FINAL REPORT Barier Removal Operational Plan ... - RarePlanet

More documents

Recommendations

Info

kondisi di masyarakat. Perubahan positif malah terlihat di Kp. Nyungcung dan Parigi. Areal yang pada awalnya adalah areal kritis bekas dikelola Perum Perhutani, kini menjadi hijau dan sudah hampir menyerupai hutan dan kebun campuran masyarakat. Areal yang peruntukkannya sebagai leuweung larangan (hutan larangan) tetap dijaga menjadi hutan yang tidak diperbolehkan ada campur tangan manusia. Ini terbukti dengan adanya pohon tua yang tumbang di areal tersebut dan tidak ada satu pun warga yang berani untuk memanfaatkannya. Selain itu areal tambang bentonit yang peruntukkannya sebagai kawasan hutan larangan juga saat ini masih terus dihijaukan. Perluasan areal sawah dan penjualan lahan pun tidak dilakukan, karena warga Nyungcung dan Parigi berkomitmen untuk menjaga dan menghormati KDTK dan K2LPR yang sudah disepakati. Bahkan bersepakat jika terjadi penjualan lahan oleh warga, maka akan ditindak langsung oleh tim KDTK. Pemahaman perjuangan pengakuan KDTK dan K2LPR ini masih perlu disebarkan ke berbagai pihak dan di tingkat warga sendiri. Dalam konteks pengakuan dalam bentuk tertulis (MoU), KDTK dan K2LPR akan tetap dipertahankankan, dan tidak akan mengikuti nama MKK, karena KDTK dan K2LPR merupakan hasil inisiatif warga yang murni dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi warga dengan tetap mempertahankan kondisi ekologi. Bagi pihak TNGHS Seksi Bogor, pada dasarnya sangat mendukung upaya pengakuan yang akan dilakukan oleh Nyungcung dan Parigi. Namun dari sisi nama, TNGHS Seksi Bogor masih berharap sebaiknya dengan nama MKK saja, karena MKK merupakan nama yang sudah dipakai dan diakui oleh pihak Dirjen PHKA di wilayah TNGHS. Dalam konteks konsep, TNGHS Seksi Bogor mengusulkan beberapa hal yang bisa didiskusikan bersama masyarakat: Pada dasarnya tidak ada pelarangan lahan garapan yang sudah ada, tetapi tidak boleh memperluas lahan garapan atau bahkan membuka lahan garapan baru. Kriteria jenis tanaman bisa didiskusikan bersama antara masyarakat dan TNGH-S. Memang selama ini pada site-site MKK, tanaman masyarakat di lahan garapan MKK lebih diarahkan pada tanaman bukan kayu dan buah. Ini untuk mengurangi penebangan kayu yang dilakukan masyarakat Restorasi lahan diisi oleh tanaman endemik. Proses verifikasi juga dilakukan dengan Balai TNGHS di Kabandungan, pada bulan Desember – Februari 2010. Proses ini dilakukan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di kawasan Taman Nasional di Indonesia, terkait rancangan zonasi yang disusun oleh TNGHS. Rancangan zonasi yang dibuat sepihak akan memicu perlawanan dari masyarakat. Oleh karenanya proses audiensi perlu dilakukan, untuk mengklarifikasi proses penyusunan rancangan zonasi yang dilakukan. Rancangan zonasi ini pun akan berimplikasi pada proses pengakuan dan pilihan hukum yang akan diambil oleh KDTK dan K2LPR. Zona khusus di dalam zonasi TN menjadi areal yang peruntukkannya bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Namun faktanya di dalam rancangan zonasi, 6
elum semua keberadaan masyarakat ini diakui di dalam zona khusus. Perlu ada MoU rencana tata ruang antara masyarakat dan TNGHS. Seperti hal nya kampung-kampung yang sudah diakui sebagai areal MKK. Dalam konteks KDTK dan K2LPR pada dasarnya ini menjadi peluang untuk melewati proses pengakuan menuju Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK), meskipun perlu untuk disamakan kembali pemahaman konsep antara masyarakat dan TNGHS. B.3 Diskusi Pakar Proses diskusi dan konsultasi bersama para pakar dilakukan untuk melihat seberapa besar konsep KDTK dan K2LPR bisa diterima dan diakui secara ekologi, ekonomi dan sosial serta tidak bertolak belakang dengan kebijakan negara. Diskusi bersama para pakar tidak dilakukan secara khusus, namun dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan seminar dan undangan pertemuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Dalam konteks kebijakan, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah terkait dengan kebijakan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) tentang pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Pembahasan ini sangat bermanfaat untuk menbaca peluang-peluang pilihan hukum lainnya yang menunjang proses pengakuan konsep-konsep PSDHBM. Selain itu, kebijakan tentang Hutan Kemasyarakatan di kawasan konservasi (HKm-K) juga menjadi penting untuk dilihat sebagai peluang atau tidak. Perkembangan lainnya adalah pencanangan TNGHS sebagai salah satu taman nasional yang ditetapkan sebagai KPH-K (Kesatuan Pengelolaan Hutan-Konservasi). Menurut Bpk. Hariadi Kartodihardjo (Ketua Dewan Kehutanan Nasional-DKN), pencanangan tersebut pada dasarnya sangat memberi peluang kepada masyarakat untuk diakui hak akses sumberdaya alamnya oleh negara. Ini ditunjukkan dengan pola KPH-K yang membagi hak pengelolaan kawasannya berbasiskan resort. Artinya ada institusi yang lebih spesifik mengelola wilayah yang tidak terlalu luas. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kini PHKA bersama Working Group Pemberdayaan (WGP) sedang menggodok draft Peraturan Menteri Kehutanan (PerMenHut) tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi. Ini merupakan salah satu respon PHKA terkait dengan konflik sosial di kawasan konservasi. Konsepkonsep pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan konservasi menjadi salah satu bentuk keseriusan masyarakat yang bermukim di kawasan konservasi menjaga kawasan dengan baik. Diskusi ini berlangsung selama bulan Desember 2009 hingga Februari 2010. Dalam konteks peluang hukum yang bisa digunakan oleh KDTK dan K2LPR adalah kebijakan kolaborasi dan pedoman zonasi taman nasional. Berbicara tentang kondisi ekologi, para pakar yang ditemui tidak terlalu banyak memberikan masukan, karena konsep agroforestry yang dikenal dengan istilah dudukuhan/kebun campuran merupakan konsep yang sudah sangat baik memadukan berbagai jenis vegetasi dengan jangka waktu yang berbeda. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah untuk memasukkan daftar jenis-jenis tanaman ke dalam konsep KDTK yang disesuaikan dengan kondisi kecuraman lokasi dan jenis tanah. 7
Page 1 and 2: FINAL REPORT Barier Removal Operati
Page 3 and 4: dan jika diperlukan kembali, maka p
Page 5: Seperti yang dilakukan oleh MKK Cis
Page 9 and 10: K2LPR serta program Kampanye Bangga
Page 11 and 12: dasarnya rasa saling percaya sudah

FINAL REPORT Barier Removal Operational Plan ... - RarePlanet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?