perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

III.c. KAJIAN DRAFT PERPRES PENETAPAN STATUS dan TINGKATAN BENCANA No. Butir Ketentuan Dasar Pemikiran Rekomendasi Kajian Legal 1 Pasal 10 Status dan tingkatan bencana berdasarkan wilayah (kab/kota, provinsi, nasional) syaratnya bisa menimbulkan multi-tafsir. Prasyarat mestinya lebih mengarah pd kemampuan Pem untuk menangani bencana 2 Pasal 11 ayat (4) Kelembagaan status dan tingkatan bencana mestinya dikaitkan dengan status kedaruratan. Vulkanologi: waspada, siaga, awas; belum mencerminkan status kedaruratan 3 Belum diatur Pengaturan mekanisme masa peralihan dari situasi tanggap darurat ke situasi normal, begitu pula sebaliknya. Perlu ditambahkan penjelasan pasal mengenai prasyarat. Perlu keseragaman mengenai jenjang status kebencanaan, dan kapan status menunjukkan perubahan ke situasi darurat PERSYARATAN STATUS BENCANA (Perlu penyederhaan dan kejelasan persyaratan penetapan status bencana) Pasal x: 1. Status bencana nasional ditetapkan apabila bencana mengakibatkan pemerintah provinsi lumpuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Status bencana provinsi ditetapkan apabila bencana mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota lumpuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Dalam status bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap bertanggungjawab untuk menyediakan dana siap-pakai. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 30
III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 24/2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MUATAN PERATURAN PENJELASANNYA No. Pasal-Pasal Inventarisasi Masalah Usulan 1 Konsiderans Tidak merujuk ketentuan pada UU No.32/2004. Pembentukan BPBD bisa menciptakan konflik dalam hubungan pusatdaerah. Semangat UU No.24/2007 harus sejalan dg <strong>peraturan</strong> perundangan ttg otonomi daerah. 2 Pasal 5-9 Tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. PP No.38/2007 tidak secara eksplisit memasukkan urusan bencana dlm urusan wajib maupun pilihan. Misal: “perlindungan masyarakat”. Mana yg masuk tanggung jawab Pempus dan Pemda? Perlu merevisi PP No.38/2007 untuk memasukkan urusan penanggulangan bencana. 3 Pasal 6 (ayat d, f) Pemulihan kondisi dari dampak bencana, ada pusat, tetapi tanggung jawab daerah di mana? PP harus menjelaskan tanggung jawab Pempus, Provinsi, Pemkab/kota 4 Pasal 11 jo pasal 14 Tidak jelas posisi badan pengarah dan pelaksana dalam BNPB dan BPBD Memperjelas posisi unsur pengarah dan pelaksana dengan memposisikan unsur pelaksana sebagai executive body. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 31
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6: I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12: memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82: Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84: Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86:
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?