Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...
Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...
Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BAB II<br />
PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN<br />
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM<br />
M. LATAR BELAKANG<br />
Pemerintah telah menetapkan <strong>Standar</strong> <strong>Nasional</strong> <strong>Pendidikan</strong> (SNP) yang<br />
berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan<br />
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional<br />
yang bermutu. SNP antara lain berisi kriteria minimal untuk menjamin<br />
mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan<br />
bangsa dan membentuk watak serta karakter bangsa yang bermartabat.<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, menyatakan bahwa<br />
pengelolaan <strong>Pendidikan</strong> <strong>Agama</strong> dan <strong>Pendidikan</strong> Keagamaan berada pada<br />
Kementerian <strong>Agama</strong> Sebagai pengelola <strong>Pendidikan</strong> <strong>Agama</strong>, Kementerian<br />
<strong>Agama</strong> berkewajiban menjamin mutu <strong>Pendidikan</strong> <strong>Agama</strong> di sekolah.<br />
Dalam rangka penyelenggaraan PAI yang bermutu dan sesuai dengan<br />
kebutuhan masyarakat, maka Kementerian <strong>Agama</strong> perlu membuat<br />
pengembangan terhadap delapan SNP yang telah ditetapkan oleh BSNP.<br />
Salah satu SNP disebut di atas di antaranya adalah <strong>Standar</strong> Isi dan<br />
<strong>Standar</strong> Kompetensi Lulusan. <strong>Standar</strong> Kompetensi Lulusan ini<br />
digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan<br />
peserta didik yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan<br />
pendidikan dasar dan menengah, <strong>Standar</strong> Kompetensi Lulusan Minimal<br />
kelompok mata pelajaran, dan <strong>Standar</strong> Kompetensi Lulusan Minimal<br />
mata pelajaran.<br />
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang <strong>Standar</strong><br />
<strong>Nasional</strong> <strong>Pendidikan</strong> Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum<br />
untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang<br />
pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:1) kelompok mata pelajaran<br />
agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan<br />
dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan<br />
teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; dan 5) kelompok mata<br />
pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Setiap kelompok mata<br />
pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik, sehingga pembelajaran<br />
masing-masing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan<br />
peserta didik, dan semua mata pelajaran sama pentingnya dalam<br />
menentukan kelulusan.<br />
Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia tersebut<br />
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang<br />
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak<br />
mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai<br />
perwujudan dari pendidikan agama itu sendiri.<br />
<strong>Pendidikan</strong> <strong>Agama</strong> Islam sebagai pendidikan moral bertujuan untuk<br />
mewujudkan karakter peserta didik yang memahami, meyakini, dan<br />
menghayati nilai-nilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bersikap<br />
dan bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut, dalam kehidupan<br />
sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara,<br />
dan warga dunia.