Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan ... - PDII – LIPI

pdii.lipi.go.id

Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan ... - PDII – LIPI


"""

1£ . •

'?'t"-·,,


l

ID)IEI~un

I DyICj'tHltF/;Z,IEi', ",e',

. r -c, i~il.\-JJ - •.. r',\I1\\',~_~' co"->''::'

if!~lill))lf!~~

fO'I'I"'C "\,,,,,,y

'Ui

I D\ til ),1/,., i~.~'li-,-,

.l:;:J.J-.~ If \';,; '_'\',:-_

\K:jf -

!i"/;'III~ I ,. II'L I ;[ IV

1'\ '

:i


penjelasannya belum menyentuh pada pokok persoalannya, meski didalamnya

sudah digambarkan dalam bentuk contoh Matrik Pengintegrasian Prinsip Gender

dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Adapun indikatornya, didasarkan pada

hal-hal terkait urusan wajib, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penyerahan Urusan Pusat ke Daerah. Disadari

bahwa hal itu tetaplah penting, namun mengingat indikator utamanya juga

penting untuk diketengahkan, yakni, adanya akses. partisipasi. kontrol dan

manfaat yang dapat dinikmati secara adil sebagai dampak dari ketentuan

peraturan perundang-undangan yang responsif gender, maka hal itu perlu

diberikan uraian penjelasannya. Selanjutnya buku Parameter Kesetaraan Gender

ini akan memberikan uraian mengenai pengintegrasian kesetaraan gender dalam

pembentukan peraturan perudang-undangan, sehingga tidak terbatas pada

peraturan daerah saja dan hal ini perlu disusun tersendiri sekaligus melengkapi

buku pedoman yang sUdah. diterbitkan oleh pihak Kementerian Hukum dan

HAM.'

I

r

Mengingat bahwa hal tersebut di atas juga sangat terkait dengan kebijakan yang

menjadi bidang tugas dan tanggung jawab pihak Kementerian Dalam Negeri,

utamanya dalam hal terkait dengan pembinaan daerah, maka dukungan dan

sinergi serta kerjasamanya juga sangatlah penting, dengan harapan bahwa

terhadap berbagai kebijakan daerah yang diindikasi diskriminatif dan/atau

bias gender tersebut dapat segera ditinjau kembali dan lebih lanjut dilakukan

upaya perbaikannya. Sebagaimana disinyalir dari Hasil Catatan Tahunan Komnas

Perempuan 2009, 2010 dan 2011, bahwa telah ada sekitar 207 kebijakan

daerah yang diskriminatif. Untuk hal itu, upaya untuk melakukan perbaikan dan

pencegahannya sangatlah penting dan ke depan lebih menumbuhkembangkan

terbitnya berbagai kebijakan daerah yang responsif gender.

Guna memahami dan memunculkan indikasi adanya peraturan perundangundangan

responsif gender, pendekatan yang dilakukan dalam mengurai

parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundangundangan

tersebut adalah dengan mendasarkan pada 40 (empat puluh) hak

dasar Konstitusional, masing-masing dijabarkan dan diberikan contoh untuk

memunculkan indikator kesetaraan gender dalam ketentuan normanya, yakni,

adanya Akses. Partisipasi. Kontrol dan Manfaat yang adil bagi perempuan

dan laki-Iaki, atau dikenal dengan sebutan APKM. Penggambaran hal tersebut,

dituangkan dalam bentuk Matrik tentang Pengintegrasian Kesetaraan Gender

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

\


Lebih lanjut, atas nama Tim Penyusun dan Tim Editor, kami menyampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berkenan membantu melengkapi, menanggapi, memberikan masukan dan

penyempurnaannya dan berharap buku ini dapat diterima serta bermanfaat.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami mengharap

saran dan/atau kritik yang membangun demi kesempurnaan buku Parameter

Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat, oleh siapa pun, utamanya bagi para

pembentuk peraturan perundang-undanag dan/atau ng penentu kebijakan.

Wassa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, November 2011

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BIDANG

,I

POUTIK, SOSIAL

.

DAN HUKUM,

drg. IDA SUSELO WULAN, MM


KATA PENGANTAR

,

SAMBUTAN

. 1. Menterl Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

2. Menten Hukum dan HAM Republlk Indonesia vii

3. Menter; Oalam Negen Republik Indonesia IX

v

DAFTRA lSi....................................................

XI

BABI

Pendahuluan

1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Oasar Pemikiran 6

1.3. Tujuan 7

1.4. Hasil yang Oiharapkan 8

1.5. 5asaran Pengguna 8

BAB II

Landa5an Fil050fi5, 505iologi, Yuridi5

9

2.1. Landasan Filosofis 9

2.2. Landasan 50siologls 12

2.3. Landasan Yurldls 13


BAB III

Kesetaraan Gender . 21

3,1, Pemahaman Tentang Gender 21

3,1.1 Konsep Gender 21

31,2, Peran Gender 24

3.2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender . 25

3.2.1 Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia .. 25

3.2,2 Prinsip Konversi CEDAW .. 26

3.2.2.1 Prinsip Kesetaraan Substantif 26

3.2.2.2 Prinsip Non Diskriminasi 28

3.2.2.3 Prinsip Kewajiban Negara 34

Em····~11 2~1;

,

Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

4.1. Indikator Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

4.2. Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

~... (=.''''

. . ; l: .

Mekanisme Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan

yang Responsif Gender

5.1, Pengawasan Melalui Jalur Hukum (Yudic!al Review) 82

5,1.1 Permohonan Gugatan Hak Uji Mater!il Undang-Undang 83

5.1.2 Permohonan Gugatan Hak Uji Materiil melalui

39

39

44

Mahkamah Agung (MAl , 84

5.2, Pengawasan Oleh Pemerintah (Executive Review) , 85

81

"'i;'il.l:"',~,""~',: '\,--",., ",., ::;~~J

;·;\~1~i~jt~(rpf;!,:,'~:~&1}iA~\,,1~

\~~t\rn., ::,~:,,,:,:,,:,,-;,~:;,,\\9

Penutup

A. Rencana Tindak Lanjut 91

B. Kesimpulan ,..... 92

91

I AI\J1PIRLlI\I

\

nc

More magazines by this user
Similar magazines