Download - Pemerintah Kota Sukabumi

KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap Puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi, karena atas 

rahmat dan ridho Nya lah RSUD R. Syamsudin, SH dapat menyelesaikan 

pertanggung jawaban yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Tahun 2009 sesuai 

amanat dari undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Intruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP 

RSUD R. Syamsudin, SH yang secara substantive merupakan wadah bagi pelaporan 

kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. 

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban 

pelaksanaan yang telah digariskan dan kebijaksaaan operasional instansi pencapaian 

visi dan misi RSUD R. Syamsudin, SH serta penjelasan tentang pengukuran kinerja, 

capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk Analisa 

efesiensi dan efektifitas kinerja kegiatan tahun berjalan. 

Laporan LAKIP tahun 2009 merupakan media pertanggungjawaban 

yang dikaitkan dengan Revisi Rencana Strategis RSUD R. Syamsudin, SH tahun 

2009 2013, hal ini merupakan wujud dari RSUD R. Syamsudin, SH untuk dapat 

menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi 

harapan masyarakat yaitu terwujudnya 

, dan dapat mencerminkan 

aparat pemirintah yang . 

LAKIP RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang 

perlu diperbaiki kearah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam upaya 

peningkatan kinerja RS yang dapat dipertanggung jawabkan dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat diterima dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta 

peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat kota Sukabumi khususnya dan masyarakat sekitar pada 

umumnya untuk masa yang akan datang. 

Sukabumi, 2010 

Direktur RSUD R. Syamsudin, SH 

Kota Sukabumi 

Dr. H. SUHERMAN, MKM 

NIP. 19550922 198410 1 001 

i 


Jl. Rumah Sakit No.1 Telp. (0266) 225 180 FAX. 212988 

Email : rsbunut@yahoo.com 

Quality Sy stem Certificate Reg. No. : 201-07/131 

A PUBLIC COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES 

TAHUN 2010 


DAFTAR ISI 

Kata Penganantar ....................................................................... i 

Daftar Isi ................................................................................... ii 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1 

1.1. Latar belakang ...................................................... 1 

1.2. Bidang Kewenangan .............................................. 7 

1.3. Core Kompeten ..................................................... 8 

1.4. Aspek Strtegis RSUD R. Syamsudin, SH ................... 9 

1.5. Struktur Organisasi ................................................ 10 

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA ............. 12 

2.1. Rencana Strategis ..................................................... 12 

2.2. Visi dan Misi RSUD R. Syamsudin, SH ......................... 14 

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategis .......................... 15 

2.4. Tujuan dan Sasaran ................................................. 16 

2.5. Prioritas Kegiatan ...................................................... 17 

2.6. Rencana Kerja .......................................................... 17 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 19 

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ..................................... 22 

3.2. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Sasaran .................... 24 

3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................. 26 

3.3.1 Pendapatan RSU ............................................. 28 

3.3.2. Belanja RSU ................................................... 30 

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 31 

LAMPIRAN : 

Lampiran 1 : Revisi Rencana Strategis RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009-2013 

Lampiran 2 : Revisi Rencana Kinerja Tahunan RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009 

Lampiran 3 : Revisi Penetapan Kinerja RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009 

Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Kegiatan RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009 

Lampiran 5 : Pengukuran Pencapaian Sasaran RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009 

Lampiran 6 : Analisa Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan 2009 

Lampiran 7 : Gerafik Indikator Kinerja Tahun 2009 dan Penjelasan Indikator 

Lampiran 8 : Struktur Organisasi 

ii 


Lampiran 1 : 

Revisi Renstra Strategis 

RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009-2013 


Lampiran 2 : 

Revisi Rencana Kinerja Tahunan 

RSUD R. Syamsudin, SH Tahun 2009 


Lampiran 3 : 

Revisi Penetapan Kinerja 



Lampiran 4 : 

Pengukuran Kinerja Kegiatan 



Lampiran 5 : 

Pengukuran Pencapaian Sasaran 



Lampiran 6 : 

Analisa Efisiensi & Efektivitas Kinerja Kegiatan 



Lampiran 7 : 

Grafik Indikator Kinerja 



Lampiran 8: 

Struktur Organisasi 

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi 


BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Terselenggaranya 

merupakan prasyarat bagi setiap 

iinstansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan serta cita 

cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur, dan 

sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat 

berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta 

bebas dari kurupsi, kolusi dan nepotisme. 

yang dimaksud adalah merupakan proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan 

and disebut (pemerintahan dan kepemerintahan), sedangkan 

praktek terbaik d 

komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu RSUD R. Syamsudin, SH dan 

pelanggan. Good Governance yang efektif me 

yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan 

demikian penerimaan konsep 

penyelenggaraan kekuasaaan 

pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. 

Terselenggaranya 

merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara. 

Untuk penyelenggaraannya diperlukan pengembangan dan penerapan 

LAKIP RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi 1

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga pelayanan 

kesehatan dapat menerima pelayanan yag konprehensif dengan sumber daya dapa 

berdayaguna, berhasil guna dan dapat memberikan kepuasan bersih serta 

bertanggungjawab serta bebas KKN. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi resposibilitas 

managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk 

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran 

aparatur brtanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep 

inilah yang membedakan adanya kegiatan terkendali ( 

) dan 

kegiatan yang tak terkendali ( 

). Kegiatan yang terkendali 

merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau 

suatu pihak. yang berarti bahwa kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, 

dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang dan tidak sebaliknya. 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai sesuatu perwujudan kewajiban 

untuk dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media birokrasi. 

Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban intansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah 

ditatapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang 

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan 


sebagai kelanjutan produk hukum tersebut diterbitkan Impres Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP). 

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1999 tentang AKIP setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk 

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

kepada Presiden. Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi agar 

instansi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. 

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, 

berdasarkan suatu sistem akuntabiilitas yang memadai. 

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian Kineraja dan 

alat pendorong terwujudnya 

. Dalam persfektif yang lebih luas, 

maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu 

merupakan dukungan dan peran aktif seluruh unit kerja RSUD R. Syamsudin, SH 

serta partisipasi masyarakat sekitar. 

Bertitik tolak dari Renstra menjadi salah satu aspek dasar dalam 

penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2009 dan Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansdi Pemerintah, penyusunan 

berdasarkan pada indikator (Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits), juga diatur 

mengenai metode, mekanisme dan tatacara pelaporannya. Oleh karena itu laporan 


keterangan pertanggungjawaban akhir tahun yang menjadi laporan kemajuan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD R Syamsudin, SH Pemerintah 

Kota Sukabumi yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. 

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2009. 

Pelaksanaan penyusunan LAKIP RSUD R. Syamsudin, S.H. tahun 2009 

dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi 

pelaksanaan LAKIP, yaitu: 

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur 

Renstra; 

6. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 


8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

9. Perturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001-2005; 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tanggal 5 Nopember Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan Kelas III di Rumah Sakit 

Umum Daerah ( RSUD ) R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi ( Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 10 Seri B-4 ) ; 

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tanggal 27 Nopember Nomor 21 Tahun 

2002 tentang Perubahan Peraturan Derah Kota Sukabumi Nomor 03 Tahun 

2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH. 

Kota Sukabumi ; 

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana 

Strategis (RENSTRA) Kota Sukabumi tahun 2003-2008; 

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2008 tentang pencabutan 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Penetapan RSUD R. Syamsudin, SH Kotamadya Daerah Tingkat 

II Sukabumi menjadi unit Swadana Daerah; 

14. Keputusan Walikota Sukabumi Tanggal 21 Nopember Nomor 230 Tahun 2001 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit 

Umum Daerah ( RSUD ) R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi ( Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 14 Seri B-8 ) ; 


15. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 253 Tahun 2002 tentang Tarif 

Pelayanan Tindakan Medik CT. Scanner, Treadmil, Hemodialisa, Ambulance di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 33 Seri D-21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 

Tahun 2005 ( Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 11 Seri E-6 ); 

16. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 210 tahun 2003 tentang Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Sukabumi tahun 2005; 

17. Keputusan Walikota Sukabumi tanggal 8 April Nomor 85 Tahun 2004 tentang 

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Ruang Perawatan Geriatri dan Stroke 

Intensive ( High Care Unit ) di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) 

R. Symasudin, SH. Kota Sukabumi ( Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2004 Nomor 24 Seri C-2 ) ; 

18. Keputusan walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang RSUD R. 

Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai SKPD yang menerapkan PPK-BLUD 

secara Penuh; 

19. Peraturan Walikota Sukabumi Tanggal 14 Desember Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Gedung Perawatan dan Fasilitas 

R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi ( Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2004 Seri C-3 ); 

20. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana kerja 

Pemerintah daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2006 ( Berita Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2006 Nomor 10 Seri E-5 ); 


1.2. Bidang Kewenangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 14 Ayat 1 terdapat 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota, salah satunya adalah Penanganan Bidang Kesehatan dan 

berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 227 Tahun 2004 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM ).Sebelas rincian Kewenangan Bidang Kesehatan yaitu : 

1.2.1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar 

1.2.2. Penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat 

1.2.3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang 

1.2.4. Penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular 

1.2.5. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar 

1.2.6. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan masyarakat 

1.2.7. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berbasis masyarakat 

1.2.8. Penyelenggaraan pelayanan keparmasian 

1.2.9. Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan 

1.2.10. Pelayanan dan pemberian perizinan pada Dinas Kesehatan 

1.2.11. Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas 

Dalam upaya mencapai SPM dan sekaligus ikut mewujudkan Visi dan 

Misi Kota Sukabumi,RSUD R Syamsudin,SH telah mengupayakan dan melaksanakan 

kewenangan Bidang Kesehatan tersebut diantaranya Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan Penunjang lainnya melalui berbagai program dan kegiatan 

yang telah dibiayai melalui sumber dana APBN melaui APBD II berupa DAK, APBD I, 

dan APBD II baik DAU sebagai subsidi, bantuan pihak ketiga maupun pendapatan 

fungsional RS. 


1.3. Core Kompeten 

Core Kompeten merupakan suatu sektor yg mendominasi jumlah 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Seperti diketahui kontribusi 

RSUD R Syamsudin,SH terhadap perkembangan PAD Kota Sukabumi tahun 2009 

yang didapat dari pendapatan RSUD R Syamsudin,SH tahun 2009 sebesar 

Rp.49.877.338.576,00 ( empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh 

tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah ) 

dari PAD Kota Sukabumi sebesar Rp.24.997.042.000,00 ( dua puluh empat milyar 

Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua riibu rupiah), termasuk 

perolehan dana dari APBD Propinsi sebesar 1% yang diperoleh dari dana 

perimbangan yang diterima RSU berupa DAU sebesar Rp.250.000.000,00 ( dua ratus 

lima puluh juta rupiah ) dari dana APBN berupa DAK sebesar Rp.2.906.624.000,00 

(dua milyar Sembilan ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). 


1.4. Aspek Strategis RSUD R Syamsudin,SH 

Program dan indikasi kegiatan dalam pembangunan tahun 2009 

ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi RSUD R Syamsudin SH yang dapat 

memberikan kontribusi kepada pencapaian visi Kota Sukabumi, program dan 

kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap lini pelayanan diharapkan mampu 

mencerminkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, efektif, efesien dapat 

diakses dengan mudah dan terjangkau masyarakat Kota Sukabumi khususnya, 

sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit. 

Adapun prioritas pelayanan kesehatan sesuai dengan Rencana 

Strategis RSUD R SYamsudin,SH tahun 2009-2013 adalah peningkatan pelayanan 

Medik dan Keperawatan dan peningkatan pelayanan Penunjang Medik dan Non 

Medik melalui Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, 

Program Peningkatan 

Saranan dan Prasarana RS, dan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan 

Prasarana RS dari berbagai sumber dana 


1.5. Struktur Organisasi 

RSUD R. Syamsdin, S.H. adalah Lembaga Teknis Daerah sesuai Perwal Nomor 

34 tahun 2009 tentang : kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah sakit 

Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, sebagai unsure pendukung 

kepada Daerah dibidang pengelenggaraan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh 

seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

1. Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. 

2. Wadir Umum dan Keuangan : 

2.1. Bagian Umum dan Kepegawaian 

2.1.1. Subag Kepegawaian dan Administrasi 

2.1.2. Subag Hukum dan Layanan umum 

2.1.3. Subag Pemasaran dan Humas 

2.2. Bagian Keuangan 

2.2.1. Subag anggaran 

2.2.2. Suga Perbendaharaan 

2.2.3. Subag Verifikasi 

2.3. Bagian Perencanaan & SIMRS 

2.3.1. Subag Perencanaan 

2.3.2. Subag SIMRS 

2.3.3. Subag Pemeliharaan sarana RS 


3. Wadir Pelayanan dan Pendidikan : 

3.1. Bidang Penunjang & Pengembangan Mutu 

3.1.1. Subid Penunjang Medik 

3.1.2. Subid Pengembangan Mutu 

3.2. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 

3.2.1. Subid Pelayanan Medik 

3.2.2. Subid Pelayanan Keperawatan 

3.3. Bidang Pendidikan & Penelitian 

3.3.1. Subid Pendidikan 

3.3.2. Subid Penelitian 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sebagai upaya pemberdayaan pegawai dalam penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsinya selalu diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, sesuai 

Standar Pelayanan Minimal dimana setiap orang harus melaksanakan 

pengembangan/peningkatan pengetahuan selama 5 (lima) hari dalam setiap tahun. 


BAB II 

RENCANA STRATEGIS DAN 

RENCANA KERJA 

2.1. Rencana Strategis 

Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, 

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, 

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya. 

Renstra RSUD R. Syamsudin, S.H. tahun 2009-2013 merupakan 

lanjutan Renstra tahun 2005-2008 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

dan Program dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah 

dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan 

kemampuan anggaran pembiayaan. Adapaun tujuan penyusunan Renstra RSUD 

R. Syamsudin, S.H. tahun 2009-2013 adalah untuk menetapkan prioritas program 

dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber 

pembiayaan APBN, dalam bentuk tugas perantuan (TP) dan melalui APBD II dalam 

bentuk DAK, APBD I dan APBD II melalui DAU dan Pendapatan fungsional rumah 

sakit. 

Dengan demikian kerangka pikir penyusunan Renstra RSUD 

R Syamsudin, SH Kota Sukabumi tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : 


Kerangka Pikir LAKIP 2009 

RENCANA STRATEGIS 

RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. 

KOTA SUKABUMI 2009-2013 

VISI : 

Pada tahun 2013 menjadi rumah sakit 

daerah terunggul dalam pelayanan dengan 

unggulan Surgery, Neurology, dan Afiliasi 

Pendidikan serta Penelitian. 

MISI : 

Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu 

seluruh pelayanan secara berkesinambungan 

berbasis kompetensi dan integritas moral, serta 

Iptekdok Medikolegal berbasis penelitian dan 

penelusuran riset pasar 

FOKUS : 

- Pemenuhan Sarana 

Prasarana yang 

menunjang 

Impelementasi ISO 

9001:2000-IWA- 

1,9001:2008 IWA-2005 

- Tersedianya Dokumen 

Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) 

TARGET 

- Pertumbuhan 

Pendapatan 

- Peningkatan kepuasan 

pelanggan 

- Loyalita Pelanggan 

ISSUE ISSUE 

STRATEGIS : 

Percepatan 

Peningkatan 

Kepuasan dan 

loyalitas pelanggan 

Tercapainya Sasaran Mutu 

Dukungan Anggaran 

Fungsional RS 

PENCAPAIAN 

STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL (SPM) 

Program APBN dan 

APBD Provinsi, APBD 

Kota 


2.2. Visi dan Misi RSUD R. Syamsudin, S.H. 

Visi adalah gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, 

karakteristik dan filosofi organisasi dimasa mendatang yang akan menajamkan 

tugas-tugas strategik perusahaan, sedangkan Misi adalah mendefinisikan bisnis 

bahwa organisasi berada pada atau harus berada pada nilai-nilai dan keinginan 

yang meliputi produk,jasa,pelanggan, pasar dan seluruh kekuatan 

perusahaan/organisasi. 

Bila diperhatikan dari visi tersebut akan timbul pemikiran mengenai nilai, 

strategi, kebijakan, anggaran, prosedur dan dari misi akan timbul pemikiran 

mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga untuk mewujudkan visi 

harus tercapai misi yang tepat mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatannya. 

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Pemerintah Kota Sukabumi adalah : 

Dengan iman dan taqwa pemerintah yang amanah berparadigma surgawi 

menuju kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejatera (dilandasi nilai 

fiolosofis, shidiq, amanah, fathanah dan tabligh) maka untuk bidang 

kesehatan sistem pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan yang 

diharapkan timbul dari pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesehatan secara seksama dan bertanggung jawab yang dimulai dari sikap 

hidup bersih dan sehat dari semua masyarakat Kota Sukabumi. 


Untuk mengantisipasi tantangan kedepan dalam menyikapi Visi Kota 

Sukabumi adalah harus berani menampilkan produk yang terunggul dalam bidang 

kesehatan dengan demikian maka Visi dan Misi RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah : 

Visi : Pada tahun 2013 menjadi rumah sakit daerah terunggul dalam pelayanan 

dengan unggulan Surgery, Neurology, dan Afiliasi Pendidikan serta Penelitian. 

Kaitannya dengan salah satu Misi Kota Sukabumi yaitu mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu,terpadu dan dikelola secara professional maka Misi RSUD 

R Syamsudin,SH : Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu seluruh 

pelayanan secara berkesinambungan berbasis kompetensi dan integritas moral, serta 

Iptekdok Medikolegal berbasis penelitian dan penelusuran riset pasar . 

2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi 

Arah Kebijakan dan Strategi disusun berdasarkan kebijakan publik yang ada 

yaitu antara lain Rencana Strategis RSUD R Syamsudin, S.H. tahun 2009-2013 yang 

mengacu kepada Revisi Rencana Strategis Kota Sukabumi tahun 2009-2013. 

Adapun kebijakan dan Strategi berdasarkan Renstra RSUD RSyamsudin,SH adalah : 

2.3.1. Tertib Administrasi 

2.3.2. Peningkatan Mutu Seluruh Pelayanan 

2.3.3. Melengkapi sarana dan prasarana, Pemanfaatan obat-obatan dan pemenuhan 

gizi pasien kelas III 

2.3.4. Terpeliharanya sarana dan prasarana RS 

2.3.5. Terlayaninya seluruh pasien Maskin yang berobat dan dirawat di RS 

2.3.6. Pemanfaatan tenaga TI terlatih 


Pernyataan-pernyataan tersebut dalam rangka menyelaraskan Arah Kebijakan 

Umumdan Strategi 

Kota Sukabumi salah satunya adalah Mengoptimalkan 

pengelolaan dan pelayanan kesehatan dan salah satu sepuluh Arah dan Kebijakan 

Umum bidang kerja Pemerintahan yaitu Bidang Kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif dan 

kuratif dan rehabilitatif secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana 

kesehatan, mengembangkan SDM kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. 

2.4. Tujuan dan Sasaran 

2.4.1. Tujuan 

Tujuannya citra pelayanan rumah sakit daerah yang dapat meningkatkan 

akses portabilitas masyarakat dan loyalitas pelanggan. 

2.4.2. Sasaran 

Meningkatnya pengembangan dan 

diversifikasi unit pelayanan sesuai 

perspektif masyarakat 


2.5. Prioritas Kegiatan 

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 

2.5.1 Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Pembangunan Gedung 

2.5.2 Penambahan Rauang Rawat Inap kelas III 

2.5.3 Rehabilitasi Bangunan RS 

2.5.4 Pengadaan alat-alat kesehatan RS 

2.5.5 Pengadaan obat-obatan RS 

2.5.6 Pengadaan Mebeulair RS 

2.5.7 Pengadaan bahan-bahan logistik RS 

2.5.8 Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik RS 

2.5.9 Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS 

2.6. Rencana Kinerja 

Rencana Kinerja merupakan proses sebagai penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disebut Rencana 

Kinerja Tahunan. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk 

mencapai kinerjanya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan 


encana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat 

sasaran dan kegiatan. 

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan kegiatan 

yang ingin dicapai dan target capaian indikatornya. Indikator kinerja adalah ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah 

ditetapkan, oleh karena itu penetapan target indikator kinerja harus didasarkan 

kepada spesifikasi dari sasaran atau kegiatan dapat diukur, dapat dicapai, realistis 

dan capaian waktu. 

Rencana Kinerja Tahun 2009 RSUD R. Syamsudin, S.H. disajikan tersendiri 

dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP RSUD R. 

Syamsudin, S.H. tahun 2009. 


BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Dalam pencapaian kinerja melalui kegiatannya RSUD R. Syamsudin, SH 

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan rumah sakit. Sebagai salah satu kinerja 

keuangan yang dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tercapainnya cost 

recovery, Evectivenes, efesiensi, efisien, liquiditas, solvabilitas, menurunya bed debt. 

Sedangkan untuk kinerja pelayanan diharapkan dapat tecapainya volume kegiatan 

serta bertambahnya diberbagai unit layanan termasuk. Untuk kepuasan terhadap 

pasien RSUD R. Syamsudin, SH disamping menyediakan fasilitas sarana dan 

prasarana juga dapat memberikan pelayanan prima serta dapat memberikan 

jaminan keamanan seperti semakin berkurangnya kehilangan barang dan 

kenyamanan seperti semakin berkurangnya tingkat komplain serta kecelakaan 

pasien. 

Merit system yang diwujudkan dalam carreer planning dan peningkatan 

pendidikan pegawai terbukti dapat memberikan pelayanan terbaik, sehingga RSUD 

R. Syamsudin SH mendapat Image positif dari masyarakat kota Sukabumi khususnya 

serta masyarakat sekitar bahkan secara nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya rumah sakit daerah yang menjadikan RSUD R. Syamsudin, SH sebagai 

rumah sakit pilihan dalam study banding. 

Penurunan biaya sebagai salah satu upaya efesiensi / 

yang dilakukan secara terus menerus / 

oleh rumah sakit dalam setiap 

perbelanjaan rumah sakit. 


Tercapainya kinerja RSUD R. Syamsudin, SH tidak terlepas dari 

disiplinya SDM yang semakin meninkat dalam hal ini kepatuhan terhadap SOP dan 

FTSE semakin meningkat meski persentasi retensi karyawn diharapkan terus 

menurun setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada lampiran Output Pelayanan 

sebagai berikut : 

PERBANDINGAN REALISASI OUT PUT PELAYANAN 

RSUD R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI 

TAHUN 2008 - TAHUN 2009 

NO INDIKATOR SAT 

Standar TAHUN 

Ratio 2008 2009 

% 

1 Kunjungan Pasien R. Jalan Orang 123,984 136,786 110.33% 

2 Kunjungan IGD Orang 26,658 37,910 142.21% 

Rawat Inap 

3 B O R % 60-85 69.10 74.06 107.18% 

4 ALOS Hari 6-9 4.81 4.70 97.71% 

5 T O I Hari 1-3 1.88 1.40 74.47% 

6 B T O Kali 40-50 61.01 68.58 88.96% 

7 N D R < 25 25.519 22.874 111.56% 

8 G D R 45 49.267 43.317 113.74% 

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator pada: 

1. Kunjungan Rawat Jalan pada tahun 2009 meningkat 12,802 orang (10,33%) 

artinya rawat jalan mampu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya 

hingga mencapai persentase 110,33%. 

2. Kunjungan IGD pada tahun 2009 meningkat 11,252 orang (42,21%) artinya 

IGD mampu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya hingga mencapai 

persentase 142,21%. 

3. BOR pada tahun 2009 meningkat 4,96 (7,18%) artinya persentase 

penggunaan tempat tidur lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. 

4. ALOS pada tahun 2009 menurun 0,11 hari artinya peningkatan kinerja rumah 

sakit lebih baik / cepat dari tahun sebelumnya. 

5. TOI menurun pada tahun 2009 dengan angka 1.40 hari dari tahun 2008 

artinya interval penggunaan tempat tidur tahun 2009 lebih cepat dari tahun 

2008 namun masih ada pada ratio (1-3 hari) 


6. BTO pada tahun 2009 meningkat menjadi 68,58 dari tahun 2008 (61,01 kali) 

artinya frekuensi penggunaan tempat tidur lebih banyak 7,57 kali 

dibandingkan dengan tahun 2008 dikhawatirkan sterilisasi tempat tidur 

kurang terjamin karena masih dibawah standar ratio (40-50 kali) 

7. NDR pada tahun 2009 menurun 11.56 % artinya rumah sakit mampu 

meningkatkan kinerja disertai fasilitas yang tersedia hingga mampu 

menurunkan angka kematian >48 jam dari tahun sebelumnya. 

8. GDR pada tahun 2009 menurun 13.74% artinya responsipitas pelayanan 

rumah sakit semakin meningkat hingga mampu menurunkan angka kematian 

umum dari tahun sebelumnya. 

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak 

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberian amanah. 

RSUD R. Syamsudin, S.H. selaku pengemban amanah dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melaksanakan kewajiban 

memberikan laporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

RSUD R. Syamsudin, S.H. yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam 

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 


3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Media Pengukuran Kinerja dalam LAKIP adalah : 

3.1.1 Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK) 

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja kegiatan . Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan adalah : 

3.1.1.1. Indikator masukan ( input ) adalah segala sesuatu yang dibutuh 

kan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 

keluaran. 

3.1.1.2. Indikator keluaran ( output ) adalah suatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan 

atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai 

dari output terselenggaranya kegiatan yaitu Jumlah kegiatan, 

Jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang jasa lainnya dari 

hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan 

satuan kegiatan orang, paket, buah,unit, rupiah dan sebagainya. 

3.1.1.3. Indikator hasil ( outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek 

langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan 

relatif(%). 


3.1.2. Pengukuran Pencapaian sasaran ( PPS ) 

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil 

pengukuran Kinerja Kegiatan. 

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian ( target ) baik dalam 

PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : 

Semakin tinggi realisasi menujukan semakin baiknya pencapaian kinerja 

maka menggunakan rumus : 

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = 

Re alisasi 

T arg et 

x 100 % 

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian 

kinerja maka digunakan rumus : 

% Pencapaian Rencana = Target- ( Realisasi- Target ) X 100 

Tingkat capai 

Target 

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam formulir PKK dan 

Pengukuran Pencapaian Sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap 

pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / 

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan 

agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar 

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa 

yang akan datang. 


Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan 

efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara 

dengan 

baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini 

menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai 

output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena 

dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap 

diperoleh keluaran sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai 

dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal 

ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang 

menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan 

hasil 

), selain itu analisis ini juga dilakukan terhadap setiap perbedaan 

kinerja ( ferformance gap ) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap 

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 

3.2. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Sasaran 

RSUD R. Syamsudin, S.H. telah melaksanakan tugas dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD 

R. Syamsudin, S.H. tahun 2009-2013. 

Evaluasi dan Analisa Pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 


Sasaran :Meningkatnya Pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan sesuai persfektif masyarakat 

No Indikator Satuan Target Realisasi 

Prosentase 

capaian 

Ket 

1 Kunjungan Rawat Jalan orang 124,752 136,786 109.65% meningkatkan 

2 Kunjungan IGD orang 29,734 37,910 127.50% sda 

Rawat Inap : 

3 Bed Occupancy Rate (BOR) % 73 74.06 101.45% sda 

4 Average Lenhgt Of Stay (ALOS) hari 4 4.7 117.50% sda 

5 Turn Over Interval (TOI) hari 1.4 1.4 100.00% sda 

6 Bed Turn Over (BTO) kali 68 58.58 116.08% menurunkan 

7 Net Death Rate (NDR) 23 22.87 100.57% sda 

8 Gross Death Rate (GDR) 44 43.31 101.59% sda 

Dalam pencapaian sasaran pelayanan yang dijadikan dasar ukuran adalah 

indikator kunjungan Rawat Jalan, Kunjungan IGD Rawat Inap melalui perhitungan BOR, 

ALOS, TOI BTO, NDR dan GDR dengan menggunakan standar pelayanan Minimal (SPM) 

sebagai dasar ratio kelayakan. 

Jumlah Kunjungan pasien baik kunjungan ke rawat jalan maupun IGD 

sangat berpengaruh terhadap kredibilitas rumah sakit dalam optimalisasi dan responsifitas 

pelayanan, sedangkan indikator BOR sangat menentukan tingkat kepadatan penggunaan 

tempat tidur, ALOS menggambarkan rata-rata lamanya perawatan, TOI menggambarkan 

interval pemakaian tempat tidur dengan kekosongannya, BTO menunjukan frekuensi 

pemakaian tempat tidur dalam setahun, NDR merupakan gambaran angka kematian >48 

jam artinya kinerja pelayanan rumah sakit setelah pasien dirawat diharapkan dapat 

menurunkan angka tersebut, demikian pula halnya dengan GDR dengan menggambarkan 

angka kematian umum diharapkan setiap tahunnya menurun. 

1. Dalam pencapaian indikator kunjungan rawat jalan mencapai 136,786 orang dari 

target 124,752 orang artinya unit pelayanan rawat jalan mampu meningkatkan 

kinerja hingga mencapai 109,65%. 

2. Untuk mencapai target kunjungan IGD dapat meningkatkan jumlah kunjungan dari 

29,734 orang menjadi 37,910 orang artinya IGD dapat meningkatkan responsifitas 

pelayanan hingga 127,50%. 


3. BOR dalam target capaian indikator 73%, namun realisasinya mencapai 74,06% 

artinya rumah sakit dapat meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan kapasitas 

tempat tidur hingga mencapai 101,45%. 

4. ALOS dari target capaian indikator 4 hari, realisasi mencapai 4,7 hari artinya lama 

rawat pasien meningkat namun masih ada dibawah standar norman (6-9 hari) 

artinya rumah sakit masih dapat memberikan pelayanan lebih cepat hingga mencapai 

persentase 117,50% 

5. Dalam pencapaian target indikator TOI dari 1,4 hari realisasinya sama 1,4 hari 

artinya rumah sakit mampu bekerja sesuai dengan target yang ditentukan (100%). 

6. Untuk mencapai indikator BTO rumah sakit sudah mampu menurunkan frekuensi 

pemakaian tempat tidur dari 68 kali hingga mencapai angka 58.58 kali (16,08%) 

artinya sterilisasi fasilitas tempat tidur hampir mendekati pada standar ratio (40-50 

kali). 

7. NDR dari t 

dengan fasilitas dan kapasitas yang tersedia dan ada pada standar ratio

Pada Tahun Anggaran 2009 merupakan lanjutan kebijakan dalam 

tahun 2008 yang secara bertahap harus mampu menjawab tuntutan masyarakat 

melalui Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Kegiatan 

Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 

yang dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis pelayanan dalam upaya 

peningkatan pendapatan dan mempertahankan kualitas/ kuantitas pelayanannnya 

melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efesien dan berhasil guna untuk 

masyarakat secara optimal. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

dilengkapi dengan lampiran-lampirannya merupakan paket reformasi dibidang 

pengelolaan keuangan negara/daerah. 

Paradigma perubahan yang sangat menonjol dalam pola Penyusunan 

Anggaran dari pendekatan Tardisional ke Penganggaran Berbasis Kinerja. Dimana 

dalam Anggaran berbasis Kinerja lebih berorientasi kepada proses apa yang akan 

dihasilkan dalam suatu kegiatan (output) sesuai Undang Undang Nomor 17 tahun 

2003, dan bukan hanya sekedar membiayai /masukan (input). 


Kebijakan Anggaran tahun 2009 yang telah disusun dan digali dengan 

top down secara manajemen dan buttem up dari setiap unit yang ada di RSUD R. 

Syamsudin,SH yang dikoordinir oleh Bidang/Bagian akan menjadi Pedoman dalam 

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, karena telah diselaraskan dengan 

Renstra dan RPJMD untuk jangka menengah maupun RKT dan RKPD untuk satu 

tahun anggaran. 

3.3.1. Pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni RSUD R. Syamsudin,SH kota 

Sukabumi merupakan penjabaran Rencana Strategis yang diimplementasikan 

kedalam RBA 

SKPD tahun 2009 dan merupakan Rencana Kerja Tahunan. Seperti 

kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan merupakan kinerja revenue 

center dalam upaya mendapatkan penghasilan unit dimana realisasi empiris riil pada 

Bagian Keuangan mencapai Rp 49.877.338.576,00 dari target Rp 46.560.000.000,00 

setelah perubahan, sedangkan Target murni diprediksikan hanya sebesar 

Rp 42.560.000.000,00. Sehingga adanya kenaikan sebesar Rp 7.317.338.567,00 

(17.19%) dari target murni 2009, sedangkan Anggaran Belanja merupakan jumlah 

kebutuhan setiap unit yang harus dipenuhi, yang semula dialokasikan 

Rp 46.560.000.000,00 realisasi hanya mencapai Rp 45.011.843.046,00(96,37%), 

sehingga adanya efesiensi perbelanjaan sebesar Rp 1.548.156.954,00 (3,33%). 


Arah kebijakan umum Pendapatan dan penambahan asset RSUD R. 

Syamsudin,SH dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Optimalisasi pendapatan revenue center dari berbagai jenis layanan dan 

tindakan, serta diversifikasi layanan dengan adanya Lab Satelit, Radiologi Satelit, 

Bedah Urologi fan Bedah Syaraf. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan Pola Kerja Sama dan Kemitraan bersama 

Pihak Ketiga baik Pemerintah (Lintas Sektor ), Swasta (Perusahaan), Organisasi 

maupun Masyarakat secara Perorangan. 

3. Penetapan target penerimaan berdasarkan perhitungan berbagai tarif kelas 

pelayanan sesuai Perda (Kelas II dan III) dan atau Surat Keputusan Walikota 

(Kelas I dan VIP). 

4. Memberdayakan dan meningkatkan peran SDM dengan memberikan pelayanan 

profesional berupa kunjungan pelayanan (home Care) terhadap pasien pasca 

perawatan . 

5. Melakukan upaya integrasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah Propinsi untuk mendapatkan bantuan bantuan baik berupa 

bantuan keuangan maupun fisik sebagai sarana dan prasarana rumah sakit. 

6. Melalukan upaya kreatifitas dengan pihak rekanan berupa hibah, baik hibah 

yang berupa fisik bangunan (pengembangan Gedung IGD) maupun fisik lainnya 

(kendaraaan dinas roda 4) 


3.3.2. Belanja RSUD R. Syamsudin, S.H. 

Dalam Pengalokasian Belanja Fungsional RSUD R. Syamsudin,SH 

Tahun Anggaran 2009 meningkat Rp 4.060.000.000,00 (9,55%) dari tahun 

sebelumnya yakni dari Rp 42.500.000.000,00 menjadi Rp 46.560.000.000,00. 

Sedangkan untuk Belanja Bantuan APBD II naik Rp 6.474.023.000,00 (34,95%) dari 

pengalokasian Rp 18.523.019.000,00 menjadi Rp 24.997.042.000,00 (termasuk 

adanya bantuan APBN melalui APBD II sebesar Rp. 2.906.624.000,00 berupa DAK 

untuk ruang rawat inap kelas III dan Alkes, dan APBD I melalui APBD II berupa DAU 

untuk 30 set tempat tidur). 

Dalam Pengalokasian Belanja Fungsional RSUD R. Syamsudin,SH 

Tahun Anggaran 2009 tersebut Realisasi Belanjanya pun meningkat 

Rp 3.557.331.418,00 (8,58%) dari tahun sebelumnya yakni dari 

Rp 41.454.511.628,00 menjadi Rp 45.011.843.046,00. Sedangkan untuk Realisasi 

Belanja Bantuan APBD II naik Rp 6.859.131.801 (37,77%) dari 

realisasi 

Rp 18.162.158.146,00 menjadi Rp 25.021.281.947,00. 


BAB IV 

PENUTUP 

Sebagai bagian penutup LAKIP RSUD R. Syamsudin, SH tahun 2009 

disimpulkan bahwa secara umum RSUD R. Syamsudin, SH telah memperlihatkan 

pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. enam sasaran 

yang ditetapkan dalam Rencana kinerja Tahunan RSUD R. Syamsudin, SH tahun 

2009 sebagian besar telah dapat direalisasikan 100%. Hal ini sekaligus menunjukan 

adanya komitmen RSUD R. Syamsudin, SH untuk mewujudkan Visi RSUD R. 

Pada tahun 2013 menjadi rumah sakit daerah terunggul dalam 

pelayanan 

dengan unggulan Surgery, Neurology, dan Afiliasi Pendidikan serta 

Penelitian 

Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberi pelajaran yang sangat 

berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh sebab itu, 

sesuai dengan hasil analisa atas capaian kinerja 2009, kami merumuskan beberapa 

langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan bahan 

pertimbangan dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut: 

1. Lebih mendorong pengembangan kebijakan RSUD R. Syamsudim, SH berfokus 

pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 

2. Penyusunan kinerja yang lebih baik dengan merumuskan sasaran yang tidak 

terlalu banyak namun dapat menggambarkan rencana kinerja tahunan yang 

merupakan tahapan untuk mencapai visi dan misi RSUD R. Syamsudin, SH secara 

lebih baik dan mudah dipahami dan tidak semata-mata merupakan kumpulan 

dari sasaran yang ditetapkan RSUD R. Syamsudin, SH. Kegiatan akan 


dilaksanakan lebih akurat dan cermat sehingga 

nya benar-benar 

mengarah kepada pencapian sasaran melalui penetapan Rencana Kinerja dengan 

indicator kinerja yang rtelah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara 

bersama-sama dengan 

sehingga pelaksanaan pelayanan nantinya 

dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat sehingga dapat 

mengurangi terjadinya perbedaan persepsi dengan stakeholders menyangkut 

pencapaian kinerja. Selain itu, pengawasan akan lebih optimal sehingga rencana 

kegiatan yang dibuat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal. 

3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki secara bertahap akurat. 

Selain itu, agar perencanaan pelayanan disusun dapat dievaluasi dan 

diperbandingkan kinerjannya. Maka perencanaan Pelayanan RSUD R. Syamsudin, 

SH lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasilhasil 

potensi RSUD R. Syamsudin, SH yang ada dapat lebih dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap 

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu 

pelaksanaan. 

5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada 

dalam lingkungan RSUD R. Syamsudin, SH, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan 

pelaksanaan pelayanan di RSUD R. Syamsudin, SH. 


6. Mekanisme untuk pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip 

efesiensi, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntable dan 

praktek bisnis yang sehat serta fleksibilitas bila terdapat alas an efektivitas atau 

efesiensi. 

Sebagai akhir kata, RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi 

mengharapkan agar LAKIP tahun 2009 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas 

kepada para 

khususnya dan sebagai sumber informasi penting dalam 

mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Kota Sukabumi pada umumnya 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam bantuan dana bagi pemerintah 

Propisi maupun Pemerintah Pusat. 


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 

Sasaran 

Prosentase 

Realisasi 

Keterangan 

Uraian Indikator 

Satuan Target 

Capaian 

1 2 

3 4 5 6 

Meningkatnya Pengembangan 1 Kunjungan Rawat Jalan orang 124,752 136,786 109.65% meningkatkan 

dan diversifikasi unit pelayanan 2 Kunjungan IGD orang 29,734 37,910 127.50% sda 

sesuai persfektif masyarakat Rawat Inap : 

3 Bed Occupancy Rate (BOR) % 73 74.06 101.45% sda 

4 Average Lenhgt Of Stay (ALOS) hari 4 4.7 117.50% sda 

5 Turn Over Interval (TOI) hari 1.4 1.4 100.00% sda 

6 Bed Turn Over (BTO) kali 68 58.58 116.08% menurunkan 

7 Net Death Rate (NDR) ‰ 23 22.87 100.57% sda 

8 Gross Death Rate (GDR) ‰ 44 43.31 101.59% sda 

Direktur RSUD R. Syamsudin,SH 

Kota Sukabumi 

dr. H. SUHERMAN,MKM 

NIP. 19550922 1984101 001

Download - Pemerintah Kota Sukabumi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template ?