Untitled - Pemerintah Kota Sukabumi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 2010 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya kami 

dapat meyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi Tahun 

2009. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak 

keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

LAKIP ini disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 yang diatur 

melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara subtantif mewajibkan 

kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit – unit kerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah. 

Kami menyadiri bahwa laporan Akuntabilitas ini bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. 

Sukabumi, 20 Januari 2009 

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

KOTA SUKABUMI 

Drs. H. SALEH MAKBULLAH, M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19590703 198410 1 001 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 

i



IHTISAR EKSEKUTIF 


merupakan Lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi serta penanggulangan bencana. 

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi, bahwa Visi Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah “ Terwujudnya Pelayanan 

Berkualitas Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Bencana menuju Kota 

Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera Tahun 2013 “. 

Akan tetapi dalam perjalanannya, untuk mewujudkan Visi tersebut selain 

keberhasilan , masih ada beberapa hambatan / kendala yang dihadapi oleh Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB). 

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

direncanakan pada Tahun Anggaran 2009 dapat terealisir seusai dengan target 

pencapaian. 

Adapun hambatan / kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah : 

1. Kurang memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang ketenagakerjaan 

dan komputer. 

2. Kurang memiliki SDM sebagai tenaga Fungsional ketenagakerjaan. 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi



3. Kurangnya kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

pada tingkat pelaksana/staf sebagai antisipasi tuntutan dan perkembangan 

masyarakat yang semakin kompleks. 

4. Kurangnya ruang kerja (kantor), belum memiliki gedung kantor yang memadai. 


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 


BAB. I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 


dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, 

yang terdiri atas : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Sosial; 

4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

5. Bidang Penanggulangan Bencana; 

6. UPT dan; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana adalah : 

Tugas Pokok : 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana mempunyai 

tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, 

ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana. 

Fungsi : 

Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : 




a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, ketenagakerjaan dan 

transmigrasi serta penanggulangan bencana; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan 

transmigrasi serta penanggulangan bencana; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala daerah. 

1.2. BIDANG KEWENANGAN 

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 

tentang tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, maka yang menjadi kewenangan 

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah : 

1. Bidang Sosial; 

2. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

3. Bidang Penanggulangan Bencana. 

1.3. CORE AREA 

Dalam rangka mensosialisasikan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

penanggulangan Bencana untuk pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan 

efesien, ditentukan dengan cara analisis internal dan eksternal sebagai berikut : 

1. Analisis Internal 

a. Kekeuatan (Strength) 

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi; 

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Sukabumi; 




- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana; 

- Tersedianya sumber dana APBD dan APBN untuk mendukung 

kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana 

Kota Sukabumi. 

b. Kelemahan (Weaknes) 

Selain memeliki beberapa kekuatan, ternyata terdapat pula beberapa 

kelemahan yang dapat menghambat kelancaran kegiatan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, yaitu : 

- Kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang 

ketenagakerjaan dan komputer; 

- Belum memiliki tenaga fungsional yang terdiri dari : 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan : 2 orang 

Pegawai Perantara Hubungan Industrial : 1 orang 

Pegawai Pengantar Kerja : 1 orang 

2. Analisis Eksternal 

a. Peluang (Oppurtunities) 

Beberapa peluang yang akan sangat mendukung kelancaran Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana dalam mencapai Visi 

dan Misi adalah : 

- Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai 

pilar – pilar partisipasi masyarakat bidang sosial kesejahteraan 

sosial, antara lain : 

Organisasi Sosial (Orsos) 

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

Karang Taruna 

Panti Sosial 

- Adanya lembaga – lembaga latihan swasta sebanyak 25 buah 




- Adanya BLKLN swasta sebanyak 2 buah 

- Dibangunnya BLK Pemerintah Daerah sebanyak 1 buah 

b. Tantangan / Ancama (Threats) 

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program – program 

pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenakerjaan 

- Mobilitas penyandang masalah sosial yang cukup tinggi 

- Pertumbuhan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan 

pertumbuhan jumlah angkatan kerja 

- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi 

dan semakin transparan 

Faktor Kunci Keberhasilan 

Faktor kunci keberhasilan adalah beberapa hal yang harus berjalan baik 

jika ingin meyakinkan keberhasilan suatu organisasi. 

Bila Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana memiliki 

kekuatan pada kunci – kunci keberhasilan dibidang ini maka cenderung memiliki 

kinerja yang prima. Berdasarkan hasil analisa internal dan eksternal (analisa 

SWOT), faktor kunci keberhasilan tersebut : 

- adanya SDM yang profesional, handal, peka dan mempunyai kepedulian 

yang tinggi 

- Adanya sarana dan prasarana yang memadai 

- Adanya perangkat peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, sosial 

dan penanggulangan bencana 

- Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan 

kesejahteraan sosial 

- Adanya iklim yang kondusif dalam penciptaan kesempatan kerja dan 

kesejahteraan sosial 

- Adanya dukungan dana yang memadai 




1.4 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan 

Bencana (terlampir). 




BAB. II 

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 

2.1. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk 

mengarahkan kegiatan SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta 

langkah – langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan Visi dan Misi. 

V I S I : 

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN BERKUALITAS BIDANG SOSIAL, 

KETENAGAKERJAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA MENUJU KOTA 

SUKABUMI YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2013 “. 

M I S I 

Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota 

Sukabumi adalah: 

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial, 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana. 

2. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Organisasi-organisasi Pekerja, Organisasi 

Pengusaha dan Lembaga-lembaga lainnya. 

3. Mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana. 




2.2 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan : 

1. Memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang sosial, 

ketenagakerjaan dan transmigrasi serta penanggulangan bencana 

2. Meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pekerja / Buruh dan Korban Bencana 

3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berkembangnya peluang lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha 

Sasaran : 

1. Menurunnya jumlah PMKS 

2. Tertanganinya korban bencana 

3. Meningkatnya kompetensi, daya saing dan perlindungan tenaga kerja 

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

Kebijakan : 

Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik untuk menjamin 

agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematik dalam tatanan kerangka logis 

dan akuntabilitas. 

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah : 

1. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. 

Untuk melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah : 

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana. 

- Membina dan mendorong Sumber Daya Manusia untuk 

mengembangkan kemampuannya baik kemampuan intelegensi, 

emosional maupun spiritual. 




2. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana. 

Strategi tersebut dirumuskan ke dalam kebijakan sebagai berikut : 

- Optimalisasi pelayanan-pelayanan yang sudah tersedia. 

- Memperluas jangkauan dan jaringan pelayanan yang berkualitas dalam 

rangka penanganan masalah sosial, pengangguran dan bencana. 

- Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana yang 

memadai dan berkualitas. 

3. Meningkatkan kemampuan dan potensi PSKS, Lembaga-lembaga 

Ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembagalembaga 

lainnya. 

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut : 

- Meningkatkan kinerja Lembaga-lembaga Sosial, Lembaga-lembaga 

Ketenagakerjaan dan Organisasi Pekerja/Pengusaha sehingga mampu 

memberikan pelayanan dan pemecahan masalah sosial dan masalah 

ketenagakerjaan. 

- Fasilitasi dan pemberian kemudahan untuk pengembangan jaringan 

Lembaga-lembaga Sosial dan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan 

swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pelayanan Bidang Sosial, Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana. 

4. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana. 


- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penganggur dan Korban Bencana. 

- Peningkatan penanganan permasalahan sosial dan ketenagakerjaan 

(pengangguran) berbasis masyarakat. 




- Pemberian stimulant/modal usaha bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penganggur dan Korban Bencana. 

5. Mengembangkan kualitas Tenaga Kerja dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam perluasan lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha. 


- Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan bagi penganggur dan 

penyandang masalah sosial. 

- Meningkatkan kualitas pelatihan sehingga menghasilkan tenaga-tenaga 

terampil yang mampu bersaing di pasar kerja. 

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelatihan yang 

berkualitas. 

6. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga/Dinas/Instansi 

Daerah, Provinsi dan Pusat. 

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 

- Peningkatan koordinasi dengan Lembaga/Dinas/Instansi yang 

berwenang dalam Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan 

Bencana. 

- Peningkatan jalinan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka 

penanganan masalah-masalah sosial dan ketenagakerjaan. 

- Pengembangan Sistem Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan dalam 

upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas. 

Program 

1. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan religius dilaksanakan melalui 

program : 

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

- Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur. 

- Program Pendidikan Kedinasan. 




2. Program Bidang Sosial 

- Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 

- Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 

- Program Pembinaan Anak Terlantar. 

- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 

- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 

- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, 

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). 

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 

- Program Pengelolaan Areal Pemakaman (Taman Makam Pahlawan). 

3. Program Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 

- Program Peningkatan Wilayah Transmigrasi. 

- Program Transmigrasi Regional. 

4. Bidang Penanggulangan Bencana 

- Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana. 

- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial. 




BAB. III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD. 

Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu : 

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat 

capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan. 

2. Tingkat pencapaian sasaran SKPD yang merupakan tingkat pencapaian target 

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan hasil pengukuran kinerjanya pada 

penjelasan berikutnya. 

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja dan tingkat pencapaian sasaran 

pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Tahun 2009, kami 

gambarkan sebagai berikut : 

1). Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 

1. Kegiatan administrasi Kinerja Kegiatan 

- Belanja Pegawai Persentase Pencapaian Target 108,3 % 

- Program peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Persentase Pencapaian Target 100 % 




- Program Peningkatan Persentase Pencapaian Target 100 % 

Disiplin Apratur 

- Program Peningkatan Persentase Pencapaian Target 100 % 

Pengembangan Sistem 

Pencapaian Kinerja dan 

Keuangan 

2. Program Kegiatan Bidang Sosial : 

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 

Kegiatan : 

- Pelatihan Keterampilan bagi PMKS dan PSKS 100 % 

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan : 

- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 100 % 

- Peningkatan Jejaring dan Kerjasama pelaku – pelaku UKS 125 % 

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

Kegiatan : 

- Pelaksanaan KIE dan Kampanye Sosial bagi PMKS 132 % 

- Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi 169 % 

Anak Terlantar, anak Cacat dan Anak Jalanan 

- Penanganan Masalah – masalah Strategis yang 

189,3 % 

menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar 

Biasa 

- Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 

Kegiatan : 

- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat 100 % 

3. Program Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan : 

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

Kegiatan : 




- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan 100 % 

Hukum dan Jaminan Sosial 

- Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Hukum 100 % 

terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Kegiatan : 

- Kerjasama Diklat 100 % 

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Kegiatan : 

- Pembangunan BLK 100 % 

- Program Program Transmigrasi Regional 

Kegiatan : 

- Sosialisasi Program Transmigrasi Regional 100 % 

- Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

Kegiatan : 

- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana 100 % 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada form PKK 

2). Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

Pengukuran Tingkat pencapaian sasaran dapat kami uraikan sebagai 

berikut : 

1. Menurunnya jumlah PMKS 

Indikator Sasaran : 

- Terlatihnya WRSE dan Karang Taruna 

Rencana (Target) 

: 100 orang 

Realisasi 

: 100 orang 

Persentase Pencapaian Target : 100 / 100 x 100% = 100% 

- Menurunnya Pertumbuhan PMKS 

Rencana (Target) : 10 % 

Realisasi : 5,5 % 

Persentase Pencapaian Target : 10 / 5,5 x 100% = 178% 




- Terbinanya SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 


: 82 orang 

Realisasi 

: 72 orang 

Persentase Pencapaian Target : 72 / 82 x 100% = 87,8% 

- Meningkatnya Sarana Sosial (Panti, Panti Asuhan, Panti Jompo) 


: 9 Unit 

Realisasi 

: 11 Unit 

Persentase Pencapaian Target : 11 / 9 x 100% = 122,2% 

- Terbinanya WTS dan Gelandangan Pengemis 


: 250 orang 

Realisasi 

: 331 orang 


- Terbinanya PMKS 


Realisasi : 6,8 % 

Persentase Pencapaian Target : 6,8 / 10 x 100% = 68% 

- Terlaksananya Fasilitasi Perlindungan Sosial bagi orang terlantar 


: 150 orang 

Realisasi 

: 284 orang 


- Terlatihnya Penyandang Cacat Bidang Keterampilan Mesin Jahit 


: 15 orang 

Realisasi 

: 15 orang 


2. Meningkatnya Kompetensi Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja 

- Menurunnya kasus-kasus perselisihan 


: 5 Kasus 

Realisasi 

: 4 Kasus 





- Penentuan UMK 2009 

Rencana (Target) : Rp. 770.000,- 

Realisasi : Rp. 770.000,- 

Persentase Pencapaian Target : 770.000 x 100% = 100% 

770.000 

- Pelaksanaan K3 


: 439 Perusahaan 

Realisasi 

: 439 Perusahaan 


- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Rencana (Target) : 36,2% 

Realisasi : 45,2% 

Persentase Pencapaian Target : 45,2 / 36,2 x 100% = 124% 

- Terlatihnya Pencari Kerja dalam Bidang Bahasa Korea dan Elektro 


: 100 orang 

Realisasi 

: 80 orang 


- Pencari Kerja yang ditempatkan 

Rencana (Target) : 22,5% 


Persentase Pencapaian Target : 25,6 / 22,5 x 100% = 113,7% 

3. Tumbuhnya pemahaman masyarakat terhadap program transmigrasi 

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transmigrasi 


: 350 orang 

Realisasi 

: 350 orang 


- Terpenuhinya kuota pengiriman transmigran 


: 10 KK 

Realisasi 

: 10 KK 





4. Tertanganinya korban bencana 

- Terpantaunya kejadian bencana 


Realisasi : 100 % 


- Tertanganinya korban bencana 


Realisasi : 100 % 


3.3 EVALUASI DAN ANALISA KINERJA 

3.3.1. Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran 

Secara umum pencapaian target sasaran dapat melampaui target yang 

telah ditentukan, antara lain : 

- Menurunnya jumlah PMKS mencapai target : 178% 

Perhitungannya : 

Jumlah PMKS Tahun 2008 : 16.347 

Penambahan : 908 + 

17.235 

Tingkat pertumbuhan : 908 / 16.347 x 100% = 5,6% 

- Bertambahnya jumlah sarana sosial mencapai target 122,2% 

Perhitungannya : 

Target : 9 

Realisasi : 11 

11 / 9 x 100% = 122,2% 

- Angka Partisipasi Angkatan Kerja 

TPAK : Jumlah Angkatan Kerja x 100% = ....... 

Jumlah Penduduk Usia Kerja 

: 111.729 x 100% = 45,2% 

246.850 




Pencapaian Target : 124% 

Target : 36,2% 

- Pencari Kerja yang ditempatkan 

Pencapaian Target : 113,7% 

Jumlah Pencari Kerja 

: 6.027 orang 

Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan : 1.593 orang 

Capaian Target : 1.593 x 100% = 25,6% 

6.207 

Target : 22,5% 

- Berkurangnya kasus – kasus perselisihan melampaui target 

hingga : 125% 

Target 

Realisasi 

: 5 Kasus 

: 4 Kasus 

Capaian Target : 5 / 4 x 100% = 125% 

Selain pencapaian sasaran yang melampaui target, ada beberapa sasaran 

yang tidak mencapai target, antara lain : 

- Tertanganinya PMKS : 68 % 

Target : 10% 


- Terlatihnya Pencari Kerja : 80 % 

Target : 100 orang 

Realisasi : 80 orang 

Pencapaian indikator sasaran yang tidak mencapai target disebabkan 

karena : 

1. Disesuaikan dengan kondisi anggaran 

2. Kondisi sasaran yang tidak langsung mendukung kepada pencapaian 

target 




Jadi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kinerja, target sasaran 

pencapaian tujuan, visi dan misi telah tercapai bahkan melebihi target 

sasaran yang telah ditetapkan. 

3.3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kegiatan 

Berdasarkan evaluasi dan analisa kinerja kegiatan pada umumnya 

target / rencana capai kinerja dapat tercapai realisasi 100%. 

Sebagaimana terurai dalam format PKK, kecuali untuk belanja 

pegawai melebihi target mencapai 135,26%, Karena ada penambahan 

berupa : 

- Kenaikan gaji PNS 

- Pemberian gaji ke 13 

- Kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS dan kegiatan rapat – rapat 

koordinasi mencapai 139,17% dikarenakan meningkatnya volume 

kegiatan koordinasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah. 

3.3.2. Evaluasi dan Analisa berdasarkan dengan perbandingan Tahun 2008. 

(dijelaskan pada format evaluasi pencapaian sasaran) 

3.4 HASIL PENGUKURAN KINERJA 

Dari evaluasi dan analisis kinerja sasaran dan kinerja kegiatan serta hasil 

pengukuran kinerja yang telah disajikan pada uraian sebelumnya, dapat kami 

laporkan hal – hal sebagai berikut : 

1. Pencapaian indikator sasaran tahun 2009 dapat dicapai melebihi target 

(rencana capaian indikator sasaran) yang telah ditetapkan dengan 

persentase capaiannya lebih dari 100%. 

2. Perbandingan pencapaian indikator sasaran tahun 2009 ada peningkatan 

yang cukup signifikan dengan pencapaian tahun 2008. (dijelaskan pada 

format evaluasi pencapaian sasaran). 




3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dapat dicapai sesuai target kegiatan 

rata – rata 100% (dijelaskan pada format PKK). 

4. Penetapan kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana dengan Walikota Sukabumi dapat 

dilaksanakan dan dicapai dengan hasil signifikan. 

5. Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan terbukti sangat relevan dan 

akuntabel/terukur tingkat capaiannyapun sangat signifikan. 

6. Pencapaian indikator sasaran, yaitu PMKS yang ditangani tidak mencapai 

target yang telah ditentukan, persentase capaian kinerjanya baru 68%. 

Hal ini disebabkan oleh pengalokasian anggaran penanga nan PMKS yang 

belum memadai. 

Dari uraian tersebut diatas, menunjukan adanya keberhasilan 

pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan 

Bencana secara keseluruhan. 

Berdasarkan evaluasi dan analisa kinerja sasaran dan kinerja kegiatan 

ada keterkaitan / hubungan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program 

dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra). 




3.5 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Alokasi realisasi anggaran tahun 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut : 

No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang 

1 Belanja Tidak Langsung 1.013.305.000 1.208.518.000 195.213.000 

1.2 Belanja Pegawai 1.013.305.000 1.208.518.000 195.213.000 

2 Belanja Langsung 2.244.651.000 2.301.516.000 56.865.000 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

189.464.000 214.014.000 24.550.000 

Program Peningkatan Program Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

112.121.000 112.121.000 0 

Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

10.500.000 10.500.000 0 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

8.550.000 8.550.000 0 

Keuangan 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 

KAT dan PMKS lainnya 

92.500.000 92.500.000 0 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

218.828.000 238.828.000 20.000.000 

Program Pemberdayaan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 

112.500.000 112.500.000 0 

Program Peningkatan Kualitas dan 

Prodiktivitas Tenaga Kerja 

1.060.000.000 1.060.000.000 0 

Program Peningkatan Kesempatan 

Kerja 

98.500.000 98.500.000 0 

Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

179.800.000 179.800.000 0 

Ketenagakerjaan 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Korban bencana 

31.095.000 31.095.000 0 

Alam 

Program Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi 

0 12.315.000 12.315.000 

2.13 Program Transmigrasi Regional 65.940.000 65.940.000 0 

2.14 

Program Pengelolaan Areal 

Pemakaman 

64.853.000 64.853.000 0 




BAB. IV 

P E N U T U P 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi merupakan suatu gambran kinerja 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana dalam rangka melaksanakan 

tupoksinya serta pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan sistem akuntabilitas yang 

merupakan penjabaran keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun 

2009. 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana tahun 2009 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2009 

secara garis besarnya dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran dan 

kegiatan. 

Secara umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penanggulangan Bencana telah 

mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik, namun masih ada kekurangan dan 

kendala dalam melaksanakan tupoksinya. 

Kendala / permasalahannya, antara lain : 

- Rendahnya / kurangnya SDM 

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana 

- Belum memiliki gedung / kantor yang memadai 

- Alokasi anggaran yang belum memadai 

Langkah – langkah mengatasi kendala : 

- Kerjasama / komitmen seluruh personil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana untuk saling mendukung dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi. 




- Penegakan disiplin bagi semua aparat 

- Tanggung jawab 

- Pengabdian 

- Meningkatkan motivasi dan budaya kerja 

- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi Tahun 2009 disajikan dalam beberapa format 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP 2009, format – format tersebut 

adalah : 

- RKT 

- PPS 

- PKK 

- Evaluasi PPS 

- Evaluasi PKK 

Demikian kiranya penyajian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan bahan 

penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2009. 


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI 

K E P A L A 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN PROGRAM 

BIDANG SOSIAL 

BIDANG TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 

SEKSI PENGEMBANGAN DAN 

PERLINDUNGAN SOSIAL 

SEKSI PELATIHAN DAN PENINGKATAN 

PRODUKTIVITAS 

SEKSI SARANA DAN PRASARANA 

SEKSI PEMULIHAN SOSIAL 

SEKSI PENEMPATAN PENDAYAGUNAAN 

TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL 

SEKSI BANTUAN SOSIAL 

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN 

PERLINDUNGAN KERJA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

U P T D

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOAIL TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI 

NOMOR : TAHUN 2009 

TENTANG 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS/PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

(LAKIP) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI, 

Menimbang : 

bahwa sebagai salah satu upaya untuk kelancaran dan pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota 

Sukabumi, maka perlu dibentuk Tim Perumus/Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 

1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3850); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang- ….. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 


10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 


11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 


13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan…. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 


16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 

6); 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban 

dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

KESATU : Membentuk Tim Perumus/Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi, dengan susunan personalia sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA …..

- 4 - 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau 

perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. 

Ditetapkan : di Sukabumi 

Pada tanggal : 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

KOTA SUKABUMI, 

DRS. H. SALEH MAKBULLAH, M.Si 

NIP. 19590703 198410 1 001

LAMPIRAN I 

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

KOTA SUKABUMI, 

NOMOR : 

TENTANG : 

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS/PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI 

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS/PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

(LAKIP) KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUKABUMI 

A. SUSUNAN PERSONALIA 

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 

Ketua : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 

Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 

Anggota Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Sosial 

2. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

3. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana

TIM TEKNIS 

Ketua Tim Teknis : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 

Anggota Tim Teknis : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan 

3. Pelaksana pada Sekretariat 

B. URAIAN TUGAS 

Penanggung Jawab : 

a. bertanggung jawab secara langsung atas kelancaran pelaksanaan dan kegiatan perumusan/penyusunan Laporan 


Sukabumi; 

b. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan kegiatan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

c. memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Teknis untuk kelancaran dalam pelaksanaan 

perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

d. menerima laporan dari Ketua Tim Perumus/Penyusun atas pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. 

4. Ketua :

a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan bertanggung jawab atas kegiatan 

perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atas dasar masukan dari Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggung Jawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam 

pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

c. menerima laporan dari Ketua Tim Teknis atas pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam merumuskan/menyusun Laporan 



d. memberikan laporan atas pelaksanaan dan hasil kegiatan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi kepada Pengarah, Wakil 

Pengarah, dan Penanggung Jawab. 

5. Sekretaris : 

a. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam merencanakan, mengolah, dan merumuskan/menyusun Laporan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

b. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

c. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga teknis daerah/ unit kerja 

terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

6. Anggota Tim Penyusun : 

a. mengolah, dan merumuskan/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

b. meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam 

pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan 

Bencana Kota Sukabumi; 

c. melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga teknis daerah/unit kerja terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pembahasan terhadap materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. 

7. Ketua Tim Teknis : 

a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan teknis perumusan/penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Sekretaris dan Ketua Tim apabila terjadi suatu permasalahan 

dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. 

8. Anggota Tim Teknis : 

a. membantu penyelesaian pengetikan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi; 

b. mencatat berbagai masukan, saran, pertimbangan, dan hasil koreksian dari anggota Tim Perumus/Penyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi;

c. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua Tim Teknis apabila terjadi suatu permasalahan dalam 

pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi. 

Sukabumi,



LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN 

Untuk merealisasikan Visi dan Misi serta upaya untuk mengatasi kendala, 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi memiliki nilai 

– nilai yang menjadi pedoman yang diyakini sebagai keluhuran jiwa yang harus dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh personil, antara lain : 

1. Kerjasama 

Artinya komitmen diantara seluruh personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama 

lain dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi, ini berarti bahwa setiap 

personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana harus 

menghindari ego sektoral dan memetingkan bidangnya sendiri dengan 

mengorbankan tujuan bersama, dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama 

yang harmonis antara bidang dan sekretariat untuk mewujudkan Visi dan Misi. 

2. Disiplin 

Artinya bahwa setiap personal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan 

Bencana harus memegang komitmen untuk mempunyai sikap dan perilaku 

mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, artinya senantiasa 

melaksanakan tugas dengan sebaik-bainya dan patuh sesuai ketentuan dan nilai 

organisasi yang berlaku. 

3. Tanggungjawab 

Artinya bahwa didalam melaksanakan pekerjaan/tugas setiap personal senant iasa 

dibarengi dengan rasa penuh tanggungjawab dengan kata lain sikap bersedia dan 

mampu untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukannya. 


iv



4. Pengabdian 

Artinya sebagaimana diketahui bahwa organisasi kita dalah merupakan unit 

pelayanan, mengandung arti bahwa dalam setiap melaksanakan pekerjaan tidak 

semata – mata didasarkan pengharapan imbalan materi, namun harus dibarengi 

dengan pengabdian atau rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun serta 

harus melayani, melaksanakan pelayanan sebelum masyarakat meminta. 

5. Kesejahteraan 

Artinya kerjsama, disiplin pribadi, tanggung jawab dan pengabdian tidak akan 

mencapai hasil yang optimal apabila tidak diikuti dengan pemahaman dan 

memperhatikan terhadap hak dan kewajiban masing – masing personal, oleh 

karena itu kesejahteraan merupakan hal penting dalam rangka mencapai Visi dan 

Misi dengan catatan mendahulukan kewajiban dari menuntut hak, kerja keras, 

kerja cerdas dan kerja ikhlas yang berakibat terhadap peningkatan kesejahteraan. 

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan tidak ada langkah selanjutnya 

apabila tidak ada langkah pertama, mulailah pelayanan pada hari ini / saat ini dari hal 

kecil. 


v

WALIKOTA SUKABUMI 

RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI 

NOMOR : TAHUN 2009 

TENTANG 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS/PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA SUKABUMI 

WALIKOTA SUKABUMI, 

Menimbang : 

bahwa sebagai salah satu upaya untuk kelancaran dan pelaksanaan 

perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu dibentuk Tim 

Perumus/Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 

Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, 


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2 - 

5. Undang- ….. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4095); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 


4106); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 


4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 3 - 

14. Peraturan…. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 


4741); 

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2008 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

KESATU : Membentuk Tim Perumus/Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi, dengan susunan 

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA …..

- 4 - 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. 

Ditetapkan di Sukabumi 

Pada tanggal 

WALIKOTA SUKABUMI, 

H. MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR, S.H., M.Si.

LAMPIRAN I : 

KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI 

NOMOR : 

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERUMUS/PENYUSUN 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (LAKIP) KOTA SUKABUMI 

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS/PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA SUKABUMI 

A. SUSUNAN PERSONALIA 


Ketua I : 

Ketua II : 

Ketua III : 

Sekretaris : 

Anggota Tim Penyusun 

TIM TEKNIS 

Ketua Tim Teknis : 

Anggota Tim Teknis : 

B. URAIAN TUGAS 


a. bertanggung jawab secara langsung atas kelancaran pelaksanaan dan kegiatan 

perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kota Sukabumi; 

b. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan kegiatan perumusan/penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi; 

c. memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Teknis untuk 

kelancaran dalam pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi; 

d. menerima laporan dari Ketua Tim Perumus/Penyusun atas pelaksanaan 


Kota Sukabumi.

4. Ketua : 

a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan bertanggung 

jawab atas kegiatan perumusan/penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing 

atas dasar masukan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggung Jawab 

apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan perumusan/penyusunan 


c. menerima laporan dari Ketua Tim Teknis atas pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam 

merumuskan/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 


d. memberikan laporan atas pelaksanaan dan hasil kegiatan perumusan/penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi kepada 

Pengarah, Wakil Pengarah, dan Penanggung Jawab. 

5. Sekretaris : 

a. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam merencanakan, mengolah, dan 

merumuskan/menyusun Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Kota Sukabumi; 

b. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan 


c. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan 

dinas/lembaga teknis daerah/ unit kerja terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan 

tugas. 

6. Anggota Tim Penyusun : 

a. mengolah, dan merumuskan/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi; 

b. meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahan-bahan yang 

diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi; 

c. melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga teknis daerah/unit kerja terkait guna 

kelancaran dalam pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pembahasan terhadap materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi.

7. Ketua Tim Teknis : 

a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan teknis 



b. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Sekretaris dan Ketua Tim 

apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi. 

8. Anggota Tim Teknis : 

a. membantu penyelesaian pengetikan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi; 

b. mencatat berbagai masukan, saran, pertimbangan, dan hasil koreksian dari anggota 

Tim Perumus/Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 


c. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua Tim Teknis apabila 

terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan perumusan/penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi. 

Sukabumi,

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

TAHUNAN 2009 

INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

SASARAN 

KEGIATAN 

NO. URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET PROGRAM 

URAIAN INDIKATOR KINERJA 

SATUAN TARGET 

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Terpenuhinya Gaji Bulan 12 Belanja Tidak Belanja Pegawai Input : Dana Rp. 1.013.305.000 

pegawai tepat waktu Lansung SDM Orang 

Output : Terpenuhinya Gaji Pegawai Bulan 12 

tepat waktu 

Out Come : Meningkatnya Kinerja Pegawai Bulan 12 

2. Meningkatkan Pelayanan Terpenuhinya Jasa Bulan 12 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Input : Dana Rp. 1.750.000 

Administrasi Perkantoran Surat Menyurat Admininstrasi Menyurat/Benda Pos SDM Orang 

Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Surat Bulan 12 

Menyurat 

Out Come : Lancarnya Surat Menyurat Bulan 12 

Surat-surat dapat tersampaikan 

Terpenuhinya Jasa Rekening 36 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 19.200.000 

Komunikasi, Sumber Admininstrasi Komunikasi, Sumber Daya SDM Orang 

Daya Air dan Listrik Perkantoran Air dan Listrik Output : Terpenuhinya Jasa Rekening 36 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Out Come : Terlaksananya tugas yang didukung Bulan 12 

sarana yang memadai 

Terbayarnya Bulan 12 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 24.480.000 

Honorarium Pegawai Admininstrasi Administrasi Keuangan SDM Orang 

Tidak Tetap Perkantoran Output : Terbayarnya honorarium Bulan 12 

honorer tidak tetap (TKK) 

Out Come : Tercapainya efektifitas kerja Bulan 12 

Terpenuhinya Jasa Bulan 12 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 1.264.000 

Kebersihan Kantor Admininstrasi Kebersihan Kantor Output : Terpenuhinya Alat Kebersihan Bulan 12 

Perkantoran Kantor 

Out Come : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Bulan 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Terpeliharanya Unit 1 Pelayanan Jasa Perbaikan Input : Dana Rp. 10.800.000 

Peralatan Kerja Peralatan Kerja SDM 

Output : Terpaliharanya Peralatan Kerja Unit 1 

Out Come : Tercapainya efisiensi dan efek- Bulan 12 

tifitas kerja 

Terpenuhinya Alat Jenis 24 Penyediaan Alat Tulis Input : Dana Rp. 21.235.000 

Tulis Kantor Kantor Output : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Jenis 24 

Out Come : Lancarnya Administrasi Kantor Bulan 12 

Terpenuhinya barang Bulan 12 Penyediaan Barang Input : Dana Rp. 27.555.000 

cetakan dan cetakan dan penggandaan Output : Terpenuhinya barang Bulan 12 

penggandaan cetakan dan fotocopy 

Out come : Tercapainya kegiatan kantor Bulan 12 

yang efisien 

Terpenuhinya alat - Bulan 12 Penyediaan komponen Input : Dana Rp. 2.960.000 

alat listrik/penerangan Instalasi Output : Terpenuhinya alat-alat Bulan 12 

didalam dan luar Listrik/Penerangan listrik/penerangan 

gedung didalam dan luar gedung kantor 

Out Come : Lancarnya operasional kantor Bulan 12 

untuk mendukung kinerja 

Terpenuhinya bahan Bulan 12 Penyediaan bahan Input : Dana Rp. 4.080.000 

bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan Output : Terpenuhinya media informasi Bulan 12 

perundang-undangan perundang-undangan Out Come : Meningkatnya wawasan dan Bulan 12 

pengetahuan Aparatur 

Terpenuhinya Bulan 12 Penyediaan makanan Input : Dana Rp. 18.000.000 

makanan dan minuman dan minuman Output : Terpenuhinya makanan dan Bulan 12 

minuman untuk rapat 

Out Come : Terselenggaranya makanan Bulan 12 

dan minuman tamu 

Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 SPPD dalam dan luar Input : Dana Rp. 61.100.000 

dan konsultasi dalam Output : Tercapainya kerjasama antar Bulan 12 

dan luar daerah instansi di dalam dan luar Daerah 

Out Come : Meningkatnya kerjasama Bulan 12 

antar daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Meningkatnya sarana Terpeliharanya gedung Unit 1 Program peningkatan Pemeliharaan rutin/ Input : Dana Rp. 20.121.000 

prasarana pendukung kantor Sarana dan Prasarana Berkala Gedung Kantor Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Unit 1 

kenyamanan kerja gedung kantor Out Come : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor Bulan 12 

untuk menunjang kinerja 

Terpeliharanya Pemeliharaab Input : Dana Rp. 36.400.000 

Kendaraan Dinas : rutin/Berkala kendaraan SDM Orang 

Roda 4 Unit 2 dinas/operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas : Unit 2 

Roda 2 Unit 2 Roda 4 dan Roda 2 

Out Come : Terlaksananya kegiatan Dinas Bulan 12 

yang didukung oleh sarana 

yang memadai 

Terpenuhinya peralatan Unit 1 Pemeliharaan Input : Dana Rp. 2.960.000 

pemeliharaan rutin/Berkala peralatan Output : Terpenuhinya pemeliharaan Unit 1 

gedung kantor Gedung Kantor peralatan gedung kantor 

Out Come : Lancarnya operasional kantor Bulan 12 

Terpeliharanya Unit 20 Pemeliharaan Input : Dana Rp. 3.750.000 

Mebeulair rutin/Berkala Mebeulair Output : Terlaksananya pemeliharaan Unit 20 

mebeulair 

Out Come : Meningkatnya kualitas Bulan 12 

mebeulair untuk mendukung 

kinerja 

Tersedianya sarana kantor Unit 6 Pengadaan Peralatan Input : Dana Rp. 48.890.000 

berupa Laptop, Komputer gedung kantor SDM Orang - 

dan Infocus Output : Tersedianya Peralatan Unit 6 

Gedung kantor 

Out Come : Meningkatnya kualitas sarana 


4. Meningkatnya Terpenuhinya pakaian Orang 35 Program Peningkatan Pengadaan pakaian Input : Dana Rp. 10.500.000 

Kinerja Aparatur khusus bagi aparatur disiplin Aparatur khusus hari tertentu Output : Terpenuhinya seragam Orang 35 

hari-hari tertentu 

Out Come : Meningkatnya disiplin aparatur Jenis 2

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

5. Terukurnya capaian Terlaksananya - - Program Peningkatan Penyusunan Laporan Input : Dana Rp. 8.550.000 

Kinerja SKPD Penyusunan Pengembangan Sistem Kinerja dan ikhtisar Output : Terlaksananya tahun 1 

Laporan / LAKIP Pelaporan Capaian Realisasi KinerjaSKPD Penyusunan Laporan 

Kinerja dan Keuangan Out Come : Tersusunnya buku 14 

Buku Laporan tahunan 

LAKIP dan LKPJ 

6. Meningkatkan Pengelolaan Terlaksananya Lokasi 1 Program Pengelolaan Koordinasi Pengelolaan Input : Dana Rp. 64.853.000 

Areal Pemakaman perbaikan pagar Areal Pemakaman Areal Pemakaman SDM 

pengecatan/pelaburan Output : Terlaksnanya perbaikan pagar Lokasi 1 

& pembuatan batu nisan pengecatan/pelaburan dan 

pembuatan batu nisan 

Out Come : Terpeliharanya sarana dan Lokasi 1 

prasarana TMP Surya Kencana 

7. Menurunnya jumlah PMKS Terlatihnya WRSE Orang 100 Program Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 62.500.000 

dan Karang Taruna Pemberdayaan Fakir bagi PMKS dan PSKS SDM Orang 

Miskin, Komunitas (Karang Taruna) Output : Terlatihnya WRSE Orang 100 

Adat Terpencil (KAT) dan Karang Taruna 

dan Penyandang Out Come : Peserta Pelatihan % 80 

Masalah Kesejahteraan dapat berusaha mandiri serta 

Sosial (PMKS) Lainnya dapat meningkatkan 

penghasilan 

8. Menurunnya Pertumbuhan % 10 Program Monitoring, Evaluasi Input : Dana Rp. 30.000.000 

PMKS Pemberdayaan Fakir dan Pelaporan Output : Meningkatnya partisipasi Org 14 

Miskin, Komunitas Out Come : Terlaksananya Klp 35 

Adat Terpencil (KAT) Monitoring KUBE 

dan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 

9. Terbinanya SDM Orang 82 Program Pemberdayaan Peningkatan kualitas SDM Input : Dana Rp. 50.000.000 

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial SDM Orang -

Masyarakat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ooutput : - Terlatihnya Peserta Peksos Orang 100 

dari Karang Taruna, PSM dan 

Orsos tentang UKS 

- Terseleksinya Karang Taruna Orang 2 

dan PSM Berprestasi Tk. Kota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

Meningkatnya jumlah Unit 9 Sukabumi 

sarana - sarana sosial - Terkirimnya Peserta Bimtek, Orang 60 

(Panti, PA dan PW) rakor, Diklat diluar Kota 

Sukabumi 

Out Come : Dapat melaksanakan pelayanan % 60 

sosial di masyarakat 

10. Terbinanya WTS dan Orang 250 Program Pelayanan Pelaksanaan KIE Input : Dana Rp. 89.970.000 

Gepeng dan Rehabilitasi Sosial dan kampanye sosial SDM 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Output : Terbinanya WTS dan Gepeng Orang 250 

Out Come : Meningkatnya keteampilan % 80 

WTS dan Gepeng 

Terbinanya Anak Jalanan Orang 50 Program Pelayanan Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 58.765.000 

dan Rehabilitasi Sosial dan Praktek Belajar SDM 

Kesejahteraan Sosial Kerja bagi Anak Output : Terbinanya Anak Jalanan Orang 200 

Anak Jalanan 

Out Come ; Adanya Perubahan Sikap % 80 

dan Perilaku Anjal 

Terlaksananya Fasilitasi Orang 150 Program Pelayanan Penanganan Masalah- Input : Dana Rp. 47.035.000 

Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Masalah Strategis yang SDM Orang - 

bagi orang terlantar Kesejahteraan Sosial menyangkut tanggap Output : - Terlaksananya Fasilitasi 

dan korban bencana cepat darurat dan pengembalian orang terlantar Orang 150 

kejadian luar biasa Out Come : Masyarakat mendapatkan % 50 

Tertanganinya PMKS % 10 perlindungan sosial 

11. Terbinanya Terlatihnya Penyandang Orang 15 Program Pembinaan Pendidikan dan Input : Dana Rp. 25.000.000 

para Penyandang Penyandang Cacat para Penyandang Pelatihan bagi Penyan- SDM Orang - 

Cacat dan EksTrauma bidang keterampilan Cacat dan EksTrauma dang Cacat dan Eks Output : Terlasananya Penyandang Cacat Orang 15 

menjahit mesin garmen Trauma bidang menjahit 

Out Come : Penyandang Cacat % 75 

dapat bekerja di Perusahaan 

Garment

12. Meningkatnya kompetensi Penentuan UMK 2009 Orang 50 Program Perlindungan Fasilitasi Penyelesaian Input : Dana Rp. 61.503.000 

,daya saing dan perlindu- dan Pengembangan Prosedur Pemberian SDM Orang 

ngan tenaga kerja Lembaga Ketenaga Perlindungan Hukum dan Output : Penentuan UMK 2009 Perusahaan 50 

kerjaan Jaminan Sosial Standar Pengajian perusahaan 

di Kota Sukabumi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

Out Come : Dokumen digunakan sebagai % 80 

bahan penetapan UMK Tahun 2009 

oleh Gubernur Jawa Barat 

Pelaksanaan K3 Perusa- 439 Program Perlindungan Peningkatan Pengawasan, Input : Dana Rp. 118.297.000 

haan dan Pengembangan Perlindungan dan SDM 

Lembaga Ketenaga Hukum terhadap Output : Sosialisasi UMK Perusahaan 500 

kerjaan Keselamatan dan Monitoring THR 

Kesehatan Kerja Perusahaan mengetahui UMK 

Tahun 2009 

Terpelihnya Perusahaan Pembina 

terbaik tenaga kerja wanita dan 

Pekerja Teladan Tk. Kota Sukabumi 

Tahun 2009 

Terlaksananya UU no. 71/1981 

tentang Wajib lapor perusahaan 

Menurunnya kasus-kasus % 5 Out Come : Tersosialisasinya UMK 2009 % 80 

perselisihan Termonitoring THR sebanyak 

182 perusahaan 

Terpilihnya Perusahaan pembina 



Tahun 2009 ke Provinsi 

Terlaksananya UU No. 71/1981 

13. Terlatihnya pencari kerja Orang 100 Program Peningkatan Kerjasama Diklat Input : Dana Rp. 98.500.000 

dalam bidang Kesempatan Kerja bidang bahasa SDM Orang - 

bahasa Korea dan Elektro Korea dan Elektro Output : Terlatihnya pencari kerja Orang 80 

dalam bidang keterampilan 

kerja bidang bahasa 

Korea dan Elektro 

Out Come : Meningkatnya keahlian Orang 80

Pencari Kerja di bidang 

Bahasa dan Elektro 

14. Terserapnya Tenaga Kerja % 22,5 Program Peningkatan Pembangunan Input : Dana Rp. 1.060.000 

di Pasar Kerja/ pencari Kualitas dan Produkti- Balai Latihan Kerja Output : Gedung BLK Unit 1 

kerja yang ditempatkan fitas Tenaga Kerja Out Come : Tersedianya % 80 

Sarana Pelatihan Kerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

15. Tumbuhnya Pemahaman Meningkatnya Orang 350 Program Sosialisasi Program Input : Dana Rp. 65.940.000 

Aparat tehadap kesadaran masyarakat Transmigrasi Regional Transmigrasi Regional Output : Sosialisasi Program Orang 350 

Program Transmigrasi terhadap transmigrasi Transmigrasi Regional 

di 7 Kecamatan 

Terpenuhinya kuota KK 10 Out Come : Adanya Pemahaman % 80 

pengiriman transmigran Aparat terhadap 

Program Transmigrasi 

16. Meningkatnya pemahaman Terpantaunya Orang 125 Program Pemantauan dan Input : Dana Rp. 31.095.000 

masyarakat terhadap Kejadian Bencana Pencegahan dan Penyebarluasan Output : Sosialisasi Program Orang 150 

bencana Penanggulangan Informasi Bencana Pencegahan dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam 

Tertanganinya korban % 100 Out Come : Adanya pemahaman dan % 75 

bencana kesiagaan masyarakat 

terhadap kejadian bencana


SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA TINGKAT 

CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Terpenuhinya Gaji 12 

pegawai tepat waktu 

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 

TAHUNAN 2009 

Meningkatkan Pelayanan Terpenuhinya Jasa 12 

Administrasi Perkantoran 

Surat Menyurat 

Terpenuhinya Jasa 36 



Terbayarnya 12 

Honorarium Pegawai 

Tidak Tetap 

Terpenuhinya Jasa 12 

Kebersihan Kantor 

Terpeliharanya 1 

Peralatan Kerja 

Terpenuhinya Alat 24 

Tulis Kantor 

Terpenuhinya barang 12 

cetakan dan 

penggandaan

SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Terpenuhinya alat - 12 

alat listrik/penerangan 

didalam dan luar 

gedung 

Terpenuhinya bahan 12 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Terpenuhinya 12 

makanan dan minuman 

Rapat-rapat koordinasi 12 

dan konsultasi dalam 

dan luar daerah 

Meningkatnya sarana Terpeliharanya gedung 1 

prasarana pendukung 

kantor 

kenyamanan kerja 

Terpeliharanya 

Kendaraan Dinas : 

Roda 4 2 

Roda 2 2 

Terpenuhinya peralatan 1 

pemeliharaan 

gedung kantor 

Terpeliharanya 20 

Mebeulair

SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Tersedianya sarana kantor 6 

berupa Laptop, Komputer 

dan Infocus 

Meningkatnya Terpenuhinya pakaian 35 

Kinerja Aparatur 

khusus bagi aparatur 

Terukurnya capaian Terlaksananya - 

Kinerja SKPD 

Penyusunan 

Laporan / LAKIP 

Meningkatkan Pengelolaan Terlaksananya Lokasi 1 1 100 

Areal Pemakaman 

perbaikan pagar 

pengecatan/pelaburan 

& pembuatan batu nisan 

Terlatihnya WRSE Orang 100 100 100 

dan Karang Taruna 

Menurunnya pertumbuhan PMKS % 10 5,5 178 

Terbinanya SDM Kesejahteraan Sosial Orang 82 72 87,8 

Masyarakat 

Meningkatnya jumlah sarana sosial Unit 9 11 122 

/panti 

Terbinanya WTS dan Orang 250 331 132 

Gepeng

SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Terbinanya Anak Jalanan Orang 50 50 100 

Terlaksananya Fasilitasi Perlindungan Orang 150 284 189,3 

Sosial bagi orang terlantar 

dan korban bencana 

Tertanganinya PMKS baru % 10 6,8 68 

Terlatihnya Penyandang Orang 15 15 100 

Penyandang Cacat 

bidang keterampilan 

menjahit mesin garmen 

Meningkatnya Kompetensi, daya saing dan - Penentuan UMK 2009 Orang 50 50 100 

perlindungan tenaga kerja Rp. 770000 770000 100 

- Pelaksanaan K3 Perusahaan 439 439 100 

- Menurunnya jumlah kasus-kasus Kasus 5 4 125 

perselisihan 

- Jumlah Perusahaan yang telah % 80 80 100 

membayar upah sesuai UMK 

Terlatihnya pencari kerja orang 100 80 80 

dalam bidang 

bahasa Korea dan Elektro 

Terserapnya Tenaga Kerja di % 22,5 25,6 113,7 

Pasar Kerja/Pencari kerja yang 

ditempatkan 

Tumbuhnya Pemahaman Meningkatnya kesadaran masyarakat Orang 350 350 100 

Aparat tehadap 

terhadap transmigrasi


SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Terpenuhinya kuota pengiriman KK 10 10 100 

transmigran 

Meningkatnya pemahaman Terpantaunya Kejadian 50 55 110 

masyarakat terhadap 

Kejadian Bencana 

bencana 

Tertanganinya korban bencana % 100 100 100

AN PENCAPAIAN SASARAN 

TAHUNAN 2009 

KET. 

7

KET. 

7

KET. 

7

KET. 

7

KET. 

7

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

TAHUNAN 2009 


KEGIATAN 

PROGRAM 

URAIAN 

INDIKATOR KINERJA 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Belanja Tidak Belanja Pegawai Input : Dana Rp. 1.013.305.000 1.370.547.493 135,26 

Lansung SDM Orang 

Output : Terpenuhinya Gaji Pegawai Bulan 12 13 108,3 

tepat waktu 

Out Come : Meningkatnya Kinerja Pegawai Bulan 12 13 108,3 

Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Input : Dana Rp. 1.750.000 1.750.000 100 

Admininstrasi Menyurat/Benda Pos SDM Orang 

Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Surat Bulan 12 12 100 

Menyurat 

Out Come : Lancarnya Surat Menyurat Bulan 12 12 100 

Surat-surat dapat tersampaikan 

Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 19.200.000 19.200.000 100 

Admininstrasi Komunikasi, Sumber Daya SDM Orang 

Perkantoran Air dan Listrik Output : Terpenuhinya Jasa Rekening 36 36 100 



Out Come : Terlaksananya tugas yang didukung Bulan 12 12 100 

sarana yang memadai 

Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 24.480.000 26.430.000 107,97 

Admininstrasi Administrasi Keuangan SDM Orang 

Perkantoran Output : Terbayarnya honorarium Bulan 12 13 108,3 

honorer tidak tetap (TKK) 

Out Come : Tercapainya efektifitas kerja Bulan 12 13 108,3 

Program Pelayanan Penyediaan Jasa Input : Dana Rp. 1.264.000 26.430.000 2.090,98 

Admininstrasi Kebersihan Kantor Output : Terpenuhinya Alat Kebersihan Bulan 12 12 100,0 

Perkantoran Kantor 

Out Come : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Bulan 12 12 100,0

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Pelayanan Jasa Perbaikan Input : Dana Rp. 10.800.000 10.800.000 100 

Peralatan Kerja SDM 

Output : Terpaliharanya Peralatan Kerja Unit 1 1 100 

Out Come : Tercapainya efisiensi dan efek- Bulan 12 12 100 

tifitas kerja 

Penyediaan Alat Tulis Input : Dana Rp. 21.235.000 21.235.000 100 

Kantor Output : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Jenis 24 24 100 

Out Come : Lancarnya Administrasi Kantor Bulan 12 12 100 

Penyediaan Barang Input : Dana Rp. 27.555.000 27.555.000 100 

cetakan dan penggandaan Output : Terpenuhinya barang Bulan 12 12 100 

cetakan dan fotocopy 

Out come : Tercapainya kegiatan kantor Bulan 12 12 100 

yang efisien 

Penyediaan komponen Input : Dana Rp. 2.960.000 2.960.000 100 

Instalasi Output : Terpenuhinya alat-alat Bulan 12 12 100 

Listrik/Penerangan listrik/penerangan 

didalam dan luar gedung kantor 

Out Come : Lancarnya operasional kantor Bulan 12 12 100 


Penyediaan bahan Input : Dana Rp. 4.080.000 4.080.000 100 

bacaan dan peraturan Output : Terpenuhinya media informasi Bulan 12 12 100 

perundang-undangan Out Come : Meningkatnya wawasan dan Bulan 12 12 100 

pengetahuan Aparatur 

Penyediaan makanan Input : Dana Rp. 18.000.000 18.000.000 100 

dan minuman Output : Terpenuhinya makanan dan Bulan 12 12 100 

minuman untuk rapat 

Out Come : Terselenggaranya makanan Bulan 12 12 100 

dan minuman tamu 

SPPD dalam dan luar Input : Dana Rp. 61.100.000 85.030.000 139,17 

Output : Tercapainya kerjasama antar Bulan 12 12 100 

instansi di dalam dan luar Daerah

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Out Come : Meningkatnya kerjasama Bulan 12 12 100 

antar daerah 

Program peningkatan Pemeliharaan rutin/ Input : Dana Rp. 20.121.000 20.121.000 100 

Sarana dan Prasarana Berkala Gedung Kantor Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Unit 1 1 100 

gedung kantor Out Come : Meningkatnya kualitas Gedung Kantor Bulan 12 12 100 

untuk menunjang kinerja 

Pemeliharaab Input : Dana Rp. 36.400.000 36.400.000 100 

rutin/Berkala kendaraan SDM Orang 

dinas/operasional Output : Terpeliharanya kendaraan dinas : Unit 2 2 100 

Roda 4 dan Roda 2 

Out Come : Terlaksananya kegiatan Dinas Bulan 12 12 100 

yang didukung oleh sarana 

yang memadai 

Pemeliharaan Input : Dana Rp. 2.960.000 2.960.000 100 

rutin/Berkala peralatan Output : Terpenuhinya pemeliharaan Unit 1 1 100 

Gedung Kantor peralatan gedung kantor 

Out Come : Lancarnya operasional kantor Bulan 12 12 100 

Pemeliharaan Input : Dana Rp. 2.960.000 2.960.000 100 

rutin/Berkala Mebeulair Output : Terlaksananya pemeliharaan Unit 1 1 100 

mebeulair 

Out Come : Meningkatnya kualitas Bulan 12 12 100 

mebeulair untuk mendukung 

kinerja 

Pengadaan Peralatan Input : Dana Rp. 48.890.000 48.890.000 100 

gedung kantor SDM Orang - 

Output : Tersedianya Peralatan Unit 6 6 100 

Gedung kantor 

Out Come : Meningkatnya kualitas sarana 


Program Peningkatan Pengadaan pakaian Input : Dana Rp. 10.500.000 2.960.000 2.960.000 

disiplin Aparatur khusus hari tertentu Output : Terpenuhinya seragam Orang 35 1 1

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

hari-hari tertentu 

Out Come : Meningkatnya disiplin aparatur Jenis 2 12 12 

Program Peningkatan Penyusunan Laporan Input : Dana Rp. 8.550.000 2.960.000 2.960.000 

Pengembangan Sistem Kinerja dan ikhtisar Output : Terlaksananya tahun 1 1 1 

Pelaporan Capaian Realisasi KinerjaSKPD Penyusunan Laporan 

Kinerja dan Keuangan Out Come : Tersusunnya buku 14 12 12 

Buku Laporan tahunan 

LAKIP dan LKPJ 

Program Pengelolaan Koordinasi Pengelolaan Input : Dana Rp. 64.853.000 

Areal Pemakaman Areal Pemakaman SDM 

Output : Terlaksnanya perbaikan pagar Lokasi 1 1 100 

pengecatan/pelaburan dan 


Out Come : Terpeliharanya sarana dan Lokasi 1 1 100 


Program Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 62.500.000 

Pemberdayaan Fakir bagi PMKS dan PSKS SDM Orang 

Miskin, Komunitas (Karang Taruna) Output : Terlatihnya WRSE Orang 100 100 100 


dan Penyandang Out Come : Peserta Pelatihan % 80 80 100 



penghasilan 

Program Monitoring, Evaluasi Input : Dana Rp. 30.000.000 30.000.000 100 

Pemberdayaan Fakir dan Pelaporan Output : Meningkatnya partisipasi Orang 14 14 100 

Miskin, Komunitas Out Come : Terlaksananya Klp 35 25 71,4 




Sosial (PMKS) Lainnya

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Program Pemberdayaan - Peningkatan kualitas SDM Input : Dana Rp. 50.000.000 49.524.000 99,05 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp. 62.500.000 59.545.000 95,2 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat SDM Orang - 

- Peningkatan Jejaring Ooutput : - Terlatihnya Peserta Peksos Orang 100 100 100 

Kerjasama Pelaku-pelaku UKS dari Karang Taruna, PSM dan 


- Terseleksinya Karang Taruna Orang 2 2 100 



- Terkirimnya Peserta Bimtek, Orang 60 50 83 

rakor, Diklat diluar Kota 


Out Come : Dapat melaksanakan pelayanan % 60 75 125 


Program Pelayanan Pelaksanaan KIE Input : Dana Rp. 89.970.000 89.114.900 99,05 

dan Rehabilitasi Sosial dan kampanye sosial SDM 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Output : Terbinanya WTS dan Gepeng Orang 250 331 132 

Out Come : Meningkatnya keteampilan % 80 100 


Program Pelayanan Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 58.765.000 58.751.250 99,06 


Kesejahteraan Sosial Kerja bagi Anak Output : Terbinanya Anak Jalanan Orang 200 338 169 

Anak Jalanan 

Out Come ; Adanya Perubahan Sikap % 80 80 100 


Program Pelayanan Penanganan Masalah- Input : Dana Rp. 70.063.000 89.263.000 127,4 

dan Rehabilitasi Sosial Masalah Strategis yang SDM Orang - 

Kesejahteraan Sosial menyangkut tanggap Output : - Terlaksananya Fasilitasi

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

cepat darurat dan pengembalian orang terlantar Orang 150 284 189,3 

kejadian luar biasa Out Come : Masyarakat mendapatkan % 50 75 150 

perlindungan sosial 

Program Pembinaan Pendidikan dan Input : Dana Rp. 25.000.000 25.000.000 100 

para Penyandang Pelatihan bagi Penyan- SDM Orang - - 

Cacat dan EksTrauma dang Cacat dan Eks Output : Terlasananya Penyandang Cacat Orang 15 15 100 

Trauma bidang menjahit 

Out Come : Penyandang Cacat % 75 70 93,3 


Garment 

Program Perlindungan Fasilitasi Penyelesaian Input : Dana Rp. 61.503.000 61.503.000 100 

dan Pengembangan Prosedur Pemberian SDM Orang 

Lembaga Ketenaga Perlindungan Hukum dan Output : Penentuan UMK 2009 Perusahaan 50 50 100 

kerjaan Jaminan Sosial Standar Pengajian perusahaan Rp. 770000 770000 100 


Out Come : Dokumen digunakan sebagai % 80 80 100 



Program Perlindungan Peningkatan Pengawasan, Input : Dana Rp. 118.297.000 118.297.000 100 

dan Pengembangan Perlindungan dan SDM 

Lembaga Ketenaga Hukum terhadap Output : Sosialisasi UMK Perusahaan 500 500 100 



Tahun 2009 




Tahun 2009 

Terlaksananya UU no. 71/1981

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 


Out Come : Tersosialisasinya UMK 2009 % 80 80 100 

Termonitoring THR sebanyak 


Terpilihnya Perusahaan pembina 





Program Peningkatan Kerjasama Diklat Input : Dana Rp. 98.500.000 98.500.000 100 

Kesempatan Kerja bidang bahasa SDM Orang - 

Korea dan Elektro Output : Terlatihnya pencari kerja Orang 80 80 100 




Out Come : Meningkatnya keahlian Orang 80 80 100 



Program Peningkatan Pembangunan Input : Dana Rp. 1.060.000.000 1.060.000.000 100 

Kualitas dan Produkti- Balai Latihan Kerja Output : Gedung BLK Unit 1 1 100 

fitas Tenaga Kerja Out Come : Tersedianya % 80 100 100 


Program Sosialisasi Program Input : Dana Rp. 65.940.000 65.940.000 100 

Transmigrasi Regional Transmigrasi Regional Output : Sosialisasi Program Orang 350 350 100 

Transmigrasi Regional 


Out Come : Adanya Pemahaman % 80 100 125 

Aparat terhadap 


Program Pemantauan dan Input : Dana Rp. 31.095.000 31.095.000 100 

Pencegahan dan Penyebarluasan Output : Sosialisasi Program Orang 150 150 100 

Penanggulangan Informasi Bencana Pencegahan dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Out Come : Adanya pemahaman dan % 75 75 100 

kesiagaan masyarakat 


AN KINERJA KEGIATAN 

AHUNAN 2009 

KET. 

8

KET. 

8

KET. 

8 

100 

100

KET. 

8 

100 

100 

100 

100

KET. 

8

KET. 

8

KET. 

8

KET. 

8


SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatkan Pengelolaan Terlaksananya Lokasi 1 1 100 

Areal Pemakaman 

perbaikan pagar 

pengecatan/pelaburan 

& pembuatan batu nisan 

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 

TAHUNAN 2009 

Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Terlatihnya WRSE Orang 100 100 100 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan Karang Taruna 

Menurunnya pertumbuhan PMKS % 10 5,5 178 

Terbinanya SDM Kesejahteraan Sosial Orang 82 72 87,8 

Masyarakat 

Meningkatnya jumlah sarana sosial Unit 9 11 122 

/panti 

Terbinanya WTS dan Orang 250 331 132 

Gepeng 

Terbinanya Anak Jalanan Orang 50 50 100 

Terlaksananya Fasilitasi Perlindungan Orang 150 284 189,3 

Sosial bagi orang terlantar 

dan korban bencana 

Tertanganinya PMKS baru % 10 6,8 68

SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

Terlatihnya Penyandang Orang 15 15 100 

Penyandang Cacat 

bidang keterampilan 

menjahit mesin garmen 

Meningkatnya Kompetensi, daya saing dan - Penentuan UMK 2009 Orang 50 50 100 

perlindungan tenaga kerja Rp. 770000 770000 100 

- Pelaksanaan K3 Perusahaan 439 439 100 

- Menurunnya jumlah kasus-kasus Kasus 5 4 125 

perselisihan 

- Jumlah Perusahaan yang telah % 80 80 100 

membayar upah sesuai UMK 

Terlatihnya pencari kerja orang 100 80 80 

dalam bidang 

bahasa Korea dan Elektro 

Terserapnya Tenaga Kerja di % 22,5 25,6 113,7 

Pasar Kerja/Pencari kerja yang 

ditempatkan 

Tumbuhnya Pemahaman Meningkatnya kesadaran masyarakat Orang 350 350 100 

Aparat tehadap 

terhadap transmigrasi 


Terpenuhinya kuota pengiriman KK 10 10 100 

transmigran 

Meningkatnya pemahaman Terpantaunya Kejadian 50 55 110 

masyarakat terhadap 

Kejadian Bencana 

bencana 

Tertanganinya korban bencana % 100 100 100

SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6

AN PENCAPAIAN SASARAN 

TAHUNAN 2009 

KET. 

7

KET. 

7

KET. 

7

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 

TAHUNAN 2009 


KEGIATAN 

PROGRAM 

URAIAN 


SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Program Pengelolaan Koordinasi Pengelolaan Input : Dana Rp. 64.853.000 

Areal Pemakaman Areal Pemakaman SDM 

Output : Terlaksnanya perbaikan pagar Lokasi 1 1 100 

pengecatan/pelaburan dan 


Out Come : Terpeliharanya sarana dan Lokasi 1 1 100 


Program Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 62.500.000 

Pemberdayaan Fakir bagi PMKS dan PSKS SDM Orang 

Miskin, Komunitas (Karang Taruna) Output : Terlatihnya WRSE Orang 100 100 100 


dan Penyandang Out Come : Peserta Pelatihan % 80 80 100 



penghasilan 

Program Monitoring, Evaluasi Input : Dana Rp. 30.000.000 30.000.000 100 

Pemberdayaan Fakir dan Pelaporan Output : Meningkatnya partisipasi Orang 14 14 100 

Miskin, Komunitas Out Come : Terlaksananya Klp 35 25 71,4 




Sosial (PMKS) Lainnya

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Program Pemberdayaan - Peningkatan kualitas SDM Input : Dana Rp. 50.000.000 49.524.000 99,05 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp. 62.500.000 59.545.000 95,2 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat SDM Orang - 

- Peningkatan Jejaring Ooutput : - Terlatihnya Peserta Peksos Orang 100 100 100 

Kerjasama Pelaku-pelaku UKS dari Karang Taruna, PSM dan 


- Terseleksinya Karang Taruna Orang 2 2 100 



- Terkirimnya Peserta Bimtek, Orang 60 50 83 

rakor, Diklat diluar Kota 


Out Come : Dapat melaksanakan pelayanan % 60 75 125 


Program Pelayanan Pelaksanaan KIE Input : Dana Rp. 89.970.000 89.114.900 99,05 

dan Rehabilitasi Sosial dan kampanye sosial SDM 

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Output : Terbinanya WTS dan Gepeng Orang 250 331 132 

Out Come : Meningkatnya keteampilan % 80 100 


Program Pelayanan Pelatihan Keterampilan Input : Dana Rp. 58.765.000 58.751.250 99,06 


Kesejahteraan Sosial Kerja bagi Anak Output : Terbinanya Anak Jalanan Orang 200 338 169 

Anak Jalanan 

Out Come ; Adanya Perubahan Sikap % 80 80 100 


Program Pelayanan Penanganan Masalah- Input : Dana Rp. 70.063.000 89.263.000 127,4 

dan Rehabilitasi Sosial Masalah Strategis yang SDM Orang - 

Kesejahteraan Sosial menyangkut tanggap Output : - Terlaksananya Fasilitasi 

cepat darurat dan pengembalian orang terlantar Orang 150 284 189,3 

kejadian luar biasa Out Come : Masyarakat mendapatkan % 50 75 150 

perlindungan sosial

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 

Program Pembinaan Pendidikan dan Input : Dana Rp. 25.000.000 25.000.000 100 

para Penyandang Pelatihan bagi Penyan- SDM Orang - - 

Cacat dan EksTrauma dang Cacat dan Eks Output : Terlasananya Penyandang Cacat Orang 15 15 100 

Trauma bidang menjahit 

Out Come : Penyandang Cacat % 75 70 93,3 


Garment 

Program Perlindungan Fasilitasi Penyelesaian Input : Dana Rp. 61.503.000 61.503.000 100 

dan Pengembangan Prosedur Pemberian SDM Orang 

Lembaga Ketenaga Perlindungan Hukum dan Output : Penentuan UMK 2009 Perusahaan 50 50 100 

kerjaan Jaminan Sosial Standar Pengajian perusahaan Rp. 770000 770000 100 


Out Come : Dokumen digunakan sebagai % 80 80 100 



Program Perlindungan Peningkatan Pengawasan, Input : Dana Rp. 118.297.000 118.297.000 100 

dan Pengembangan Perlindungan dan SDM 

Lembaga Ketenaga Hukum terhadap Output : Sosialisasi UMK Perusahaan 500 500 100 



Tahun 2009 




Tahun 2009 

Terlaksananya UU no. 71/1981 


Out Come : Tersosialisasinya UMK 2009 % 80 80 100 

Termonitoring THR sebanyak 


Terpilihnya Perusahaan pembina

PROGRAM 

URAIAN 


KEGIATAN 

SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET) 

REALISASI 

PERSENTASE 

PENCAPAIAN 


CAPAIAN 

(TARGET) 

1 2 3 

4 5 6 7 





Program Peningkatan Kerjasama Diklat Input : Dana Rp. 98.500.000 98.500.000 100 

Kesempatan Kerja bidang bahasa SDM Orang - 

Korea dan Elektro Output : Terlatihnya pencari kerja Orang 80 80 100 




Out Come : Meningkatnya keahlian Orang 80 80 100 



Program Peningkatan Pembangunan Input : Dana Rp. 1.060.000.000 1.060.000.000 100 

Kualitas dan Produkti- Balai Latihan Kerja Output : Gedung BLK Unit 1 1 100 

fitas Tenaga Kerja Out Come : Tersedianya % 80 100 100 


Program Sosialisasi Program Input : Dana Rp. 65.940.000 65.940.000 100 

Transmigrasi Regional Transmigrasi Regional Output : Sosialisasi Program Orang 350 350 100 

Transmigrasi Regional 


Out Come : Adanya Pemahaman % 80 100 125 

Aparat terhadap 


Program Pemantauan dan Input : Dana Rp. 31.095.000 31.095.000 100 

Pencegahan dan Penyebarluasan Output : Sosialisasi Program Orang 150 150 100 

Penanggulangan Informasi Bencana Pencegahan dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam 

Out Come : Adanya pemahaman dan % 75 75 100 

kesiagaan masyarakat 


AN KINERJA KEGIATAN 

AHUNAN 2009 

KET. 

8

KET. 

8

KET. 

8

KET. 

8

PENETAPAN KINERJA 

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KOTA SUKABUMI 

NO. PROGRAM UTAMA SASARAN 

IK. OUTPUT 

IK. OUTCOME 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET 

ANGGARAN 

1 2 3 4 5 4 5 6 

1. Belanja Pegawai Meningkatnya Terpenuhinya Gaji Pegawai 12 bulan Tercapainya efektifitas 12 bulan 1.013.305.000 

Kesejahteraan Pegawai 

kerja pegawai 

2. Program Pelayanan Meningkatkan Terpenuhinya Jasa 12 bulan Surat - surat 12 bulan 1.750.000 

Administrasi Pelayanan Adiministrasi Surat - Menyurat dapat tersampaikan 

Perkantoran 

Perkantoran 

Honorarium Pegawai 2 orang Tercapainya efektifitas 2 orang 24.480.000 

Tidak Tetap 

kerja 

Terpenuhinya Alat 12 bulan Terpeliharanya 12 bulan 1.264.000 

Kebersihan Kantor 

kebersihan kantor 

Terpeliharanya 3 jenis Lancarnya 3 jenis 10.800.000 

peralatan kerja 

Kegiatan kerja 

Terpenuhinya Alat Tulis 20 jenis Terselenggaranya 20 jenis 21.235.000 

Kantor 

Administrasi Perkantoran 

Terpenuhinya barang 12 bulan Tercapainya 12 bulan 27.555.000 

cetakan dan penggandaan 

Kegiatan Kantor 

Terpenuhinya alat-alat 12 bulan Meningkatnya kualitas 12 bulan 2.960.000 

listrik/penerangan 

sarana penerangan 

didalam dan luar gedung 

didalam dan luar gedung 

kantor 

kantor

1 2 3 4 5 4 5 6 

Terpenuhinya bahan 12 bulan Meningkatnya wawasan 12 bulan 4.080.000 

bacaan dan 

dan pengetahuan 

media informasi 

Terpenuhinya 12 bulan Terpehuninya 12 bulan 18.000.000 



tamu dan rapat-rapat 

tamu dan rapat 

Terlaksananya koordinasi 12 bulan Meningkatnnya kerjasama 12 bulan 61.100.000 

dan konsultasi 

antar daerah dalam 

bidang sosnaker PB 

Program Sosnaker PB 

dalam dan luar daerah 

3. Program Peningkatan Meningkatnya Pengadaan 6 jenis Meningkatnya kualitas 6 jenis 48.890.000 

Sarana dan Prasarana sarana prasarana Peralatan gedung kantor sarana dan prasarana 

Aparatur gedung kantor pendukung kerja 

Terpeliharanya Terlaksananya kegiatan 36.400.000 

Kendaraan Dinas : 

dinas yang didukung 

Roda 4 2 unit oleh sarana yang memadai 2 unit 

Roda 2 2 unit 2 unit 

Terpenuhinya 12 bulan Meningkatnya kualitas 12 bulan 20.121.000 

pemeliharaan Rutin/Berkala 

gedung untuk 

gedung kantor 

menunjang kinerja 

Terpenuhinya 33 buah Meningkatnya kualitas 33 buah 3.750.000 

pemeliharaan rutin 


mebeulair 

4. Program Peningkatan Pengadaan pakaian Terpenuhinya kebutuhan 2 jenis Meningkatnya 2 jenis 10.500.000 

disiplin Aparatur khusus hari-hari seragam hari-hari tertentu disiplin Aparatur

tertentu 

1 2 3 4 5 4 5 6 

5. Program Peningkatan Penyusunan Terlaksananya 1 tahun Tersusunnya 1 tahun 8.550.000 

Pengembangan Sistem Laporan Kinerja dan Penyusunan Laporan buku Laporan LAKIP 

Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD Tahunan dan 14 buku LKPJ 

Kinerja dan Keuangan 

6. Program Pengelolaan Meningkatkan Terlaksananya Pemeliharaan 1 lokasi Terpeliharanya TMP 1 lokasi 64.853.000 

Areal Pemakaman Pengelolaan TMP berupa : 

Areal Pemakaman - Perbaikan pagar 

- pengecatan/pelaburan 

- pembuatan batu nisan 

7. Program Pelatihan Terlatihnya WRSE 100 orang Meningkatnya kemampuan 100 orang 62.500.000 

Pemberdayaan Fakir PMKS dan PSKS dan Karang Taruna dan keterampilan 

Miskin, Komunitas 

WRSE dan Karang Taruna 

Adat Terpencil (KAT) 




Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya 35 KUBE Dapat diketahui 35 KUBE 30.000.000 

Monitoring KUBE 

perkembangan KUBE 

8. Program Pemberdayaan Meningkatnya Terbinanya SDM 100 orang Meningkatnya SDM 100 orang 62.500.000 

Kelembagaan Kesejah- kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 3 orsos Kesejahteraan Sosial 3 orsos 

teraan Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Masyarakat 

Meningkatnya Terwujudnya 100 orang Meningkatnya koordinasi 100 orang 50.000.000 

kerjasama pelaku- Pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi masyarakat 

pelaku usaha, dibidang Kesejahteraan dalam kegiatan UKS 

Kesejahteraan Sosial Sosial

9. Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan 1. Terbinanya WTS dan Gepeng 250 orang Meningkatnya keterampilan WTS dan Gepeng 375 89.970.000 

dan Rehabilitasi Sosial rehabilitasi Kesejahteraan 2. Terbinanya Anak Jalanan melaui 200 orang Adanya Perubahan Sikap dan Perilaku 200 58.765.000 

Sosial Pelatihan Keterampilan Anak Jalanan 

1 2 3 4 5 4 5 6 

Fasilitasi Perlindungan 3. Terlaksananya Fasilitasi 150 orang Masyarakat mendapatkan 150 orang 70.093.000 

Sosial bagi Orang Pengembalian Perlindungan Sosial 

Terlantar dan Korban Orang Terlantar 

Bencana 

10. Program Pembinaan Terlatihnya Terlaksananya Pelatihan 15 Penyandang Cacat 15 orang 25.000.000 

para Penyandang para Penyandang bagi Penyandang dapat bekerja di perusahaan 

Cacat dan Eks Trauma Cacat Cacat sesuai kemampuannya 

11. Program Peningkatan Terserapnya Tenaga Pembanagunan Balai 1 unit Tersedianya sarana 1 unit 1.060.000.000 

kualitas dan produk- Kerja di Pasar Kerja Latihan Kerja Latihan Kerja 

tifitas Tenaga Kerja 

12. Program Peningkatan Terlatihnya Terlatihnya Pencari Kerja 80 orang Meningkatnya keterampilan 80 orang 98.500.000 

Kesempatan Kerja Pencari Kerja dalam bidang Keterampilan Pencari Kerja 

Bahasa Korea dan Elektro 

13. Program Perlindungan Terfasilitasinya Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen 61.503.000 

dan Pengembangan Penyelesaian Prosedur bagi tenaga kerja Penentuan UMK untuk 

Lembaga Tenaga Kerja Pemberian Perlindungan dan penentuan UMK 2009 Penetapan UMK 2009 oleh 

hukum dan jaminan sosial 

Gubernur Jawa Barat 

Tenaga Kerja 

Meningkatnya Pengawa- Tersedianya prosedur Terlaksananya 500 118.297.000 

san, Perlindungan Hukum K3, Sosialisasi UMK, Peraturan dan Perundang- perusahaan 

Hukum terhadap K3 Monitoring THR dan Wajib Undangan Ketenagakerjaan 

Lapor Perusahaan

14. Program Transmigrasi Meningkatnya Terlaksananya Sosialisasi Adanya Pemahaman 65.940.000 

Regional kesadaran masyarakat Program Transmigrasi Aparat dan Masyarakat 

terhadap Transmigrasi Regional bagi Aparat dan terhadap Program Transmigrasi 

Masyarakat 

Regional 

1 2 3 4 5 4 5 6 

15. Pencegahan dan Meningkatkan Terlaksananya Pemantauan 1 kali Adanya Pemahaman 1 kali 31.095.000 

Penanggulangan Pemahaman Masyarakat dan Penyebarluasan dan Kesiagaan masyarakat 

Korban Bencana Alam terhadap Bencana Informasi Bencana terhadap kejadian bencana

PENETAPAN KINERJA 

KANTORSOSIAL TENAGA KERJA KOTA SUKABUMI 

NO. PROGRAM UTAMA SASARAN 

IK. OUTPUT 

IK. OUTCOME 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET 

ANGGARAN 

1 2 3 4 5 4 5 6 

1. Program Pengelolaan Meningkatkan Terlaksananya Perbaikan 1 lokasi Terlaksananya Perbaikan 1 lokasi 35.216.000 

Areal Pemakaman Pengelolaan pagar, pengecatan/pelaburan, pagar, pengecatan/pelaburan, 

Areal Pemakaman pembuatan batu nisan pembuatan batu nisan 

2. Program Terlatihnya ketrampilan Terlatihnya WRSE 100 orang Terlatihnya WRSE 100 orang 50.000.000 

Pemberdayaan Fakir WRSE dan Karang Ta- dan Karang Taruna dan Karang Taruna 

Miskin, Komunitas 

runa 

Adat Terpencil (KAT) 




3. Program Pemberdayaan Meningkatnya Terbinanya SDM 82 orang Meningkatnya SDM 82 orang 65.255.000 

Kelembagaan Kesejah- kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial 

teraan Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Masyarakat 

4. Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan 1. Terbinanya WTS dan Gepeng 200 orang Terbinanya WTS dan Gepeng 200 orang 50.000.000 

dan Rehabilitasi Kesejah- rehabilitasi Kesejahteraan 2. Terbinanya Anak Jalanan 50 orang Terbinanya Anak Jalanan 50 orang 25.000.000 

teraan Sosial Sosial 3. Terlaksananya fasilitasi perlin- 170 orang Terlaksananya fasilitasi perlindungan 170 orang 47.035.000 

dungan sosial bagi orang ter- 

sosial bagi orang terlantar dan korban 

lantar dan korban bencana 

bencana

1 2 3 4 5 4 5 6 

5. Program Pembinaan Terbinanya para Penyan- Terlatihnya Penyandang Cacat 15 orang Terlatihnya Penyandang Cacat 15 orang 25.000.000 

para Penyandang dang Cacat bidang ketrampilan menjahit bidang ketrampilan menjahit 

Cacat dan Eks Trauma mesin garmen mesin garmen 

6. Program Perlindungan Terfasilitasi kesepakatan Penentuan UMK 2009 50 Perush Penentuan UMK 2009 50 Perush 46.643.000 

dan Pengembangan besaran UMK tahun 2009 Penentuan UMK 2009 439 Peker- Penentuan UMK 2009 439 Peker- 50.000.000 

Lembaga Ketenagakerja- di Kota Sukabumi ja ja 

an 

7. Program Peningkatan Meningkatnya penyerapan Terlatihnya Pencari Kerja 100 orang Terlatihnya Pencari Kerja 100 orang 75.000.000 

Kesempatan Kerja Pencari Kerja dalam bidang Keterampilan dalam bidang Keterampilan 

Kerja 

Kerja

Untitled - Pemerintah Kota Sukabumi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template ?