Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan ...

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrrahim
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan
berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,
meskipun kebijakan Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis
menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan.
Dalam rangka pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merancang berbagai program pembinaan guna
meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan. Salah satu
program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 adalah Pemberian
Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi
Pemerintah Daerah provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada
Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi
terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Dengan kegiatan ini diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Pedoman ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian
Apresiasi/Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan bagi pihak-pihak lain yang terkait.
Jakarta, September 2012
Direktur Pendidikan Agama Islam
Dr. H. M Amin Haedari, M.Pd
i

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia
merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi
tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Tahun 2010-2014 adalah peningkatan mutu, akses, dan daya saing
Pendidikan Islam. Pembangunan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
merupakan ikhtiar bersama berbagai pihak. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah
memiliki posisi yang penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
yang menegaskan bahwa Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi
tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Kementerian Agama memberikan apresiasi/penghargaan atas dukungan yang
telah diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam bidang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan sejak tahun 2008. Dengan apresiasi/penghargaan ini diharapkan
kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan menjadi lebih baik dan meningkat.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang ikut
serta menyukseskan kegiatan ini, semoga apa yang kita lakukan berguna bagi
peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
di masa yang akan datang. Amin.
Wassalamu’alikum Wr. Wb
Jakarta, September 2012
Direktur Jenderal
ttd
Prof. Dr. H. Nur Syam
ii

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM ........................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1
B. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 1
C. TUJUAN ................................................................................................................................... 2
D. MANFAAT ............................................................................................................................... 2
E. SASARAN ................................................................................................................................. 3
BAB II PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA APRESIASI ................. 4
A. PENGERTIAN ......................................................................................................................... 4
B. SIFAT ......................................................................................................................................... 5
C. KRITERIA PENERIMA ........................................................................................................... 5
BAB III MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN
PENGHARGAAN ........................................................................................................ 6
A. MEKANISME PELAKSANAAN ......................................................................................... 6
B. PROSEDUR PENGUSULAN ................................................................................................ 7
C. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN .................................. 7
D. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN ......................................................................... 8
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 9
INSTRUMEN PENJARINGAN DATA
iii

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan
berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,
meskipun kebijakan pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis
menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan
hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,
serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan.
Di bidang pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi
tanggug jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di
dalam undang-indang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab menyediaakn anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal
31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah sau urusan
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten
atau kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen
Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta
komitmen masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, selayaknya Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama RI memberi Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan kepada pemerintah daerah provinsi (Gubernur) yang
memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatabn mutu Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berfungsi sebagai pertahanan moral dan akhlak
bangsa.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUD RI) 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
1

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014.
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara seta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2010.
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama.
C. TUJUAN
Kegiatan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan ini bertujuan untuk memberi apresiasi/penghargaan kepada
Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi
terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan.
D. MANFAAT
1. Terwujudnya peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di provinsi.
2. Meningkatnya kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah provinsi terhadap
peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan;
3. Meningkatnya citra pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta
perhatian dari penyelenggara pendidikan, anak didik, orang tua, pemerintah
provinsi dan stakeholder;
4. Terjalinnya kerja sama konstruktif antara Kementerian Agama dengan provinsi
dalam meningkatkan mutu, akses, dan daya saing pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan.
2

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
E. SASARAN
Sasaran penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan ini adalah Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian
dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
3

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
BAB II
PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA
A. PENGERTIAN
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Tugas dalam bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam
mengamalkan ajaran Agama, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui
mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Keagamaan adalah jenis pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan
tentang ajaran Agama dan/atau menjadi ahli ilmu Agama dan mengamalkan
ajaran agamanya.
6. Kepedulian adalah perhatian yang diberikan oleh gubernur terhadap Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan.
7. Komitmen adalah upaya kerja keras dan loyalitas yang dimiliki gubernur dalam
peningkatan mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
8. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
adalah apresiasi/penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi
yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan yang layak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
9. Gubernur adalah jabatan kepala pemerintahan pada Provinsi.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah instansi vertikal
Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat provinsi.
B. SIFAT
1. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
adalah suatu penghargaan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah provinsi.
2. Setiap penerima penghargaan hanya berhak menerima satu kali penghargaan
sejenis dalam kurun waktu lima tahun.
4

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
C. KRITERIA PENERIMA
Kriteria khusus bagi Pemerintah Daerah provinsi yang berhak menerima
Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki visi, misi, strategi, dan target yang terukur dan jelas untuk peningkatan
mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
2. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk peningkatan mutu , akses, dan
daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan mengalokasikan
anggaran yang memadai dan berkeadilan untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan.
3. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan anggaran
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mendukung penyediaan sarana
dan prasarana bagi pembangunan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
dan memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikannya.
5. Masa jabatan minimal lebih dari 1 (satu) tahun.
5

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
BAB III
MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN
PENGHARGAAN
A. MEKANISME PELAKSANAAN
Pedoman ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal
Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah
provinsi yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu,
akses dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Adapun mekanisme Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi disajikan pada
bagan di bawah ini:
Sosialisasi program Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi
Pemerintah daerah provinsi melalui surat dan pengumuman di website Kementerian Agama RI yang
dilampiri dengan Pedoman dan Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I)
Pemerintah Daerah provinsi mengisi Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan melengkapi dengan data
pendukung
Pemerintah Daerah provinsi mengirimkan isian Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan melengkapi
dengan data pendukung kepada Tim Penilai Pemberian Penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian
Agama RI Lt. VII Ruang A 702 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10110,
paling lambat sudah kami terima tanggal 5 Nopember 2012.
Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap isian IPD-I dan data kelengkapannya, dengan hasil shortlist calon
penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi
Pemerintah Daerah provinsi
Calon penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
bagi Pemerintah Daerah provinsi diverifikasi oleh Tim Verifikator dengan menggunakan Instrumen
Panjaringan Data Faktual (IPD-II)
Tim Penilai melakukan evaluasi dan skoring terhadap hasil verifikasi melalui instrument penjaringan data
faktual (IPD-II) , dengan hasil nominator penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi
6

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
Penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi
Pemerintah Daerah provinsi di undang pada acara puncah Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI pada
tanggal 3 Januari 2013
Nominator penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi diundang untuk memperesentasikan kebijakan dan program
Pemerintah Daerah provinsi terkait peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan
B. PROSEDUR PENGUSULAN
1. Nama Pemerintah Daerah Provinsi calon penerima Penghargaan Amal Bhakti
Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan diusulkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi yang bersangkutan. Usulan calon penerima penghargaan disertai dengan
dokumen lengkap yang membuktikan kelayakan calon penerima, berikut buktibukti
fisik sebagaimana dimaksud dalam instrumen penyaringan data awal
dengan kode IPD - I.
2. Tim Pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama melakukan verifikasi dan penilaian atas
kelayakan calon penerima penghargaan.
3. Jumlah calon penerima yang akan diverifikasi ditentukan oleh Tim Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Dokumen usulan calon penerima penghargaan dikirim kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam dengan alamat seperti di bawah ini:
TIM PUSAT PEMBERIAN PENGHARGAAN AMAL BHAKTI
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
JALAN LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3-4
JAKARTA PUSAT
Telp. (021) 3522871 Fax. (021)3522871
C. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN
1. Surat pemberitahuan yang dilampiri pedoman dan instrumen penjaringan data
awal (IPD-I) dikirim kepada Pemerintah Daerah provinsi pada tanggal 23 Oktober
2012
2. Pemerintah Daerah mengisi Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan
melengkapi dengan data pendukung serta mengirimkan kepada Tim Penilai
Pemberian Penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama RI
Lt. VII Ruang A 702 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Kode Pos
10110, paling lambat tanggal 5 Nopember 2012.
3. Evaluasi terhadap isian IPD-I dan data kelengkapannya tanggal 7 s.d. 9 Nopember
2012
7

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
4. Verifikasi shortlist menggunakan instrument penjaringan data factual (IPD-II)
tanggal 13 s.d. 23 Nopember 2012
5. Evaluasi dan skoring IPD-II tanggal 26 s.d. 28 Nopember 2012
6. Presentasi nominator Penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2012
7. Penyiapan SK Menteri Agama tanggal 4 Desember 2012
8. Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi tanggal 3 Januari 2013.
D. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai kepedulian
dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan bersamaan dengan puncak acara
peringatan Hari Amal Bhakti tanggal 3 Januari 2013 oleh Menteri Agama RI di Jakarta.
8

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
BAB IV
PENUTUP
Pedoman ini merupakan acuan umum pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti
Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi
yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses,
dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
9

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
INSTRUMEN PENJARINGAN DATA AWAL
APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
2012
0

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
INSTRUMEN PENJARINGAN DATA AWAL
APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2012
Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban ditulis dengan huruf cetak atau dengan cara diberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban
yang tersedia.
3. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat ditambahkan pada kertas lain.
No Pernyataan/Pertanyaan Jawaban Skor
(hanya
1. Provins
diisi
2. Nama gubernur
oleh
panitia
3. Menjabat mulai (tgl/bln/thn)
pusat)
4. Visi Pemda Provinsi (Tulis lengkap)
5. Misi Pemda Provinsi yang berkaitan
dengan pendidikan (Tulis lengkap)
6. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
Pendidikan Agama Islam (PAI) di
sekolah, madrasah, pondok pesantren dan
perguruan tinggi agama Islam (Tulis
nomor, tahun dan tentang. Bila Peraturan
Daerahnya bersifat umum, maka sebutkan
pasal dan bunyinya)
7. Implementasi Peraturan Daerah tersebut
di atas
1. Dilaksanakan secara efektif
2.
3. Dilaksanakan tidak efektif
4. Tidak dilaksanakan
IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________Page 1

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
8. Peraturan gubernur yang berkaitan
dengan pendidikan agama Islam di
sekolah, madrasah, pondok pesantren dan
perguruan tinggi agama Islam (Tulis
nomor, tahun dan tentang. Bila
peraturannya bersifat umum sebutkan
pasal dan bunyinya)
9. Implementasi Peraturan gubernur
tersebut di atas
10. Surat keputusan gubernur yang berkaitan
dengan pendidikan agama Islam di
sekolah, madrasah, pondok pesantren dan
perguruan tinggi agama Islam. (Tulis
nomor, tahun dan tentang)
11. Implementasi keputusan gubernur
tersebut di atas
12. Instruksi gubernur yang berkaitan dengan
pendidikan agama Islam di sekolah,
madrasah, pondok pesantren dan
perguruan tinggi agama Islam. (Tulis
nomor, tahun dan perihal)
13. Implementasi instruksi gubernur tersebut
di atas
14. Surat edaran gubernur yang berkaitan
dengan pendidikan agama Islam di
sekolah, madrasah, pondok pesantren dan
perguruan tinggi agama Islam. (Tulis
nomor, tahun dan perihal)
15. Implementasi surat edaran gubernur
tersebut di atas
16. Surat himbauan gubernur yang berkaitan
langsung dengan pendidikan agama Islam
di sekolah, madrasah, pondok pesantren
dan perguruan tinggi agama Islam. (Tulis
nomor, tahun dan perihal)
17. Implementasi surat himbauan gubernur
1. Dilaksanakan secara efektif
2. Dilaksanakan tidak efektif
3. Tidak dilaksanakan
1. Dilaksanakan secara efektif
2. Dilaksanakan tidak efektif
3. Tidak dilaksanakan
1. Dilaksanakan secara efektif
2. Dilaksanakan tidak efektif
3. Tidak dilaksanakan
1. Dilaksanakan secara efektif
2. Dilaksanakan tidak efektif
3. Tidak dilaksanakan
1. Dilaksanakan secara efektif
2. Dilaksanakan tidak efektif
3. Tidak dilaksanakan
IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________Page 2

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
18. Peran kepala daerah pada Perguruan
Tinggi Agama Islam (PTAI)
19. Perhatian dan dukungan terhadap
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
1. Sebagai salah satu pendiri PTAI
2. Sebagai dewan kurator
3. Pengurus yayasan
4. Rektor/ketua PTAI
1. Dukungan regulasi
2. Rekomendasi pendirian PTAI
3. Fasilitasi kegiatan
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) yang digunakan untuk Perguruan
Tinggi Agama Islam (PTAI)
21. Besar anggaran pendidikan yang di
alokasikan untuk di sekolah (PAI),
madrasah, pontren, dan Perguruan Tinggi
Agama Islam (PTAI)
22. Bantuan dana pendidikan untuk dosen
pendidikan agama Islam (PAI) pada
Perguruan Tinggi Umum (PTU)
23. Bantuan dana operasional
penyelenggaraan pendidikan agama Islam
(PAI) pada Perguruan Tinggi Umum
(PTU)
24. Peran dalam mengkoordinir dana
Corporate Social Responsibility (CSR) bagi
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
25. Peran dalam pemberdayaan alumni
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
26. Program peningkatan profesionalisme
guru pendidikan agama Islam
27. 1 Peningkatan kesejahteraan guru
pendidikan agama dan keagamaan pada
sekolah
1. Rutin
2. Tidak rutin
1. ≤5% APBD
2. >5% APBD
1. Ada
2. Tidak
1. Ada
2. Tidak
1. Ada
2. Tidak
1. Dosen
2. Guru
3. Penyuluh Agama
4. Pegawai Administrasi
5. Imam masjid
6. Konsultan
1. Beasiswa
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat)
3. Bantuan biaya peningkatan kualifikasi
4. Lainnya, ........
1. Tambahan penghasilan bulanan secara
tetap
2. Tunjangan hari raya
3. Natura
4. Pakaian seragam
5. Lainnya, ........
IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________Page 3

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
28. Anggaran pendidikan 1. > 20% dari APBD
2. = 20% dari APBD
3. < 20% dari APBD
29. Bantuan sarana belajar pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan
1. Tempat praktek ibadah
(mushala/masjid)
2. Perpustakaan agama
3. Laboratorium agama
4. Lainnya, .........
30. Program pembinaan pendidikan agama
berbasis kerukunan
31. Program peningkatan iman dan taqwa
(IMTAQ)
32. Insentif guru PNS dan honorer di
madrasah (MI, MTs dan MA)
1. Ada
2. Tidak ada
1. Ada
2. Tidak ada
1. Rutin
2. Tidak rutin
3. Tidak ada
33. Peran Pemda Provinsi dalam
mengkoordinasikan Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk PAI di sekolah,
madrasah dan pontren
34. Peran Pemda provinsi dalam membantu
madrasah dan pontren yang terkena
bencana alam. (jawaban boleh lebih dari
satu)
35. Peran Pemda provinsi dalam peningkatan
akses pendidikan di madrasah dan
pontren. (jawaban boleh lebih dari satu)
36. Apakah Pemda provinsi memberikan
bantuan block grant kepada
pontren/diniyah/TPQ
37. Program peningkatan profesionalisme
ustadz pontren/diniyah/TPQ
1. Ada
2. Tidak ada
1. Melakukan koordinasi penanggulangan
dampak bencana terhadap madrasah dan
pontren
2. Mengalokasikan bantuan untuk madrasah
dan pontren yang terkena bencana
1. Menyediakan dana BOS dari APBD
2. Menyediakan bantuan siswa miskin
untuk madrasah dan pontren
3. Menyediakan lahan untuk pendirian
madrasah dan pontren
4. Membangun madrasah dan pontren dari
APBD provinsi
1. Ya
2. Tidak
1. Beasiswa
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat)
3. Bantuan biaya peningkatan kualifikasi
4. Lainnya, ........
IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________Page 4

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi
IPD: I
38. Program peningkatan kesejahteraan
ustadz pada pontren/diniyah/TPQ
1. Tambahan insentif bulanan secara tetap
2. Tunjangan hari raya
3. Natura
4. Pakaian seragam
5. Lainnya, .......
Total Skor
…....................., tgl.........bulan .......................... 2012
Gubenur Provinsi........................................................
...................................................................
Catatan:
1. Data/dokumen pendukung butir nomor 7 s/d 38 harap dilampirkan.
2. Formulir IPD: 1 dapat diunduh melalui www.kemenag.go.id
IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________Page 5