, Aceh Timur. 

Di samping perluasan dua pelabuhan itu, 

Pemerintah Aceh juga akan mengembangkan 

fungsi tiga pelabuhan lainnya, yaitu pelabuhan 

Malahayati, Aceh Besar, pelabuhan 

Sabang dan pelabuhan Kuala Langsa. Yang 

terakhir ini akan dijadikan sebagai gerbang 

pengiriman minyak cpo Aceh keluar negeri. 

Sementara di bagian pantai barat, fokus 

perhatian akan diberikan kepada pembangunan 

dan perluasan pelabuhan Meulaboh. 

Mengundang investor 

Sudah pasti, langkah yang terus dilakukan 

Pemerintah Aceh adalah mengundang 

sebanyaknya investor 

untuk 

membuka 

usaha di daerah ini. Sejauh ini langkah 

tersebut memang belum memuaskan, karena 

banyaknya hambatan soal infrastruktur. 

Tapi sejalan dengan pembangunan infrastruktur, 

kita berharap investor akan 

banyak yang masuk ke Aceh untuk mengembangkan 

produk-produk yang dibutuhkan 

masyarakat, misalnya mendirikan produk 

minyak goreng yang akan dikembangkan di 

Subulussalam dan Aceh Timur. 

Industri perikanan yang akan dikembangkan 

di Aceh Timur dan Aceh Besar, serta 

mendirikan pabrik pengolahan beras yang 

akan dikembangkan di Aceh Besar. 

Upaya untuk menggiring investor masuk 

ke Aceh dilakukan dengan berbagai cara, termasuk 

memberi kemudahan bagi mereka 

untuk mengurus perizinan. Sejak 2007, proses 

pengurusan izin investasi Aceh telah dipermudah 

dengan berlakunya sistem perizinan 

satu pintu. 

Pembentukan task force 

Guna mendorong bangkitnya ekonomi 

Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk 


upaya Melepaskan diri dari Sumut 

sebuah tim yang dinamakan “Task Force Percepatan 

Pembangunan Aceh”. Tugasnya untuk 

mengembangkan potensi serta menuntaskan 

masalah-maslaah yang selama ini menghambat 

pembangunan Aceh. 

Tim ini juga bertugas untuk menuntaskan 

masalah pembangunan daerah terisolir, 

mengusulkan pembangunan jalan di daerah 

yang selama ini sulit tersentuh, serta menuntaskan 

masalah infrastruktur yang selama 

ini menghambat. 

Pembangunan sarana transportasi menjadi 

salah satu fokus kerja tim ini. Antara 

lain, pemerintah propinsi merencanakan 

pembangunan sarana prasarana transportasi 

darat untuk memudahkan hubungan 

antar wilayah tengah dan barat-selatan, serta 

menghubungkan wilayah tertinggal dengan 

wilayah lebih maju. 

Untuk tahap awal tim Task Force Aceh, 

akan melakukan pembebasan lahan serta 

perencanaan yang diharapkan tuntas pada 

2013 mendatang, dengan anggaran mencapai 

Rp 19 triliun yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Tujuan pembangunan jalan lintas tengah 

Aceh ini untuk menciptakan infrastruktur 

transportasi bagi area pedalaman. 

Sehingga dapat membangkitkan 

perkembangan ekonomi 

bagi seluruh wilayah 

pedalaman sepanjang pusat 

koridor dan akses yang lebih 

baik ke wilayah pantai 

timur dan selatan Aceh. 

Saat ini, Pemerintah 

Aceh telah siap merumuskan 

kebijakan, strategi, 

program serta rencana aksi 

dalam rangka percepatan 

pembangunan infrastruktur 

Aceh dalam RPJM telah 

dicanangkan dari 2005 hingga 2025 

mendatang. 

Selain dari itu, menyangkut 

dengan pembangunan highway 

Aceh, Pemerintah Aceh merencanakan 

pembangunan jalan raya bebas 

hambatan (highway) sepanjang 391,5 

km, mulai dari Banda Aceh hingga 

perbatasan Sumatera Utara (Sumut). 

Bahkan, saat ini tim task 

force sedang melakukan pembebasan, 

identifikasi dan inventarisasi 

terhadap sejumlah lahan yang 

akan terkena jalur pembangunan 

highway tersebut. 

Jalan highway ini dipandang 

sangat perlu di Aceh, 

khususnya untuk mendongkrak 

pertumbuhan dan perekonomian 

provinsi ini. Pembangunan 

highway tersebut, akan diupayakan 

meminimalisir penggunaan 

wilayah pemukiman masyarakat mulai 

dari Banda Aceh hingga wilayah yang berbatasan 

dengan Sumatera Utara. Beberapa 

calon investor dari sejumlah negara sudah 

tertarik untuk menangani pembangunan ini, 

seperti dari Jerman, Belanda, dan Korea Selatan. 

Demikian beberapa program terkait 

dengan upaya Pemerintah Aceh menjadikan 

ekonomi Aceh lebih mendiri di masa mendatang. 

Ini masih bersifat intinya saja, karena 

secara detil ada tertuang dalam RPJP 

Aceh hingga tahun 2025. 

Jika rancangan itu berjalan, Insya Allah, 

ekonomi Aceh dan Sumut akan saling bersinergi. 

Dalam beberapa hal Aceh masih bergantung 

kepada Sumut, tapi dalam beberapa 

hal lain, sumut bergantung kepada Aceh. Di 

masa depan, kita yakin, kedua daerah ini 

akan saling bekerja sama secara seimbang. 

(Disarikan dari pidato Gubernur Aceh Irwandi 

Yusuf pada acara acara Forum Ilmiah 

Ekonomi Pembangunan – Himadipa, 

Senin, 23 Mei 2011 lalu)

6 


Pimpinan DPR Aceh meminta Gubernur 

Aceh Irwandi Yusuf menindak tegas 

Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh 

(SKPA) yang mengabaikan teguran, terkait 

lambannya pelaksanaan proyek pembangunan 

yang dibiayai oleh APBA 2011. Tindakan 

ini dipandang perlu agar rakyat dapat 

segera merasakan manfaat dari pengesahan 

APBA 2011. 

“Rakyat sudah sangat menunggu action 

di lapangan. Soalnya, jika proyek 

sudah mulai berjalan, maka secara 

otomatis roda perekonomian 

masyarakat akan berputar. Selain 

itu, rakyat sudah bisa 

menikmati hasil pembangunan 

dari APBA 2011,” ungkap 

Wakil Ketua II Bidang 

Pembangunan Infrastruktur 

DPRA, Drs H Sulaiman 

Abda, kepada Tabangun 

Aceh, di Banda Aceh, Selasa 

(14/06/2011). 

Pernyataan itu diutarakan Sulaiman 

Abda ketika dimintai tanggapannya terhadap 

surat teguran Gubernur Irwandi Yusuf 

kepada para kepala SKPA untuk mempercepat 

pelaksanaan proyek APBA 2011. “Kita 

akui anggaran terlambat disahkan. Tapi 

jangan ditambah lagi dengan ketidakbecusan 

SKPA dalam bekerja, karena akan membuat 

kondisi semakin runyam,” lanjut Sulaiman. 

Kekhawatiran Pimpinan Dewan Aceh 

ini bukan lah tanpa alasan. Pasalnya, kata 

Sulaiman Abda, berdasarkan data yang 

diperoleh pihaknya, hingga posisi tanggal 14 

Juni 2011 atau dua bulan setelah APBA 2011 

disahkan April lalu, realisasi serapan anggaran 

untuk bidang fisik baru 11,2 persen. 

“Ini kan masih sangat kecil. Sedangkan masa 

kerja tinggal lima bulan lagi. Makanya harus 

segera dipacu, soalnya ketika memasuki bulan 

Oktober dan seterusnya, pasti akan banyak 

kendala karena sudah memasuki musim 

hujan. Kita tidak ingin pengalaman tahun 

2009-2010 terulang kembali,” ujarnya 

Apalagi, kata Sulaiman Abda, jumlah 

paket proyek APBA dari 28 SKPA, yang 

LAPORAN UTAMA 

Gubernur Minta SKPA Percepat Kegiatan APBA 2011 

“Setelah satu minggu ditegur, SKPA 

yang bekinerja lamban dan belum juga 

melaksanakan penandatangan kontrak dan 

kegiatan lapangan proyek APBA nya belum 

kelihatan, Kepala SKPA nya akan kita cekal 

dan tidak boleh melakukan perjalanan 

dinas ke luar Aceh,” 

-- Irwandi yusuf -- 

Gubernur Aceh 

Tekad Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 

untuk memberikan yang terbaik kepada 

rakyatnya tidak bisa ditawar-tawar. 

Sanksi berat sudah menanti bagi aparatur 

yang dinilai lamban dan bermain-main 

dengan amanah rakyat. Sebaliknya, jajaran 

yang berkinerja baik, akan mendapat reward 

(penghargaan) atas kinerjanya. 

Bukti keseriusan Gubernur Irwandi untuk 

mempersembahkan yang terbaik bagi 

rakyatnya, bisa terlihat dalam suratnya yang 

dilayangkan kepada seluruh Satuan Kerja 

Pemerintah Aceh (SKPA), tanggal 6 Juli 2011 

lalu. 

Sebagian isi surat itu menegur (memperingatkan 

para kepala SKPA) untuk segera 

melaksanakan dan mempercepat pelaksanaan 

kegiatan proyek APBA 2011, yang masa 

kerjanya tinggal enam bulan lagi. 

Para kepala dinas yang dimintai tanggapannya 

terhadap surat teguran dari Gubernur 

Aceh Irwandi Yusuf berjanji akan 

bekerja keras segera mewujudkan harapan 

dan keinginan Gubernur untuk mewujudkan 

kesejahteraan kepada rakyatnya. Mereka 

juga mengatakan sudah mulai melaksanakan 

kegiatan proyek ABPA 2011 dan akan bekerja 

maksimal agar semua proyek itu bisa selesai 

dalam sisa waktu enam bulan ini. 

Berikut tanggapan beberapa kepala dinas 

yang berhasil ditemui Seumangat, dalam beberapa 

hari ini. 

Muhyan Yunan 

Kepala Dinas 

BMCK 

Proyek yang 

dikontrakkan sudah 

ada, tapi belum 

banyak. Selain 

itu, pada waktu 

TP2K melakukan 

pendataan, banyak 

pejabat pelaksana 

teknis kegiatan (PPTK) proyek APBA 2011 

yang belum melaporkan kegiatan tahapan 

pelaksanaan APBA kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) nya masing-masing. 

Sehingga, seolah-lah pelaksanaan proyek 

APBA di jajaran Dinas BMCK Aceh belum 

satupun yang dikontrakkan kepada rekanan, 

kata Muhyan Yunan. 

Bakhtiar Ishak 

Kadis Pendidikan 

Aceh 

Jika dilihat 

dari jumlah unit 

paket proyeknya, 

memang benar 

Dinas Pendidikan 

yang paling banyak 

jumlah proyeknya. 

Tapi proyek itu 

tersebar di 23 kabupaten/kota dan yang 

menjadi pelaksana lapangannya adalah 

Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Seperti 

pelaksanaan pembangunan pagar sekolah, 

tambah ruang belajar, laboratorium, pengadaan 

alat peraga, pembangunan musalla, 

“Surat teguran itu kita kirim kan, karena 

dari hasil evaluasi Tim Percepatan Pengendalian 

Kegiatan (P2K) APBA 2011 yang diketuai 

dr Taqwallah, ditemukan masih banyak 

SKPA yang belum melaksanakan penandatangan 

kontrak kerja proyek APBA 2011 kepada 

rekanan pemenang tender,” ujar kepada 

Tabangun Aceh, Minggu (12/06/2011). 

Gubernur memberikan contoh hasil evaluasi 

di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 

(BMCK) Aceh. Hingga surat teguran itu 

dikeluarkan tanggal 6 Juli lalu, belum satu 

pun paket proyek APBA 2011 nya dikontrakkan 

kepada rekanan. 

Dari 635 paket proyek tahap I yang telah 

dilelang kolektif pada tanggal 4 Maret 2011 

lalu, belum ada satu pun yang sudah ditandatangani 

kontrak proyek kepada rekanan. 

Sementara untuk pelelangan tahap II (sekitar 

WC, penimbunan lapangan upacara sekolah, 

jalan sekolah, serta lainnya. 

Nilai anggarannya juga ratusan juta, tapi 

karena jumlah paket proyeknya banyak, 

membuat Dinas Pendidikan jadi pusat perhatian 

banyak rekanan. 

Sementara paket proyek yang besar, antara 

lain penyaluran bantuan dana pendidikan 

bagi anak yatim piatu korban konflik, beasiswa 

S1.S2, S3, penyaluran dana kesejahteraan 

guru dan honor guru bantu dan ngaji. 

Jadi, jika pada akhir Juni sampai Agustus 

2011nanti, dana keempat program kegiatan 

itu telah disalurkan, maka daya serap 

anggaran Dinas Pendidikan Aceh langsung 

melambung hingga mencapai 80 persen. 

Karena, untuk keempat program itu, 

pagu anggarannya mencapai Rp 400 miliar 

lebih. Karenanya kami optimis, pada Agustus 

nanti, target itu bisa tercapai. 

Muhammad 

Yani 

Kadis Kesehatan 

Aceh 

Anggaran kesehatan 

yang terdapat 

pada Dinas Pendidikan, 

pada umumnya 

untuk pelaksanaan 

program Jaminan 

Kesehatan Aceh 

(JKA). Daya serap anggarannya, sangat ditentukan 

oleh kecepatan usulan amparahan 

klaim dari RSUD, puskesmas, optikal, dan 

apotek. Pagu anggarannya memang cukup 

besar, yakni mencapai Rp 400 miliar, bulan 

ini bisa terserap sekitar 30 - 50 persen. 

M Ali Basyah 

Kepala BPM 

Daya serap anggaran APBA 2011 BPM 

(Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

bisa meningkat drastis, setelah penyaluran 

dana Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong 

(BKPG). 

Saat ini, desa sedang melengkapi administrasi 

pencairan dana BKPG nya dan setelah 

semua persyaratannya lengkap, dananya 

akan kita salurkan sebesar Rp 50 juta/gampong.(hh) 

339 paket lagi), dokumen lelangnya juga belum 

dibagikan kepada rekanan. 

Kondisi hampir serupa juga terjadi 

di Dinas Pendidikan Aceh. Jumlah paket 

proyeknya pada lelang kolektif tahap I yang 

belum dikontrak kerjakan kepada rekanan 

masih mencapai 971 paket. Sedangkan pada 

lelang tahap II ada sekitar 192 paket lagi 

yang dokumennya belum dibagikan kepada 

rekanan. 

Akibatnya, daya serap anggaran APBA 

2011 sampai Juni 2011 lalu, terutama untuk pos 

pengeluaran belanja langsung (fisik) masingmasing 

SKPA pada umumnya masih berada di 

bawah 10 persen. Sedangkan untuk anggaran 

belanja tidak langsung, khususnya untuk pos 

belanja rutin pegawai (gaji dan TPK), realisasi 

fisiknya telah mencapai 50 persen. 

Kenyataan inilah yang membuat Gubernur 

Irwandi Yusuf perlu menerbitkan 

surat teguran. Tujuannya, agar semua paket 

proyek APBA 2011 yang telah dilelang kolektif 

dikontrakkerjakan kepada rekanan pemenang 

tendernya. Setelah itu, rekanan akan 

menyikapinya dengan penarikan uang muka 

sebesar 20 persen untuk segera melaksanakan 

kegiatan fisik proyek yang telah dimenangkannya. 

Penarikan uang muka kerja, kata Irwandi 

akan membantu peningkatan daya serap 

anggaran APBA dari pos belanja langsung. 

Karena, kalau daya serap anggaran dari pos 

belanja langsung masih rendah, membawa 

dampak yang kurang baik terhadap peredaran 

uang di Aceh. 

“Ekonomi masyarakat akan berjalan 

lamban dan target untuk merealisasikan anggaran 

APBA 2011 senilai Rp 7,9 triliun mencapai 

di atas 90 persen, bisa tidak tercapai,” 

ujarnya. 

Keadaan ini, kata Gubernur, tidak boleh 

berlangsung lama, karena bisa menurunkan 

kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Aceh. 

Rakyat akan kecewa karena banyak program 

kegiatan APBA 2011 yang telah diusul dan 

sangat mendesak kehadirannya, tidak bisa 

mereka nikmati tepat waktu. Karenanya, 

Gubernur memerintahkan agar SKPA harus 

mampu bekerja maksimal dalam sisa waktu 

yang tinggal 6 bulan lagi ini. 

Dampak buruk lain, ungkap Irwandi, 

Pemerintah Pusat akan menilai Pemerintah 

Aceh selalu bekerja lamban. Sebelum kedua 

masalah besar itu menjadi stempel yang 

sesungguhnya, pada akhir tahun nanti, sejak 

dini perlu dimonitoring dan diealuasi. 

“Setelah satu minggu ditegur, SKPA 

yang bekinerja lamban dan belum juga 

melaksanakan penandatangan kontrak dan 

kegiatan lapangan proyek APBA nya belum 

kelihatan, Kepala SKPA nya akan kita cekal 

dan tidak boleh melakukan perjalanan dinas 

ke luar Aceh,” tuntas Gubernur Irwandi 

Yusuf. hh 

Para Kadis Janji akan Kerja Keras Dewan Minta Gubernur 

Lebih Tegas 

diumumkan 

pada 4 Maret 

lalu sangat 

banyak, 

mencapai 

3.242 paketdengan 

nilai 

ang- 

garan Rp 2,17 triliun. Paket tersebut dibagi 

dalam empat bidang pekerjaan, yaitu konstruksi, 

pengadaan barang, jasa konsultan, 

dan jasa lainnya. Dari keempat jenis 

pekerjaan itu, paket paling banyak terdapat 

pekerjaan konstruksi yang mencapai 2.000-an 

paket, pengadaan barang sekitar 600-an paket, 

konsultasi 200-an paket, dan jasa lainnya 

sekitar 20-an paket. 

Pimpinan DPRA ini berharap, paling 

lambat dalam bulan Juni ini, semua proyek 

sudah selesai ditender dan telah diumukan 

pemenangnya. Sehingga, pada pertengahan 

Juli nanti semua proyek itu sudah bisa dikerjakan 

dan uang muka kerja telah dicairkan. 

“Dengan demikian, ekonomi masyarakat 

akan menggeliat karena perputaran uang 

dari proyek-proyek itu. Karenanya, jika 

memang ada kendala (dalam proses tender), 

kita minta kepada Saudara Gubernur dan 

para kepala SKPA agar terbuka saja kepada 

publik. Katakan saja secara jujur apa kendalanya, 

sehingga publik bisa tahu dan bersama-sama 

mencari solusi,” demikian Wakil 

Ketua II DPRA, Sulaiman Abda. zu

LAPORAN UTAMA 

Sebagai sebuah program pemerintah, 

PNPM-MP dan Bantuan Keuangan 

Pemakmue Gampong (BKPG) awalnya 

juga hanya dianggap sebagai sebuah angin 

surga untuk masyarakat desa. Gampong 

tetaplah sebuah gampong, yang hanya dikunjungi 

saat menjelang pesta demokrasi 

pemilihan umum, selebihnya gampong 

berkembang sendiri dengan berbagai alur 

pikir warganya. 

Melihat tata desa tampak seperti tata 

letak di sebuah kompleks perumahan modern, 

mungkin hanya mimpi bagi masyarakat 

gampong atau desa. Pasalnya gampong 

tak memiliki dana untuk membangun infrastruktur 

yang menunjang kehidupan 

masyarakat. 

Tapi, dengan kerja keras semua stakeholder, 

sungguh mengejutkan, ternyata program 

BKPG terealisir dengan baik, bahkan 

terus mencapai target seperti yang diharapkan, 

yakni kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat di gampong (desa). 

Program Bantuan Keuangan Pemakmue 

Gampong (BKPG) yang digagas Pemerintah 

Provinsi Aceh bertujuan untuk memperkuat 

perencanaan pembangunan Aceh berbasis 

masyarakat bawah (gampong/desa) di masa 

mendatang. 

Melalui program ini penguatan perencanaan 

pembangunan Aceh di masa mendatang 

betul-betul melibatkan masyarakat 

pedesaan. 

Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (BPM) Aceh, memberi 

penghargaan kepada gampong (desa), 

fasilitator kecamatan, fasilitator teknik dan 

asisten fasilitator kecamatan terbaik dalam 

mengelola program Bantuan Keuangan Peumakmue 

Gampong (BKPG) se-Aceh. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan 

pada tanggal 11 Juni 2011 bertepatan dengan 

pelaksanaan Hari Bhakti Gotong Royong di 

Aceh, yang dipusatkan di Takengon, Kabupaten 

Aceh Tengah. 

“Pemberian penghargaan ini sebagai 

wujud apresiasi terhadap semua yang sudah 

melaksanakan program BKPG sehingga 

program ini merupakan program yang 

dinilai bisa meningkatkan perekonomian 

masyarakat kecil di pedesaan,” jelas Kepala 

BPM Aceh M Ali Basyah MM. 

Program BKPG adalah program pembangunan 

gampong yang berbasiskan 

masyarakat yang terintegrasi dengan Program 

Pasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan. 

Terpilih sebagai gampong terbaik yang 

menjalankan program BKPG ini adalah 

Gampong Ujong Drien Kecamatan Meureubo, 

Kabupaten Aceh Barat. 

Kepala BPM Aceh M Ali Basyah menuturkan, 

penilaian desa/gampong terbaik 

pelaksana program BKPG 2010 ini untuk 

memberikan penghargaan kepada desa-desa 

yang telah bekerja dengan baik dalam mengelola 

dana BKPG yang telah diterimanya 

dari Pemerintah Aceh tahun 2010 sebesar Rp 

75 juta/desa. 

“Untuk lebih memotivasi masyarakat 

desa lainnya agar berbuat yang terbaik, dilakukan 

penilaian dan sekaligus sebagai 

evaluasi dan monitoring BPM Aceh dalam 

pelaksanaan program BKPG berbasis gampong,” 

ujarnya. 

Untuk tahun 2010, ada enam desa yang 

terpilih sebagai pelaksana terbaik program 

BKPG 2010, yaitu terbaik I diraih Gampong 

Ujong, Drien Kecamatan Meurebo, Aceh 

Barat, terbaik II, Gampong Lhoh, Kecamatan 

Pulo Aceh, Aceh Besar, terbaik III, Gampong 

Kalla Bintang, Kecamatan Bintang, 



kredit Perbankan Tumbuh 22,51 Persen 

“…Permintaan kredit untuk kebutuhan 

konsumsi, seperti beli kenderaan bermotor, 

rehab rumah, beli rumah, dan lainnya masih 

tetap tinggi di Aceh.” 

Hasan masih terus memberi penjelasan 

kepada beberapa pengunjung 

ekspo, di Taman Sari, Banda Aceh, 

awal Juni lalu. Yang dijelaskan Hasan adalah 

sebuah hasil rekayasa. Eits, jangan berpikir 

negatif dulu, rekayasa di sini maksudnya 

adalah sebuah hasil karya yang diciptakan 

oleh Hasan, yang memberi manfaat bagi 

masyarakat. 

Rekayasa Hasan adalah sebuah mesin 

pengolah garam. Hasan berhasil menciptakan 

mesin pengolah garam, dari garam kampung 

menjadi garam kristal dan garam cair 

(viscos) beryodium. 

Yang tak kalah mengejukan adalah, 

Hasan berhasil menciptakan mesin pengolah 

air laut menjadi garam kristal dan garam 

cair beryodium kelas tinggi. Mesin itu juga 

menghasilkan air mineral siap minum yang 

diolah dari air laut hasil sisa olahan garam. 

“Mesin-mesin ini adalah hasil dari ‘dendam’ 

saya, bahwa saya sangat berhasrat untuk 

menciptakan sesuatu yang bisa memberi 

manfaat bagi orang lain, dan punya ambisi 

untuk menembus pasar bebas internasional” 

ujar laki-laki yang memiliki nama lengkap 

Hasanuddin ini. 

Mungkin tak banyak yang tahu, kalau 

Hasan memiliki pabrik pengolahan garam 

modern di kawasan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, 

Aceh Besar. 

Lulusan Fakultas Teknik Kimia Universitas 

Syiah Kuala ini, sejak awal tertarik untuk 

jadi wirausawan dengan berbagai hasil 

ciptaannya, daripada harus menjadi pegawai 

negeri sipil. Tak heran jika mesin rekayasa 

garam viscos ini berhasil meraih predikat 

pertama pada lomba Teknologi Tepat Guna 

(TTG) Tingkat Nasional Ke-XII, di Jogja 

Expo Centre (JEC) Yogyakarta, 22-26 September 

2010. Dalam ajang itu, mesin rekayasa 

Hasan berhasil menyingkirkan peserta dari 

Jawa Timur dan Yogyakarta. 

Usai menamatkan pendidikannya di 

Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, Uni- 

-- MaHDI MUHaMMaD -- 

Pimpinan BI Banda Aceh 

versitas Syiah Kuala, Hasanuddin sempat 

bekerja di pabrik produksi garam beryodium 

di Kota Lhokseumawe. Namun akhirnya 

Hasan memutuskan untuk mundur dan 

bertekad ingin berusaha sendiri. 

“Saya berpikir jika punya usaha sendiri 

tentunya akan lebih bisa memberi peluang 

kerja bagi masyarakat luas, apalagi saya 

memiliki pengetahuan untuk menghasilkan 

karya sendiri, kenapa tidak dimanfaatkan 

saja?” pikirnya saat itu. 

Akhirnya Hasan pun memulai usahanya 

dari nol, tapi apa lacur, humbalang tsunami 

membuyarkan semua impiannya saat itu. 

Pascatsunami, Hasan tidak tinggal diam, ia 

kembali memulai usahanya yang sempat hancur 

saat tsunami dan kembali memulai dari 

nol. “Alhamdulillah saya bangkit dan memulai 

semua dari nol dengan usaha sendiri tanpa ada 

bantuan dari pihak mana pun,” ujar Hasan. 

Sedikit demi sedikit Hasan merakit dan 

mengerjakan mesin olah garam yang menjadi 

impiannya. Alhasil, kini seperangkat mesin 

sudah berdiri tegak dan siap dioperasikan. 

“Kini usaha saya adalah mengolah garam 

kampung biasa menjadi garam kristal 

halus dan garam cair bertodium dengan 

tingkat kontaminasi jauh dibawah ambang 

batas, kami belum meulai pengolahan garam 

dan air mineral siap minum langsung 

dari bahan air laut, karena perlu biaya ang 

sangat besar,” ujar Hasan. 

Diakui Hasan, kini dirinya masih belum 

mampu memenuhi permintaan pasar garam 

kristal dan cair beryodium, karena keterbatasan 

dana untuk produksi. 

“Permintaan pasar mencapai satu juta 

ton perhari, namun saya baru sanggup 

mensupplai 500 kilogram perhari, hal ini 

dikarenakan kami kekurangan modal untuk 

produksi, dan mulai sulitnya mencari bahan 

baku garam kampung,” sebutnya. 

Kesulitan modal 

Sulitnya mencari tambahan modal untuk 

produksi membuat Hasan belum mampu 

memenuhi permintaan pasar. Padahal saat 

ini garam Kristal dan garam cari viscos beryodium 

milik Hasan sudah mendapat pasar 

di Sumatera, Jakarta, bahkan Malaysia. 

“Sulit berhubungan dengan pihak perbankan. 

Perbankan lebih suka memberi 

kreditan kepada pegawai negeri, yang kemudian 

uangnya digunakan untuk konsumsi, 

bukan memberi kredit pada usaha produksi. 

Mungkin sudah semua bank saya datangi, 

dan mereka memberi alasan yang sama, 

mereka menilai pabrik kami belum berproduksi, 

padahal saya sudah punya pasar 

dan mensuplai hasil produksi ke pasar-pasar 

itu, melalui agen yang sudah bekerja sama 

dengan pabrik kami,” jelasnya. 

Masalah sulitnya mendapatkan modal, 

bukan hanya dikeluhkan Hasanuddin seorang. 

Diana, seorang pengusaha kue kering 

tradisional Aceh, yang berlokasi di Desa 

Lampisang, Kabupaten Aceh Besar pun menuturkan 

hal yang sama. 

“Saat ini kami memang membutuhkan 

Sedangkan harapan I, Gampong Sambay, 

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, 

harapan II Gampong Balee Ulim, Kecamatan 

Pidie Jaya, dan terbaik harapan III, 

Gampong Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih 

Pesam, Kabupaten Bener Meriah. 

Disebutkan, untuk juara pertama diberi 

hadiah Rp 10 juta, juara II Rp 9 juta, juara 

III Rp 8 juta. Sedangkan untuk harapan I Rp 

6 juta, harapan II Rp 5 juta dan harapan III 

Rp 4 juta. 

Selain diberi hadiah uang, keenam desa 

yang meraih terbaik itu juga diberikan masing-masing 

satu unit komputer. 

Sedangkan untuk Fasilitator Kecamatan 

terbaik adalah Idawati (33) dari Kecamatan 

Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Fasilitator 

Teknik terbaik adalah Jefri Andres (35), 

dari Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten 

Aceh Tamiang. 

Untuk asisten fasilitator kecamatan terbaik 

diraih oleh Linda Winarni (32) dari 

Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. 

“Kesemua kandidat ini diseleksi dengan 

ketat berdasarkan kinerja mereka di setiap 

gampong dan kemudian juga mengikuti seleksi 

di propinsi, dan hasilnya tiga nama ini 

yang terbaik,” ujar Ali Basyah. 

Pemerintah Aceh meluncurkan program 

BKPG ini untuk pembangunan menumbuhkan 

perekonomian masyarakat dari akar 

rumput. Untuk tahun 2010, pemerintah sudah 

mengucurkan dana sebesar Rp 318,9 miliar 

untuk 6378 gampong di Aceh, dan sebesar 

30 persen dana ini terserap untuk program 

simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). 

yyz 

Rekayasa Hasan Terpasung Rupiah 

Hasanuddin berdiri di depan mesih pengolah garam cair. 

modal tambahan, untuk memperlebar kios 

yang ada, sehingga bisa menambah produksi 

untuk dijual. Namun memang agak susah, beberapa 

bank memang ada yang menawarkan, 

namun urusannya agak sedikit berbelit dan 

sulit bagi kami, jadi ya sama saja,” jelasnya. 

Kios Diana sendiri kini menyediakan 

beragam kue kering tradisional Aceh dengan 

kualitas terjamin, seperti dodol aceh, 

bada reuteuk, lapis mangga, semprit, bahkan 

bhoi. “Semua produk ini kami hasilkan 

sendiri, meski harga bahan baku agak mahal 

di pasaran, kita tetap menjual produksinya 

dengan harga standar,” tutur Diana. 

Tidak mengehrankan, jika hampir semua 

pengusaha mikro di Aceh mengeluhkan 

minimnya pelayanan perbankan untuk 

pengembangan usaha mereka. Pendapat 

bahwa perbankan hanya berminat pada 

pegawai negeri sipil, tidaklah berlebihan. 

Dan kondisi ini pula yang menyebabkan usaha 

mikro di Aceh ibarat “kambing berjalan 

diatas batu.” yayan zamzami 

FOTO: SUvIE

8 


Hasanudin salah satu pengusaha Kecil yang 

berhasil menciptakan Pabrik pengolahan garam 

modern dengan pengolah air laut menjadi garam 

kristal dan garam cair (Viscos) beryodium tinggi, yang 

terletak di Kajhu Aceh Besar. 

seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan kegiatan konstruksi, peluang 

dan lapangan usaha industri bahan 

bangunan semakin terbuka. Produk bata 

beton untuk lantai atau lebih dikenal sebagai 

“Paving block” merupakan salah satu usaha 

bahan bangunan yang mudah dan cepat 

dalam proses pembuatannya, U.D Merah 

Aulia salah satu Pengusaha Kecil yang 

bergerak dibidang usaha Pavling Block, 

Batako, Cincin Sumur dan Batu Karawang 

yang berada di Kajhu Aceh Besar.

Budidaya Jamur Merang Lee Merang, salah satu 

usaha dari pak Syarwan. media tanam jamur tersebut 

berupa kompos yang dibuat dari bahan baku jerami 

padi dan sawit, untuk menghasilkan jamur dibutuhkan 

waktu selama 2 minggu. Panen bisa dilakukan setelah 

jamur mencapai ukuran yang dikehendaki konsumen. 

Mauli Ibu rumah tangga yang 

menekuni usaha minuman 

kesehatan Soya Maest, yang 

terletak di desa Siem Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar. 


FOTO-FOTO: SUvIE

10 


Alasan Perlunya RTRW 

Selain memerlukan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP), pembangunan 

suatu kawasan juga membutuhkan 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

Dengan dua fondasi ini, maka pembangunan 

dapat dijalankan dengan terencana, mudah 

dalam mencapai target dan tidak membahayakan 

bagi lingkungan. RPJP dan juga 

RTRW Aceh yang saat ini pembahasannya 

sudah memasuki tahap akhir harus mengacu 

pada perundang-undangan yang ada 

serta dapat memproyeksikan pembangunan 

sesuai keunggulan masing-masing daerah. 

Dengan mempertimbangkan karakter 

wilayah Aceh menurut kekhasan, potensi, 

permasalahan, harapan ke depan, maka dirumuskan 

tujuan penataan ruang Aceh adalah: 

“mewujudkan tata ruang wilayah Aceh yang 

islami dan maju, produktif, adil dan merata, 

serta berkelanjutan”. 

Islami: penataan ruang berdasarkan pada 

pandangan hidup masyarakat Aceh yang 

berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan 

budaya Islam yang kuat. 

Maju: penataan ruang akan ikut mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang terus meningkat. 

Produktif: penataan ruang mewujudkan 

pemanfaatan segenap sumber daya yang 

mencakup sumber daya manusia, sumber 

daya alam, dan sumber daya buatan, sehingga 

mempunyai manfaat ekonomi dan sosial. 

Adil dan merata: penataan ruang mewujudkan 

manfaat ekonomi dan sosial secara 

adil dan merata kepada masyarakat. 

Kepentingan 

ekonomi 

Koridor Banda aceh – Lhokseumawe 

– Langsa – Kuala Simpang, yang 

terletak di pesisir timur Aceh dengan sumbunya 

Jalan Lintas Timur Sumatera, yang 

menghubungkan PKNp Banda Aceh – PKN 

Lhokseumawe – PKW Langsa – PKL Kuala 

Simpang-Karang Baru. Koridor ini merupakan 

bagian dari koridor Banda Aceh – Medan, 

yang merupakan salah satu kawasan 

yang menonjol perkembangannya di Pulau 

Sumatera. Selain sumbu Jalan Arteri Primer 

/ Jalan Lintas Timur Sumatera, koridor ini 

akan didukung juga oleh rencana pengembangan 

Jalan Bebas Hambatan (highway) 

dan revitalisasi jalur kereta api Banda Aceh 

– batas Sumatera Utara. 

Koridor Banda aceh - Meulaboh 

- Subulussalam, yang terletak memanjang 

di pesisir barat Aceh dengan sumbunya 

Jalan Jalan Lintas Barat Sumatera, 

yang menghubungkan PKNp Banda Aceh 

– PKW Meulaboh – PKWp Subulussalam, 

dan didukung pula oleh rencana pengembangan 

jalur kereta api lintas barat Sumatera. 

Wilayah ini memiliki sektor unggulan 

berupa kegiatan ekonomi berbasis sumber 

daya alam di daratan dan perairan laut 

yang dapat menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi (perkebunan, pertanian, perikanan, 

pariwisata, dan pertambangan). 

Kepentingan 

sosial budaya 

Kawasan Cagar Budaya Peninggalan 

Kesultanan aceh di Banda aceh 

dan aceh Besar. Kriteria KSA ini adalah 

pelestarian peninggalan budaya Aceh dan 

nasional. 

Kawasan Cagar Budaya Peninggalan 

Kerajaan Samudera Pasai di aceh 

Utara. Kriteria KSA ini adalah pelestarian 

peninggalan budaya Aceh dan nasional. Peninggalan 

budaya dimaksud berupa bangunan 

dan/atau situs peninggalan Kerajaan 

Samudera Pasai, termasuk Monumen Samudera 

Pasai yang dibangun kemudian, yang 

terletak di Aceh Utara. 

Kawasan Pemakaman Massal Korban 

Tsunami dan Museum Bencana 

Tsunami 2004 di Banda aceh. Kriteria 

KSA ini adalah memiliki nilai sejarah yang 

berkaitan dengan bencana alam yang hebat 

yang terjadi tahun 2004 di Aceh dan 

Nias. 

Pendayagunaan SDA 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan. 

Kriteria KSA DAS Peusangan ini 

adalah memiliki sumber daya air yang da- 

Berkelanjutan: penaatan ruang diselenggarakan 

dengan memadukan aspek lingkungan 

hidup, sosial, dan ekonomi, untuk 

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi 

masa depan. 

Kebijakan dan strategi penataan ruang 

wilayah Aceh meliputi pengembangan struktur 

ruang wilayah Aceh dan pengembangan 

pola ruang wilayah Aceh, meliputi: 

1. peningkatan fungsi-fungsi pelayanan 

pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah 

Aceh sesuai dengan hierarki dan fungsi 

yang ditetapkan; 

2. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat 

dalam wilayah Aceh yang merata dan 

berhierarki; 

3. peningkatan akses dari dan ke luar 

wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional 

maupun lingkup internasional; 

4. peningkatan kualitas pelayanan dan 

jangkauan pelayanan jaringan prasarana 

transportasi, energi, telekomunikasi, 

sumber daya air yang merata di seluruh 

wilayah Aceh. 

Kebijakan pengembangan pola ruang 

wilayah Aceh akan meliputi kebijakan 

pengembangan kawasan lindung dan kebijakan 

pengembangan kawasan budidaya. 

Kebijakan pengembangan kawasan lindung 

meliputi: 

• peningkatan kualitas kawasan lindung 

yang telah menurun fungsi perlindungannya 

dan penjagaan kualitas kawasan lind- 

pat didayagunakan untuk mendukung perkembangan 

wilayah yang pesat di pesisir 

timur Aceh. DAS Peusangan ini merupakan 

daerah aliran sungai lintas kabupaten 

yang terkena dengan wilayah kabupaten 

Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, dan 

sedikit di Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya dan 

Nagan Raya. 

Kepentingan 

lingkungan hidup 

Kawasan Ekosistem Ulu Masen. Kawasan 

Ekosistem Ulu Masen ini menyambung 

dengan Kawasan Ekosistem Leuser, 

yang dominan terletak di bagian wilayah 

pegunungan tengah, dengan luas sekitar 

750.000 Ha. Kawasan Ekosistem Ulu Masen 

ini mencakup fungsi yang bervariasi 

yaitu kawasan lindung (cagar alam, hutan 

lindung) dan kawasan budidaya (hutan 

produksi, dan APL/Areal Penggunaan Lainnya), 

dan terletak atau berkenaan dengan 

wilayah 6 kabupaten, yaitu: Aceh Besar, 

Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, 

dan Aceh Tengah. Kriteria KSA ini adalah 

perlindungan ekosistem, keanekaragaman 

hayati (biodiversity) dan wilayah hulu 

(upstream) tata air. 

Kawasan Gunung Seulawah. Kawasan 

ini mencakup dari Gunung Seulawah hingga 

ke kaki gunungnya, yang terletak di Kabupaten 

Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. 

Kriteria KSA Kawasan Gunung Seulawah 

ini adalah perlindungan ekosistem, sebagai 

gunung berapi (volkanik) yang solitair. 

Keunikan Gunung Seulawah (Agam) adalah 

adanya potensi panas bumi dan air panas, 

hulu (upstream) dari sejumlah sungai, dan 

potensi pengembangan pertanian dan pariwisata. 

Kawasan Hutan Lindung Pesisir (Hutan 

Bakau) Pesisir Timur. KSA ini terletak 

di pesisir Kabupaten Aceh Tamiang, Kota 

Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur. Kriteria 

KSA ini adalah perlindungan ekosistem 

hutan bakau. 

Kawasan Hutan Lindung Pesisir (Hutan 

Bakau) Pesisir Barat. KSA ini terletak di 

Gosong Telaga di pesisir Kabupaten Aceh 

Singkil. Kriteria KSA ini adalah perlindungan 

ekosistem hutan bakau. 

Kawasan TWA/TWAL Pulau Weh Sabang. 

KSA ini mencakup Taman Wisata 

Alam dan Taman Wisata Alam Laut Pulau 

Weh. Kriteria KSA ini adalah perlindungan 

ekosistem darat dan laut yang terintegrasi. 

Kawasan TWA/TWAL Kepulauan Banyak 

Aceh Singkil. KSA ini mencakup Taman Wisata 

Alam dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan 

Banyak di Kabupaten Aceh Singkil. 

Kriteria KSA ini adalah perlindungan ekosistem 

darat dan laut yang terintegrasi. 

ahmad rozi/aswar liam 

ung yang ada; 

• pemeliharaan dan perwujudan kelestarian 

lingkungan hidup; 

• pencegahan dampak negatif kegiatan manusia 

yang dapat menimbulkan kerusakan 

M 

usibah gempa disusul tsunami yang 

melanda Jepang Maret 2011 mendorong 

delegasi dari JICA Jepang untuk 

menyerap pengalaman Aceh dalam menangani 

krisis pascabencana tsunami yang pernah 

melanda Aceh tahun 2004 lalu. Setelah berdiskusi 

dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, 

pada Kamis (19/05/2011), team JICA yang 

dipimpin Deputy Director General Southeast 

Asia (Mr Itsu Adachi), JICA Head Quarters, 

Tokyo, Mr. Yosuke Okita (representative JICA 

Indonesia), Mr Tokunaga (JICA Expert) dan 

Rika Novida (program officer JICA Indonesia), 

secara khusus mengadakan pertemuan 

dengan unsur pimpinan Bappeda Aceh, Jumat 

(20/05/2011). Pertemuan dengan Bappeda 

adalah untuk mendapatkan gambaran lebih 

detail tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

serta kelanjutannya. 

Kepala Bappeda Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc 

mempresentasikan tentang progress rehabilitasi 

dan rekonstruksi Aceh pascabencana tsunami 

2004 lalu. Dalam presentasinya, Iskandar 

menyampaikan bahwa BRR sebagai badan nasional 

yang mengkoordinir lebih dari 700 lembaga 

nasional maupun internasional, termasuk 

dari pihak Jepang seperti JICA, JBIC, JICS dan 

lainnya. Sebelum terbentuknya BRR, Bappeda 

Aceh telah bekerja dengan Bappenas untuk 

memformulasikan sebuah documen (Blue 

Print) rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh–Nias. 

Menurut Iskandar, BRR yang dibentuk 

pada bulan April 2005 merupakan lembaga 

yang sangat dinamis dengan terjadinya beberapa 

kali perubahan struktur organisasi untuk 

menyesuaikan kebutuhan masyarakat di 

lapangan. BRR yang berakhir tugasnya pada 

bulan April 2009, kemudian dilanjutkan oleh 

lembaga Ad-hock yang dipimpin oleh Gubernur 

Aceh yang diberi nama Badan Kesinambungan 

Rekonstruksi Aceh (BKRA) untuk melanjutkan 

tugas BRR yang belum selesai 100% 

di akhir masa tugasnya. “Sebesar 6% pekerjaan 

rekonstruksi yang belum selesai oleh BRR 

dilanjutkan pengerjaannya oleh BKRA dan 

pemerintah Aceh dan diharapkan selesai pada 

tahun 2012,” ujar Iskandar. 

LAPORAN KHUSUS 

lingkungan hidup. 

Berdasarkan sudut kepentingan pengembangannya, 

penetapan Kawasan Strategis 

Aceh (KSA) tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut ini. awl/ar 

TABEL V.3.1 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ACEH (KSA) 

Sudut Kepentingan KSA & 

KSA Yang Ditetapkan 

A. Pertumbuhan ekonomi: 

Kriteria KSA Arahan Penanganan KSA 

1. Koridor Banda Aceh - Lhokseuma- - Memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong - Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi 

we - Langsa - Kuala Simpang pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh. yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. 

- Pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya - Mengembangkan dan meningkatkan prasarana 

dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja ka- dan sarana pendukung pusat-pusat kegiatan ekowasan. 

nomi. 

- Mengendalikan pemanfaatan ruang dan alih fungsi 

ruang yang dapat menurunkan kualitas lingkungan 

dan layanan transportasi wilayah. 

2. Koridor Banda Aceh - Meulaboh- - Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerak- - Mengembangkan kegiatan dan pusat-pusat kegi- 

Subulussalam kan pertumbuhan ekonomi. atan agroindustri, agromarine, dan wisata alam 

- Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan ter- (bahari). 

B. Sosial budaya: 

tinggal. - Keterkaitan dan keterpaduan prasarana wilayah: 

transportasi, energi, dan telekomunikasi. 

- Pengendalian kelestarian lingkungan di daratan 

dan perairan laut di sekitarnya. 

3. Kawasan Cagar Budaya: Peninggal- - Pelestarian peninggalan budaya Aceh dan nasi- - Pelestarian cagar budaya. 

an Kesultanan Aceh di Banda Aceh 

dan Aceh Besar. 

onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi. 

4. Kawasan Cagar Budaya: Peninggal- - Pelestarian peninggalan budaya Aceh dan nasi- - Pelestarian cagar budaya. 

an Kerajaan Samudera Pasai di 

Aceh Utara. 

onal. - Sebagai objek wisata budaya dan religi. 

5. Kawasan Pemakaman Massal Kor- - Memiliki nilai sejarah. - Pelestarian kawasan dengan fungsi khusus. 

ban Tsunami dan Museum Bencana 

Tsunami 2004 di Banda Aceh. 

- Sebagai objek wisata budaya. 

C. Pendayagunaan sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi: 

6. DAS Peusangan - Memiliki sumber daya air yang bersifat lintas ka- - Pemanfaatan sumber daya air untuk energi, irigasi 

bupaten, yang dapat didayagunakan untuk men- dan air bersih. 

dukung perkembangan wilayah yang pesat di - Konservasi sumber daya air DAS Peusangan, unpesisir 

timur Aceh. tuk menjaga kuantitas dan kualitas air. 

D. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan: 

7. Kawasan Ekosistem Ulu Masen - Perlindungan ekosistem, perlindungan keaneka- - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem dengan 

ragaman hayati, dan perlindungan wilayah hulu keanekaragaman hayati, dan memberikan perlintata 

air. dungan terhadap kawasan bawahannya. 

- Pembatasan dan pengendalian pembangunan. 

8. Kawasan Gunung Seulawah - Perlindungan ekosistem, sebagai gunung berapi - Konservasi alam sebagai suatu ekosistem gunung 

(volkanik) yang solitair. berapi (volkanik). 

- Pemanfaatan panas bumi Gunung Seulawah. 

- Pengendalian kegiatan budidaya di lereng dan kaki 

Gunung Seulawah. 

9. Kawasan Hutan Lindung Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau. 

(Hutan Bakau) Pesisir Timur Aceh - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan 

(Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau. 

10. Kawasan Hutan Lindung Pesisir - Perlindungan ekosistem hutan bakau. - Rehabilitasi dan revitalisasi hutan bakau. 

(Hutan Bakau) Pesisir Barat Aceh - Pengendalian kegiatan budidaya perikanan dan 

(Gosong Telaga Aceh Singkil) permukiman di sekitar kawasan hutan bakau. 

11. Kawasan TWA/TWAL Pulau Weh - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam- 

Sabang integrasi. an fauna dan flora. 

- Pengendalian pemanfaatan sebagai objek wisata 

alam. 

12. Kawasan TWA/TWAL Kepulauan - Perlindungan ekosistem darat dan laut yang ter- - Menjaga kualitas kawasan dengan keanekaragam- 

Banyak Aceh Singkil. 

Sumber: Hasil Kajian/Analisis. 

integrasi. an fauna dan flora. 

- Pengendalian pemanfaatan sebagai objek wisata 

alam. 

Delegasi Jepang Belajar dari Proses RR Aceh 

Lebih lanjut Iskandar menyampaikan 

bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

Aceh dan Nias akan menjadi pelajaran kepada 

proses yang sedang dilaksanakan di 

Jepang pascabencana gempa bumi dan tsunami 

pada 11 Maret 2011 lalu. 

Mr. Adachi menyampaikan rasa terima 

kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah berbuat 

dan bersimpati kepada korban bencana 

di Jepang. “Jepang sekarang sedang dalam 

masa emergency dan akan memasuki masa 

rehabilitasi rekonstruksi seperti yang dialami 

pemerintah Indonesia terutama pemerintah 

Aceh pascatsunami 2004 lalu,” kata Adachi. 

Pada kesempatan itu Mr. Adachi juga 

menjelaskan secara singkat gambaran kondisi 

beberapa daerah yang terkena bencana 

tsunami 11 Maret lalu. “Bencana tsunami 

yang terjadi di sebagian besar kawasan Miyagi 

Prefecture dan Iwate Prefecture itu mempunyai 

ketinggian gelombang 10–15 meter. 

Pemerintah Jepang telah melakukan recovery 

sarana transportasi utama seperti jalur 

kereta api cepat (Shinkansen) dan jalan raya 

(Highway) dalam minggu pertama setelah 

bencana,” urai Adachi. 

Kesulitan yang dihadapi pemerintah 

Jepang saat ini adalah kenyataan bahwa di 

daerah bencana tersebut umumnya penduduknya 

lebih banyak dalam kategori umur 

di atas 50 tahun. Hal ini disebabkan dua faktor, 

yaitu penurunan angka kelahiran dan 

juga karena generasi muda telah pindah ke 

wilayah perkotaan untuk mencari kerja seperti 

daerah metropolitan Tokyo dan Osaka. 

Masalah lainnya yang dihadapi pemerintah 

Jepang adalah dalam proses relokasi penduduk, 

umumnya masyarakat di sana masih 

ingin tetap tinggal di tempat semula, belum 

lagi dengan masalah harga tanah di Jepang 

yang masih tinggi sehingga mempersulit 

proses ganti tanah. Pada kesempatan itu 

juga Mr. Adachi mengharapkan bahwa pelajaran 

yang berharga dari dua bencana Aceh 

dan Jepang ini dapat dibagikan kepada negara 

lainnya di kawasan yang rawan bencana 

gempa bumi dan tsunami. ma

LAPORAN KHUSUS 

Dalam rangka percepatan 

pembangunan, seluruh 

SKPA dalam jajaran 

Pemerintah Aceh mengadakan 

pertemuan untuk membahas 

dan finalisasi Rencana Kerja 

Pemerintah Aceh (RKPA) 2012. 

Pertemuan yang difasilitasi oleh 

Bappeda Aceh itu berlangsung 

di Aula Prof A Madjid Ibrahim, 

Rabu (1/6/2011) dihadiri seluruh 

kepala SKPA dan kepala Bappeda 

kabupaten/kota se-Aceh. 

Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili 

asisten II, Ir Said Mustafa, dalam sambutannya 

mengatakan, penyusunan RKPA tahun 

2012 telah disusun sebelum pelaksanaan 

Musrenbang Provinsi pada April 2011 dan 

saat ini telah menghasilkan draft final. “Beberapa 

program dan kegiatan yang sudah 

ada draft final itu perlu sinkronisasi bersama 

antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sehingga kegiatan dapat dilaksanakan 

sesuai harapan bersama. Dengan 

demikian, RKPA bukanlah program sepihak 

dari gubernur, melainkan program bersama 

Pemerintah Aceh yang di dalamnya termasuk 

program kabupaten/kota,” ujar Said 

Mustafa. 

Ditambahkannya, seluruh kegiatan prioritas 

yang menitik beratkan pada JKA, 

BKPG, beasiswa anak yatim dan beasiswa 

S1/S2/S3 bagi mahasiswa Aceh yang berprestasi 

merupakan kegiatan wajib yang 

harus dilanjutkan dan dituntaskan. Untuk 

Tahun 2012 adalah tahun 

terakhir pelaksanaan 

RPJMA (2007- 

2012) yang dititikberatkan 

pada penuntasan pelaksanaan 

pembangunan. Dengan 

tuntasnya pembangunan 

jangka menengah ini, pertumbuhan 

ekonomi Aceh 

diharapkan mencapai 6 sampai 

6,5 %. Untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi itu, 

maka prioritas dan sasaran 

pembangunan tahun 2012 

seperti yang tertuang dalam 

dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Aceh (RKPA) tahun 

2012 diarahkan kepada keberlanjutan tujuh 

prioritas pembangunan. Demikian dikatakan 

Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar, 

kepada Tabangun Aceh beberapa hari lalu. 

Menurut Iskandar, ketujuh prioritas 

pembangunan itu adalah pemberdayaan 

ekonomi masyarakat dan perluasan kesempatan 

kerja; pembangunan dan pemeliharaan 

infrastruktur pendukung investasi; pembangunan 

pendidikan bermutu dan merata; 

peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas; 

pembangunan agama, sosial dan budaya; 

penguatan pemerintahan, politik dan 

hukum; serta penanganan dan pengurangan 

resiko bencana. 

“Dalam rangka mendukung terlaksananya 

7 prioritas pembangunan Aceh maka 

sasaran dan prioritas pembangunan 2012 

dititikberatkan pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, perluasan kesempatan kerja 

dan penanggulangan kemiskinan. Target 

pertumbuhan tersebut diharapkan sekaligus 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran melalui pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan ekonomi, terbukanya lapangan 

kerja dan kemudahan usaha bagi masy- 

itu, tambah Said, alokasi anggaran 

untuk kegiatan-kegiatan yang 

sangat berpihak pada rakyat itu 

harus dipenuhi. 

Lebih lanjut Said Mustafa 

menyampaikan bahwa RKPA 

tahun 2012 akan ditindaklanjuti 

melalui kebijakan Umum Anggaran 

dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS) dan menjadi 

pedoman dalam penyusunan 

RAPBA 2012. Penyusunan program 

pemerintah harus mengikuti 

pedoman dan tahapan sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 54/2010 sehingga 

terencana dengan baik dan legalitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam Permendagri No 54/2010 disebutkan 

bahwa bahwa penyusunan rencana 

pembangunan daerah disusun berdasarkan 

beberapa tahapan, meliputi: persiapan penyusunan; 

penyusunan rancangan awal; 

penyusunan rancangan; pelaksanaan musrenbang; 

penyusunan rancangan akhir; serta 

penetapan dokumen perencanaan disusun 

melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, 

politis, dan top down dan bottom up. 

Dalam penyusunan RKPA 2012 memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, program 

prioritas pembangunan daerah, rencana 

kerja pendanaan serta prakiraan maju 

yang disusun berdasarkan perubahan RP- 

JMA 2007-2012 dan RPJMN 2010-2014 dengan 

mengacu pada tujuh prioritas pemerintah 

Aceh yaitu: penguatan pemerintahan; 

arakat terutama masyarakat 

miskin,” ujar mantan Ketua 

Harian BKRA itu. 

Dia menjabarkan, tingkat 

pengangguran terbuka 

(TPT) yang terjadi di Aceh 

pada tahun 2012 diharapkan 

dapat ditekan menjadi 

7,5 persen, jumlah penduduk 

miskin diharapkan 

mampu direduksi lebih 

rendah dari tahun 2011 

atau menjadi sekitar 17-18 

persen, dan sebaran penduduk 

miskin dalam proporsi 

yang seimbang antara perkotaan 

dan pedesaan. Selain 

itu, tingkat inflasi selama tahun 2012 

diperkirakan berkisar 4-5 persen, yang dihitung 

dari dua kota yaitu Banda Aceh dan 

Lhokseumawe. 

Untuk itu, sambung Iskandar, produksi 

dan produktivitas pertanian tanaman pangan, 

perkebunan, perikanan dan peternakan 

melalui upaya optimalisasi, modernisasi, 

diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, 

dalam rangka peningkatan produksi dan 

ekspor daerah, serta pendapatan petani, harus 

ditingkatkan. “Sektor-sektor inilah yang 

member sumbangan besar dalam pertumbuhan 

ekonomi rakyat di Aceh. Karenanya 

peningkatan produksi tanaman pangan, 

perikanan, peternakan serta komoditas unggulan 

menjadi perhatian utama dalam pembangunan 

2012 ,” sambung dia. 

Selanjutnya, perlu dibina dan dibangun 

sentra-sentra produksi berbasis agro industri 

dalam rangka peningkatan nilai tambah 

daerah dengan komoditi utama padi, kelapa 

sawit, kopi, kakao, nilam, pala, dan perikanan. 

Kemampuan tenaga penyuluh, petani dan 

penguatan kelembagaan melalui pelatihan penyuluh 

juga menjadi prioritas. awl 

politik dan hukum; pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan 

penanggulangan kemiskinan; pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur pendukung 

investasi; pembangunan pendidikan yang 

bermutu dan merata; peningkatan pelayanan 

kesehatan berkualitas; pembangunan 

agama, sosial dan budaya; serta penanganan 

dan pengurangan resiko bencana. 

Sementara Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar 

M.Sc, menyampaikan bahwa RKPA 

tahun 2012 akan difinalkan dengan segera 

dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), 

kemudian dilanjutkan dengan KUA-PPAS 


Pemerintah Aceh Bahas Finalisasi RKPA 2012 

n JKA, BKPG dan Beasiswa masuk prioritas 

SAID MUSTAFA 

Pertumbuhan ekonomi aceh 

ditargetkan 6,5 % pada 2012 

ISKANDAR 

S 

ebagai sebuah program pemerintah, 

PNPM-MP dan Bantuan Keuangan 

Pemakmue Gampong (BKPG) awalnya 

juga hanya dianggap sebagai sebuah angin 

surga untuk masyarakat desa. Gampong 

tetaplah sebuah gampong, yang hanya dikunjungi 

saat menjelang pesta demokrasi pemilihan 

umum, selebihnya gampong berkembang 

sendiri dengan berbagai alur pikir warganya. 

Melihat tata desa tampak seperti tata letak 

di sebuah kompleks perumahan modern, 

mungkin hanya mimpi bagi masyarakat gampong 

atau desa. Pasalnya gampong tak memiliki 

dana untuk membangun infrastruktur 

yang menunjang kehidupan masyarakat. 

Tapi, dengan kerja keras semua stakeholder, 

sungguh mengejutkan, ternyata program 

BKPG terealisir dengan baik, bahkan 

terus mencapai target seperti yang diharapkan, 

yakni kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat di gampong (desa). 

Program Bantuan Keuangan Pemakmue 

Gampong (BKPG) yang digagas Pemerintah 

Provinsi Aceh bertujuan untuk memperkuat 

perencanaan pembangunan Aceh berbasis 

masyarakat bawah (gampong/desa) di masa 

mendatang. 

Melalui program ini penguatan perencanaan 

pembangunan Aceh di masa mendatang 

betul-betul melibatkan masyarakat pedesaan. 

Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (BPM) Aceh, memberi 

penghargaan kepada gampong (desa), fasilitator 

kecamatan, fasilitator teknik dan asisten 

fasilitator kecamatan terbaik dalam mengelola 

program Bantuan Keuangan Peumakmue 

Gampong (BKPG) se-Aceh. 

Pemberian penghargaan ini dilakukan 

pada tanggal 11 Juni 2011 bertepatan dengan 

pelaksanaan Hari Bhakti Gotong Royong 

di Aceh, yang dipusatkan di Takengon, Kabupaten 


“Pemberian penghargaan ini sebagai wujud 

apresiasi terhadap semua yang sudah 

melaksanakan program BKPG sehingga program 

ini merupakan program yang dinilai bisa 

meningkatkan perekonomian masyarakat kecil 

di pedesaan,” jelas Kepala BPM Aceh M Ali 

Basyah MM. 

Program BKPG adalah program pembangunan 

gampong yang berbasiskan masyarakat 

yang terintegrasi dengan Program Pasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan. 

Terpilih sebagai gampong terbaik yang 

menjalankan program BKPG ini adalah Gam- 

dan akan diserahkan ke DPRA paling lambat 

awal Juli 2011. Iskandar berharap agar 

seluruh SKPA benar-benar serius mengikuti 

proses penyusunan RKPA karena memuat 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2012 mendatang. 

“Tahapan-tahapan penyusunan dokumen 

perencanaan ini harus dipatuhi dengan seksama 

dan tepat waktu agar skenario percepatan 

pembangunan Aceh dapat dilalui sesuai 

rencana. Penyiapan dokumen perencanaan 

ini adalah titik awal yang sangat penting 

dalam menentukan langkah pembangunan 

ke depan,” ujar Iskandar. awl 

Rapat Kordinasi Finalisasi RKPA Rabu (01/06/2011) di Aula Lantai 4 Bappeda Aceh 

Mewujudkan Kemandirian 

Gampong dengan BKPG 

FOTO: CANDRA 

pong Ujong Drien Kecamatan Meureubo, Kabupaten 

Aceh Barat. 

Kepala BPM Aceh M Ali Basyah menuturkan, 

penilaian desa/gampong terbaik pelaksana 

program BKPG 2010 ini untuk memberikan 

penghargaan kepada desa-desa yang telah 

bekerja dengan baik dalam mengelola dana 

BKPG yang telah diterimanya dari Pemerintah 

Aceh tahun 2010 sebesar Rp 75 juta/desa. 

“Untuk lebih memotivasi masyarakat desa 

lainnya agar berbuat yang terbaik, dilakukan 

penilaian dan sekaligus sebagai evaluasi dan 

monitoring BPM Aceh dalam pelaksanaan program 

BKPG berbasis gampong,” ujarnya. 

Untuk tahun 2010, ada enam desa yang 

terpilih sebagai pelaksana terbaik program 

BKPG 2010, yaitu terbaik I diraih Gampong 

Ujong, Drien Kecamatan Meurebo, Aceh Barat, 

terbaik II, Gampong Lhoh, Kecamatan Pulo 

Aceh, Aceh Besar, terbaik III, Gampong Kalla 

Bintang, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. 

Sedangkan harapan I, Gampong Sambay, 

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, 

harapan II Gampong Balee Ulim, Kecamatan 

Pidie Jaya, dan terbaik harapan III, Gampong 

Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten 

Bener Meriah. 

Disebutkan, untuk juara pertama diberi 

hadiah Rp 10 juta, juara II Rp 9 juta, juara 

III Rp 8 juta. Sedangkan untuk harapan I Rp 

6 juta, harapan II Rp 5 juta dan harapan III 

Rp 4 juta. 

Selain diberi hadiah uang, keenam desa 

yang meraih terbaik itu juga diberikan masing-masing 

satu unit komputer. 

Sedangkan untuk Fasilitator Kecamatan 

terbaik adalah Idawati (33) dari Kecamatan 

Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Fasilitator 

Teknik terbaik adalah Jefri Andres (35), dari 

Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh 

Tamiang. 

Untuk asisten fasilitator kecamatan terbaik 

diraih oleh Linda Winarni (32) dari Kecamatan 

Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. “Kesemua kandidat 

ini diseleksi dengan ketat berdasarkan kinerja 

mereka di setiap gampong dan kemudian 

juga mengikuti seleksi di propinsi, dan hasilnya 

tiga nama ini yang terbaik,” ujar Ali Basyah. 

Pemerintah Aceh meluncurkan program 

BKPG ini untuk pembangunan menumbuhkan 

perekonomian masyarakat dari akar rumput. 

Untuk tahun 2010, pemerintah sudah mengucurkan 

dana sebesar Rp 318,9 miliar untuk 

6378 gampong di Aceh, dan sebesar 30 persen 

dana ini terserap untuk program simpan pinjam 

kelompok perempuan (SPP). yayan zamzami

12 

Untuk mengembalikan kejayaan Kawasan 

Sabang, Badan Pengusahaan 

Kawasan Sabang (BPKS) terus melakukan 

pembenahan, diantaranya menjadikan 

organisasi itu beroreintasi dan berbasis 

kinerja (performance). Hal itu disampaikan 

Kepala BPKS, Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl. 

Eng, pada pertemuan dan rapat kerja dalam 

rangka Penyusunan dan Penyelesaian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) BPKS bersama 

seluruh pimpinan dan karyawan BPKS di 

Sabang, Kamis (09/06/2011). 

Ruslan Abdul Gani yang belum setahun 

dilantik menjadi Kepala BPKS itu mengharapkan 

agar karyawan BPKS bekerja 

keras dan berinovasi serta memberikan pelayanan 

prima guna mewujudkan harapan 

masyarakat untuk mengembalikan kejayaan 

Sabang sebagai pelabuhan utama dan terkemuka 

seperti yang telah direncanakan dalam 

master plan dan bussines plan. “Langkah 

awal yang ditempuh melalui pembenahan 

manajemen dan menjadikan BPKS sebagai 

organisasi berbasis kinerja. Kami akan memasang 

beberapa monitor display elektonik 

untuk memantau penyerapan anggaran 

BPKS sebagaimana yang pernah dibuat BRR 

NAD-Nias dan telah diadopsi Pemerintah 

Aceh saat ini,” ujar Ruslan yang juga mantan 

Kepala Regional I BRR NAD-Nias. 

BPKS diberi tugas untuk mengelola, 

mengembangkan dan melaksanakan pembangunan 

Kawasan Sabang sesuai Undangundang 

No.37/2000 dengan rentang waktu 

pengelolaan selama 70 tahun. Karena itu 

menurut Ruslan, SOP sangat penting dan 

mendesak untuk diterapkan di BPKS sebagai 

acuan dan pedoman kerja bersama seperti 

organisasi-organisasi besar lainnya yang 

berorientasi profit dan berbasis kinerja telah 

menunjukkan eksistensi dan mampu bertahan 

di era globalisasi. Dia meminta seluruh 

deputi dan karyawan BPKS dapat menyelesaikan 

SOP dengan baik dan terus dilakukan 

perbaikan-perbaikan menuju penyempurnaan 

dimasa mendatang. fzu 

Kota Sabang terus berbenah 

diri menjadi kota 

tujuan wisata pilihan. 

Berbagai upaya promosi dilakukan 

untuk penyebaran informasi 

dengan memanfaatkan jaringan 

internet, facebook dan fasilitas 

jaringan sosial lainnya. Selain 

melakukan promosi rutin, Pemko 

Sabang juga menawarkan berbagai 

program dalam menggaet 

wisatawan, baik lokal maupun 

mancanegara. 

Menghadapi musim liburan sekolah 

tahun ajaran 2010/2011, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Sabang bersama 

BPKS dan instansi terkait lain menawarkan 

paket “Ayo Berlibur Lagi ke kota Sabang.” 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan baik wisatawan 

lokal, nasional dan manca negara 

yang berkunjung ke Sabang. Demikian 

disampaikan M.Ali Taufik, Kepala bidang 

Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Sabang ketika menerima 

Tabangun Aceh di ruang kerjanya, 

Selasa (07/06/11). 

Taufik menargetkan lebih dari 3.000 

wisatawan dapat berkunjung dan menikmati 

keindahan panorama Pulau Weh seperti 

Tugu Kilometer Nol Indonesia, Sabang Bay, 

Sumur Tiga, Pantai Gapang dan Iboih, Pulau 

Rubiah, Sarang Batu Caves, Bunker Jepang, 

Danau Aneuk Laot serta aneka atraksi budaya 

dan pagelaran seni selama musim liburan 

ini. 

Selain itu, pihaknya juga menggelar 

parade band di pinggir pantai yang akan 

dipentaskan oleh kelompok band asal Kota 

Sabang, juga memberi kesempatan kepada 

group band dari luar kota Sabang yang in- 

SERBA SERBI 


AIU-HoA Seleksi Calon 

Penerima Beasiswa 

Albukhary International University 

(AIU) Malaysia bekerjasama dengan 

House of Aceh (HoA) telah melakulahan 

dunia. 

Pelajar AIU akan mendapatkan beasiswa 

penuh dari Yayasan Albukhary serta uang 

Juli 2011. Acara ini dilaksanakan atas kerjasama 

“Badan Investasi dan Promosi Aceh, 

BPKS Sabang, Pemerintah Kota Sabang dan 

da Aceh Year 2011 dengan jaringan yang dimiliki 

di sejumlah negara. Wakil Wali Kota 

Banda Aceh juga menggagas agar sejumlah 

kan seleksi bagi calon penerima beasiswa saku sebesar RM 350 (Rp 1.000.000,-) setiap Komunitas Masyarakat Aceh Denmark dan benda-benda bersejarah Aceh masa lalu yang 

2011 asal Aceh. Seleksi berlangsung Minggu bulan. Hingga saat ini lebih dari 500 pelajar Eropa yang tergabung dalam World Aceh- kini disimpan di sejumlah negara seperti di 

(14/6/2011) di Lembaga Phi-Beta dan lobby yang menuntut ilmu di Albukhary Internanese Association (WAA)”, ungkap T. Indra. Museum Broenbork Belanda dan beberapa 

Hotel Oasis Banda Aceh. Materi ujian tes sional University yang berasal dari 30 negara Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza negara lain dapat disimpan kembali di Aceh. 

masuk berupa tes bahasa Inggris pengganti dan umumnya berasal dari pelajar kurang Sa’aduddin menyambut baik dan menghara- Ke depan perlu dipikirkan untuk dibangun 

sertifikat TOEFL atau IELTS Internasional mampu dari Asia Timur, Afrika dan Eropa. pkan HoA dapat membantu mempromosi- Museum Manuskrip Aceh untuk pembelaja- 

yang menjadi pra-syarat untuk mendapat- 

Diterima Wakil Wali Kota kan dan mendukung pelaksanaan Visit Banran bagi generasi akan datang. fzu 

kan beasiswa. 

Sementara itu, menjelang keberangkatan 

Pelaksanaan ujian ini dihadiri Wakil ke Denmark untuk membantu mempromo- 

Albukhary Internasional University (AIU), sikan potensi Aceh, pengurus House of Aceh 

Encik Hasbullah Atan, dan Dr. Muhammad (HoA) diterima Wakil Wali Kota Banda 

Subhan dari House of Aceh Internasional Aceh Illiza Sa’aduddin bersama Kepala Dinas 

(HoA). Encik Hasbullah menyampaikan Pariwisata dan Kebudayaan Banda Aceh di 

apresiasi dan rasa haru atas tingginya animo ruang kerjanya di Senin (06/06/2011). Teuku 

anak-anak Aceh untuk mendapatkan bea- Indra dari HoA menyampaikan sejumlah 

siswa dari AIU. 

program untuk mendukung pelaksanaan 

Albukhary Internasional University mer- Visit Banda Aceh Year 2011 dan Visit Aceh 

upakan universitas baru di Malaysia yang 2013, termasuk kemungkinan pelaksan- 

dikelola Yayasan Albukhary dan diketuai aan “Sewindu Bencana Dunia” untuk men- 

Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary, salah satu genang dan menggalang kembali solidaritas 

warga negara Malaysia terkaya. Albukhary masyarakat dunia untuk membangun Aceh. 

Internasional University memberikan bea- Pada pertemuan tersebut juga disampaisiswa 

bagi pelajar kurang mampu dan mekan rencana pelaksanaan “Pekan Budaya dan 

miliki prestasi cemerlang dari berbagai be- Investasi Aceh” di Denmark tanggal 9 - 22 

BPKS Menuju Organisasi 

Berbasis Kinerja 

FOTO: FAUZI UMAR 

Kepala Bidang Pelabuhan BPKS Sabang Agus Salim bersama Dr. Muhammad Subhan meninjau 

terminal CT3 dalam tahapan proses pengerjaan di dampingi Kontraktor Pelaksana PT. Nindya Karya 

FOTO: FAUZI UMAR 

Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Jamal didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Banda Aceh T. Reza menerima Tim House of Aceh International yang dipimpin T.Indra 

ayo Berlibur Lagi ke Sabang 

Muhammad Ali Taufik 

gin tampil dan menunjukkan kebolehannya 

kepada pengunjung 

selama liburan tahun ini. 

Taufik menambahkan, 

pihaknya bersama instansi 

terkait terus mendorong dan 

menjadikan Kota Sabang sebagai 

salah satu pilihan berwisata. 

“Even-even besar skala lokal, 

nasional maupun internasional 

akan dilaksanakan di kota Sabang 

seperti Sabang Regata Internasional 

dalam waktu dekat ini,” 

katanya. 

Berkaitan dengan peluncuran program 

“Ayo Berlibur Lagi Ke Sabang”, Pemko Sabang 

telah bekerjasama dengan pihak perhotelan 

dan jasa penyebarangan untuk memberikan 

tarif khusus dengan harga murah bagi pelajar 

dan mahasiswa selama masa liburan sekolah 

hingga tiga pekan ke depan. “Syaratnya 

cukup menunjukkan kartu mahasiswa atau 

kartu pelajar. Untuk rombongan sekolah 

cukup menunjukkan Surat Keterangan atau 

Izin Kepala Sekolah bersangkutan”, ungkap 

Taufik. 

Selain menggencarkan promosi kepada 

masyarakat lokal dan nasional, Pemko 

Sabang juga mengkampanyekan potensi 

Pulau Weh ke mancanegara. Dikatakan 

Taufik, dalam waktu dekat pihaknya bersama 

BPKS, Badan Investasi dan Promosi 

Aceh dan House of Aceh International 

bekerjasama dengan World Acehnese Association 

(WAA) akan melaksanakan Pekan 

Budaya dan Investasi Aceh di kota Aalborg 

dan Arhus Denmark pada tanggal 8-22 Juli 

2011. Pihaknya akan mempromosikan dan 

menampilkan sejumlah potensi dan objek 

wisata yang layak dikunjungi di kota yang 

dijuluki “The Golden Island” itu. fzu

HABA BAPPEDA 

Dinas Perhubungan dari delapan 

provinsi di Sumatera meliputi Lampung, 

Sumatera Selatan, Sumatera 

Utara, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung 

dan Aceh mengadakan pertemuan untuk 

merumuskan kesepakatan bidang infrastruktur, 

perhubungan dan pengembangan 

wilayah dalam rangka pembangunan infrastruktur 

se-Sumatera, sekaligus menjadi pen- 

Komitmen Pemerintah Aceh untuk 

mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat bawah semakin nyata. 

Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong 

(BKPG) yang merupakan salah satu dari tiga 

program pro rakyat (dua lainnya adalah JKA 

dan bantuan beasiswa) tetap dipertahankan 

dalam Tahun Anggran 2011. Ketiga program 

pro ini bersentuhan langsung dengan 

kepentingan rakyat dan sudah dirasakan 

manfaatnya. 

Ketiga program tersebut mendapat 

pujian dari Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam kunjungannya ke Aceh 

tahun lalu. Presiden menganggap Gubernur 

Aceh mampu menerjemahkan program 

Pemerintah Pusat seperti Jamkesmas dan 

PKPM Mandiri. Karenanya, siapapun yang 

menjadi gubernur Aceh nantinya, programprogram 

pro rakyat yang diperkenalkan 

Irwandi sejak tahun 2009 ini harus tetap 

dipertahankan. 

Fakta nyata di lapangan bahwa 

masyarakat merasakan manfaat pembangunan 

dan dapat langsung memetik buahnya 

melalui BKPG. Infrastruktur dasar pedesaan 

dukung percepatan pembangunan koridor 

ekonomi wilayah Sumatera. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di 

Hotel Grand Nanggroe, Selasa (24/5/2011), 

itu dibahas berbagai persoalan pembangunan 

antarprovinsi di seluruh Sumatera yang 

saling menguntungkan, baik untuk kawasan 

domestik maupun regional. Wilayah Sumatera 

merupakan salah satu kawasan strategis 

seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi dan 

lain-lain mampu dibangun sendiri oleh 

rakyat melalui BKPG. Ini adalah porsi pembangunan 

yang diberikan kepada rakyat, 

sehingga jangan menimbulkan kesan rakyat 

mengemis dalam pengurusannya. Di sisi 

lain, masyarakat harus transparan, jujur dan 

bertanggungjawab terhadap dana itu sehingga 

tidak menimbulkan rasa saling curiga 

antarpenduduk. 

Anggaran BKPG 2011 mencapai Rp 299,3 

miliar, diperuntukkan bagi 5.986 desa di seluruh 

Aceh. Ini adalah angka fantastis yang diharapkan 

mampu menekan angka kemiskinan 

di lapisan bawah. BKPG 2011 telah disalurkan 

Gubernur melalui peringatan Hari 

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di 

Desa Merah Mege, Alu Lintang, Aceh Tengah, 

Selasa (14/6). Penyaluran melalui momentum 

hari gotong royong menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan 

dalam menggerakkan pembangunan. 

Ketulusan Pemerintah Aceh dalam memberdayakan 

masyarakat melalui kucuran 

dana pembangunan gampong yang melimpah 

harus dibarengi kejujuran, ketulusan 

dan tanggung jawab tokoh-tokoh masyarakat 

dalam pengelolaannya. Jika terdapat indikasi 

keanehan apalagi penyimpangan seperti 

membengkaknya oder kacamata di dua optik 

di Aceh Timur harus dapat diantisipasi 

sejak awal dan diberikan sanksi tegas kepada 

pelakunya, agar dana rakyat ini tidak digrogoti 

oleh tikus-tikus berdasi yang bermain 

di balik layar. Pembiaran terhadap penyimpangan 

dapat menimbulkan citra tidak baik 

pada Aceh yang pada gilirannya menghambat 

kucuran dana dari luar, termasuk dari 

Pemerintah Pusat. 

n Tarmizi A Hamid 

Pemerhati sosial budaya dan kolektor 

naskah kuno Aceh, email: tarmiziahamid@ 

yahoo.com 

yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 

regional di kawasan Asia Tenggara. Selain 

potensi sumber daya alam yang melimpah, 

wilayah Sumatera juga menempati posisi 

yang sangat strategis bila dilihat dari Policy 

Economic ASEAN, yang merupakan jalur 

transportasi dunia baik laut dan udara. 

Namun berbagai potensi tersebut masih 

dirasakan belum optimal dalam pengelolaan 

dan pemanfaatannya. Keterbatasan infrastruktur 

merupakan salah satu kendala 


Forum Gubernur se-Sumatera 

Bahas Pengembangan Terpadu 

FOTO: DOK. BAPPEDA ACEH 

Perwakilan dari dinas perhubungan se-sumatra melakukan pertemuan untuk koordinasi pembangunan 

bersama berbagai proyek penyokong ekonomi Sumatra, di Hotel Grand Nanggroe (24/5/2011). 

POJOK 

• Pembangunan jembatan Selat Sunda 

(dikoordinir Provinsi Lampung), 

• Pembangunan Railway Sumatera, yaitu 

dari Banda Aceh (Aceh)-Sibolga (Sumut) 

dan kemudian dari Sumut sampai 

ke Lampung (dikoordinir Provinsi Sumatera 

Selatan), 

• Pembangunan Sumatera Highway dari 

Aceh hingga ke Lampung (dikoordinir 

Provinsi Sumatera Utara), 

• Percepatan pelaksanaan Sumatera 

Shipping Line (dikoordinir Provinsi 

Jambi), 

• Peningkatan jalan Feeder Road Sumatera 

(dikoordinir Provinsi Bengkulu), 

• Percepatan pelaksanaan Sumatera Airline 

(dikoordinir Provinsi Riau), 

• Percepatan pembangunan pelabuhan 

samudera (dikoordinir Provinsi Bangka 

Belitung). 

yang berakibat pada terhambatnya aktivitas 

perekonomian antarpulau bahkan dengan 

negara tetangga, dan ini sangat dirasakan 

masyarakat banyak. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan 

besar dan upaya bersama dalam rangka 

percepatan pembangunan di wilayah Sumatera. 

Kepala Bappeda Aceh, Ir. Iskandar, 

M.Sc, yang dipercaya sebagai koordinator 

itu mengatakan, forum koordinasi gubernur 

se-wilayah Sumatera merupakan terobosan 

dan upaya bersama dalam rangka percepatan 

pembangunan di wilayah Sumatera melalui 

upaya perbaikan kondisi infrastruktur 

dan sistem perhubungan yang handal dan 

terintegrasi dibarengi dengan upaya peningkatan 

sumberdaya manusia melalui konsep 

center of excelence. 

Menyikapi visi besar milik bersama 

provinsi di Sumatera, maka disapakati beberapa 

terobosan yang akan ditempuh melalui 

tujuh program/kegiatan (lihat box). 

Dengan demikian, kata Kepala Bappeda 

Aceh, pembangunan infrastruktur tersebut 

memiliki peran positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Untuk jangka pendek menciptakan 

lapangan kerja sektor konstruksi, 

sementara jangka menengah dan panjang 

akan mendukung efisiensi dan produktifitas 

sektor-sektor terkait. akar 

Memetik Buah Pembangunan melalui BkPG 

Oleh Tarmizi a Hamid 

FOTO: YAYAN ZAMZAMI 

Geuchik Desa Turam Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar., Abdullah Ismail memperhatikan 

saluran air yang selesai dibangun dengan dana BKPG. Dengan adanya saluran air ini, warga tak lagi 

mengalami air genangan dan banjir. 

PeManFaaTan dana BkPG 

jenIS KeGIaTan aLOKaSI Dana VOLUMe PeRSenTaSe 

Jalan Desa 220.592.740.000 1.867.704 meter 28,0 % 

Jembatan 24.268.613.000 669 unit 3,1 % 

Air Bersih 29.057.358.000 2,886 unit 3,7 % 

Irigasi 147.508.800.000 903,41 meter 18,7 % 

Pasar Desa 1.370.870.000 21 unit 0,2 % 

MCK 28.275.671.000 914 unit 3,6 % 

Listrik Desa 1.236.307.000 345 unit 0,2 % 

Tambatan Perahu 1.129.044.000 16 unit 0,1 % 

Bangunan Pelengkap 61.868.002.000 679 unit 7,9 % 

Sarana Pendidikan 56.331.318.000 587 unit 7,2 % 

SPP 195.835.359.000 6,367 kelompok 24,9 % 

Sarana Kesehatan 20.075.918.000 336 unit 2,5 %

aPa kaTa Mereka 

14 Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 14 | JUNi 2011 

Reportase 

Perekonomian Aceh Saat Ini 

Harusnya 

dengan potensi 

sumber 

daya alam 

yang ada, 

masyarakat 

bisa lebih baik 

kondisi perekonomiannya. 

Semua 

produksi bahan 

baku mulai 

dari pertanian,perkebunan 

hingga 

p e r t a m - 

bangan belum 

memberi hasil 

yang bisa dirasakan oleh rakyat. Aceh punya 

banyak produksi yang kesemuanya dijual keluar 

Aceh tapi hasil penjualan tersebut tidak 

bisa dinikmati masyarakat, karena semua 

memakai fasilitas milik orang lain. 

Misalnya kegiatan ekspor, semua produsksi 

Aceh yang diekspor harus menggunakan 

pelabuhan ekspor Sumatera Utara, padahal 

kita juga punya pelabuhan bahkan semua 

sudah mencukupi syaratnya. Tapi semua ini 

tidak bisa dikelola oleh para pengusaha karena 

mereka memiliki keterbatasan bahan dan 

kekurangan modal usaha. 

Apa salahnya jika pihak perbankan memberi 

kepercayaan dan kesempatan kepada 

pengusaha untuk bisa mengembangkan 

ekonomi di Aceh. Jika kelapa sawit diolah 

menjadi minyak goreng dan semua dilakukan 

di Aceh, tentu masyarakat tidak akan membeli 

minyak goreng dengan harga mahal. 

Lapangan kerja pun terbuka luas di Aceh. 

Hal-hal ini masih menjadi wacana dalam 

program pembangunan di Aceh, belum diimplementasikan. 

Pemerintah sudah saatnya 

Pesona kopi luwak (civet coffee) yang mulai masyhur di 

Aceh sejak beberapa bulan terakhir, memantik naluri 

bisnis Muhammad Nur (35) untuk mencoba tantangan 

sekaligus peluang baru. Tanpa perlu menunggu lama, bisnis 

“Rumoh Aceh” yang dijalankan M Nur sejak setahun belakangan, 

ikut merambah dunia kopi yang masuk jajaran 

minuman bercita rasa tinggi ini. 

Meski terbilang cukup cepat, namun keterlibatan M Nur 

dalam bisnis kopi luwak ini tetap melalui pertimbangan matang. 

Pasalnya, selama ini M Nur sudah cukup akrab dengan 

bisnis kopi mewah yang harganya bisa mencapai Rp 1,750 

juta per kilogram ini. 

Dilahirkan dalam keluarga petani kopi di Simpang 

Teritit, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 21 April 

1975, M Nur sudah bergelut dengan dunia kopi sejak masih 

kanak-kanak. “Dulu saya sering membantu ayah untuk 

memetik kopi di kebun kami, sehingga alhamdulillah saya 

sudah sangat kenal dengan segala jenis kopi,” ujar M Nur 

saat ditemui Tabangun Aceh, di warung “Rumoh Aceh” miliknya, 

di bilangan Perumnas Lingke, Banda Aceh, Jumat 

(04/06/2011) lalu. 

Keterlibatan M Nur dalam bisnis kopi sudah dimulai 

semenjak ia remaja. Saat itu, buah hati Haji Abdullah Mahmud 

(63) dan Hj Nurjannah ini, membantu usaha keluarganya, 

yakni dua pabrik kopi dengan merek dagang Jeumpa, 

di Simpang Teritit, Kabupaten Bener Meriah, serta pabrik 

kopi ABS di Gelelungi, Aceh Tengah. 

Bisnis kopi terus digelutinya saat dia melanjutkan pendidikan 

tinggi di Medan, Sumatera Utara. Kala itu, M Nur 

membuka usaha ekspor impor kopi Gayo dengan bendera 

CV Ingin Jaya. Perusahaan ini memasok kopi untuk Holland 

Kopi Group, sebuah perusahaan yang bermarkas di Belanda, 

dengan tujuan pemasaran ke beberapa negara, termasuk 

Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain. 

Saat konflik bersenjata yang memorakporandakan perekonomian 

Aceh mereda, setelah dihantam tsunami hebat 

akhir 2004 lalu, M Nur pun memutuskan untuk pulang ke 

kampong halamannya. 

Namun, karena situasi perkebunan di Bener Meriah belum 

sepenuhnya pulih, ia pun memutuskan untuk mencoba 

peruntungan di Banda Aceh. Di sinilah, pemuda yang memiliki 

lima saudara ini, mencoba peruntungan baru, terjun 

menjadi kontraktor proyek pengeboran dan pengadaan air 

bersih pada beberapa NGO yang beraktivitas di Aceh, seperti 

IOM, Cardi, dan lain-lain. 

Setelah dua tahun bergelut di dunia pengadaan dan 

memperhatikan pengembangan infrastruktur 

perekonomian di Aceh. 

H. Basri Hasyem 

(Ketua Asosiasi Pengusaha 

Export-Import Aceh) 

Kalau ditanyabagaimana 

kondisi 

perekonomian 

di Aceh saat 

ini, saya tidak 

tahu harus bicarabagaimana. 

Kalau dikaitkandengan 

pekerjaan 

saya sebagai 

pengusaha 

warung kopi 

alias yang 

berjualan di 

warung kopi, 

penghasilan sehari-hari sangat pas-pasan 

bahkan kurang. Terkadang saya tidak mampu 

memenuhi pengadaan barang-barang di 

warung, karena harga barang yang melambung 

tinggi. Saat ini modal saya sangat terbatas, 

mau pinjam modal ke bank, sangat 

susah persyaratannya. Daripada harus pusing 

memikirkan syarat, lebih baik jalan saja. 

Pemerintah kami harap bisa membantu mengontrol 

harga barang, sehingga tidak terlalu 

melambung tinggi, karena ini akan membuat 

susah pedagang kecil. 

Munawar 

(Pengusaha Warung Kopi) 

Kondisi ekonomi saat ini memang terasa 

lebih baik dari sebelumnya. Hal ini jika meli- 

SOSOK 

hat dari sisi 

keamanan. 

Kalau dulu 

s e m a s a 

masih konflik, 

kita tidak 

bisa berusaha 

apapun, 

karena takut. 

Meksi di 

pasar bahan 

baku harganya 

naik, 

kami tidak 

bisa menjual 

hasil produksi 

dengan harga 

yang tinggi, 

karena akan memberatkan bagi pelanggan. 

Nah, kalau sudah begini, maka pedagang 

atau pengusaha kecil seperti kami harus 

berusaha sedemikian rupa untuk mensiasati 

hasil-hasil produksi kami sehingga tidak 

mengalami kerugian. 

Saat ini untuk usaha penjualan dan 

produksi kue kering tradisional Aceh sudah 

mengalami kemajuan, karena banyaknya 

orang-orang yang datang ke Aceh, khususnya 

Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Mereka 

berjalan-jalan menikmati panorama alam, 

dan kemudian singgah membeli kue di sentra 

kue kering di Lampisang. 

Pemerintah, ya kami berharap bisa 

memberi bantuan bagi para pengusaha kecil, 

sehingga mereka lebih bisa berkembang 

dan lebih maju. Misalnya terus menggalakkan 

program-program pemerintah yang bisa 

mendatangkan banyak tamu ke Aceh. Kalau 

banyak tamu yang datang, banyak pula kue 

dagangan yang terjual. 

Diana 

(penjual kue kering tradisional Aceh) 

Obsesi Menduniakan Produk Nanggroe 

jasa, dan berakhirnya kontrak dengan beberapa NGO itu, 

jiwa bisnis M Nur kembali menggeliat. Ia pun memutuskan 

membuka usaha air minum kemasan dengan mereka 

“Airo.” Usaha yang berkantor sekaligus pabrik penyulingan 

air minum ini berada di Jalan Laksamana Malahayati, Km 

8,9 Cot Paya Aceh Besar. “Alhamdulillah usaha ini masih 

terus bertahan hingga sekarang,” ujarnya. 

Di sela-sela itu, jiwa bisnis M Nur terus saja mencari peluang. 

Hingga akhirnya pada Maret 2010, suami dari Indri 

Maisari (29) yang dikarunai dua anak, Talita Syakirah (7) 

dan Raihan Karuna (10) ini, memutuskan membuka usaha 

warung kopi dan rumah makan dengan nama “Rumoh 

Aceh Kupi.” 

Agar bisa terus bersaing di tengah kian menjamurnya 

warung kopi yang menawarkan cita rasa khas “Ulee Kareng”, 

M Nur membeli satu rumah adat Aceh (rumoh Aceh) yang 

diboyong khusus dari daerah pedalaman Kabupaten Pidie. 

Rumah yang semula sudah hampir lapuk itu kemudian disulapnya 

menjadi lebih artistik, dengan penataan yang memberi 

nilai berbeda dari warung kopi pada umumnya. 

Di warung itu, M Nur menyediakan satu gerai khusus 

untuk minuman berbahan kopi, dengan nama “Gampong 

Gayo”. Selain menawarkan kopi luwak yang harganya selangit, 

satu sloki Rp 15 ribu dan cangkir mencapai Rp 50 ribu, 

Gampong Gayo di Rumoh Aceh yang beralamat di Jalan Rawasakti 

5 nomor 122B ini, juga menyediakan kopi robusta, 

segala macam juice, serta makanan khas Aceh lainnya. 

Suasana Aceh yang religius semakin kental terasa ketika 

Anda datang pada setiap Jumat malam. Karena di Seuramoe 

Inong (serambi tengah) Rumoh Aceh ini, M Nur bersama 

teman-temannya menggelar pengajian rutin dengan menghadirkan 

pemateri dari kalangan santri dayah serta lulusan 

universitas terkemuka di Timur Tengah. 

Selain membantu menciptakan lapangan kerja bagi 

saudara-saudaranya yang belum beruntung, M Nur mengaku 

akan menyisihkan sebagian keuntungan untuk pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui pundi amal zakat. 

“Saya sudah wacanakan masalah ini dengan teman-teman 

agar bersama=sama menyisihkan sebagian rezeki kita untuk 

memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki potensi 

untuk bangkit,” ujar dia. 

Warung Rumoh Aceh itu, hanyalah awal dari obsesi besar 

M Nur untuk menghasilkan produk nanggroe yang bisa 

merambah pasar dunia. Saat ini, usahanya sedang dalam 

proses pendaftaran di Depkumham, Depkes RI, BPOM, 

serta permohonan sertifikasi halal dari MPU Aceh. Selain 

Pemerintah daerah harus bisa proaktif 

dan jeli dalam melihat usaha-usaha rakyat, 

sehingga mereka bisa memberi support 

(dukungan) terhadap usaha-usaha kecil itu. 

Support di sini, selain fisik berupa modal 

usaha, juga dukungan nonfisik, misalnya 

memberi penambahan kemampuan dan pendidikan 

terkait usaha yang dilakukan rakyat, 

dengan berbagai pelatihan. 

Selanjutnya pemerintah diharap juga 

bisa membantu memperlancar akses usaha 

kecil kepada pihak perbankan, karena saat 

ini para pengusaha mikro ini sangat susah 

mengakses bantuan dan infromasi dari 

perbankan. Jika pun ada akses, maka para 

pengusaha akan terhambat dengan berbagai 

persyaratan yang ada. 

Harusnya perbankan bisa lebih antusias 

memberikan kredit modal bagi pengusaha 

yang nantinya akan memutar modal usaha 

tersebut, bukan pada pegawai negeri, yang 

kemudian banyak menghabiskan uangnya 

untuk hal-hal yang konsumtif. 

Hasanuddin 

(Produsen 

Garam Beryodium) 

itu, usaha “Rumoh Aceh” milik M Nur juga sudah bisa 

diakses melalui situs dunia maya dengan alamat www.rumohaceh.com. 

Sekilas, usaha M Nur memang terkesan mulus. Padahal 

seperti halnya pengusaha lain, M Nur juga mengalami pasang 

surut dalam menjalankan usahanya. Apalagi usianya 

masih tergolong cukup muda. Namun, semuanya dilalui 

oleh M Nur dengan semangat dan kegigihan sambil menatap 

kondisi pasar internasional. Sebuah kerja keras yang patut 

dicontoh oleh anak muda Aceh lainnya. bulqaini ilyas 

FOTO: ZULFAN MONIKA 

Muhammad Nur, sedang melakukan proses roasting (penggongsengan) 

kopi luwak dengan mesin buatan Jerman di tempat usahanya.


Nama : ................................................................ 

Alamat Rumah : ................................................................ 

Sekolah / Alamat : ................................................................ 

Kelas : ................................................................ 

Mendatar : 

1.Pemimpin kerajaan 3.Jenis tanah untuk membuat batu bata 5.Panggilan Kepala Desa di Aceh 9.Kota 

di Belanda 12.Ibukota Aceh Selatan 15.Yang ada di dalam 17.Bagian dari kereta api 21.Pedalaman 

24/36.Mantan Gubernur Aceh 27.Tidak bicara dan tidak bergerak 29.Dikte 31.Jenis tumbuhan yang 

berbuah dalam tanah 33.Keinginan 38.Jalan bebas hambatan 39.Waktu saat terbit matahari 40.Tidak 

palsu 42.Sisa pembakaran 43.Menuju ke bawah 44.Mengingat sesuatu yang telah berlalu 47.Sampan 

49.Penyakit sesak nafas 51.Padi, beras (Bhs. Inggris) 52.Tempat petani bekerja 54.Binatang sejenis 

kadal raksasa 57.Nama lain buah cokelat 60.Jiwa 61.Tua sekali 62.Tumbuhan pewarnai kuku 63.Jahe 

64.Kederaan perang. 

Menurun : 

1.Salah satu cabang olah raga air 2.Selalu tampak muda 3.Kumpulan air yang sangat luas 4.Hewan 

peliharaan 5.Koperasi Unit Desa (singkat) 6.Ibu (Bhs. Arab) 7.Benak, kalbu 8............. 10.Tim 

penyelamat 11.Lari (Bhs. Inggris) 13.Umur (Bhs. Inggris) 14.Usaha Kesehatan Sekolah (singkat) 

16.Jumpa, temu 18.Cara hewan menetaskan telur 19.Akhlak, pekerti 20.Permainan 21.Palang Merah 

Indonesia 22.Negara di Timur Tengah 23.Orde Baru 25.Hewan dengan tanduk bercabang 26.Kabar 

(Bhs. Aceh) 28.Kamu (Bhs. Arab) 30.Berasa ingin muntah 31.Kepada, buat 32.Satelit bumi 34.Tinggi 

renda nada 35.Gelar bangsawan Aceh 36.Salah satu warna 37.Tidak sekarang 39.Pekan Olahraga 

Nasional (singkat) 41.Pendapat, gagasan 45.Membaca huruf demi huruf 46.Nama burung 47.Minggu 

48.Nama Nabi 50.Kata tanya 51.Gembira 52.Tulang daun kelapa/nyiur 53.Tindakan, gerakan 

55.Tertampung, terisi 56.Organ tubuh untuk berpikir 57.Akhiran 58.Buah untuk sayuran 59.Berdo’a 

(Bhs. Latin) 

jaWaBan TTS eDISI 13 : 

Mendatar: 

1.Air, 3.Buih, 4.Alis, 6.Lumpur, 8,Udang, 11.Lapang, 14,Pasti, 15.Tamat, 16,Kita, 18,Agama, 19,Alim, 

21,Yaman,23,Hutan, 25,Gula, 27,Inti, 30,Basah, 32,Nim, 33.Lada, 34.Alur, 36.Nya, 37.Kapal, 38.Petang, 

41.Balita, 43.Asuh, 45.Tebu, 46.Pintar, 48,Langsa, 51.sukma, 54.Bakti, 55.Renta, 56.Anta, 57.Panda, 

58.Mual, 59.Itu, 60.NTB, 62.Tangan, 63.Tiang, 64.Lintah. 

Menurun: 

1.Ahad, 2,.Rain, 3.Beras, 5.Salam, 6.Lauk, 7.Pepaya, 8.Ujian, 9.Andalas, 10.Getah, 12.Petani, 13.Gram, 

17.Ibu, 20.IRT, 22.Mula, 24.Temu, 25.Genap, 26.Limit, 28.Nanti, 29.Irama, 30.Bakau, 31.Halte, 33.Lon, 

35.Ria, 39.Garuk, 41.Bulan, 42.Tas, 44.Hiu, 45.TIM, 46.Pelaut, 47.Tebang, 49.Nyaman, 50.Adalah, 51.Siput, 

52.Kan, 53.Arang, 59.In, 61.BL. 


nama-nama pemenang TTS Tabloid Tabangun aceh edisi 13 

1.Raihanatu Fajriati Putri, Kelas v, SDN 8 Sabang, 2.Latifanni Yulanar, Kelas Iv-A, SD IT Al-Azhar Bnada Aceh, 3.Shefa Venalosa Rambe, Kelas vI-B, MIN Beureunuen, Pidie, 

4.Syarifatul Syifa, kelas III, MIN I Banda Aceh, 5.Syarifah Zakiya, Kelas III-a, SDN I Baktiya, Aceh Utara, 6.Ridha Maulida, Kelas Iv-b ,MIN Blang Pidie, Abdya. 

TTS ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SD/MI. Kirimkan jawaban ke alamat redaksi, d/a Bappeda Aceh, Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan menyertai potongan TTS dan menulis identitas diri (Nama, TTL, Alamat 

Sekolah). Di sudut kiri amplop ditulis TTS Anak. Hadiah akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing (redaksi) 

BRI (Bank Rakyat Indonesia) menyediakan bingkisan untuk masing-masing pemenang: 

Gambar mewarnai di atas diperuntukkan bagi siswa-siswi TK/SD/MI. Warnailah, lebih baik menggunakan PaSTeL/KRayOn. Gunting (boleh difoto copy) dan kirimkan ke alamat redaksi d/a Bappeda 

Aceh Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan mengisi identitas diri. Di sudut kiri amplop ditulis “MEWARNAI”. BRI (Bank Rakyat Indonesia) menyediakan 6 bingkisan sekolah kepada 6 karya 

terbaik. Hadiah akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing. 

Nama Siswa : ................................................................ 

Nama Sekolah : ................................................................ 


nama-nama pemenang Mewarnai Tabloid Tabangun aceh edisi 13 

1.Melia Ula Safira, Kelas III-c, SDN 3 Percontohan, Matang Glumpang Dua, Bireuen, 2.Kamal Kurnia, kelas II-A, SD IT Al-Azhar Banda Aceh, 3.Nurdiana, kls III-c, SDN Lampeunuerut, 4.Syafa Nabila Maulidya, 

Kelas v, SD IT Al-Fityan, Desa Reuloh, Kec. Ingin jaya, Aceh Besar, 5.Mifthaya Insyra Dasmara, kls B-3, TK Bayangkari Polres, Aceh Selatan, 6.Muna Shadiqa, Kelas 0, TK Yayasan Aslami, Jurong Peujeura, Pagar 

Air, Kec. Ingin Jaya, Aceh besar 

Rubrik Kreatifitas Anak terselenggara 

atas dukungan dan kerjasama dengan 

Kepada pemenang Rubrik Anak juga diberikan 

voucher makan gratis di Khalifah Resto Cafe. 

Alamat Sekolah : ................................................................ 

Kelas : ................................................................

16 


Fahrizal Dillah 

Dia terlahir dari keluarga biasa. 

Rumahnya di lorong kecil dalam 

komplek keluarga di Gampong 

Blang Cut, Kecamatan Baiturrahman, Banda 

Aceh, terlihat sederhana. Orang tuanya 

berprofesi sebagai nelayan. Tidak ada kesan 

glamour dan wah dalam keluarganya meski 

salah seorang penghuni rumah itu telah berhasil 

mempersembahkan prestasi yang tak 

terlupakan bagi masyarakat Aceh. 

Begitulah kesan yang ditangkap Tabangun 

Aceh saat bertandang ke rumah salah 

seorang striker Persiraja, Fahrizal Dillah (21). 

Ditemui di ruang tamu rumahnya dan didampingi 

oleh ayah dan ibunya, Senin petang 

(6/11/2011), pemuda yang akrab disapa 

Dek Jal ini bercerita panjang lebar tentang 

sepak bola dan sejarah hidupnya. 

Keluarga Fahrizal terlihat sangat mencintai 

sepak bola. Kedua orang tuanya sejak 

dini telah mempersiapkan putranya itu untuk 

menjadi pemain sepak bola ternama di 

Aceh. Kecintaan terhadap sepak bola tercermin 

dari nuansa rumah yang dipenuhi klipping 

foto-foto dunia sepak bola, terutama 

Persiraja. Keluarga ini sangat yakin bahwa 

sepak bola dapat membantu mengangkat 

jati diri bangsa. 

“Fahrizal sudah saya masukin klup 

bola sejak usianya masih 8 tahun. Sejak 

dia masih kecil, saya melihat putra saya 

yang satu ini memiliki bakat dan postur 

kakinya sangat cocok untuk bermain 

bola. Saya selalu membina dan memberi 

semangat kepadanya sejak dia memulai 

berlatih di Klub Bantimoh. Karena saat 

itu Fahrizal masih kecil, maka saya selalu 

menyisihkan waktu untuk antar jemput,” 

kenang ayahnya diangguk sang ibu dalam 

raut wajah bahagia. 

Harapan orang tuanya ini perlahan 

namun pasti berhasil diwujudkan sang 

anak. Fahrizal kecil pun tumbuh menjadi 

pemain andalan dalam beberapa klub 

sepak bola di Aceh. Dambaan orang tuanya 

semakin mendekati nyata tatkala 

Fakhrizal diterima untuk memperkuat tim 

Persiraja, tim kebanggaan dan pemersatu 


Sejak tahun 2009 Fahrizal remaja mulai 

merumput bersama timnya dalam Divisi 

Skuad Persiraja yang berlaga di Divisi Utama Liga 

Indonesia musim 2009-2010. 

Utama Liga Indonesia. Kota demi kota 

dia kunjungi untuk menguji keterampilan 

mengolah bola di hadapan publik tanah air 

hingga akhirnya Persiraja mendapat tiket 

Liga Super Indonesia (LSI) yang merupakan 

ajang kompetisi terelit di tanah air. 

“Target saya dalam bermain bersama 

Persiraja adalah mencetak 10 goal selama 

kompetisi, dan alhamdulillah saya berhasil 

mencatat 11 goal yang melebihi target,” ujar 

pemuda garang tapi tampan kelahiran 16 

April 1990 ini. 

Dari 11 goal itu, satu di antaranya 

adalah goal bersejarah yang mengantarkan 

Persiraja meraih tiket LSI musim 2011-2012. 

Saat itu, Fahrizal bersama rekan-rekan satu 

tim menciptakan sejarah untuk seluruh masyarakat 

Aceh. Lewat goal semata wayang 

lewat sunduran kepala Fahrizal di menit 

ke-30 saat melawan Mitra Kukar telah mengantarkan 

Persiraja meraih tiket LSI. 

Pertandangan semi final Divisi 

Utama ini berlangsung di stadion 

Manahan Solo, Minggu 

(22/5/2011). Fahrizal pun 

dielu-elukan sebagai pahlawan 

pengantar Persiraja ke 

liga elit Indonesia. 

“Goal yang disundul 

Fahrizal ke gawang 

Mitra Kukar ini tentu 

sulit terlupakan dalam 

catatan sepak bola Aceh,” 

Tutur Marzaini, yang 

mendampingi Tabangun 

Aceh ke rumah Fahrizal. 

Marzaini juga dan 

masyarakat Aceh yang 

lain berharap agar 

rekrutmen pemain 

memprioritaskan 

mencari bakat dari 

kalangan Aceh 

sendiri. “Jika rekrutmennya 

benar dan 

fair, saya yakin banyak bibit 

lokal semacam Fahrizal 

yang akan memperoleh 

kesempatan,” tambah 

pegawai PU Pengairan 

itu. bulqaini ilyas. 

club-club yang pernah 

dia bela sampai sekarang 

• BSA tahun 1998. 

• Klup Bantimoh tahun 2000. 

• PPLP. 

• PON. 

• PSSB Bireuen, putaran ke dua 2008. 

• Karya Darma Banda Aceh. 

• Persiraja 2009-2011.

Edisi 14 Tahun II - Bappeda Aceh - Pemerintah Aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?