Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative

globalreporting.org

Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative

IP

Set Protokol Indikator

Ekonomi (EC)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: EC

IP

INDIKATOR

KINERJA EKONOMI

Aspek: Kinerja Ekonomi

CORE

EC1

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi

langsung yang meliputi pendapatan,

biaya operasional, imbal jasa (kompensasi)

karyawan, donasi, dan investasi komunitas

lainnya, laba ditahan, dan pembayaran

kepada penyandang dana atau pemerintah.

ADD CORE

CORE CORE ADD CORE CORE CORE

EC2

EC3

EC4

Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat

perubahan iklim serta peluangnya bagi

aktivitas organisasi.

Cakupan kewajiban organisasi terhadap

program manfaat pasti.

Bantuan finansial signifikan yang diterima

dari pemerintah.

Aspek: Keberadaan Pasar

EC5

EC6

EC7

Rentang rasio standar upah terendah

dibandingkan dengan upah minimum

setempat pada daerah operasi utama .

Kebijakan, praktek, dan proporsi

pengeluaran untuk pemasok lokal pada

daerah operasi utama.

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan

proporsi manajemen senior yang direkrut

secara lokal dan dipekerjakan di daerah

operasi utama.

Aspek: Akibat Tidak Langsung

EC8

EC9

Pembangunan dan dampak investasi

infrastruktur serta jasa yang diberikan

kepada publik secara komersial, dalam

bentuk natura, atau pro bono.

Pemahaman dan penjelasan dampak

ekonomi tidak langsung yang signifikan,

termasuk seberapa luas dampaknya.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: EC

Relevansi

Data kinerja yang diperoleh dari berbagai indikatoryang

diuraikan pada bagian ini diharapkan akan dapat

memberikan gambaran tentang:

• Aliran modal antar para pemangku kepentingan.

• Dampak utama ekonomi organisasi terhadap

masyarakat.

Informasi atas kinerja ekonomi organisasi sangat

bermanfaat untuk dapat memahami organisasi dan

keberlanjutannya. Namun demikian, di berbagai negara

informasi tersebut sebenarnya telah diungkapkan

dengan baik dalam laporan keuangan tahunan. Laporan

keuangan telah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu

entitas. Laporan tersebut juga mengindikasikan hasil

yang dicapai organisasi dalam mengelola modal yang

tersedia.

Apa yang jarang dilaporkan, tapi yang sering diinginkan

oleh pembaca laporan berkelanjutan, adalah kontribusi

organisasi terhadap keberlanjutan sistem ekonomi di

mana organisasi tersebut beroperasi. Suatu organisasi

mungkin saja telah layak secara keuangan, namun

hal tersebut boleh jadi dicapai dengan menciptakan

eksternalitas yang berdampak terhadap pemangku

kepentingan lainnya. Indikator kinerja ekonomi

bertujuan untuk mengukur hasil ekonomi akibat

aktivitas organisasi dan pengaruhnya terhadap para

pemangku kepentingan.

Indikator pada bagian ini dibagi dalam tiga kategori:

1. Kinerja ekonomi. Indikator ini membahas dampak

ekonomi langsung dan nilai tambah ekonomi

akibat aktivitas organisasi.

2. Keberadaan pasar. Indikator ini memberikan

informasi mengenai berbagai interaksi dalam pasar

tertentu.

3. Dampak ekonomi tidak langsung. Indikator ini

mengukur dampak ekonomi yang timbul akibat

aktivitas dan transaksi ekonomi organisasi.

Terdapat keterkaitan antarberbagai indikator ekonomi

yang berbeda. Elemen pada tabel nilai tambah di EC1

terkait dengan berbagai indikator ekonomi lainnya.

Terdapat juga hubungan antara gaji dan tunjangan (EC1-

2.1.c dan EC5), transaksi-transaksi dengan pemerintah

(EC1-2.1e dan EC4) dan investasi komunitas (EC1-2.1f

dan EC8). Indikator ekonomi juga terkait erat dengan

indikator yang terdapat di Protokol-Protokol lain,

meliputi:

EC1-2.1c, EC5, dan LA14 mengenai gaji

EC1-2.1c, EC3 dan LA3 mengenai tunjangan

karyawan

EC1-2.1f, EC6, EC8 dan SO1 mengenai interaksi

dengan komunitas lokal

EC2 (risiko perubahan iklim) dan EN3 (konsumsi

energi langsung)

EC10 (pengaruh ekonomi tidak langsung) dan SO1

(pengaruh sosio-ekonomi pada komunitas)

Definisi

Daerah operasi utama

Keberadaan daerah operasi utama dimana terdapat

satu kesatuan pasar yang meliputi pendapatan, biaya,

pembayaran kepada pemangku kepentingan, produksi,

dan jumlah karyawan sangat signifikan pengaruhnya

dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh organisasi dan pemangku kepentingannya.

Organisasi harus menetapkan dan menjelaskan kriteria

yang dipergunakan untuk menentukan apa yang

signifikan dalam penentuan daerah operasi utama.

Untuk menjelaskan daerah operasi yang signifikan,

organisasi harus merujuk pada International Accounting

Standards 14 (IAS 14)

Rujukan umum

• Website (www.iasb.org) The International

Accounting Standards Board (IASB) memberikan

informasi International Financial Reporting

Standards (IFRS) yang relevan.

• Untuk menyiapkan indikator ekonomi, apabila

memungkinkan, data harus didapatkan baik dari

laporan keuangan yang sudah diaudit pihak

eksternal maupun dari laporan internal manajemen

yang sudah diaudit oleh pihak internal. Dalam

banyak kasus, data tersebut harus dikompilasikan

berdasarkan salah satu dari kedua standar berikut

ini:

• International Financial Reporting Standard yang

relevan beserta interpretasi-nya yang diterbitkan

oleh International Accounting Standards Board

(IASB) (beberapa protocol indicator merujuk pada

International Accounting Standard).

• Standar nasional atau regional untuk kepentingan

pelaporan keuangan yang diakui secara

internasional.

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

Organisasi harus dengan cukup jelas menunjukkan

standar yang dipergunakan dan memberikan rujukan

dari sumber yang relevan.

Pelaporan yang bersangkutan dengan segmen

Organisasi harus merujuk pada IAS 14 untuk

menjelaskan pengertian ”lokal” sebagaimana

dipersyaratkan dalam indikator EC1, EC5, EC6 dan EC7.

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: EC

EC1 Perolehan dan distribusi

nilai ekonomi langsung, meliputi

pendapatan, biaya operasi, imbal

jasa (kompensasi) karyawan, donasi,

dan investasi komunitas lainnya,

laba ditahan, dan pembayaran

kepada penyandang dana serta

pemerintah.

1. Relevansi

Data yang terkait dengan penciptaan dan

pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi

utama bagaimana organisasi telah menciptakan

kesejahteraan bagi pemangku kepentingan. Beberapa

komponen dari tabel Hasil dan Distribusi Nilai Ekonomi

Langsung (HADNEL) dapat pula memberikan gambaran

tentang profil ekonomi organisasi yang berguna

untuk melihat keselarasan dengan dengan indikator

kinerja lainnya. Jika disajikan secara lebih terperinci per

negara, HADNEL dapat memberikan gambaran yang

jelas tentang nilai tambah moneter langsung terhadap

perekonomian setempat.

2. Kompilasi

2.1 Penyajian

• Data HADNEL harus disusun, jika

memungkinkan, berdasarkan laporan

keuangan yang sudah diaudit, atau laporan

manajemen internal. Juga disarankan agar data

nilai ekonomi disajikan berbasis akrual dalam

sebuah tabel yang mencakup komponen dasar

dari operasi organisasi secara global seperti

yang tertera pada tabel di bawah ini. Data

dapat juga disajikan dalam basis kas selama

dibenarkan dan diungkapkan dalam sebuah

tabel yang mencakup komponen-komponen

dasar seperti tertera di bawah ini.

Untuk menilai secara lebih baik dampak

ekonomi lokal, HADNEL harus disajikan

secara terpisah berdasarkan negara, regional

atau pasar, jika dipandang cukup signifikan.

Organisasi harus mengidentifikasikan,

menjelaskan, dan merumuskan kriteria untuk

menentukan tingkat signifikansi.

2.2 Panduan Tentang Pos-pos dalam Tabel HADNEL

a) Pendapatan:

• Penjualan neto sama dengan penjualan

produk dan jasa bruto dikurangi

pengembalian (retur), diskon dan

pengurangan harga (diskon)

• Pendapatan dari investasi finansial

termasuk penerimaan kas atas bunga

pinjaman, dividen saham, royalti, dan

pendapatan lansung yang dihasilkan dari

pengelolaan aset (misalnya penyewaan

properti)

• Pendapatan dari penjualan aset yaitu

aset berwujud (properti, infrastruktur,

peralatan) dan tidak berwujud (hak atas

Komponen

Hasil nilai ekonomi langsung

Penjelasan

a) Pendapatan Penjualan bersih ditambah pendapatan dari hasil

investasi finansial dan penjualan aset

Distribusi nilai ekonomi

b) Biaya operasi Pembayaran kepada pemasok, investasi non-strategis,

royalti, dan pembayaran untuk fasilitas kemudahan

(facilitating payments)

c) Gaji dan tunjangan manfaat untuk karyawan, termasuk

direksi dan komisaris

Jumlah arus moneter keluar untuk karyawan (pembayaran

pada periode pelaporan, bukan komitmen ke

depan)

d) Pembayaran kepada penyandang dana Semua pembayaran finansial kepada penyandang

dana organisasi

e) Pembayaran kepada pemerintah (diperinci per negara

lihat catatan di bawah)

f) Investasi untuk komunitas Kontribusi dan dana investasi sukarela untuk komunitas

yang lebih luas (termasuk donasi)

Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung dengan cara Hasil

Nilai Ekonomi langsung dikurangi Distribusi Nilai Ekonomi)

Pajak

Investasi, penyerahan hak modal dan lain-lain

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

kekayaan intelektual, disain, nama merk)

b) Biaya Operasi

• Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi

atas pembelian bahan baku, komponen

produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran ini

termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi,

fasilitas kemudahan (yang memenuhi tujuan

komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya

pelatihan karyawan (apabila menggunakan

pelatih eksternal), pakaian pelindung karyawan,

dan lain-lain

c) Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan

komisaris

• Total daftar gaji karyawan serta yang dibayar

ke pemerintah atas nama karyawan (seperti

PPh dan dana Jamsostek). Pekerja operasional

non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam

kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya

jasa dalam kategori Biaya Operasi.

• Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan

umum (dana pensiun, asuransi, fasilitas

kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi)

dan tunjangan karyawan lainnya seperti

perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan

transportasi umum, hibah pendidikan, dan

pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk

biaya pelatihan, biaya peralatan perlindungan,

dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi

jabatan karyawan

d) Pembayaran terhadap penyandang dana

• Dividen kepada pemegang saham

• Beban bunga kepada kreditur

• Termasuk beban bunga dari semua jenis

hutang dan dividen pemegang saham

istimewa (preferensi) yang ditangguhkan

e) Pembayaran terhadap pemerintah

• Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan,

PPN, PBB, dan lain-lain) serta penalti yang

dikenakan sesuai dengan ketentuan

internasional, nasional, dan lokal. Tidak

termasuk dalam kategori ini pajak yang

ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut

tidak dibayar. Organisasi yang beroperasi

di beberapa negara menyediakan laporan

pajak yang dibayar per negara. Organisasi

harus menjelaskan definisi segmentasi yang

dipergunakan.

f) Investasi komunitas

• Donasi dan dana investasi sukarela untuk

komunitas yang lebih luas di mana target

penerima manfaat adalah pihak-pihak di

luar organisasi Hal ini termasuk kontribusi

untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat

(LSM), dan lembaga riset (tidak terkait

dengan aktivitas riset dan pengembangan

komersial organisasi), dana untuk mendukung

infrastruktur komunitas (misalnya fasilitas

rekreasi), dan biaya program sosial (termasuk

acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana

mengacu pada pengeluaran aktual dalam

periode laporan, dan karenanya tidak termasuk

komitmen.

• Untuk investasi infrastruktur, total investasi

harus memasukkan biaya barang dan tenaga

kerja. Dalam rangka mendukung program

atau fasilitas yang sedang berjalan (misalnya

organisasi mendanai operasi harian dari

fasilitas publik), investasi yang dilaporkan

termasuk biaya operasi.

• Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan

hukum serta tujuan investasi yang sematamata

mempunyai unsur komersial. Donasi

kepada partai politik termasuk di dalamnya,

tetapi akan disampaikan terpisah secara detail

di S06.

• Tidak termasuk investasi infrastruktur yang

terjadi akibat kebutuhan bisnis utama (seperti

membangun akses jalan ke kantor atau pabrik)

atau memberikan fasilitas operasi organisasi.

Perhitungan investasi mungkin termasuk

infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas

bisnis utama dari organisasi yang melaporkan,

seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas

untuk karyawan dan keluarganya.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Indikator ini memerlukan informasi dari departemen

akuntansi, keuangan dan perbendaharaan/treasury.

5. Referensi

• International Accounting Standard (IAS) 12

mengenai Income Taxes, IAS 14 mengenai Segment

Reporting, IAS 18 mengenai Revenues dan IAS19

mengenai Employee Benefit.

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: EC

EC2 Implikasi finansial dan risiko

lainnya akibat perubahan iklim

serta peluangnya bagi aktivitas

organisasi.

1. Relevansi

Perubahan iklim memberikan kesempatan sekaligus

risiko kepada organisasi, investor dan pemangku kepen

ingan lainnya. Organisasi mungkin akan menghadapi

risiko fisik akibat perubahan pola cuaca dan sistem

keikliman. Risiko- risiko ini termasuk pengaruh akibat

peningkatan badai dan banjir; perubahan ketinggian

aut; suhu lingkungan, dan ketersediaan air; pengaruh

terhadap tenaga kerja seperti kesehatan (misal wabah

atau penyakit akibat hawa panas); serta kebutuhan

untuk melakukan relokasi kegiatan operasi.

Ketika pemerintah mulai mengatur aktivitas yang

dapat mendorong perubahan iklim, organisasi, yang

secara langsung atau tidak langsung bertanggun

jawab terhadap pembuangan emisi, menghadapi risiko

peraturan yang pada giliranya dapat menyebabkan

peningkatan biaya atau faktor lainnya yang

memengauhi persaingan. Pembatasan

terhadap emisi gas rumah kaca (greenhouse) dapat men

ciptakan kesempatan bagi organisasi-organisasi ketika

pasar dan teknologi baru tercipta. Hal ini terutama

berlaku bagi organisasi yang dapat menggunakan atau

memproduksi energi dan produk energi dengan lebih

efisien.

• Kesempatan untuk menyediakan teknologi,

produk, dan jasa baru yang memenuhi

tantangan terkait perubahan iklim; dan

• Potensi keunggulan daya saing yang tercipta

untuk organisasi akibat peraturan atau

perubahan teknologi yang berhubungan

dengan perubahan iklim

2.3 Melaporkan apakah manajemen telah menghitung

untuk organisasi dampak keuangan (misalnya biaya

asuransi dan karbon) akibat perubahan iklim. Jika

memungkinkan, penghitungan harus bermanfaat.

Jika dihitung, ungkapkan dampak finansial serta

metode dan alat perhitungan yang dipergunakan.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Catatan dan notulensi rapat pimpinan senior organisasi,

termasuk apabila komite lingkungan mempunyai informasi

yang dibutuhkan oleh indikator ini.

5. Referensi

Tidak ada

EN16 memperbolehkan pengungkapan jumlah total

emisi gas rumah kaca, sedangkan EN18 mengungkapkan

total pengurangan yang tercapai dan inisiatif untuk

mengurangi emisi yang diproduksi oleh organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi

mempertimbangkan perubahan iklim serta kesempatan

dan risiko yang ada terhadap organisasi.

2.2 Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan

iklim yang secara potensial berdampak finansial

terhadap organisasi, termasuk:

• Risiko akibat perubahan fisik terkait perubahan

iklim (misalnya perubahan pola cuaca dan sakit

akibat hawa panas);

• Risiko regulasi (misalnya biaya pengembangan

sistem dan aktivitas dalam rangka memenuhi

peraturan baru);

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

EC3 Cakupan kewajiban organisasi

terhadap program manfaat pasti.

1. Relevansi

Jika organisasi memberikan program pensiun untuk

tenaga kerja, manfaat program ini merupakan komitmen

organisasi yang terdapat dalam skema perlindungan

kesejahteraan ekonomi jangka panjang para

karyawannya. Program manfaat pasti (defined benefit

plans) mempunyai implikasi terhadap pemberi kerja

berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Program

lainnya, yakni program iuran pasti (defined contribution

plan), tidak menawarkan program pensiun atau manfaat

yang berkualitas. Pilihan program mempunyai pengaruh

terhadap pemberi kerja dan karyawan. Program pensiun

yang baik akan menarik dan mempertahankan karyawan

dan mendukung keuangan jangka panjang dan

perencanaan strategis pemberi kerja.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi apakah struktur program pensiun

karyawan berdasarkan:

• Program manfaat pasti

• Program lainnya

2.2 Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah

pendanaan untuk membayar kewajiban pensiun

kepada karyawan dari sumber dana organisasi

langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh

organisasi lain

2.7 Laporkan tingkat partisipasi program pensiun

dini (misal partisipasinya dalam skema wajib atau

sukarela, berdasarkan regional atau negara atau

berdasarkan dampak keuangan )

2.8 Jurisdikasi yang berbeda (misal negara)

menyebabkan bervariasinya interpretasi dan

pedoman perhitungan dalam menentukan

jaminan. Hitung sesuai peraturan dan metode yang

relevan dengan jurisdiksinya, dan laporkan total

perhitungan. Teknik konsolidasi yang digunakan

harus sama dengan teknik yang digunakan saat

mempersiapkan laporan keuangan organisasi.

Program manfaat pasti adalah bagian dari

International Accounting Standar (IAS) 19.

3. Definisi

Jaminan penuh.

Aset program dana pensiun (plan asset) memenuhi atau

bahkan melebihi kewajiban program (plan obligation).

4. Dokumentasi

Departemen akuntansi dan keuangan harus mempunyai

informasi yang diperlukan oleh indikator ini.

5. Referensi

• IAS 19 mengenai Employee Benefits.

2.3 Jika sumber pendanaan dari organisasi sendiri,

laporkan nilai estimasi kewajiban

2.4 Apabila dana dikelola terpisah untuk membayar

perencanaan utang pensiun, laporkan:

• Skema bagaimana kewajiban yang timbul

dilindungi oleh aset yang khusus disisihkan

untuk memenuhi kewajiban tersebut

• Dasar estimasi

• Kapan estimasi dibuat

2.5 Apabila dana untuk membayar kewajiban pensiun

tidak dapat memenuhi tagihan kewajibannya,

jelaskan strategi pemberi kerja, jika ada, untuk

menutupi kekurangan dana dan jangka waktunya.

2.6 Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan

pada program ini oleh pekerja atau pemberi kerja

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: EC

EC4 Bantuan keuangan signifikan

dari pemerintah.

1. Indikator

Indikator ini mengukur kontribusi pemerintah setempat

kepada organisasi. Perbandingan antara bantuan

keuangan signifikan dari pemerintah dengan pajak yang

dibayar oleh organisasi berguna untuk menggambarkan

tingkat keseimbangan transaksi antara pemerintah dan

organisasi tersebut.

2. Kompilasi

secara langsung dari bantuan yang ditawarkan.

4. Dokumentasi

Akuntan mungkin memasukkan butir-butir IAS 20 secara

individual, dan tidak dilakukan konsolidasi seperti

dipersyaratkan dalam indikator ini.

5. Referensi

• International Accounting Standard (IAS) AS 20

mengenai Accounting for Government Grants and

Disclosure of Government Assistance

2.1 Melaporkan estimasi keseluruhan nilai keuangan

berdasarkan basis akrual untuk butir-butir berikut:

• Pembebasan/kredit pajak

• Subsidi

• Hibah investasi, hibah riset dan pengembangan

serta hibah relevan lainnya

• Penghargaan

• Royalti

• Bantuan keuangan dari Lembaga Kredit

Ekspor

• Insentif finansial

• Manfaat keuangan atau piutang dari pemerintah

untuk suatu operasi

2.2 Melaporkan apakah pemerintah termasuk dalam

struktur pemegang saham

3. Definisi

Bantuan keuangan yang signifikan

Manfaat keuangan langsung dan tidak langsung yang

signifikan bukan merupakan transaksi barang dan jasa,

tetapi merupakan insentif atau kompensasi untuk suatu

aktivitas, biaya aset, atau beban yang terjadi. Penyedia

bantuan keuangan tidak mengharapkan retur keuangan

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

EC5 Rentang rasio standar upah

terendah dibandingkan dengan

upah minimum setempat pada

daerah operasi utama.

1. Relevansi

Memberikan kesejahteraan secara ekonomi merupakan

salah satu cara organisasi melakukan investasi terhadap

karyawannya. Indikator ini memperlihatkan bagaimana

organisasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan

kesejahteraan karyawan di daerah operasi utama.

Indikator ini menunjukkan seberapa kompetitif tingkat

upah organisasi. Disamping itu, indikator dimaksud bisa

memberikan informasi yang relevan untuk menilai

pengaruh upah terhadap pasar tenaga kerja lokal.

Penawaran gaji di atas upah minimum lokal merupakan

salah salah satu cara untuk membangun hubungan

komunitas yang kuat, menciptakan loyalitas karyawan,

serta memperkuat pengakuan sosial atas operasi

organisasi (social license to operate). Indikator ini sangat

relevan untuk menunjukkan bagaimana organisasi

memberikan kompensasi kepada sebagian besar tenaga

kerjanya dengan cara atau skala yang diatur dalam

undang-undang atau peraturan upah minimum.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar

tenaga kerja telah sesuai dengan aturan upah minimum

3. Definisi

Upah minimum lokal

Tingkat upah minimum karyawan yang terkait dengan

kompensasi per jam atau unit waktu lainnya sebagaiman

dipersyaratkan oleh undang-undang. Karena setiap

negara mempunyai berbagai jenis upah minimum

(misalnya ber dasarkan provinsi, regional, kota atau

berdasarkan kategori kepegawaian), harus didapatkan

upah minimum yang dipergunakan.

Upah tingkat entri

Upah tingkat entri adalah upah penuh waktu yang dita

warkan kepada pegawai pada kategori karyawan yang

teren dah. Honor magang atau temporer tidak termasuk

dalam pertimbangan.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial dapat diperoleh dari departemen

yang membayar gaji, keuangan, bendahara,

atau departemen akuntansi. Berbagai peraturan instansi

pemerintah setempat mungkin menyediakan informasi

untuk indikator ini.

5. Referensi

Tidak ada.

2.2 Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal

dengan laporan gaji tingkat entri (pemula) pada

daerah operasi utama

2.3 Identifikasi variasi rasio yang terjadi antar daerah

operasi utama

2.4 Melaporkan distribusi rasio upah tingkat entri dengan

upah minimum

2.5 Melaporkan definisi ”lokasi yang signifikan” yang

dipergunakan

2.6 Untuk organisasi yang menawarkan gaji pegawai

tetap, gaji harus dikonversikan estimasi per jam

2.7 Indikasi apakah upah minimum lokal tidak tersedia

di suatu daerah atau bervariasi antar daerah operasi

utama. Dalam situasi dimana organisasi dapat

menerapkan tingkat upah minimum yang berbeda

sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat

upah minimum mana yang dipergunakan

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: EC

EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi

pengeluaran untuk pemasok lokal

pada daerah operasi utama.

1. Relevansi

Organisasi dapat memengaruhi perekonomian lokal

lebih dari sekedar penyediaan pasar tenaga kerja

dan pembayaran upah dan pajak. Melalui dukungan

terhadap bisnis lokal dalam jaringan pengadaan (supply

chain), maka organisasi secara tidak langsung dapat

mendorong tambahan investasi pada perekonomian

lokal.

Organisasi dapat memperoleh atau mempertahankan

pengakuan sosial atas operasi organisasi (social license

to operate) dengan memberikan pengaruh positif

terhadap ekonomi lokal. Pasokan lokal merupakan

strategi organisasi untuk menjamin persediaan,

mendukung perekonomian lokal yang stabil, serta

memberi bukti atas proses yang lebih efisien dalam

situasi terpencil. Proporsi pengeluaran lokal dapat

memberikan kontribusi pada kemajuan perekonomian

setempat serta mempertahankan hubungan dengan

komunitas. Meskipun demikian, pengaruh keseluruhan

sumber lokal akan\ tergantung pada keberlanjutan

pemasok dalam jangka panjang.

3. Definisi

Pemasok lokal

Penyedia bahan baku, produk, dan jasa yang mempunyai

pasar geografis yang sama dengan organisasi (yaitu

tidak ada pembayaran lintas nasional kepada pemasok).

Definisi

geografis mengenai ”lokal” mungkin bervariasi karena

”lokal” dapat berarti kabupaten, kota, provinsi, wilayah

dalam suatu negara, negara.

4. Dokumentasi

Tidak ada.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Melaporkan definisi ”lokal” secara geografis

2.2 Untuk perhitungan, persentase pengeluaran harus

berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat

sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi

akrual).

2.3 Melaporkan apakah organisasi mempunyai

kebijaksanaan atau praktek umum dalam

menentukan pemasok lokal baik secara keseluruhan

organisasi atau lokasi tertentu

2.4 Jika begitu, uraikan presentase anggaran pengadaan

untuk daerah operasi utama yaitu pengeluaran

pada pemasok lokal tempat operasi (misalnya

persentase pembelian lokal atas barang dan

persediaan). Pembelian lokal dapat dilakukan

baik dari anggaran yang disiapkan untuk lokasi

beroperasi atau melalui kantor pusat organisasi

2.5 Tunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi

pemilihan pemasok (misal, biaya, lingkungan, kinerja

sosial) selain penentuan lokasi geografis.

10

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

EC7 Prosedur penerimaan pegawai

lokal dan proporsi manajemen

senior yang direkrut secara lokal

dan dipekerjakan di daerah operasi

utama.

1. Relevansi

4. Dokumentasi

Departemen sumber daya manusia atau bagian

personalia harus mempunyai informasi yang dibutuhkan

oleh indikator ini.

5. Referensi

Tidak ada.

Pemilihan staf dan manajemen senior berdasarkan

berbagai pertimbangan. Menjamin terdapatnya

penduduk lokal dalam posisi manajemen senior

akan bermanfaat bagi komunitas lokal dan akan

meningkatkan kemampuan organisasi dalam

memahami kebutuhan lokal.

Keanekaragaman tim manajemen dan terlibatnya

anggota dari komunitas setempat akan dapat

meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai,

memberikan manfaat terhadap komunitas setempat,

meningkatkan kemampuan organisasi untuk

memahami kebutuhan lokal.

2. Kompilasi

2.1 Melaporkan apakah organisasi mempunyai

kebijakan global atau praktek umum untuk

menjamin penerimaan pegawai dari penduduk

lokal di daerah operasi utama

2.2 Jika begitu, laporkan proporsi manajemen senior

dari komunitas lokal di daerah lokasi utama.

Gunakan data karyawan purnawaktu untuk

menghitung persentase ini

2.3 Laporkan penggunaan definisi ”manajemen senior”

3. Definisi

Lokal

Lokal berhubungan dengan individu yang lahir atau

warga yang mempunyai hak untuk tinggal selamanya

(mempunyai kartu tanda pengenal atau pemegang visa

permanen) di lokasi yang sama dengan pasar geografis

tempat organisasi beroperasi. Organisasi dapat memilih

definisi lokal sendiri karena dalam beberapa kasus, kota,

provinsi, regional bahkan negara kecil dapat

ditentukan sebagai lokal. Meskipun demikian, definisi

tersebut harus diungkapkan secara jelas.

Version 3.0

11


IP

Set Protokol Indikator: EC

EC8 Pengembangan dan dampak

jasa dan investasi infrastruktur

untuk kepentingan publik melalui

perikatan komersial, natura, atau pro

bono

1. Relevansi

4. Dokumentasi

Departemen akuntansi, bendahara, atau keuangan

mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator

ini.

5. Referensi

Tidak ada.

Selain menghasilkan dan mendistribusikan

nilai ekonomi, organisasi dapat mempengaruhi

perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur.

Pengaruh investasi infrastruktur dapat lebih luas

dari jangkauan operasi bisnis dan dinikmati dalam

periode panjang. Hal ini dapat berupa jaringan

transportasi, pengadaan utilitas, fasilitas sosial dan

umum, gelanggang olahraga, pusat kesehatan dan

kesejahteraan, dan lain-lain. Bersama investasi di operasi

sendiri, hal ini merupakan satu alat ukur kontribusi

modal organisasi terhadap perekonomian.

2. Kompilasi

2.1 Jelaskan cakupan pembangunan (misalnya ukuran,

biaya, jangka waktu) dari sokongan dan investasi

serta pengaruh (positif atau negatif) terkini atau

ekspektasi terhadap komunitas dan perekonomian

lokal. Tunjukkan apakah investasi dan jasa

merupakan perjanjian komersial, natura, atau pro

bono.

2.2 Laporkan apakah organisasi melakukan penilaian

kebutuhan komunitas untuk menentukan

infrastruktur dan jasa lainnya yang dibutuhkan. Jika

begitu, jelaskan secara ringkas hasil penilaian.

3. Definisi

Infrastruktur

Pembangunan fasilitas (misalnya fasilitas pasokan

air, jalan, sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat)

terutama untuk menyediakan barang atau jasa terlebih

untuk tujuan publik dari pada untuk tujuan komersial, di

mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi

langsung.

Jasa yang ditanggung

Menyediakan kepentingan publik baik melalui

pembayaran langsung biaya operasi atau memanfaatkan

karyawanan organisasi dalam memberikan bantuan

fasilitas/jasa. Manfaat publik dapat juga termasuk jasa

publik.

12

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EC

IP

EC9 Pemahaman dan penjelasan

dampak ekonomi tidak langsung

yang signifikan, termasuk tingkatan

dampaknya

1. Relevansi

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dampak

ekonomi tidak langsung mempunyai pengaruh

ekonomi terhadap organisasi. Mengingat dampak

ekonomi langsung dan pengaruh pasar cenderung

fokus pada konsekuensi langsung suatu aliran moneter

ke pemangku kepentingan, dampak ekonomi tidak

langsung merupakan dampak tambahan yang timbul

akibat sirkulasi uang dalam perekonomian.

Dampak ekonomi langsung diukur berdasarkan

nilai transaksi antara organisasi dan pemangku

kepentingannya, sedangkan dampak ekonomi tidak

langsung adakalanya merupakan hasil dari transaksi

nonmoneter. Dampak tidak langsung merupakan

aspek penting akibat peranan organisasi sebagai agen

perubahan sosioekonomi terutama dalam perekonomian

yang sedang berkembang. Dampak tidak langsung

penting untuk menilai dan memberikan pelaporan atas

perekonomian regional dan komunitas lokal.

Untuk kepentingan manajemen, dampak ekonomi tidak

langsung merupakan indikasi penting untuk memahami

risiko reputasi yang bisa terjadi atau untuk memberi

kesempatan dalam mengembangkan akses pasar atau

pengakuan sosial.

2. Kompilasi

2.1 Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh organisasi

untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung

pada tingkat lokal, regional, dan internasional

2.2 Laporkan contoh-contoh dampak ekonomi tidak

langsung baik positif ataupun negatif, seperti:

• Perubahan produktivitas organisasi, sektoral,

atau seluruh perekonomian (misalnya melalui

peningkatan adopsi dan distribusi teknologi

informasi)

• Pembangunan ekonomi pada suatu lokasi

miskin (misalnya jumlah dependen yang

disokong dengan satu penghasilan kerja)

• Dampak ekonomi atas peningkatan atau

perusakan kondisi lingkungan dan sosial

(misalnya perubahan pasar tenaga kerja akibat

perubahan jenis usaha dari pertanian keluarga

menjadi perkebunan atau dampak ekonomi

akibat polusi)

• Tersedianya produk dan jasa bagi penduduk

yang berpendapatan rendah ( misalnya

obat murah/generik untuk menciptakan

komunitas yang sehat sehingga mereka dapat

berpartipasi dalam perekonomian; struktur

harga yang melebihi kemampuan ekonomi

bagi yang berpendapatan rendah)

• Meningkatkan pengetahuan dan keahlian di

antara komunitas profesional atau dalam suatu

wilayah geografis (misalnya kebutuhan basis

pemasok menciptakan daya tarik perusahaan

untuk pekerja ahli yang selanjutnya dapat

menciptakan institusi belajar yang baru)

• Dukungan terhadap pekerjaan pada rantai

pemasok dan rantai distribusi (misal penilaian

atas pengaruh pertumbuhan atau kontraksi

organisasi terhadap pemasoknya)

• Merangsang, memberdayakan, atau

membatasi penanaman modal asing langsung

(misalnya ekspansi atau penutupan jasa

infrastruktur di negara berkembang akan

menyebabkan peningkatan atau pengurangan

penanaman modal asing)

• Dampak ekonomi atas perubahan lokasi

beroperasi atau beraktivitas (misalnya

menggunakan tenaga kerja kontrakan dari

lokasi luar negeri); dan

• Dampak ekonomi dari penggunaan produk

dan jasa (misal hubungan antara pola

pertumbuhan ekonomi dan penggunaan

produk dan jasa tertentu)

2.3 Melaporkan dampak yang signifikan dalam konteks

patok banding eksternal dan prioritas pemangku

kepentingan seperti standar internasional dan

nasional, protokol, dan agenda kebijaksanaan.

3. Definisi

Dampak ekonomi tidak langsung

Konsekuensi tambahan dari dampak langsung atas

transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi

dan pemangku kepentingannya.

Dampak ekonomi

Perubahan dalam potensi produktif perekonomian

yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan

komunitas dan pemangku kepentingannya dan prospek

jangka panjang untuk pembangunan.

Version 3.0

13


IP

Set Protokol Indikator: EC

4. Dokumentasi

Tidak ada.

5. Referensi

Tidak ada.

14

© 2000-2006 GRI


IP

Set Protokol Indikator

Lingkungan (EN)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: EN

IP

INDIKATOR KINERJA

LINGKUNGAN

Aspek: Material

CORE

CORE

EN1

EN2

Aspek: Energi

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan

berat atau volume

Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang

CORE

ADD

ADD

EN12

KL12 Uraian atas berbagai dampak

signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas,

produk, dan jasa organisasi pelapor

terhadap keanekaragaman hayati di

daerah yang diproteksi (dilindungi) dan

di daerah yang memiliki keanekaragaman

hayati bernilai tinggi di luar daerah yang

diproteksi (dilindungi)

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang

untuk mengelola dampak terhadap

keanekaragaman hayati

ADD ADD

ADD CORE CORE

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

Aspek: Air

CORE

EN8

Penggunaan Energi Langsung dari

Sumberdaya Energi Primer

Pemakaian Energi Tidak Langsung

berdasarkan Sumber Primer

Penghematan Energi melalui Konservasi

dan Peningkatan Efisiensi

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan

jasa berbasis energi efisien atau energi

yang dapat diperbarui, serta pengurangan

persyaratan kebutuhan energi sebagai

akibat dari inisiatif tersebut.

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi

tidak langsung dan pengurangan yang

dicapai

Total pengambilan air per sumber

ADD

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko

kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah

IUCN (IUCN Red List Species) dan yang

masuk dalam

daftar konservasi nasional dengan habitat di

daerah-daerah yang terkena dampak

operasi

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah

CORE

CORE

ADD

CORE

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya

langsung maupun tidak langsung dirinci

berdasarkan berat

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya

diperinci berdasarkan berat

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah

kaca dan pencapaiannya

EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan

ozon (ozone-depleting substances/ODS)

diperinci berdasarkan berat

ADD

EN9

Sumber air yang terpengaruh secara

signifikan akibat pengambilan air

CORE

EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya

yang diperinci berdasarkan jenis dan berat

ADD

EN10

Persentase dan total volume air yang

digunakan kembali dan didaur ulang

CORE

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan

tujuan

Aspek Biodiversitas

(Keanekaragaman Hayati)

CORE

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan

metode pembuangan.

CORE

EN11

Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki,

disewa, dikelola oleh organisasi pelapor

yang berlokasi di dalam, atau yang

berdekatan dengan daerah yang diproteksi

(dilindungi?) atau daerah-daerah yang

memiliki nilai keanekaragaman hayati yang

tinggi di luar daerah yang diproteksi

CORE

ADD

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang

signifikan.

EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor,

diekspor, atau diolah yang dianggap

berbahaya menurut Lampiran Konvensi

Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah

yang diangkut secara internasional.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: EN

ADD ADD

CORE CORE CORE

ADD

EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai

keanekaragaman hayati badan air serta

habitat terkait yang secara signifikan

dipengaruhi oleh pembuangan dan

limpasan air organisasi pelapor.

Aspek: Produk dan Jasa

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak

lingkungan produk dan jasa dan sejauh

mana dampak pengurangan tersebut.

EN27 Persentase produk terjual dan bahan

kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Aspek: Kepatuhan

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan

jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran

terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

Aspek: Pengangkutan/Transportasi

EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat

pemindahan produk dan barang-barang

lain serta material yang digunakan untuk

operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang

memindahkan.

Aspek: Menyeluruh

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan

investasi lingkungan menurut jenis.

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

Relevansi

Aspek dalam Indikator Lingkungan distruktur untuk

mencerminkan input, output dan metode pengaruh

organisasi terhadap lingkungan. Energi, air dan bahan

yang diperkenalkan dalam tiga jenis input standar

yang digunakan oleh kebanyakan organisasi. Input ini

menunjukkan output dari kepentingan lingkungan,

yang ditangkap oleh Aspek dari Emisi, Efluen dan

Limbah. Keanekaragaman Hayati juga berhubungan

dengan konsep dari input dimana itu dapat dilihat

sebagai sumber alam. Namun keanekaragaman hayati

dapat juga berpengaruh langsung sebagai output oleh

limbah.

Aspek dari Transpor dan Produk dan Jasa menunjukkan

area dimana organisasi dapat mempengaruhi

lingkungan, namun sering melalui pihak yang lain

seperti pelanggan atau supplier dari jasa logistik.

Compilasi dan Aspek Keseluruhan mempunyai ukuran

spesifik mengenai organisasi yang mengelola kinerja

lingkungan.

Aspek dari Energi, Air, Emisi, dan Keanekaragaman Hayati

mempunyai beberapa indicator dimana hubungannya

akan dijelaskan seperti dibawah ini.

Aspek Energi

Indikator Energi meliputi lima area penting dari

penggunaan energy suatu organisasi, dimana termasuk

energi langsung dan tidak langsung. Energi langsung

adalah energi yang digunakan oleh organisasi dan

produknya serta jasanya. Penggunaan energi tidak

langsung adalah energi yang digunakan oleh yang lain

yang melayani organisasi. 5 area yang berbeda dari

penggunaan energy harus dilaporkan sebagai berikut:

• Dalam EN3, konsumsi energi langsung dari

organisasi yang melaporkan dapat dilaporkan,

termasuk energi yang dibangkitkan di tempat

(sebagai contoh, melalui pembakaran gas).

• EN4 memberikan informasi dari konsumsi energy

yang dibutuhkan untuk memproduksi energi yang

dibeli diluar seperti listrik.

• EN5 menanyakan energi yang diselamatkan melalui

konservasi dan perbaikan efisiensi.

• EN6 menjelaskan pengembangan produk dan jasa

yang energi efisien.

• Dan pada akhirnya EN7 meliputi konsumsi energy

tidak langsung dari aktivitas pelaporan organisasi.

Pengukuran dari konsumsi energi berhubungan dengan

emisi gas rumah kaca dan climate change. Pembakaran

bahan bakar fosil untuk membangkitkan energy

menimbulkan emisi karbon dioksida (gas rumah

kaca). Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan

dalam Kyoto Protocol dan untuk mengurangi

risiko dari climate change, permintaan energy

untuk diturunkan (diukur dalam EN5 dan EN6)

dan mengganti sumber bahan bakar fosil dengan

yang dapat diperbaharukan (diukur dalam EN3 dan

EN4). Dengan tambahan mengurangi penggunaan

konsumsi langsung energy, merancang produk

dan jasa yang energi efisien (EN6) dan mengurangi

penggunaan energi tidak langsung (EN7) (sebagai

contoh; pemilihan bahan baku yang rendah

energy atay penggunaan jasa seperti perjalanan)

merupakan strategi penting.

Aspek Emisi

Aspek emisi, efluen dan limbah meliputi

Indikator yang mengukur pengeluaran standar

terhadap lingkungan yang dipertimbangkan

sebagai polutan. Indikator ini termasuk berbagai

jenis polutan (contoh: emisi udara, efluen, dan

limbah padat) dan yang dikenal dalam kerangka

aturan (EN20-EN23, EN24). Sebagai tambahan,

ada indicator untuk dua jenis emisi yang harus

mengikuti konvensi internasional mengenai gas

rumah kaca (EN16 dan EN17) dan bahan yang

dapat merusak ozon (EN19). EN16 dapat dihitung

dengan data yang dilaporkan dibawah EN3 dan

EN4. EN18 menjelaskan pengurangan emisi yang

dicapai dan inisiatif untuk mengurangi emisi.

Definisi

Energi Langsung

Bentuk dari energy yang masuk kedalam batas

operasional organisasi pelapor. Dapat dikonsumsi

langsung oleh organisasi didalam batas-batasnya,

atau dapat diekspor ke pengguna lainnya. Energi

langsung dapat tampil sebagai yang utama

(contohnya, gas alam untuk pemanasan) atau

perantara (contohnya: listrik untuk penerangan).

Dapat dibeli, diekstrak (contohnya, batubara,

gas alam, minyak), dipanen (contohnya, energi

biomass), dikumpulkan (contohnya, tenaga surya,

angin), atau ditampilkan dalam batas organisasi

pelapor dengan cara yang lain.

Emisi Rumah Kaca

(Greenhouse Gas Emissions – GHG)

Enam emisi rumah kaca utama adalah:

• Karbon Dioksida (CO2)

• Metana (CH4)

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: EN

• Nitro Oksida (N2O)

• Hydrofluorocarbon (HFC – sekumpulan kompon

tertentu)

• Perfluorocarbon (PFC – sekumpulan kompon

tertentu)

• Sulphur Heksafluorida (SF6)

Energi tidak langsung

Energi yang diproduksi diluar batas organisasi dari

organisasi pelapor yang dipergunakan untuk suplai

energi kepada kebutuhan energi perantara (contohnya,

listrik atau pemanas dan pendingin). Contoh paling

umum adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM)

diluar batas organisasi pelapor untuk membangkitkan

listrik yang dipergunakan didalam batas organisasi.

Energi perantara

Bentuk dari energi yang diproduksi yang merubah

(konversi) energi utama dalam bentuk yang lain. Untuk

kebanyakan organisasi listrik merupakan bentuk paling

penting dari energi perantara. Untuk sedikit organisasi

kemungkinan bentuk produk energi perantara

yang lain dapat berlaku penting, seperti uap atau air

yang disalurkan oleh pembangkit panas distrik atau

pembangkit air dingin, atau bahan bakar yang diolah

seperti bahan bakar sintetikm biofuel dll.

Sumber Utama

Bentuk utama dari konsumsi energi untuk memenuhi

kebutuhan energi dari organisasi pelapor. Energi ini

dipergunakan untuk memberikan jasa akhir energy

(contohnya, pemanasan ruangan, transport) atau

memproduksi bentuk perantara dari energi.seperti

listrik dan panas. Contoh dari energi langsung termasuk

sumber yang tidak terbaharui seperti batubara, gas

alam, minyak, dan energi nuklir. Dan itu juga termasuk

sumber yang diperbaharukan seperti biomass, tenaga

surya, angin, panas bumi, dan hidro energi. Energi utama

yang mungkin dikonsumsi di tempat (contohnya, gas

alam untuk memanaskan gedung organisasi pelapor)

atau off-site (contohnya, gas alam yang dikonsumsi

oleh pembangkit listrik yang memberikan listrik kepada

fasilitas organisasi pelapor).

Energi yang diperbaharui

Energi yang diperbaharui dikeluarkan dari proses alam

yang diambil secara terus-menerus. Ini termasuk listrik

dan panas yang dibangkitkan oleh tenaga surya, angin,

samudra, hydropower, biomass, sumber panas bumi,

biofuel dan hydrogen yang diambil dari sumber yang

diperbaharukan.

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN1 Penggunaan Bahan; diperinci

berdasarkan bobot atau volume

1. Relevansi

Indikator ini menggambarkan kontribusi organisasi

terhadap konservasi sumber daya global serta upaya

untuk menekan intensitas penggunaan bahan dan

peningkatan efisiensi ekonomi. Hal ini sejalan dengan

sasaran OECD dan strategi keberlanjutan nasional di

berbagai negara. Bagi para manajer internal dan pihak

lainnya yang berkepentingan di bidang keuangan

suatu organisasi, pemakaian bahan berhubungan

secara langsung dengan keseluruhan biaya operasi.

Pencatatan pemakaian bahan, baik per produk maupun

per kelompok produk, secara internal akan memudahkan

pemantauan efisiensi penggunaan bahan dan aliran

biayanya.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan jumlah pemakaian bahan, baik yang

dibeli maupun yang berasal dari sumber internal

(produksi atau hasil tambang sendiri). Bahan yang

dimaksud di sini adalah:

3. Definisi

Bahan Langsung

Bahan yang digunakan dalam produk akhir

Bahan Yang Tak Terbarukan

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dalam

jangka pendek, seperti mineral, logam, minyak dan gas

bumi, batubara dan lain-lain.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup sistem

akuntansi dan penagihan, serta bagian pengadaan atau

manajemen pasokan (supply management).

5. Referensi

• OECD, Recommendation of the Council on Material

Flows and Resouce Productivity, 2004.

• Bahan baku (misalnya sumber daya alam

yang digunakan untuk diubah menjadi

produk seperti bijih logam, mineral, kayu dan

sebagainya)

• Bahan pembantu (misalnya bahan yang

dibutuhkan dalam proses manufaktur yang

bukan merupakan bagian dari produk akhir

seperti pelumas yang digunakan untuk mesinmesin

pabrik )

• Barang setengah jadi, termasuk segala bentuk

bahan dan komponen di luar bahan baku yang

merupakan bagian produk akhir

• Bahan yang digunakan untuk kemasan

2.2 Identifikasikan sumber daya tak terbarukan dan bahan

langsung yang digunakan. Konversikan semua

ukuran menjadi estimasi berat dan volume, dengan

penekanan pada berat kotor dibandingkan dengan

berat kering/bersih.

2.3 Laporkan Jumlah Berat dan Volume :

• Penggunaan bahan yang tak terbarukan

• Penggunaan bahan langsung

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN2 Persentase Penggunaan Bahan

Daur Ulang

1. Relevansi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi

kemampuan organisasi dalam menggunakan bahan–

bahan yang berasal dari daur ulang. Penggunaan bahan–

bahan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya

permintaan akan bahan dasar serta memberikan

kontribusi untuk konservasi sumber daya global. Bagi

para manajer dan pihak–pihak lain yang berkepentingan

atas laporan kondisi keuangan organisasi, penggantian

penggunaan bahan ke daur ulang dapat menekan biaya

keseluruhan operasi.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan berat atau volume total bahan-bahan

yang digunakan seperti pada laporanEN1

2.2 Dapatkan berat atau volume total bahanbahan

masukan yang didaur ulang. Perkiraan

kebutuhannya menggunakan metode perkiraan

atau estimasi

2.3 Laporkan persentase bahan-bahan yang didaur

ulang dengan menggunakan rumus :

EN2 = Total Penggunaan Bahan Daur Ulang x 100

Total Bahan Yang Digunakan

3. Definisi

Bahan-bahan Daur Ulang

Bahan-bahan yang menggantikan bahan asal/murni

(virgin) yang dibeli atau diperoleh dari sumber luar atau

dari dalam, bukan produk sampingan dan bukan produk

akhir seperti yang sampaikan dalam laporan organisasi

4. Dokumentasi

Sumber informasi penting diperoleh dari tagihan

dan sistem akutansi, departemen yang mengelola

persediaan, rekaman produksi dan limbah.

5. Referensi

• OECD Working Group on Waste Prevention and

Recycling

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN3 Penggunaan Energi Langsung

dari Sumber Daya Energi Primer

1. Relevansi

Kemampuan organisasi dalam menggunakan energi

secara efisien diungkapkan melalui perhitungan

energi yang dikonsumsi. Konsumsi energi berdampak

langsung terhadap biaya operasional dan mempunyai

eksposur terhadap naik turunnya pasokan energi dan

tingkat harga. Dampak organisasi terhadap lingkungan

sebagian dipengaruhi oleh pilihannya atas sumber daya

energi . Perubahan keseimbangan sumber daya energi

memberikan petunjuk tentang usaha organisasi dalam

menekan dampak lingkungan.

Informasi tentang penggunaan sumber daya energi

primer bisa membantu penilaian bagaimana organisasi

dapat dipengaruhi dengan dihasilkannya peraturan

lingkungan seperti Protokol Kyoto. Penggunaan bahan

bakar fosil merupakan sumber utama terjadinya

emisi gas rumah kaca, dan penggunaan energi terkait

langsung dengan terbentuknya emisi gas rumah kaca.

Penggantian sumber daya energi bahan bakar fosil

dengan sumber daya terbarukan merupakan langkah

penting untuk menghambat perubahan iklim dan

dampak lingkungan lainnya akibat kegiatan ekstraksi

dan pengolahan yang menggunakan energi. Dukungan

terhadap penggunaan sumber daya terbarukan dan

teknologi energi yang efisien juga akan mengurangi

ketergantungan organisasi saat ini dan saat mendatang

atas sumber daya tak terbarukan, yang pada gilirannya

sangat potensial untuk menghasilkan penghematan

baik dari sisi harga maupun penyediaannya.

Indikator ini merupakan ukuran terhadap tingkat

konsumsi energi primer oleh organisasi. Indikator ini

tercakup dalam ruang lingkup 1 pada WRI/WBCSD

GHG Protocol. Indikator EN 4 mengukur tingkat

konsumsi sumber daya energi primer organisasi dalam

menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy)

seperti listrik, pemanasan dan pendinginan, dan

sebagainya.

• Bahan bakar hasil distilasi minyak

mentah, termasuk gasolin, diesel, gas

petroleum cair (liquified petroleum gas/

LPG), gas alam tekan (compressed natural

gas/CNG), gas alam cair, butana, prophana,

ethana, dan sebagainya.

• Sumber Daya Energi Terbarukan

• Biofuel

• Ethanol

• Hidrogen

Catatan : Biomassa tidak termasuk sumber daya

energi terbarukan berdasarkan laporan WRI/

WBCSD GHG Protocol, dan emisi CO2 langsung

dari pembakaran biomassa dapat dilaporkan

secara terpisah

2.2 Sumber Daya Energi Yang Diproduksi Langsung

Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer

yang didapatkan organisasi melalui kegiatan

produksi, pengolahan, pengumpulan, atau konversi

bentuk energi lainnya dalam satuan Joule atau

kelipatannya. Bisa dimasukkan dalam kategori ini

sumber energi yang diuraikan pada butir 2.1

2.3 Sumber Daya Energi Yang Dijual Langsung

Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer

yang dikirim keluar (diekspor) organisasi diperinci

dalam satuan Joule atau kelipatannya

2.4 Menghitung total konsumsi energi dalam satuan

joule atau kelipatannya seperti gigajoules (1 bilion

joules atau 109 joules) dengan menggunakan

perhitungan sebagai berikut:

Total pemakaian energi = Energi primer yang

dibeli langsung + Energi primer yang diproduksi

langsung - Energi primer yang dijual langsung.

Tabel berikut konversi volume sumber daya primer

ke gigajoules (GJ):

2. Kompilasi

2.1 Sumber Daya Energi Yang Dibeli Langsung

Dapatkan informasi tentang sumber daya energi

primer yang dibeli oleh organisasi untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. Termasuk di dalamnya :

• Sumber Daya Energi Tak Terbarukan :

• Batubara

• Gas Alam

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: EN

Batubara GJ Minyak

Mentah

GJ Gasoline GJ Gas Alam GJ Kelistrikan GJ

Metrik Ton 26.00 Barel 6,22 Galon 0,125 Therm 0,1055 Kilowatt -

Hour

Ton

( short )

Ton

( long )

23,59 Metrik

Ton

26,42 Ton

( short )

Ton

( long )

44,8 Metrik

Ton

44,8 1000

Kaki

Kubik

40,64 Diesel 1000

Meter

Kubik

45,52 Galon 0,138 MMBtu 1,055

Metrik

Ton

Minyak Bakar

43,33

Galon 0,144

Metrik

Ton

40,19

1,1046 Megawatt -

Hour

39,01 Gigawatt –

Hour

0,0036

3,6

3600

2.5 Laporkan total konsumsi energi langsung

dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci

berdasarkan sumber daya energi primer terbarukan.

2.6 Laporkan total konsumsi energi langsung

dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci

berdasarkan sumber daya energi primer tak

terbarukan.

3. Definisi

Sumber Daya Terbarukan

Sumber daya yang bisa digantikan dalam jangka waktu

pendek melalui siklus ekologi (berbeda dengan sumber

daya seperti mineral, logam, minyak, gas, batubara yang

tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu pendek).

4. Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari faktur , perhitungan atau

pengukuran bahan bakar, estimasi, dan sebagainya.

Hitungan dalam satuan joule dapat diambil langsung

atau dikonversi dari faktur atau catatan penyerahan

barang. Informasi mengenai gabungan sumber daya

energi primer yang digunakan untuk menghasilkan

energi lanjutan (intermediate energy) dapat diperoleh

dari pemasok.

5. Referensi

• The Greenhouse Gas Protocol ( GHG ) Initiative – A

Corporate Accounting and Reporiting Standard

( Edisi ualng, 2004 ) dari The World Resources

Institute ( WRI ) dan the World Bussiness Council for

Sustainable Development ( WBCSD).

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN4 Pemakaian Energi Tidak

Langsung berdasarkan Sumber

Primer

1. Relevansi

Jumlah sumber energi primer yang dikonsumsi oleh

organisasi secara tidak langsung melalui penggunaan

listrik, panas, dan uap, memberi petunjuk adanya usaha

organisasi untuk mengelola dampak lingkungan serta

mengurangi kontribusi organisasi terhadap perubahan

iklim. Efek terhadap perubahan iklim sebagai akibat dari

penggunaan energi tidak langsung tergantung pada

tipe atau jenis energi primer yang digunakan dalam

menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy )

Energi lanjutan (intermediate energy) mengacu pada

bentuk energi yang merupakan hasil konversi energi

primer menjadi bentuk energi lain. Bagi kebanyakan

organisasi, listrik adalah energi lanjutan yang paling

banyak digunakan. Sedangkan dalam jumlah terbatas,

produk energi lanjutan lainnya juga penting seperti uap

atau air yang digunakan untuk pemanasan dan bahan

bakar hasil penyulingan seperti bahan bakar sintetik,

biofuel, dan sebagainya.

Indikator ini mengukur kebutuhan energi untuk

memproduksi dan menghasilkan listrik dan produk

energi lanjutan lainnya (seperti untuk pemanasan)

yang terkait secara langsung dengan konsumsi energi

organisasi. Informasi ini juga secara tidak langsung dapat

digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca. Hal

ini tercakup dalam ruang lingkup 2 dari WRI/WBCSD HG

Protocol.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi besarnya energi lanjutan

(intermediate energy) yang dibeli dan dipakai oleh

organisasi dari sumber eksternal dalam satuan joule

atau kelipatannya seperti gigajoule (1 bilion joule,

atau 10 9 joule). Termasuk di dalamnya:

Energi lanjutan (intermediated energy) yang

dibeli dan dikonsumsi dari sumber daya energi

tak terbarukan seperti yang tercantum pada EN 3,

termasuk:

Energi lanjutan (intermediated energy) yang dibeli

dan dikonsumsi dari sumber daya terbarukan,

termasuk:

• Energi surya

• Angin

• Geotermal

• Energi air

• Biomassa

• Hidrogen

2.2 Dapatkan jumlah bahan bakar primer yang

dikonsumsi untuk menghasilkan energi lanjutan

(intermediate energy ) berdasarkan jumlah total

energi yang dibeli dari pemasok luar ( EN3 – Energi

yang dibeli ). Untuk menaksir jumlah bahan bakar

yang digunakan dalam menghasilkan energi yang

dibeli, pergunakan salah satu berikut ini :

• Data pemakaian bahan bakar untuk

menghasilkan listrik jika datanya tersedia

• Data listrik dan pemanasan

• Estimasi apabila data tidak ada

2.3 Dengan menggunakan data pada butir 2.1,

laporkan:

• Jumlah total penggunaan energi tidak

langsung yang berasal dari sumber daya tak

terbarukan tidak langsung dan sumber daya

terbarukan tidak langsung dalam bentuk

energi lanjutan (intermediate energy)

• Kaitan pemakaian energi primer dan produksi

energi primer

3. Definisi

Tidak ada.

• Kelistrikan

• Pemanasan dan pendinginan

• Uap

• Energi nuklir

• Bentuk lain energi yang berasal dari luar

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: EN

4. Dokumentasi

Pemasok energi dan jasa lain yang terkait merupakan

sumber informasi paling penting untuk indikator

ini. Informasi lain dapat diperoleh dari faktur ,

penghitungan/pengukuran dari pembukuan

penggunaan bahan bakar, perkiraan, default dan

sebagainya. Di samping data default yang diperoleh

dari International Energy Agency (IEA), informasi dapat

juga diperoleh dari laporan tahunan yang dikirimkan

oleh berbagai pemerintahan ke Badan PBB mengenai

Perubahan Iklim ( United Nations Framework Convention

on Climate Change/ UNFCC). Laporan ini selanjutnya

akan dipergunakan untuk memerinci penggunaan

energi dan emisi masing-masing negara.

5. Referensi

• IAE (International Energy Agency) Annual

Publication of Energy Balances for OECD and

non-OECD Countries

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative

– A Corporate Accounting and Reportng

Standard (Revised Edition, 2004 ) dari the

World Resources Institute (WRI ) and the World

Bussiness Council for Sustainable Development

(WBCSD)

• Protok Kyoto, 1997

10

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN5 Penghematan Energi melalui

Konservasi dan Peningkatan

Efisiensi

1. Relevansi

Indikator ini menunjukkan hasil dari usaha proaktif

untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui

perbaikan proses teknologi dan upaya konservasi

energi lainnya. Peningkatan efisiensi energi dapat

menghasilkan penghematan biaya, dan pada gilirannya

akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan

diferensiasi pasar..

Adanya dukungan teknologi dengan efisiensi energi

memberi dampak langsung terhadap biaya operasi dan

akan mengurangi ketergantungan organisasi terhadap

sumber daya energi tak terbarukan di masa mendatang.

Penggunaan energi secara efisien merupakan salah

satu kunci utama untuk bisa menghambat terjadinya

perubahan iklim serta dampak lingkungan lainnya

karena kegiatan ekstraksi dan pengolahan energi.

Konservasi dan Perbaikan Efisiensi

Terobosan teknologi atau organisasional untuk mengurangi tingkat

penggunaan energi sebatas yang diperbolehkan dalam sebuah

proses atau penugasan organisasi . Termasuk di dalamnya perancangan

ulang proses, pengalihan atau konversi dan kalibrasi

(retrofitting) peralatan (seperti efisiensi penggunaan penerangan)

atau ditiadakannya penggunaan energi yang tidak perlu melalui

perubahan perilaku.

4. Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh melalui hasil pengukuran penggunaan

energi internal, informasi dari para pemasok (energi yang terkait

dengan spesifikasi mesin-mesin baru, lampu penerangan dan

sebagainya).

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi total penghematan energi

melalui usaha pengurangan konsumsi energi

dan peningkatan efisiensi energi. Pengurangan

konsumsi energi dengan mengurangi kapasitas

produksi atau penggunaan sumber energi dari luar

tidak termasuk dalam indikator ini.

2.2 Laporkan jumlah total penghematan energi

dalam satuan joule atau kelipatannya seperti

gigajoule (1 billion joules atau 109 joule). Langkah

untuk penghematan energi melalui:

• Perancangan ulang proses

• Konversi dan kalibrasi (retrofitting) peralatan

• Perubahan perilaku karyawan

3. Definisi

Penghematan Energi

Pengurangan jumlah energi yang dibutuhkan untuk

melaksanakan proses atau tugas yang sama. Dalam hal

ini tidak termasuk pengurangan penggunaan energi

sebagai akibat dari berkurangnya aktivitas organisasi

(seperti penggunaan sumber lain dari luar dalam proses

produksi).

Version 3.0

11


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN6 Inisiatif untuk mendapatkan

produk dan jasa berbasis energi

efisien atau energi yang dapat

diperbarui, serta pengurangan

persyaratan kebutuhan energi

sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

1. Relevansi

Konsumsi energi adalah kontributor utama dalam

perubahan iklim yang berasal dari pembakaran bahan

bakar fosil sehingga menghasilkan CO2 (merupakan efek

gas rumah kaca). Penggunaan energi yang lebih efisien

merupakan hal penting untuk menghambat tejadinya

perubahan iklim, sebagaimana tujuan Protokol Kyoto.

Penyediaan produk dan layanan efisien energi adalah

bagian penting dari inisiatif pelayanan produk (product

stewardship initiatives).

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari pengukuran/pengujian

produk internal, penelitian yang berkaitan dengan polapola

penggunaan, standar industri, dan lain-lain.

5. Referensi

• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian

yang relevan dari the International Organisation

for Standardization (ISO).

• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian

yang relevan dari the International Electrotechnical

Commission (IEC).

Produk dan jasa tersebut dapat menjadi sumber

keunggulan kompetitif untuk peningkatan diferensiasi

dan reputasi produk. Teknologi yang efisien energi

dapat pula mengurangi biaya barang-barang komsumsi.

Apabila inisiatif yang dilaksanakan oleh berbagai

organisasi untuk sektor yang sama dibandingkan, maka

terlihat adanya kecenderungan yang sama di pasar

produk atau jasa.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan inisiatif yang ada untuk mengurangi

kebutuhan produk utama/kelompok produk/jasa

atas energi .

2.2 Laporkan pengurangan kebutuhan produk dan jasa

atas energi yang dicapai selama periode pelaporan.

2.3 Jika angka yang berorientasi pada penggunaan

energi (user-oriented figure) dipergunakan (seperti

kebutuhan energi untuk komputer), laporkan

dengan jelas setiap asumsi atau pola konsumsi

atau faktor normalisasi (seperti penggunaan energi

kurang 10% rata-rata per hari dengan asumsi

beroperasi selama 8 jam karena terjadi perubahan

beban dalam proses ). Gunakan referensi standar

industri yang tersedia (misalnya penggunaan bahan

bakar mobil 100 km pada kecepatan 90 km/jam).

12

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN7 Inisiatif untuk mengurangi

konsumsi energi tidak langsung dan

pengurangan yang dicapai

1. Relevansi

Penggunaan energi tidak langsung terjadi melalui

pembelian bahan dan komponen atau jasa seperti

perjalanan, pegawai pulang pergi (commuter)r, serta

produksi yang di sub-kontrakkan. Dengan melaksanakan

pemantauan secara menyeluruh, pengggunaan

energi dapat dikurangi secara efektif (seperti dengan

menyeleksi bahan, jasa, atau kapasitas produk yang

efisien energi secara hati-hati ataupun dengan

mengganti kegiatan perjalanan dengan telepon atau

konferensi jarak jauh).

Penghitungan penggunaan energi tidak langsung

menjadi dasar untuk menghitung emisi gas rumah

kaca secara tidak langsung seperti yang diminta pada

indikator EN19. Penelusuran pengurangan penggunaan

energi tidak langsung dapat meningkatkan kinerja

daur ulang produk dan jasa secara keseluruhan dan

merupakan bagian dari rancangan keseluruhan program

lingkungan

2.5 Tunjukkan asumsi dasar dan metodologi yang

digunakan untuk menghitung penggunaan energi

tidak langsung lainnya serta menunjukkan sumber

informasi.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Data relevan yang diperoleh dari informasi pemasok,

perhitungan/perkiraan daur ulang (yang diperoleh dari

internal perusahaan atau dengan organisasi peneliti)

5. Referensi

• AE (International Energy Agency) Annual

Publication of Energy Balances for OECD and non-

OECD Countries

Akhirnya, indikator ini mencakup penghematan energi

yang dicapai oleh organisasi dalam konsumsi energi

tidak langsung

2. Kompilasi

2.1 Untuk indikator ini, keluarkan penggunaan energi

tidak langsung yang berkaitan dengan pembelian

sumber energi lanjutan (intermediate energy)

seperti pada laporan EN4.

2.2 Dapatkan informasi penggunaan energi tidak

langsung yang terkait dengan kegiatan hulu/hilir di

empat daerah berikut ini:

• penggunaan material berbasis energi intensif

• produksi yang disub-kontrakkan

• bisnis yang terkait dengan kegiatan perjalanan

• transportasi pulang-pergi pekerja

2.3 Laporkan inisitaif untuk mengurangi penggunaan

energi tidak langsung.

2.4 Laporkan secara kuantitatif pengurangan

penggunaan energi tidak langsung selama periode

laporan yang tertera pada area di 2.2.

Version 3.0

13


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN8 Total pengambilan air per

sumber

1. Relevansi

Pelaporan total volume pengambilan air dari sumbernya

memberikan kontribusi untuk mengetahui tingkat

potensi dampak dan risiko secara keseluruhan dari

penggunaan air oleh suatu organisasi. Total volume

pengambilan air memberikan indikasi mengenai tingkat

kepentingan atau besaran penggunaan air oleh suatu

organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan data

dasar untuk penghitungan lain yang berkaitan dengan

efisiensi dan penggunaan.

Upaya yang sistematis untuk memantau dan

meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh organisasi

berkaitan langsung dengan biaya penggunaan

air. Besarnya jumlah penggunaan air dapat pula

menunjukkan tingkat risiko pengurangan ketersediaan

air atau meningkatnya biaya pengelolaan air. Akibat

penggunaan air dalam jumlah yang besar kelangkaan

ketersediaan air bersih mengalami peningkatan dan

dapat berdampak pada proses produksi. Pada daerahdaerah

yang sumber airnya sangat terbatas, pola

konsumsi air oleh organisasi dapat mempengaruhi

hubungan organisasi dengan pihak lain yang

berkepentingan.

3. Definisi

Total Pengambilan Air

Jumlah air secara keseluruhan yang diambil (disedot)

oleh organisasi yang berasal dari berbagai sumber (air

permukaan, air tanah, air hujan, air yang disediakan oleh

pemerintah) yang digunakan oleh organisasi selama

periode pelaporan.

4. Dokumentasi

Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat

ditunjukkan dari meteran air, tagihan air, penghitungan

dari data yang ada yang terkait dengan pemakaian air

(apabila tidak ada meteran air, atau tagihannya, atau

referensi data yang ada) atau estimasi organisasi itu

sendiri.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Mengidentifikasi total volume pengambilan air dari

berbagai sumbernya secara langsung berdasarkan

pelaporan organisasi atau melalui perantara seperti

sarana dan prasarana air, tercakup di dalamnya

proses pendinginan air.

2.2 Melaporkan total volume pengambilan air dalam

meter kubik per tahun melalui berbagai sumber:

• air permukaan, termasuk air dari lahan basah,

sungai, danau dan laut

• air tanah

• air hujan yang dikumpulkan dan ditampung

secara langsung dalam laporan organisasi

• air limbah dari organisasi lain

• penyediaan air oleh pemerintah atau sarana air

lainnya

14

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN9 Sumber air yang terpengaruh

secara signifikan akibat

pengambilan air

1. Relevansi

Penarikan dari sebuah sistem air dapat berpengaruh

pada lingkungan karena penurunan muka air

tanah (lowering watertable), berkurangnya volume

ketersediaan air yang digunakan, atau di lain pihak

berubahnya kemampuan dan fungsi ekosistem.

Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas

hidup di sekitarnya, termasuk konsekuensi ekonominya.

Indikator ini mengukur skala/tingkat dampak yang

terkait dengan penggunaan air oleh organisasi. Berkaitan

dengan pengguna lainnya atas sumber air yang sama,

indikator ini juga memungkinkan suatu penilaian atas

risiko spesifik atau perbaikan, dan juga stabilitas sumber

air yang dimiliki sendiri oleh organisasi.

• nilai keanekaragaman hayati ( keragaman

spesies dan endemik, jumlah spesies yang

dilindungi )

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi karakteristik sumber air atau daerah yang

dilindungi dapat diperoleh dari departemen yang

berkaitan dengan sumber daya air atau dari penelitian

analisis dampak lingkungan .

5. Referensi

• IUCN - Daftar merah spesies langka/terancam.

• Konvensi Ramsar mengenai lahan basah , 1971.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan sumber air yang secara nyata terkena

dampak pengambilan air oleh organisasi. Kriteria

pengambilan air tersebut memenuhi satu atau

beberapa yang berikut ini:

• pengambilan rata-rata 5% atau lebih dari

volume rata-rata tahunan badan air (water

body)

• pengambilan dari badan air dilakukan secara

profesional karena alasan yang sensitif

berkaitan dengan ukuran, fungsi atau status

dari kelangkaan, ancaman, atau gangguan

sistem (khususnya ancaman terhadap

tumbuhan atau hewan yang terdapat dalam

badan air) atau

• pengambilan air dari lahan basah sesuai

dengan daftar pada konvensi Ramsar atau

daerah konservasi secara nasional maupun

internasional tidak diperbolehkan

Catatan: Bila air disediakan oleh pemasok air milik negara

atau swasta, badan air/ sumber air asli harus diidentifikasi

dan dilaporkan

2.2 Laporkan total sumber air yang berdampak secara

nyata sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

• ukuran sumber air dalam meter kubik ( m 3 )

• bukan sumber air yang dirancang sebagai

daerah yang dilindungi (nasional atau

internasional)

Version 3.0

15


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN10 Persentase dan total volume

air yang digunakan kembali dan

didaur ulang

1. Relevansi

Jumlah air yang digunakan kembali dan yang didaur

ulang dapat menjadi ukuran efisiensi dan menunjukkan

keberhasilan organisasi dalam mengurangi jumlah

pengambilan dan pengeluaran air. Peningkatan

pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat mengurangi

konsumsi air, ancaman, dan biaya limbah. Pengurangan

konsumsi air melalui pemanfaatan kembali dan daur

ulang dapat pula memberikan kontribusi terhadap

sasaran lokal, nasional dan regional terkait dengan

pengelolaan penyediaan air.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini mengukur air yang dapat dikelola

untuk dimanfaatkan kembali dan didaur ulang

dan air yang tidak dapat dapat dikelola untuk

dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Termasuk

dalam indikator ini adalah air abu-abu (grey water) (

air yang dikumpulkan dari air hujan, air limbah yang

berasal dari proses rumah tangga seperti mencuci

piring, pakaian dan mandi)

3. Definisi

Upaya untuk memproses ulang air/limbah cair yang sudah

digunakan atau limbah sebelum dibuang atau dilepasakan ke

lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 jenis air yang didaur dan

digunakan kembali:

• air limbah yang didaur lagi dalam proses yang sama atau

didaur ulang untuk meningkatkan kegunaannya di dalam

siklus proses

• air limbah yang didaur dan digunakan kembali di dalam

proses yang berbeda tetapi dengan fasilitas yang sama

• air limbah yang digunakan kembali pada fasilitas organisasi

yang lain

4. Dokumentasi

Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat ditunjukkan

dari meteran air, tagihan air, atau (jika tidak ada meteran air dan

tagihannya) penghitungan dari data audit atau inventori atau dari

penjual air

5. Referensi

Tidak ada.

2.2 Menghitung volume air yang dimanfaatkan kembali

dan didaur ulang berdasarkan pada volume

kebutuhan air yang didaur ulang dan dimanfaatkan

kembali di masa dating dibandingkan dengan

pengambilan air. Contohnya apabila organisasi

dalam satu siklus organisasi membutuhkan 20

meter kubik air, maka pengambilan airnya 20 meter

kubik air dari satu siklus produksi dan digunakan

lagi untuk 3 siklus produksi. Total volume air yang

digunakan lagi/daur ulang untuk 3 siklus tersebut

adalah 60 meter kubik.

2.3 Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan

digunakan kembali oleh organisasi dalam meter

kubik per tahun (m3/tahun) dan juga persentase

total air yang diambil sesuai dengan indikator EN8.

16

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah

yang dimiliki, disewa, dikelola

oleh organisasi yang berlokasi

di dalam, atau yang berdekatan

dengan daerah yang diproteksi atau

daerah-daerah yang memiliki nilai

keanekaragaman hayati yang tinggi

di luar daerah yang diproteksi

1. Relevansi

Dengan melaporkan dampak potensial terhadap tanah

yang berada dalam areal yang dilindungi atau daerah

yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi , juga

dengan daerah yang memiliki nilai keanekaragaman

hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi

tersebut, suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan

memahamai risiko-risiko tertentu yang terkait dengan

keanekaragaman hayati. Melakukan pemantauan

terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi baik di dalam

daerah yang diproteksi maupun daerah yang memiliki

nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah

yang diproteksi, akan memungkinkan organisasi

mengurangi risiko. Hal ini juga akan memungkinkan

organisasi bisa mengelola dampak terhadap

kenakeragaman hayati atau mencegah terjadinya salah

kelola. Kesalahan dalam pengelolaan dampak tersebut

bisa mengakibatkan rusaknya reputasi, keterlambatan

dalam mendapatkan izin perencanaan, dan kerugian

akibat keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat

(social license to operate).

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan daerah operasional yang dimiliki,

disewa, dikelola yang berlokasi di dalam atau

di daerah yang berdekatan dengan areal yang

diproteksi atau daerah yang mengandung

keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar

daerah yang diproteksi, termasuk daerah operasi

dimasa mendatang yang telah ditetapkan oleh

otoritas terkait

2.2 Laporkan informasi berikut ini untuk setiap lokasi

operasi sebagaimana telah diindentifikasikan di

atas:

• Lokasi geografis

• Tanah di bawah permukaan yang dimiliki,

disewa, atau dikelola oleh organisasi

• Kedudukan lokasi dalam kaitannya dengan

daerah yang diproteksi atau daerah yang

memiliki kenakeragaman hayati bernilai tinggi

di luar daerah yang diproteksi

• Tipe operasi (kantor, manufaktur/produksi atau

ekstraksi)

• Luasnya areal operasi (dalam km persegi)

• Nilai kenakeragaman hayati dengan

karakteristik sebagai berikut:

3. Definisi

--

Atribut daerah yang diproteksi dan

keanekaragaman hayati bernilai tinggi

yang berada di luar daerah yang

diproteksi (daratan, air segar atau

ekosistem laut) dan

--

Status dari areal yang diproteksi (IUCN,

Protected Area Management Category,

Ramsar Convention, National Legislation,

Natura 2000 site, dst)

Area yang diproteksi

Area yang secara geografis diperuntukkan, diatur, dan

dikelola untuk tujuan konservasi khusus

Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang

tinggi

Area yang secara legal tidak diproteksi tetapi diakui oleh

organisasi pemerintah atau nonpemerintah sebagai

daerah yang penting untuk keanekaragaman hayati.

Termasuk di dalamnya habitat yang mendapat prioritas

untuk konservasi (telah didefinisikan di dalam National

Biodiversity Strategies and Action Plans yang dibuat

berdasarkan konvensi tentang keanekaragaman hayati).

Sebagai tambahan, beberapa organisasi konservasi

internasional telah mengidentifikasi daerah-daerah

khusus yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati

yang tinggi

4. Dokumentasi

Informasi yang diperlukan didapatkan dari kontrakkontrak

pembelian, sewa atau daftar tanah nasional atau

regional (national/regional land registry)

Pada level nasional, berbagai instansi publik yang

bertanggung jawab untuk perlindungan dan konservasi

lingkungan dapat menyimpan informasi tentang area

yang secara nasional dan internasional dilindungi

dan daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati

bernilai tinggi. Sebagai tambahan, Strategi Nasional

Keanekaragaman Hayati (National Biodiversity

Strategies) dan Rencana Aksi umumnya mencakup

informasi dan daftar daerah yang dilindungi dan daerah

dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Version 3.0

17


IP

Set Protokol Indikator: EN

5. Referensi

• Ramsar Convention on Wetlands, 1971

• UNESCO World Heritage Sites

• UN Biosphere Reserves

• National Diversity Strategies and Action Plans

prepared under the Convention on Biological

Diversity

• Conservation International’s Biodiversity Hotspots

and Wilderness Area.

• WWF’s Global 200 Ecoregion

• Bird Life International’s Important Bird Areas

• IUCN’s Centres of Plant Diversity

18

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN12 Uraian atas berbagai dampak

signifikan yang diakibatkan oleh

aktivitas, produk, dan jasa organisasi

terhadap keanekaragaman

hayati di daerah yang diproteksi

dan di daerah yang memiliki

keanekaragaman hayati bernilai

tinggi di luar daerah yang diproteksi

1. Relevansi

Indikator ini memberikan informasi atas dampak yang

signifikan (baik langsung maupun tidak langsung) yang

ditimbulkan organisasi terhadap keanekaragaman hayati

di daerah-daerah yang diproteksi dan di daerah dengan

kenakeragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang

diproteksi. Indikator ini juga memberikan latar belakang

pemahaman (dan pengembangan) terhadap strategi

organisasi untuk menekan dampak dimaksud. Dengan

meminta informasi kualitatif yang terstruktur, indikator

tersebut memungkinkan pembandingan antarorganisasi

dan periode terkait dengan ukuran, skala, dan sifat

dampak yang terjadi.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan dampak signifikan yang terjadi atas

keanekaragaman dikaitkan dengan aktivitas,

produk dan jasa organisasi, termasuk dampak

langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan

(misalnya dalam rantai pasokan)

2.2 Laporkan sifat dari dampak langsung maupun tidak

langsung yang signifikan terhadap keankeragaman

hayati dengan mengacu pada satu atau beberapa

hal berikut ini:

• Konstruksi atau penggunaan pabrik

manufaktur, tambang, dan infrastruktur

transportasi

• Polusi (diperkenalkannya substansi yang tidak

secara alamiah muncul dalam sebuah habitat)

• Diperkenalkannya spesies yang tidak ganas,

pest dan patogenik

• Pengurangan spesies

• Pelestarian habitat

2.3 Laporkan dampak positif dan negatif signifikan

yang langsung maupun tidak langsung dengan

acuan berikut ini:

• Spesies yang terkena dampak

• Luasnya areal yang terkena dampak

• Lamanya dampak

• Kemungkian tidak bisa dikembalikannya

(reversibilty and irreversibility) dampak

dimaksud

3. Definisi

Dampak signifikan

Dampak yang sifnifikan dapat merusak integritas sebuah

daerah geografis baik secara langsung maupun tidak

langsung. Hal ini terjadi dengan mengubah secara

signifikan fitur ekologis, struktur dan fungsi-fungsi yang

terkait dengan cakupan daerah menyeluruh dalam

kurun waktu jangka panjang. Hal ini berarti bahwa

habitat, level populasi dan/atau spesies khusus yang

mengakibatkan habitat tersebut penting menjadi tidak

berkelanjutan.

Pada tingkatan spesies, sebuah dampak signifikan

mengakibatkan penurunan populasi dan/atau

perubahan dalam distribusi sehingga rekrutmen natural

generasi (reproduksi atau imigrasi dari daerah yang

tidak terkena dampak) tidak dapat kembali lagi ke level

sebelumnya. Sebuah dampak signifikan dapat juga

mempengaruhi subsistensi atau penggunaan sumber

daya komersial pada tingkatan di mana pengguna

terkena dampak pada kurun waktu panjang.

4. Dokumentasi

Informasi untuk indikator ini dapat diketemukan dalam

sistem pengelolaan lingkungan organisasi atau dari

dokumentasi internal lainnya. Jika tersedia, informasi

dapat juga diperoleh dari penilaian dampak sosial dan

lingkungan dan/atau penilaian daur hidup, dan dari hulu

(upstream)/hilir (downstream) organisasi dalam rantai

pasokan (supply chain).

5. Referensi

• GRI Crosss-Reference: GRI Biodiversity Resource

Document

• Perubahan proses ekologis melebihi batas

yang alamiah

Version 3.0

19


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN13 Perlindungan dan Pemulihan

Habitat

1. Relevansi

Strategi keanekaragaman hayati mencakup kombinasi

unsur-unsur yang terkait dengan pencegahan,

pengelolaan, dan pemulihan atas kerusakan yang

terjadi pada habitat alami sebagai akibat dari aktivitas

organisasi. Indikator ini mengukur implementasi dari

strategi khusus untuk mencegah atau memulihkan

dampak negatif yang terkait dengan kegiatan organisasi.

Dengan adanya keyakinan atas integrasi habitat alamiah

bisa meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas

lingkungan, sumber daya serta penerimaan masyarakat

sekitar.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini merujuk pada daerah-daerah di mana

perbaikan telah selesai atau daerah dimaksud

telah secara aktif dilindungi. Area yang operasinya

masih aktif dapat dimasukkan jika daerah tersebut

memenuhi definisi sebagai daerah yang diproteksi

dan dipulihkan.

2.2 Lakukan penilaian terhadap area didasarkan pada

kondisi akhir periode pelaporan

2.3 Laporkan ukuran dan lokasi semua habitat di

daerah lindung dan/atau daerah yang dipulihkan

(dalam ukuran hektar), dan apakah keberhasilan

pemulihan disetujui oleh profesional independen

dari luar. Jika daerah tersebut lebih luas dari 1 km2,

agar dilaporkan dalam satuan km2.

3. Definisi

Daerah yang dipulihkan

Daerah yang dipergunakan dalam atau dipengaruhi oleh

aktivitas operasional, di mana perbaikan telah dilakukan

terhadap lingkungan dimaksud hingga tercapai kondisi

awal atau kondisi yang didukung oleh ekosistem yang

sehat dan yang berfungsi baik.

Daerah yang dilindungi

Daerah yang dilindungi dari kerusakan selama aktivitas

operasional, di mana lingkungan tetap berada pada

kondisi awalnya dengan ekosistem yang sehat dan

berfungsi baik.

4. Dokumentasi

Informasi atas daerah yang dilindungi dapat diperoleh

dari dokumentasi sistem manajemen lingkungan

perusahaan, rencana lokasi, penilaian terhadap dampak

sosial dan lingkungan atau kebijakan organisasi.

Informasi atas restorasi tanah (seperti persyaratan

restorasi tanah) dapat diperoleh dari kontrak leasing,

sewa atau pembelian tanah atau dari aktivitas penilaian

dampak sosial dan lingkungan atau dari daftar risiko.

5. Referensi

Tidak ada.

2.4 Laporkan apakah terdapat kemitraan dengan

pihak ketiga untuk melindungi atau memperbaiki

daerah yang dihuni habitat di luar daerah di mana

organisasi telah mengawasi dan melaksanakan

restorasi dan perlindungan.

20

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana

mendatang untuk mengelola

dampak terhadap keanekaragaman

hayati

1. Relevansi

Kinerja yang dikaitkan dengan kebijakan

keanekaragaman hayati, sasaran dan komitmen

tergantung pada ada tidaknya program yang terstruktur

untuk mengelola dampak yang terjadi. Ada tidaknya

struktur program menjadi sangat penting ketika regulasi

nasional tidak menyediakan referensi yang jelas bagi

rencana organisasi dalam pengelolaan keanekaragaman

hayati

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi atas program dan target dapat diperoleh

dari petunjuk manajemen atau dari Sistem Manajemen

Lingkungan organisasi, penilaian dampak sosial dan

lingkungan, kebijakan CSR atau register risiko.

5. Referensi

Tidak ada.

Indikator ini memungkinkan para pemangku

kepentingan menganalisis seberapa baik strategi,

aktivitas dan rencana ke depan organisasi dalam

mengungkapkan dampak potensial terhadap

keanekaragaman hayati. Kualitas pendekatan organisasi

dalam mengelola dampak terhadap keanekaragaman

hayati akan mempengaruhi eksposur terhadap risiko

seperti rusaknya reputasi, denda, atau penolakan

terhadap rencana atau izin operasi. Tindakan-tindakan

untuk melindungi atau memperbaiki habitat dan spesies

menjadi sangat relevan

2. Kompilasi

2.1 Jika aturan nasional berpengaruh terhadap strategi,

aktivitas dan rencana organisasi sebagaimana

dilaporkan dalam indikator, hal tersebut seharusnya

dicatat

2.2 Laporkan strategi organisasi untuk merealisasikan

kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman

hayati yang mencakup:

• Pengintegrasian pertimbangan atas

keanekaragaman hayati dalam alat-alat analisis

seperti penilaian dampak lingkungan

• Metodologi untuk menentukan eksposur risiko

dari keanekaragaman hayati

• Menetapkan target dan tujuan khusus\

• Proses pemantauan

• Pelaporan publik

2.3 Laporkan tindakan yang sedang berjalan untuk

mengelola risiko keanekaragaman hayati

sebagaimana diuraikan pada EN11 dan EN12 atau

rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut di

masa mendatang

Version 3.0

21


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN15 Jumlah spesies berdasarkan

tingkat risiko kepunahan yang

masuk dalam Daftar Merah IUCN

(IUCN Red List Species) dan yang

masuk dalam daftar konservasi

nasional dengan habitat di daerahdaerah

yang terkena dampak

operasi

1. Relevansi

Indikator ini membantu organisasi dalam

mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dapat

membahayakan spesies tanaman dan hewan yang

terancam punah. Dengan mengidentifikasi berbagai

ancaman ini, organisasi dapat memulai langkah-langkah

yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kepunahan

spesies tersebut. Daftar merah IUCN (IUCN Red List) dan

daftar konservasi spesies nasional dapat membantu

menentukan sensitivitas habitat di daerah-daerah yang

terkena dampak operasi organisasi, dan menentukan

penting tidaknya habitat dimaksud dari sudut pandang

manajemen.

3. Definisi

IUCN Red List species:

Sejumlah spesies tertentu, tumbuhan dan binantang,

dengan status konservasi global sebagaimana

ditetapkan oleh International Union for the Conservation

of Nature and Natural Resources (IUCN)

4. Dokumentasi

Informasi atas terdaftarnya spesies dalam IUCN Red

List dan Daftar Konservasi Nasional dapat diperoleh

dari kantor konservasi nasional/regional, pemerintahan

lokal, atau LSM lingkungan hidup. Untuk organisasi

yang beroperasi di dalam atau berdekatan dengan

daerah yang dilindungi atau daerah dengan nilai

keanekaragaman hayati yang tinggi, studi perencanaan

atau bahan lainnya yang diizinkan bisa jadi mengandung

informasi tentang keanekaragaman hayati dalam daerah

yang diproteksi.

5. Referensi

• IUCN Red List of Threatened Species.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan lokasi habitat yang terkena dampak

operasi organisasi yang mencakup spesies dalam

IUCN Red List dan Daftar Konservasi Nasional

2.2 Laporkan jumlah spesies dalam habitat yang

terkena dampak aktivitas organisasi, dengan

menunjukkan satu dari beberapa level risiko berikut

ini:

• Sangat terancam

• Terancam

• Rawan terancam/Labil (Vulnerable)

• Hampir terancam

• Tidak perlu diperhatikan

22

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca

yang sifatnya langsung maupun

tidak langsung dirinci berdasarkan

berat

1. Relevansi

Emisi gas rumah kaca adalah penyebab utama terjadinya

perubahan iklim. Fenomena ini telah diatur dengan

UNFCCC (United Nations Framework Convention on

Climate Change) dan Protokol Kyoto. Berbagai aturan

nasional dan internasional yang berbeda serta sistem

insentif (misalnya sertifikat perdagangan gas rumah

kaca- trading climate certificate) dimaksudkan untuk

mengendalikan volume emisi gas rumah kaca serta

memberi insentif terhadap upaya pengurangan emisi

gas rumah kaca tersebut.

Indikator ini dapat dipergunakan bersama-sama

dengan KL17 untuk menjelaskan target regulasi

atau sistem perdagangan baik pada level nasional

maupun internasional. Kombinasi emisi langsung dan

tidak langsung memberikan petunjuk pada implikasi

biaya terhadap perpajakan atau sistem perdagangan

organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Tersedia berbagai metodologi konversi yang

berbeda untuk menghitung jumlah gas rumah kaca

berdasarkan sumbernya. Tunjukkan standar yang

dipergunakan, dan tunjukkan metodologi yang

terkait dengan data dalam hubungannya dengan

kategori berikut ini:

• Ukuran langsung (misalnya continuous online

analyzers dll)

• Perhitungan berdasarkan data spesifik

lapangan (misal untuk analisis komposisi

gasoline)

• Perhitungan berdasarkan default data; dan

• Estimasi-estimasi. Jika estimasi dipergunakan

karena ketiadaan angka default, tunjukkan

angka basis mana yang didapatkan

Perincian lebih lanjut dari kompilasi atas indikator

ini tersedia di WRI/WBCSD GHG Protocol dan di

dalam dokumen IPCC sebagai terdaftar dalam

refensi

2.2 Identifikasikan emisi langsung gas rumah kaca dari

semua sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh

organisasi, termasuk:

• Listrik, panas atau uap yang dihasilkan

(sebagaimana dilaporkan dalam KL3)

• Proses pembakaran (combustions) lain seperti

flaring

• Proses fisik dan kimiawi

• Tranportasi material, produk dan buangan

• Venting

• Fugitive emissions

Emisi yang berasal dari proses dan sumber

pembakaran (combustions) akan terkait dengan

energi primer langsung dari sumber tidak

terbarukan dan terbarukan sebagaimana dilaporkan

dalam EN3. Perlu dicatat bahwa emisi CO2 langsung

dari pembakaran biomassa tidak termasuk tetapi

dilaporkan secara terpisah sesuai dengan GHG

Protocol Corporate Standard (edisi revisi).

2.3 Dapatkan emisi tidak langsung gas rumah kaca yang

dihasilkan dari listrik, panas dan uap yang dibeli (hal

ini terkait dengan konsumsi energi yang dilaporkan

dalam EN4).

Emisi tidak langsung lainnya (seperti perjalanan

dinas yang dilakukan) tidak dimasukkan karena

emisi tersebut telah tercakup dalam EN17.

2.4 Laporkan total emisi gas rumah kaca sebagai

jumlah dari emisi langsung dan tidak langsung

(sebagaimana dalam butir 2.2 dan 2.3 di atas) dalam

satuan ton CO2 ekuivalen.

3. Definisi

Emisi langsung

Emisi dari sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan

oleh organisasi. Sebagai contoh, emisi langsung yang

terkait dengan pembakaran (combustions) akan

meningkat akibat pembakaran bahan bakar untuk

energi dalam batasan operasional organisasi.

Emisi tidak langsung

Emisi yang dihasilkan dari aktivitas organisasi tetapi

dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang

dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam

konteks indikator ini, emisi tidak langsung mengacu

pada emisi gas rumah kaca yang timbul dari llistrik,

panas atau uap yang dikonsumsi oleh organisasi.

Version 3.0

23


IP

Set Protokol Indikator: EN

CO2 dan ekuivalennya

CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk

membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca

didasarkan pada global warming potential (GWP). CO2

ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan

tonnage dari gas dengan GWP terkait.

4. Dokumentasi

Emisi yang terjadi akibat penggunaan energi langsung

dan tidak langsung dapat dihitung dari data yang

dilaporkan pada EN 3 dan EN 4.

5. Referensi

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative.

Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan

dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD

(the World Business Council for Sustainable

Development).

• Kyoto Protocol, 1997

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),

Climate Change 2001, Working Group I: The

Scientific Basis

24

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN17 Emisi gas rumah kaca

tidak langsung lainnya diperinci

berdasarkan berat

1. Relevansi

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama

perubahan iklim. Hal ini telah diatur dalam UNFCCC

(UN Framework Convention on Climate Change) dan

Protokol Kyoto. Untuk beberapa organisasi, emisi

gas rumah kaca tidak langsung jauh lebih besar

dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca langsung.

Pengukuran dan upaya untuk mengurangi emisi tidak

langsung menunjukkan kepemimpinan organisasi

dalam menekan perubahan iklim dan pada akhirnya

dapat meningkatkan reputasi organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas yang timbul

akibat penggunaan energi tidak langsung. Tidak

perlu dimasukkan emisi tidak langsung dari listrik,

panas dan uap yang dikonsumsi karena aspek ini

sudah dicakup dalam EN16.

2.2 Sebagai tambahan, dapatkan aktivitas organisasi

yang mengakibatkan emisi tidak langsung dan

tentukan jumlahnya (misalnya perjalanan bisnis,

perjalanan pegawai komuter).

Ketika memutuskan seberapa jauh aktivitas berikut

relevan, pertimbangkan apakah emisi akibat

kegiatan tersebut:

• Lebih besar dibandingkan dengan kegiatan

lain yang mengakibatkan emisi langsung atau

emisi tidak langsung dalam kaitannya dengan

penggunaan energi (as reported in EN16).

• Dipandang sangat kritis oleh pemangku

kepentingan.

• Bisa ditekan secara signifikan oleh organisasi.

3. Definisi

Emisi tidak langsung

Emisi yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi tetapi

dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang

dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam

konteks indikator ini, emisi tidak langsung tidak

mencakup emisi yang dihasilkan akibat mengkonsumsi

listrik, tenaga panas dan uap yang berasal dari luar

organisasi (seperti untuk transportasi dan kemasan).

CO2 dan ekuivalennya

CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk

membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca

didasarkan pada GWP (global warming potential). CO2

ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan

tonnage gas dengan GWP terkait.

4. Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari pemasok barang dan

jasa dari luar perusahaan. Untuk beberapa jenis emisi

tidak langsung seperti perjalanan dinas, organisasi perlu

menggabungkan catatannya sendiri dengan data yang

berasal dari luar perusahaan untuk mendapatkan angka

estimasi.

5. Referensi

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative.

Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan

dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD

(the World Business Council for Sustainable

Development

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),

Climate Change 2001, Working Group I: The

Scientific Basis

• Kyoto Protocol, 1997

2.3 Melaporkan jumlah emisi GHG tidak langsung

sebagaimana diidentifikasi dalam tonnage CO2

ekuivalen.

Version 3.0

25


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN18 Inisiatif untuk mengurangi

emisi gas rumah kaca dan

pencapaiannya

1. Relevansi

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab dari

perubahan iklim. Hal ini diatur oleh UNFCCC (UN

Framework Convention on Climate Change) dan Protokol

Kyoto. Sebagai akibatnya aturan dan sistem insentif

internasional dan nasional yang berbeda-beda (seperti

sertifikasi perdagangan gas rumah kaca - climate trading

certification) dimaksudkan untuk mengendalikan

volume dan memberikan insentif atas pengurangan

emisi gas rumah kaca. Kalau dimonitor secara

menyeluruh, berbagai emisi dapat dikurangi secara

efektif (misalnya dengan memilih secara cermat bahan

baku/jasa/kapasitas produksi yang hemat energi).

Indikator ini dapat dipergunakan bersamaan EN16 dan

EN17 dalam menentukan dan memonitor target dengan

memperhatikan regulasi atau sistem perdagangan baik

pada level internasional maupun nasional.

Menekan emisi gas rumah kaca dapat memperbaiki

kinerja produk dan jasa dalam sebuah siklus hidup dan

bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang programprogram

yang akrab lingkungan .

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi yang diperoleh dari EN16 dan EN17, dari

pengukuran emisi, dari data akuntansi atau data

estimasi. Informasi atas initiatif kemungkinan dapat

diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan oleh

departemen/bagian yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan lingkungan.

5. Referensi

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative.

Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan

dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD

(the World Business Council for Sustainable

Development.

• Kyoto Protocol, 1997

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),

Climate Change 2001, Working Group I: The

Scientific Basis.

2. Kompilasi

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas akibat

konsumsi semua sumber daya yang dimiliki

atau dikendalikan oleh organisasi sebagaimana

tercantum EN16 serta yang dihasilkan akibat

konsumsi energi tidak langsung dan aktivitas

organisasi sebagaimana dalam EN17. Bedakan

antara pengurangan emisi yang wajib (mandatory)

dan sukarela (voluntary) .

2.2 Laporkan inisiatif yang dilakukan untuk menekan

emisi gas rumah kaca termasuk areal di mana

inisiatif tersebut diimplementasikan.

2.3 Laporkan secara kuantitatif dalam tonnage CO2

ekuivalen seberapa besar pengurangan emisi gas

rumah kaca selama periode pelaporan sebagai

akibat dari inisiatif yang dilakukan.

26

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN19 Emisi bahan kimia yang

merusak lapisan ozon (ozonedepleting

substances/ODS) dirinci

berdasarkan berat

1. Relevansi

Lapisan ozon (O 3 ) mencegah sebagian besar radiasi

ultra-violet yang berbahaya secara biologis. Protokol

Montreal mengatur tahapan pengurangan ODS secara

internasional. Pengukuran emisi ODS memungkinkan

dilakukannya penilaian tingkat kepatuhan organisasi

terhadap aturan yang berlaku sekarang maupun

yang akan datang dan risikonya. Hal ini relevan

khususnya bagi organisasi yang proses, produk dan

jasanya menggunakan ODS dan oleh karenanya harus

menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar sejalan

dengan tahapan komitmen yang telah dibuat. Hasil

yang dicapai organisasi dalam mengurangi ODS dapat

menunjukkan level kepemimpinan organisasi dalam

teknologi dan posisi daya saing.

2. Kompilasi

2.1 ODS yang terkandung dalam atau keluar dari

produk selama pemakaian dan pengurangannya

tidak tercakup dalam indikator ini.

2.2 Emisi substansi yang tercakup dalam Annex A, B, C

dan E dari Protokol Montreal.

3. Definisi

Bahan perusak lapisan ozon (Ozone-depleting

substances/ODS)

Substansi/bahan dengan potensi pengurang lapisan

ozon (ozone depletion potential/ODP) lebih besar dari 0

dapat mengurangi laporan ozon stratosfir. Kebanyakan

ODS dikendalikan oleh Protokol Montreal dan

amendemennya yang mencakup CFC-11 dan CFC-12

yang mengakibatkan deplesi ozon.

CFC-11 ekuivalent

CFC-11 adalah ukuran yang dipergunakan untuk

membandingkan berbagai substansi berdasarkan ODPnya.

Level – 1 menggambarkan kemampuan CFC-11 dan

CFC-12 merusak lapisan ozon.

4. Dokumentasi

Informasi dapat diturunkan dari pengukuran dan

akuntansi internal.

5. Referensi

Protokol Montreal tentang substansi yang

mengurangi lapisan ozon.

• UN Environment Programme (UNEP) Halon

Handbook.

2.3 Idenfikasi emisi dari ODS dengan menggunakan

formula sbb:

Emisi = produksi + impor – ekspor substansi ODL

Produksi = substansi yang dihasilkan – substansi

yang dirusak akibat teknologi – substansi yang

dipergunakan dalam menghasilkan zat kimia

lainnya.

Catatan: ODS yang didaur ulang dan dipakai ulang

tidak diperhitungkan sebagai produksi

2.4 Laporkan berapa tonnage emisi ODS spesifik dan

CFC – 11 equivalent.

Version 3.0

27


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN20 NOx, SOx dan emisi udara

signifikan lainnya yang diperinci

berdasarkan jenis dan berat

1. Relevansi

Indikator ini mengukur skala emisi udara dari organisasi

yang dapat menunjukkan ukuran dan seberapa penting

emisi tersebut dibandingkan dengan organisasi lain.

Polusi udara berdampak buruk terhadap kesehatan

habitat, manusia dan hewan. Kerusakan mutu udara,

pengasaman, degradasi hutan serta kepedulian

masyarakat tentang kesehatan telah mendorong

dikeluarkannya aturan-aturan lokal dan internasional

untuk mengendalikan emisi udara. Berkurangnya

tingkat polusi akan meningkatkan kualitas kesehatan

pekerja dan masyarakat sekitar. Pengurangan polusi

atau peningkatan kinerja yang melebihi aspek ketaatan

(beyond compliance) akan meningkatkan hubungan

baik dengan masyarakat sekitar dan pekerja. Besarnya

volume emisi juga mempunyai implikasi langsung

terhadap biaya organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan emisi udara yang signifikan dan

hitung beratnya.

2.2 Karena menghitung emisi udara tertentu seperti

NOx cukup kompleks, perlu ditunjukkan metodologi

yang dipergunakan untuk penghitungan dimaksud,

dengan memilih salah satu dari pendekatan berikut

ini:

• Ukuran langsung emisi (seperti online

analyzers)

• Perhitungan berdasarkan data spesifik

lapangan

• Perhitungan berdasarkan data default atau

• Estimasi (jika estimasi dipergunakan karena

ketiadaan angka default, tunjukkanlah angka

basis yang mana yang dipergunakan)

• HAP (hazardeous air pollutants)

• Emisi Cerobong dan yang keluar

• PM (particulate matter) atau

• Kategori standar lain untuk emisi udara yang

diidentifikasikan dalam regulasi

3. Definisi

Emisi udara yang signifikan

Emisi udara yang diatur dengan konvensi internasional

dan/atau aturan/hukum nasional, termasuk emisi yang

mendapat izin lingkungan (environmental license) untuk

operasi organisasi.

4. Dokumentasi

IInformasi dapat diperoleh dari pengukuran emisi,

perhitungan dari data akuntansi atau estimasi.

5. Referensi

• Geneve Protocol to the Convention on Long-range

Transboundary Air Pollution, 1979.

• Helsinki Protocol to the Convention on Long-range

Transboundary Air Pollution, 1985.

• Rotterdam Convention on the Prior Informed

Consent (PIC) Procedure, 1998.

• Stockholm Convention on Persistent Organic

Pollutants (POPs) (Annex A, B and C), 2001.

• Sofia Protocol to the Convention on Long-range

Transboundary Air Pollution, 1988.

• Gothernburg Protocol to the 1979 Convention on

Long-range Transboundary Air Pollution to abate

acidification, eutrophication, and ground-level

ozone.

2.3 Laporkan berat emisi udara (dalam kilogram atau

kelipatan seperti tonnage) untuk masing-masing

kategori berikut ini:

• NO x

• SO x

• POP (persistent organic pollutants)

• VOC (volatile organic compounds)

28

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN21 Jumlah buangan air

menurut kualitas dan tempat

pembuangannya

1. Relevansi

Kuantitas dan kualitas air yang dibuang oleh organisasi,

berkaitan langsung dengan dampak ekologi dan

biaya operasional. Dengan meningkatkan kualitas

air yang dibuang dan atau mengurangi jumlahnya

secara progresif, organisasi memiliki peluang untuk

mengurangi dampak buangan terhadap lingkungan

sekitar. Pembuangan limbah cair (effluent) yang

mengandung bahan kimia atau nutrisi tinggi (nutrient),

terutama nitrogen, fosfor atau potasium, jika tidak

dikelola, bisa berdampak signifikan terhadap air di

tempat pembuangannya. Pada akhirnya, hal ini dapat

mempengaruhi kualitas air yang tersedia untuk

organisasi dan hubungan organisasi dengan masyarakat

serta pengguna air lainnya.

Pembuangan limbah cair (effluent) atau pengolahannya

melalui instalasi pengolahan air limbah tidak

hanya mengurangi tingkat polusi, namun juga bisa

menurunkan biaya finansial dan risiko terkena sanksi

hukum akibat pelanggaran peraturan di bidang

lingkungan. Hal ini akan meningkatkan keberadaan

organisasi untuk diterima masyarakat (social license to

operate).

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan pembuangan air yang terencana dan

tidak terencana (kecuali air tadah hujan dan saluran

limbah domestik) menurut tujuan dan jelaskan

pengolahan yang dilakukan. Jika organisasi tidak

memiliki suatu ukuran (meter) untuk mengukur

pembuangan air, pembuangan itu diestimasi

dengan mengurangkan perkiraan volume yang

dikonsumsi di tempat dari volume yang diambil,

seperti yang dilaporkan dalam EN8.

2.2 Laporkan jumlah volume pembuangan air yang

terencana dan tidak terencana dalam meter kubik

per tahun (m3/tahun) menurut:

• Tujuan;

• Metode pengolahan; dan

Demand (BOD), Jumlah Suspended Solid (TSS),

dan lain-lain. Pilihan kualitas parameter tertentu

bervariasi tergantung produk/jasa/operasi

organisasi. Pemilihan parameter harus konsisten

dengan yang digunakan dalam sektor organisasi.

Air bersih mengacu pada air yang memenuhi ketentuan

nasional untuk kualitas air segar saat meninggalkan

batas organisasi. Berarti bisa berupa air segar yang

kualitasnya belum dipengaruhi oleh pemakaian

organisasi, atau air limbah yang diolah untuk memenuhi

standar air segar sebelum dibuang.

3. Definisi

Jumlah Pembuangan Air

Jumlah air limbah yang dibuang selama periode

pelaporan ke bawah permukaan air, permukaan air,

saluran yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa,

fasilitas pengolahan dan air tanah, melalui:

• Titik pembuangan tertentu (titik sumber

pembuangan)

• Penyebaran di seluruh permukaan tanah atau

dengan cara yang tidak jelas (tidak ada titik

sumber pembuangan); atau

• Air limbah dipindahkan dari organisasi melalui

truk. Pembuangan air tadah hujan atau saluran

limbah domestik tidak dianggap sebagai

pembuangan air.

4. Dokumentasi

Sumber informasi volume air yang dibuang oleh

organisasi termasuk meteran air (titik sumber

pembuangan atau saat pembuangan melalui pipa) dan

perizinan.

5. Referensi

• MARPOL Convention (International Convention for

the Prevention of Pollution of Ships), 1973.

• Stockholm Convention on Persistent Organic

Pollutant (POPs),2001.

• Penggunaan kembali oleh organisasi lain.

2.3 Organisasi yang membuang limbah cair atau air

yang sudah mengalami pemrosesan (process

water) harus melaporkan kualitas air menurut

volume limbah cair dengan menggunakan standar

parameter limbah cair seperti Biological Oxygen

Version 3.0

29


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN22 Jumlah berat limbah menurut

jenis dan metode pembuangan

1. Relevansi

Data limbah selama beberapa tahun dapat

menunjukkan tingkat kemajuan organisasi terhadap

upaya pengurangan limbah. Hal ini juga menunjukkan

adanya penyempurnaan dalam efisiensi proses dan

peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang finansial,

pengurangan limbah memberikan kontribusi langsung

pada penurunan biaya bahan, biaya pengolahan, dan

biaya pembuangan.

Informasi tentang tempat pembuangan

mengungkapkan sampai sejauh mana organisasi

mengelola keseimbangan antara pilihan tempat

pembuangan dan dampak lingkungan yang

ditimbulkannya (un-even environmental impact).

Misalnya, penimbunan (land filling) dan aktivitas daur

ulang menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan

imbas residu. Strategi pengurangan limbah yang umum,

lebih menekankan pada pilihan prioritas pemulihan,

penggunaan kembali, atau daur ulang, dibanding pilihan

pembuangan lainnya, jika memungkinkan.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah limbah yang diciptakan oleh

operasi organisasi, menurut:

• Limbah berbahaya (sesuai definisi legislasi

nasional pada titik penciptaan- generation

point); dan

• Limbah tidak berbahaya (semua bentuk lain

limbah padat atau cair selain air limbah).

2.2 Jika data berat tidak tersedia, estimasikan berat

dengan menggunakan informasi yang tersedia

mengenai kepadatan (density) limbah dan volume

yang dihasilkan, keseimbangan massa, atau

informasi serupa.

2.3 Laporkan jumlah limbah dalam ton menurut

jenis sesuai dengan poin 2.1 untuk setiap metode

pembuangan berikut:

• Dijadikan kompos

• Penggunaan kembali

• Dibuang ke tempat pembuangan (landfill)

• Sumur injeksi dalam (deep well injection)

• Penyimpanan di tempat;

• Dan lain-lain (harus dispesifikasikan oleh

organisasi)

• diidentifikasikan dalam regulasi

2.4 Laporkan bagaimana ketentuan metode

pembuangan :

• Dibuang langsung oleh organisasi atau jika

tidak, menggunakan konfirmasi langsung

• Informasi yang diberikan oleh kontraktor

pembuangan limbah; atau

• Standar organisasi mengenai kontraktor

pembuangan limbah.

3. Definisi

Metode Pembuangan

Metode pengolahan atau pembuangan limbah,

meliputi pengolahan menjadi kompos (composting),

penggunaan kembali, daur ulang, perbaikan,

pembakaran, dibuang ke tempat pembuangan (landfill),

sumur injeksi dalam, dan penyimpanan di tempat.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial antara lain audit limbah

eksternal oleh penyedia jasa pembuangan atau

laporan limbah dari penyedia jasa ini, seperti tagihan

pengolahan limbah internal, sistem akuntansi, serta

departemen/bagian atau manajemen pengadaan.

5. Referensi

• Ban Amendment to the Basel Convention on the

Control of Transboundary Movements of Hazardous

Wastes and Their Disposal, 1989.

• London Dumping Convention, 1972.

• MARPOL Convention (International Convention for

the Prevention of Pollutions of Ships), 1973.

• Daur ulang

• Perbaikan

• Pembakaran (atau digunakan sebagai bahan

bakar);

30

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN23 Jumlah dan volume tumpahan

yang signifikan

1. Relevansi

Tumpahan bahan kimia, oli, dan bahan bakar, memiliki

dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar,

yang berpotensi mempengaruhi tanah, air, udara,

keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia.

Upaya sistematis untuk menghindari tumpahan

bahan berbahaya terkait langsung dengan kepatuhan

organisasi terhadap regulasi, risiko finansial akibat

hilangnya bahan baku, biaya pemulihan kembali, risiko

tuntutan hukum, dan merusak citra organisasi. Indikator

ini juga berfungsi sebagai ukuran tidak langsung dalam

mengevaluasi keterampilan organisasi dalam melakukan

pengawasan.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan semua tumpahan signifikan yang

tercatat dan volumenya.

2.2 Laporkan jumlah dan volume total tumpahan

signifikan yang tercatat.

2.3 Untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam

laporan keuangan organisasi, laporkan tambahan

informasi berikut ini:

3. Definisi

Tumpahan

Terbuang tanpa disengaja bahan berbahaya yang bisa

mempengaruhi kesehatan manusia, tanah, tumbuhan,

badan air (seperti sungai, danau dan sejenisnya), dan air

tanah.

Tumpahan signifikan

Semua tumpahan yang tercakup dalam laporan

keuangan organisasi (yang menimbulkan kewajiban)

atau yang dicatat sebagai tumpahan oleh organisasi.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial yang terkait dengan

tumpahan bahan bakar, minyak, dan bahan kimia, bisa

menjadi catatan internal dalam sistem manajemen

lingkungan yang ada, seperti laporan resmi yang dibuat

untuk/oleh badan lingkungan yang berwenang.

5. Referensi

Tidak ada.

• Tujuan;

• Metode pengolahan; dan

• Penggunaan kembali oleh organisasi lain.

--

Tumpahan minyak (permukaan tanah

atau air);

--

Tumpahan bahan bakar (permukaan

tanah atau air);

--

Tumpahan limbah (permukaan tanah atau

air);

--

Tumpahan kimia (terutama permukaan

tanah atau air); dan

--

Lain-lain

2.4 Laporkan dampak tumpahan.

Version 3.0

31


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN24 Berat limbah yang diangkut,

diimpor, diekspor, atau diolah yang

dianggap berbahaya menurut

Basel Convention Annex I, II, III, dan

VIII, dan persentase limbah yang

diangkut secara internasional.

1. Relevansi

Manajemen limbah berbahaya merupakan bidang utama

yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Pengangkutan limbah berbahaya yang tidak memadai,

khususnya ke negara-negara dengan infrastruktur dan

regulasi nasional yang lemah dalam menangani limbah

serupa, dapat membahayakan baik kesehatan manusia

maupun lingkungan. Di samping itu, manajemen limbah

berbahaya yang lemah mengakibatkan timbulnya

kewajiban sehubungan dengan pelanggaran regulasi

nasional dan internasional serta berpotensi merusak

reputasi.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan limbah berbahaya yang diangkut

oleh atau atas nama organisasi dalam periode

pelaporan menurut tujuan.

2.2 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya yang

diangkut dengan menggunakan persamaan berikut:

Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut

menurut tujuan

=

berat limbah berbahaya yang diangkut menuju

organisasi dari sumber/pemasok eksternal yang

tidak dimiliki oleh organisasi.

+

Berat limbah berbahaya yang diangkut dari

organisasi menurut tujuan ke sumber/pemasok

eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi

+

Berat limbah berbahaya yang diangkut secara

nasonal dan/atau internasional menurut tujuan

antara lokasi yang dimiliki, disewa atau dikelola oleh

organisasi.

2.4 Identifikasikan proporsi jumlah limbah berbahaya

menurut tujuan yang diangkut dari organisasi ke

lokasi di luar negeri. Masukkan semua limbah yang

meninggalkan batas organisasi dan melintasi batas

internasional, kecuali pemindahan antara lokasi

organisasi yang berbeda.

2.5 Identifikasikan porsi jumlah limbah yang telah

diolah, diangkut, dan diekspor organisasi menurut

tujuan

2.6 Identifikasikan porsi jumlah limbah menurut tujuan

yang telah diolah oleh sumber/pemasok eksternal,

yang diangkut, diekspor, atau diimpor oleh

organisasi.

2.7 Konversikan volume ke perkiraan berat dengan

penjelasan singkat mengenai metodologi yang

digunakan.

2.8 Laporkan informasi berikut ini dalam kilogram atau

ton:

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut;

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diimpor;

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diekspor;

dan

• Jumlah berat limbah berbahaya yang telah

diolah

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial meliputi data tagihan dari

kontraktor logistik atau pembuangan, sistem akuntansi,

maupun departemen pengadaan atau manajemen

pasokan. Beberapa negara mensyaratkan dokumentasi

untuk menyertai pengiriman limbah berbahaya yang

memberikan semua data terkait untuk indikator ini.

5. Referensi

• Ban Amendment to the Basel Convention on the

Control of Transboundary Movements of Hazardous

Wastes and Their Disposal, 1989.

2.3 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya

menurut tujuan yang diangkut melewati batas

internasional dan yang memasuki batas organisasi.

Limbah yang diangkut antara lokasi organisasi yang

berbeda tidak dianggap sebagai impor.

32

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN25 Identitas, ukuran, status

proteksi dan nilai keanekaragaman

hayati badan air serta habitat terkait,

yang secara signifikan dipengaruhi

oleh pembuangan dan limpasan air

organisasi.

1. Relevansi

Indikator ini adalah pelengkap kualitatif terhadap

indikator kuantitatif pembuangan air yang membantu

menggambarkan dampak pembuangan. Pembuangan

dan limpasan yang memengaruhi habitat air bisa

berdampak signifikan terhadap ketersediaan sumber

daya air. Pengidentifikasian badan air yang dipengaruhi

oleh pembuangan, memberikan peluang untuk

menentukan aktivitas dalam wilayah yang perlu

mendapatkan perhatian (regions of significant concern),

atau wilayah di mana organisasi mungkin menghadapi

risiko tertentu sehubungan dengan kepentingan

komunitas, keterbatasan sumber daya air dan lain-lain.

2. Kompilasi

• Status sumber air, apakah termasuk area yang

dilindungi (secara nasional atau internasional);

dan

• Nilai keanekaragaman hayati (misalnya jumlah

spesies yang dilindungi).

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi mengenai status sumber air bisa diperoleh

dari kementerian yang menangani masalah air,

departemen pemerintah, atau penelitian yang

diprakarsai oleh organisasi atau institusi lain, seperti

studi dampak lingkungan.

5. Referensi

• IUCN Red List of Threatened Species .

• Ramsar Convention on Wetlands.

2.1 Identifikasikan badan air yang terpengaruh secara

signifikan oleh pembuangan air organisasi yang

memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut

ini:

• Pembuangan rata-rata 5% atau lebih dari

volume rata-rata tahunan badan air;

• Pembuangan berdasarkan nasihat profesional

yang tepat (misalnya dinas pemerintah kota-

(municipal authorities) yang diketahui memiliki

potensi dampak yang signifikan terhadap

badan air dan habitat terkait;

• Pembuangan ke badan air khususnya yang

dianggap sensitif oleh profesional karena

ukuran, fungsi, atau statusnya yang relatif

jarang, mengancam atau membahayakan

sistem (atau mendukung spesies tanaman atau

binatang tertentu yang berbahaya); atau

• Pembuangan apa pun ke daftar rawa Ramsar

– (Ramsar Listed Wetland) atau area konservasi

nasional atau internasional tanpa melihat

tingkat pembuangan.

2.2 Laporkan badan air yang terpengaruh secara

signifikan oleh pembuangan air berdasarkan kriteria

di atas, dengan menambahkan informasi mengenai:

• Ukuran badan air dalam meter kubik (m3);

Version 3.0

33


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN26 Inisiatif untuk mengurangi

dampak produk dan jasa terhadap

lingkungan dan sejauh mana

dampak pengurangan tersebut.

1. Relevansi

Di beberapa sektor, dampak produk dan jasa selama

fase pemakaiannya (misalnya konsumsi air untuk mesin

cuci) dan pada akhir umur manfaatnya bisa sama

atau bahkan lebih besar daripada fase produksinya.

Signifikansi dampak tersebut ditentukan baik oleh

perilaku pelanggan maupun oleh desain produk atau

jasa. Organisasi diharapkan melakukan pendekatan yang

lebih proaktif untuk menilai dan meningkatkan dampak

lingkungan dari barang dan jasa mereka.

Ukuran ini menilai tindakan yang telah dilakukan

organisasi untuk mengurangi dampak negatif dan

meningkatkan dampak positif rancangan produk dan

jasa serta penyerahannya.

Rancangan yang ramah lingkungan bisa membantu

mengidentifikasi peluang bisnis baru, diferensiasi

produk dan jasa, serta terciptanya inovasi teknologi.

Pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam

rancangan produk dan jasa bisa menurunkan risiko

ketidaksesuaian terhadap peraturan lingkungan di masa

datang, maupun meningkatkan reputasi.

• Effluent (misalnya kualitas air yang digunakan

selama produksi dan/atau pemakaian);

• Kebisingan; dan

• Limbah (misalnya bahan/kandungan

beracun yang tidak bisa ditarik kembali-non

reclaimable).

2.3 Laporkan secara kuantitatif sejauh mana

pengurangan dampak lingkungan barang dan

jasa selama periode pelaporan. Jika digunakan

gambaran orientasi pemakaian (misalnya

penggunaan air mesin cuci), tunjukkan dengan jelas

asumsi yang mendasari pola konsumsi atau faktor

normalisasi (misalnya hemat 10% penggunaan air

per 5 kg cucian).

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Informasi bisa diperoleh dari Penilaian Daur Hidup

Produk (PDHP) atau dokumen-dokumen yang terkait

dengan desain produk, pengembangan, dan pengujian.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Pada indikator ini, dampak berikut tidak dimasukkan

karena telah tercakup dalam Indikator Lingkungan:

• Penarikan produk (EN27); dan

• Dampak terhadap keanekaragaman hayati

(EN12)

2.2 Laporkan inisiatif untuk menghilangkan dampak

lingkungan yang paling signifikan dari barang dan

jasa dalam periode pelaporan yang terkait dengan:

• Penggunaan bahan (misalnya penggunaan

bahan yang tidak bisa diperbarui, intensitas

penggunaan energi, bahan beracun);

• Penggunaan air (misalnya volume yang

digunakan selama produksi dan/atau

pemakaiannya);

• Emisi (misalnya GHG, racun, emisi yang

mendeplesikan/pengurang lapisan ozon);

34

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN27 Persentase produk terjual dan

bahan kemasannya yang ditarik

kembali menurut kategori.

1. Relevansi

Pembuangan produk dan bahan kemasan pada akhir

fase pemakaian semakin meningkatkan tantangan

bagi lingkungan. Menciptakan sistem daur ulang dan

penggunaan kembali yang efektif dalam siklus produk

dapat meningkatkan efisiensi bahan dan sumber daya.

Hal ini juga mengurangi permasalahan dan biaya yang

terkait dengan pembuangan.

Indikator ini memberikan gambaran sampai sejauh

mana produk, komponen atau bahan yang ditarik

kembali dan berhasil dikonversikan menjadi bahan

yang berguna untuk proses produksi baru.

Indikator ini juga memberikan gambaran sejauh mana

organisasi mendesain produk dan kemasannya agar

bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Ukuran ini

bisa menjadi sumber diferensiasi daya saing pada sektor

yang mensyaratkan aturan formal untuk mendaur ulang

produk dan bahan kemasannya.

3. Definisi

Penarikan

Merujuk pada pengumpulan, penggunaan kembali atau

pendaurulangan produk dan bahan kemasannya pada

akhir masa manfaatnya. Pengumpulan dan pengolahan

produk bisa dilakukan oleh produsen atau kontraktor.

Hal ini merujuk pada produk dan bahan kemasannya

yang:

• Dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi;}

• Dipisahkan menjadi bahan mentah (misalnya

baja, kaca, kertas, plastik, dan lain-lain) atau

komponen; dan

• Digunakan oleh organisasi atau pengguna lain.

4. Dokumentasi

Tidak ada.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah produk dan bahan

kemasan yang ditarik (misalnya didaur ulang atau

digunakan kembali) pada akhir umur manfaatnya

dalam periode pelaporan. Produk yang ditolak

dan ditarik tidak termasuk dalam perhitungan.

Pendaurulangan atau penggunaan kembali

kemasan harus dilaporkan juga secara terpisah.

2.2 Laporkan persentase produk dan bahan

kemasannya yang ditarik untuk setiap kategori

produk (contohnya sekelompok produk terkait

yang memiliki persamaan, seperti fitur yang

memuaskan kebutuhan pasar tertentu) dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Produk dan bahan

kemasan yang ditarik

dalam periode berjalan

% produk dan bahan = -------------------------------- x100

kemasan Yang ditarik Produk terjual dalam

periode pelaporan

2.3 Laporkan cara pengumpulan data untuk

Indikator ini dari beberapa kemungkinan sumber

data (misalnya, data dikumpulkan dari sistem

pengumpulan internal atau data disediakan oleh

sistem pengumpulan eksternal yang menarik

produk atas nama organisasi).

Version 3.0

35


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN28 Nilai Moneter Denda yang

signifikan dan jumlah sanksi

nonmoneter atas pelanggaran

terhadap hukum dan regulasi

lingkungan.

1. Relevansi

Tingkat pelanggaran dalam organisasi membantu

mengindikasikan kemampuan manajemen untuk

memastikan bahwa operasi sesuai dengan parameter

kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, dengan

memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko

keuangan yang terjadi, baik secara langsung melalui

denda atau secara tidak langsung melalui dampaknya

terhadap reputasi. Dalam situasi tertentu, pelanggaran

bisa menimbulkan kewajiban pembersihan (cleanup

obligation) atau kewajiban lingkungan lainnya

yang berbiaya tinggi. Catatan kepatuhan organisasi

dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk

memperluas operasi atau mendapatkan izin.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan sanksi administratif atau hukum

karena kegagalan mematuhi hukum dan regulasi

lingkungan, meliputi:

• Deklarasi/konvensi/kesepakatan Internasional

dan nasional, regional dan regulasi lokal.

Cantumkan pelanggaran yang terkait dengan

tumpahan seperti yang diungkapkan dalam

EN23, yang memenuhi kriteria untuk EN28;

2.3 Jika organisasi tidak mengidentifikasikankan

pelanggaran apa pun terhadap hukum atau

regulasi, maka penjelasan singkat untuk hal ini

dianggap cukup.

3. Definisi

Hukum dan Regulasi Lingkungan

Merujuk pada regulasi yang terkait dengan semua jenis

masalah lingkungan (misalnya emisi, limbah cair dan

limbah, maupun penggunaan bahan, energi, air dan

keanekaragaman hayati) yang bisa digunakan organisasi.

Hal ini mencakup kesepakatan sukarela terkait yang

dibuat dengan otoritas berwenang dan dikembangkan

sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan regulasi

baru.

Kesepakatan sukarela bisa digunakan jika organisasi

berpartisipasi langsung dalam kesepakatan atau jika

lembaga publik membuat kesepakatan tersebut bisa

digunakan oleh organisasi dalam wilayah mereka

melalui legislasi atau regulasi.

4. Dokumentasi

Sumber data meliputi hasil audit atau sistem pelacakan

regulasi yang dioperasikan oleh departemen legal.

Informasi yang terkait dengan denda moneter bisa

ditemukan pada departemen akuntansi.

5. Referensi

Tidak ada.

• Kesepakatan lingkungan sukarela dengan

otoritas berwenang terkait dan dikembangkan

sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan

regulasi baru. Pada yurisdiksi tertentu,

kesepakatan serupa berarti ”perjanjian”; dan

• Kasus-kasus yang diajukan terhadap organisasi

melalui penggunaan mekanisme penyelesaian

sengketa internasional atau nasional yang

diawasi oleh otoritas pemerintah.

2.2 Laporkan denda dan sanksi nonmoneter yang

signifikan dalam hal:

• Jumlah nilai denda moneter yang signifikan;

• Jumlah sanksi nonmoneter; dan

• Kasus-kasus yang diajukan melalui mekanisme

penyelesaian .

36

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

EN29 Dampak lingkungan yang

signifikan akibat pengangkutan

produk, barang-barang dan bahan

lain yang digunakan untuk operasi

organisasi serta pengangkutan

tenaga kerja.

1. Relevansi

Sistem pengangkutan berdampak luas terhadap

lingkungan, mulai dari kabut asap dan kebisingan

setempat (local smog and noise) hingga pemanasan

global. Bagi beberapa perusahaan, khususnya yang

memiliki jaringan pasokan dan distribusi yang luas,

dampak lingkungan yang terkait dengan logistik bisa

mewakili sebagian besar jejak langkah lingkungannya

(environmental footprint). Penilaian terhadap dampak

pengangkutan produk, barang dan bahan untuk tujuan

logistik serta pengangkutan tenaga kerja organisasi,

merupakan bagian dari pendekatan komprehensif atas

perencanaan strategis manajemen lingkungan.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan jenis pengangkutan yang digunakan

oleh organisasi yang berdampak signifikan

terhadap lingkungan, meliputi:

• Penggunaan energi (misalnya minyak, minyak

tanah, bahan bakar, listrik);

• Emisi (misalnya emisi gas rumah kaca, bahan

berefek penipisan ozon (ozone-depleting

substances), NOx, SOx dan emisi udara lainnya);

• Limbah cair (misalnya berbagai jenis bahan

kimia);

• Limbah (misalnya berbagai jenis bahan

kemasan);

2.4 Laporkan dampak lingkungan akibat pengangkutan

produk, tenaga kerja organisasi dan barang serta

bahan lainnya, yang telah berkurang.

3. Definisi

Transportasi/pengangkutan

Tindakan memindahkan sumber daya dan barang

dari satu lokasi ke lokasi lainnya (antara pemasok,

pabrik, gudang dan pelanggan) dengan menggunakan

berbagai jenis pengangkutan, termasuk pengangkutan

penumpang (misalnya pegawai komuter dan perjalanan

bisnis).

Tujuan logistik

Arus bolak-balik (forward and reverse) barang dan

jasa serta penyimpanannya antara titik awal dan titik

konsumsi.

Transportasi dari anggota tenaga kerja dari organisasi

Transportasi yang digunakan untuk pegawai komuter

atau perjalanan bisnis, meliputi pesawat, kereta api,

bus dan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor

lainnya.

4. Dokumentasi

Sumber data potensial meliputi faktur dari

penyedia jasa logistik dan pemasok, laporan

departemen logistik, catatan penggunaan

kendaraan, serta pemeliharaan dan pemantauan

yang dilakukan oleh departemen lingkungan.

5. Referensi

• United Nations Recommendations on the

Transport of Dangerous Goods.

• Kebisingan; dan

• Tumpahan (misalnya tumpahan bahan kimia,

minyak, dan bahan bakar).

2.2 Laporkan dampak lingkungan yang signifikan

akibat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan

logistik dan pengangkutan tenaga kerja organisasi.

Jika data kuantitatif tidak dicantumkan dalam

laporan, berikan alasannya.

2.3 Sebutkan kriteria dan metodologi yang digunakan

untuk menentukan dampak lingkungan yang

signifikan.

Version 3.0

37


IP

Set Protokol Indikator: EN

EN30 Jumlah pengeluaran dan

investasi untuk proteksi lingkungan

menurut jenis.

1. Relevansi

Pengukuran pengeluaran untuk mitigasi dan proteksi

lingkungan memungkinkan organisasi menilai efisiensi

dari inisiatif organisasi di bidang lingkungan. Pengukuran

ini juga memberikan masukan yang berguna untuk

menganalisis biaya-manfaat internal. Data kinerja

lingkungan yang diukur terhadap pengeluaran mitigasi

dan proteksi lingkungan memberikan gambaran

mengenai keefektifan organisasi dalam menggunakan

sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya. Jika

ditelusuri dan dianalisis secara komprehensif sepanjang

waktu, data pengeluaran memungkinkan organisasi

mempertimbangkan kompleksitas nilai investasi di

bidang organisasi atau teknologi untuk memperbaiki

kinerja organisasi di bidang lingkungan.

Organisasi dapat mengembangkan sistem akuntansi

manajemen lingkungan yang lengkap dan mampu

menelusuri berbagai kategori informasi. Indikator ini

memfokuskan pada biaya-biaya pembuangan limbah,

emisi, pengolahan, pemulihan kembali dan biaya

pencegahan serta biaya manajemen lingkungan.

2. Kompilasi

2.1 Kompilasi pengeluaran dalam Indikator ini harus

mengecualikan kategori berikut sebagaimana

tertera dalam dokumen IFAC ’International

Guidance Document on Environmental

Management Accounting’s:

• Biaya output nonproduk

• Denda atas pelanggaran terhadap regulasi

lingkungan.

2.2 Identifikasikan pembuangan limbah, pengolahan

emisi dan biaya pemulihan kembali berdasarkan

pengeluaran yang terkait dengan hal-hal berikut:

• Pengolahan dan pembuangan limbah;

• Pengolahan emisi (misalnya pengeluaran untuk

penyaringan/filter, kontraktor);

• Pengeluaran untuk pembelian dan

penggunaan sertifikat emisi;

• Depresiasi peralatan terkait, pemeliharaan dan

material operasi dan jasa serta biaya personel

terkait.

• Asuransi kewajiban lingkungan; dan

• Biaya pembersihan kembali, meliputi biaya

untuk pemulihan kembali tumpahan seperti

dilaporkan dalam EN23.

2.3 Identifikasikan biaya pencegahan dan manajemen

lingkungan berdasarkan pengeluaran yang terkait

dengan hal-hal sebagai berikut:

• Personel yang ditugaskan untuk pendidikan

dan pelatihan;

• Jasa eksternal manajemen lingkungan;

• Sertifikasi sistem manajemen eksternal;

• Personel untuk aktivitas manajemen

lingkungan umum;

• Penelitian dan pengembangan;

• Pengeluaran tambahan untuk menggunakan

teknologi pembersih (misalnya tambahan

biaya di samping teknologi standar);

• Pengeluaran tambahan untuk pembelian yang

terkait dengan lingkungan (green purchases);

dan

• Biaya manajemen lingkungan lainnya.

2.4 Laporkan jumlah pengeluaran untuk proteksi

lingkungan yang dibagi menjadi:

• Pembuangan limbah, pengolahan emisi, biaya

pemulihan kembali; dan

• Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan.

3. Definisi

Pengeluaran untuk proteksi lingkungan

Semua pengeluaran untuk proteksi lingkungan oleh atau

atas nama organisasi, untuk mencegah, mengurangi,

mengendalikan dan mendokumentasikan aspek

lingkungan, dampak serta bahayanya. Pengeluaran ini

juga meliputi pembuangan, pengolahan, sanitasi dan

pengeluaran untuk pembersihan.

4. Dokumentasi

Semua sumber informasi potensial meliputi sistem

penagihan dan akuntansi (misalnya akuntansi

manajemen lingkungan) maupun pengadaan, sumber

daya manusia dan departemen legal.

38

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: EN

IP

5. Referensi

• IFAC-The International Federation of Accountants

(2005) ’International Guidance Document on

Environmental Management Accounting’.

• UNDSD-United Nations Division for Sustainable

Development (2003): Environmental Management

Accounting Procedures and Principles (EMARIC-

Environmental Management Accounting Research

and Information Center, 2003).

Version 3.0

39


IP

Set Protokol Indikator

Tanggung Jawab Produk (PR)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: PR

IP

TANGGUNG JAWAB

PRODUK

Indikator Kinerja

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan

Aspek: Komunikasi Pemasaran

CORE

ADD

PR1

PR2

Tahapan daur hidup di mana dampak produk

dan jasa yang menyangkut kesehatan dan

keamanan dinilai untuk penyempurnaan,

dan persentase dari kategori produk dan jasa

yang penting yang harus mengikuti prosedur

tersebut.

Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

terhadap peraturan dan etika mengenai

dampak kesehatan dan keselamatan suatu

produk dan jasa selama daur hidup, per

produk.

CORE

ADD

PR6

PR7

Program-program untuk ketaatan kepada

hukum, standar dan yang terkait dengan

komunikasi pemasaran, termasuk periklanan,

promosi dan sponsorship.

Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan dan voluntary codes sukarela

mengenai komunikasi pemasaran termasuk

periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut

produknya.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa

CORE

ADD

PR3

PR4

Jenis informasi produk dan jasa yang

dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase

produk dan jasa yang signifikan yang terkait

dengan informasi yang dipersyaratkan

tersebut.

Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan dan voluntary codes mengenai

penyediaan informasi produk dan jasa serta

pemberian label, per produk.

ADD

PR8

Aspek: Kepatuhan

CORE

PR9

Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang

berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan

pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data

pelanggan

Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (noncompliance)

hukum dan peraturan mengenai

pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

ADD

PR5

Praktek yang berkaitan dengan kepuasan

pelanggan termasuk hasil survei yang

mengukur kepuasaan pelanggan.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: PR

Relevansi

Indikator Tanggung Jawab Produk (PR) menjelaskan dampak

manajemen produk dan jasa terhadap pelanggan dan pemakai.

Organisasi diharapkan memberikan perhatian sepenuhnya

kepada rancangan produk dan jasanya untuk memastikan

bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan pemakaian

yang dimaksudkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan

keselamatan. Selain itu, komunikasi sehubungan dengan

produk dan jasa serta pemakai perlu memperhatikan

kebutuhan pelanggan akan informasi dan haknya atas

keleluasaan pribadi (privacy). Indikator-indikator tersebut

disusun secara berpasangan, di mana Indikator Inti bertujuan

mengungkapkan proses yang ada untuk menjelaskan aspek

yang dimaksud, sementara Indikator Tambahan melaporkan

tingkat kepatuhan.

Definisi

Jenis ketidakpatuhan (non-compliance)

Keputusan pengadilan atas ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan atau hukum, yang dikategorikan berdasarkan sifat

hukum atau peraturan yang dilanggar.

Informasi/pencantuman label produk dan jasa

Informasi dan pencantuman label digunakan dengan makna

yang sama dan menjelaskan karakteristik produk dan jasa.

Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

Hak pelanggan terhadap keleluasaan pribadi (privacy) dan

perlindungan pribadi, termasuk hal-hal seperti perlindungan

data, penggunaan informasi/data hanya untuk tujuan

semula (kecuali bila disepakati secara khusus), keharusan

memperhatikan kerahasiaan, dan perlindungan terhadap

penyalahgunaan atau pencurian. Pelanggan yang dimaksud

mencakup pelanggan akhir (konsumen) dan pelanggan bisnis

ke bisnis.

Komunikasi Pemasaran

Gabungan strategi, sistem, metode dan aktivitas yang

digunakan oleh suatu organisasi untuk memperkenalkan

reputasi, merek, produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar

sasaran (target audience). Komunikasi pemasaran meliputi

aktivitas seperti periklanan, penjualan perorangan, promosi,

hubungan masyarakat, dan pemberian sponsor (sponsorship).

Referensi Umum

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision

2000.

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: PR

IP

PR1 Tahapan daur hidup di mana

dampak produk dan jasa terhadap

kesehatan dan keamanan dinilai

untuk penyempurnaan, serta

persentase dari kategori produk

dan jasa yang signifikan yang harus

mengikuti prosedur tersebut.

1. Relevansi

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi eksistensi

dan ruang lingkup upaya sistematis yang menekankan

aspek kesehatan dan keamanan produk dan/atau jasa

sepanjang daur hidupnya. Pelanggan mengharapkan

agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana

mestinya, dan tidak mengandung resiko terhadap

kesehatan dan keamanan. Tanggung jawab ini tidak

hanya tergantung pada undang-undang dan peraturan,

tetapi juga memperhatikan voluntary codes seperti

OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan

penjualan dari organisasi yang melapor maupun dokumentasi

yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

5. Referensi

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision

2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional,

revisi 2000).

Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan

dari yang menggunakan atau yang menyerahkan

produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi

organisasi, resiko hukum, dan resiko finansial organisasi

akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar

terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan.

2. Kompilasi

2.1 Dalam setiap tahapan daur hidup (life cycle),

laporkan apakah dampak kesehatan dan

keselamatan kerja atas suatu produk dan jasa dinilai

untuk tujuan penyempurnaan.

Konsep pengembangan produk

Riset & pengembangan

Sertifikasi

Manufaktur dan produksi

Pemasaran dan promosi

Distribusi penyimpanan dan suplai

Penggunaan dan pelayanan

Pembuangan, penggunaan

kembali, atau daur ulang

Ya

Tidak

2.2 Laporkan persentase kategori produk dan

jasa signifikan yang diliput dan dinilai untuk

kepatuhannya terhadap prosedur tersebut.

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: PR

PR2 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan dan voluntary

codes sukarela mengenai dampak

kesehatan dan keselamatan suatu

produk dan jasa selama daur hidup,

berdasarkan jenis penyelesaian.

1. Relevansi

Perlindungan kesehatan dan keselamatan diakui sebagai suatu

tujuan dari berbagai peraturan nasional dan internasional.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan

tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal,

atau kurangnya implementasi. Di samping konsekuensi finansial

langsung, ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi dapat

meningkatkan resiko finansial karena cacatnya reputasi dan

menurunnya motivasi karyawan. Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan harus diupayakan serendah mungkin.

Indikator ini mengungkapkan tren perbaikan atau penurunan

efektivitas pengendalian internal.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen

hukum dan riset dan pengembangan dari organisasi

maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem

manajemen kualitas.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini membahas daur hidup produk atau jasa pada

saat dapat digunakan dan oleh karena itu harus mematuhi

peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan produk

dan jasa.

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi

suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap

peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat

mengenai fakta ini sudah cukup.

2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan terhadap peraturan dan voluntary codes

mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa

selama waktu pelaporan

2.4 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan selama periode pelaporan

termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.

2.5 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana

suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan

ketidakpatuhan (non-compliance).

2.6 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan

jasa, diperinci menurut:

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan

sanksi berupa denda atau penalti

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan

sanksi berupa peringatan

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: PR

IP

PR3 Jenis informasi produk dan

jasa yang dibutuhkan oleh prosedur

serta persentase produk dan jasa

yang signifikan sesuai dengan persyaratan

informasi tersebut.

hukum, penjualan dan dokumentasi yang dikumpulkan melalui

sistem manajemen kualitas.

5. Referensi

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision

2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional,

revisi 2000).

1. Relevansi

Kecukupan dan kemudahan dalam mengakses informasi

tentang dampak keberlanjutan produk dan jasa (positif

dan negatif) diperlukan oleh pelanggan dan konsumen

akhir untuk membuat keputusan pembelian. Preferensi

informasi tersebut seharusnya tercermin dalam pasar.

Penyediaan informasi dan pemberian label yang

tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan,

terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan

dan codes tertentu (misalnya peraturan perundangundangan,

atau OECD Guidelines on Multinational

Enterprises) dan dengan strategi merek serta diferensiasi

pasar. Ukuran ini memberikan indikasi sejauh mana

informasi dan pemasangan label berdampak pada

keberlanjutan produk atau jasa.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan apakah informasi atas produk dan jasa

serta pemberian label berikut ini disyaratkan oleh

prosedur organisasi.

Sumber komponen produk dan jasa

Kandungan, terutama mengenai

bahan-bahan yang berdampak

buruk terhadap lingkungan atau

sosial

Keamanan atas penggunaan produk

atau jasa

Pembuangan produk dan dampak

terhadap lingkungan/sosial

Lain-lain (jelaskan)

Ya

Tidak

2.2 Laporkan persentase dari kategori produk atau

jasa yang signifikan yang diliput dan dan dinilai

kepatuhannya dengan prosedur tersebut.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: PR

PR4 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan dan voluntary

codes mengenai penyediaan informasi

produk dan jasa serta pemberian label,

berdasarkan jenis penyelesaian.

1. Relevansi

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen

hukum dan teknis dari organisasi maupun dokumentasi

yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

5. Referensi

Tidak ada.

Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label

produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan

perundang-undangan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan

hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur

manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Di

samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti

dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan

akan menimbulkan resiko terhadap reputasi, kesetiaan serta

kepuasan pelanggan. Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

harus diupayakan serendah mungkin. Indikator ini dapat

memberikan indikasi perbaikan atau penurunan efektivitas

pengendalian internal.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan selama periode pelaporan

termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi

suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap

peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat

mengenai fakta ini sudah cukup.

2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan

keselamatan produk dan jasa selama periode pelaporan

2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana

suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan

ketidakpatuhan (non-compliance)

2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan

jasa, diperinci menurut:

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan

sanksi berupa denda atau penalti

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan

sanksi berupa peringatan

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes

3. Definisi

Tidak ada.

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: PR

IP

PR5 Praktek yang terkait dengan

kepuasan pelanggan termasuk hasil

survei yang mengukur kepuasan

pelanggan.

5. Referensi

Tidak ada.

1. Relevansi

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran

kepekaan organisasi terhadap kebutuhan pelanggannya

dan, dari sudut pandang organisasi, sangat dibutuhkan

untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks

keberlanjutan, kepuasan pelanggan dapat memberikan

petunjuk bagaimana organisasi menjaga hubungan

dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu

(pelanggan). Kepuasan pelanggan dapat digunakan

bersama dengan ukuran keberlanjutan lainnya. Bila

digabungkan, kepuasan pelanggan dapat memberikan

petunjuk sejauh mana organisasi mempertimbangkan

kebutuhan pemangku kepentingan lainnya.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan praktek organisasi yang bertujuan untuk

menilai dan mempertahankan kepuasan pelanggan,

seperti:

• Frekuensi pemantauan kepuasan pelanggan

• Persyaratan standar mengenai metodologi

survei dan

• Mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan

umpan balik

2.2 Laporkan hasil atau kesimpulan akhir dari survei

(berdasarkan sample yang besarnya relevan secara

statistik) yang telah dilaksanakan selama periode

pelaporan yang meliputi informasi tentang:

• Organisasi secara menyeluruh

• Kategori utama produk atau jasa

• Lokasi operasi yang signifikan

2.3 Untuk tiap hasil survei yang dilaporkan, dapatkan

kategori produk atau jasa, atau lokasi operasi yang

bersangkutan.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen

hubungan pelanggan dan penelitian pengembangan

dari organisasi yang melapor.

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: PR

PR6 Program komunikasi pemasaran,

termasuk periklanan, promosi dan

sponsorship yang mematuhi ketentuan

hukum, standar dan voluntary codes.

1. Relevansi

Komunikasi pemasaran dirancang untuk mempengaruhi

opini dan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang

tidak mengikuti standar etika atau budaya yang diterima

secara umum, pelanggaran ruang pribadi, standar ganda

atau upaya untuk mempengaruhi penerima informasi yang

rentan seperti anak-anak, dapat menjadi isu yang penting

bagi para pemangku kepentingan, terlihat dengan semakin

berkembangnya gerakan konsumen. Pendekatan pemasaran

yang dianggap tidak patut dapat menimbulkan resiko bagi

organisasi, termasuk pengucilan oleh konsumen dan pemangku

kepentingan lain, cacat reputasi, biaya finansial, dan tindakan

legislasi.

5. Referensi

• Rekomendasi International Chamber of

Commerce (yaitu ICC International Code of

Advertising Practice) dan Standar Prosedur

(Codes of Conduct) yang terkait.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000 (Pedoman OECD mengenai

Perusahaan Multinasional, revisi 2000).

Di samping kerangka hukum nasional atau internasional,

voluntary codes dan kode standar prosedur (sepert ICC

International Code of Advertising Practice atau Pedoman OECD

mengenai Perusahaan Multinasional) dimaksudkan untuk

mewujudkan konsep tanggung jawab dalam komunikasi

pemasaran. Penerapan kode standar prosedur dan peraturan

dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa praktek

komunikasi pemasaran organisasi sejalan dengan standarstandar

yang diterima secara umum.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan segenap peraturan atau voluntary codes yang

berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang ditetapkan

di seluruh organisasi.

2.2 Laporkan frekuensi organisasi melakukan pengkajian

tentang kepatuhannya terhadap standar atau kode

tersebut.

2.3 Laporkan apakah organisasi menjual produk-produk yang :

• Dilarang di pasar-pasar tertentu

• Menjadi subjek yang dipertanyakan oleh pemangku

kepentingan atau menjadi debat publik

2.4 Laporkan bagaimana organisasi menanggapi pertanyaan

atau keprihatinan mengenai produk-produk ini.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum,

penjualan dan pemasaran dari organisasi yang melapor.

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: PR

IP

PR7 Jumlah ketidakpatuhan

(non-compliance) peraturan

dan voluntary codes sukarela

mengenai komunikasi pemasaran

termasuk periklanan, promosi dan

sponsorship, menurut produknya.

1. Relevansi

ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan

menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur

manajemen internal, atau kurang dalam implementasi.

Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti

penalti dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap

reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan.

Untuk suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan harus tetap serendah mungkin.

Kecenderungan yang ditunjukkan oleh indikator

ini akan memberikan indikasi peningkatan atau

kemunduran dalam efektivitas pengendalian intern.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum,

penjualan dan pemasaran.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan selama periode pelaporan

termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum

mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance)

terhadap peraturan dan voluntary

codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini

sudah cukup.

2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan dan voluntary codes mengenai

kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama

periode pelaporan.

2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan

bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak

melakukan ketidakpatuhan (non-compliance).

2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk

dan jasa, diperinci menurut:

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan

dengan sanksi berupa denda atau penalti

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan

dengan sanksi berupa peringatan

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary

codes

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: PR

PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan

yang berdasar mengenai pelanggaran

keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

dan hilangnya data pelanggan

1. Relevansi

Perlindungan atas keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

adalah suatu sasaran yang diakui secara umum dalam

peraturan-peraturan nasional dan kebijakan organisasi.

ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan menunjukkan

tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal

dan kurang dalam implementasi. Indikator ini memberikan

evalulasi tentang suksesnya sistem dan prosedur manajemen

yang berkaitan dengan perlindungan keleluasaan pribadi

(privacy) pelanggan. Di samping konsekuensi finansial

langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (noncompliance)

peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap

reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Untuk

suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)

peraturan harus tetap serendah mungkin. Kecenderungan

yang ditunjukkan oleh indikator ini akan memberikan indikasi

peningkatan atau kemunduran dalam efektivitas pengendalian

intern.

Pengaduan yang diteguhkan

Pernyataan tertulis oleh badan yang berwenang untuk

mengatur atau badan resmi sejenis yang diberikan

kepada organisasi pelapor yang mengidentifikasi

pelanggara keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan,

atau pengaduan terhadap organisasi yang diakui sah

oleh organisasi.

4. Dokumentasi

Informasi dapat diambil dari depatemen yang

bertanggung jawab untuk pelayanan pelanggan,

hubungan masyarakat dan/atau urusan hukum.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi jumlah total pengaduan mengenai

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

selama periode pelaporan.

2.2 Bila pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah

pelanggaran yang cukup tinggi, hal ini harus disebutkan.

2.3 Laporkan jumlah total pengaduan yang diterima mengenai

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan,

dikategorikan menurut:

• Pengaduan yang diterima dari pihak luar dan

diteguhkan oleh organisasi.

• Pengaduan dari badan yang berwenang.

2.4 Laporkan jumlah kebocoran, pencurian atau kehilangan

data pelanggan yang dapat diidentifikasi.

2.5 Di mana organisasi pelapor tidak mengidentifikasi suatu

pengaduan yang berarti, suatu pernyataan singkat tentang

fakta ini sudah cukup.

3. Definisi

Pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan

Meliputi semua pelanggaran terhadap peraturan hukum

yang ada dan kode (etik) di mana organisasi pelapor menjadi

anggota dalam hal perlindungan keleluasaan pribadi (privacy)

pelanggan.

10

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: PR

IP

PR9 Nilai moneter dari denda

ketidakpatuhan (non-compliance)

hukum dan peraturan mengenai

pengadaan dan penggunaan produk

dan jasa

1. Relevansi

Tingkat ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan

dalam suatu organisasi adalah indikator dari

kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa

operasionalnya mengikuti suatu parameter kinerja. Dari

perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu

mengurangi resiko finansial yang dapat langsung terjadi

melalui denda atau tidak langsung melalui dampak pada

reputasi. Kekuatan dari prestasi organisasi dalam bidang

kepatuhan dapat mempengaruhi kemampuannya

mengembangkan operasi atau memperoleh izin.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan sanksi administratif atau hukum yang

diterapkan pada organisasi yang gagal mematuhi

hukum atau peraturan, termasuk deklarasi

internasional/konvensi/perjanjian kerja sama dan

peraturan-peraturan nasional, subnasional, regional

atau lokal mengenai pengadaan dan penggunaan

produk dan jasa organisasi yang melapor. Informasi

yang relevan untuk indikator ini termasuk tapi tidak

terbatas hanya pada data dari PR2, PR4, dan PR7.

2.2 Laporkan total nilai moneter dari denda-denda

yang signifikan.

2.3 Dalam hal organisasi pelapor belum

mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance)

terhadap hukum atau peraturanperaturan,

suatu pernyataan singkat tentang fakta

ini sudah cukup.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber data termasuk hasil audit atau sistem

pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh

departemen hukum. Informasi mengenai denda dalam

bentuk moneter dapat ditemukan di bagian keuangan.

5. Referensi

Tidak ada.

Version 3.0

11


IP

Set Protokol Indikator

Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan

yang Layak (LA)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: LA

IP

Praktek Tenaga Kerja dan

Pekerjaan yang Layak

Aspek: Pekerjaan

CORE

CORE

ADD

LA1

LA2

LA3

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan,

kontrak pekerjaan, dan wilayah.

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan

menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan

wilayah.

Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap

(purna waktu) yang tidak disediakan bagi

karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut

kegiatan pokoknya.

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen

CORE

CORE

LA4

LA5

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian

tawar-menawar kolektif tersebut.

Masa pemberitahuan minimal tentang

perubahan kegiatan penting, termasuk apakah

hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif

tersebut.

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

CORE

ADD

ADD

LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan

menurut kategori/kelompok karyawan.

LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan

pembelajaran sepanjang hayat yang menujang

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu

mereka dalam mengatur akhir karier.

LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan

kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara

CORE

CORE

LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian

karya¬wan tiap kategori/kelompok menurut

jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok

minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap

wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

ADD CORE

CORE

ADD

LA6

LA7

LA8

LA9

Persentase jumlah angkatan kerja yang

resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan

Keselamatan antara manajemen dan pekerja

yang membantu memantau dan memberi

nasihat untuk program keselamatan dan

kesehatan jabatan.

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena

jabatan, hari-hari yang hilang, dan

ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena

pekerjaan menurut wilayah.

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/

bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko

setempat untuk membantu para karyawan,

anggota keluarga dan anggota masyarakat,

mengenai penyakit berat/berbahaya.

Masalah kesehatan dan keselamatan yang

tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat

karyawan.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: LA

Relevansi

Agenda Kerja Layak dari ILO dibingkai dalam hubungan globalisasi

wajar yang bertujuan guna mencapai pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi melalui kombinasi tujuan sosial dan

ekonomi. Agenda itu mencakup empat (4) unsur, yakni:

• Pekerjaan;

• Dialog;

• Hak-hak; dan

• Perlindungan

Susunan indikator Tenaga Kerja secara luas didasarkan pada

pengertian kerja yang layak. Rancangan itu dimulai dengan

keterangan tentang cakupan dan keberagaman angkatan kerja

organsasi pelapor dengan menekankan pada aspek distribusi/

penebaran jenis kelamin dan kelompok usia.

Pendekatan dialog antara organisasi dan karyawan, dan derajat

karyawan diorganisasikan dalam badan perwakilan yang dicakup

oleh indikator LA4 (yang melengkapi indikator HR tentang

Kebebasan Perserikatan dan Tawar-menawar Kolektif) dan LA5.

Perlindungan fisik dan kesejahteraan karyawan dalam pekerjaan

dicakup dalam Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(LA6, LA7, LA8, LA9), yang tujuan keduanya mencakup program

dan kinerja statistik tentang kesehatan dan keselamatan.

Cakupan kepentingan dan sumbangan karyawan terhadap

tujuan sosial yang luas dari keberagaman dan perlakuan setara

dicakup dalam LA14 (Kesetaraan Bayaran), LA13 (Keberagaman)

dan LA3 (Manfaat). indikator dalam kelompok/katagori ekonomi

juga memberi informasi yang sesuai. Organisasi pendukung

membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan potensi

(yang juga meningkatkan modal tenaga manusia untuk organisasi)

yang ditunjukkan dalam indikator LA10, LA11, dan LA12.

Definisi

Jumlah angkatan kerja

Jumlah keseluruhan orang yang bekerja untuk organisasi

pada akhir periode laporan (seperti jumlah semua

karyawan dan pekerja yang diawasi seperti tersebut di

atas).

Pekerja

Istilah umum bagi setiap orang yang melakukan

pekerjaan, terlepas dari hubungan kontrak.

Karyawan

Seseorang yang, menurut hukum nasional atau praktek,

dikenal sebagai karyawan organisasi yang membuat

laporan.

Pekerja yang diawasi

Seseorang yang melakukan pekerjaan secara teratur di

tempat untuk, atau atas nama, organisasi yang membuat

laporan (pelapor) tetapi tidak dikenal sebagai karyawan

menurut hukum atau praktek nasional.

Kontraktor bebas

Seseorang yang secara hukum dikenal sebagai

wiraswasta.

Perjanjian Kesepakatan Bersama

Ada dua (2) jenis perjanjian kesepakatan bersama yang

ditujukan untuk pemberi kerja atau pekerja. Perjanjian

yang ditujukan untuk pemberi kerja adalah perjanjian

tertulis tentang syarat-syarat pekerjaan yang disetujui

antara seorang pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja,

atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja. Perjanjian

yang ditujukan untuk pekerja adalah perjanjian antara

satu atau lebih wakil organisasi pekerja, atau, dalam hal

organisasi semacam itu tidak ada, perwakilan pekerja

yang dipilih dan diberi kewenangan oleh mereka sesuai

dengan hukum dan peraturan nasional.

Kategori karyawan

Perincian umum karyawan berdasar atas fungsi atau

departemen dalam organisasi (misalnya manajemen

senior, manajemen menengah, ahli, teknisi, administrasi,

produksi, dan pemeliharaan, dan seterusnya) yang

berasal dari sistem sumber daya manusia (SDM)

organisasi sendiri.

Rujukan umum

• Konvensi ILO 135, ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’,

1971.

• Konvensi ILO 87, ‘Kebebasan Berserikat dan

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi’, 1948.

• Konvensi ILO 98, ‘Hak Berorganisasi dan Tawarmenawar

Kolektif, 1949.

• Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-hak Dasar di

Tempat Kerja, 1998.

• Agenda ILO tentang Kerja yang Layak, 1999.

• Deklarasi Tiga Pihak dari ILO tentang Multinasional

dan Kebijakan Sosial, 1997, yang diubah tahun 2000.

• Prinsip OECD tentang Penguasaan/Pengelolaan

Perusahaan, 2004.

• Garis-Garis Besar Pedoman untuk Perusahaan

Multinasional, Direvisi tahun 2000.

• Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa,

2000.

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut

jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan

wilayah.

1. Relevansi

Besarnya angkatan kerja memberi wawasan/pengertian tentang

skala dampak yang ditimbulkan oleh masalah tenaga kerja.

Memerinci angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak

pekerjaan, dan wilayah (wilayah merujuk kepada ”negara” atau

”wilayah geografis”) akan menggambarkan bagaimana organisasi

itu menyusun SDM-nya untuk melaksanakan strategi umum.

Organisasi juga memberi wawasan/pengertian umum tentang

model bisnis/usaha organisasi, dan menawarkan tanda-tanda

stabilitas kerja dan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh

organisasi. Sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator

lain, ukuran angkatan kerja adalah standar yang menormalisasikan

faktor untuk banyak indikator yang terintegrasi. Kenaikan atau

penurunan pekerjaan neto, ditandai oleh data yang dilaporkan

dalam jangka tiga (3) tahun atau lebih, merupakan unsur penting

bagi sumbangan organisasi kepada pengembangan ekonomi

secara keseluruhan dan kelangsungan angkatan kerja.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi seluruh angkatan kerja (karyawan dan pekerja

yang terawasi), yang bekerja pada organisasi yang melaporkan

pada akhir masa pelaporan. Pekerja ”Supply Chain” tidak

dimasukkan dalam indikator ini.

2.2 Identifikasi jenis kontrak dan status purna waktu dan

paruh waktu karyawan berdasarkan peraturan perundangundangan

negara di mana mereka berada.

2.3 Gabungkan statistik negara untuk menghitung statistik

global dan abaikan perbedaan dalam hal definisi hukumnya.

Meskipun definisi dari jenis kontrak dan hubungan kerja

purna waktu dan paruh waktu dapat berbeda antara satu

dan lain negara, angka global masih akan mencerminkan

hubungan menurut hukum.

2.4 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut

karyawan dan pekerja yang diawasi.

2.5 Jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilaksanakan

oleh pekerja yang secara hukum dikenal self-employed

(wiraswasta ), atau oleh seseorang selain karyawan atau

pekerja yang diawasi, hal ini harus dilaporkan.

2.6 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut jenis

kontrak pekerjaan.

2.7 Laporkan jumlah karyawan tetap yang diperinci menurut

jenis pekerjaan.

2.8 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut

wilayah, dengan menggunakan perincian geografis berdasarkan

pada skala kegiatan organisasi.

pariwisata atau pertanian).

3. Definisi

Jenis pekerjaan

Purna waktu: Seorang karyawan purna waktu

didefinisikan sesuai dengan peraturan dan praktek

nasional tentang waktu kerja (misalnya peraturan

nasional menentukan bahwa ‘purna waktu’ berarti

sedikitnya sembilan (9) bulan setiap tahun dan

sedikitnya tiga puluh (30) jam per minggu.

Paruh waktu: Seorang karyawan paruh waktu adalah

seorang karyawan yang jam kerjanya setiap minggu,

bulan, atau tahun lebih sedikit dari karyawan purna

waktu seperti didefinisikan di atas.

Kontrak Pekerjaan

Suatu kontrak pekerjaan seperti dikenal menurut hukum

atau praktek nasional yang mungkin tertulis, lisan, atau

tersirat (misalnya ketika semua tanda pekerjaan ada

tetapi tanpa adanya kontrak tertulis atau lisan dengan

saksi).

Kontrak Tanpa Batas atau Kontrak Tetap

Kontrak pekerjaan tetap adalah suatu kontrak dengan

karyawan untuk kerja purna waktu atau paruh waktu

untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Kontrak Dengan Syarat Tetap atau Kontrak Sementara

Suatu kontrak dengan syarat tetap adalah kontrak

pekerjaan seperti didefinisikan di atas yang berakhir

ketika jangka waktu tertentu habis, atau ketika tugas

tertentu yang dalam perkiraan waktu terlampir telah

selesai.

Kontrak pekerjaan sementara berjangka terbatas dan

diakhiri oleh kejadian khusus, termasuk berakhirnya

proyek atau tingkat kerja, kembalinya personel yang

digantikan.

4. Dokumentasi

Informasi daftar gaji yang terseda di tingkat nasional

atau lokal harus menyediakan data untuk indikator ini.

5. Referensi

• ILO: Klasifikasi Internasional atas Status dalam

Pekerjaan.

• ILO: Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja.

• ILO: Indikator Internet LABORSTA.

• PBB: Komponen dan Wilayah Makro Dunia.

2.9 Jika dapat dilakukan, jelaskan setiap variasi musiman yang

jelas dalam jumlah pekerjaan (misalnya di bidang industri

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA2 Jumlah keseluruhan dan tingkat

perputaran (turnover) karyawan

menurut kelompok usia, jenis

kelamin, dan wilayah.

1. Relevansi

Tingkat perputaran (turnover rate) yang tinggi dapat

menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan

para karyawan, atau mungkin mengisyaratkan perubahan

mendasar dalam struktur kegiatan pokok organisasi.

Pola perputaran (turnover) yang tidak rata menurut

umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan ketidakcocokan

atau ketidaksamaan potensi di tempat kerja. Perputaran

(turnover) dapat berdampak dalam perubahan

atas modal manusia dan intelektual dari organisasi dan

dapat berdampak pada produktivitas. Perputaran (turnover)

mempunyai implikasi biaya langsung, baik dalam

hal penggajian yang berkurang atau pengeluaran lebih

besar untuk penerimaan pekerja. Penciptaan pekerjaan

dapat diperkirakan dengan menggunakan data yang

dilaporkan menurut indikator LA1.

2. Kompilasi

2.1 Tentukan jumlah karyawan yang meninggalkan

pekerjaan selama masa pelaporan.

2.2 Laporkan jumlah dan tingkat karyawan yang

meninggalkan pekerjaan selama periode pelaporan,

diperinci menurut jenis kelamin, kelompok usia

(misalnya 50) dan wilayah.

3. Definisi

Perputaran (turnover)

Banyaknya karyawan yang meninggalkan organisasi

dengan sukarela, atau karena pemberhentian, pensiun,

atau kematian dalam tugas.

4. Dokumentasi

Sumber-sumber informasi yang potensial mencakup

informasi daftar gaji yang tersedia di tingkat nasional

atau lokal. Rencana kegiatan dan pernyataan ulang

atas sasaran strategis organisasi dapat memberikan

penjelasan pada variasi yang tinggi atas angka-angka itu.

5. Referensi

Tidak ada.

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA3 Manfaat yang disediakan bagi

karyawan tetap (purna waktu) yang tidak

disediakan bagi karyawan sementara

(paruh waktu) menurut kegiatan pokok.

1. Relevansi

Data yang dilaporkan menurut indikator ini menunjukkan

ukuran investasi organisasi di bidang sumber daya manusia

dan manfaat minimal yang ditawarkan kepada karyawan

paruh waktu. Mutu manfaat untuk staf purna waktu adalah

faktor kunci dalam mempertahankan karyawan. Indikator juga

menawarkan atau memberikan indikasi tentang investasi relatif

di berbagai bagian angkatan kerja.

2. Kompilasi

2.1 Tentukan manfaat yang ditawarkan kepada semua

karyawan.

2.2 Laporkan mana manfaat berikut yang merupakan standar

bagi karyawan purna waktu organisasi tetapi tidak

disediakan bagi karyawan sementara atau karyawan paruh

waktu menurut kegia¬tan utamanya:

• Asuransi kematian

• Perlindungan kesehatan

• Perlindungan kecacatan

• Cuti Melahirkan (Maternity / Paternity Leave)

• Dana pensiun

• Kepemilikan saham, dan

• Lain-lain

2.3 Manfaat standar mengacu kepada manfaat yang biasanya

diberikan, paling tidak kepada sebagian besar karyawan

purna waktu. Hal ini tidak harus diartikan sebagai sesuatu

yang diberikan kepada setiap karyawan purna waktu pada

organisa¬si. Maksud indikator itu ialah untuk menerangkan

kepada karyawan purna waktu mana yang pantas untuk

diharapkan.

pembayaran ekstra liburan, dapat juga dimasukkan ke

dalam indikator ini.

Manfaat in-kind seperti dana olahraga atau penitipan

anak, makan siang gratis dalam jam kerja, dan program

kesejahteraan karyawan umum yang setara dikeluarkan

dari indikator ini.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial memasukkan perjanjian

kolektif lokal atau pusat, yang memberi contoh manfaat

yang dibayar di luar batas minimum resmi. Alat acuan

lain dapat masuk ring¬kasan manfaat , bahan orientasi

karyawan dan kontrak karyawan.

5. Referensi

• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial

(Standar Minimal)’, 1952

• Konvensi ILO 121, ‘Konvensi Benefit/Bantuan

Kecelakaan dalam Pekerjaan’, 1964

• Konvensi ILO 128, ‘Konvensi Kecacadan, Usia Tua,

dan Benefit/Bantuan Korban Selamat’, 1967.

• Konvensi ILO 130, ‘Konvensi Perawatan Medis dan

Benefit Sakit’, 1969.

• Konvensi ILO 132, ‘Konvensi Hari Libur Bergaji’, 1970.

• Konvensi ILO 140, ‘Konvensi Cuti Belajar Dibayar,

1974.

• Konvensi ILO 157, ‘Konvensi Pemeliharaan Hak

Keamanan Sosial, 1982.

• Konvensi ILO 168, ‘Konvensi Promosi dan

Perlindungan Pekerjaan terhadap Pengangguran,

1988.

• Konvensi ILO 183, ‘Konvensi Perlindungan Peran

Keibuan’, 2000.

• OECD Garis Pedoman untuk Perusahaan

Multinasional, Revisi 2000.

3. Definisi

Manfaat

Hal ini mengacu kepada manfaat langsung yang diberikan

dalam bentuk pemberian uang yang dibayar oleh organisasi

pelapor atau penggantian pengeluaran yang dibayar oleh

karyawan. Pem¬bayaran yang tumpang-tindih lebih dari

atau di atas minimal yang dibenarkan, pembayaran karena

pemberhentian, manfaat tambahan untuk kecelakaan

karyawan, manfaat bagi karyawan korban bencana, dan

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA4 Persentase pegawai yang dijamin

oleh perjanjian kesepakatan

bersama

1. Relevansi

Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia seperti

yang tersirat dalam konvesi dan deklarasi internasional,

terutama ILO Core Convention 87 & 98. Kesepakatan

bersama adalah bentuk perikatan pemangku

kepentingan yang sangat penting dan sangat relevan

untuk pedoman pelaporan. Bentuk perikatan pemangku

kepentingan membantu kerangka institusi dan

memberikan sumbangan terhadap stabilitas masyarakat.

Bersama dengan tata kelola perusahaan (corporate

governance), kesepakatan bersama merupakan

kerangka yang memberikan kontribusi manajemen

yang bertanggung jawab. Merupakan instrumen

yang digunakan berbagai pihak untuk memberikan

kemudahan usaha kolaborasi untuk meningkatkan

dampak sosial yang positif terhadap suatu organisasi.

Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kerja

sama bersama adalah sesuatu gambaran bagaimana

praktek organisasi dalam kebebasan berserikat.

• ILO Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Bargaining’,

1949.

• ILO Convention 135, ‘Workers’ Representatives Convention’,

1971.

• ILO Convention 154, ‘Collective Bargaining Convention’,

1981 and Recommendations 91, ‘Collective Agreements

Recommendation’ 1951, and 163, ‘Collective Bargaining

Recommendation’, 1981.

• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at

Work, 86th Session, 1998, Article 2 (a).

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Section IV,

Paragraph 2 (a).

2. Kompilasi

2.1 Gunakan data dari PR 1 sebagai dasar perhitungan

persentase untuk indikator ini

2.2 Ikatan perjanjian kerja sama bersama ditandatangani

oleh organisasi yang melaporkan atau asosiasi

organisasi di mana mereka menjadi anggota.

Perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan pada

tingkat tempat kerja, organisasi, regional, nasional,

dan sektor

2.3 Identifikasi jumlah pegawai yang dijamin dalam

perjanjian kerja sama bersama

2.4 Laporkan persentase total pegawai yang dijamin

dalam perjanjian kerja sama bersama

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Catatan perjanjian pengakuan formal dan perjanjian

bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja

independen yang umumnya disimpan oleh departemen

personalia atau sumber daya manusia.

5. Referensi

• ILO Convention 87, ‘Freedom of Association and

Protection of the Right to Organise’, 1948.

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA5 Masa pemberitahuan minimal

tentang perubahan kegiatan operasi

penting, termasuk apakah hal itu perlu

dijelaskan dalam perjanjian kerja sama

bersama.

1. Relevansi

Indikator ini memberi wawasan mengenai praktek organisasi

untuk memastikan diskusi pada waktu yang tepat tentang

perubahan operasi penting, dan mengikat pegawai dan wakilwakil

mereka untuk merundingkan dan melaksanakan perubahan

itu (yang dapat membawa implikasi positif atau negatif

bagi pekerja). Konsultasi yang efektif dan tepat pada waktunya

dengan pekerja dan pihak terkait lain, apabila memungkinkan,

(seperti dengan pemerintah), membantu mengurangi dampak

yang merugikan akibat perubahan kegiatan operasi pada

pekerja dan komunitas terkait.

Tenggang waktu pemberitahuan minimal menunjukkan indikator

kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan

tingkat kepuasan dan motivasi pegawai ketika melakukan perubahan

penting atas kegiatan operasi. Indikator ini juga dapat

memberi pernilaian praktek konsultasi organisasi berkenaan

dengan harapan yang sesuai dengan norma-norma internasional.

Praktek konsultasi yang berha¬sil baik pada hubungan

industri dapat membantu terbentuknya lingkungan kerja yang

positif

• Declaration concerning the aims and purposes of

the International Labour Organisation (Declaration

of Philadelphia), 1944 - Annex to the ILO Constitution

– Articles I (a) and III (e).

• ILO Convention 158, ‘Termination of Employment

Convention’, 1982.

• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning

Multinational Enterprises and Social Policy, 1997.

• ILO Recommendation 94, ‘Co-operation at the Level

of the Undertaking Recommendation’, 1952.

• ILO Recommendation 135, ‘Workers’ Representatives’

Convention’, 1971.

• OECD Guidelines for Multinational Companies, Revision

2000, Article IV, (2) & (3).

• OECD Principles of Corporate Governance, 2004

(notably Article IV, C, D & E).

2. Kompilasi

2.1 Laporkan jumlah minimum tenggang waktu pemberitahuan

yang diberikan kepada pegawai dan perwakilan

mereka sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan operasi

penting yang dapat sangat mempengaruhi mereka.

2.2 Bagi organisasi dengan perjanjian kerja sama bersama,

laporkan apakah masa tenggang waktu pemberitahuan

dan/atau ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi diuraikan

secara terperinci dalam perjanjian bersama.

3. Definisi

Perubahan kegiatan operasi penting

Perubahan atas pola kegiatan operasi organisasi yang dapat

membawa konsekuensi positif atau negatif bagi pegawainya.

Perubahan demikian dapat mencakup, misalnya, restrukturisasi,

outsourcing operasi, penutupan, perluasan, pembukaan baru,

pengambilalihan, penjualan semua atau sebagian organisasi,

atau merger.

4. Dokumentasi

Perjanjian khusus dengan organisasi akan memberi data untuk

indikator ini.

5. Referensi

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA6 Persentase jumlah angkatan

kerja yang resmi diwakili dalam

panitia kesehatan dan keselematan

antara manajemen dan pekerja yang

membantu memantau dan memberi

nasihat untuk program kesehatan

dan keselamatan kerja.

1. Relevansi

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasi dan

risalah/laporan komite kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Referensi

• Konvensi ILO 155, ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan

Kerja ‘ dan Protokol 155, 1981.

• Konvensi ILO 161, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Jabatan’

1985.

Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan

perwakilan gabungan dapat mempermudah budaya

positif kesehatan dan keselamatan. Penggunaan lomite

adalah satu cara mengikutsertakan pekerja untuk

mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan

jabatan. Indikator ini memberi satu tindakan luas di

mana angkatan kerja secara aktif dilibatkan dalam

kesehatan dan keselamatan.

2. Kompilasi

2.1 Tentukan komite kesehatan dan keselamatan yang

membantu memantau dan menasihati program

kesehatan dan keselamatan kerja pada tingkat

fasilitas atau lebih tinggi dengan perwa¬kilan

gabungan antara manajemen dan pekerja. ‘Resmi’

mengacu kepada komite yang keberadaan dan

fungsinya terjalin dalam organisasi pelapor

dan struktur kekuasaan/kewenangan, dan yang

beroperasi menurut hukum-hukum tertulis tertentu.

2.2 Laporkan persentase jumlah angkatan kerja yang

diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan

gabungan manajemen-pekerja secara resmi:

• Tidak ada

• Sampai 25 persen

• Antara 25 persen dan 50 persen

• Antara 50 persen dan 75 persen; dan

• Di atas 75 persen

2.3 Laporkan tingkat di mana komite secara khusus

beroperasi (misalnya pada tingkat fasilitas dan/

atau pada multifasilitas, wilayah, kelompok,

atau perusahaan). Hal ini mungkin sebagai hasil

kebijakan dan prosedur resmi atau praktek tidak

resmi dalam organisasi.

3. Definisi

Tidak ada.

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit di

tempat kerja, hari-hari yang hilang, dan

ketidakhadiran, dan jumlah kematian

karena pekerjaan menurut wilayah.

1. Relevansi

Kinerja kesehatan dan keselamatan merupakan ukuran kunci

bagi kepedulian organisasi. Rendahnya kecelakaan fisik dan

tingkat ketidakhadiran biasanya terkait dengan kecenderungan

positif moral dan produktivitas staf. Indikator ini akan

menunjukkan apakah praktek manajemen kesehatan dan

keselamatan mengakibatkan kesehatan jabatan dan insiden

keselamatan semakin sedikit.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini harus memberi perincian regional untuk yang

berikut:

• Jumlah angkatan kerja (misalnya jumlah karyawan

ditambah pekerja terawasi); dan

• Kontraktor bebas yang bekerja di lapangan kepada

siapa organisasi pelapor bertanggung jawab untuk

keselamatan umum atas lingkungan kerja.

2.2 Karena beberapa organisasi pelapor memasukkan

kecelakaan kecil (tingkat pertolongan pertama) pada

data mereka, menunjukkan apakah kecelakaan seperti itu

dimasukkan atau dikeluarkan.

2.3 Perhitungan ”hari-hari yang hilang” menunjukkan:

• Apakah ”hari” berarti ”hari kalender” atau ”hari kerja

yang dijadwalkan” dan

• Pada saat mana penghitungan ”hari-hari yang hilang”

mulai (misalnya hari setelah kejadian atau 3 hari

setelah kejadian).

2.4 Laporkan tingkat kecelakaan fisik, penyakit di tempat kerja,

hari yang hilang, dan ketidakhadiran pada masa pelaporan

dengan menggunakan rumus berikut menurut wilayah:

• Tingkat kecelakaan fisik (injury)

Catatan: Tingkat luka harus meliputi kematian.

• Tingkat penyakit di tempat kerja (TPTK)

• Tingkat hari yang hilang (THYH)

• Tingkat ketidakhadiran (TA)

Catatan: Faktor 200.000 berasal dari 50 minggu kerja @ 40

hari kerja dibagi 100 karyawan. Dengan menggunakan faktor

ini, tingkat yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah

karyawan dan tidak dengan jumlah jam.

2.5 Laporkan kematian dalam periode pelaporan

dengan menggunakan angka nyata (absolut) dan

bukan angka tingkat.

2.6 Laporkan sistem peraturan yang digunakan dalam

mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan.

”Kode ILO tentang Praktek Pencatatan dan

Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit di Tempat

Kerja” disusun untuk pelaporan, pencatatan, dan

pemberitahuan kece¬lakaan di tempat kerja.

Karena hukum nasional mengikuti rekomendasi

ILO, cukuplah menyatakan bahwa kenyataan dan

praktek telah mengikuti hukum. Di institusi yang

hukum nasionalnya tidak mengikuti, nyatakan

sistem mana dari peraturan itu yang berlaku

dan bagaimana hubungannya dengan Kode ILO

tersebut.

3. Definisi

Kecelakaan fisik

Kecelakaan tidak fatal dan fatal yang timbul di luar waktu

kerja atau dalam waktu kerja.

Tingkat kecelakaan fisik

Frekuensi kecelakaan berkaitan dengan jumlah jam

yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja dalam masa

pelaporan.

Penyakit di tempat kerja

Penyakit yang timbul dari keadaan atau kegiatan kerja

(misalnya stres atau secara teratur berhubungan dengan

bahan kimia berbahaya), atau timbul dari kecelakaan

berkaitan dengan kerja.

Tingkat penyakit di tempat kerja

Frekuensi penyakit di tempat kerja berkaitan dengan

jumlah jam yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja

dalam masa pelaporan.

Hari yang hilang

Waktu (hari) yang tidak dapat digunakan untuk bekerja

(karenanya ”hilang”) sebagai akibat pekerja atau para

pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan

mereka karena kecelakaan atau penyakit berkaitan

dengan pekerjaan. Penggantian atas tugas terbatas

atau kerja alternatif untuk organisasi yang sama tidak

dihitung sebagai hari yang hilang.

Tingkat hari yang hilang

Dampak dari kecelakaan atau penyakit berkaitan jabatan

sebagaimana dicerminkan dalam waktu tidak bekerja

oleh pekerja yang terkena. Hal itu dinyatakan dengan

membandingkan jumlah hari yang hilang dengan

jumlah seluruh jam yang dijadwalkan untuk dikerjakan

10

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

oleh angkatan kerja dalam masa pelaporan.

Ketidakhadiran

Karyawan yang tidak masuk kerja karena sebab apa pun,

dan bukan sebagai akibat kecelakaan atau penyakit

berkaitan dengan kerja. Absen karena cuti yang

diperkenankan seperti hari libur, belajar, cuti melahirkan

(maternity / paternity), dan cuti sebagai imbal kesedihan

tidak dimasukkan.

Tingkat ketidakhadiran

Hal ini mengacu kepada hitungan hari yang hilang

karena ketidakhadiran seperti pengertian di atas,

dinyatakan dalam persentase atas jumlah hari yang

menurut jadwal digunakan bekerja oleh angkatan kerja

untuk masa yang sama.

Kematian

Kematian karyawan yang terjadi dalam periode

pelaporan terbaru yang timbul karena kecelakaan di

tempat kerja atau penyakit yang diderita atau diidap

pada saat dipekerjakan oleh organisasi pelapor.

4. Dokumentasi

Catatan karyawan, kontrak karyawan, catatan kehadiran

karyawan, dan kecelakaan akan melengkapi data

indikator ini.

5. Referensi

• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan &

Keselamatan karena Jabatan” dan Protokol 155,

1981.

• Kode ILO Praktek tentang Pencatatan dan

Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit karena

Jabatan, 1995.

• Garis Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan karena Jabatan, 2001.

Version 3.0

11


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA8 Program pendidikan, pelatihan,

penyuluhan/bimbingan, pencegahan,

pengendalian risiko setempat untuk

membimbing para karyawan, anggota

keluarga dan anggota masyarakat,

mengenai penyakit berat/berbahaya.

1. Relevansi

Sebagai bagian dari strategi pencegahan untuk menangani

kesehatan dan keselamatan angkatan kerja, indikator ini

sesuai untuk setiap organisasi. Ada keterkaitan khusus dengan

organisasi yang bekerja di negara-negara dengan risiko tinggi

atau insiden penyakit menular dan bagi orang-orang yang

mempunyai profesi dengan insiden tinggi terhadap penyakit

khusus. Indikator ini membantu menunjukkan sejauh mana

masalah-masalah tersebut telah diperhatikan/dicakup dalam

program organisasi dan sampai derajat mana praktek terbaik

telah dilaksanakan. Pencegahan penyakit berat menyumbang

terhadap kesehatan, kepuasan dan stabilitas angkatan kerja,

dan membantu mempertahankan kelayakan sosial organisasi

itu untuk beroperasi di suatu daerah atau masyarakat.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial yang mencakup kebijakan

organisasi dan prosedur operasi, risalah atau catatan

panitia kesehatan kerja, dan catatan pusat kesehatan

dan sumber daya manusia.

5. Referensi

• Referensi Silang GRI (GRI Cross-Reference): Pedoman

Pelaporan tentang HIV/AIDS: Dokumen Sumber

GRI. KP8 adalah indikator baku berkenaan dengan

HIV/AIDS. Organisasi pelapor yang beroperasi di

daerah dengan perataan (prevalensi) tinggi perlu

mempertimbangkan perluasan pelaporan mereka

mengenai isu itu dan dapat melihat Dokumen

Sumber GRI (GRI Resource Document) sebagai

contoh.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan program berkenaan dengan anggota

angkatan kerja yang membantu, keluarga mereka, atau

anggota masyarakat mengenai penyakit berat dengan

menggunakan daftar berikut:

Program bantuan

Penerima

Program

Pekerja

Keluarga

Pekerja

Anggota

Masyarakat

Pendidikan

/Bimbingan

Pelatihan

Pencegahan/

Pengedalian

Risiko

Pengobatan

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

2.2 Laporkan apakah ada pekerja yang terlibat dalam kegiatan

berkenaan dengan jabatan yang mengalami insiden atau

penyakit khusus dengan risiko tinggi.

3. Definisi

Pengendalian risiko

Praktek yang dimaksudkan untuk membatasi terbukanya atau

tersebarnya penyakit.

Penyakit berat

Perusakan kesehatan berkenaan dengan pekerjaan atau di luar

pekerjaan dengan konsekuensi berat bagi karyawan, keluarga

karyawan, dan masyarakat, seperti HIV/AIDS, diabetes, RSI, dan

stres.

12

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA9 Masalah kesehatan dan

keselamatan yang tercakup dalam

perjanjian resmi dengan serikat

pekerja.

1. Relevansi

Indikator ini menunjukkan salah satu cara yang

menjamin kesehatan dan keselamatan angkatan kerja.

Perjanjian resmi dapat meningkatkan penerimaan

tanggung jawab kedua belah pihak dan pengembangan

kultur kesehatan dan keselamatan yang positif. Indikator

ini akan mengungkap sampai seberapa jauh angkatan

kerja dilibatkan secara aktif dalam perjanjian pekerjamanajemen

yang menentukan rangkaian manajemen

kesehatan dan keselamatan.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan apakah perjanjian resmi (lokal atau

global) dengan serikat pekerja mencakup

kesehatan dan keselamatan. (Ya/ Tidak)

3. Definisi

Perjanjian resmi

praktek untuk dilaksanakan.

Dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang

menyatakan, maksud keduanya untuk menaati/mematuhi apa

yang terkandung dalam dokumen itu. Isi itu dapat mencakup,

misalnya, perjanjian kesepakatan bersama lokal, demikian juga

perjanjian dengan kerangka nasional dan internasional.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup perjanjian kolektif

dengan serikat pekerja.

5. Referensi

• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan dan Keselamatan

Kerja” dan Protokol 155, 1981.

2.2 Jika ya, laporkan seberapa jauh berbagai

masalah kesehatan dan keselamatan dilindungi/

dicakup oleh perjanjian lokal dan global yang

ditandatangani oleh organisasi.

Perjanjian pada tingkat lokal khususnya menunjuk

masalah seperti:

• Perangkat pelindung pribadi

• Panitia kesehatan dan keselamatan gabungan

manajemen-karyawan;

• Keikutsertaan wakil pekerja dalam

pemeriksaan kesehatan, audit, dan

penyelidikan kecelakaan;

• Pelatihan dan pendidikan;

• Tata cara penyampaian keluhan;

• Hak untuk menolak pekerjaan tidak aman

(berisiko), dan

• Pemeriksaan berkala.

Perjanjian pada tingkat global khususnya

menunjuk masalah seperti:

• Kesediaan mengikuti ILO;

• Rangkaian atau struktur untuk memecahkan

masalah;

• Keterikatan pada janji (commitment)

mengenai standar kinerja sasaran atau tingkat

Version 3.0

13


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA10 Rata-rata jam pelatihan per

tahun per karyawan menurut kategori/

kelompok karyawan.

1. Relevansi

Memelihara dan mengembangkan sumber daya

manusia, terutama melalui pelatihan yang memperluas

dasar pengetahuan karyawan, merupakan kunci dalam

pengembangan organisasi. Indikator ini memberi pemahaman

yang mendalam atas besarnya investasi serta seberapa jauh

investasi mengembangan SDM dilakukan di seluruh tingkatan

karyawan. Akses untuk mendapatkan kesempatan pelatihan

juga dapat menunjang kemajuan lain di bidang kinerja sosial,

seperti jaminan mendapatkan kesempatan setara di tempat

kerja. Hal ini juga memberi sumbangan yang mendorong

pengembangan pribadi dan organisasi.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan

dan jadwal pelatihan.

5. Referensi

• ILO Convention 142, “Human Resources

Development Convention”, 1975.

• ILO Convention 140, “Paid Educational Leave

Convention”, 1974

• ILO Convention 155, “Occupational Safety and

Health Convention”, 1981.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000, Articles II, 4 & IV,2 (c), 3 & 5

2. Kompilasi

2.1 Tentukan jumlah karyawan di setiap kategori pekerjaan di

seluruh lini kegiatan organisasi pada akhir tahun pelaporan

(misalnya. manajemen senior, manajemen madya,

profesional, teknisi, administrasi, produksi, pemeliharaan,

dan sebagainya). Organisasi harus menentukan kategori

pekerjaan berdasarkan pada sistem SDM yang berlaku.

2.2 Tentukan jumlah jam yang dimanfaatkan untuk pelatihan

personel pada setiap kategori karyawan.

2.3 Laporkan rata-rata jumlah jam pelatihan per tahun

per karyawan menurut kategori karyawan dengan

mengguna¬kan rumus berikut:

Jumlah jam per kategori karyawan

LA 10 = --------------------------------------------------

Jumlah karyawan per karyawan

3. Definisi

Pelatihan

Mengacu kepada:

• Semua jenis pelatihan dan pengajaran kejuruan;

• Cuti belajar yang diberikan organisasi pelapor bagi para

karyawannya;

• Pelatihan atau pendidikan yang dilakukan di luar

organisasi dan yang dibayar seluruhnya atau sebagian oleh

organisasi pelapor; dan

• Pelatihan dengan topik khusus seperti kesehatan dan

keselamatan.

Pelatihan tidak mencakup pengarahan di tempat oleh pengawas

(supervisor).

14

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA11 Program untuk manajemen

keahlian dan pembelajaran

seumur hidup yang menunjang

kelangsungan kerja pegawai dan

membantu mereka dalam mengatur

jenjang karier.

1. Relevansi

Program untuk manajemen keahlian memungkinkan

organisasi untuk merencanakan penguasaan

keterampilan yang membekali pegawai untuk mencapai

sasaran strategis dalam lingkungan kerja yang berubah.

Tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil

meningkatkan kompetensi dan keahlian organisasi

dan memberikan arahan tingkat kepuasan pegawai

yang terkait dengan kinerja yang mening¬kat. Bagi

mereka yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri

dan mutu kerja dikembangkan oleh ilmu pengetahuan

yang akan mendukung mereka dalam masa transisi dari

kerja menjadi pensiun. Tujuan pembelajaran seumur

hidup adalah untuk meningkatkan pengembangan

pengetahuan dan kompetensi yang memungkinkan

setiap warga negara menyesuaikan diri dengan

perubahan pasar tenaga kerja yang sangat cepat dan

berperan serta dengan aktif dalam semua bidang

kehidupan ekonomi.

2. Kompilasi

2.1 Apakah program pelatihan atau bantuan pegawai

untuk meningkatkan keterampilan mencakup halhal

berikut:

• Pelatihan internal;

• Bantuan pendanaan untuk pelatihan eksternal

atau pendidikan formal; dan

• Ketentuan periode sabbatical leave dengan

jaminan kembali bekerja.

2.2 Apakah program bantuan transisi untuk menopang

pegawai yang pensiun atau yang diberhentikan

mencakup hal-hal berikut?

• Perencanaan sebelum pensiun untuk calon

pensiunan.

pegawai?

• Pelayanan penempatan kerja, dan

• Bantuan (misalnya, pelatihan dan bimbingan)

untuk menghadapi masa peralihan ke masa

tidak bekerja.

3. Definisi

Kelangsungan kerja pegawai

Penyesuaian terhadap perubahan permintaan dari

tempat kerja melalui penguasaan keterampilan baru.

Akhir karier

Pemberhentian kerja sesuai usia pensiun menurut

undang-undang nasional atau pemberhentian akibat

restrukturisasi.

Manajemen keahlian

Kebijakan dan program yang berpusat pada

pengembangan keterampilan pegawai untuk memenuhi

perubahan kebutuhan strategis dari organisasi dan/atau

industri.

Pembelajaran berkelanjutan

Penguasaan dan perbaharuan kemampuan,

pengetahuan, kualifikasi, dan kepentingan sepanjang

hidup, dari masa sebelum sekolah sampai setelah

pensiun.

4. Dokumentasi

Sumber informasi mencakup prosedur organisasi untuk

pemberhentian dan catatan pegawai.

5. Referensi

• ILO Convention 142, “Human Resources

Development Convention”, 1975.

• ILO Convention 168, “Employment Promotion and

Protection against Unemployment Convention”,

1988.

• Pelatihan ulang bagi mereka yang berniat

untuk terus bekerja;

• Kompensasi untuk pemutusan kerja;

• Jika kompensasi akibat pemutusan kerja

diberikan, apakah langkah itu sudah

mempertimbangkan usia dan masa kerja

Version 3.0

15


IP

Set Protokol Indikator: LA

LA12 Persentase karyawan yang

menerima penilaian kinerja dan review

pengembangan karier secara reguler.

1. Relevansi

Penilaian kinerja karyawan terhadap sasaran umum membantu

pengembangan pribadi karyawan dan memberikan andil baik

bagi manajemen keahlian maupun pengembangan SDM di

dalam organisasi. Peningkatan kepuasan karyawan memiliki

korelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini

secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi

pelapor bekerja untuk memantau dan mempertahankan

keterampilan karyawannya. Apabila dilaporkan dalam

hubungannya dengan LA12, indikator ini membantu

menggambarkan pendekatan organisasi dalam meningkatkan

keterampilan. Persentase karyawan yang menerima penilaian

kinerja serta penelaahan berkala dalam pengembangan karier

menunjukkan sejauh mana sistem ini dilaksanakan di dalam

organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah total karyawan dalam organisasi.

Jumlah ini harus sesuai dengan yang dilaporkan menurut

LA1.

2.2 Laporkan persentase total jumlah karyawan yang

menerima penilaian kinerja secara resmi selama periode

pelaporan.

3. Definisi

Penilaian Kinerja Reguler dan Pengembangan Karier

Target kinerja dan review didasarkan atas kriteria kenal

terhadap karyawan dan atasannya. Penilaian ini dilakukan

sepengetahuan karyawan setidaknya satu kali per tahun. Ini

dapat termasuk evaluasi oleh atasan langsung karyawan,

saingan atau oleh karyawan lain yang lebih luas. Penilaian ini

dapat juga memanfaatkan tenaga kerja dari bagian Sumber

Daya Manusia.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk data karyawan.

5. Referensi

• Konvensi ILO 142, “Human Resources Development”, 1975.

16

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA13 Komposisi badan pengelola

(governance bodies) dan

perincian pegawai menurut

kategori berdasarkan jenis

kelamin, kelompok umur, anggota

kelompok minoritas, dan indikator

keberagaman lainnya.

1. Relevansi

Indikator ini menyediakan sebuah ukuran kuantitatif

dari keberagaman yang ada di dalam sebuah

organisasi dan dapat digunakan sebagai patokbanding

(benchmark) secara sektoral atau regional. Tingkatan

keberagaman dalam sebuah organisasi dapat

memberikan pemahaman mendalam terhadap modal

manusia (human capital) yang dimiliki organisasi.

Perbandingan antara keberagaman tenaga kerja dengan

keberagaman manajemen juga menawarkan informasi

akan kesetaraan untuk memperoleh kesempatan.

Informasi detail mengenai komposisi tenaga kerja juga

dapat membantu dalam menilai isu mana yang relevan

terhadap kelompok tenaga kerja tertentu.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan indikator keberagaman yang digunakan

oleh organisasi berdasarkan rekaman dan

pengawasannya sendiri yang relevan untuk

dilaporkan.

2.2 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai

dalam setiap kategori pegawai (misalnya, dewan,

manajemen senior, manajemen menengah,

administratif, produksi, dan sebagainya). Kategori

pegawai harus ditetapkan berdasarkan sistem

pengelolaan sumber daya manusia yang dipakai

oleh organisasi. Jumlah total pegawai harus sesuai

dengan yang dilaporkan dalam LA1.

2.3 Laporkan persentase pegawai dalam setiap kategori

berikut: (% dari pegawai)

• Jenis kelamin: wanita/pria

• Kelompok minoritas

• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50

tahun, di atas 50 tahun

2.4 Laporkan persentase individu dalam organisasi

badan pengelola (misalnya, dewan direktur, komite

manajemen, atau badan yang sejenis untuk

organisasi yang bukan korporasi) dalam setiap

kategori berikut: (% dari Individu dalam Badan

Pengelola)

• Jenis kelamin: wanita/pria

• Kelompok minoritas

• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50

tahun, di atas 50 tahun

3. Definisi

Badan pengelola (governance bodies)

Komite atau badan yang bertanggung jawab dalam

mengarahkan strategi organisasi, pengawasan

manajemen, dan akuntabilitas manajemen terhadap

organisasi yang lebih besar dan segenap pemangku

kepentingannya.

Indikator keberagaman

Indikator di mana organisasi memperoleh data yang

dapat berupa, sebagai contoh, kewarganegaraan, garis

keturunan dan asal suku/etnis, keyakinan/kepercayaan

yang dianut, dan ketidakmampuan fisik/cacat fisik yang

dimiliki.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman pegawai

dan laporan dari komite kesetaraan kesempatan (equal

opportunity committees).

5. Referensi

• Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women: UN GA: Resolution

34/180 of 18 December 1979.

• Declaration on the Elimination of All Forms of

Intolerance and of Discrimination based on Religion

or Belief: UN GA: Resolution 36/55 of 26 November

1981.

• Declaration on Race and Racial Prejudice: General

Conference UNESCO 20th session on 27 November

1978.

• Declaration on the Rights of Persons Belonging

to National or Ethnic, Religious and Linguistic

Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18

December 1992.

• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning

Multinational Enterprises and Social Policy: Art. 21,

22, 23, 1977.

• ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 1998.

• ILO Convention concerning Discrimination in

Respect of Employment and Occupation, 1958

(No.111).

Version 3.0

17


IP

Set Protokol Indikator: LA

• International Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination of 4 January 1969

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises Revision

2000 (Employment and Industrial Relation Section)

• United Nations Global Compact Principle 6, 26 July 2000

• United Nations Declaration on the Elimination of All Forms

of Racial Discrimination: UN GA Resolution 1904 (XVIII) of

20 November 1963

18

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: LA

IP

LA14 Rasio gaji dasar pegawai pria

terhadap pegawai wanita berdasarkan

kategori pegawai.

1. Relevansi

Banyak negara telah memperkenalkan legislasi untuk

melaksanakan prinsip kesetaraan gaji dalam jenis

pekerjaan yang sama. Isu ini didukung oleh konvensi

ILO No 100 mengenai “Renumerasi yang setara antara

Pegawai Pria dan Pegawai Wanita untuk Pekerjaan yang

Sama”. Kesetaraan gaji merupakan sebuah faktor dalam

mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Ketika

ada ketidaksetaraan, organisasi akan menghadapi risiko

terhadap reputasinya dan tuntutan hukum karena

tindakan diskriminatif.

5. Referensi

• ILO Convention 100, “Equal Remuneration for Men

and Women Workers for Work of Equal Value”, 1951.

• ILO Convention 111, “Discrimination in Respect of

Employment and Occupation”, 1958.

• ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 1998.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai

dalam setiap kategori dari semua operasi

organisasi, diperinci berdasarkan jenis kelamin

dengan mempergunakan informasi dalam

LA13. Kategori kepegawaian harus ditetapkan

berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya

manusia yang dipakai oleh organisasi. Jumlah

pegawai harus sesuai dengan yang dilaporkan

dalam LA1.

2.2 Dapatkan informasi mengenai gaji dasar untuk

wanita dan untuk pria dalam setiap kategori

pegawai.

2.3 Periode apa pun dalam pembayaran gaji (misalnya,

per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun)

dapat digunakan untuk data ini.

2.4 Laporkan rasio dari gaji dasar wanita terhadap gaji

dasar pria untuk setiap kategori kepegawaian.

3. Definisi

Sebuah pembayaran dalam jumlah minimum tertentu

kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaannya.

Ini tidak termasuk upah tambahan lainnya seperti

berdasarkan jumlah tahun bekerja, kerja lembur, bonus,

pembayaran keuntungan atau pengeluaran tambahan

lain (misalnya, pengeluaran transportasi).

4. Dokumentasi

Sumber informasi untuk indikator ini termasuk rekaman

pegawai dan rekaman gaji.

Version 3.0

19


IP

Set Protokol Indikator

Hak Asasi Manusia (HR)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: HR

IP

HAK ASASI MANUSIA

Indikator Kinerja

Aspek: (Praktek) Investasi dan Pengadaan

CORE

CORE

HR1

HR2

Persentase dan jumlah perjanjian

investasi signifikan yang memuat

klausula HAM atau telah menjalani proses

skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak

asasi manusia.

Persentase pemasok dan kontraktor

signifikan yang telah menjalani proses

skrining/filtrasi atas aspek HAM

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib

CORE

HR7

Kegiatan yang teridentifikasi

mengandung resiko signifikan yang

dapat menimbulkan kasus kerja paksa

atau kerja wajib, dan langkah-langkah

yang telah diambil untuk mendukung

upaya penghapusan kerja paksa atau

kerja wajib.

Aspek: Praktek Pengamanan

ADD

HR8

Persentase personel penjaga keamanan

yang terlatih dalam hal kebijakan dan

prosedur organisasi terkait dengan aspek

HAM yang relevan dengan kegiatan

organisasi

ADD

HR3

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan

dalam hal kebijakan serta prosedur

yang terkait dengan aspek HAM yang

relevan dengan kegiatan organisasi,

termasuk persentase karyawan yang telah

menjalani pelatihan.

Aspek: Hak Penduduk Asli

ADD

HR9

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait

dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah

yang diambil.

Aspek: Non-diskriminasi

CORE

HR4

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi

dan tindakan yang diambil/dilakukan.

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama

CORE

HR5

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul

yang diidentifikasi dapat menimbulkan

resiko yang signifikan serta tindakan

yang diambil untuk mendukung hak-hak

tersebut.

Aspek: Pekerja Anak

CORE

HR6

Kegiatan yang teridentifikasi

mengandung resiko yang signifikan

timbulnya terjadinya kasus pekerja anak,

dan langkah-langkah yang diambil untuk

menduku upaya penghapusan pekerja

anak.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: HR

Relevansi

Indikator Kinerja HAM mengungkapkan informasi

mengenai dampak dan kegiatan dari organisasi terhadap

hak-hak asasi sipil dan politik dari para pemangku

kepentingan. Aspek-aspek yang tercakup dalam

Indikator Kinerja mengacu pada standar internasional,

terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari

Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Universal

Declaration of Human Rights) dan Deklarasi ILO Tahun

1998 tentang Prinsip dan Hak- Dasar di Tempat Kerja

(ILO Declaration on the Fundamental Principles and

Rights at Work of 1998), khususnya delapan Konvensi

Inti (Core Conventions) dari ILO. Walaupun berkaitan

erat, penggolongan HAM dan Praktek Ketenagakerjaan

mempunyai tujuan yang berbeda. Indikator HAM

terfokus pada cara organisasi pelapor menangani

dan menghormati hak-hak dasar manusia, sedangkan

Indikator Praktik Ketenagakerjaan menggambarkan

kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja.

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan

ukuran-ukuran yang dapat diperbandingkan atas akibat

atau hasil, yang oleh karena itu difokuskan terutama

pada kasus-kasus yang terkait dengan inti HAM. Kasus

pada umumnya berdampak baik bagi kelompok

pemangku kepentingan, maupun di samping resiko

bagi organisasi di mana pelanggaran terjadi. Perangkat

indikator ini mencakup tiga bidang umum :

• Kasus yang terkait dengan aspek dasar HAM (HR4

dan HR9);

• Kapasitas dan pengetahuan yang memungkinkan

organisasi secara efektif menangani masalah hak

asasi manusia, termasuk pelatihan dan prosedur

internal (HR3, HR5, HR6, HR7 dan HR8); dan

3. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa: Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya tahun 1966 (United Nations Convention:

International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights, 1966)

4. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di

Tempat Kerja Tahun 1998 (ILO Declaration on

Fundamental Principles and Rights at Work,

1998), khususnya kedelapan Konvensi Inti (Core

Conventions) dari ILO.

5. Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan tahun

1993 (Vienna Declaration and Programme of Action,

1993).

Referensi Umum

• ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 1998.

• ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational

Enterprises and Social Policy, 2001, Third Edition.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000.

• United Nations Universal Declaration of Human

Rights, 1948.

• ILO Convention (169) concerning Indigenous and

Tribal Peoples in Independent Countries, 1989.

• Integrasi organisasi pada masalah HAM dalam

hubungan bisnis eksternal organisasi , baik dalam

melakukan investasi maupun dalam kaitan

hubungan dengan para pemasok (KH 1 dan KH 2).

Definisi

Hak Asasi Manusia

HAM yang diakui secara umum didefinisikan oleh lima

konvensi dan deklarasi berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (United Nations

Universal Declaration of Human Rights, 1948).

2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Rumusan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

tahun 1966 (United Nations Convention

International Covenant on Civil and Political Rights,

1966).

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: HR

IP

HR1 Persentase dan jumlah

perjanjian investasi signifikan yang

memuat klausula HAM atau telah

menjalani proses skrining/filtrasi

terkait dengan aspek hak asasi

manusia.

1. Relevansi

Pengukuran ini merupakan satu indikasi mengenai

sejauh mana aspek HAM terintegrasi dalam keputusan

ekonomis organisasi. Hal ini sangat relevan bagi

organisasi yang beroperasi dalam wilayah atau

merupakan mitra usaha dari organisasi didalam wilayah

di mana perlindungan terhadap HAM mendapat

perhatian yang besar. Integrasi kriteria HAM dalam

proses skrining/filtrasi dan adanya persyaratan

kinerja HAM dapat menjadi salah satu strategi untuk

mengurangi resiko investasi. Adanya permasalahan HAM

dapat mengakibatkan cacatnya reputasi organisasi sertã

berdampak buruk bagi stabilitas investasi.

2. Kompilasi

3. Definisi

Klausula hak asasi manusia

Klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang secara spesifik

mendefinisikan ekspektasi minimum dari aspek HAM sebagai

persyaratan untuk melakukan investasi.

Skrining/ filtrasi aspek hak asasi manusia

Suatu proses formal atau yang terdokumentasikan yang memasukkan

satu set kriteria kinerja HAM sebagai salah satu faktor

dalam menentukan apakah suatu investasi akan dilakukan.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial yang mencakup aspek hukum

organisasi, hubungan investor, dan keuangan sebagimana

dokumentasi lainnya yang dibuat melalui sistem manajemen

kualitas (quality management system).

5. Referensi

Tidak ada.

2.1 Perjanjian yang dimasukkan hanya yang signifikan

ditinjau dari sisi besarnya kepentingan strategis.

Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan

mengacu pada kompleksitas persetujuan yang

diperlukan di dalam organisasi atas investasi

tersebut atau kriteria lain yang secara konsisten

dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian yang

dibuat. Organisasi pelapor harus mengungkapkan

definisi, lingkup serta cakupan dari “perjanjian

yang dianggap signifikan” (significant agreements)

tersebut.

2.2 Identifikasi jumlah perjanjian investasi yang

dianggap signifikan serta difinalisasi dalam periode

pelaporan, baik yang akan menempatkan organisasi

sebagai pemilik pada entitas lain ataupun sebagai

organisasi yang menjalankan investasi modal yang

material terhadap keuangan organisasi.

2.3 Apabila terdapat beberapa perjanjian investasi yang

signifikan dengan mitra yang sama, maka jumlah

perjanjian tersebut hanya merupakan sebagian dari

total proyek yang dilaksanakan ataupun mitra yang

dikembangkan.

2.4 Laporkan jumlah dan persentase perjanjian investasi

signifikan yang memasukkan klausula HAM atau

yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi

mengenai aspek hak asasi manusia.

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: HR

HR2 Persentase pemasok dan

kontraktor signifikan yang telah

menjalani proses skrining/filtrasi

atas aspek hak asasi manusia

1. Relevansi

Pengembangan jaringan pemasok dan kontraktor yang

luas untuk menghasilkan barang dan jasa telah menarik

perhatian tentang bagaimana cara organisasi pelapor

menerapkan kebijakan HAM pada jaringan pemasoknya.

Hal ini sangat relevan terutama bagi organisasi di sektor

yang sangat mengandalkan outsourcing serta jaringan

global.

• Teridentifikasi memiliki resiko paling besar

terjadinya kasus yang berhubungan dengan hak

asasi manusia.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan

organisasi dalam hal pengadaan atau pembelian serta

departemen hukum organisasi pelapor.

5. Referensi

Tidak ada.

Proses skrining/ filtrasi dan pengawasan kinerja HAM

pada mata rantai pemasok terbukti berdampak positif

bagi komunitas bisnis organisasi yang lebih luas. Isu

HAM pada pemasok dan kontraktor signifikan dapat

menyebabkan cacat reputasi bagi mitra bisnis mereka

dan/atau menciptakan ketidakstabilan dalam kegiatan

usaha pemasok itu sendiri. Proses skrining/ filtrasi

merupakan bagian dari manajemen resiko, dan besarnya

persentase kegiatan ini menunjukkan bagaimana

organisasi secara berkala memperhatikan resiko ini.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi jumlah pemasok dan kontraktor

signifikan dari organisasi pelapor.

2.2 Laporkan persentase jumlah kontrak dengan

pemasok dan kontraktor signifikan yang memuat

kriteria atau telah menjalani proses skrining/filtrasi

atas aspek hak asasi manusia. Lihat HR 1 untuk

definisi dari “kriteria“ atau “proses skrining/filtrasi“.

2.3 Laporkan persentase dari kontrak dengan pemasok

dan kontraktor signifikan yang ditolak atau

dikenakan berbagai persyaratan sebagai akibat dari

proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia.

3. Definisi

Pemasok dan kontraktor signifikan

Pihak luar, pemasok barang atau jasa atau pihak dengan

siapa kontrak penyediaan barang dan jasa dibuat .

Dalam konteks Indikator ini, pengertian “signifikan”

mengacu kepada pemasok dan kontraktor yang:

• Merupakan pemasok utama atas suatu jenis barang

atau jasa dan secara keseluruhan merupakan

bagian terbesar pengadaan barang dan jasa bagi

organisasi tersebut; atau

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: HR

IP

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi

karyawan dalam hal kebijakan serta

prosedur terkait dengan aspek HAM

yang relevan dengan kegiatan organisasi,

termasuk persentase karyawan

yang telah menjalani pelatihan.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup catatan

pelatihan karyawan dan jadwal pelatihan.

5. Referensi

1. Relevansi

Tidak ada.

Indikator ini memberi gambaran kapasitas organisasi

dalam menerapkan kebijakan serta prosedur yang

terkait dengan aspek hak asasi manusianya. Hak

asasi manusia telah diatur dalam standar dan hukum

internasional dan mewajibkan organisasi untuk

melaksanakan pelatihan khusus yang membekali

karyawan dengan masalah HAM dalam rutinitas kerja.

Banyaknya karyawan yang telah dilatih serta banyaknya

pelatihan yang telah diberikan, mempunyai kontribusi

penilaian atas organisasi tentang hak asasi manusia.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi jumlah jam yang disediakan untuk

pelatihan karyawan, dengan menggunakan data

dari LA10.

2.2 Identifikasi jumlah karyawan, dengan menggunakan

data dari LA1.

2.3 Identifikasi karyawan yang telah menjalani pelatihan

formal mengenai kebijakan serta prosedur

organisasi dalam aspek HAM dan penerapannya

pada pekerjaan karyawan. Ini dapat merujuk pada

pelatihan khusus dengan topik HAM atau program

pelatihan umum dengan modul hak asasi manusia.

2.4 Laporkan jumlah waktu pelatihan yang terkait

dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan

operasi organisasi selama periode pelaporan.

2.5 Laporkan persentase jumlah karyawan dalam

periode pelaporan yang telah dilatih tentang aspek

HAM yang relevan dengan kegiatan usaha.

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: HR

HR4 Jumlah kasus diskriminasi

yang terjadi dan tindakan yang

dilakukan/diambil.

1. Relevansi

Hak asasi manusia lebih luas dari hak karyawan di

tempat kerja. Kebijakan anti- diskriminasi merupakan

persyaratan utama dari konvensi internasional

serta peraturan dan pedoman sosial. Permasalahan

diskriminasi juga dibahas dalam Konvensi Inti ILO,

110 dan 111 (Core Convention 100 & 111) dari ILO.

Suatu sistem pemantauan/pengawasan yang efekif

diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada seluruh

laporan kegiatan organisasi pelapor. Para pemangku

kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan dan

pemantauan/pengawasan tersebut berjalan dengan

efektif.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi kasus diskriminasi dengan alasan ras,

warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, suku

bangsa, atau kelompok sosial sebagai mana

didefinisikan oleh ILO, atau bentuk relevan lainnya

dari diskriminasi baik yang melibatkan pihak

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal

seluruh lini kegiatan pada periode pelaporan.

Yang dimaksud dengan ‘kasus’ adalah langkah

hukum, pengaduan yang disampaikan kepada

organisasi tersebut atau instansi berwenang melalui

suatu proses formal, atau kasus ketidakpatuhan

yang teridentifikasi oleh organisasi melalui

prosedur yang diterapkan, misalnya dengan sistem

manajemen audit atau program pemantauan/

pengawasan formal.

2.2 Laporkan jumlah kasus diskriminasi selama periode

pelaporan.

2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang

diambil merujuk pada hal-hal berikut :

• Organisasi telah menelaah kasus tersebut;

• Program mediasi yang akan dilakukan .

• Program mediasi yang telah diimplementasikan

dan hasilnya telah ditelaah melaluiproses rutin

manajemen penelaahan internal; dan

• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak lanjut

(yaitu: masalahnya telah terpecahkanselesai,

tidak ada lagi tindak lanjut yang harus dilakukan

perusahaan, dan sebagainya).

3. Definisi

Diskriminasi

Perbuatan dan akibat atas perlakuan tidak adil kepada

seseorang dengan memberikan beban yang tidak adil

atau tidak memberikan tunjangan yang sesuai dengan

prestasi individu. Diskriminasi dapat juga berupa

pelecehan, yaitu serangkaian komentar atau tindakan

yang tidak menyenangkan atau yang secara rasional

diketahui secara umum tidak menyenangkan kepada

orang yang dituju.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan hukum

dan kepatuhan organisasi pelapor.

5. Referensi

• Declaration on the Elimination of All Forms of

Intolerance and of Discrimination Based on Religion

or Belief, UN General Assembly Resolution 36/55 of

26 November 1981

• Declaration on Race and Racial Prejudice: General

Conference UNESCO 20th sessioon 27 November

1978

• Declaration on the Rights of Persons Belonging

to National or Ethnic, Religious and Lingusitic

Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18

December 1992.

• ILO Convention 100, “Equal Remuneration

Convention”, 1951.

• ILO Convention 111, Discrimination in Respect of

Employment and Occupation Convention 1958.

• International Convention on Civil and Political

Rights: GA Resolution 2200 A XXI of 16 December

1966. on Civil and Political Rights (Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

• International Convention on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination GA Resolution 1904

(XV111) of 20 November 1963.

• United Nations Convention on the Elimination of

all forms of Discrimination Against Women: UN, GA:

Resolution 34/180 of 18 December 1979

• United Nations Declaration on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination: GA Resolution 1904

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: HR

IP

(XVIII) of 20 November 1963.

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: HR

HR5 Segala kegiatan berserikat

atau perjanjian bersama yang

teridentifikasi dapat menimbulkan

resiko yang signifikan, serta

tindakan yang diambil untuk

mendukung hak-hak tersebut

1. Relevansi

Kebebasan untuk berserikat dan perjanjian bersama

merupakan upaya melindungi hak pekerja (dan

pengusaha) untuk berkumpul bersama dalam organisasi

pilihan masing-masing. Kebebasan Berserikat merupakan

ketentuan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dan dirumuskan

dalam Convensi Inti ILO 87 dan 89 (ILO Core Convention

87 & 98 )

Indikator ini ditujukan untuk melaporkan tindakan

yang telah diambil oleh organisasi pelapor dalam

mengevaluasi apakah terdapat kesempatan terbuka

bagi pekerja untuk melaksanakan hak berserikat

dan berkumpul. Indikator ini juga ditujukan untuk

melaporkan langkah yang telah diambil untuk

mendukung hak-hak berserikat dan berkumpul di

seluruh lini kegiatan organisasi. Indikator ini tidak

mewajibkan organisasi pelapor untuk menyatakan

pendapat secara spesifik mengenai mutu sistem hukum

nasional.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi pelaksanaan segala kegiatan di mana

hak karyawan untuk berserikat atau melakukan

perjanjian bersama berpotensi menimbulkan

resiko. Proses identifikasi harus menggambarkan

pendekatan yang dipakai organisasi dalam

penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber

data internasional yang bereputasi, seperti laporan

ILO (Laporan Tahunan Committee of Experts dari

ILO mengenai implementasi atas konvensi dan

rekomendasi yang telah diratifikasi, serta laporan

kebebasan berserikat dari Governing Body ILO).

2.3 Laporkan langkah yang diambil oleh organisasi

dalam periode pelaporan yang bertujuan untuk

mendukung hak kebebasan berserikat dan

berkumpul bersama. Lihat Tripartite Declaration dari

ILO dan OECD Guidelines untuk panduan lanjutan.

3. Definisi

Kebebasan berserikat

Pekerja dan pengusaha boleh mendirikan dan

bergabung dalam organisasi pilihan masing-masing

tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dulu.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan dari

departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya

manusia pada organisasi pelapor

5. Referensi

• ILO Convention 87, “Freedom of Association and

Protection of the Right to Organise Convention”,

1948

• ILO Convention 98, “Right to Organise and Collective

Bargaining Convention”, 1949

• United Nations Universal Declaration of Human

Rights, 1948.

• International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights, 1966.

2.2 Laporkan kegiatan karyawan untuk berserikat dan

melaksanakan perjanjian bersama yang dapat

menimbulkan resiko, berdasarkan:

• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur);

atau

• Negara atau wilayah geografis di mana

kegiatan dipandang beresiko.

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: HR

IP

HR6 Kegiatan yang teridentifikasi

mengandung resiko signifikan yang

dapat menimbulkan terjadinya kasus

pekerja anak, dan langkah-langkah

yang diambil untuk mendukung

upaya penghapusan pekerja anak

1. Relevansi

Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip pokok

serta tujuan utama deklarasi dan peraturan mengenai

hak asasi manusia, dan tunduk pada Konvensi ILO 138

dan 182 (ILO Conventions 138 dan 182) Pelaksanaan dan

penerapan yang efektif atas kebijakan tentang pekerja

anak merupakan harapan yang mendasar terhadap

perilaku tanggung jawab sosial.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang beresiko

tinggi menimbulkan terjadinya kasus:

• Pekerja anak; dan/atau

• Pemanfaatan pekerja muda yang tidak

terlindung dari pekerjaan yang berbahaya.

Proses identifikasi harus menggambarkan

pendekatan organisasi terhadap penilaian resiko ini

dan dapat berasal dari sumber data internasional

yang bereputasi, seperti laporan ILO.

2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang dapat

menimbulkan resiko signifikan terjadinya pekerja

anak, berdasarkan:

• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur);

atau

3. Definisi

Anak

Istilah ini berlaku untuk semua orang di bawah 15

tahun atau masuk dalam katagori wajib sekolah bawah

umur untuk menyelesaikan wajib sekolah (mana yang

lebih tinggi). Kecuali untuk negara tertentu di mana

perekonomian dan fasilitas pendidikan belum cukup

memadai, berlaku ketentuan umur minimal 14 tahun.

Negara-negara yang masuk dalam pengecualian

ini disebutkan secara spesifik oleh ILO berdasarkan

permohonan dari negara yang bersangkutan serta

konsultasi yang dilakukan dengan perwakilan organisasi

pekerja dan pemberi kerja.

Catatan: Convention 138 dari ILO menyebutkan apa yang

dimaksud dengan baik pekerja anak maupun pekerja

muda. Lihat definisi di bawah ini untuk ‘pekerja muda’.

Pekerja Muda

Seseorang di atas umur minimum yang berlaku untuk

dapat bekerja namun belum berumur 18 tahun.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan dari

departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya

manusia pada organisasi pelapor

5. Referensi

• ILO Convention 138, “Minimum Age

Convention”, 1973.

• ILO Convention 182, “Worst Forms of Child

Labour Convention”, 1999.

• ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 86th Session, 1998.

• Negara atau wilayah geografis dimana kegiatan

dipandang beresiko.

2.3 Laporkan langkah yang diambil dan pengukuran

yang dibuat oleh organisasi pelapor selama

periode pelaporan yang bertujuan mendukung

penghapusan pekerja anak. Lihat Deklarasi Tripartit

dari ILO (ILO Tripartite Declaration ) serta panduan

dari OECD (OECD Guidelines) sebagai panduan

lebih lanjut.

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: HR

HR7 Kegiatan yang teridentifikasi

mengandung resiko signifikan yang

dapat menimbulkan kasus kerja

paksa atau kerja wajib, dan langkahlangkah

yang telah diambil untuk

mendukung upaya penghapusan

kerja paksa atau kerja wajib

1. Relevansi

Tidak berada dalam keadaan tunduk pada kerja paksa

atau kerja wajib merupakan hak asasi manusia yang

mendasar dan juga merupakan salah satu ketentuan

dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa

atas Hak Asasi Manusia (UN Universal Declaration of

Human Rights) dan tunduk pada Konvensi Inti ILO 29 &

105 (ILO Core Convention 29 & 105) Jenis kerja paksa dan

kerja wajib ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan

data yang disajikan akan mengindikasikan tantangan

yang dihadapi organisasi pelapor dalam berkontribusi

terhadap penghapusan kerja paksa dan kerja wajib.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang

mempunyai resiko signifikan menimbulkan

terjadinya kasus kerja paksa atau kerja wajib. Proses

identifikasi harus menggambarkan pendekatan

yang dipakai organisasi dalam penilaian resiko ini

dan dapat berasal dari sumber data internasional

yang bereputasi seperti laporan ILO.

2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang mengandung

resiko signifikan terjadinya kasus kerja wajib,

berdasarkan:

• Jenis kegiatan (misalnya: pabrikan, manufaktur);

atau

• Negara atau wilayah geografis dimana

kegiatan dipandang beresiko.

2.3 Laporkan pengukuran yang dibuat organisasi

pelapor selama periode pelaporan yang bertujuan

mendukung penghapusan kerja paksa atau kerja

wajib. Lihat Deklarasi Tripartit dari ILO (ILO Tripartite

Declaration) serta panduan dari OECD (OECD

Guidelines) sebagai panduan lebih lanjut.

3. Definisi

Kerja paksa atau kerja wajib

Segala jenis pekerjaan dan pelayanan jasa yang

dipaksakan pada seseorang di bawah ancaman sanksi

di mana orang yang bersangkutan tidak secara sukarela

bermaksud untuk melakukannya, Konvensi 29, Konvensi

Tenaga Kerja ILO 1930 (ILO Convention 29, Forced Labour

Convention, 1930 ). Contoh yang paling ekstrem adalah

pembudakan, pekerja tahanan dan pekerja paksa, selain

itu, utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk

mempertahankan pekerja dalam kondisi kerja paksa.

Menahan surat identitas, adanya kewajiban memberikan

uang jaminan , atau menekan pekerja untuk bekerja

melebihi waktu kerja dengan ancaman pemecatan yang

tidak ada persetujuian sebelumnya adalah contohcontoh

kerja paksa.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan dari

departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya

manusia pada organisasi pelapor.

5. Referensi

• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”,

1930.

• ILO Convention 105, “ Abolition of Forced Labour”,

1957.

• League of Nations, Slavery Convention, 1927.

• United Nations Supplementary Convention on the

Abolition of Slavery, the U.N.T.S.3, 1957

• Universal Declaration of Human Rights (United

Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of

10 December 1948), Article 4 & 5.

ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 86th Session, 1998.

• ILO Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work, 86th Session, 1998.

10

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: HR

IP

HR8 Persentase personel penjaga

keamanan yang terlatih dalam hal

kebijakan dan prosedur organisasi

terkait dengan aspek HAM yang

relevan dengan kegiatan organisasi

1. Relevansi

Perilaku petugas sekuriti/penjaga keamanan terhadap

pihak ketiga terbentuk oleh pelatihan yang mereka

peroleh tentang permasalahan hak asasi manusia,

khususnya mengenai penggunaan kekerasan. Pelatihan

petugas sekuriti dapat membantu mencegah resiko

cacat reputasi serta litigasi yang timbul dari tindakan

atau pendekatan yang tidak patut dan tidak dapat

diterima oleh organisasi pelapor. Informasi yang

diberikan oleh Indikator ini membantu menunjukkan

sejauh mana sistem manajemen mengenai HAM

diterapkan. Ukuran ini mengindikasikan proporsi tenaga

sekuriti/penjaga keamanan yang secara rasional dapat

diasumsikan memahami harapan organisasi mengenai

kinerja hak asasi manusia.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi jumlah personel sekuriti/penjaga

keamanan yang dipekerjakan langsung oleh

organisasi pelapor.

3. Definisi

Personel sekuriti/penjaga keamanan

Individu yang ditugaskan dengan tujuan untuk menjaga

barang-barang milik organisasi, pengendalian massa,

tindakan pencegahan kehilangan, serta pengawalan

orang, barang dan benda berharga.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial berasal dari departemen

sumber daya manusia pada organisasi pelapor dan

catatan mengenai pelatihan yang diperoleh personel

sekuriti/penjaga keamanan. Kontraktor diharapkan

memiliki informasi yang sama bagi karyawannya.

5. Referensi

• Commentary on the Norms on the Responsibilities

of Transnational Corporations and Other Business

Enterprises with Regards to Human Rights U.N.

doc.E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2(2003) Section C

Right to security of persons para 4.

• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”,

1930.

• ILO Convention 105, “Abolition of Forced Labour

Convention”, 1957.

2.2 Laporkan persentase personel sekuriti/penjaga

keamanan yang telah mendapat pelatihan formal

mengenai kebijakan organisasi atau prosedur

khusus terkait masalah HAM serta penerapannya.

Hal ini dapat merujuk pada pelatihan khusus untuk

itu atau modul pengajaran dalam suatu program

pelatihan yang lebih umum.

2.3 Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku

untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan

personel sekuriti/penjaga keamanan.

Version 3.0

11


IP

Set Protokol Indikator: HR

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang

terkait dengan hak penduduk asli

dan langkah-langkah yang diambil

1. Relevansi

Jumlah kasus yang tercatat mengenai hak penduduk

asli memberikan informasi tentang implementasi/

pelaksanaan kebijakan organisasi berkenaan dengan

masalah penduduk asli. Informasi ini membantu

mengindikasikan kondisi hubungan dengan masyarakat

pemangku kepentingan , khususnya di daerah di mana

penduduk asli tinggal atau mempunyai kepentingan

yang bersinggungan dengan organisasi pelapor.

Informasi ini juga memberikan tambahan kesempatan

masuk bagi grup pendukung. Konvensi ILO 107 dan

169 (ILO Convention 107 & 169) menegaskan hak dari

penduduk asli.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi kasus terkait dengan hak penduduk asli

yang terjadi pada para karyawan organisasi serta

pada komunitas di sekitar kegiatan organisasi saat

ini yang berpotensi dapat terkena dampak dari

rencana kegiatan atau yang diusulkan di masa yang

akan datang oleh organisasi pelapor.

Pengertian “kasus” merujuk pada tindakan hukum,

pengaduan yang disampaikan kepada organisasi

atau instansi berwenang melalui suatu proses

formal, atau kasus ketidak-patuhan organisasi yang

teridentifikasi oleh organisasi melalui prosedur

yang telah ditetrapkan, misalnya dengan sistem

manajemen audit atau program pemantauan/

pengawasan formal.

3. Definisi

Penduduk asli

Penduduk asli adalah mereka yang memiliki kondisi

sosial, budaya, politik dan ekonominya yang berbeda

dari kelompok lain dalam komunitas nasional yang

dominan, atau mereka yang dianggap penduduk asli

berdasarkan garis keturunan penduduk asli suatu

negara , atau wilayah geografi pada suatu negara saat

ditaklukkan, saat kolonialisasi atau pada saat pendirian

batas negara yang berlaku saat ini, dan mereka, terlepas

dari status hukumnya, mempertahankan beberapa

atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan

politiknya.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup prosedur dan

pedoman operasi perusahaan pada organisasi pelapor.

Informasi lain dapat diperoleh dari manajer di negara

tersebut dan spesialis hukum dari organisasi pelapor. .

Data mengenai penduduk asli di antara para pekerja

dapat diperoleh dari catatan administrasi karyawan.

5. Referensi

• Charter of the United Nations, Preamble, San

Francisco, 1945.

• ILO Convention (107) Indigeneous and Tribal

Populations Convention, 1957.

• ILO Convention (169) Concerning Indigeneous and

Tribal Peoples in Independent Countries, 1991.

2.2 Laporkan jumlah kasus yang teridentifikasi terkait

dengan hak penduduk asli selama periode

pelaporan.

2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang

diambil merujuk pada hal-hal berikut :

• Organisasi telah menelaah kasus tersebut.

Program mediasi yang akan dilaksanakan.

• Rencana mediasi yang telah

diimplementasikan dan hasilnya telah ditelaah

melalui proses rutin manajemen penelaahan

internal ; dan

• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak

lanjut (yaitu: telah terpecahkan, masalahnya

sudah selesai,

• Tidak ada lagi tindak lanjut yang harus

dilakukan perusahaan, dan sebagainya).

12

© 2000-2006 GRI


IP

Set Protokol Indikator

Masyarakat (SO)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0


Set Protokol Indikator: SO

IP

Masyarakat

Indikator Kinerja

Aspek: Komunitas

ADD CORE

CORE CORE CORE

CORE

S01

Aspek: Korupsi

S02

S03

S04

Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan

setiap program dan praktek yang dilakukan

untuk menilai dan mengelola dampak operasi

terhadap masyarakat, baik pada saat memulai,

pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki

risiko terhadap korupsi.

Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan

dan prosedur antikorupsi.

Tindakan yang diambil dalam menanggapi

kejadian korupsi.

Aspek: Kebijakan Publik

S05

S06

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi

dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan

publik.

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai

politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan

negara di mana perusahaan beroperasi.

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing

ADD

S07

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran

ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek

monopoli serta sanksinya.

Aspek: Kepatuhan

CORE

S08

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah

sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum

dan peraturan yang dilakukan.

Version 3.0

1


IP

Set Protokol Indikator: SO

Relevansi

Kategori kinerja untuk Pekerja, Hak Asasi Manusia,

dan Tanggung Jawab Produk ditujukan pada

dampak-dampak sosial yang dihubungkan

dengan kelompok pemangku kepentingan

tertentu (seperti pegawai atau konsumen).

Namun demikian, dampak sosial dari organisasi

juga terkait dengan interaksinya dengan struktur

pasar dan institusi sosial yang membentuk

lingkungan sosial di mana kelompok-kelompok

kepentingan saling berinteraksi. Interaksi semacam

ini, sebagaimana halnya pendekatan organisasi

dalam berhubungan dengan kelompok sosial

lain seperti masyarakat, mewakili komponen

terpenting dari kinerja berkelanjutan. Karenanya,

Indikator Kinerja Masyarakat memfokuskan pada

dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap

masyarakat tempatnya beroperasi, dan bagaimana

interaksi organisasi dengan institusi sosial lainnya

dikelola dan ditengahi. Secara khusus, informasi

yang dicari terkait dengan penyuapan dan korupsi,

keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, praktek

monopoli, dan pemenuhan ketentuan hukum dan

peraturan di luar pekerja dan lingkungan.

Rujukan umum

• OECD Guidelines for Multinational

Enterprises,Revision 2000.

• OECD Convention on Combating Bribery

of Foreign Public Officials in International

Business Transactions, 1997.

• OECD Principles of Corporate Governance,

2004.

• Inter-American Convention Against Corruption,

1996.

• United Nations Convention Against Corruption,

2003.

Definisi

Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang

dimiliki untuk kepentingan pribadi 1 dan dapat

dilakukan oleh individu baik di sektor publik

maupun privat. Termasuk dalam penafsiran

ini adalah praktek korupsi seperti penyuapan,

penggelapan, pemerasan, kolusi, konflik

kepentingan, dan pencucian uang. Dalam konteks

ini, juga termasuk penawaran untuk menerima

setiap pemberian, pinjaman, bayaran, hadiah atau

keuntungan lainnya kepada atau dari setiap orang

dalam rangka menarik orang untuk melakukan

suatu perbuatan yang tidak jujur, ilegal, atau

pelanggaran kepercayaan dalam melakukan

bisnis perusahaan 2 . Hal ini dapat berupa hadiah

selain uang, seperti barang gratis dan liburan, atau

pelayanan pribadi khusus yang disediakan dengan

tujuan atau dilakukan dalam rangka mendapatkan

keuntungan yang tidak pantas atau yang dapat

mengakibatkan tekanan moral karena menerima

keuntungan semacam itu.

1 Transparency International

2 Definisi ini berdasarkan ‘Business Principles for

Countering Bribery’ yang dikembangkan melalui sebuah

proyek yang dikelola oleh Transparency International.

2

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: SO

IP

SO1 Sifat dasar, ruang lingkup,

dan efektivitas setiap program

dan praktek yang dilakukan untuk

menilai dan mengelola dampak

operasi terhadap masyarakat,

baik pada saat memulai, pada

saat beroperasi, dan pada saat

mengakhiri.

1. Relevansi

Operasi organisasi baik pada saat memulai, beroperasi

dan mengakhiri memiliki sejumlah dampak signifikan

terhadap keberlanjutan sebuah wilayah tertentu.

Indikator dalam Kerangka Kerja GRI, seperti emisi

lingkungan atau data ekonomi, akan menawarkan

sebuah gambaran keseluruhan terhadap dampak

ini, dampak yang positif maupun negatif, tetapi tidak

akan mampu untuk memerincinya kepada individu

masyarakat atau wilayah geografis. Namun demikian,

merupakan hal yang penting untuk memiliki sebuah

ukuran yang merefleksikan pendekatan yang

digunakan oleh organisasi dalam mengelola dampak

yang ditimbulkannya—baik dampak positif maupun

negatif—secara sistematis dan melingkupi jangkauan

komunitas dimana organisasi beroperasi.

Pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki

ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan

oleh organisasi dalam mengelola dampak pada

sebuah masyarakat. Dengan demikian, memiliki sistem

manajemen yang dapat diandalkan dapat meningkatkan

nama dan reputasi organisasi sebagai sebuah rekan

potensial. Selain itu, juga memperkuat secara simultan

kemampuan organisasi untuk memelihara operasi yang

ada dan untuk memulai operasi yang baru.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan apakah terdapat program untuk menilai

dampak operasi pada masyarakat:

• Sebelum memasuki masyarakat;

• Pada saat beroperasi dalam masyarakat; dan

• Pada saat membuat kebijakan untuk keluar

dari masyarakat.

2.3 Laporkan jumlah dan persentase operasi dimana program

dijalankan.

2.4 Laporkan program pengelolaan dampak terhadap

masyarakat yang efektif dalam mereda dampak negatif

dan memaksimalkan dampak positif, termasuk skala orang

yang terpengaruh.

2.5 Laporkan contoh bagaimana umpan balik dan analisis data

dampak terhadap masyarakat telah memberikan informasi

mengenai langkah lanjutan kedepan untuk melibatkan

masyarakat sebagai bagian dari organisasi.

3. Definisi

Dampak operasi

Ini merujuk kepada dampak sosial, seperti:

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkenaan

dengan infrastruktur, bahan berbahaya, emisi dan buangan,

serta kesehatan dan penyakit;

• Pemindahan tempat tinggal yang tidak disengaja,

pemindahan secara fisik dan ekonomi serta pemulihan

kehidupan; dan

• Budaya lokal, jenis kelamin, penduduk asli, dan warisan

budaya.

Definisi ini meniadakan dampak yang tercakup dalam indikator

lain, seperti KL10 (sumberdaya air/habitat yang terpengaruh

oleh penggunaan air), KL12 (wilayah yang memiliki nilai

keanekaragaman hayati tinggi), dan KP8 (penyakit serius). Juga

meniadakan sumbangan sukarela (non tunai dan tunai) kepada

masyarakat.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk kebijakan dan

prosedur organisasi, hasil pengumpulan data dari program

terhadap masyarakat, dan hasil analisis dari forum pemangku

kepentingan eksternal, komite masyarakat bersama, laporan

pemangku kepentingan dan input lainnya.

Kedua sumber, baik sumber yang berasal dari internal dan

eksternal harus digunakan.

5. Referensi

Tidak ada.

2.2 Laporkan apakah program atau kebijakan telah

menetapkan:

• Bagaimana data dikumpulkan, termasuk oleh

siapa; dan

• Bagaimana memilih anggota masyarakat

(individu atau kelompok) sebagai informan.

Version 3.0

3


IP

Set Protokol Indikator: SO

SO2 Persentase dan jumlah unit

usaha yang memiliki resiko terhadap

korupsi.

1. Relevansi

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul

dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis

membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh

prosedur yang tepat. Pengukuran ini mengidentifikasi

dua tindakan untuk menjamin penyebaran yang efektif

dari kebijakan dan prosedur organisasi oleh pegawai

dan perantara atau rekan bisnisnya. Analisis resiko

merupakan sebuah pendekatan manajemen penting

dan dibutuhkan dalam membantu menilai potensi akan

kejadian korupsi dalam organisasi.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai unit bisnis yang

memiliki resiko korupsi selama periode pelaporan.

Ini merujuk pada apakah sebuah penilaian formal

memfokuskan kepada korupsi atau memasukkan

korupsi sebagai sebuah faktor resiko dalam penilaian

resiko secara keseluruhan.

2.2 Laporkan jumlah dan persentase dari unit bisnis

yang memiliki resiko korupsi.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk laporan

pengawasan.

5. Referensi

• OECD Convention on Combating Bribery of

Foreign Public Officials in International Business

Transactions, 1997.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000.

• Inter-American Convention Against Corruption,

1996.

• United Nations Convention Against Corruption,

2003.

• Business Principles for Countering Bribery, 2003.

4

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: SO

IP

SO3 Persentase pegawai yang dilatih

dalam kebijakan dan prosedur anti

korupsi.

1. Relevansi

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul

dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis

membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh

prosedur yang tepat. Pelatihan merupakan sebuah

elemen penting dari sistem tersebut dalam rangka

membangun kesadaran internal dan kapasitas yang

dibutuhkan untuk mencegah kejadian korupsi.

Pengukuran ini mengungkapkan proporsi pegawai

organisasi yang dapat diasumsikan memiliki kesadaran

akan isu anti korupsi.

2. Kompilasi

2.1 Identifikasi terhadap jumlah pegawai yang

dibedakan antara pegawai manajemen dan non

manajemen, menggunakan data dari SO1.

2.2 Laporkan secara terpisah persentase jumlah

pegawai manajemen dan pegawai non manajemen

yang menerima pelatihan anti korupsi selama

periode laporan.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman pelatihan.

5. Referensi

• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial

(Standar OECD Convention on Combating Bribery

of Foreign Public Officials in International Business

Transactions, 1997.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000.

• Inter-American Convention Against Corruption,

1996.

• United Nations Convention Against Corruption,

2003.

• Business Principles for Countering Bribery, 2003.

Version 3.0

5


IP

Set Protokol Indikator: SO

SO4 Tindakan yang diambil dalam

menanggapi kejadian korupsi.

1. Revansi

Korupsi dapat menjadi resiko yang signifikan bagi

reputasi organisasi dan bisnis. Korupsi memberikan

kontribusi pada penciptaan kemiskinan dalam transisi

ekonomi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak

asasi manusia, pelanggaran demokrasi, kesalahan

alokasi investasi dan menghambat penegakan hukum.

Organisasi dituntut oleh pasar, aturan internasional,

dan para pemangku kepentingan untuk menunjukkan

perannya terkait dengan integritas, tata kelola, dan

pengembangan praktek bisnis yang baik. Indikator

ini menunjukkan tindakan khusus yang diambil

untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi dan

menurunkan resiko munculnya praktek korupsi yang

baru. Bagi pemangku kepentingan, terdapat dua

kepentingan yaitu mencegah terjadinya korupsi dan

bagaimana organisasi menaggapi kejadian tersebut.

• Inter-American Convention Against Corruption,

1996.

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision

2000.

• Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines

for Multinational Enterprises, 2003.

• Business Principles for Countering Bribery, 2003.

2. Kompilasi

2.1 Laporkan mengenai tindakan yang diambil dalam

menanggapi kejadian korupsi, termasuk:

• Jumlah kejadian dimana karyawan

diberhentikan atau dikenakan sanksi karena

melakukan korupsi; dan

• Jumlah kejadian dimana kontrak dengan rekan

bisnis tidak dapat diperbaharui karena adanya

pelanggaraan korupsi.

2.2 Laporkan kesimpulan dari setiap kasus hukum

terkait praktek korupsi yang melibatkan organisasi

atau pegawainya selama periode laporan serta

dampak dari kasus tersebut.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman

bagian hukum mengenai kasus yang diajukan terkait

korupsi pegawai, rekan bisnis atau kontraktor; laporan

pelaksanaan pemeriksaan disiplin internal; dan dokumen

kontrak dengan rekan bisnis.

5. Referensi

• United Nations Convention Against Corruption,

2003.

• OECD Convention on Combating Bribery of Foreign

Public Officials in International Business Transactions,

1997.

6

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: SO

IP

SO5 Kedudukan kebijakan publik

dan partisipasi dalam proses melobi

dan pembuatan kebijakan publik.

1. Relevansi

Indikator ini menyediakan informasi kepada organisasi

untuk membandingkan posisi kebijakan publik dengan

kebijakan dan sasaran formal keberlanjutan. Informasi

ini menyediakan pemahaman mengenai sejauhmana

konsistensi posisi keberlanjutan yang dinyatakan kepada

publik tertanam dalam organisasi dan setiap unit yang

berbeda. Pada saat yang sama, informasi ini memberikan

perbandingan prioritas organisasi (ketika dibandingkan

dengan sektor yang sama) sebagai sebuah kebijakan

khusus yang dapat membantu dalam menjelaskan

relevansi strategik isu keberlanjutan terhadap organisasi.

Indikator ini juga membantu dalam menyediakan transparansi

informasi mengenai aktivitas yang dilakukan

dalam melobi pejabat publik kepada pihak-pihak yang

mempunyai perhatian terhadap integritas dari praktek

lobi tersebut serta potensi dampaknya kepada pemangku

kepentingan.

dan atau untuk mempengaruhi pembuatan peraturan

perundang-undangan atau keputusan politik. Dalam

indikator ini, dapat berhubungan dengan proses melobi

pada setiap tingkatan pemerintahan atau lembaga

internasional.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk pernyataan kebijakan

publik dari organisasi pembuat laporan; laporan

internal dari komite atau bagian yang berhubungan

dengan pemerintah; pernyataan tentang posisi yang

diadopsi oleh organisasi pembuat laporan dalam asosiasi

usaha yang relevan; dan rekaman interaksi dengan

pembuat kebijakan publik.

5. Referensi

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision

2000.

• OECD Principles of Corporate Governance, 2004.

2. Kompilasi

2.1 Partisipasi merujuk kepada upaya dimana organisasi

telah mengambil sebuah posisi formal atau aktivitas

dimana partisipasi telah diakui secara formal.

Didalamnya termasuk aktivitas keterlibatan dalam

asosiasi usaha, pertemuan roundtable, gugus tugas,

dan bentuk lobi lainnya dengan pembuat kebijakan

publik, informasi yang disampaikan terkait dengan

posisi dari organisasi dan bukan mengenai badan

dimana organisasi ikut terlibat.

2.2 Laporkan isu signifikan yang menjadi fokus

partisipasi organisasi dalam pembuatan kebijakan

dan kegiatan melobi. Ini merujuk pada partisipasi

disemua tingkatan organisasi dan bukan kegiatan

yang dilakukan secara individual.

2.2 Laporkan posisi inti yang dimiliki dari setiap

isu yang dilaporkan di atas dan jelaskan setiap

perbedaan signifikan antara posisi melobi dan

pernyataan kebijakan, tujuan keberlanjutan atau

posisi publik lainnya.

3. Definisi

Pembuatan kebijakan publik

Aktivitas yang terorganisir atau terkoordinasi untuk

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah.

Proses melobi

Merujuk kepada upaya untuk mempengaruhi atau

membujuk pejabat pembuat kebijakan atau calon pejabat

pembuat kebijakan, untuk mensponsori kebijakan,

Version 3.0

7


IP

Set Protokol Indikator: SO

SO6 Nilai kontribusi finansial dan

natura kepada partai politik, politisi,

dan institusi terkait berdasarkan

negara dimana perusahaan

beroperasi.

1. Relevansi

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memperlihatkan

skala keterlibatan organisasi dalam pembiayaan politik

dan untuk memberikan transparansi terkait kesepakatan

politik yang melibatkan organisasi. Banyak negara

telah memiliki peraturan yang menetapkan batas

pengeluaran organisasi yang dapat diberikan kepada

partai dan kandidat politisi untuk tujuan kampanye.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah nilai uang

dari kontribusi finansial dan natura yang telah

dilakukan oleh organisasi selama periode laporan

yang diberikan kepada partai politik, politisi, dan

institusi terkait. Jumlah kontribusi natura harus

dapat diestimasi.

Institusi terkait

Setiap badan yang didirikan dengan tujuan utama

mengadakan pengumpulan dana baik secara resmi

maupun tidak resmi untuk partai politik, wakil terpilih,

atau kandidiat pejabat publik. Definisi ini juga mencakup

tim pemikir, organ politik, asosiasi usaha, dan berbagai

organisasi pendukung lainnya yang terkait dengan

penggalangan dukungan bagi partai politik, perwakilan

mereka, atau kandidat pejabat publik.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman akuntansi

dari pembayaran eksternal dan pernyataan yang

disampaikan kepada publik.

5. Referensi

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000.

2.2 Perhitungan kontribusi sesuai dengan aturan

akuntansi nasional (apabila ada).

2.3 Laporkan jumlah nilai uang yang dirinci

berdasarkan negara dimana:

• Organisasi memiliki operasi dan atau penjualan

utama;

• Organisasi memegang andil signifikan

terhadap pasar dibandingkan dengan

organisasi lainnya; atau

• Jumlah kontribusi signifikan apabila

dibandingkan dengan total kontribusi secara

global.

3. Definisi

Kontribusi

Kontribusi dapat mencakup donasi, pinjaman, sponsor,

pembelian tiket untuk sejumlah acara amal, periklanan,

penggunaan fasilitas, desain dan pencetakan, bantuan

peralatan, pemberian gaji atau pekerjaan kepada pejabat

politik dan kandidat pejabat politik, dan sebagainya.

8

© 2000-2006 GRI


Set Protokol Indikator: SO

IP

SO7 Jumlah tindakan hukum

terhadap pelanggaran ketentuan

anti persaingan, anti-trust, dan

praktek monopoli serta sanksinya.

1. Relevansi

Merger dan akuisisi dapat mempengaruhi pilihan

konsumen, penetapan harga, dan berbagai faktor lainnya

yang esensial untuk efisiensi pasar. Peraturan telah

diperkenalkan di banyak negara untuk mengawasi atau

mencegah praktek monopoli, dengan alasan bahwa

kompetisi antar perusahaan dapat mendorong kearah

efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tindakan hukum menunjukkan sebuah situasi dimana

tindakan pasar atau status dari organisasi telah

mencapai skala yang mencukupi untuk mendapatkan

perhatian dari pihak ketiga. Kebijakan hukum yang

muncul dari situasi ini dapat membawa resiko gangguan

yang signifikan terhadap aktivitas pasar dan atau

pemberian hukuman kepada organisasi.

Tindakan organisasi yang dapat menghasilkan

persekongkolan untuk membuat hambatan masuk

ke dalam pasar dalam sektornya, praktek bisnis yang

curang, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger

anti persaingan, penetapan harga, dan tindakan

persekongkolan lainnya yang mencegah persaingan.

4. Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman bagian

hukum dan rekaman publik.

5. Referensi

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,

Revision 2000.

2. Kompilasi

2.1 Indikator ini bersinggungan dengan tindakan

hukum berdasarkan aturan hukum nasional atau

internasional yang didesain dengan tujuan utama

melakukan pengaturan terhadap perilaku anti

persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli.

2.2 Dapatkan informasi mengenai tindakan hukum

yang telah selesai atau tertunda selama periode

laporan terkait perilaku anti persaingan dan

pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan

monopoli dimana organisasi telah teridentifikasi

sebagai salah satu pelaku.

2.3 Laporkan jumlah tindakan hukum untuk perilaku

anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli.

2.4 Laporkan hasil utama dari tindakan tersebut,

termasuk setiap kebijakan atau keputusan

pengadilan.

3. Definisi

Perilaku anti persaingan

Tindakan organisasi dan atau pegawainya yang dapat

menghasilkan persekongkolan dengan pesaing

potensial untuk menetapkan harga, mengkoordinasikan

tender, menciptakan hambatan pasar atau produk,

menentukan kuota berdasarkan geografi, atau lokasi

konsumen, suplier, wilayah geografi, dan lini produk

dengan tujuan membatasi dampak dari persaingan

pasar.

Praktek anti-trust dan monopoli

Version 3.0

9


IP

Set Protokol Indikator: SO

SO8 Nilai uang dari denda signifikan

dan jumlah sanksi non moneter

untuk pelanggaran hukum dan

peraturan yang dilakukan.

1. Relevansi

Tingkatan pelanggaran yang dilakukan organisasi

membantu dalam mengindikasikan kemampuan

manajemen untuk menjamin bahwa operasi organisasi

telah sesuai dengan paramater kinerja tertentu. Dari

perspektif ekonomi, penjaminan akan pemenuhan

kewajiban oleh organisasi dapat membantu dalam

mengurangi resiko finansial yang dapat terjadi baik

secara langsung akibat denda maupun secara tidak

langsung sebagai dampak dari reputasi yang buruk.

Kekuatan dari sebuah rekaman kepatuhan organisasi

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

memperluas operasi atau dalam mendapatkan ijin baru.

Indikator EN 28 dan PR 9 mengamanatkan akan

pemenuhan sejumlah aspek khusus dalam aturan

hukum. Sebuah rekaman keseluruhan dari organisasi

mengenai pemenuhan aturan hukum yang sesuai

dengan operasi mereka adalah sangat penting. Indikator

ini ditujukan untuk memperlihatkan denda signifikan

dan sanksi non moneter berdasarkan hukum dan

peraturan yang tidak tercakup dalam PR 8 dan PR

9, seperti hukum dan peraturan terkait kecurangan

akuntansi, diskriminasi di tempat kerja, korupsi, dan lain

sebagainya.

2.3 Dimana organisasi tidak teridentifikasi melanggar

hukum atau aturan, sebuah pernyataan singkat

tentang ini perlu disajikan.

2.4 Organisasi didorong untuk melaporkan denda dan

sanksi non moneter berdasarkan aturan hukum

yang ada.

3. Definisi

Tidak ada.

4. Dokumentasi

Sumber data termasuk hasil audit atau pengaturan

sistem penjejakan yang dioperasikan oleh bagian

hukum. Informasi mengenai denda uang dapat

ditemukan pada bagian akunting.

5. Referensi

Tidak ada.

2. Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai sanksi administratif

atau pengadilan yang ditetapkan kepada organisasi

untuk kesalahan pelanggaran hukum dan aturan,

termasuk:

• Deklarasi internasional/konvensi/perjanjian,

nasional, sub-nasional, regional, dan peraturan

lokal lainnya, dan

• Kasus yang membawa organisasi melalui

penggunaan mekanisme penyelesaian

perselisihan internasional atau nasional yang

diawasi oleh pemerintah yang berwenang.

2.2 Laporkan mengenai denda siginifikan dan sanksi

non moneter berupa:

• Total nilai uang dari denda signifikan;

• Jumlah sanksi non moneter; dan

• Kasus yang dibawa kedalam mekanisme

penyelesaian perselisihan.

10

© 2000-2006 GRI

More magazines by this user
Similar magazines