Strategic Environmental and Social Safeguards Assesment (SESA)

Strategic Environmental and
Social Safeguard Assesment (SESA)
(Penilaian Strategis untuk Pengaman
Lingkungan dan Sosial)
Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspijak)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
KGinoga@indo.ne.id
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610
PO BOX 272. Telp +622518633944; Fax +622518634924

Outline
• Pentingnya SESA
– Apa dan Mengapa?
• Perangkat Kesiapan REDD+ di
Indonesia untuk SESA
– Kebijakan, Kelembagaan
danTata Kepemerintahan
– Kesiapan MRV/Metodologi dan
Kapasitas Umum
• SESA Proses Untuk REDD+
– Metode SESA
– Tantangan Implementasi SESA
• Penutup

Apa dan Mengapa SESA
Apa?
Alat penilaian secara analitis dan partisipatif
• Mengintegrasikan dan mengamankan
pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam
proses pembuatan kebijakan, rencana dan
program
• Mengevaluasi keterkaitan ekonomi dan
kelembagaan

Apa dan Mengapa SESA
Mengapa?
• Bagian dari strategi kesiapan FCPF yang mengarah kepada
keberkelanjutan REDD+meminimalkan potensi resiko lingkungan
dan sosial sekaligus meningkatkan potensi manfaat lingkungan
dan sosial,
• Memfasilitasi proses partisipatif parapihak dalam mendisain
kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,
• Sejalan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia
eg UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
• Sejalan dengan Kebijakan Prioritas Kemenhut Permenhut
P.10/Menhut II/2011

UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Pasal 15 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
• Pasal 16 memuat cakupan KLHS yang meliputi a.l
Perkiraan dampak risiko lingkungan
• Pasal 47 tentang keharusan melakukan Analisis risiko
lingkungan hidup pengkajian, pengelolaan dan atau
komunikasi risiko

No.
Permenhut No. P.10/Menhut-II/2011
Kebijakan Kehutanan
Prioritas
1. Pemantapan Kawasan
Hutan
2. Rehabilitasi Hutan dan
Peningkatan Daya Dukung
Daerah Aliran Sungai
(DAS)
3. Pengamanan Hutan dan
Pengendalian Kebakaran
Hutan
4. Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Keterkaitan dengan SESA
Lingkungan Sosial
√
√√
√√
√√√
√
√
√
√

No. Kebijakan
Kehutanan Prioritas
5. Revitalisasi
Pemanfaatan Hutan
dan Industri
Kehutanan
6. Pemberdayaan
Masyarakat di
Sekitar Hutan.
Keterkaitan dengan
SESA
Lingkungan Sosial
√
√√√
√
√√√

Historical emission
/future scenario
Perangkat Kesiapan REDD+
MoF
LB REDD+
• Forest cover and carbon stock
changes,
• National registry
Fund-based,
Market-based
CO 2
$
UKP4
1 2 3 4 5
Responsibilities and
benefits
REL/RL
Policy
Interventions
MRV Financing Distribution
Capacity building
Decentralization
Stakeholders consultation
WG-FCC
REDDI Guideline
REDDI Committee
2007 2008 2009 2010 Maret 2011
Developed from IFCA study (MoF, 2008)

MRV, Metodologi dan Kapasitas Umum
M
• Perubahan Penutupan Lahan– GIS
• Data Biomass – field measurements
• Data Carbon
• Emisi/Removal GRK dari DA (Sub Nasional)
R
V
Validasi
Verifikasi
Diterjemahkan dari Murdiyarso, 2009)
• Prinsip IPCC (konsisten, transparan, komparable,
komplit, akurat)
• IPCC Guidelines (metoda, model, asumss)
• Hasil (statistik, angka, peta, laporan)
Fase Pengembangan
•Validasi pengurangan emisi yang akan dicapai
•Model pendugaan (trend, numeric, economic)
Fase Pemantauan
•Standar untuk verifikasi pengurangan emisi selama
masa kontrak
•Pembandingan antara estimasi dengan observasi

MRV di DA Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur
What We Are
Doing?
Who Is Doing?
What
Methodology?
M
1.Land
Use Change
2.Carbon Stock
Change
1.UNED
2.Certified
Farmers/Staff
1.Spatial Analyss
2.Stock Differences
in PSPs (Hot Spot)
R
1.Land
monitoring
2.GHG Inventory
1.MB NP/Forestry
District Officer
2.MBNP/Forestry
District Officer
1. IPCC
V
Assurance
of Emission
reduction
1.Internal Verifier
2.External Verifer
1.Provincial Assesor
2.National Assesor
3.Entity International
4.UNFCCC

• Integrasi Forest Resource Information
System (FRIS) dan Indonesia Carbon
Accounting System (INCAS)
Kemajuannya??
• BAU Nasional, 2020 ? 2050 ?
• RL??

Kelembagaan-Tata Kepemerintahan
M
R
V Validasi
Verifikasi
• Pengusul/Pengembang
• Nasonal – sub national REDD+
• Biaya Pengembangan
• Pengusul/Pengembang
• Nasional – sub nasional REDD+
• Biaya Pengembangan
• Pihak Ketiga-independen
• Biaya Konsultasi
• Pihak Ketiga-independen
• Biaya Konsultasi
Diterjemahkan dari Murdiyarso, 2009)

Kelembagaan yang Ada
• Dewan Nasional Perubahan Iklim
• Kementrial Lingkungan
• Kementrian Luar Negeri
• BAPPENAS
• Kementrian Kehutanan
• Kementrian Terkait (eg., Pertanian, ESDM, PU
Dalam Negeri, Keuangan, dll)
• UKP4Satgas REDD+ (Perpres No. 19/2010)
• Pemerintah DaerahPropinsi an Kabupaten
• Data Spasial (BAKORSUTANAL, LAPAN)
Tantangan dalam koordinasi dan sinergitas

Intervensi Kebijakan
M
R
V Validasi
Verifikasi
• Kebijakan Nasional– siapa
mengerjakan apa
• Standar Nasional (SNI?)
• Kualiti Kontrol dan kepastian
• Pengusul/pengembang
• Peraturan Nasional – sub nasional
• Kebijakan Data
• Akreditasi (lembaga nasional?)
• Environmental and social safeguards
• Akreditasi (lembaga nasional?)
• Environmental and social safeguards
Diterjemahkan dari Murdiyarso, 2009)

Kebijakan Terkait REDD+
1. UU No 6/1994: Ratifikasi
United Nations Framework
Convention on Climate
Change
2. UU No 41/1999: Kehutanan
3. UU No 5/2997: Biodiversity
4. UU No 17/2003: State
Finances
5. UU No 17 of 2004: Ratifikasi
Kyoto Protocol on the UN
Framework Convention on
Climate Change
6. UU No 25/2004: National
Development Planning System
7. UU No 18/2004: Plantation
8. UU No 17/2005: RPJP 2005-
2025
9. UU No 31/2009: Meteorology,
Climatology and Geophysics
10. UU No 32/ 009: Environment
Protection and Management
11. UU No 41/2009: Sustainable Food
Land Protection
12. PP No 26/2008: National Spatial
Plan
13. PP No 10/2010 : Method of Change
of Forest Area Allocation and
Function
14.PP No 15/2010 Implementation of
Spatial Structuring
15. PP No 24/2010: Forest Area Use;
18. Kepres No 5 of 2010: RPJMN of
2010-2014;
19. Perpres 46/2008: DNPI
19. Kepres 19/2010: Satgas REDD+
20. Permenhut No 68/2008: Kegiatan
Demonstrasi REDD
21. Permenhut No. 30/2009: REDD
22. Permenhut No.36/2009: Tata Cara
Perizinan Pemanfaatan Komersial
15

SESA Proses Untuk REDD+
• Kajian resiko, dampak lingkungan dan sosial dari
strategi/kebijakan REDD+
• Potensi tambahan keuntungan dari program REDD+
• Pelibatan parapihak dalam proses identifikasi (termasuk
pihak yang terkena dampak, masyarakat lokal atau
adat)
• Gap kebijakan dan kelembagaan REDD+
• Trade-offs dan resiko antara REDD+ dengan program
pembangunan yang berkelanjutan
• Opsi penyempurnaan strategi/kebijakan REDD+
framework pengelolaan lingkungan dan sosial
(ESMF, Environmental and Social Management
Framework)

Metode SESA: Enam Step
1. Menetapkan Konteks
– Memastikan peran dan dukungan lembaga terkait
– Menentukan tujuan SESA
– Identifikasi stakeholders
– Analisis situasi terkait kebijakan REDD+ dan kebijakan
pengelolaan lingkungan dan sosial

2. Mengumpulkan dan Menganalisis Baseline Informasi (di
lokasi Demonstration Activities)
• Stakeholder konsultasi
• Kondisi lingkungan dan sosial untuk kebijakan REDD+
• Membuat profil sosial ekonomi dan biofisik sebagai
alat monitoring dan input gap kebijakan dan
kelembagaan
• Laporan awal hasil baseline
3. Skoping: isu penting, penetapan kriteria penilaian,
stakeholder analisis
4. Pengembangan Opsi Alternatif Kebijakan/Strategi
REDD+ adanya potensi keuntungan dan resiko
serta merekomendasikan dilakukan penyempurnaan
kebijakan, regulasi serta kelembagaan

5. Penilaian Opsi Alternatif
• Skenario analisis
• Ekspose potensial manfaat untuk masyarakat
lokal
• Tantangan potensial dalam implementing
alternatif kebijakan
• Trade-off analisis
• Rekomendasi peningkatan kapasitas teknis
dan kelembagaan
6. Pengembangan Rencana Pengelolaan dan
Monitoring
- Formulasi ESMF

Demonstration Activities
Proposed
AusAID
2 nd Demonstration
Activity
GTZ Merang: (€ 1,445,255; 2008-
11). Incl:
- Measures to restore forest areas
-Strategies and structures for peat
forest management Integrated
-Fire management scheme.
FORCLIME: (€7 Millions; 2010-12)
Innovative designs for REDD
demonstration activities incl.
establishment of FMUs,
TNC: Demonstration
activities: improved forest
management, forest
restoration, oil palm swap,
land use planning, policies
and enforcement
Jambi
Musi Banyuasin
Berau
Malinau
Kapuas Hulu
Kapuas
Central Sulawesi
KFCP: AUD 30 Million
- Reducing deforestation &
forest degradation (incl.
rehabilitation of peatland);
- Monitoring & carbon
accounting;
- Payment mechanism:
- Readiness at provincial and
district level.
Meru Betiri
Jember
ITTO: USD 540K (2010-12)
- Institutional setting to prevent
deforestation;
-Technology in restoration and
rehabilitation of PSF;
- Demonstration activities with the
plantation of indigenous species.
East & Central
Lombok
KOICA: USD 5 Million
(2009-13)
Joint research and
implementation of pilot
project on
afforestation/reforestation
CDM project and REDD.
UNREDD: USD 1.5 Million (2010-11)
- Capacity for spatial socio-economic planning
incorporating REDD;
- Empowered local stakeholders to benefit from
REDD;
- Multi-stakeholder-endorsed district REDD plans

(Some of) Voluntary Activities
Aceh provincial
Govt, FFI, & Carbon
Conservation
WWF
FFI, Macquarie,
PHKA,
Global EcoRescue
Inhutani II
Winrock Intl
Malinau regency
Green Synergie
WWF
Ulu Masen,
Aceh Province
Kampar
Peninsular
Kapuas Hulu
Malinau
Minahasa Utara &
Bitung,
Sulawesi Utara
Riau
TN Berbak
Jambi
Jambi
South
Sumatera
TN
Sebangau
Mawas
Central Mamuju,
Kalimantan West
Sulawesi
Mimika
Mamberamo
Jayapura
Unurum
Guay,
APRIL
Taman Nasional
Berbak, Zoological
Society of London,
Environmental
Resource
RSPB, Burung
Indonesia &
BirdLife
International
BOS Foundation,
UNAS Jakarta &
Museum of
anthropology of
Zurich
Keep the Habitat &
Inhutani I
NewForest
Emerald Planet

Tantangan Implementasi SESA
• Kapasitas, pemahaman dan
MRV/Methodological
• Pemahaman Institutional and Governance

Penutup
• SESA untuk REDD+ bukan isu yang sederhana
• SESA prasyarat minimum untuk menjawab
pembangunan yang berkelanjutan (Sosial,
Lingkungan dan Ekonomi), koreksi terhadap
kebijakan,
• Pembangungan MRV kelembagaan, dan tata
kepemerintahan sangat penting untuk
diperhatikan