Download - Pemerintah Kota Sukabumi

BAB III 

URUSAN DESENTRALISASI 

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 

1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib 

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 

BELANJA LANGSUNG 

BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

URUSAN WAJIB 

1 Pendidikan 171.597.840.719 6.405.847.400 15.666.567.329 12.892.545.919 206.562.801.367 100.84 

Dinas 

Pendidikan 

2 Kesehatan 21.280.247.181 984.614.000 9.294.798.952 3.987.290.494 35.546.950.627 99.68 Dinas Kesehatan 

3 

Pekerjaan 

Umum 

28.383.037.484 8.563.927.460 73.900.972.506 7291.538.841 118.139.476.291 100.61 

4.450.287.603 239.497.000 2.142.244.572 13.732.082.456 20.564.111.631 93.53 

4 Perumahan - 164.215.000 404.909.000 874.320.700 1.443.444.700 88.19 

- 102.195.000 76.565.000 0 178.760.000 97.25 

- 0 31.875.000 0 31.875.000 100.00 

5 Penataan Ruang - 37.854.000 32.628.000 0 70.482.000 6.19 

6 

Perencanaan 

Pembangunan 

RSUD R. 

Syamsuddin, SH 

Dinas Pekerjaan 

Umum 


Umum 

Dinas 

Pengelolaan 

Persampahan, 

Pertamanan 

dan Pemakaman 

Dinas Sosial & 

Tenaga Kerja 

Penanggulangan 

Bencana 


Umum 

3.303.316.327 936.907.500 2.001.034.248 194.402.780 6.435.660.855 97.11 BAPPEDA 

7 Perhubungan 5.701.553.497 185.493.500 1.385.129.282 756.743.100 8.028.919.379 101.65 

8 

Lingkungan 

Hidup 

7.189.129.476 5.461.712.000 4.030.204.752 95.292.500 16.776.338.728 104.86 

620.377.815 160.349.000 754.422.698 895.727.100 2.430.876.613 96.85 

9 Pertanahan - 740.000 2.357.000 0 3.097.000 21.03 

10 

11 

12 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Keluarga 

Berancana dan 

Keluarga 

Sejahtera 

1.274.763.095 878.103.165 795.798.776 72.197.500 3.020.862.536 95.97 

3.255.428.149 182.434.000 567.639.683 76.200.000 4.081.701.832 104.68 

- 171.995.000 93.752.000 780.962.000 1.046.709.000 88.82 

13 Sosial 1.752.714.795 301.031.500 470.810.657 41.580.000 2.566.136.952 100.75 

14 Ketenagakerjaan - 93.809.750 93.825.125 138.264.546 325.899.421 90.58 

Dinas 

Perhubungan 

Dinas 

Pengelolaan 

Persampahan, 

Pertamanan 

dan Pemakaman 

Kantor 

Lingkungan 

hidup 

Sekretariat 

Daerah 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 


Tenaga Kerja 


Bencana 


Tenaga Kerja 


Bencana 

LPPD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2011 55

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

16 

URUSAN WAJIB 

Koperasi dan 

Usaha Kecil 

Menengah 

Penanaman 

Modal 

5.166.936.165 354.893.000 543.118.210 48.000.000 6.112.947.375 105.01 

948.291.558 65.838.000 284.633.550 64.632.000 1.363.395.108 97.11 

- 21.755.000 35.187.000 0 56.942.000 96.51 

17 Kebudayaan - 168.103.000 326.616.000 0 494.719.000 90.25 

18 

19 

20 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik dalam 

Negeri 

Otonomi 

Daerah, 

Pemerintahan 

Umum, 

Administrasi 

Keuangan 

Daerah, 

Perangkat 

Daerah, 

Kepegawaian, 

dan Persandian 

1.721.775.793 316.852.000 753.990.597 928.755.000 3.721.373.390 93.41 

965.076.266 614.441.500 285.536.224 37.050.000 1.902.103.990 98.24 

2.483.660.092 1.207.569.400 439.660.633 30.743.000 4.161.633.125 103.78 

- 32.455.000 160.320.000 97.025.800 289.800.800 96.60 

- 325.703.000 355.528.000 0 681.231.000 99.97 

5.479.547.574 - - - 5.479.547.574 95.73 DPRD 

557.992.773 - - - 557.992.773 99.33 

9.545.616.169 2.858.555.000 8.765.978.476 1.008.823.492 22.178.973.137 97.05 

2.719.638.598 120.814.450 11.437.639.451 161.010.000 14.439.102.499 69.91 

Dinas Koperasi, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

Kantor 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu 

Sekretariat 

Daerah 

Dinas Pemuda, 

Olahraga, 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Dinas Pemuda, 

Olahraga, 


Pariwisata 

Kantor Kesatuan 

Bangsa 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 


Tenaga Kerja 


Bencana 

Sekretariat 

Daerah 

KDH dan Wakil 

KDH 

Sekretariat 

Daerah 

Sekretariat 

DPRD 

2.187.618.485 1.716.916.000 266.171.570 47.035.950 4.217.742.005 101.73 Inspektorat 

2.661.693.811 129.975.000 652.010.480 53.945.000 3.497.624.291 104.72 

4.298.727.636 218.028.000 892.083.127 52.600.000 5.461.438.763 105.92 

3.271.491.935 1.961.22.000 811.887.492 0 4.279.501.427 104.64 

3.320.071.979 166.620.000 830.496.494 35.590.000 4.352.778.473 105.86 

2.770.288.322 222.221.000 663.669.230 10.511.000 3.666.689.552 103.95 

3.329.929.440 173.925.000 899.983.379 3.700.000 4.407.537.819 102.59 

2.572.722.068 147.777.000 696.301.329 0 3.416.800.397 107.81 

Kecamatan : 

a) Kecamatan 

Gunung Puyuh 

b) Kecamatan 

Cikole 

c) Kecamatan 

Citamiang 

d) Kecamatan 

Warudoyong 

e) Kecamatan 

Baros 

f) Kecamatan 

Lembur Situ 

g) Kecamatan 

Cibeureum 


No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

22 

URUSAN WAJIB 

Ketahanan 

Pangan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

13.462.112.185 1.845.172.600 7.240.810.742 1.838.632.000 24.386.727.527 107.35 

2.123.012.038 2.269.019.675 2.166.187.275 14.8447.000 6.706.665.988 90.11 

7.941.57.378 0 100.692.000 0 894.849.378 93.77 

4.201.713.332 103.596.000 658.185.839 19.960.000 4.983.455.171 65.48 

- 173.220.000 38.655.000 0 211.875.000 94.50 

- 1.705.93.000 156.660.000 0 327.253.000 97.69 

23 Kearsipan 1.240.251.472 23.678.500 25.988.000 15.300.000 1.305.217.972 108.79 

24 

Komunikasi dan 

Informatika 

- 355.764.500 1.409.161.321 97715700 1.862.641.521 99.28 

25 Perpustakaan 642.023.407 94.612.500 26.4655.611 198.706.900 1.199.998.418 87.90 

Dinas 

Pendapatan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Badan 

Kepegawaian 

dan Diklat 

Sekretariat 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Dinas Pertanian 

dan 

Ketahanan 

Pangan 

Sekretariat 

Daerah 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 

Kantor 

Pengolahan 

Data Elektronik, 

Arsip dan 

Humas 

Kantor 

Pengolahan 

Data Elektronik, 

Arsip dan 

Humas 

Kantor 

Perpustakaan 

Umum Daerah 

Jumlah : 325.27.30.44.617 38.964.945.400 152.907.341.610 46.727.330.778 563.872.662.405 98.72 

2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan 

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG 

DAN JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

URUSAN PILIHAN 

1 Pertanian - 299.344.000.00 530.906.300.00 387.565.000.00 1.217.815.300.00 53.82% 

2 Kehutanan - 23.745.000.00 125.465.000.00 0.00 149.210.000.00 99.47% 

3 Pariwisata - 94.102.000.00 164.848.000.00 0.00 258.950.000.00 97.90% 

4 

Kelautan dan 

Perikanan 

- 18.455.000.00 127.735.000.00 1.385.244.150.00 1.531.434.150.00 89.27% 

5 Perdagangan - 211.459.500.00 220.007.395.00 112.419.000.00 543.885.895.00 23.48% 


dan Ketahanan 

Pangan 


dan Ketahanan 

Pangan 

Dinas Pemuda, 

Olahgara, 


Pariwisata 


dan Ketahanan 

Pangan 


Perindustrian, dan 

Perdagangan 


No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG 

DAN JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

6 Industri - 31060000.00 47.089.000.00 0.00 78.149.000.00 97.69% 


Perindustrian, dan 

Perdagangan 

7 Ketransmigrasian - 23.405.000.00 128.030.000.00 0.00 151.435.000,00 89.38% 


Tenaga Kerja 


Bencana 

Jumlah : 701.570.500.00 1.344.080.695.00 1.885.228.150.00 3.930.879.345.00 56.49% 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 

Personil (PNS) 

Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi 1 

1. Asisten Pemerintahan 1 

Asisten 

2. Asisten Perekonomian & Pembangunan 1 

3. Asisten Administrasi 1 

Staf Ahli 

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan 

Politik 

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Pembangunan 

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 

Sumber Daya Manusia 

1 

1 

1 

1. Bagian Tata Pemerintahan 12 

2. Bagian Hukum 9 

3. Bagian Umum & Protokol 38 

Bagian 

4. Bagian Perlengkapan & Rumah Jabatan 26 

5. Bagian Organisasi & Tata Laksana 8 

6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 15 

7. Bagian Administrasi Perekonomian 10 


SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 


8. Bagian Administrasi Pembangunan 8 

9. Bagian Keuangan & Kepegawaian 13 

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kota Sukabumi 48 

Inspektorat 

Inspektorat 

Kota Sukabumi 

33 

1. Dinas Pendidikan 2.655 

2. Dinas Kesehatan 471 

3. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 81 

4. Dinas Perhubungan 128 

Dinas Daerah 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & 

Aset Daerah 

6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan 

90 

105 

7. Dinas Pekerjaan Umum 81 

8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata 

9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana 

48 

36 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 24 

11. Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman 

173 

1. Kantor Perpustakaan Umum Daerah 11 

2. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip 

Daerah dan Humas 

24 

Kantor 

3. Kantor Lingkungan Hidup 12 

4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu 

5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat 

15 

18 

Rumah Sakit Daerah RSUD R. Syamsudin, SH. 711 


SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 


1. Kecamatan Gunung Puyuh 46 

2. Kecamatan Cikole 80 

3. Kecamatan Warudoyong 56 

Kecamatan 

4. Kecamatan Citamiang 54 

5. Kecamatan Baros 49 

6. Kecamatan Cibeureum 46 

7. Kecamatan Lembursitu 46 

1. Badan Kepegawaian dan Diklat 38 

Lembaga Teknis 

Lainnya 

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 

61 

4. Satuan Polisi Pamong Praja 52 

Total 43 5490 

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 

1) Urusan Wajib Pendidikan 

a. Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Program Pendidikan Anak Usia Dini 

1 Pengembangan Anak Usia Dini 


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

1. Pembangunan Gedung Sekolah 

2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah DAK 

3. Pembangunan Ruang Ibadah 

4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

7. Peningkatan Sarana Peningkatan Mutu 

8. Pengadaan Perabotan Sekolah 

9. Peningkatan/Perbaikan Prasarana Pendidikan 

10. Peningkatan/Pengadaan Alat (Laboratorium) Pendidikan 

11. Penyediaan Buku Perpustakaan Sekolah 

12. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SLB Negeri 

13. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri 

Program Pendidikan Menengah 

1. Pembangunan Gedung sekolah 

2. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 

3. Pembangunan Sarana dan Prasaran Olah Raga 

4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 

7. Monitoring Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 

8. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan 

Menengah 

9. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

10. Pelatihan Kompetensi Siswa 

Program Wajib Pendidikan Non Formal 

1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 

2. Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat 


3. Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesehatan 

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan 

2. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 

3. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

1. Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas 

Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantu 

2. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Lokal pada Satuan Pendidikan 

3. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 

4. Penyediaan dan pendistribusian Raport siswa 

5. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

UAS/UASBN/USSN Skala Kota 

6. Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 

7. Pengadaan Praga Praktik pembelajaran Al-Qur’an 

Program Percepatan Pembangunan Inprastruktur Pendidikan 

1. Pembangunan Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar 

2. Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar 

3. Pembangunan Sekolah Tingkat SMP 

4. Rehabilitasi Sekolah Tingkat SMP 

5. Pengadaan Sarana /Alat Pembelajaran SMP 

b. Alokasi dan realisasi anggaran 

Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran, dilakukan secara transparan dan 

hasil kinerjanya dapat dipertanggungjwabkan sesuai dengan jumlah 

anggaran yang tersedia. Program perkembangan daya serap anggaran 

menurut periode tertentu, seperti bulanan, triwulanan, semester atau 

periode lainnya, Dalam penyajiannya dilakukan menurut program atau 

kegiatan pokok. 

Pada Tahun Anggaran 2011 semua kegiatan Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi, anggarannya berasal dari APBD Kota, Provinsi dan APBN. 

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada belanja 


langsung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut: 

REALISISI ANGGARAN PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB/ 

URUSAN PILIHAN TAHUN ANGGARAN 2011 

No 

Uraian 

Jumlah Anggaran 

APBD Kota Disdik 

% 

I 

II 

Belaja Tdk Langsung 

Belanja Langsung 

350.427.009.000 

276.346.453.000 

185.895.779.000 

48.928.888.000 

52,16 

14,85 

Jumlah total 626.773.462.000 234.824.669.000 37,47 

Grafik Belanja Tidak Langsung 

ANGGARAN 

PENDIDIKAN; 

185.895.779.000 

APBD KOTA; 

350.427.009. 

000 

Grafik Belanja Langsung 

ANGGARAN 

PENDIDIKAN, 

48,928,888,000 

APBD KOTA; 

276.346.453.0 

00 


269.964.357.000 

140.821.658.000 

267.192.421.000 

39.665.402.000 

39.473.395.000 

30.269.539.000 

576.630.173.000 

210.756.599.000 

GRAFIK ANGGARAN DISDIK KOTA SUKABUMI 

700.000.000.000 

600.000.000.000 

500.000.000.000 

400.000.000.000 

300.000.000.000 

200.000.000.000 

100.000.000.000 

- 

Belaja Tdk 

Langsung 

Belanja 

Langsung 

Dana Hibah 

TOTAL 

APBD Kota 

Disdik 

Persentase Perbandingan Anggaran Tahun 2010 dan 2011 

No 

Uraian 

Jumlah Anggaran Didik % 

(+) 

Tahun 2010 Tahun 2011 

I 

Belanja Tdk Langsung 

171.091.188.000 

185.895.779.000 

9 

II 


39.665.402.000 

48.928.888.000 

23 

Jumlah 210.756.590.000 234.824.669.000 11 

Grafik Anggaran Tahun 2010 dan 2011 


REALISISI ANGGARAN 

PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB/URUSAN PILIHAN 

NO. KEGIATAN BIDANG VOL DPPA 

REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BELANJA LANGSUNG 48.928.888.000 34.964.960.648 13.963.918.952 72 72 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

755.429.000 678.554.099 35.294.901 95 95 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 

3.000.000 

3.000.000 - 100 100 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik 

1 

48.000.000 

32.376.349 15.623.651 67 

3 

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan 

1 

230.720.000 

212.500.000 18.220.000 110 110 

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 

5 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 

7 

8 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Peneranga Bangunan Kantor 

1 

1 

1 

5.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

5.000.000 

5.000.000 - 100 100 

20.000.000 - 100 100 

50.000.000 - 100 100 

40.000.000 - 100 100 

5.000.000 - 100 100 

9 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

1 

12.000.000 

12.000.000 - 100 100 

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 

27.000.000 

11 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 

1 

Konsultasi ke Luar Daerah 

79.740.000 

12 

Penyediaan Jasa Administrasi 

1 

Perencanaan DAK Pendidikan 

234.969.000 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 1.053.975.000 

13 Pembangunan Gedung Kantor 1 

1.013.975.000 

14 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

1 

Kantor 

25.000.000 

15 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

1 

Kendaraan Dinas/Operasional 

15.000.000 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

16.000.000 

Penyusunan Laporan Capaian 

16 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 

Kinerja SKPD 

10.000.000 

17 

Penyusunan Laporan Keuangan 

1 

Semesteran 

3.000.000 

18 

Penyusunan Laporan Keuangan 

1 

Akhir Tahun 

3.000.000 

Program Pendidikan Anaak Usia 

Dini 358.670.000 

19 

Pengembangan Pendidikan Anak 

1 

Usia dini 

358.670.000 

Program Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan Tahun 37.463.869.200 

20 Pembangunan Gedung Sekolah 1 

21 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 

22 Pembangunan Ruang Ibadah 1 

1.435.431.600 

5.946.270.000 

40.325.000 

27.000.000 - 100 100 

79.740.000 - 100 100 

191.937.750 43.031.250 82 82 

40.000.000 1.013.975.000 4 4 

- 1.013.975.000 - - 

25.000.000 - 100 100 

15.000.000 - 100 100 

15.805.000 195.000 99 99 

9.805.000 195.000 98 98 

3.000.000 - 100 100 

3.000.000 - 100 100 

341.800.600 16.869.400 95 95 

341.800.600 16.869.400 95 95 

28.537.016.682 8.926.852.518 76 76 

- 1.435.431.600 - - 

- 5.946.270.000 - - 

39.468.100 856.900 98 98 



REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

23 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 

24 

25 

26 

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 

Sekolah 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

Pengadaan Sarana Peningkatan 

Mutu 

27 Pengadaan Perabotan Sekolah 1 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Peningkatan/Perbaikan Prasarana 

Pendidikan 

Penyediaan Buku Perpustakaan 

Sekolah 

Penyediaan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS)SD/SLB Negeri 


Sekolah 

(BOS)SMP/SMPLB/SMPT/Satap 

Negeri 


Sekolah (BOS) Prov.SDN 


Sekolah (BOS) Prov.SMP 

Program Pendidikan Menengah 

34 Pembangunan Gedung Sekolah 1 

35 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Olah Raga 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa 

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 

Sekolah 

Pelatihan Kompetensi Tenaga 

Pendidik 

(Monitoring) Penyelenggaraan Paket 

C Setara SMU 

Penyebarluasan dan Sosialisasi 

Berbagai Informasi Pendidikan 

Menengah 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

318.960.000 

200.000.400 

357.992.200 

3.963.400.000 

16.000.000 

2.441.622.000 

1.511.728.000 

12.587.600.000 

6.367.550.000 

779.375.000 

1.497.615.000 

4.262.246.000 

284.850.000 

229.176.000 

200.000.000 

2.669.260.000 

100.000.000 

100.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

323.960.000 

43 Pelatihan Kompetensi Siswa 1 

320.000.000 

Program Wajib Pendidikan Non 

Formal 969.476.000 

44 

Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

1 

Non Formal 

170.676.000 

Peningkatan Layanan Pendidikan 

45 Masyarakat, Pendidikan Gender dan 1 

Pendidikan Kesetaraan 

798.800.000 

Program Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.024.080.800 

46 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan 1 

95.000.000 

Pendidikan Lanjutan Bagi 

47 Pendidikan untuk Memenuhi 1 

380.000.000 

Standar Kualifikasi 

Peningkatan Pelaksanaan 

48 

1 

Penyelenggaraan Pendidikan 

549.080.800 

Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan 1.736.338.000 

Pengendalian dan Pengawasan 

Penerapan Azas Efisiensi dan 

49 

1 

Efektivitas Penggunaan Dana 

50.000.000 

Dekonsentrasi dan Dana Pembantu 

Perencanaan dan Pengembangan 

50 Kurikulum Lokal pada Satuan 1 

231.215.000 

Pendidikan 

237.906.700 81.053.300 75 75 

185.722.350 14.278.050 93 93 

357.992.200 - 100 100 

2.996.913.040 966.486.960 76 76 

15.840.000 160.000 99 99 

2.129.515.312 312.106.688 87 87 

1.275.886.480 235.841.520 84 84 

12.628.220.000 (40.620.000) 100 100 

6.392.562.500 (25.012.500) 100 100 

779.375.000 - 100 100 

1.497.615.000 - 100 100 

1.282.838.270 2.979.407.730 30 30 

223.249.070 61.600.930 78 78 

190.722.600 38.453.400 83 83 

15.977.000 184.023.000 8 8 

- 2.669.260.000 - - 

82.239.100 17.760.900 82 82 

100.000.000 - 100 100 

15.000.000 - 100 100 

18.711.000 1.289.000 94 94 

316.939.500 7.020.500 98 98 

320.000.000 - 100 100 

164.476.000 805.000.000 17 17 

164.476.000 6.200.000 96 96 

- 798.800.000 - - 

1.002.073.650 22.007.150 98 98 

94.755.750 244.250 100 100 

380.000.000 - 100 100 

527.317.900 21.762.900 96 96 

1.688.320.280 48.017.720 97 97 

48.560.000 1.440.000 97 97 

231.215.000 - 100 100 



51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar 

1 

Daerah (POPDA) 

100.000.000 

Penyediaan dan Pendistribusian 

1 

Raport Siswa 

200.025.000 

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan 1 

235.098.000 

UAS/UASBN/USSN Skala Kota 

Pelaksanaan Liga Pendidikan 

1 

Indonesia (LPI) 

120.000.000 

Pengadaan Peraga Praktik 

1 

Pembelajaran Al-Qur'an 

800.000.000 

Program Percepatan Pembangunan 

Inprastruktur Pendidikan 1.288.804.000 

Pembangunan Ruang Kelas Tingkat 

1 

Sekolah Dasar 

163.000.000 

Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat 

1 

Sekolah Dasar 

370.000.000 

Pembangunan Ruang Kelas Tingkat 

1 

SMP 

170.000.000 

Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat 

1 

SMP 

365.000.000 

Pengadaan 

Sarana/Alat 

1 

Pembelajaran SMP 

60.804.000 

61 Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 

160.000.000 

REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

99.800.000 200.000 100 100 

175.657.280 24.367.720 88 88 

235.098.000 - 100 100 

120.000.000 - 100 100 

777.990.000 22.010.000 97 97 

1.243.808.317 44.995.683 97 97 

135.243.000 27.757.000 83 83 

366.053.500 3.946.500 99 99 

169.202.200 797.800 100 100 

354.749.817 10.250.183 97 97 

59.854.000 950.000 98 98 

158.705.800 1.294.200 99 99 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja langsung program 

dan kegiatan sebesar Rp 34.994.692.898,- atau mencapai 72% dari total 

alokasi anggaran sebesar Rp. 48.928.888.000,-. Apabila dilihat dari jumlah 

besaran nilai nominal yang ada pada belanja langsung program tidak 

terserap 28% sebesar Rp. 13.898.333.102,- maka dapat diartikan bahwa: 

1. Terdapat efisiensi anggaran dari total jumlah anggaran yang dialokasikan 

pada tahun 2011. 

2. Alokasi anggaran pada tahun 2011 mencapai 72% terealiasi, kegiatan 

dalam bentuk fisik belum sepenuhnya terealisasi sehingga untuk 

pelaksanaanya tidak terlaksana tepat waktu di karenakan : 

Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 

khususnya dalam kegitan DAK alokasi APBN pada jenjang 

pendidikan dasar dan bantuan alat peraga siswa dari APBD Provinsi 

jenjang pendidikan menengah sebesar Rp. 8.615.530.000,- 

APBD Kota Sukabumi yang tidak terserap pada kegiatan jenjang 

pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan program 

pembangunan gedung dinas Rp. 3.432.229.600,- 


Peraturan yang berubah-ubah 

Dana yang diterima melalui kas daerah dari sumber pemberi bantuan 

terlambat, sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan kegiatan yang 

dimaksud. 

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja 

kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan 

agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai 

dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain 

itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara inputt dengan output baik untuk rencana maupun 

realisasi. 

Dinas Pendidikan Kota Sukabumi pada tahun 2011 telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan RPJMD Tahun 2008-2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

421/1085/TU/2008 memiliki 14 indikator, di dalam pengembangan target 

sasaran terjadi penambahan indikator pencapaian sasaran, dengan tujuan 

untuk menyesuaikan/menyeimbangkan dengan perkembangan capaian target 

program bidang pendidikan, sehingga jumlah capaian target 2010/2011 

terdapat 23 indikator sasaran untuk menyeimbangkan ke tiga misi yang 

tertera dalam Renstra terdiri dari 14 indikator untuk misi 1, 8 indikator 

untuk misi 2 dan 1 indikator untuk misi 3, untuk mengetahui sasaran yang 

telah dan belum mencapai target pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2011 

Tahun 2011 Capaian 

NO Indikator Sasaran Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 

2011 

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD % 55,74% 55,36% 99,32% 

2 

Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A 

99,46% 94,46% 94,47% 

3 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

% 98,47% 81,06% 82,32% 

5 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/SMK/MA Paket C 

% 99,28% 100,77% 101,50% 

6 Angka Putus sekolah (APS) SD/MI 

Paket A 

% 0% 0% 100% 

7 Angka Putus sekolah (APS) SMP/MTS 

Paket B 

% 0,30% 0,29% 103,45% 

8 Angka Putus sekolah (APS) 

SMA/MA/SMK Paket C 

% 0,80% 0,77% 103,90% 

9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 

Paket A 

% 100% 109,19% 109,19% 

10 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMP/MTS Paket B 

% 100% 108,50% 108,50% 

11 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMA/MA/SMK Paket C 

% 100% 125,19% 125,19% 

12 Angka melanjutkan, SD/MI ke 

SMP/MTs 

% 100% 111,57% 111,57% 

13 Angka melanjutkan, SMP/MTS Ke 

SMA,SMK 

% 100% 121,13% 121,13% 

14 Penduduk yang berusia lebih 15 Tahun 

melek huruf (tidak buta aksara) 

% 100% 99,99% 99,99% 

15 Meningkatnya guru yang memenuhi 

Kualifikasi S1/D-IV sesuai dengan UU % 79,10% 82,96% 104,88% 

No 14 tentang guru dan Dosen 

16 Meningkatnya Nilai UN SMA dan 

SMK 

N 6,85 8,2% 119,71% 

17 Meningkatnya Nilai UN SMP N 7 7,59 108,43% 

18 Meningkatnya Nilai UASBN SD N 7,25 7,77 111% 

19 Meningkatnya Rasio jumlah siswa 

SMA terhadap siswa SMK 

% 41:59 41:59 100% 

20 Prosentase Angka Partisipasi Lulusan 

SD/MI meningkat 

% 100% 100% 100% 


SMP/MTs meningkat 

% 100% 99,98% 99,98% 


SMA/SMK/MA meningkat 

% 100% 100% 1000% 

23 

Terbentuknya Sisitem Jaringan 

Informasi Teknologi 

% 55% 65% 118,18% 


ANALISIS PENCAPAIAN HASIL INDIKATOR KINERJA 

1. ANGKA MELEK HURUF 

Capaian AMH di Kota Sukabumi Tahun 2011 adalah 99,99% 

Penghitungan AMH : 

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas dapat baca tulis 

x 100 

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas 

218,595 

218,622 

x 100 = 99,99% 

2. PAUD 

Capaian Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011 adalah 55,36% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya APK PAUD turun 0,38% jika 

dilihat dari capaian APK pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 

mengalami penurunan, namun jika dilihat dari jumlah siswajika 

dibandingkan dengan tahun pelajaran sebelumnya mengalami peningkatan 

dari 9.462 menjadi 9.554, penurunan ini diakibatkan oleh jumlah 

penduduk usia 4-6 tahun yang mengalami peningkatan. 

Penghitungan APK PAUD : 

Jumlah siswa jenjang TK/RA/Penitipan Anak 

Jumlah penduduk usia 4-6 tahun 

x 100 

9,554 

17,259 

x 100 = 55.36% 

3. APM 

Capaian APM SD/MI tahun 2011 adalah sebesar 94,46%, APM SMP/MTs 

81,06% dan APM SMA/MA/SMK 100,77%. APM yang tertinggi terdapat 

di tingkat SMA/MA/SMK dan yang Terrendah di tingkat SMP/MTs. 

Berbanding terbalik dengan capaian tahun pelajaran sebelumnya, capaian 

APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya 

pada jenjang SMA/SMK yang mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh 

Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukan putra-putrinya 


ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Ini dibuktikan dengan 

adanya anak usia 12 Tahun sebanyak 3.533 anak yang sudah duduk di bangku 

SMP padahal seharusnya mereka masih ada dibangku Sekolah Dasar, jika 

ditambahkan dengan data tersebut maka capaian APM SD/MI mencapai 

104,50%, dan ada anak usia 15 tahun sebanyak 3.405 anak sudah duduk di 

bangku SMA sederajat, jika ditambahkan dengan data tersebut maka capaian 

APM SMP/MTs mencapai 101,35%. Kedua terjadinya lonjakan jumlah 

penduduk usia sekolah sebagai pembagi dari penghitungan APM ini yang 

menyebabkan capaian APM Tahun 2011 terutama pada jenjang SDMI dan 

SMP/MTs menjadi turun (sumber data penduduk, BPS tahun 2011). 

Penghitungan APM : 

Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A 

Jumlah Penduduk Kelompok Usia Usia 7-12 Tahun 

x 100 

SD/MI 

32,765 

34,735 

SMP/MTs 

13,606 

16,785 

x 100% 

x 100% 

= 94,46% 

= 81,06% 

SMA/MA/SMK 

16,807 

16,678 

x 100 = 100,77% 

Grafik Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Target 

Capaian 

99,46 98,47 99,28 

94,46 

81,06 

100,77 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 


4. APK 

Capaian APK SD/MI tahun 2010 adalah sebesar 109,19%, APK SMP/MTs 

108,50% dan APK SMA/MA/SMK 125,19%. APK yang tertinggi terdapat di 

tingkat SMA/MA/SMK dan yang Terrendah di tingkat SMP/MTs. 

Selain APM, pada tahun 2011 APK juga mengalami penurunan ini disebabkan 

karena jumlah penduduk sebagai pembagi mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi, namun jika melihat standar ideal APK adalah 100%, maka masih bisa 

dikatakan relatif baik. 

Penghitungan APK : 

Jumlah Siswa pada jenjang tertentu (missal SD/MI/Paket A) 

Jumlah Penduduk Kelompok Usia Usia 7-12 Tahun 

x 100% 

SD/MI 

37.927 

34.735 

SMP/MTs 

18.212 

16.785 

x 100 

x 100 

= 109,19% 

= 108,50% 

SMA/MA/SMK 

20.880 

16.678 

x 100 = 125,19% 

Grafik Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Target 

Capaian 

109,19 

100,00 100,00 

107,79 

100,00 

125,19 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 


5. ANGKA PUTUS SEKOLAH 

Capaian APS SD dan MI tahun 2011 adalah sebesar 0%, APSK SMP/MTs 

0.35% dan APS SMA/MA/SMK 0,65%. Cukup jelas. 

Penghitungan APS : 

Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang tertentu (missal SMP/MTs) 

x 100 

Jumlah Siswa pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Ajaran Baru 

SD 

- 

37,927 

SMP 

52 

18,092 

SMA 

154 

21,311 

x 100% = 0.00% 

x 100 = 0.29% 

x 100% = 0.77% 

6. ANGKA LULUSAN 

Capaian Angka Lulusan SD/MI adalah 100%, Angka Lulusan SMP/MTs 

100% dan SMA/MA/SMK 100%. Cukup jelas. 

Penghitungan AL : 

Jumlah Lulusan (missal SD/MI) 

Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MIpada Tahun x 100% 

Ajaran Sebelumnya 

SD/MI 

5.379 

5.379 

SMP/MTs 

5.378 

5.379 

x 100 = 100.00% 

x 100 = 99.98% 


SMA/MA/SMK 

5.739 

x 100 = 100.00% 

5.739 

7. ANGKA MELANJUTKAN 

Capaian Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 111,57%, Angka 

Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 121,13%. Angka Melanjutkan 

adalah hasil penghitungan dari Jumlah siswa baru pada jenjang terntentu 

(misal SMP/MTs) dibagi dengan jumlah lulusan SD/MI dikalikan 100, maka 

hasilnya hampir sama dengan penghitungan APK jika angka idealnya adalah 

100%, untuk Kota Sukabumi Angka Melanjutkannya melebihi 100% 

dikarenakan pada jumlah siswa baru ditambah dengan siswa yang berasal dari 

luar Kota Sukabumi. 

Penghitungan AM : 

Jumlah Siswa Baru pada Jenjang tertentu (missal SMP/MTs) 

x 100% 

Jumlah Lulusan SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya 

SD KE SMP 

5.952 

5,335 

x 100 = 111.57% 

SMP KE SMA 

7,113 x 100 = 121.13% 

5,872 

8. KUALIFIKASI GURU 

Untuk capaian persentase kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kota Sukabumi 

pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari 78,10% pada tahun 2010 menjadi 

82,96% pada tahun 2011 sedangkan target dalam renstra adalah 79,1%. 

Penghitungan Kualifikasi Guru. 

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D4 

Jumlah Guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK 

x 100 


7,61 

5.276 

7.75 

5.340 

7,93 

5.379 

6,20 

6,86 

7,24 

5.407 

5.786 

6,92 

6,93 

5.739 

7,15 

3,992 

4,812 

x 100 = 82,96% 

9. Rerata UASBN dan UN 

a. Peserta dan Lulusan UASBN SD/MI 

5.600 

5.400 

5.200 

5.000 

4.800 

4.600 

5.379 5.379 

5.126 5.126 

4.967 4.967 

PESERTA 

LULUSAN 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Jumlah peserta dan lulusan UASBN SD/MI selama tiga tahun pelajaran 

terakhir Kota Sukabumi selalu meluluskan 100%, dan peserta dan lulusan 

pada tahun pelajaran 2010-2011 merupakan jumlah peserta UASBN 

SD/MI paling tinggi. 

b. Nilai Rata-rata UASBN SD/MI 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

BAHASA INDONESIA MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Sementara untuk nilai mata pelajaran UASBN SD/MI dalam kurun 

waktu tiga tahun terkahir mengalami kenaikan yang cukup baik. 

c. Peserta Ujian Nasional 

6.000 

5.800 

5.600 

5.400 

5.200 

5.000 

SMP/MTs 

SMA/MA/SMK 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


7,25 

7,22 

7,51 

10,00 

99,65% 

8,86 

9,20 

100% 

7,77 

8,30 

7,76 

100% 

10,00 

8,80 

99,61% 

9,42 

7,17 

8,34 

7,16 

100% 

10,00 

100% 

9,29 

7,51 

7,92 

6,95 

9,19 

99,84% 

100% 

10,00 

7,21 

8,01 

7,59 

9,08 

100% 

9,75 

Jumlah peserta UN pada tingkat SMP/MTs menunjukan adanya kenaikan 

tiap tahunnya, namun pada jenjang SMA jumlah peserta UN terjadi 

penurunan, ini disebabkan adanya program Kemendiknas yang 

menginginkan rasio jumlah SMK lebih besar dibandingkan SMA. Dan 

untuk Kota Sukabumi program ini dirasakan cukup berhasil karena 

banyak orang tua siswa yang setelah anaknya lulus dari SMP 

melanjutkan pendidikannya ke SMK dari pada ke SMA. 

d. Kelulusan Ujian Nasional 

100,00% 

99,80% 

99,60% 

99,40% 

SMP/MTs SMA/MA SMK 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Bila diperhatikan angka kelulusan dari tahun pelajaran 2008/2009 sampai 

dengan 2010/2011 mengalami kenaikan yang cukup baik dan kelulusan 

tahun pelajaran 2010-2011 mencapai angka kelulusan 100% (setelah 

ujian ulangan). 

e. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMP/MTS 

e.1. Tertinggi 

10,00 

9,00 

8,00 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA INGGRIS MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

e.2. Rata-rata 

10,00 

5,00 

- 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA 

INGGRIS 

MATEMATIKA IPA RATA-RATA 

KOTA 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 


8,67 

8,51 

9,14 

8,81 

7,21 

8,18 

9,67 

8,72 

9,66 

4,93 

7,69 

7,60 

8,80 

4,32 

9,42 

9,82 

9,61 

8,28 

8,42 

8,57 

3,82 

8,45 

7,88 

8,19 

10,00 

8,71 

9,47 

8,76 

8,71 

8,78 

10,00 

9,69 

9,67 

5,08 

7,77 

6,82 

8,01 

4,58 

10,00 

8,63 

9,08 

7,21 

7,60 

7,38 

4,10 

9,75 

8,64 

8,39 

7,22 

6,93 

7,32 

6,83 

7,61 

7,65 

4,99 

9,50 

8,81 

8,46 

5,13 

8,36 

9,25 

8,54 

8,41 

- 

- 

3,94 

7,83 

- 

- 

9,00 

- 

- 

7,75 

- 

- 

5,21 

8,75 

- 

- 

7,56 

7,71 

7,71 

4,79 

7,20 

- 

- 

2,50 

e.3. Terendah 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Untuk nilai ujian tertinggi SMP/MTs dibanding tahun pelajaran 

2007/2008 pada tahun pelajaran 2009/2010 mengalami penurunan 

disemua mata pelajaran yang diujikan kecuali matematika, begitu juga 

pada rata-rata nilai Terrendah terjadi penurunan. 

f. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMA/MA 

f.1. Tertinggi 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

f.2. Rata-rata 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


6,81 

7,11 

7,29 

5,33 

3,48 

6,55 

9,40 

8,41 

6,36 

3,92 

6,58 

8,71 

6,21 

4,18 

6,32 

8,79 

8,59 

8,20 

6,32 

5,73 

5,12 

10,00 

8,89 

6,66 

6,40 

6,08 

9,46 

7,59 

8,05 

7,93 

5,70 

4,79 

5,60 

10,00 

5,75 

5,88 

5,98 

9,05 

5,72 

4,89 

5,31 

8,14 

8,15 

8,20 

9,33 

6,83 

5,91 

5,81 

9,84 

6,75 

- 

- 

9,25 

7,83 

7,98 

7,91 

7,00 

- 

- 

8,98 

5,20 

- 

- 

f.3.Terendah 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Sementara untuk nilai ujian tertinggi SMA/MA dibanding tahun 

pelajaran 2008/2009 pada tahun pelajaran 2009/2010 mengalami 

penurunan, namun pada tahun pelajaran 2010/2011 mengalami kenaikan. 

g. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMK bidang Tekhnologi 

g.1. Tertinggi 

11,00 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

g.2. Rata-rata 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA 

INGGRIS 

MATEMATIKA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

PRODUKTIF 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


4,58 

4,18 

4,42 

6,25 

5,34 

5,79 

5,59 

5,24 

5,33 

7,40 

7,39 

5,70 

g.3. Terendah 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

10. KONDISI RUANG KELAS 

A. Jenjang SD 

Penghitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI 

x 100% 

915 

953 

x 100% = 96,09% 

B. Jenjang SMP 

Penghitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs 

x 100% 

234 

258 

x 100% = 90,70% 

C. Jenjang SMA 

Cukup Jelas 

Pengitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA 

x 100% 

238 

251 

x 100% = 94,82% 


D. Jenjang SMK 

Cukup Jelas 

Pengitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMK kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMK 

x 100% 

220 

244 

x 100% = 90.16% 

11. DAYA TAMPUNG SD/MI 

Untuk kondisi daya tampung Ruang Kelas di Kota Sukabumi pada jejang 

SD/MI adalah 98,60%, jika dilihat dari angka ini menunjukan bahwa untuk 

ruang kelas SD di Kota Sukabumi masih kekurangan Ruang Kelas untuk 

menampung siswa, namun angka ini masih ideal dikarenakan pada jenjang SD 

ada 1 ruang kelas yang digunakan oleh dua tingkat yaitu tingkat 1 dan tingkat 

2, dengan asumsi jumlah siswa per rombongan belajarnya adalah 38 orang. 

A. Penghitungan Daya Tampung SD/MI : 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI x Kapasitas per Rombel (38 siswa per rombel) 

Jumlah Penduduk 7-12 Tahun 

33.896 

x 100% = 98,60% 

34.375 

x 100% 

B. Penghitungan Daya Tampung SMP/MTs : 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs x Kapasitas per Rombel (38 siswa) 


18.288 

x 100% = 109 % 

16.785 

x 100% 


C. Penghitungan Daya Tampung SMA/MA/SMK : 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA/SMK x Kapasitas per Rombel (38 siswa) 


16.960 

x 100% = 102 % 

16.678 

x 100% 

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

REKAPITULASI DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

DAFTAR PNS STUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SUKABUMI KEADAAN BULAN DESEMBER 2011 

Jumlah PNS 

No 

Instansi/Lembaga 

GOL IV GOL III GOL II GOL I 

Jumlah 

1 Dinas Pendidikan Kota 9 46 20 2 77 

Penilik 1 0 0 0 1 

UPT PPNFI 0 2 2 0 4 

Jumlah 10 48 22 2 82 

2 Jenjang SD 

UPTD TK SD Cikole 1 3 5 0 9 

UPTD TK SD CiTamiang 1 3 2 0 6 

UPTD TK SD Warudoyong 1 2 2 0 5 

UPTD TK SD Gunung Puyuh 1 4 2 0 7 

UPTD TK SD Cibeureum 0 3 2 0 5 

UPTD TK SD Baros 1 3 2 0 6 

UPTD TK SD lembursitu 0 4 3 0 7 

Jumlah SD 5 22 18 0 45 

3 Jenjang SMP 

SMP Negeri 1 0 2 3 0 5 

SMP Negeri 2 0 3 2 1 6 

SMP Negeri 3 0 4 0 1 4 

SMP Negeri 4 0 2 4 0 6 

SMP Negeri 5 0 3 1 1 5 

SMP Negeri 6 0 2 5 1 8 

SMP Negeri 7 0 1 3 1 5 

SMP Negeri 8 0 2 2 1 5 

SMP Negeri 9 0 1 4 1 6 

SMP Negeri 10 0 1 4 0 5 

SMP Negeri 11 0 2 3 0 5 

SMP Negeri 12 0 1 3 0 4 

SMP Negeri 13 0 2 3 2 7 

SMP Negeri 14 0 1 4 0 5 

SMP Negeri 15 0 1 3 0 4 

SMP Negeri 16 0 1 2 0 3 

Jumlah SMP 0 29 46 9 83 


Jumlah PNS 

No 



Jumlah 

4 Jenjang SMA 

SMA Negeri 1 0 4 5 1 11 

SMA Negeri 2 0 1 5 0 6 

SMA Negeri 3 0 1 7 0 8 

SMA Negeri 4 0 4 5 0 9 

SMA Negeri 5 0 2 3 0 4 

Jumlah SMA 0 12 25 1 38 

5 Jenjang SMK 

SMK Negeri 1 0 6 11 3 20 

SMK Negeri 2 0 3 6 1 10 

SMK Negeri 3 0 3 9 3 15 

SMK Negeri 4 0 1 5 0 6 

Jumlah SMK 0 13 31 7 51 

Jumlah 15 124 142 19 299 

REKAPITULASI DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

DAFTAR PNS FUNGSIONAL DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SUKABUMI KEADAAN BULAN DESEMBER 2011 

Jumlah PNS 

No. 



Jumlah 

1 Dinas Pendidikan (Pengawas) 62 0 0 0 62 

Guru Pamong 0 7 1 0 8 

Jumlah 62 7 1 0 70 

Jenjang TK 








Jumlah 0 48 36 0 84 

2 Jenjang SD 








Jumlah SD 762 293 124 0 1179 

3 Jenjang SMP 

SMP Negeri 1 26 14 2 0 42 

SMP Negeri 2 20 19 0 0 39 


No. 


Jumlah PNS 


Jumlah 

SMP Negeri 3 17 19 0 0 36 

SMP Negeri 4 14 19 0 0 33 

SMP Negeri 5 23 7 0 0 30 

SMP Negeri 6 20 15 0 0 35 

SMP Negeri 7 22 9 0 0 31 

SMP Negeri 8 9 16 0 0 25 

SMP Negeri 9 17 14 1 0 32 

SMP Negeri 10 18 13 1 0 32 

SMP Negeri 11 8 12 2 0 22 

SMP Negeri 12 7 20 3 0 30 

SMP Negeri 13 17 14 0 0 31 

SMP Negeri 14 5 19 2 0 26 

SMP Negeri 15 2 30 0 0 32 

SMP Negeri 16 6 20 2 0 28 

Jumlah SMP 231 260 13 0 504 

4 Jenjang SMA 

SMA Negeri 1 29 25 3 0 57 

SMA Negeri 2 22 23 2 0 47 

SMA Negeri 3 31 34 4 0 69 

SMA Negeri 4 25 37 2 0 64 

SMA Negeri 5 7 33 2 0 42 

Jumlah SMA 114 152 13 0 279 

5 Jenjang SMK 

SMK Negeri 1 65 52 5 0 122 

SMK Negeri 2 27 26 7 0 60 

SMK Negeri 3 20 44 3 0 67 

SMK Negeri 4 19 24 5 0 48 

Jumlah SMK 131 146 20 0 297 

DPK SD 5 5 0 0 10 

DPK SMP 0 9 0 0 9 

DPK SMA 0 13 0 0 13 

DPK SMK 0 28 0 0 28 

Jumlah DPK 0 50 0 0 60 

SLB 0 0 32 0 32 

Jumlah 1300 956 239 0 2505 

e. Proses Perencanaan Pembangunan 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pendidikan di kota 

Sukabumi Dinas Pendidikan telah melakukan upaya meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas serta diharapkan mampu menjawab tuntutan 

perubahan tehnologi maupun pergeseran nilai budaya yang diakibatkan 

pengaruh globalisasi dan SDM tersebut dapat beradaptasi secara perlahan 

atau bertahap secara efektif dan efisien hal ini sebagai pengembangan dan 

harapan visi Dinas Pendidikan yaitu “Terwujudnya pelayanan 

kependidikan berkualitas dalam membangun sumber daya manusia yang 


ertaqwa, cerdas, kompetitif dan berahlakmulia”. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut hal ini tidak terpisahkan dengan Visi 

kota Sukabumi yaitu ” “Terwujudnya kota sukabumi sebagai pusat 

pelayanan berkualitas bidang Pendidikan, kesehatan dan perdagangan di 

jawa barat berlandaskan iman dan taqwa”. Serta visi walikota/wakil 

walikota sukabumi ” Dengan iman dan taqwamewujudkan pemerintahan 

yang amanah berparadigma surgawi menuju kota sukabumi yang cerdas, 

sehat dan sejahtera (dilandasi nilai filosofis sidiq, amanah, fatonah, tablig).” 

Dari uraian diatas bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung 

jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehubungan dengan 

diberlakukannya undang – undang otonomi daerah bahwa pendidikan 

merupakan salah satu sektor yang diserahkan sebagian pengelolaannya 

kepada Pemerintah Kabupaten/kota hal ini sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV tentang 

pengelolaan pendidikan pada pasal 50 ayat (5) dinyatakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan 

lokal. Tugas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta kesetaraan 

pendidikan di lakukan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

yang mengacu pada tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

berakhlak mulia. 

Kegiatan atau program yang dilaksanakan tetap mengacu pada RPJMD 

Kota sukabumi sebagai acuan utama. Perlu kami sampaikan bahwa didalam 

RPJMD ada masalah pendidikan yang harus menjadi prioritas 

pembangunan pendidikan untuk kepentingan masyarakat yaitu memberikan 

layanan berkualitas bidang pendidikan yang output/outcomenya berdampak 

positif untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan masyarakat. 


Sejak tahun 2003 selaras terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional, strategi pembangunan pendidikan di 

Kota Sukabumi diarahkan untuk menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan. 

Strategi pembangunan pendidikan diarahkan kepada : 

a. Pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia; 

b. pengembangan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 

c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

d. Penilaian, akreditasi dan sertifikasi pendidik; 

e. Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga kependidikan; 

f. Penyediaan sarana prasarana belajar yang representatif; 

g. Sistem pembiayaan pendidikan yang mengarah kepada keadilan; 

h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 

i. Pelaksanaan wajib belajar; 

j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 

k. Pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pendidikan. 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan cukup memadai. 

g. Permasalahan dan Solusi 

Dalam melaksanaan Program kegiatan anggaran Pendapatan Belanja, tidak 

akan terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

tentunya merupakan suatu dinamika yang dapat mewarnai dan bentuk 

pembelajaran, berkenaan dengan upaya peningkatan Sumber Daya 

Manusia di Kota Sukabumi sesuai dengan Misi Kota Sukabumi, yang 

dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan, 

secara komprehensif, dihubungkan dengan permasalahan, pemerataan 

(equity), mutu (quality) dan relevansi (relevancy) pendidikan. Kendala 

manajemen yang menjadi penyebab dari masalah tersebut ditemukan 

juga adanya kendala secara langsung antara lain : 


h. Permasalahan 

1) Belum meratanya daya tampung peserta didik pada jenjang SMP, 

SMA/SMK; 

2) Belum menyebar secara merata jenjang persekolahan SMA/SMK 

dan yang sederajat pada setiap wilayah Kecamatan; 

3) Animo masyarakat yang masih relatif tinggi terhadap sekolah 

negeri; 

4) Belum meratanya Persekolahan dalam memanfaatkan secara 

optimal Teknologi informasi (IT) untuk pelayanan pendidikan ; 

5) Belum terserapnya secara optimal dana bantuan Gubernur dan 

DAK yang berupa bantuan fisik, dikarenakan aturan mekanisme 

yang berubah-ubah. 

6) Pengesahan APBD Kota Sukabumi terjadi keterlambatan apabila 

diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan 

lebih awal, baik dilingkungan dinas maupun dipersekolahan 

i. Solusi Permasalahan 

1) Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang 

memungut dana partisipasi masyarakat wajib dilakukan secara 

iuran bulanan sehingga tidak memberatkan masyarakat yang 

menyekolahkan anaknya di sekolah dan memperhatikan 

masyarakat miskin; 

2) Didirikannya SMA/SMK sederajat pada setiap wilayah Kecamatan; 

3) Diadakannya Program Pengembangan Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan bagi sekolah-sekolah swasta baik sarana prasarana 

dan sumber daya manusia yang setara dengan sekolah negeri; 

4) Dilakukan pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang putus 

sekolah, sehingga dapat diarahkan kepada pendidikan Non-formal, 

Paket B dan Paket C; 


5) Diadakannya peningkatan kualitas pengetahuan pendidikan dan 

keterampilan bagi tenaga pendidikan dalam memanfaatkan IT 

secara optimal melalui berbagai pelatihan; 

6) Melakukan Koordinasi secara intensif dengan pihak – pihak terkait 

mengenai Juknis dan Juklak Pelaksanaan Bantuan dalam 

memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan. 

2) Urusan Wajib Kesehatan 

a. Program dan Kegiatan. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 disebutkan 

bahwa urusan wajib untuk pemerintah Kab/Kota salah satunya adalah 

penanganan bidang kesehatan (butir e). Untuk melaksanakan 

penanganan dibidang kesehatan maka dibuat program-program yang 

mengacu pada Permendagri 59 Tahun 2007 meliputi: 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Peningkatan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kerja 

5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 

6. Upaya Kesehatan Masyarakat 

7. Pengawasan Obat dan Makanan 

8. Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 

9. Perbaikan Gizi Masyarakat 

10. Pengembangan Lingkungan sehat 

11. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 

12. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

13. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

14. Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 


Pelaksanaan prioritas kegiatan dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan upaya untuk 

mencapai indikator kinerja yang ada pada sasaran yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sukabumi tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan. 

Pada tahun 2011 telah disusun program prioritas dengan anggaran 

yang bersumber dari APBD Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Kesehatan serta bersumber APBN dan APBD Provinsi yang 

kegiatannya telah ditentukan dari Propinsi dan Pusat. Kegiatankegiatan 

tersebut antara lain: 

Program dan Kegiatan Bersumber APBD Kota 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

g. Penyediaan alat tulis kantor 

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

l. Penyediaan bahan logistik kantor 

m. Penyediaan makanan dan minuman 

n. Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 

o. Penyediaan jasa administrasi dan perencanaan DAK Kesehatan 

p. Penyediaan jasa keamanan gedung kantor 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan/rehabilitasi Rumah Dinas 


. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 

dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

c. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 

d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah 

Sakit 

d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

e. Pengadaan Obat Generik 

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

a. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan 

d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 

tertentu 

e. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah 

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

a. Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat di bidang 

obat dan makanan 

b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Bahan 

Berbahaya 


7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup 

Sehat 

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 

c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 

d. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

f. Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan 

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi 

Besi (AGB), Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), 

Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 

Lainnya 

b. Penanggulangan balita gizi buruk 

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk 

b. Pengadaan alat dan bahan foging 

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 

e. Pencegahan penularan penyakit endemis/epidemik 

f. Peningkatan immunisasi 

g. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan 

wabah 

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan 

12. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan 

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

a. Pembangunan gedung puskesmas 


. Rehabilitasi Rumah Dinas 

c. Pengembangan PKM mampu PONED 

13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 

b. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 

c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di 

luar kuota SK Walikota 

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

a. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan lansia 

b. Pelayanan Kesehatan Lansia 

15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

a. Penyelenggaran kesehatan ibu dan anak 

16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 

a. Penyuluhan Bahaya Rokok terhadap Kesehatan 

Program dan Kegiatan Bersumber DAK Bidang Kesehatan 

1. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

a. Pembangunan Puskesmas 

b. Rehabilitasi rumah dinas 

c. Pengadaan obat-obat generik 

Program Dan Kegiatan Bersumber APBD Propinsi (Bantuan 

Gubernur) 

a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota SK 

Walikota 

b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 

- Pembangunan rumah dinas paramedis 

c. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

- Pengembangan puskesmas menjadi mampu PONED 

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 


- Penanggulangan balita gizi buruk 

e. Program Pelayanan keseatan penduduk miskin 

- Pelayanan operasi katarak 

Program dan Kegiatan Bersumber APBN 

1. Progran Upaya Kesehatan Masyarakat 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu 

b. Peningkatan pelayanan kesehatan Anak 

2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

3. Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan yang telah dilaksanakan 

selama Tahun Anggaran 2011 dapat dinilai keberhasilannya dengan 

melihat pencapaian indikator kinerja kunci dan membandingkanya 

dengan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota 

Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 

tahun 2008 – 2013, yang tertuang dalam Berita Daerah Kota Sukabumi 

tahun 2009 Nomor 11. 

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci tahun 2011, dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Indikator Kinerja Kunci dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2011 

Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan 

Pilihanuntuk Pemerintah Kota pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

1 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 

2 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan 

92 

3 Cakupan Desa /Kelurahan Unversal Child Immunization (UCI) 75.8 

4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 

5 Cakupan penderita DBD yang ditangani 100 

6 Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA (+) 91.1 

7 

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan 

dan miskin 

100 % 

8 Cakupan Kunjungan Bayi 71,9 

9 Jumlah Kematian Ibu 100 

10 Jumlah Kematian Bayi 100 

11 Usia Harapan Hidup 

12 Insiden Rate DBD 0.2 

13 Insiden Rate TBC 0.3 


Analisis : 

Dari 1540 sasaran ibu hamil resiko tinggi, ditemukan 904 ibu dengan 

komplikasi kebidanan dan semuanya ditangani, baik di tingkat 

pelayanan dasar maupun di pelayanan rujukan (RS). 

Dari 7264 sasaran ibu bersalin di tahun 2011 terdapat 6693 (92%) 

persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan. Pencapaian ini sudah 

memenuhi target ditetapkan 84%, dikarenakan ketersediaan sumber 

daya kesehatan yang kompeten serta pemerataan tenaga kesehatan 

sudah menyebar di seluruh wilayah, hal ini tidak terlepas dari upaya 

peningkatan kualitas/kuantitas bidan dan kesadaran serta aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cukup baik. 

Dari 33 kelurahan di Kota Sukabumi, terdapat 25 kelurahan yang 

sudah memenuhi UCI selama tahun 2011. Pencapaian ini masih perlu 

di tingkatkan mengingat target RPJMD untuk tahun 2011 adalah 85%. 

Sebagai informasi dari dari 25 kelurahan yang sudah UCI masih 

terdapat 18 kelurahan yang melebihi target imunisasinya (diatas 

100%), yang artinya capaian imunisasi bayi di 18 kelurahan tersebut 

jumlahnya melebihi jumlah bayi yang di proyeksikan. selain itu faktor 

pembinaan teknis bagi pengelola imunisasi perlu di tingkatkan 

terutama pada pengelola imunisasi yang masih baru (dampak rotasi 

pegawai). 

Sampai dengan akhir tahun 2011, penemuan kasus gizi buruk 

berjumlah 57 kasus, kemudian dilakukan beberapa intervensi secara 

holistic dan dari hasil evaluasi terakhir diperoleh data kasus gizi buruk 

menjadi 15 sampai desember 2011. Dengan demikian sebanyak 42 

kasus gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini tidak terlepas 

dari intervensi yang komprehensif pada penanganan kasus gizi buruk 

yang meliputi: 

- Pemberian makanan pendamping ASI untuk keluarga miskin 

yang memiliki balita 6-24 bulan 


- Pemberian makanan tambahan Pemulihan kepada 70 balita 

kurang gizi yang menghasilkan 80 % kenaikan berat badan. 

- Klinik gizi berkala setiap 1 bulan sekali melibatkan tenaga 

spesialis anak 

- Pemeriksaan laboratorium 

Dari 523 kasus DBD yang ditemukan selama tahun 2011, seluruhnya 

telah mendapat penanganan sesuai SOP (100%). Hal ini dikarenakan 

kesiapan sumber daya kesehatan, baik di rumah sakit maupun 

puskesmas dalam penanganan kasus DBD. 

Tingkat kesembuhan meningkat, dari seluruh penderita yang 

ditemukan dan ditangani pada tahun 2011 sebesar 91 % (350 dari 384 

orang) sembuh sedangkan tahun 2010 tingkat kesembuhan hanya 

sebesar 82 %. Hal ini menandakan bahwa pemantauan terhadap 

penderita sangat baik, kesiapan logistic yang mencukupi dan 

kepatuhan penderita dalam pengobatan cukup baik, karena 

kesembuhan penyakit TB ini sangat bergantung pada ketersediaan 

logistik dan kepatuhan minum obat. Indikasi sikap masyarakat yang 

positif ini dibentuk dari proses yang panjang dimana salah satu 

faktornya adalah penyuluhan kesehatan yang masih tetap di tingkatkan 

khususnya yang berkaitan dengan penyakit TB Paru ini. 

Dari data yang diperoleh bahwa penerima kartu jamkesmas sebanyak 

46.530 orang sedangkan penerima kartu jamkesda sebanyak 25.952 

orang sehingga masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan 

kesehatan sebanyak 72.484, berdasarkan data yang kami peroleh dari 

Badan Pusat Statistik bahwa penduduk miskin berjumlah 27.700 

orang. Sementara itu jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan sebanyak 

57.045 sehingga jika di rata-ratakan diperoleh angka 87.7% pengguna 

jaminan kesehatan masyarakat miskin. 

Pada tahun 2011, terdapat 5031 jumlah kunjungan bayi yang 

memperoleh pelayanan kesehatan dari jumlah seluruh bayi lahir hidup 

7001 (atau sekitar 71.9%). Pencapaian yang belum memenuhi target 


82% ini dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang baik tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik 

pula, terutama dengan layanan kesehatan praktek swasta. Sehingga 

memungkinkan masyarakat yang memilih berkunjung ke layanan 

praktek swasta tidak tercatat. 

Jumlah kematian ibu pada tahun 2011 berjumlah 5 kematian yang 

terdiri dari 2 eklampsi, 2 penyakit jantung dan 1 perdarahan. 3 

kematian terjadi di rumah dan 2 kematian tejadi di Rumah Sakit. 

jumlah kematian ini sama dengan jumlah kematian pada tahun 2010 

Jumlah kematian pada tahun 2011 sebanyak 57 bayi, dengan penyebab 

kematian terbanyak adalah infeksi (31%) BBLR (21%) dan kelainan 

kongenital (17%). Jumlah kematian pada tahun ini meningkat dari 

tahun sebelumnya yaitu berjumlah 49 bayi di tahun 2010. Pada tahun 

2011 kebijakan Dinas Kesehatan dalam pelaporan kasus kematian 

harus secepatnya dalam tempo 1 x 24 jam, mempermudah pelacakan 

kasus (surveillance) sehingga meningkatkan akurasi dan validitas data. 

Jumlah penderita DBD pada tahun 2011 mengalami penurunan yang 

sangat signifikan. Jumlah penderita DBD 523 tahun 2011 sedangkan 

tahun 2010 berjumlah 1045. Sehingga berdasarkan angka tersebut 

insiden rate DBD mengalami penurunan dari dari 0.3 di tahun 2010 

menjadi 0.2 pada tahun 2011 

Jumlah penderita TBC 984 pada tahun 2011 dengan angka insiden rate 

0.3, pada tahun 2010 jumlah penderita TBC berjumlah 863 orang 

dengan angka insiden rate 0.29. Dari jumlah 984 penderita TBC 

sebanyak 384 adalah BTA (+) dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 

yaitu 91%. Penemuan kasus dan tingkat kesembuhan yang meningkat 

menunjukan bahwa pemantauan sangat baik terhadap penderita, 

kesiapan logistic yang mencukupi dan kepatuhan penderita dalam 

pengobatan cukup tinggi, karena kesembuhan penyakit TB ini sangat 

bergantung pada ketersediaan logistic dan kepatuhan minum obat. 

Sementara itu tingkat partisipasi masyarakat meningkat sebagai buah 


dari kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas di 

Puskesmas berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat untuk 

melakukan pemeriksaan di puskesmas 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. 

Di Kota Sukabumi pelaksana urusan (Wajib) Kesehatan dari unsur 

Pemerintah dikelola oleh 2 (dua) unit kerja, yaitu Dinas Kesehatan dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Syamsudin, SH. 

Dinas Kesehatan 

didampingi oleh 16 UPT (1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 

dan 15 Puskesmas dengan 20 Puskesmas Pembantu) serta RSUD 

Syamsudin, SH didampingi mitra kerja beberapa Rumah Sakit Swasta. 


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memiliki pegawai yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 468 orang, dengan kualifikasi 

pendidikan mulai SD sampai S2 sesuai dengan keahlian dan bidang 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

Keadaan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan kualifikasi 

pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2009 dan 

2011, dijelaskan pada tabel berikut : 

Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi 

Pendidikan 

Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009-2011 

NO 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

2009 2010 2011 

I. MEDIS 

1. Dokter Umum 28 33 32 

2. Dokter Gigi 19 23 23 

II. SARJANA KESEHATAN LAIN 

1. Magister Kesehatan Masyarakat 10 10 9 

2. Sarjana Kesehatan Masyarakat 12 28 29 

3. Apoteker 3 4 5 

III. PARAMEDIS 

1. Sarjana Keperawatan 4 9 10 

2. Bidan 56 68 65 

3. Akademi Keperawatan 59 84 86 


NO 

IV. 

VI 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

2009 2010 2011 

4. Sekolah Pendidikan Keperawatan 26 25 22 

(SPK) 

5. Akademi Keperawatan Gigi 9 12 11 

6. Sekolah Pendidikan Perawat Gigi 7 7 6 

(SPRG) 

PARAMEDIS NON PERAWAT 

1. S1 IPB Gizi 1 1 1 

2. Akademi Gizi 12 16 15 

3. Akademi Kesehatan Lingkungan/APK 12 16 14 

4. Akademi Analisis Kesehatan 16 21 22 

5. D III Farmasi 3 3 

6. Sekolah Pendidikan Analis (SPA) 5 5 4 

7. Sekolah Pendidikan Analis Gizi 2 2 1 

(SPAG) 

8. Sekolah Penilik Pembantu Hygiene 5 3 3 

(SPPH) 

9. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 16 20 18 

PARAMEDIS PEMBANTU 

Pekarya Kesehatan (SMA +) 17 13 13 

Pekarya Kesehatan (SMP +) 0 0 0 

SPK-C / Juru Kesehatan 3 2 2 

NON KESEHATAN/ ADMINISTRASI/ 

TATAUSAHA 

Sarjana Non Kesehatan (S2) 3 3 2 

Sarjana Non Kesehatan (S1) 10 5 7 

Sarjana Muda Non Kesehatan (D3) 2 3 4 

Sekolah Menengah Ekonami Atas (SMEA) 18 17 15 

Sekolah Teknik Mesin (STM) 5 5 3 

Sekolah Menengah atas (SMA) & (SMKK) 34 32 32 

Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA) 4 3 1 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 7 6 

Sekolah Dasar (SD) 10 7 4 

JUMLAH 414 487 468 

Berdasarkan tabel di atas, karyawan Dinas Kesehatan mengalami 

penurunan jumlah karyawan, yaitu dari 487 orang tahun 2010 menjadi 

468 orang sampai tahun 2011. Hal ini akibat dari pensiun dan 

meninggal serta adanya mutasi keluar dari Dinas Kesehatan. 

Data keadaan pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan pangkat, jabatan 

struktural dan fungsional, dijelaskan pada tabel berikut : 


Keadaan Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan 

Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2011 

NO 

PENDIDIKAN 

GOLONGAN 

I II III IV 

JENIS 

KELAMIN 

A B C D A B C D A B C D A B C D L P 

JML 

I. MEDIS 

1 Dokter Umum - - - - - - - - - 

1 

5 

1 

0 2 2 3 12 20 32 

2 Dokter Gigi - - - - - - - - - 9 3 2 1 6 1 1 6 17 23 

II. 

SARJ. KES. LAIN 

1 Sarj. Kes. Mas (S2) - - - - - - - - - 1 1 1 4 1 1 4 5 9 

1 

2 Sari. Kes. Mas (S1) - - - - - - - - 9 5 3 2 10 19 29 

3 Sarj. Apoteker - - - - - - - - - 2 3 2 3 5 

III. 

PARAMEDIS 

1 Sarj. Keperawatan - - - - - - - - 5 5 4 6 10 

2 D-III AKPER - - - - - - 

3 

9 

1 

3 

1 

8 5 6 5 30 56 86 

3 Bidan (D-I, D-III) - - - - - 

2 

2 

1 

0 7 3 

1 

5 8 65 65 

4 D-III GIGI - - - - - 5 4 1 1 1 10 11 

5 SPR/SPK - - - - - 5 1 3 5 2 6 6 16 22 

6 SPRG - - - - - 2 2 1 1 1 5 6 

PARAMEDIS NON 

IV. PERWT. 

1 S1 IPB Gizi - - - - - - - 1 1 1 

2 D-III Gizi - - - - - - 6 6 3 2 13 15 

3 D-III Kesling - - - - - - 6 6 2 8 6 14 

1 

4 D-III Analis Kes - - - - - - 7 1 4 7 15 22 

5 D-III Farmasi - - - - - - 3 1 2 3 

6 SPA/Analis - - - - - - - - 1 3 1 3 4 

7 SPAG (D-I) - - - - - - - - 1 1 1 

8 SPPH (D-I) - - - - - - - - 1 2 2 1 3 

9 SAA/SMF - - - - 

1 

0 7 1 4 14 18 

V. 

PARAMEDIS 

PEMBANTU 

1 Pek.Kes (SMA+) - - - - - - - - - 9 4 5 8 13 

2 SPK-C/Jurkes - - - - - - - 2 1 1 2 

VI. 

ADM/TATA USAHA 

1 S2 - - - - - - - - - - - 2 2 2 

2 S1 - - - - - - - - 4 1 2 1 6 7 

3 SARMUD - - - - - - 2 2 2 2 4 

4 SMEA - - - - 4 2 7 1 1 4 11 15 

5 STM - - - - 2 1 3 3 

6 SMA.SMKK - - - - 8 9 2 1 3 9 13 19 32 

7 KPAA - - - - 1 1 1 


NO 

PENDIDIKAN 

GOLONGAN 

I II III IV 

JENIS 

KELAMIN 

A B C D A B C D A B C D A B C D L P 

JML 

8 SMP (Sederajat) - - 2 2 2 5 1 6 

9 SD 1 1 1 1 4 4 

JUMLAH 1 1 3 3 22 27 96 55 71 80 57 32 5 9 5 1 142 326 468 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Pada tahun 2011, pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Sukabumi bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi (Bantuan 

Propinsi) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBN. 

Pada Tahun Anggaran 2011 semua sumber anggaran baik DAK Bidang 

Kesehatan maupun APBD Propinsi dialirkan melalui kas daerah 

sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 

(DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota. 

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sesuai dengan 

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (DPA) tahun 2011 

adalah : 

Alokasi Pembiayaan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2011 

NO URAIAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

I PENDAPATAN 2.384.098.000 2.567.844.950 107.7 

II BELANJA 35.661.840.000 35.546.950.627 99.7 

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.409.818.000 21.280.247.181 109.6 

1 Belanja Pegawai 19.409.818.000 21.280.247.181 109.6 

B BELANJA LANGSUNG 16.252.022.000 14.266.703.446 87,8 

I 


1,829,097,000 1,723,952,862 

Perkantoran 

94.3 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000 1,200,000 100.0 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

58,800,000 42,906,450 

Air dan Listrik 

73.0 

3 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

19,500,000 19,500,000 

kantor 

100.0 

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50,945,000 52,130,000 102.3 

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15,348,000 15,298,500 99.7 

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15,050,000 - 

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,733,000 9,733,000 100.0 

8 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

80,000,000 75,512,000 

Penggandaan 

94.4 

9 

Penyediaan Komponen Instalasi 

5,860,000 5,860,000 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

100.0 

10 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

3,620,000 3,620,000 

Kantor 

100.0 

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- 3,063,000 3,050,000 



undangan 99.6 

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,246,633,000 1,195,643,112 95.9 

13 Penyediaan Makanan Minuman 14,000,000 10,877,800 77.7 

14 Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah 80,640,000 80,590,000 99.9 

15 

Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 

DAK Kesehatan 

215,105,000 198,432,000 92.2 

16 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor 9,600,000 9,600,000 100.0 

II 


Prasarana Aparatur 

533,425,000 464,722,994 87.1 

1 Rehabilitasi Rumah Dinas (4 rumah dinas) 442,000,000 404,930,994 91.6 

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,345,000 15,224,500 55.7 

3 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

40,380,000 40,080,000 99.3 

4 

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan 

4,200,000 4,187,500 

Gedung Kantor 

99.7 

5 

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan 

19,500,000 300,000 

Gedung Kantor 

1.5 

III 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 

18,407,000 12,407,000 67.4 

1 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

9,407,000 9,407,000 100.0 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3,000,000 1,000,000 33.3 

3 

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 

Anggaran 

3,000,000 1,500,000 50.0 

4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3,000,000 500,000 16.7 

IV 

Program Obat dan Perbekalan 

2,060,800,000 1,512,252,077 

Kesehatan 

73.4 

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 980,514,000 832,049,900 84.9 

2 

Peningkatan Pemerataan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

82,205,000 81,366,000 99.0 

3 

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 

Komunitas dan Rumah Sakit 

9,343,000 9,253,000 99.0 

4 

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

15,618,000 15,483,000 99.1 

5 Pengadaan Obat Generik 973,120,000 574,100,177 59.0 

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 175,740,000 138,672,000 78.9 

1 

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan 

Kesehatan 

6,275,000 6,275,000 100.0 

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 28,786,000 26,466,000 91.9 

3 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan 

Kesehatan 

38,401,000 21,581,000 56.2 

4 

Pencegahan dan penanggulangan penyakit 

tidak menular tertentu 

27,278,000 9,500,000 34.8 

5 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Anak Sekolah 

75,000,000 74,850,000 99.8 

VI 

Program Pengawasan Obat dan 

Makanan 

37,156,000 37,156,000 100.0 

1 

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ 

Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 

26,384,000 26,384,000 100.0 

2 

Peningkatan Pengawasan Keamanan 

Pangan dan Bahan Berbahaya 

10,772,000 10,772,000 100.0 

VII 

Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

234,238,000 230,961,500 98.6 

1 

Pengembangan Media Promosi dan 

Informasi Sadar Hidup Sehat 

45,000,000 44,746,500 99.4 

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 24,615,000 24,615,000 100.0 

3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 35,614,000 35,614,000 100.0 

4 

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 

Kesehatan 

96,000,000 95,865,000 99.9 



5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,009,000 6,009,000 100.0 

6 

Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan 

27,000,000 24,112,000 89.3 

VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat 256,825,000 204,922,500 79.8 

Penanggulangan Kurang Energi Protein 

(KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), 

1 Gangguan Akibat Kurang Yodium 120,000,000 107,972,500 90.0 

(GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan 

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 

2 Penanggulangan balita gizi buruk 136,825,000 96,950,000 70.9 

IX 

Program Pengembangan Lingkungan 

Sehat 

41,988,000 38,958,000 92.8 

1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 29,697,000 29,697,000 100.0 

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,291,000 9,261,000 75.3 

X 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular 

518,820,000 500,591,000 96.5 

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 33,750,000 33,750,000 100.0 

2 

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan 

Fogging 

92,500,000 91,122,000 98.5 

3 

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak 

Sekolah 

65,000,000 65,000,000 100.0 

4 

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

80,000,000 69,833,000 87.3 

5 

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ 

Epidemik 

110,200,000 110,200,000 100.0 

6 Peningkatan Imunisasi 109,500,000 102,816,000 93.9 

7 

Peningkatan surveilans epidemiologi dan 

penanggulangan wabah 

27,870,000 27,870,000 100.0 

XI 

Program Standarisasi Pelayanan 

Kesehatan 

81,112,000 80,542,000 99.3 

1 

Evaluasi dan Pengembangan Standar 

Pelayanan Kesehatan 

81,112,000 80,542,000 99.3 

XII 

Program pelayanan kesehatan penduduk 

miskin 

35,000,000 33,095,000 94.6 

1 Pelayanan operasi katarak 35,000,000 33,095,000 94.6 

Program Pengadaan, Peningk. dan 

XIII 

Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 

4,595,400,000 3,556,957,000 77.4 

Jaringannya 

1 Pembangunan Gedung Puskesmas 3,528,600,000 2,709,759,450 76.8 

2 Rehabilitasi Rumah Dinas 58,000,000 54,453,050 93.9 

3 Pengembangan PKM mampu PONED 1,008,800,000 792,744,500 78.6 

XIV 

Program Kemitraan Peningkatan 


5,374,400,000 5,292,892,513 

98.5 

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 824,400,000 777,430,837 94.3 

2 

Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang 

Mampu 

4,000,000,000 3,965,461,676 99.1 

3 

Peningkatan yankes bagi masyarakat miskin 

diluar kuota SK walikota 

550,000,000 550,000,000 100.0 

XV 

Program Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Lansia 

92,362,000 89,214,000 96.6 

1 

Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 

Kesehatan Lansia 

26,500,000 25,300,000 

2 Pelayanan Kesehatan Lansia 65,862,000 63,914,000 

XVI 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu 

dan Anak 

124,000,000 106,459,000 85.9 

1 Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak 124,000,000 106,459,000 

XVII Program Pembinaan Lingkungan Sosial 243,252,000 242,948,000 99.9 



(DBHCHT) 

1 

Penyuluhan Bahaya Rokok terhadap 

Kesehatan 

243,252,000 242,948,000 

Alokasi Anggaran Bersumber APBD Kota, DAK Bidang Kesehatan, APBN 

dan APBD Propinsi di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2011 

NO JENIS SUMBER BIAYA 

JUMLAH ALOKASI 

2010 2011 

1. APBD Kota 30.231.843.000 28.929.459.000 

2. Bantuan Propinsi Jawa Barat 4.073.350.000 2.172.625.000 

3. APBN 99.115.000 - 

4. DAK 4.156.080.000 4.559.720.000 

JUMLAH 38.560.388.000 35.661.840.000 

Tabel di atas menunjukan bahwa Alokasi anggaran Dinas Kesehatan pada 

tahun 2011 mengalami penurunan. Meskipun demikian penyerapan anggaran 

dinas kesehatan sangat baik yaitu berada pada angka 99.7 %. Sementara itu 

untuk belanja langsung yang berkaitan dengan program, penyerapan anggaran 

berada pada angka 87.8%, angka ini cukup baik mengingat pada tahun 2010 

penyerapan belanja langsung hanya sebesar 72,36%. Pada tahun 2011 

anggaran yang bersumber APBN tidak ada yang langsung masuk kedalam 

keuangan daerah, akan tetapi ada kegiatan-kegiatan bersumber APBN yang 

disalurkan ke Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kota Sukabumi, 

kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

1. Pembinaan Kelurahan Siaga 

2. Pertemuan Advokasi, Koordinasi dan Penyusunan Promkes Sekolah 

Tingkat Kota Sukabumi 

3. Pertemuan kebijakan sehat Kota Sukabumi 

4. Pelatihan PKRE-T yang responsive gender di 6 Kabupaten/Kota 

Total seluruh anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 61.942.500. 

pertanggungjawaban kegiatan tersebut langsung oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Barat. Tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada anggaran yang 

belum bisa diserap seluruhnya terutama berkaitan dengan 

pengadaan/konstruksi karena kegiatan ini memerlukan waktu dan teknis yang 

tidak mudah memerlukan proses yang sistematis mulai dari perencanaan, 

proses lelang maupun pengerjaan. Selain itu pada proses lelang seringkali 


hasil lelang dibawah dari pagu yang telah ditetapkan yang secara otomatis 

menurunkan penyerapan anggaran. 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Kesehatan. 

Alokasi dan realisasi anggaran yang bersumber DAK Bidang Kesehatan 

meliputi : Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan 

berupa pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas yaitu Pembangunan Puskesmas 

Benteng (DAK 2010) dan Cibeureum (DAK 2010) serta pembangunan 

Puskesmas Limus Nunggal (DAK 2011); rehabilitasi rumah dinas (1 rumah 

Dinas) dan Pengadaan obat-obat generik. 

Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi kegiatan bersumber DAK 

Bidang Kesehatan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

NO 

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber DAK Bidang Kesehatan T.A 2011 

KEGIATAN 

ALOKASI 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

I PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB 

PUSKESMAS/PUSTU/RUMAH 

DINAS/GUDANG FARMASI DAN SARANA 

PRASARANA PUSKESMAS 

- Pembangunan Puskesmas Cibeureum dan 

Benteng (DAK 2010), Puskesmas Limus 3.528.600.000 2.709.759.450 76.8 

Nunggal (DAK 2011) 

- Rehabilitasi Rumah Dinas (Cikundul) 58.000.000 54.453.050 93.9 

II PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 

KESEHATAN 

- Pengadaan obat-obat Generik 973,120,000 574.100.177 59 

T O T A L 4.559.720.000 3,338,312,677 73.2 

% 

Alokasi anggaran kegiatan bersumber DAK Bidang Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 4.559.720.000 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.338.312.677 atau sebesar 73.2% 

penyerapan anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan proses lelang 

yang menghasilkan anggaran di bawah alokasi yang telah ditetapkan. 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Bantuan Provinsi 

Barat 

Jawa 

Dalam menjalankan program pembangunan di Bidang Kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 32 tahun 2004 yang 

merupakan urusan wajib pada pemerintahan Kab/Kota, maka diperlukan 

bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program dan kegiatan 

yang di danai oleh Bantuan Provinsi Jawa Barat berupa. 

Program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan Provinsi, dijelaskan pada 

tabel berikut: 

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber Bantuan Propinsi Jawa Barat T.A 2011 

NO 

PROGRAM/KEGIATAN 


1 


- Rehabilitasi Rumah Dinas (4 rumah 

dinas) 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

2 

- Penanggulangan balita Gizi buruk 

Program Kemitraan Peningkatan 


3 

- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin di luar quota SK Walikota 

4 Program pengadaan, peningkatan dan 

perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas, pustu dan jaringannya 

- Pengembangan fungsi puskesmas 

menjadi mampu PONED (Pkm 

Sukakarya dan Pkm Lembur situ) 

5 

Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin 

- Pelayanan Operasi Katarak 

ALOKASI 

ANGGARAN 

REALISASI % 

442.000.000 404.930.994 92 

136.825.000 96.950.000 70.9 

550.000.000 550.000.000 100 

1.008.800.000 792.744.500 78.6 

35.000.000 33.095.000 94,6 

Total 2,172,625,000 1,877,720,494 86.4 

Realisasi anggaran kegiatan bersumber Bantuan Propinsi Jawa Barat pada 

Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.877.720.494 atau mencapai 86.4% sementara 

penyerapan anggaran bersumber bantuan gubernur pada tahun 2010 mencapai 

58,88%. Sementara itu pemanfaaatan anggaran Pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin di luar quota SK Walikota dengan sasaran sebanyak 

25.952 orang, sementara yang menggunakan berdasarkan kunjungan/klain 

sebanyak 3.222 kali klaim. 


NO 

1 

2 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber APBN T.A 2011 

PROGRAM/KEGIATAN 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

(APBN) 

Pelatihan PKRE-T yang responsive 

gender di 6 Kabupaten/Kota 

Program Pembinaan Gizi 

Masyarakat 

ALOKASI 

ANGGARAN 

REALISASI % 

34.670.000 34.670.000 100 

Surveilan Gizi Khusus 27.580.000 20.373.000 

3 

Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pembinaan Kelurahan Siaga 7.200.500 7.200.500 100 

2. Pertemuan Advokasi, 

Koordinasi dan Penyusunan 

Promkes Sekolah Tingkat Kota 

10.036.000 10.036.000 100 

Sukabumi 

3. Pertemuan kebijakan sehat 


10.036.000 10.036.000 100 

4 

Biaya Operasional Kesehatan 

(BOK) 

1,125,000,000 1,112,189,500 98.9 

5 Jamkesmas 1.265.860.000 463.756.500 36.6 

TOTAL ANGGARAN 2,480,382,500.00 1,658,261,500.00 66.9 

Pengelolaan anggaran bersumber APBN tidak seluruhnya dilaksanakan 

oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Pengelolaan program yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sumber 

anggaran APBN adalah Program Upaya Keseatan Masyarakat, Program 

Pembinaan Gizi Masyarakat, dan Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian program-program ini 

sangat membantu dalam pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi. 

Sebagai contoh pada program gizi ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 

57 kasus. Dengan adanya program yang bersumber angggaran APBN 

dapat membantu program yang telah ada sehingga dapat menurunkan 

kasus gizi buruk dari 57 kasus menjadi 15 kasus di akhir desember 

2011. Progres yang positif ini tidak hanya berkat kerjasama internal 

dalam wilayah saja akan tetapi juga termasuk program yang bersumber 

anggaran APBN dengan kegiatannya berupa Pemberian makanan 


tambahan Pemulihan kepada 70 balita kurang gizi yang menghasilkan 

80 % kenaikan berat badan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional diatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala 

SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, yang selanjutnya Renstra SKPD 

tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD 

(Renja SKPD). Penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dan 

Undang-undang Nomor tahun 2004 harus berdasarkan penganggaran berbasis 

kinerja. 

Dalam era desentralisasi Dinas Kesehatan selaku SKPD dituntut menyusun 

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan masalah kesehatan dan 

kebutuhan spesifik daerah yang bersangkutan, disamping juga harus 

mengakomodir kebijakan nasional pembangunan kesehatan, hal ini 

mengindikasikan bahwa perencanaan yang bersifat “bottom up” harus ada 

keselarasan dengan kegiatan yang berada pada tingkat atas. 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah melaksanakan mekanisme perencanaan 

dengan metode Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT), 

yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Depkes RI dan Pusat Kajian 

Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia. 

Mekanisme perencanaan di dalam metode P2KP, dilaksanakan melalui 

tahapan : 

1. Melakukan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan dalam Lokakarya 

Perencanaan dan Evaluasi Program tahunan. Evaluasi dilaksanakan 

pada awal tahun dengan melibatkan Puskesmas dan Kepala seksi 

pada Dinas Kesehatan. Dalam evaluasi tersebut disampaikan juga 

kebijakan setiap program kesehatan dan kebijakan pembangunan 

kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mengacu pada 


kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi, yang tertuang dalam RPJMD 

Kota Sukabumi dan Renstra Dinas Kesehatan. 

2. Puskesmas menyampaikan usulannya dengan menggunakan metode 

P2KT Puskesmas sesuai dengan Kep. Menkes RI No.128/2004 

tentang Pedoman Perencanaan Puskesmas. Setiap usulan Puskesmas 

wajib didukung dengan data dan situasi kesehatan di wilayahnya 

kerjanya. Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi sesuai 

dengan kewenangannya, kemudian digabung dengan usulan tingkat 

Dinas. 

3. Seluruh Kepala seksi menyampaikan usulan kegiatan yang 

merupakan gabungan antara puskesmas dengan Dinas dan telah 

dilakukan penyesuaian volume dan sasaran/output kegiatan serta 

kebutuhan anggarannya. Seluruh usulan harus didukung oleh data 

dan informasi yang cukup selama 3 tahun terakhir. Hasil lokakarya 

tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk expose pada musrenbang 

Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD. Usulan digabung dengan 

masukkan hasil musrenbang dan forum SKPD dan dituangkan dalam 

RKA SKPD Dinas Kesehatan dan disampaikan ke Bappeda Kota 

Sukabumi. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Berikut adalah data kondisi sarana kesehatan yang ada di Kota 

Sukabumi Tahun 2010 dan 2011, dilihat dari jenis dan jumlah. 

Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan 

Di Kota Sukabumi Tahun 2010-2011 

NO JENIS SARANA KESEHATAN 

JUMLAH 

2010 2011 

1. Puskesmas Non DTP 12 12 

2. Puskesmas DTP 3 3 

3. Puskesmas pembantu 20 20 

4. Puskesmas keliling 15 15 

5. Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 

6. Rumah Sakit Polri 1 1 

7. Rumah Sakit TNI AD 1 1 


NO JENIS SARANA KESEHATAN 

JUMLAH 

2010 2011 

8. Rumah Sakit Swasta 3 5 

9. Rumah Sakit Bersalin 1 2 

11. Rumah Sakit Ibu dan Anak - - 

12. Balai Pengobatan 14 18 

13. Laboratorium Swasta 6 6 

14. Optikal 11 14 

15. Apotik 44 46 

16. Toko Obat 11 14 

17. Praktek Dokter Umum perorangan 125 125 

18. Praktek Dokter Spesialis 64 69 

19. Praktek Dokter Gigi 41 50 

20. Praktek Dokter Gigi Spesialis 3 3 

21. Praktek Bidan 81 81 

21. Industri Kecil Obat Tradisional 6 4 

22. Posyandu 440 440 

23. Rehabilitasi Korban Napza 0 0 

24. Pengobat Tradisional 28 28 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota 

Sukabumi cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama 

sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu dan Posyandu. 

h. Permasalahan dan Solusi. 

Hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan 

dan program kesehatan pada tahun 2011, antara lain: 

A. Faktor Internal 

a). Petugas masih belum menerapkan sepenuhnya pengetahuan 

dan keterampilan terutama dalam aspek administrasi 

pengelolaan program/kegiatan; 

b). Indikator pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja 

Utama belum sepenuhnya terukur dan menggambarkan 

prioritas permasalahan; 

c). Masih lemahnya koordinasi lintas program / bidang; 

d). Masih kurangnya distribusi tenaga kesehatan sesuai kompetensi 

yang dibutuhkan di setiap unit pelayanan kesehatan 

(Puskesmas) dan bidang; 


e). Masih kurangnya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan 

yang bersifat promotif dan preventif dan pemberdayaan 

masyarakat. 

f). Masih lemahnya administrasi keuangan di sehingga 

menghambat dalam pengcairan anggaran berikutnya. 

g). Masih kurangnya inovasi program yang dikembangkan dalam 

rangka mengatasi permasalahan kesehatan. 

h). Program dan kegiatan tidak fokus sehingga sinergitas antar 

progam tidak terbentuk secara utuh menyeluruh. 

i). Pengelolaan SDM masih belum sejalan dengan misi Dinas 

Kesehatan dalam penyediakan teknologi dan sumber daya 

kesehatan yang memadai dan berkualitas. 

B. Faktor Eksternal 

a). Anggaran masih berpihak pada kegiatan fisik dan kegiatan 

yang bersifat rutin, sementara untuk program / kegiatan yang 

inovatif masih sangat kurang; 

b). Proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan fisik dan 

barang, belum sesuai jadwal yang direncanakan; 

c). Masih kurangnya penerapan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; 

d). Belum optimalnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan 

kualifikasi dan persyaratan teknis pendidikan. 

e). Adanya kecenderungan meningkatnya penyakit degeneratif 

pada usia produktif / usia subur. 

C. Upaya Mengatasi Masalah 

Pemecahan masalah kesehatan tentunya memerlukan peran aktif 

dari semua pihak baik dari pemerintah, instansi terkait lintas sektor 

maupun dari masyarakat. Adapun beberapa langkah penting 

sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, antara 

lain: 


a). Melakukan analisa dan penajaman program yang mendukung 

pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan; 

b). Perumusan Indikator Kinerja Utama dibuat berdasarkan 

analisis bersama melalui suatu forum sehingga menjadikan 

IKU sebagai sebuah tolok ukur bersasama dalam mencapai 

tujuan menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. 

c). Meningkatkan koordinasi dalam perencanan dan pelaksanan 

program /kegiatan baik internal maupun dengan lintas sector 

sehingga muncul sinergitas program; 

d). Melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan dalam 

peningkatan alokasi anggaran terutama program/kegiatan 

inovatif baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif; 

e). Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui 

pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta monitoring dan 

evaluasi kinerja; 

f). Meningkatkan peran serta lintas sektor terkait dan masyarakat 

melalui perubahan pola hidup bersih dan sehat. 

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Pencapaian Indikator Makro 

Indilator makro adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur 

kinerja pembangunan secara keseluruhan baik aspek sosial maupun 

aspek ekonomi yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kota 

Sukabumi secara umum dan bertahap menurut skala waktu tertentu 

yang biasanya diukur tahunan. Indikator makro didukung oleh adanya 

indikator mikro yang dikelompokkan pada tiga bidang yaitu Bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang ekonomi. 

Indikator makro untuk bidang kesehatan berdasarkan Renstra Kota 

Sukabumi Tahun 2008-2013 adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian ibu sulit untuk 

dihitung hal ini dikarenakan pembaginya kurang dari 100.000 

Kelahiran Hidup, sehingga untuk memudahkan baik kematian ibu 


maupun kematian bayi menggunakan angka absolute, dengan demikian 

pencapaian indikator makronya adalah: 

a. Jumlah Kematian Ibu 

Jumlah kematian ibu di Kota Sukabumi pada tahun 2011 sebanyak 

5 orang, sedangkan target kematian ibu tahun 2011 dalam Renstra 

adalah kurang dari 10 kasus kematian, dengan demikian masih 

mencapai target. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena 

penyebab tidak langsung seperti yaitu 2 kematian karena eklampsi, 

2 kematian kerena penyakit jantung dan 1 kematian kerana 

perdarahan. 

b. Jumlah Kematian Bayi 

Jumlah kematian bayi di Kota Sukabumi pada tahun 2011 

mengalami peningkatan dari 49 pada tahun 2010 menjadi 57 kasus 

di tahun 2011, sementara itu target kematian bayi tahun 2011 

dalam Renstra adalah kurang dari 49 kasus kematian, dengan 

demikian kasus kematian di Kota Sukabumi masih tinggi. 

Penyebab kematian terbanyak adalah infeksi (31%) BBLR (21%) 

dan kelainan kongenital (17%). Kebijakan Dinas Kesehatan dalam 

pelaporan kasus kematian harus secepatnya dalam tempo 1 x 24 

jam, mempermudah pelacakan kasus (surveillance) sehingga 

meningkatkan akurasi dan validitas data. Namun demikian angka 

tersebut masih mencapai target dimana target 2011 angka kematian 

bayi

satu diantaranya adalah lingkungan hidup. 

1. Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan 

Hidup Tahun 2009 – 2013, Program dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : 

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan, meliputi : 

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; 

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan 

Hidup; 

d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; 

e. Pengkajian Dampak Lingkungan; 

f. Koordinasi Pengelolaan Prokasih; 

g. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan; 

h. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup; 

i. Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/DPPL; 

j. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian 

Lingkungan; 

k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas 

Lingkungan. 

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 

yaitu meliputi : 

a. Konservasi Sumber Daya Air dan Kerusakan sumbersumber 

Air; 

b. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan; 

c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 

d. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan 

Sumber-Sumber Air; 

e. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA; 


f. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA; 

g. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; 

h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan 

dan Konservasi SDA; 

3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 

Alam, meliputi : 

a. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan 

Pengendalian SDA dan LH 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi : 

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang 

Lingkungan; 

b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. 

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi : 

a. Pengembangan Taman Rekreasi 

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, meliputi : 

a. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor; 

b. Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri; 

c. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair; 

d. Pembangunan Templat Pembuangan Benda Padat/Cair 

yang Menimbulkan Polusi; 

e. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. 

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Lingkungan 

Hidup 

Tingkat Capaian SPM Lingkungan Hidup Sesua IKK 

No. 

IKK 

Capaian 

Kinerja 

Sumber Data 

1. Cakupan pengawasan terhadap 36,76% Kantor Lingkungan 

pelaksanaan AMDAL 

Hidup 

2. Penegakan hukum lingkungan 0% Kantor Lingkungan 

Hidup 


Capaian kinerja cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang 

terdiri dari pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, 

DPPL dan DPLH baru mencapai 36,76% dari total usaha dan/atau kegiatan 

yang telah memiliki dokumen lingkungan. Sampai dengan akhir Tahun 

2011 jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen 

lingkungan dan memperoleh rekomendasi lingkungan berjumlah 68 usaha 

dan/atau kegiatan, sedangkan yang sudah dilakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan dokumen tersebut berjumlah 25 usaha dan/atau kegiatan. 

Capaian kinerja penegakan hukum lingkungan tidak tercapai (0%), hal ini 

dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait kasus 

pencemaran lingkungan yang masuk ke Kantor Lingkungan Hidup, 

sehingga tidak ada yang harus di tindak lanjuti. 

Selain kedua uraian di atas, Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pun 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja kunci 

yang tercantum di dalam RPJMD dan revisinya, yaitu sebagai berikut : 

Tingkat Capaian SPM Lingkungan Hidup Sesuai RPJMD 

No. 

Indikator Sasaran 

Capaian 

Kinerja 

1. Tersosialisasikannya adaptasi dan mitigasi 0% 

perubahan iklim 

2. Terlindunginya keanekaragaman hayati (flora 137% 

dan fauna) 

3. Terserapkannya air hujan ke dalam perut bumi 100% 

4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 105,03% 

AMDAL, UKL-UPL, DPPL dan DPLH 

5. Penanganan kasus pengaduan masyarakat 0% 

akibat gangguan pencemaran/perusakan 

lingkungan 

6. Kualitas air sungai sesuai standar 100% 

7. Terkendalinya kualitas udara pada lokasi 100% 

pencemaran udara 

8. Tertanggulanginya kerusakan tanah, lahan 

kritis dan lahan tidur 

71% 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Dalam pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup salah 

satunya dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. 


4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Jumlah pegawai negeri sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kota 

Sukabumi sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 12 

orang terdiri dari 7 laki-laki (58,33%) dan 5 perempuan (41,67%). 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur Kantor Lingkungan Hidup Kota 

Sukabumi berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Struktur KLH Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional 

No. Uraian 

Eselon 

Pejabat 

III IV Struktural Fungsional 

1. Kepala Kantor 1 1 

2. Kepala Sub Bagian 1 1 

3. Kepala Seksi 3 3 

Jumlah : 1 4 5 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di 

Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sebanyak 5 jabatan. Untuk 

komposisi jabatan struktural berdasarkan eselonering terdiri dari eselon 

III sebanyak 1 orang (20%) dan eselon IV sebanyak 4 orang (80%). 

Struktur KLH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. Strata 2 (S2) 4 

2. Strata 1 (S1) 5 

3. Diploma III 2 

4. SMA Sederajat 1 

Jumlah : 12 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai 

negeri sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 

berpendidikan SMA (8,33%), Diploma III (16,67%), Srata I (41,67%) 

dan strata II (33,33%). 


Struktur KLH Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Status Kepegawaian Gol/Ruang Jumlah 

1. Pembina Tingkat I IV/b 1 

2. Pembina IV/a 1 

3. Penata III/c 3 

4. Penata Muda III/a 4 

5. Pengatur Tingkat I II/d 1 

6. Pengatur II/c 1 

7. Pengatur Muda Tingkat I II/b 1 

Total 12 

5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dimaksud diimplementasikan 

dalam bentuk-bentuk kegiatan yang didanai oleh beberapa sumber dana 

baik APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat maupun 

APBN berupa Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK-LH). 

Alokasi anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi setelah 

perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. APBD Kota Sukabumi Rp. 1.370.303.500 

b. APBD Provinsi Jawa Barat Rp. 339.455.000 

c. DAK-LH Rp. 800.140.000 

Jumlah Anggaran KLH Rp. 2.509.898.500 

Belanja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi terdiri dari Belanja 

Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung 

- Belanja Pegawai Rp. 603.876.000 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 603.876.000 

b. Belanja Langsung 

- Belanja Pegawai Rp. 182.401.000 

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 797.651.500 

- Belanja Modal Rp. 925.970.000 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.906.022.500 


Realisasi anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pada 

Tahun 2011 adalah Rp. 2.430.876.613 dari total alokasi anggaran 

Kantor Lingkungan Hidup atau sebesar 96,85%. 

Realisasi anggaran untuk belanja langsung Kantor Lingkungan Hidup 

Kota Sukabumi pada Tahun 2011 adalah Rp. 1.810.498.798 (94,99%) 

dari total anggaran belanja langsung Kantor Lingkungan Hidup Kota 


Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Sukabumi pada Tahun 2011 adalah Rp. 620.377.815 

(104,39%) dari total anggaran belanja tidak langsung Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Realisasi yang melebihi target 

disebabkan karena adanya penambahan pegawai (CPNS) sebanyak dua 

orang, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran untuk 

belanja tidak langsung. 

6. Proses Perencanaan Pembangunan 

Sistem perencanaan pembangunan Kantor Lingkungan Hidup diawali 

dengan penentuan visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup yang 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor 

Lingkungan Hidup Tahun 2009 – 2013 dan selanjutnya untuk 

penentuan arah pembangunan selanjutnya disusun Rencana Kerja 

(Renja) tahunan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan. Renja ini 

dijadikan sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA). 

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Kantor Lingkungan 

Hidup dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, hal ini 

dikarenakan Kantor Lingkungan Hidup belum memiliki gedung kantor, 

peralatan dan perlengkapan yang memadai. 

Saat ini gedung yang digunakan adalah gedung laboratorium 

lingkungan hidup, sehingga pada saat laboratorium beroperasi sedikit 


mengganggu kinerja dari pegawai. Begitupun dengan peralatan dan 

perlengkapan (facsimile dan meubeulair) yang dimiliki masih sangat 

minim. Selain itu dikarenakan lokasi kantor yang cukup jauh dari pusat 

pelayanan diperlukan kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 

Adanya keterlambatan didalam penetapan APBD Kota Sukabumi 

mengakibatkan keterlambatan juga di dalam pelaksanaan kegiatan 

Kantor Lingkungan Hidup, sementara ada beberapa kegiatan yang 

pelaksanaannya sangat mendesak, sebagai contoh adanya 

penilaian Program Adiwiyata dan Pemantauan Adipura dari 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengharuskan banyak 

berkoordinasi dan asistensi dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat 

dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 

Keterbatasan lahan untuk konservasi baik sebagai ruang terbuka 

hijau guna memenuhi RTHKP 30% dari luas kota, maupun 

konservasi fauna; 

Belum sempurnanya kualitas pengelolaan Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah (IPAL) yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau 

kegiatan; 

Pemantauan kualitas lingkungan secara kualitas dan kuantitas 

tidak terpenuhi, karena terbatasnya anggaran yang bersumber dari 

APBD Kota Sukabumi, misalnya untuk pengujian kualitas sungai 

yang harusnya dilaksanakan pada 10 titik pemantauan menjadi 5 

titik pemantauan; 

Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di 

Kota Sukabumi menjadi kendala didalam penanganan kasus 

pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan 

hokum lingkungan, yang mengakibatkan proses penanganan 

kasus lingkungan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan 

Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup; 

Belum adanya SDM yang mengikuti Diklat Penyusun AMDAL 

(sebanyak 2 orang) mengakibatkan terhambatnya proses lisensi 

Komisi AMDAL Kota Sukabumi yang mengakibatkan Komisi 

AMDAL Kota Sukabumi belum dapat melakukan penilaian 

Dokumen AMDAL; 

Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di dalam 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, hal ini terbukti 

dengan masih sedikitnya para pelaku usaha dan atau kegiatan 

yang memiliki dokumen lingkungan dan melakukan pelaporan 

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di sekitar 

lokasi usaha dan/atau kegiatan; 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat secara umum di dalam 

pengelolaan lingkungan hidup seperti membuang sampah tidak 

tepat waktu dan sesuai tempatnya, membuang sampah ke sungai, 

merusak tanaman yang sudah ditanam oleh Pemerintah Kota 

Sukabumi mengakibatkan kondisi lingkungan Kota Sukabumi 

semakin memburuk; 

Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana 

pendukung kerja mempengaruhi kinerja Kantor Lingkungan 

Hidup; 

b. Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam penetapan anggaran, 

untuk kegiatan yang mendesak tetap dilakukan koordinasi dengan 

BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup; 


Pengelolaan RTH disesuaikan dengan penetapan RTH yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan 

Walikota Sukabumi tentang penetapan hutan kota; 

Untuk sementara penilaian dokumen AMDAL dilaksanakan oleh 

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat; 

Penanganan kasus penagaduan masyarakat mengenai pencemaran 

lingkungan baru dilaksanakan sampai dengan tahap verifikasi 

lapangan untuk mengetahui ada/tidaknya indikasi pencemaran 

lingkungan; 

Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan atau 

kegiatan serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, telah dilakukan berbagai sosialisasi dengan harapan 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengelola lingkungan 

hidup semakin tinggi dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan 

sehari-hari; 

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, 

Kantor Lingkungan Hidup berupaya untuk memenuhi semua 

standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup kepada 

masyarakat. 

Melakukan kerjasama lintas sektoral secara terencana, 

terkoordinir dan terpadu antar instansi terkait, masyarakat dan 

dunia usaha. 

DINAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, PERTAMANAN DAN 

PEMAKAMAN 


Berdasarkan Tupoksi yang diembannya, Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan yang 

menjadi salah satu indikator urusan wajib Lingkungan Hidup. Untuk 

itu, Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman 

Kota Sukabumi khususnya 

Bidang Pengelolaan Persampahan 


mempunyai beberapa program dan kegiatan untuk melaksanakan 

urusan wajib tersebut serta memenuhi standar pelayanan minimal 

yang telah ditentukan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan 

hidup. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara 

lain : 

No. Program No. Kegiatan 

1 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 1 

Penyediaan Prasarana Dan Sarana 

Pengelolaan Persampahan 

Persampahan 

2 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan 

3 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

2 

Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

1 

2 

3 

Dalam Pengelolaan Persampahan 

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Program RTH 

Pemasangan dan Pemeliharaan PJU 

dan Lingkungan 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Pengukuran tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator 

Kinerja Kunci untuk urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan 

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota 

Sukabumi pada tahun 2011 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci 

yaitu sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Kunci Satuan 

Capaian 

Kinerja 

1 Penanganan sampah % 81,6 

2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per per 1000 2,59 

satuan penduduk 

penduduk 

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program 

dan kegiatan oleh Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan 

Pemakaman Kota Sukabumi dalam mendukung urusan wajib 

lingkungan di Kota Sukabumi tahun 2011 secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut : 


Penanganan sampah di Kota Sukabumi pada tahun 2011 adalah 

sebesar 81,6%, dimana volume sampah yang ditangani (m 3 ) per hari 

sebanyak 367 m 3 dibandingkan dengan volume produksi sampah (m 3 ) 

per hari sebanyak 449,7 m 3 . 

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota 

Sukabumi pada tahun 2011 mencapai 2,59 m 3 per 1000 penduduk 

(2,59 permil). 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Lingkungan Hidup 

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib 

lingkungan hidup adalah Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan 

dan Pemakaman dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi . 



Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan 

urusan wajib lingkungan hidup, Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi pada tahun 2011 

didukung oleh 175 PNS sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan 

No Pangkat Gol. / Ruang Jumlah 

1 Pembina Utama Muda IV/c 1 

2 Pembina Tk. I IV/b 2 

3 Penata Tk. I III/d 6 

4 Penata III/c 5 

5 Penata Muda Tk. I III/b 2 

6 Penata Muda III/a 7 

7 Pengatur Tk. I II/d 1 

8 Pengatur II/c 2 

9 Pengatur Muda Tk.I II/b 30 

10 Pengatur Muda II/a 48 


No Pangkat Gol. / Ruang Jumlah 

11 Juru Tk.I I/d 5 

12 Juru I/c 19 

13 Juru Muda Tk. I I/b 14 

14 Juru Muda I/a 33 

Total 175 

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan 

Golongan 

IV III II I 

Jumlah 

1 S 2 2 1 3 

2 S 1 1 13 14 

3 D 3 2 1 3 

4 SMA / Sederajat 4 68 72 

5 SMP / Sederajat 4 23 27 

6 SD / Sederajat 8 48 56 

Jumlah 3 20 81 71 175 

No Eselon 

IV/c 

Rekapitulasi Jabatan Struktural 

Gol. / Ruang 

IV/b IV/a III/d III/c III/b Terisi 

Jumlah 

Belum 

Terisi 

Jumlah 

1 II/b 1 - - - - - 1 - 1 

2 III/a - 1 - - - - 1 - 1 

3 III/b - 1 - 2 - - 3 - 3 

4 IV/a - - - 3 5 1 9 2 11 

e. Alokasi Anggaran 

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan 

wajib lingkungan hidup, khususnya program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan program pengelolaan ruang terbuka 

hijau telah dialokasikan anggaran dari pemerintah Kota Sukabumi 

tahun 2011 kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 9.280.528.000,- dan 

telah direalisasikan sebesar Rp. 9.587.209.252,- atau sebesar 103,3%, 

dengan rincian sebagai berikut : 


No 

Program / Kegiatan 

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan 

2 Peningk. Operasi dan Pemel. Prasarana dan Sarana 

Persampahan 

3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

532.225.000 512.316.000 96,26 

2.877.581.000 2.866.478.265 99,61 

527.563.000 520.773.000 98,71 

Pengelolaan Persampahan 

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) 

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 516.128.000 503.081.700 87,47 

2 Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan Lingkungan 282.154.000 271.615.300 96,26 

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Program RTH 219.614.000 200.174.360 91,15 

3. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 998.430 83,20 

2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

40.320.000 36.866.700 91,44 

Listrik 

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.877.140.000 4.315.900.000 111,32 

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.659.000 7.633.849 99,66 

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 34.600.000 34.190.100 98,82 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.860.000 9.558.000 96,94 

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 86.420.000 69.752.000 80,71 

8 Penyed. Komponen Inst. Listrik / Penerangan Bang. 4.180.000 4.177.000 99,93 

Kantor 

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.145.000 2.830.000 46,05 

10 Peny. Bhn Bacaan & Pert. Per Undang-Undangan 4.500.000 4.488.500 99,74 

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.320.000 15.236.000 87,97 

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 79.190.000 98,99 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.500.000 17.976.000 63,07 

2 Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas / Operasional 100.719.000 88.318.048 87,69 

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 5.700.000 4.667.000 81,88 

5. Program Peningk. Pengembangan Sistem Capaian 

Kinerja & Keuangan 

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

% 

10.000.000 9.989.000 99,89 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000 3.000.000 100 

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000 5.000.000 100 

4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 3.000.000 3.000.000 100 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses perencanaan pembangunan dimulai dari RPJP Daerah yang 

dijadikan pedoman untuk penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 

2008-2013 yang kemudian dijabarkan dalam RKPD Tahun 2011 yang 

didukung oleh Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Sukabumi tahun 


2011 dan telah dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan yang produk akhirnya 

menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2011. 

Dari proses perencanaan tersebut diatas, dituangkan ke dalam RAPBD 

Kota Sukabumi Tahun 2011 yang selanjutnya dibahas bersama-sama 

dengan DPRD dan mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi 

Jawa Barat untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah berupa 

APBD Tahun 2011 yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Urusan Lingkungan Hidup. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 

Pencapaian kinerja urusan wajib lingkungan hidup tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi. 

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi pada tahun 2011 pada 

dasarnya masih cukup memadai untuk mendukung kegiatan kantor, 

namun demikian masih terdapat kekurangan baik secara kuantitas 

maupun kualitas (data sarana dan prasarana terlampir). 

h. Permasalahan dan Solusi 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Hambatan dan Permasalahan 

1. Masih rendahnya persentase reduksi sampah kota dari kegiatan 

pengelolaan sampah/3R (kurang dari 10% total timbulan sampah 

kota); 

2. Kapasitas lahan TPA yang semakin terbatas karena semakin 

meningkatnya volume sampah yang ditampung di TPA; 

3. Belum adanya mekanisme dan strategi pemasaran produkproduk 

daur ulang sampah yang efektif sehingga beberapa 

produk daur ulang sampah mengalami penurunan produksi; 


4. Rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan seperti angkutan sampah, roda 

sampah dan lain lain sehingga mengakibatkan kurang 

maksimalnya kinerja pengelolaan persampahan; 

5. Mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap sumber daya 

dan sarana prasarana pengelolaan persampahan belum berjalan 

secara efektif; 

6. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengelolaan persampahan 

dalam menfasilitasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi 

pada berbagai kegiatan pengelolaan persampahan. 

Pemecahan Masalah : 

1. Pada bulan Agustus tahun 2011 telah dilakukan penandatangan 

MoU (Memorandom of Understanding) dan MoA 

(Memorandum of Agreement) antara Pemerintah Kota 

Sukabumi dengan Perusahaan Investasi dari Korea Selatan 

untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah plastik di 

kota Sukabumi. Tahap awal kerjasama tersebut akan dimulai 

pada tahun 2012, sehingga akan terjadi peningkatan persentase 

reduksi sampah kota melalui kegiatan 3R sehingga mencapai 

10% total timbulan sampah kota. 

2. Melakukan efisiensi pembagian zona lahan urug TPA serta 

mengusahakan perluasan lahan sebagaimana direncanakan 

dalam Penyusunan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2025. 

Disamping itu proses perencanaan pembangunan TPA 

Regional di Kabupaten Sukabumi juga terus ditindaklanjuti 

sehingga dapat menjadi alternatif solusi permasalahan lahan 

TPA; 

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini 

telah dan berpotensi memberikan dukungan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan berbagai produk daur ulang 

sampah terutama pihak swasta. Disamping itu diperlukan 


1. Pedagang 

Kaki Lima di 

alun-alun 

Kota 

2. Pohon yang 

mati, kering 

dan keropos 

kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan 

pemasaran berbagai produk daur ulang sampah seperti Dinas 

Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, Perhutani dan lain-lain; 

4. Penyediaan anggaran pada tahun 2012 untuk penggantian 

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang sudah 

tidak dapat diperbaiki kembali; 

5. Menyusun mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap 

kinerja SDM dan kondisi sarana dan prasarana persampahan 

dengan menerapkan prosedur yang jelas serta sanksi yang tegas 

bagi yang melanggar ketentuan mekanisme tersebut; 

6. Memanfaatkan berbagai sumber pendanaan dan kegiatan baik 

dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang sangat 

mendukung kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat 

serta meningkatkan kegiatan sosialisasi serta pendampingan 

kegiatan pengelolaan persampahan kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun melalui aparat dan tokoh masyarakat 

setempat. 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

‣ Penataan dan Pemeliharaan Taman 

Permasalahan 

Solusi 

1 2 3 

Mengganggu kenyamanan dan 

menimbulkan produksi sampah di area 

taman 

Kondisi alam; seperti pohon 

tumbang yang diakibatkan hujan 

lebat dan angin kencang. 

Menerapkan Perda Nomor 

2 tahun 2004 

Dilakukan penyiraman 

disaat musim kemarau 

dan dilakukan pemupukan 

tanaman. 

Faktor manusia; seperti tangantangan 

jahil yang merusak taman, 

mematahkan/mencabut pohon yang 

sudah ditanam , mencuri tanaman, 

menyiram dengan bahan kimia, 

dsbnya. 

Melakukan sosialisasi 

dengan menumbuhkan 

kesadaran kepada warga 

dalam menjaga dan 

memelihara pohon dan 

taman di wilayah kota 


3. Ruang 

Terbuka 

Hijau 

kawasan 

perkotaan 

Permasalahan 

Solusi 

1 2 3 


Masih dibawah 20% 

Menginvetarisasi lahan 

area RTHKP di setiap 

kelurahan / kecamatan. 

‣ Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan Lingkungan 

Hambatan dan Permasalahan : 

1. Kurangnya jumlah personil dan ketrampilan petugas PJU 

dalam memelihara PJU 

2. Kendaraan operasional skylift tidak dapat menjangkau jalan 

lingkungan yang sempit; 

3. Pekerjaan pemasangan lampu PJU baru dapat terlaksana 

bulan November 2011 dikarenakan adanya rasionalisasi 

anggaran sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat 

sempit; 

4. Lokasi daerah yang belum bisa dijangkau oleh jaringan PJU 

Pemecahan masalah : 

1. Penambahan SDM sebanyak 3 orang dan diadakan 

bimbingan teknis ketrampilan kelistrikan atau pemeliharan 

PJU dilaksanakan oleh penyedia jasa; 

2. Pengadaan kendaraan skylift kecil atu kendaraan operasional 

double kabin; 

3. Diupayakan tidak ada pengurangan anggaran sehingga 

pekerjaan dapat terlaksana pada awal tahun; 

4. Pengadaan PJU solarcell. 


i. Hal-hal yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 

KEBERHASILAN/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 telah meningkatkan kinerja 

pengelolaan sampah, dalam hal: 

Penurunan volume sampah dari 13.473 m 3 /bulan menjadi 

12.338,6 m 3 /bulan dengan rata-rata pengurangan volume 

sampah mencapai 8% perhari, yang terdiri dari : 

No PENANGANAN Volume (m 3 Prosentase 

)/bulan 

(dari total timbulan) 

a. Diangkut ke TPA 10.994 81.6 % 

b. Diolah : 

Kompos 109,9 1 % 

Daur ulang 815,8 7.42 % 

Pemanfaatan lain - 

c. Tidak terangkut 1344,6 7.6% 

Menerapkan sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan (seperti 

wilayah sekitar komplek pemda) dengan menghilangkan TPS 

permanen yang telah dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem 

ini juga disebut dengan sistem TPS satu jam, dimana digunakan 

TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh 

warga untuk menampung sampahnya, untuk kemudian diangkut 

oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan. 

Selanjutnya setelah roda sampah dikosongkan, dapat disimpan di 

tempat yang aman dan agak jauh dari jalan sehingga tidak 

mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. 


Sosialisasi dan penerapan jam buang sampah telah dimulai dan 

di beberapa wilayah seperti Perum Nangeleng, RW 02 

Kelurahan Gunung Puyuh, dll telah dilaksanakan dengan cukup 

baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah 

pada jam yang telah ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga 

pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah 

yang dibuang ke TPSS 

Penyusunan kajian pola pewadahan dan penampungan sampah 

sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk 

menciptakan sistem pewadahan, penampungan dan 

pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di wilayahwilayah 

sekitar ruas jalan utama yang kebanyakan warganya 

tinggal di gang-gang sempit, serta membangun/meletakkan TPS 

di tempat yang tidak seharusnya (di pinggir jalan, di atas trotoar 

jalan) 

4) Urusan Wajib Pekerjaan Umum 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan 

kegiatan yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 


(DPA) Tahun Anggaran 2011.Program dan Kegiatan dimaksud terdiri 

dari : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; 

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

h. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 

j. Penyediaan Makanan dan Minuman; 

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 

l. Penyediaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung; 

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Jalan; 

n. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Air Minum; 

o. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Sanitasi 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan Gedung Kantor; 

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

c. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi; 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 


. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Anggaran; 

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

a. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

b. Pembangunan Jalan; 

6. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

a. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

7. Program Pembangunan turap/talud/brojong 

a. Pembangunan turap/talud/bronjong 

8. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 

a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 

9. Program Pengembangan dan Pemeliharaan dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 

a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 

b. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai; 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun; 

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi; 

e. Revisi Pemetaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan 

10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; 

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; 

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. 

11. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan 

Jembatan 

a. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan. 

12. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Perencanaan pengembangan infrastruktur 


14. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/Kecamatan 

a. Pembangunan jalan dan jembatan Kel/Kec.; 

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih; 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kel./Kec. 


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Tata Ruang 

telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tingkat Pencapaian SPMuntuk 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum sampai dengan akhir Tahun 2011 

secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 


Tingkat Capaian SPM 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL 

BATAS 

2011 

NO JENIS PELAYANAN DASAR 

W AKTU 

INDIKATOR 

NILAI PENCAPAIAN TARGET REALISASI 

1 2 3 

4 5 6 7 

I Sumber Daya 

Air 

Prioritas utama 

penyediaan Air untuk 

Kebutuhan Masyarakat 

1. Tersedianya air baku untuk 

memenuhi kebutuhan pokok minimal 

sehari hari. 

100% 2014 PDAM 

2. Tersedianya air irigasi untuk 

pertanian rakyat pada sistem irigasi 

yang sudah ada 

II Jalan Jaringan Aksesibilitas 3. Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat kegiatan 

dalam wilayah kota. 

Mobilitas 4. Tersedianya jalan yang memudahkan 

masyarakat perindividu melakukan 

perjalanan 

Keselamatan 5. Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendara dengan 

selamat. 

Ruas Kondisi jalan 6. Tersedianya jalan yang menjamin 

kendaraan dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman 

Kecepatan 7. Tersedianya jalan yang menjamin 

perjalanan dapat dilakukan sesuai 

dengan kecepatan rencana 

III Air Minum Cluster Pelayanan 8. Tersedianya akses air minum yang 

Sangat buruk 

Buruk 

Sedang 

aman melalui Sistem Penyediaan Air 

Minum dengan jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan terlindungi 

dengan kebutuhan pokok minimal 60 

liter/orang/ hari 

Baik 

Sangat baik 

IV Penyehatan 

Lingkungan 

Air Limbah Permukiman 9. Tersedianya sistem air limbah 

setempat yang memadai 

Permukiman 

10. Tersedianya sistem air limbah skala 

(Sanitasi 

komunitas/ kawasan/kota 

Lingkungan dan Pengelolaan sampah 11. Tersedianya fasilitas pengurangan 

Persampahan) 

sampah di perkotaan. 

12. Tersedianya sistem penanganan 

sampah di perkotaan. 

Drainase 

13. Tersedianya sistem jaringan drainase 

skala kawasan dan skala kota 

sehingga tidak terjadi genangan (lebih 

dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak 

lebih dari 2 kali 

setahun 

V Penanganan Permukiman Kumuh 

14. Berkurangnya luasan permukiman 

Perkotaan 

kumuh di kawasan perkotaan 

VI Penataan Izin Mendirikan Bangunan 15. Terlayaninya masyarakat dalam 

Bangunan dan (IMB) 

pengurusan IMB 

Lingkungan Harga Standar Bangunan 16. Tersedianya pedoman Harga Standar 

Gedung Negara (HSBGN) Bangunan Gedung Negara 

VII Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa 

17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 

Konstruksi (IUJK) 

(sepuluh) hari 

kerja setelah persyaratan lengkap. 

Sistem Informasi Jasa 18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi 

Konstruksi setiap tahun 

70% 2014 76,00% 70,00% 

100% 2014 100,00% 100,00% 

100% 2014 100,00% 100,00% 

60% 2014 66,50% 65,28% 

60% 2014 66,50% 65,28% 

60% 2014 15,00% 40,00% 

40% 2014 10,00% 29,62% 

50% 2014 12,50% 

70% 2014 17,50% 

80% 2014 20,00% 

100% 2014 25,00% 

60% 2014 0,94% 4,39% 

5% 2014 0,08% 1,44% 

20% 2014 DP4 

70% 2014 DP4 

50% 2014 0,78% 0,70% 

10% 2014 24,87% 26,88% 

100% 2014 KPMPT 

100% 2014 25,00% 25,00% 

100% 2014 KPMPT 

100% 2014 0,00% 0,00% 


Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Prioritas Utama Penyediaan 

Air untuk Kebutuhan Masyarakat” dengan indikator SPM berupa 

“Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi 

yang sudah ada” dengan target Tahun 2011 sebesar 76,00% 

mencapai 70%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Aksesibilitas Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota” dengan 

target Tahun 2011 sebesar 100% mencapai 100%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Mobilitas Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang memudahkan 

masyarakat perindividu melakukan perjalanan” dengan target Tahun 

2011 sebesar100% mencapai 100%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Keselamatan Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendara dengan selamat” dengan target Tahun 

2011 sebesar 66,50% mencapai 65,28%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Kondisi Jalan” dengan 

indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan 

dapat berjalan dengan selamat dan nyaman” dengan target Tahun 

2011 sebesar 66,50% mencapai 65,28%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Kecepatan” dengan indikator 

SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat 

dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana” dengan target Tahun 

2011 sebesar 15,00% mencapai 40%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Minum yang Aman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya akses air minum yang 

aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan 

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari” dengan target Tahun 

2011 sebesar40,00% baru mencapai 29,6%, artinya baru 85.135 


masyarakat yang terlayani akses air minum yang aman melalui 

SPAM dari total 287.443 warga masyarakat Tahun 2011. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Limbah Permukiman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya sistem air limbah 

setempat yang memadai” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,94% 

mencapai 4,38%, artinya baru 2.186 tangki septik yang dilayani dari 

49.841 tangki septik. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Limbah Permukiman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya sistem air limbah skala 

komunitas/ kawasan/kota” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,08% 

mencapai 1,44%, artinya baru 4.140 penduduk yang terlayani sistem 

jaringan dan pengolahan limbah dari 287.443 penduduk kota. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Drainase” dengan indikator 

SPM berupa “Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan 

dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, 

selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun” dengan target 

Tahun 2011 sebesar 0,78% baru mencapai 0,70%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanganan Permukiman 

Kumuh Perkotaan” dengan indikator SPM berupa “Berkurangnya 

luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan” dengan target 

Tahun 2011 sebesar24,87% baru mencapai 26,88%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Informasi Harga Standar 

Bangunan Gedung Negara (HSBGN)” dengan indikator SPM berupa 

“Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara” 

dengan target Tahun 2011 sebesar 25,00% mencapai 25,00%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi” dengan indikator SPM berupa “Tersedianya Sistem 

Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun” dengan target Tahun 2011 

sebesar 0,00% mencapai 0,00%. 



Sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

menjadi salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota 




Untuk melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil, 

baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai 

honorarium daerah.Total Jumlah personil untuk menyelenggarakan 

urusan wajib dimaksud sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat 

sebanyak 49 orang. 

Jumlah jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 

dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum sebanyak 

17 jabatan dan yang telah terisi sebanyak 15 jabatan atau sebesar 

88,24%. 


negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam 

menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum berjumlah 49 

orang dengan pendidikan D3, S1 dan S2 sebanyak 21 orang (42,86%), 

SMA 23 orang (46,94%), dan pegawai yang berpendidikan SMP ke 

bawah sebanyak 5 orang (10,20%). 

Berdasarkan pangkat dan golongan dapat diketahui bahwa pegawai 


menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum berjumlah 49 

orang yang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang (8,16%), 

golongan III sebanyak 31 orang 63,27%), golongan II sebanyak 13 

orang (26,53%), dan golongan I sebanyak 1 orang (2,04%). 


Struktur DPU Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional 

Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA) 

STATUS 

JABATAN 

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) 

GOLONGAN/PANGKAT 

PENDIDIKAN PELATIHAN 

STRUKTURAL 

ISI KOSONG SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV 

I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 

(Ir. Asep Irawan, M.Sc.) V V V V 1 

Sekretaris 

(Asep Saefullah, S.H.) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

(Kusnadi) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

(Nandang Alimudin) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

(Udi Sudiono) V V V V 1 

Staf 5 

II. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 

Kepala Bidang Bina Marga 

(Tatang Sutisna, ST.) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan X - 

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

(Suhendar Syarief, ST., MT) V V V V 1 

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

(Bambang Saprudin) V V V 1 

Staf 19 

Kepala Bidang Tata Bangunan 

(Ir. Endah Aruni) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian 

(Arief Wijaya, ST.) V V V 1 

Kepala Seksi Pembangunan 

(Unang Sumpena) V V V V 1 

Kepala Seksi Pengawasan Bangunan 

(Kunto Mahendro Dewo, ST.) V V V 1 

Staf 5 

Kepala Bidang Pengairan 

(Supriyatna, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan Pengairan 

(Nandhy, ST.) V V V V 1 

Kepala Seksi Operasional dan Pembangunan X - 

Kepala Seksi Bina Manfaat 

(Mujiman) V V V V 1 

Staf 5 

Fungsional - 

Total Staf 34 

Total 15 2 0 6 0 0 1 6 2 0 0 0 11 4 0 1 2 9 49 

Jumlah 

Struktur DPU Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 



1. Strata 2 (S2) 2 

2. Strata 1 (S1) 14 



5. SMP Sederajat 2 

6. SD Sederajat 3 

Jumlah : 49 


Struktur DPU Berdasarkan Pangkat dan Golongan 





3. Penata Tingkat I III/d 3 


5. Penata Muda Tingkat I III/b 5 




9. Pengatur Muda TK. I II/b 3 

10. Pengatur Muda II/a 6 

11. Juru Muda I/a 1 

Total 49 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

setelah perubahan Tahun 2011secara ringkas dapat diuraikan pada 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 


Uraian Program/Kegiatan 

Jumlah ( Rp ) 

Anggaran Realisasi 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.217.988.000 4.450.287.603 

BELANJA PEGAWAI 4.217.988.000 4.450.287.603 

BELANJA LANGSUNG 17.769.236.500 16.113.824.028 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 752.272.500 674.531.772 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 40.950.000 13.072.122 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.840.000 121.305.000 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.981.000 1.739.000 

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13.222.000 8.255.500 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.616.000 20.859.650 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.455.000 9.519.500 

8. Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang.Kantor 2.840.000 1.717.000 

9. Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 5.400.000 5.215.000 

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.008.000 3.511.500 

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 79.994.500 76.281.500 

12. Penyediaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung 185.000.000 178.518.000 

13. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Jalan 98.313.000 80.505.000 



Jumlah ( Rp ) 


14. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Air Minum 78.228.000 75.292.000 

15. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Sanitasi 79.225.000 77.541.000 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA APARATUR 702.693.000 664.376.415 

1. Pembangunan Gedung Kantor 71.201.000 71.200.415 

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 55.000.000 53.100.000 

3. Pengadaan Alat Alat Studio Dan Komunikasi 7.500.000 6.875.000 

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 239.000.000 226.567.600 

5. Pemel. Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 74.992.000 59.080.000 

6. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 255.000.000 247.553.400 

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 99.850.000 98.087.400 

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 99.850.000 98.087.400 

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

19.000.000 18.848.000 

1. Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 10.000.000 10.000.000 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000 3.000.000 

3. Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 3.000.000 2.992.000 

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000 2.856.000 

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN 1.146.875.000 1.041.099.900 

1. Perencanaan Pembangunan Jalan 74.375.000 51.002.500 

2. Pembangunan Jalan 1.072.500.000 990.097.400 

PROG. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / 

GORONG-GORONG 392.365.000 374.331.800 

1. Perencanaan Pembangunan Salutan drainase /Gorong – 

gorong 92.365.000 85.755.000 

2. Pembangunan Saluran Drainase gorong –gorong 300.000.000 288.576.800 

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / 

BRONJONG 309.333.000 300.430.265 

1. Pembangunan Turap/Talud/Boronjong 292.110.000 283.208.060 

2. Pembangunan Turap/Talud/Boronjong (Luncuran) 17.223.000 17.222.205 

PROG. REHAB / PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN 9.954.554.000 9.236.746.600 

1. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 52.500.000 48.908.000 

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2.571.165.000 2.446.287.900 

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (DAK) 7.330.889.000 6.741.550.700 

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN 

JEMBATAN 251.050.000 227.529.100 

1. Rehabilitasi Jalam Dalam Kondisi Tanggap Darurat 251.050.000 227.529.100 

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / 

35.000.000 30.622.000 

DATA BASE JALAN & JEMBATAN 

1. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan 35.000.000 30.622.000 

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

KEBINAMARGAAN 20.000.000 19.900.000 

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Alat - Alat Berat 20.000.000 19.900.000 

PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN 

PENGAIRAN LAINNYA 

1.262.450.000 1.102.739.745 

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 46.871.000 45.302.400 

2. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 29.554.000 23.068.000 

3. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah 

Dibangun 383.857.000 340.961.300 

4. Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi yang telah Dibangun 

(Luncuran ) 17.122.000 17.120.950 

5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi 622.606.000 523.436.500 

6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi (Luncuran ) 42.440.000 42.438.095 

7. Revisi Pemetaan Jaringan dan bangunan Pengairan 120.000.000 110.412.500 



Jumlah ( Rp ) 


PROG. PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS DAN 

CEPAT TUMBUH 75.000.000 51.297.000 

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 75.000.000 51.297.000 

PROG. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEL./KEC 2.748.794.000 2.273.284.031 

1. Pembanguanan Jalan dan Jembatan Kel. / Kec 1.376.306.000 1.254.040.900 

2. Pembanguanan Sarana dan Prasarana Air Bersih 717.860.000 431.533.000 

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kel./Kec. 584.628.000 524.989.131 

4. Pendataan dan Pemetaan jalan Lingkungan 70.000.000 62.721.000 

J U M L A H (BTL + BL) 21.987.224.500 20.564.111.631 

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam 

menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum pada Tahun 

Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 20.564.111.631 dari total alokasi 

anggaran sebesar Rp.21.987.224.500 atau sebesar 93,53%. 

Sedangkan komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa, dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut : 




Berdasarkan Komposisi Belanja 

Uraian Belanja Anggaran Realisasi 

Belanja Tidak Langsung 4.217.988.000 4.450.287.603 

Belanja Pegawai 4.217.988.000 4.450.287.603 

Belanja Langsung 17.769.236.500 16.113.824.028 

Belanja Pegawai 286.544.500 239.497.000 

Belanja Barang dan Jasa 2.404.138.500 2.142.244.572 

Belanja Modal 15.078.553.500 13.732.082.456 

Jumlah BTL & BL 21.987.224.500 20.564.111.631 


Sistem perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sukabumi diawali dengan penentuan visi dan misi Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi yang dituangkan dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi Tahun 

2009–2013 dan untuk penentuan arah pembangunan selanjutnya 

disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai sasaran yang 


telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan sebagai acuan 

didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib 

Pekerjaan Umum dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan 

minimal, hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 

belum memiliki gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang 

cukup memadai. 

Saat ini gedung yang digunakan masih kurang memadai mengingat 

dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan, yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja yang memadai.Belum adanya alat-alat berat dan 

kendaraan operasional dengan jumlah yang cukup memadai 

merupakan kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat. 


Permasalahan 

Adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa 

karena adanya keterlambatan dalam penetapan APBD 

menyebabkan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang 

menyebabkan semakin sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Masih rendahnya tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, hal ini terbukti dengan masih 


endahnya kualitas konstruksi yang dihasilkan dan adanya beberapa 

rekanan yang terkena pemutusan kontrak. 

Adanya keberatan dari beberapa warga masyarakat yang terkena 

dampak kegiatan, khususnya pada kegiatan pembangunan jalan 

lingkungan baru. 

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia karena kurangnya 

penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis untuk pelaksana 

konstruksi di lapangan dan kurang idealnya sarana prasarana 

pendukung kerja mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi. 

Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam penetapan APBD, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi tetap melaksanakan kegiatan 

dimaksud, sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan 

dengan limitasi waktu yang tersisa dengan tidak mengurangi 

kaidah-kaidah teknis konstruksi yang berlaku; 

Untuk meningkatkan tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pengelolaan kegiatan fisik konstruksi, telah dilakukan upaya 

koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik 

di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional; 

Bagi kegiatan yang mengalami kendala dari warga masyarakat 

telah dilakukan sosialisasi dan mediasi terhadap warga yang merasa 

terkena dampak negatif dari adanya kegiatan pembangunan. 


Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya untuk memenuhi 

semua standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum 



Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 


5) Urusan Wajib Penataan Ruang 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan 

kegiatan yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun Anggaran 2011. Program dan Kegiatan dimaksud yaitu : 

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan judul kegiatan 

Pengawasan dan pengendalian gedung/bangunan. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Tata Ruang telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. Tingkat Pencapaian SPM untuk Urusan Wajib 

Tata Ruang sampai dengan akhir Tahun 2011 secara jelas dapat dilihat pada 



Urusan Wajib Tata Ruang 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL 

BATAS 

2011 


W AKTU 

INDIKATOR 


1 2 

3 

4 5 6 7 

I Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang 1. Tersedianya informasi mengenai 100% 2014 

0,00% 0,00% 

Pelibatan Peran 

Masyarakat Dalam Proses 

Penyusunan RTR 

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah 

kota beserta rencana rincinya melalui 

peta analog dan peta digital 

2. Terlaksananya penjaringan aspirasi 

masyarakat melalui forum konsultasi 

publik yang memenuhi syarat inklusif 

dalam proses penyusunan RTR dan 

program pemanfaatan ruang, yang 

dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap 

disusunnya RTR dan program 

pemanfaatan ruang 

(kota dan 

kecamatan) 

90% 2014 

0,00% 0,00% 

(kelurahan) 

100% 2014 25,00% 25,00% 

Izin Pemanfaatan Ruang 

Pelayanan Pengaduan 

Pelanggaran Tata Ruang 

Penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

3. Terlayaninya masyarakat dalam 

pengurusan izin pemanfaatan ruang 

sesuai dengan Peraturan Daerah 

tentang RTR wilayah kota beserta 

rencana rincinya 

4. Terlaksanakannya tindakan awal 

terhadap pengaduan masyarakat 

tentang pelanggaran di bidang 

penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) 

hari kerja 

5. Tersedianya luasan RTH publik 

sebesar 20% dari luas wilayah kota 

100% 2014 0,00% 0,00% 

100% 2014 0,00% 0,00% 

25% 2014 1,04% 2,93% 


Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Informasi Penataan 

Ruang”dengan indikator SPM berupa “tersedianya informasi 

mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana 

rincinya melalui peta analog dan peta digital” dengan target Tahun 

2011 sebesar 0,00%, hal tersebut disebabkan SPM ini akan mulai 

diberlakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi beserta rencana rincinya 

yang sudah sesuai materinya dengan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan sampai dengan 

akhir Tahun 2011 RTRW Kota Sukabumi masih belum definitif 

menjadi Peraturan Daerah sehingga ketersediaan informasi 

mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana 

rincinya belum dapat direalisasikan. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Pelibatan Peran Masyarakat 

Dalam Proses Penyusunan RTR” dengan indikator SPM berupa 

“terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum 

konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses 

penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan 

minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program 

pemanfaatan ruang”dengan target Tahun 2011 sebesar 25% sudah 

tercapai 25%, karena pada saat penyusunan Materi Teknis untuk 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2029 telah dilakukan 

konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan diantaranya 

LPM Kelurahan, LPM Kecamatan, OPD terkait, dan DPRD Kota 

Sukabumi, sedangkan 3 (tiga) rencana rinci sebagai turunan dari 

RTRW yaitu berupa Rencana Detail Tata Ruang untuk 3 (tiga) 

kawasan strategis kota sejauh ini belum dapat direalisasikan. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Izin Pemanfaatan Ruang” 

dengan indikator SPM berupa “terlayaninya masyarakat dalam 

pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan 


Daerah tentang RTRW kota beserta rencana rincinya” dengan 

target Tahun 2011 sebesar 0,00%, hal tersebut disebabkan SPM ini 

akan mulai diberlakukan terhadap Peraturan Daerah tentang RTRW 

Kota Sukabumi yang sudah sesuai materinya dengan Undang- 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

sedangkan sampai dengan akhir Tahun 2011 Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi tentang RTRW Kota Sukabumi 2011-2029 

masih belum definitif menjadi Peraturan Daerah. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Pelayanan Pengaduan 

Pelanggaran Tata Ruang” dengan indikator SPM berupa 

“Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat 

tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 

(lima) hari kerja” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,00%, hal 

tersebut disebabkan SPM ini akan mulai diberlakukan terhadap 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Sukabumi beserta rencana rincinya yang sudah sesuai 

materinya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, sedangkan sampai dengan akhir Tahun 2011 

RTRW Kota Sukabumi masih belum definitif menjadi Peraturan 

Daerah. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Publik” dengan indikator SPM berupa “Tersedianya 

luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota”dengan 

target Tahun 2011 sebesar1,04% baru mencapai sebesar 2,93%, 

berdasarkan data yang ada luas RTH Publik yang lahannya 

dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sukabumi seluas 

140,80 Ha yang terdiri dari taman RW, RTH kelurahan, RTH 

kecamatan, taman kota, jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki, 

sempadan rel kereta api, sempadan SUTT, sempadan sungai, 

pemakaman dan lapangan, serta hutan kota (kriteria yang dipakai 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 


5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan) 



tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Tata Ruang menjadi 

salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. 



Untuk melaksanakan Urusan Wajib Tata Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil.Jumlah 

personil sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 

18orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan 

Urusan Wajib Tata Ruang berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan 

golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang 

STATUS 


KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/PANGKAT 


JABATAN 

STRUKTURAL Jumlah 


I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 


Sekretaris 








Staf 5 

III. URUSAN WAJIB TATA RUANG 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman 

(H. Suherman, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Tata Ruang 

(Dody Faridi, ST.) V V V V 1 

Staf 6 

Fungsional - 

Total Staf 11 

Total 7 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1 2 4 18 


Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan 

Wajib Tata Ruang sebanyak 7 (tujuh) jabatan dan yang telah terisi 

sebanyak 7 (tujuh) atau sebesar 100%. 



menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang berjumlah 18 orang 

dengan pendidikan D3, S1, dan S2 sebanyak 9 orang (50,00%), SMA 

8 orang (44,44%), dan pegawai yang berpendidikan SD sebanyak 1 

orang (5,56%) 




1. Strata 2 (S2) 1 

2. Strata 1 (S1) 6 




Jumlah : 18 



menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang berjumlah 18 orang 

yang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang (16,67%), golongan 

III sebanyak 11 orang (61,11%), dan golongan II sebanyak 4 orang 

(22,22%). 















Total 18 


Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang 

setelah perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 





Jumlah ( Rp ) 


PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 76.426.000 70.482.000 

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung/Bangunan 76.426.000 70.482.000 

JUMLAH BELANJA 76.426.000 70.482.000 


menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang pada Tahun Anggaran 

2011 adalah sebesar Rp. 70.482.000 dari total alokasi anggaran 

sebesar Rp. 76.426.000 atau sebesar 92,22%. Sedangkan komposisi 

antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 

dapat dilihat pada tabel berikut : 






Belanja Langsung 76.426.000 70.482.000 


Belanja Barang dan Jasa 34.161.000 32.628.000 

Belanja Modal - - 

Jumlah BL 76.426.000 70.482.000 







2008–2013 dan selanjutnya untuk penentuan arah pembangunan 

selanjutnya disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan 

sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA). 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 


Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Tata 

Ruang dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, hal ini 

dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum memiliki 

gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai. 


dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja yang memadai.Belum adanya alat-alat survey dan pemetaan 

seperti Theodolith dan GPS (Geographic Positioning System) 

merupakan kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal 



Permasalahan 

Telah berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2002-2011 dan Rencana Detail 


Tata Ruang untuk 7 (tujuh) wilayah kecamatan pada Tahun 2011 

serta belum definitifnya Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Sukabumitentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 

Tahun 2011-2031 menyebabkan adanya kekosongan hukum 

sehingga dapat menghambat pelayanan perizinan kepada 

masyarakat, khususnya perizinan yang berkaitan dengan 

penggunaan ruang antara lain Izin Lokasi dan Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena 

dari 18 karyawan yang mengurusi Penataan Ruang hanya 2 (dua) 

orang dengan latar belakang pendidikan Bidang Penataan Ruang 

dan belum adanya karyawan yang mampu mengoperasikan 

software Sistem Informasi Geografis. 

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja seperti tidak 

adanya alat Geographic Positioning System (GPS), komputer 

dengan kemampuan olah grafik, dan software Sistem Informasi 

Geografis yang resmi. 

Solusi 

Pihak Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan upaya 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 

pada Tahun 2009, telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari 

Gubernur Provinsi Jawa Barat pada akhir Tahun 2010 dan telah 

mendapatkan Persetujuan Substantif dari Menteri Pekerjaan Umum 

RI pada Bulan Juni 2011, serta pada saat ini Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Sukabumi Tahun 2011-2031 masih dalam tahap pembahasan di 

DPRD Kota Sukabumi dengan target pada Triwulan Pertama 

Tahun 2012 Raperda tersebut sudah definitif menjadi Peraturan 

Daerah. 



Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya untuk memenuhi 

semua standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang kepada 

masyarakat. 


Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. 

6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 


Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Darah Kabupaten 

Kota bahwa Bidang Perencanaan merupakan salah satu urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. 

Dalam peraturan tersebut bidang perencanaan terdiri dari 1 (satu) sub 

bidang, yaitu sub bidang perencanaan dan pengendalian yang kemudian 

dibagi menjadi 3 sub-sub bidang yaitu : 

1. Sub sub Bidang Perumusan Kebijakan 

2. Sub sub Bidang Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi 

3. Sub sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. 

Adapun Program dan kegiatan serta alokasi dan realisasi anggaran 

pada tahun 2011 pada Bappeda Kota Sukabumi, sebagai berikut : 

No. 

Program dan Kegiatan 

1. 1. Program Pelayanan administrasi 

perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 

kerja 

e. Penyediaan alat tulis kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

g. Penyediaan komponen listrik/ 

penerangan bangunan kantor 

Alokasi 

Anggaran 

607.417.500 

1.200.000 

200.000.000 

24.050.000 

24.500.000 

24.072.500 

40.000.000 

5.860.000 

Realisasi 

Anggaran 

475.056.968 

1.198.000 

92.404.420 

24.050.000 

8.610.500 

24.072.500 

38.450.050 

5.855.500 


No. 


h. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

i. Penyediaan makanan dan minuman 

j. Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

k. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung 

Kantor 

2. Program peningkatan sarana dan 

prasarana Aparatur 

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 

b. Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor 

c. Pengadaan Meubelair 

d. Pengadaan Alat-Alat Studio dan 

Komunikasi 

e. Pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas /operasional 

g. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung 

Kantor 

3. Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

a. Penyediaan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

b. Penyediaan laporan keuangan 

semesteran 

c. Penyediaann pelaporan prognosis 

realisasi anggaran 

d. Penyediaan pelaporan keuangan 

akhir tahun 

1. Program Pegembangan data / informasi 

a. Penyusunan dan pengumpulan 

data/informasi kebutuhan penyusunan 

dokumen perencanaan 

Alokasi 

Anggaran 

12.600.000 

50.000.000 

213.135.000 

12.000.000 

403.702.500 

117.460.000 

10.300.000 

23.500.000 

55.000.000 

60.650.000 

126.930.000 

9.862.500 

19.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

231.601.000 

231.601.000 

Realisasi 

Anggaran 

6.846.000 

49.767.998 

213.062.000 

10.740.000 

374.942.310 

108.908.280 

10.000.000 

20.000.000 

43.632.000 

58.572.300 

123.967.230 

9.862.500 

18.990.000 

10.000.000 

2.990.000 

3.000.000 

3.000.000 

230.037.000 

230.037.000 

2. Program Kerjasama pembangunan 

a. Koordinasi kerjasama pembangunan 

antar daerah 

b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan 

di Jawa Barat 

3. Program perencanaan pengembangan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Koordinasi Penetapan Rencana 

pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

245.000.000 

120.000.000 

125.000.000 

230.000.000 

75.000.000 

243.117.000 

119.992.000 

123.125.000 

229.335.250 

74.482.500 


No. 


b. Penyusunan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

c. Monev 

4. Program Perencanaan pengembangan 

kota-kota menengah dan besar 

a. Koordinasi Perencanaan Penanganan 

Perumahan 

5. Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

a. Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan 

kebijakan layanan publik 

b. Penyusunan rancangan RKPD 

c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

d. Penetapan RKPD 

e. Koordinasi Penyusunan LKPJ 

f. Monev dan pelaporan pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah 

g. Koordinasi Penyusunan KUA dan 

PPAS 

6. Program perencanaan pembangunan 

ekonomi 

a. Koordinasi perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi 

b. Penyusunan masterplan 

penanggulangan kemiskinan 

c. Monev dan Pelaporan Bidang 

Ekonomi 

7. Program Koordinasi perencanaan 

Pembangunan Bidang Sosial dan 

Budaya 

a. Koordinasi penyusunan masterplan 

pendidikan 

b. Koordinasi Perencanaan pembangunan 

bidang sosial budaya 

c. Monev dan Pelaporan Bidang Sosial 

Budaya 

8. Program Lingkungan Sosialisasi di 

bidang cukai 

a. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 

terhadap kegiatan dana bagi hasil 

cukai, hasil tembakau (DBHCHT) 

Alokasi 

Anggaran 

80.000.000 

75.000.000 

113.720.000 

113.720.000 

950.000.000 

110.000.000 

120.000.000 

210.000.000 

40.000.000 

180.000.000 

150.000.000 

140.000.000 

235.335.000 

70.000.000 

115.335.000 

50.000.000 

326.930.000 

116.930.000 

160.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Realisasi 

Anggaran 

79.877.750 

74.975.000 

108.123.900 

108.123.900 

933.608.100 

109.875.000 

118.256.000 

200.807.000 

39.415.000 

176.288.600 

148.476.500 

139.990.000 

228.700.000 

69.440.000 

109.720.000 

49.540.000 

195.645.000 

8.565.000 

149.940.000 

37.140.000 

94.789.000 

94.789.000 


Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (hanya untuk 13 

urusan), Standar Pelayanan Minimal untuk Perencanaan tidak 


termasuk kedalam 13 urusan dimaksud. 


Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib adalah 

Kantor Bappeda Kota Sukabumi 



Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan 

No. Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai 

1. 

2. 

3. 

Golongan II 

Golongan III 

Golongan IV 

5 orang 

45 orang 

3 orang 

Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

Berdasarkan kualifikasi Pendidikan 

No 

. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tingkat Pendidikan 

SD/MI 

SLTP/Mts 

SMA/SMK/MA 

D.1 

D.3 

S.1 

S.2 

S.3 

Jumlah Pegawai 

- 

- 

4 orang 

- 

4 orang 

33 Orang 

11 Orang 

1 Orang 

Sedangkan jumlah Pejabat struktural ada 18 orang dari 19 jabatan 

struktural dan untuk sementara jabatan fungsional belum ada. 


Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas 

gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam 

pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih kurang terhadap 

pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia 

lebih kecil daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih kekurangan 


tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut: 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.646.854.000,- 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.903.914.444,- 

Selisih Anggaran Rp. (257.060.444,-) 

Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu 

program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. 

Pada tahun anggaran 2011, Bappeda Kota Sukabumi melaksanakan 11 

program dan 47 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung 

adalah sebesar 5.193.348.000,-, dimana realisasi anggaran Program / 

Kegiatan Bappeda tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 

Tabel Realisasi Anggaran Bappeda 

Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 

Uraian 

Anggaran setelah 

perubahan 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 

Realiasi (Rp) (%) 

1 2 3 4 5 

Belanja Langsung 5.193.348.000 4.638.043.318 555.304.682 89,31% 


Perkantoran 

468.840.000 416.415.867 52.424.133 88,82% 

Kegiatan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 935.615 64.385 93,56% 

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi SDA & Listrik 


Kebersihan Kantor 


Perbaikan Peralatan Kerja 

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

Kegiatan Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik /Penerangan 

Bangunan Kantor 

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Per-UU 

Kegiatan Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Kegiatan Rapat-Rapat Koodinasi 

dan Konsultasi ke Luar Daerah 


Keamanan Gedung Kantor 

116.900.000 72.079.148 44.820.852 61,66% 

25.000.000 25.000.000 - 100,00% 

8.300.000 8.300.000 - 100,00% 

12.500.000 11.698.000 802.000 93,58% 

14.587.000 13.785.000 802.000 94,50% 

9.582.000 8.860.000 722.000 92,47% 

6.370.000 6.363.000 7.000 99,89% 

35.366.000 34.540.104 825.896 97,66% 

228.135.000 228.075.000 60.000 99,97% 

11.100.000 6.780.000 4.320.000 61,08% 


Uraian 



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 


perubahan 


539.845.000 512.756.301 27.088.699 94,98% 

110.680.000 108.000.000 2.680.000 97,58% 

Kegiatan Pengadaan Meubelair 14.050.000 12.887.500 1.162.500 91,73% 

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat 

Studio dan Komunikasi 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 


Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung Kantor 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan Penyediaan Laporan 

Capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Kegiatan Penyediaan Laporan 

Keuangan Semesteran 

Kegiatan Penyediaan Pelaporan 

Prognosis Realisasi Anggaran 

Kegiatan Penyediaan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun 

10.800.000 10.370.000 430.000 96,02% 

52.385.000 50.670.000 1.715.000 96,73% 

126.930.000 123.941.301 2.988.699 97,65% 

225.000.000 206.887.500 18.112.500 91,95% 

20.000.000 20.000.000 - 100,00% 

7.850.000 7.850.000 - 100,00% 

3.120.000 3.120.000 - 100,00% 

4.515.000 4.515.000 - 100,00% 

4.515.000 4.515.000 - 100,00% 

Program Pengembangan 297.630.000 249.710.500 47.919.500 83,90% 

Data/Informasi 

Kegiatan Penyediaan dan 297.630.000 249.710.500 47.919.500 83,90% 

Pengumpulan Data informasi 

Kebutuhan Penyediaan Dokumen 

Perencanaan 

Program Kerjasama Pembangunan 275.000.000 271.045.000 3.955.000 98,56% 

Kegiatan Koordinasi Kerjasama 

Pembangunan Antar Daerah 

Kegiatan Sinergitas Perencanaan 

Pembangunan di Jawa Barat 

125.000.000 122.728.000 2.272.000 98,18% 

150.000.000 148.317.000 1.683.000 98,88% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan koordinasi Penetapan 

Rencana Pengembangan Wilayah 

Strategis dan Cepat Tumbuh 

277.374.000 261.583.400 15.790.600 94,31% 

99.894.000 97.918.800 1.975.200 98,02% 

Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Pengembangan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh 

177.480.000 163.664.600 

13.815.400 

92,22% 

Program 

Perencanaan 

Pengembangan Kota-Kota 

Menengah dan Besar 

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian 

Masalah Transportasi Perkotaan 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan 

Penanganan Pusat-Pusat Industri 

Kegiatan 

Pembangunan 

Infrastruktur Kawasan Kumuh 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

265.207.000 253.914.100 11.292.900 95,74% 

125.000.000 115.279.600 9.720.400 92,22% 

140.207.000 138.634.500 1.572.500 98,88% 

- - - 0,00% 

1.246.442.000 

53.530.750 95,71% 

1.192.911.250 


Uraian 

Kegiatan Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat dalam Perumusan 

Program dan kebijakan Layanan 

Publik 

Kegiatan Penyusunan Rancangan 

RKPD 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 


perubahan 


201.193.000 190.958.000 10.235.000 94,91% 

132.321.000 125.276.500 7.044.500 94,68% 

141.392.000 128.745.000 12.647.000 91,06% 

Kegiatan Penetapan RKPD 34.615.000 34.315.000 300.000 99,13% 

Kegiatan Koordinasi Penyusunan 

LKPJ 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi & 

Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 


KUA dan PPAS 

270.165.000 263.471.300 6.693.700 97,52% 

236.576.000 233.926.000 2.650.000 98,88% 

130.180.000 128.198.800 1.981.200 98,48% 

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan 

dan Evaluasi Pemanfaatan Program 

DAK 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi 

Kegiatan Penyusunan Masterplan 

Pembangunan Ekonomi Daerah 

Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 


Pembangunan Bidang Ekonomi 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Ekonomi 

Kegiatan Perencanaan Revitalisasi 

Pasar Tradisional 

Program Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Bidang Sosial & 

Budaya 


Masterplan Pendidikan 


Pembangunan Bidang Sosial & 

Budaya 


Pelaporan Bidang Sosial & Budaya 

Kegiatan Penyusunan Masterplan 

dan Amdal Universitas Negeri 

Program Perencanaan Prasarana 

Wilayah dan SDA 


Pelaporan 

100.000.000 88.020.650 11.979.350 88,02% 

572.415.000 565.029.400 7.385.600 98,71% 

175.000.000 173.619.400 1.380.600 99,21% 

75.000.000 74.660.000 340.000 99,55% 

97.415.000 96.426.000 989.000 98,98% 

75.000.000 73.666.500 1.333.500 98,22% 

150.000.000 146.657.500 3.342.500 97,77% 

1.155.815.000 821.393.500 

71,07% 

334.421.500 

181.000.000 177.300.000 3.700.000 97,96% 

150.000.000 147.992.500 2.007.500 98,66% 

74.815.000 74.815.000 - 100,00% 

750.000.000 421.286.000 

56,17% 

328.714.000 

74.780.000 73.284.000 1.496.000 98,00% 

74.780.000 73.284.000 1.496.000 98,00% 

Analisa selisih anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Sukabumi 

adalah sebagai berikut: 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.646.854.000,- 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.903.914.444,- 

Selisih Anggaran Rp. (257.060.444,-) 


Dari analisa selisih belanja langsung tersebut diatas diperoleh selisih 

lebih anggaran sebesar Rp. 257.060.444,- 

Sedangkan analisa selisih total anggaran Bappeda tahun anggaran 2010 

adalah sebagai berikut : 

Anggaran Bappeda TA 2010 Rp. 6.840.202.000,- 

Realisasi Anggaran Bappeda TA 2010 Rp. 6.541.957.762,- 

Selisih Lebih Anggaran Rp. 298.244.238,- 


Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip 

pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, 

responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga 

pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan. 


1). Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan ( lengkap, kurang, 

mencukupi, atau lainnya) 


Permasalahan : 

Kurangnya tenaga staf PNS khususnya untuk golongan II yang ada 

pada Bappeda Kota Sukabumi. 

Solusi : 

Adanya penambahan tenaga staf PNS khususnya Golongan II pada 

Bappeda Kota Sukabumi (sebagai bahan pertimbangan agar adanya 

penerimaan PNS untuk Golongan II). 


Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan. 


7) Urusan Wajib Perumahan 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan kegiatan yang 

dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

Anggaran 2011.Program dan Kegiatan dimaksud terdiri dari : 

1. Program Pengembangan Perumahan 

a. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat 

kurang mampu 

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama 

bagi Masyarakat Miskin; 

3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 

a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 

berbasis masyarakat 

4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 

Kebakaran; 


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 

22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota(khusus untuk bidang penanggulangan bencana 

kebakaran). 

Tingkat Pencapaian SPM untuk Urusan Wajib Perumahan sampai 

dengan akhir Tahun 2011 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 



Urusan Wajib Perumahan 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL BATAS 

2011 


W AKTU 

INDIKATOR 


1 2 3 

4 5 6 7 

I Perumahan Rumah Layak Huni dan 1. Cakupan ketersediaan 100% 2025 6,60% 93,21% 

Rakyat Terjangkau 

rumah layak huni 

2. Cakupan layanan rumah 

layak huni yang terjangkau 

70% 2025 4,60% 3,50% 

Lingkungan Yang Sehat 

dan Aman yang didukung 

dengan prasarana, sarana 

dan utilitas umum (PSU) 

II Pemerintahan Penanggulangan 

Dalam Negeri Bencana Kebakaran 

3. Cakupan Lingkungan Yang 100% 2025 6,60% 6,40% 

Sehat dan Aman yang 

didukung dengan PSU 

1. Cakupan pelayanan 

25% 2015 5,00% 31,25% 

bencana kebakaran kota 

2. Tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah 

layanan Wilayah 

Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

75% 2015 15,00% 66,67% 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Rumah Layak Huni dan 

Terjangkau” dengan indikator SPM berupa “cakupan ketersediaan 

rumah layak huni” dengan target Tahun 2011 sebesar 6,60% telah 

mencapai 93,21% artinya dari 68.396 unit rumah yang ada di Kota 

Sukabumi, 63.753 unit rumah termasuk ke dalam klasifikasi layak 

huni. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Rumah Layak Huni dan 

Terjangkau” dengan indikator SPM berupa “cakupan layanan rumah 

layak huni yang terjangkau” dengan target Tahun 2011 sebesar 4,60% 

baru mencapai 3,50%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Lingkungan Yang Sehat dan 

Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU)” dengan indikator SPM berupa “Cakupan Lingkungan Yang 

Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU” dengan target Tahun 

2011 sebesar 6,60% telah mencapai 6,40%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanggulangan Bencana 

Kebakaran” dengan indikator SPM berupa “cakupan pelayanan 

bencana kebakaran kota” dengan target Tahun 2011 sebesar 5,00% 


telah mencapai 31,25% artinya dari wilayah kota sukabumi seluas 48 

Km 2 jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran baru mencapai 15 

Km 2 . 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanggulangan Bencana 

Kebakaran” dengan indikator SPM berupa “tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK)” dengan target Tahun 2011 sebesar 15,00% telah mencapai 

66,67% artinya dari jumlah kasus kebakaran yang terjadi selama 

Tahun 2011 sebanyak 15 kasus, baru 10 kasus kebakaran yang 

tertangani dalam jangka waktu maksimal 15 menit. 



tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Perumahan menjadi 

salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. 



Untuk melaksanakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil.Jumlah 

personil sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 

40orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan 

Urusan Wajib Perumahan berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan 

golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan 

STATUS 


KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/PANGKAT 


JABATAN 

STRUKTURAL Jumlah 


I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 


Sekretaris 








Staf 5 

IV. URUSAN WAJIB PERUMAHAN 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman 

(H. Suherman, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Permukiman 

(Anas Nasrudin, S.IP) V V V V 1 

Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan 

(Syaifier Saman Dawai, ST.) V V V V 1 

Kepala UPT Pemadam Kebakaran 

(Koderun) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

(Adi Supriatna) V V V V 1 

Staf 25 

Fungsional - 

Total Staf 30 

Total 10 0 0 5 0 0 1 3 1 0 0 0 7 3 0 1 2 7 40 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan 

Wajib Perumahan sebanyak 10jabatan dan yang telah terisi sebanyak 

10jabatan atau sebesar 100%. 



menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan berjumlah 40 orang 

dengan pendidikan D3, S1, dan S2 sebanyak 9 orang (22,50%), SMA 

22 orang (55,00%), dan pegawai yang berpendidikan SLTP dan SD 

sebanyak 9 orang (22,50%). 





1. Strata 2 (S2) 1 

2. Strata 1 (S1) 7 



5. SLTP Sederajat 6 


Jumlah : 40 



menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan berjumlah 40 orang 

yang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang (7,50%), golongan III 

sebanyak 15 orang (37,50%), golongan II sebanyak 17 orang 

(42,50%), dan Golongan I sebanyak 5 orang (12,5%). 












9. Pengatur Muda TK. I II/b 1 


11. Juru Tingkat I I/d 1 

12. Juru I/c 4 

Total 40 



Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan 

setelah perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 





Jumlah ( Rp ) 

Sisa Anggaran 


PROG.PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

1. Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan 

Masy.Kurang Mampu 390.000.000 256.181.600 133.818.400 

PROG. LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 

1. Peny.Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama 

Bagi Masyarakat Miskin 837.540.000 778.713.100 58.826.900 

PROG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 

1. Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 

Pemukiman Berbasis Masyarakat 

80.000.000 79.573.000 427.000 

PROG. PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN 

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 

BahayaKebakaran 

329.247.000 328.977.000 270.000 

JUMLAH BELANJA 1.636.787.000 1.443.444.700 193.342.300 


menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan pada Tahun Anggaran 

2011 adalah sebesar Rp. 1.443.444.700 dari total alokasi anggaran 

sebesar Rp.1.636.787.000 atau sebesar 88,19%. Sedangkan komposisi 

antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 

dapat dilihat pada tabel berikut : 






Belanja Langsung 1.636.787.000 1.443.444.700 


Belanja Barang dan Jasa 405.652.000 404.909.000 

Belanja Modal 1.062.540.000 874.320.700 

Jumlah BL 1.636.787.000 1.443.444.700 







2009–2013 dan selanjutnya untuk penentuan arah pembangunan 

selanjutnya disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan 

sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA). 



Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib 

Perumahan dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, 

hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum 

memiliki gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang cukup 

memadai. 


dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. Selain 

itu UPT Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Jl. Yulius Usman 

terlihat kumuh dan belum mempunyai gedung, tempat penyimpanan 

Kendaraan Damkar, dan asrama pegawai yang refresentatif. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja yang memadai.Kendaraan pemadam kebakaran yang sebagian 

dalam kondisi tidak laik fungsi, dan belum adanya pakaian anti panas 

untuk Damkar merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan 

tugas. 



1. Permasalahan 

Adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan 

jasa karena adanya keterlambatan dalam penetapan APBD 

menyebabkan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang 

menyebabkan semakin sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan 

fisik konstruksi. 

Masih rendahnya tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, hal ini terbukti dengan 

masih rendahnya kualitas konstruksi yang dihasilkan dan 

adanya beberapa rekanan yang terkena pemutusan kontrak. 

Belum tersedianya pakaian tahan api untuk melindungi 

anggota pemadam kebakaran pada saat operasi. 

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia karena 

kurangnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

teknis yang berkesinambungan baik untuk pelaksana 

konstruksi di lapangan dan maupun petugas pemadam 

kebakaran serta kurang idealnya sarana prasarana pendukung 

kerja mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota 


2. Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam proses pengadaan 

barang dan jasa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi tetap 

melaksanakan kegiatan dimaksud, sedangkan waktu 

pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan limitasi waktu yang 

tersisa dengan tidak mengurangi kaidah-kaidah teknis konstruksi 

yang berlaku; 

Untuk meningkatkan tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pengelolaan kegiatan fisik konstruksi, telah dilakukan upaya 


koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional; 

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana 

prasarana, Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya 

untuk memenuhi semua standar pelayanan minimal di bidang 

pekerjaan umum kepada masyarakat. 

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 

Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan. 

8) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga 

1. Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 

Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Program dan Kegiatan bidang Pemuda dan Olahraga 

NO NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN 

1. PENINGKATAN PERAN Fasilitasi Pekan Temu Wicara Pemuda 

SERTA KEPEMUDAAN 

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan 

Lingkungan 

2. UPAYA PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN 

NARKOBA 

3. PEMBINAAN DAN 

PEMASYARAKATAN 

OLAHRAGA 

Pemberian Penyuluha tentang Bahaya Narkoba 

bagi Pemuda 

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 

Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, mahasiswa 

dan masyarakat dan Berprestasi dengan 

Lembaga / Instansi lainnya 

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga 

berdedikasi & berprestasi 

Pengembangan Olahraga Lansia termasuk 

penyandang cacat 


NO NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN 

Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi 

pelatih, peneliti, praktisi dan tehnisi olahraga 

Pembinaan Olahraga yang berkembang di 

masyarakat 

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat 

& berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 

4. PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

OLAHRAGA 

Peningkatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Olahraga 

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olahraga 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 


1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Program dan Kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga (Urusan Wajib 

Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, harus meningkat baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Tata kelola yang baik harus 

dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dalam akselerasi 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 

1. Presentase peningkatan pemahanan pemuda tentang bahaya 

narkoba target 1,09% tercapai 0,18% ; 

2. Presentase peningkatan peran serta pemuda terhadap pembangunan 

target 11,42% tercapai 8,58% ; 

3. Jumlah penyandang ketergantungan terhadap NAPZA target 69 

orang tercapai 120 orang ; 

4. Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat target 3 titik senam 

tercapai 11 titik senam ; 

5. Cabang Olahraga yang dipertandingkan di PORKOTA target 10 

cabang olahraga tercapai 10 cabang olahraga ; 


6. Peningkatan prestasi atlit (PORPEMDA) target 6 peringkat tercapai 

12 peringkat ; 

7. Tersedianya gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) target 2 

unit tercapai 2 unit ; 

8. Rasio Jumlah Lapangan Olah Raga Publik per Kecamatan target 

1:1 Rasio tercapai 1:1 Rasio ; 

9. Tersedianya Gedung Olahraga Target 2 unit tercapai 2 unit. 

2. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib 

Penyelenggara Urusan Wajib di Bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) berada pada Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 

21 Tahun 20011 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya. Selain itu 

diperkuat pula dengan adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2008 Nomor 6); dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 

Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

3. Komposisi Pegawai 

Sebagai salah satu komponen agar mampu mendorong akselerasi 

terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. 

Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, berikut 

dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi eksisting pegawai di 


Bidang Pemuda dan Olahraga (Urusan Wajib Kepemudaan dan 

Olahraga) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Kondisi Kepegawaian pada Urusan Wajib di Bidang Pemuda dan Olahraga pada 

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 

Eksisting Kebutuhan 

1. Kepala Dinas 1 1 

2. Sekretaris 1 1 

3. a.Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 1 1 

Pengelola Administrasi Umum 

1 1 

- 

1 

Pengelola Administrasi Kepegawaian 

- 

1 

Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan 

b. Ka. Sub Bag Keuangan 

1 1 

Pengelola Anggaran Keuangan 

1 1 

Pengelola Administrasi Keuangan 

3 3 

c. Ka. Sub Bag Perencanaan Program 

1 1 

Pengelola Rencana Kegiatan 

1 1 

Pengelola Pemonitoran, Evaluasi dan 

- 

1 

Pelaporan Kegiatan 

4. a.Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pengelola Administrasi Umum 

Pengelola Administrasi Kepegawaian 

Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan 

b. Ka. Sub Bag Keuangan 

Pengelola Anggaran Keuangan 

Pengelola Administrasi Keuangan 

c. Ka. Sub Bag Perencanaan Program 

Pengelola Rencana Kegiatan 

Pengelola Pemonitoran, Evaluasi dan 

Pelaporan Kegiatan 

5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 1 1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 


No 

6. 

7. 

8. 

J a b a t a n 

Kepala Seksi Bina Organisasi Kepemudaan 

Pengolah data Organisasi Kepemudaan 

Pelaksana Operator Komputer 

Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga 

Pembina Cabang Olahraga 

Pengolah Data Prestasi Olahraga 

Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pemuda dan Olahraga 

Pengolah data sarana prasarana kepemudaan 

Pengolah data sarana prasarana olahraga 

Pelaksana Operator Komputer 

Kondisi 

Eksisting Kebutuhan 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T o t a l 21 25 

Kondisi Kepegawaian di Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) 

Menurut Tingkat Pendidikan* 

No Pendidikan 

Golongan 

Jumlah 

I II III IV 

1 SMA - 6 2 - 8 

2 S.1 - - 9 1 10 

3 S.2 - - - 3 3 

4 S.3 - - - - 0 

JUMLAH - 6 11 4 21 

Kondisi Kepegawaian di Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) 

Menurut Tingkat Pelatihan Penjenjangan* 

No Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah 

1 ADUM / DIKLATPIM TK. IV 5 

2 DIKLATPIM TK. III 2 

3 DIKLATPIM TK. II 1 

To t a l 7 

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Urusan Wajib Pemuda dan 

Olahraga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 


Alokasi dan Realisasi Anggaran 

NO 

Program/Kegiatan 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 Program Peningkatan Peran 

serta kepemudaan 

Fasilitasi Pekan Temu wicara 

Pemuda 

Pembinaan Pemuda Pelopor 

Keamanan Lingkungan 

25.000.000,- 

35.000.000,- 

15.830.000,- 

24,211,000,- 

2 Program Upaya Pencegahan 

Penyalahgunaan narkoba 

Pemberian Penyuluhan tentang 

Bahaya Narkoba bagi Pemuda 

3 Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

Kegiatan Peningkatan 

Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Kegiatan Pemassalan 

Olahraga bagi Pelajar 

mahasiswa dan masyarakat 

Dan berprestasi dengan 

lembaga/instansi lainnya 

Kegiatan Pemberian 

penghargaan bagi insan 

olahraga berdedikasi dan 

berprestasi 

Kegiatan Pengembangan 

Olahraga lansia termasuk 

penyandang cacat 

Peningkatan jumlah kualitas 

pelatih, peneliti praktisi dan 

tehnisi 

Kegiatan Pembinaan 

Olahraga yang berkembang di 

masyarakat 

Kegiatan kerjasama 

peningkatan olahragawan 

berbakat dan berprestasi 

dengan lembaga/instansi lain 

30.000.000,- 27.479.000,- 

130.000.000,- 114.159.000,- 

200.000.000,- 189.746.000,- 

50.000.000,- 46.936.500,- 

149.650.000,- 146.495.000,- 

25.000.000,- 

24.690.000,- 

29.650.000,- 3.020.000,- 

75.000.000,- 72.495.000,- 

125.000.000,- 123.563.000,- 


4 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Olahraga 

Kegiatan Peningkatan 

Pembangunan Sarana dan 


Kegiatan Pembangunan 

Rehabilitasi Gedung Olahraga 

Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala sarana dan 

prasarana olahraga 

500.000.000,- 

592.900.000,- 

44.000.000,- 

352.122.000,- 

544.615.000,- 

33.769.000,- 

5. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi tertuang dalam Rencana 

Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009- 

2013. Perencanaan dibuat dengan menyelaraskan program dan 

kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau top down 

planning dengan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan 

Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota 

atau bottom up planning. 

6. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja di Bidang Pemuda dan 

Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sukabumi masih belum cukup. Idealnya setiap seksi memiliki 

peralatan komputer dan printer tersendiri. Dan diperlukan juga 

penambahan sarana penyimpanan dokumen yang layak. 

7. Permasalahan dan Solusi 


1. Belum adanya peraturan daerah tentang Sistem Olahraga Daerah 

sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Sistem Penyelenggaraan Olahraga agar daerah membuat Perda 

tentang penyelenggaraan olah raga daerah sehingga hal ini 


mengakibatkan belum sinkronya antara beberapa kewenangan 

dan urusan yang kadangkala terjadi tumpang tindih kewenangan 

terutama dalam hal pembinaan olahraga prestasi pada pelajar 

karena sering tidak sinkron antara kewenangan yang dimiliki di 

tingkat Nasional dan Propinsi dengan di Kota Sukabumi. 

2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas serta Pegawai untuk 

mengisi sebagai Pelaksana di Bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan Program dan Kegiatan di Bidang Pemuda 

dan Olahraga (Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Sukabumi, diantaranya untuk memfasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga, dan untuk 

menyelenggarakan kegiatan olahraga dalam skala besar yang 

diyakini mampu mendukung kepariwisataan Kota Sukabumi 

Solusi : 

1. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan stake holder di bidang pemuda dan olahraga yang 

terkait; 

2. Mengikutsertakan SDM pada di bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dengan 

mengikuti Pelatihan, Seminar/Workshop atau kegiatan sejenis 

yang dapat meningkatkan kualitas SDM serta memberdayakan 

Pegawai yang ada; 

3. Mengusulkan kekurangan Anggaran pada APBD Perubahan 

atau mengusulkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya 

apabila belum terealisasi. 


Mengusulkan kegiatan-kegiatan dalam skala lebih besar yang dapat 

menunjang kepariwisataan di Kota Sukabumi. 

9) Urusan Wajib Penanaman Modal 


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2011 yaitu 

adalah : 

‣ Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang 

Penanaman Modal dengan Instasi Pemerintah dan Dunia Usaha 

‣ Program : Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 

Koordinasi Kelembagaan Dalam Perizinan 

‣ Program Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di 

Daerah 

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Perhitungan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal mengacu 

pada SOP dari setiap perizinan yang ada di Kantor Penanaman modal 

dan Pelayanan terpadu Kota Sukabumi. Adapun Perizinan yang 

sekarang ini ada di Kantor PMPT diantaranya yaitu : 

- Izin reklame 

- Izin IMB 

- Izin Gangguan / HO 

- Izin Usaha Industri (IUI) 

- Izin Usuha Jasa Kontruksi 

- Tanda Daftar Industri 

- Dan Izin Air Muka Bawah Tanah 

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2011 

Tentang Penambahan Kewenangan Pelayananan Perizinan Kepada 

Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Kota 


Sukabumi, maka pada awal maret ada penambahan 6 (Enam) perizinan 

yaitu : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangaan (SIUP) 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 

4. Izin Trayek 

5. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar Berm dan Saluran 

6. Izin Usaha Keparawisataan. 

Jadi total pelayananan perizinanan yang ditanganani Kantor 

Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Untuk 2011 Yaitu 

sebanyak 13 (Tiga Belas) Izin 


Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan 

dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 yaitu 

sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu. 

1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Kekuatan Pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 


Jumlah Pegawai 

Menurut Golongan 

- Gol.IV : 1 Orang 

- Gol.III : 12 Orang 

- Gol.II : 2 Orang 

- Gol.I : 1 Orang 

- CPNS 

Gol. II : 1 Orang 

Gol. III : 1 Orang 

Jumlah Pegawai Menurut 

Jabatan Struktural 

- Esselon III/a : 1 Orang 

- Esselon IV/a : 4 Orang 

- Pelaksana : 10 Orang 

Jumlah Pegawai Menurut 

Tingkat Pendidikan 

- S2 : 0 Orang 

- S1 : 12 Orang 

- DIII : 2 Orang 

- SMA : 1 Orang 

- SD : 1 Orang 


d. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Kota Sukabumi untuk Tahun 2011 (termasuk belanja 

langsung dan belanja tidak langsung) sebesar Rp. 1.327.053.000,00 

Reaslisasi anggaran di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2011 sebesar 1.226.791.108,00. 

Bila dilihat dari kenyataan dapat dilihat bawa ada anggaran yang 

tidak terserap yaitu dari belanja listrik,telepon,kegiatan peningkatan 

koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan 

instansi pemerintah dan dunia usaha (Pameran Investasi, tidak 

terserap dikarnakan tidak ada kegiatan pameran yang sesuai dengan 

anggaran yang telah di tetapkan), adanya efisiensi untuk kegiatan 

yang melibatkan pihak ketiga. 

e. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses perencanaan pembangunan yaitu dengan perencanaan yang di 

buat dengan menyeleraskan dengan program dan kegiatan di pusat atau 

perencanaan top down planning serta perencanaan dari bawah atau 

perencanaan Bottom up yang dimulai dari tingkat kelurahan dengan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, tingkat 

kecamatan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kecamatan, dan tingkat kota dengan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kota. 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, 

mencukupi atau lainnya) 

Sarana dan Prasarana yang digunakan di Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi untuk saat ini (dengan jumlah 

pegawai 17 orang) cukup. Akan tetapi apabila ada penambahan 

pegawai atau pelimpahan kewenangan ijin yang lain, maka dibutuhkan 

tambahan sarana dan prasarana. 


g. Permasalahan dan Saran 

A. Permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan kegiatan di 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi 

Tahun 2010 yaitu : 

1. Belum jelasnya pendelegasian wewenang dan komitrmen OPD 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kepada 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

2. Kurangnya sumber daya manusia/tenaga teknis sehingga harus 

melalui OPD lain yang akan menngakibatkan terlambatnya 

pelayanan kepada masyarakat; 

3. Kurangnya jumlah SDM yang ada di KPMPT, idealnya untuk 

suatu kantor pelayanan terpadu jumlah sumber daya manusia 

itu lebih dari 30 orang. Adapun kenyataannya hanya 19 orang; 

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

perizinan dan investasi; 

5. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi 

investasi dan pelayanan perizinan; 

6. Belum adanya penyederhanaan procedural dan mekanisme 

perizinan serta penyusunan system informasi pelayanan yang 

up to date ; 

7. Belum adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dan Standar Operasional yang jelas; 

8. Kurangnya kemampuan dalam megkoordinir dinas/instansi 

terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan 

investasi di Kota Sukabumi; 

9. Belum adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja 

yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik 

untuk keberhasilan tahun berikutnya. 

B. Saran 

Adapun saran untuk perbaikan kinerja di Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yaitu : 


1. Adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan terhadap aparat 

KPMPT baik sebagai fasilitator penanaman modal maupun 

sebagai fasilitator pelayanan perijinan. 

2. Perbaikan sistem pengarsipan berkas dan sistem pelaporan 

yang harusnya tersentralisasi. 

3. Adanya pembaharuan data (updating) data maupun 

pemeliharaan data meliputi data-data tentang penanaman modal 

maupun data-data tentang pelayanan perijinan. 

4. Perlunya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

meliputi tugas,pokok dan fungsi dari Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi. 

5. Perlu adanya kesamaan tujuan diantara bagian-bagian yang ada 

di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 

h. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

10) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 


Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran 

No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat 

1.2000.000 1.200.000 

menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi 45.600.000 24.154.210 

Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa 

298.990.000 274.640.000 

Administrasi Keuangan 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan 32.500.000 32.500.000 

Kantor 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan 15.000.000 14.985.000 

Peralatan Kerja 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.500.000 32.500.000 

g. Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

70.000.000 70.000.000 



h. Penyediaan Komponen 

10.175.000 10.175.000 

Instalasi Listrik/Penerangan 

i. Penyediaan Peralatan dan 

6.600.000 3.800.000 

Perlengkapan Kantor 

j. Penyediaan Bahan Bacaan 

6.000.000 6.000.000 

dan Peraturan Perundang- 

Undangan 

k. Penyediaan Makanan dan 

16.250.000 16.250.000 

Minumam 

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan 80.000.000 79.886.000 

konsultasi Keluar Daerah 

m. Penyediaan Jasa Keamanan 25.200.000 25.200.000 

Gedung 

2 Program Peningkatan Sarana dan 


Kegiatan 1. : 

a. 2. Pengadaan Perlengkapan 

51.000.000 48.000.000 

Gedunga Kantor 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala 70.000.000 58.000.000 

Gedung Kantor 

c. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 40.070.0000 39.969.000 

Kendaraaan Dinas 

d. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 9.000.000 9.000.0000 


e. 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 22.600.0000 22.597.000 

Peralatan Gedung Kantor 

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan dan Keuangan 

Kegiatan 6. : 

a. 7. Kegiatan Penyusunan 

10.000.000 10.000.000 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

b. 8. Penyusunan Laporan 

3.000.000 3.000.000 

Keuangan Akhir Tahun 

4 Program Penciptaan Iklim Usaha 

Yang Kondusif 

Kegiatan 9. Fasilitasi 

34.500.0000 24.646.500 

Pengembangan UKM 

5 Program Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Kegiatan 10. Penyelenggaraan 

50.000.0000 38.170.0000 

Pelatihan UKM 

6 Program Pengembangan Sistem 

Pendukung dan Usaha Bagi 

UKM 



Kegiatan 11. Pemantauan 

25.000.0000 15.713.500 

Pengelolaan Dana 

Pemerintah Bagi UKM 

7 Program Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan Koperasi 

Kegiatan 12. : 

a. 13. Koordinasi Pelaksanaan 

29.599.000 29.549.000 

Kebijakan dan Program 

Pembangunan 

b. 14. Pembinaan, Pengawasan dan 35.000.000 18.211.000 

Penghargaan Koperasi 

Berprestasi 

c. 15. Rintisan R Penerapan 

Teknologi n Sederhana/ 

Manajemen Modern pada 

Jenis Usaha Kop.erasi. 

30.000.000 28.980.000 

Jumlah Belanja Langsung 1.049.784.000 937.126.210 89,27 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 877.462.000 950.633.700 108,34 

Total Belanja 1.927.246.000 1.887.759.910 97,95 

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal. 

NO 

Indikator Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

1 Koperasi aktif 54,60% 

2 Usaha mikro dan kecil 32,44% 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Pasal 2 ayat (2) bahwa 

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap dan benar, 

Kepala Daerah atau pejabat lain yang membidangi perkoperasian 

harus menerbitkan keputusan pengesahan.” 

Kondisi Koperasi yang aktif saat ini berjumlah 202 koperasi dari 352 

koperasi, sedangkan UMKM yang sudah memiliki perizinan 

(formal) berjumlah 14.172 UMKM dari 17.299 UMKM. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi, urusan wajib Koperasi dan UMKM berada dibawah Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setingkat bidang, dipimpin 

oleh pejabat eselon IIIb, dengan nomenklatur Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (UKM). 

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Kualifikasi Pendidikan Pegawai Urusan Wajib 

(Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM) 

No Pendidikan 

Sekretariat Bid. Kop. dan UKM 

2011 2010 2011 2010 

1 S2 1 1 1 1 

2 S1 4 5 1 1 

3 DIII/Sarjana Muda 1 - 2 2 

4 SMA/sederajat 4 4 6 5 

5 SMP/sederajat 1 2 2 - 

6 SD/sederajat 1 1 - - 

Jumlah 12 13 12 9 

Klasifikasi Pegawai Urusan Wajib (Sekretariat dan Bidang Koperasi 

Pangkat dan dan UKM) berdasarkan Golongan 

No 

Pangkat dan Golongan 

Sekretariat 

Bid. Kop. dan 

UKM 

2011 2010 2011 2010 

1 IV/a Pembina - - 1 

2 IV/b Pembina Tk. I 1 2 1 1 

3 IV/c Pembina Utama Muda - - - - 

4 IV/d Pembina Utama Madya - - - - 

5 IV/e Pembina Utama - - - - 

6 III/a Penata Muda 2 2 - - 

7 III/b Penata Muda TK.I 1 2 6 5 

8 III/c Penata - 1 1 1 

9 III/d Penata Tk. I 3 2 - - 


No 

Pangkat dan Golongan 

Sekretariat 

Bid. Kop. dan 

UKM 

2011 2010 2011 2010 

10 II/a Pengatur Muda 3 1 1 1 

11 II/b Pengatur Muda Tk. I 1 3 1 - 

12 II/c Pengatur 1 - 2 - 

13 II/d Pengatur Tk. I - - - - 

Jumlah PNS/CPNS 12 13 12 9 

Non PNS - - - - 

Jumlah PNS dan Non PNS 12 13 12 9 

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Wajib 

( Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM) 

Pejabat Struktural 

dan Fungsional 

Sekretariat 

Bid.Koperasi dan 

UKM 

No 

2011 2010 2011 2010 

1 Eselon II 1 1 - - 

2 Eselon III 1 1 1 1 

3 Eselon IV 3 3 3 3 

Juml.Pejabat Struktural 5 5 4 4 

Fungsional - - - - 

Jumlah 

Struktural 

Fungsional 

Pejabat 

dan 

5 5 4 4 

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

No. 


Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.2000.000 1.200.000 

% 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 45.600.000 24.154.210 

Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa 

298.990.000 274.640.000 

Administrasi Keuangan 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.500.000 32.500.000 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 15.000.000 14.985.000 

Kerja 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.500.000 32.500.000 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan 

70.000.000 70.000.000 

Penggandaan 

h. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

10.175.000 10.175.000 


No. 



(Rp.) (Rp.) 

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 6.600.000 3.800.000 

Kantor 

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 6.000.000 6.000.000 

Perundang-Undangan 

k. Penyediaan Makanan dan Minumam 16.250.000 16.250.000 

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi 80.000.000 79.886.000 

Keluar Daerah 

m. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung 25.200.000 25.200.000 

% 

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 


a. 17. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 51.000.000 48.000.000 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 70.000.000 58.000.000 

Kantor 

c. 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan 40.070.0000 39.969.000 

Dinas 

d. 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

9.000.000 9.000.0000 


e. 20. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan 22.600.0000 22.597.000 

Gedung Kantor 

3 Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan dan Keuangan 


a. 22. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 10.000.000 10.000.000 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

b. 23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 3.000.000 3.000.000 

Tahun 

4 a. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang 

Kondusif 

b. 24. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM 34.500.0000 24.646.500 

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 

Menengah 

a. 25. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan 50.000.0000 38.170.0000 

UKM 

6 Program Pengembangan Sistem Pendukung 

dan Usaha Bagi UKM 

a. Kegiatan 26. Pemantauan Pengelolaan Dana 25.000.0000 15.713.500 

Pemerintah Bagi UKM 

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 


a. Koordinasi 28. Pelaksanaan Kebijakan dan 29.599.000 29.549.000 

Program Pembangunan 

b. Pembinaan, 29. Pengawasan dan 

35.000.000 18.211.000 

Penghargaan Koperasi Berprestasi 

c. 30. Rintisan R Penerapan Teknologi 

Sederhana/ n Manajemen Modern pada 

Jenis Usaha Kop.erasi. 

30.000.000 28.980.000 


No. 



(Rp.) (Rp.) 

% 

Jumlah Belanja Langsung 1.049.784.000 937.126.210 89,27 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 877.462.000 950.633.700 108,34 

Total Belanja 1.927.246.000 1.887.759.91 

0 

97,95 

c. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk 

periode 5 tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi periode 2008-2013. 

Dengan memperhatikan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, 

Kecamatan dan Kota Sukabumi yang dipadukan dengan program 

inisiatif Dinas disusun Program Kerja (Renja) Tahun 2011 Dinas 

Koperindag Kota Sukabumi, yang selanjutnya dijadikan pedoman 

dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) untuk 

kemudian disyahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Secara umum sarana dan prasarana yang ada masih dirasakan kurang 

memadai jika dibandingkan dengan volume pekerjaan,, frekwensi 

pembinaan serta kondisi lapangan yang dihadapi. 

Sarana dan Prasarana yang tersedia tersebut dimanfaatkan oleh 

Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM : 

a. Sekretariat 

Sekretariat menempati Gedung di Jalan Suryakencana Nomor 78 

bersama-sama Bidang Industri dan Perdagangan, dilengkapi 

fasilitas berupa : 

1) Kendaraan roda 4 = 2 Unit Jenis Carry No Pol F 428 S dan 

Toyota Avanza No. Pol. F 475 S 

2) Komputer : 4 Unit 

3) Laptop : 4 Unit 

b. Bidang Koperasi dan UKM 

Bidang Koperasi menempati Gedung di Jl.Koperasi Nomor 105 


Kota Sukabumi, dilengkapi fasilitas berupa : 

1) Komputer : 4 Unit 

2) Laptop : 1 Unit 

e. Permasalahan dan Solusi. 

a. Permasalahan : 

1) Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan 

secara professional, sebagian besar Koperasi dikelola paruh 

waktu atau sisa pekerjaan lainnya; 

2) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manuasia dibidang 

perkooperasian dirasakan masih kurang; 

3) Pola kemitraan dan kerjasama antara UKM dengan Pengusaha 

besar belum optimal; 

4) Masih adanya image yang berkembang dimasyarakat bahwa 

dana bergulir dari Pemerintah dianggap hibah, sehingga 

mengambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan 

bagi KUMKM; 

5) Rendahnya kemampuan permodalan baik melalui pemupukan 

modal sendiri maupun melalui akses perbankan/Lembaga 

Keuangan Lainnya; 

6) Belum meratanya kesadaran para pengelola koperasi dan 

UMKM untuk memberikan informasi, data dan laporan 

kepada pihak Pemerintah Cq. Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan atas keberhasilan yang dicapai ataupun 

kegagalan yang dialami sehingga sulit untuk dilakukan 

evaluasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan 

selanjutnya; 

b. Solusi : 

1) Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui 

Seminar , Diklat dan Bintek Perkoperasian ; 

2) Memberikan kesempatan pada seluruh aparatur untuk 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan perkoperasian 


serta memberikan kesempatan untuk mengikuti Program 

Magester Manajemen (S2) Perkoperasian yang dilaksanakan 

atas kerjasama anatara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

dengan IKOPIN Jatinangor Jawa Barat. 

3) Meningkatkan pola kemitraan di bidang permodalan dan 

pemasaran dengan BUMN/BUMD/BUMS tingkat lokal, 

regional dan nasional secara berkesinambungan ; 

4) Memberikan pemahaman yang jelas dan rinci tentang ketentuan 

dana bergulir melalui penyuluhan/sosialisasi maupun melalui 

kunjungan pembinaan langsung pada Koperasi dan UKM; 

5) Memfasilitasi berbagai kesempatan dan peluang permodalan 

yang relatif mudah dan murah baik melalui program maupun 

non program antara lain: 

- Program Penguatan Permodalan bagi UMKM melalui 

KBMT Ibaadurrahman, KBMT Nurul Ummah, KBMT 

Amanah Ummat, KBMT Birru Wa Tagwa dan BPR Pasar 

dengan pola esekuting dengan sumber dana APBD Kota 

Sukabumi (Dana Eks PPK-IPM) sebesar Rp. 

6.957.500.000,00 

- Program Kredit Usaha Rakyat melalui Bank BRI, Bank 

Jabar Banten, Bank Mandiri dan Bank BNI 

- Program LPDB (Lembaga Penjaminan Dana Bergulir) 

yang telah dimanfaatkan oleh KBMT Ibbadurrahman, 

KBMT Nurul Ummah 

6) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap 

perkembangan KUMKM; 

11) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 


- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 


1) Penyediaan jasa surat menyurat; 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

6) Penyediaan alat tulis kantor; 

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

11) Penyediaan makanan dan minuman; 

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 

didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

2) Pengadaan peralatan gedung kantor; 

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. 

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD; 

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran; 

3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

- Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang didukung 

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan) 

2) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (interphase tahap 

awal) NIK; 


3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 

4) Sosialisasi kebijakan kependudukan; 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

6) Penyediaan dana pembuatan Akta Kelahiran bagi 

masyarakat/keluarga miskin. 

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal (Lampiran II.3) 

a. Kepemilikan KTP : 

Jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah 181.693 jiwa. 

Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 255.243 jiwa. 

Atau prosentase pemilik KTP adalah 71,18 %. 

Jumlah penduduk Kota Sukabumi sampai dengan bulan Desember 

2011 adalah 356.085 jiwa. 

b. Kepemilikan Akta Kelahiran per seribu penduduk 

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran adalah 300.322 

jiwa. Jumlah penduduk Kota Sukabumi sampai dengan bulan 

Desember 2011 adalah 356.085 jiwa atau 843,4% per 1000 

penduduk. 

c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Sukabumi sudah 

dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan saat ini dan 

seterusnya. 

Selanjutnya dapat dilihat diagram pada tahun 2011 Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah 

satu Kabupaten/Kota yang ada yang harus, melaksanakan program 

di Indonesia KTP Elektronik (e-KTP). 

Adapun jumlah wajib KTP yang telah dilayani adalah 177.224 jiwa 

dari 241.912 wajib KTP yang harus dilayani atau sekitar 73,26%. 

Dari angka-angka tersebut di atas selanjutnya dapat dilihat tingkat 

pencapaian standar minimal dalam bentuk diagram seperti berikut 

ini : 


Diagram Pencapaian Standar Minimal untuk Pemilik KTP dan 

Pemilik Akta Kelahiran Tahun 2010 dan 2011 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

83,32 84,34 

69,47 71,18 

2010 2011 

Prosentase 

masyarakat 

yang 

memiliki 

KTP 


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. 



a. Jumlah Pegawai adalah 21 orang; 

b. Kualifikasi Pendidikan : 

S-2 = 1 Orang; 

S-1 = 13 Orang; 

D-3 = 3 Orang; 

SLTA = 4 Orang; 

SLTP = - Orang. 

c. Pangkat dan Golongan : 

Pembina Utama Muda, IV/c = 1 Orang; 

Pembina, IV/a = 2 Orang; 

Penata Tk. I, III/d = 5 Orang; 

Penata, III/c = 3 Orang; 

Penata Muda Tk. I, III/b = 3 Orang; 

Penata Muda, III/a = 4 Orang; 

Pengatur Tk. I, II/d = - Orang; 

Pengatur Muda, II/c = 2 Orang; 

Pengatur Muda Tk. I, II/b = - Orang; 


CPNS, III/a = 1 Orang. 

d. Jumlah Pejabat Struktural 

Jumlah Pejabat Struktural = 11 Orang. 

e. Jumlah Pejabat Fungisional 

Jumlah Pejabat Fungsional = -- Orang. 


a. Retribusi Dokumen Kependudukan 

Sebelum membahas alokasi dan realisasi anggaran untuk Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, kita lihat dulu 

tentang kontribusi Dinas dalam pengumpulan PADS Kota Sukabumi. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Dinas penghasil dari 

Retribusi Dokumen Kependudukan. 

Target dan realisasi anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

No 

Pendapatan 

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 

Dibandingkan dengan Tahun 2008, 2009 dan 2010 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Selisih 

Lebih / 

Kurang 

(Rp) 

1 KTP 196.000.000 351.930.000 155.930.000 179,56 

2 KK 105.000.000 146.584.000 41.584.000 139,60 

3 

Kutipan Akta 

Kelahiran Kedua : 

WNI 1.050.000 1.350.000 300.000 128,57 

WNA 80.000 - 80.000 - 

4 

5 

Akta Perkawinan 

WNI: 

a. Di dalam kantor 3.375.000 3.150.000 225.000 93,33 

b. Di luar kantor 7.000.000 2.525.000 4.475.000 36,07 


WNA 

a. Di dalam kantor 300.000 150.000 150.000 50,00 

% 


No 

Pendapatan 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Selisih 

Lebih / 

Kurang 

(Rp) 

b. Di luar kantor 400.000 - 400.000 - 

6 


Kedua 

a. WNI - - - - 

b. WNA 600.000 - 600.000 - 

7 Akta Perceraian 400.000 200.000 200.000 50,00 

8 

Akta Perceraian 

Kedua 

a. WNI 300.000 - 300.000 - 

b. WNA - - - - 

9 Akta Kematian 

a. WNI 1.350.000 1.140.000 210.000 84,44 

b. WNA 125.000 - 125.000 - 

10 

Akta Kematian 

Kedua 

a. WNI 75.000 - 75.000 - 

b. WNA 75.000 - 75.000 - 

11 

Pengakuan dan 

Pengesahan Anak 

750.000 1.050.000 300.000 140,00 

12 Surat Ket. Casip 375.000 500.000 125.000 133,33 

13 Surat Ket. Pindah 

a. WNI 4.000.000 7.006.000 3.006.000 175,15 

b. WNA 30.000 25.000 5.000 83,33 

Jumlah 2011 321.285.000 515.610.000 194.325.000 160,48 

Tahun 2010 532.380.000 404.052.000 128.328.000 75,90 

Lebih/Kurang -211.095.000 111.558.000 65.997.000 84,58 

Tahun 2009 523.590.000 570.560.000 46.970.000 108,97 

Lebih/Kurang -202.305.000 -54.950.000 147.355.000 51,51 

Tahun 2008 546.605.000 746.705.000 200.100.000 136,61 

Lebih/Kurang -225.320.000 -231.095.000 -5.775.000 23,87 

% 

Dengan memperhatikan tabel di atas, apabila dibandingkan antara 

Tahun 2010 dengan Tahun 2011, dapat dilihat bahwa pendapatan 

Tahun 2011 ini meningkat. 

Meningkatnya pendapatan ini disebabkan oleh : 

1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan 

Dokumen Kependudukan, baik dalam pembuatan KTP, KK atau 

pun Akta Kelahiran karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 


secara terus menerus mensosialisasikan tentang manfaat dari 

Dokumen Kependudukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. 

2. Mulai tanggal 30 September 2011 Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Sukabumi melaksanakan pelayanan KTP 

Elektronik (e-KTP) bagi penduduk Kota Sukabumi yang berlokasi 

di tujuh Kecamatan (Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, 

Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum), dan syarat yang 

harus dibawa dalam pelayanan e-KTP tersebut adalah menunjukan 

KTP asli dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga. Dengan 

adanya ketentuan tersebut maka banyak warga masyarakat yang 

membuat KK & KTP atau Memperpanjang KK & KTP, sehingga 

retribusi untuk dokumen tersebut meningkat. 

Perbandingan pendapatan dari Tahun 2010 dan Tahun 2011 dapat pula 

dilihat dalam bentuk diagram seperti berikut ini : 

Perbandingan Pendapatan Retribusi Dokumen 

Kependudukan Tahun 2010 dan Tahun 2011 

75,9 

160,5 

2010 2011 

200 

150 

100 

50 

0 

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruhnya 

adalah sebesar Rp. 3.147.874.000,- dan realisasi yang digunakan 

adalah Rp. 3.020.862.536,- atau menggunakan anggaran 95,97%. 

Untuk belanja tidak langsung, dari anggaran dana yang ada yaitu 

sebesar Rp. 1.240.934.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.274.763.000,- 

atau 102,72%, sedangkan untuk belanja langsung, dari anggaran dana 

yang ada yaitu Rp. 1.906.940.000,- realisasinya adalah Rp 


1.746.099.421,- atau 91,57%. 

Selanjutnya dapat dilihat seluruh anggaran dan realisasinya serta 

belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2011 

dibandingkan dengan Tahun 2010, tabel berikut ini : 

No 

Belanja 

Belanja Daerah dan Realisasi Tahun 2011 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

Realisasi 

Selisih 

Lebih 

/Kurang 

1. 

Belanja Tidak 

Langsung 2011 

1.240.934.000 1.274.763.095 33.829.095 102,73 

Belanja Pegawai 1.240.934.000 1.274.763.095 33.829.095 102,73 

2. Belanja Langsung 1.906.940.000 1.746.099.441 160.840.559 91,57 

a. Belanja 

1. 

2. 

Pegawai 

965.766.250 878.103.165 87.663.085 90,92 

b. Belanja Barang 

dan Jasa 

867.089.750 795.798.776 71.290.974 91,78 

c. Belanja Modal 74.084.000 72.197.500 1.886.500 97,45 

Jumlah 2011 3.147.874.000 3.020.862.536 127.011.464 95,97 

Belanja Tidak 

Langsung 2010 

939.383.000 1.060.594.239 121.211.239 112,90 

Belanja Pegawai 939.383.000 984.211.819 44.828.819 104,77 


2010 

a. Belanja 

Pegawai 

b. Belanja Barang 

dan Jasa 

1.517.407.000 1.356.118.036 161.288.964 89,37 

420.526.000 417.596.500 2.929.500 99,30 

992.910.000 854.090.036 138.819.964 86,02 

c. Belanja Modal 103.971.000 84.431.500 19.539.500 81,21 

Jumlah 2010 2.456.790.000 2.416.712.275 40.077.725 98,37 

Lebih/Kurang BTL 301.551.000 214.168.856 - 87.382.144 -10,18 

Lebih/Kurang BL 389.533.000 389.981.405 448.405 2,19 

Lebih/Kurang Jumlah 691.084.000 604.150.261 -86.933.739 -2,4 

% 

Dengan memperhatikan di atas dapat dilihat bahwa, angka absolut 

untuk dana yang digunakan dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 terdapat 

peningkatan anggaran yang cukup besar. Peningkatan anggaran Tahun 

2011 ini karena adanya Program Penataan Administrasi 

Kependudukan kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi 

(Interphase tahap awal) NIK atau KTP elektronik (e-KTP), yang 


peruntukkannya sebagian besar untuk aparat wilayah (aparat 

Kecamatan dan Kelurahan). Apabila dibandingkan penyerapan 

anggaran Tahun 2010 yaitu 98,37%, sementara untuk Tahun 2011 

diserap 95,97% berarti Tahun 2011 ini dapat dikatakan lebih efisien 

dalam penggunaan dana APBD Kota Sukabumi. 

Dalam bentuk diagram akan lebih terlihat penggunaan dana tersebut, 

yaitu seperti berikut ini : 

Diagram 

Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Tahun 2010 dan Tahun 2011 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

98,37 

95,97 

2010 2011 


Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi adalah telah 

menyusun dokumen arah perencanaan pembangunan, yaitu : 

a. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2008-2013 yang memberikan 

arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan 

sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun 

mendatang; 

b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sebagai upaya 

pencapaian Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi; 

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2011, yaitu perencanaan 

anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 


Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Tahun 2011; 

d. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) adalah pedoman semua 

penggunaan anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi dalam melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan. 


Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi, memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berlokasi di : 

a. Jl. Bhayangkara No. 224/84 Telepon 218268 Kelurahan Selabatu 

Kecamatan Cikole dengan luas tanah 836 m 2 dan luas bangunan 

256 m 2 

b. Jl. Pelabuhan II km 5 No. 627 Kelurahan Cipanengah Kecamatan 

Lembursitu, dengan luas tanah 500 m 2 dan luas bangunan 500 m 2 . 

Sarana yang dimiliki diantaranya : 

a. Printer : 23 buah 

b. Monitor : 21 buah 

c. Keyboard : 21 buah 

d. CPU : 21 buah 

e. Kamera Digital A 720 IS : 8 buah 

f. AC : 2 buah 

g. Genset/generator : 8 buah 

h. Notebook/Laptop : 2 buah 

i. Proyektor : 1 buah 

j. Kursi putar besar : 1 buah 

k. Kursi putar kecil : 14 buah 

l. Kursi sice/sofa : 4 set 

m. Kursi kayu : 18 buah 

n. Meja ½ biro : 17 buah 

o. Meja 1 biro : 4 buah 

p. Lemari Roll Opek : 1 buah 

q. Lemari besi : 1 buah 


. Lemari kayu 2 pintu : 10 buah 

s. Mesin tik : 3 buah 

t. Scanner : 1 buah 

u. Kendaran bermotor : 

- Roda empat : 2 buah 

- Roda dua : 6 buah 

(untuk point a, b, c, d dan e sebagian barang tersebut ada di setiap 

Kecamatan). 

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil khusus dalam pelayanan Dokumen Kependudukan 

sampai saat ini masih dirasakan kurang lengkap. Apalagi Dinas 

melaksanakan program KTP elektronik (e-KTP) yang menurut 

acuannya sangat banyak menggunakan peralatan yang mutakhir. 

Menindaklanjuti program Pemerintah yang termaktub dalam Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

menerapkan identitas tunggal penduduk (single identity number) atau 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterapkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Selanjutnya pemerintah berencana memberlakukan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP, dan Kota Sukabumi 

merupakan salah satu kabupaten/kota percontohan dari 197 

kabupaten/kota se-Indonesia di Tahun 2011 ini. 


a. Permasalahan : 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan Dokumen 

Kependudukan, yaitu : 

- Banyaknya warga masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah 

yang merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Kutipan Akta 

Kelahiran. Supaya nama ayahnya dapat dicantumkan 

- Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 


Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat (2) pencatatan 

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, berarti 

pemohon harus melakukan proses hukum terlebih dahulu di 

Pengadilan Negeri dengan konsekwensi harus membayar perkara 

proses hukum tersebut. 

- Tempat pelayanan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga 

dan Kartu Tanda Penduduk) penerbitannya masih dilaksanakan 

di 7 (tujuh) Kecamatan. 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi 

menempati gedung bekas rumah dinas Ketua DPRD Kota 

Sukabumi, keadaan dan tata ruangnya kurang sesuai dengan 

kondisi untuk perkantoran dan tidak ada ruang pertemuan dan 

ruang arsip. 

- Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Sukabumi berjumlah 21 orang, apabila dibandingkan dengan 

penduduk Kota Sukabumi yang berjumlah 356.085 jiwa, maka 

setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Sukabumi harus melayani 16.956 jiwa, dapat dikatakan bahwa 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi sangat 

kekurangan pegawai. 

b. Solusi 

Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil untuk mengatasi masalah tersebut di atas, adalah : 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi 

memfasilitasi masyarakat/keluarga miskin untuk mengatasi 

tuntutan isi pasal 32 ayat (2) dengan adanya ”Piagam 

Kerjasama antara Walikota Sukabumi dengan pihak Pengadilan 

Negeri Kota Sukabumi tentang Pelaksanaan Pencatatan Akta 

Kelahiran di atas 1 (satu) tahun melalui penetapan Pengadilan 

Negeri bagi Penduduk yang Tidak Mampu” dengan hasil 


kerjasama yaitu : Membebaskan biaya proses persidangan 

Pengadilan Negeri (gratis/ditanggulangi oleh Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi). 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan 

masyarakat pada umumnya mengharapkan kedepannya 

pelayanan Dokumen Kependudukan dapat dilaksanakan pada 

satu atap yang berlokasi dipusat Kota Sukabumi atau diadakan 

tempat pelayanan di setiap Kecamatan sebagai perpanjangan 

tangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

merupakan pewakilan langsung dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Walaupun tidak berupa UPT). 

- Setiap pertemuan diadakan di ruang Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, sementara jika dibutuhkan 

arsip yang mendesak, harus mendatangi gedung lama sehingga 

memerlukan waktu yang agak lama dalam pencarian arsip 

tersebut. 

- Setiap karyawan yang ada harus benar-benar efektif dan 

efisien dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya, 

selain itu solusi yang diambil adalah mengajukan permohonan 

penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kota 


i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 

Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan antara lain : 

a. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

komputer; 

b. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

keuangan/akuntansi; 

c. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

administrasi negara; 

d. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

arsip paris. 


12) Urusan Wajib Ketenagakerjaan 


1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

1.1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

1.2 Kegiatan Kerjasama Diklat 

1.3 Pengembangan Lembaga Produktifitas Pelatihan Wirausaha 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

1.1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan 

Penegakan hukum terhadapa keselamatan dan Kesehatan Kerja 


- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : 

Tingkat Capaian 

Target (%) Realisasi (%) 

(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

37,4 38,6 52,9 66,40 141,4 172,02 

*Tingkat Capaian : Realiasasi / Target x 100 % 

- Pencari Kerja yang ditempatkan : 



(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

23,79 24,92 24,15 30,13 101,52 120,91 

* Tingkat Capaian : Realiasasi / Target x 100 % 

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : - 

- Berkurangnya kasus perselisihan : 


Target (Kasus) Realisasi (Kasus) 

(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

5 5 7 9 140 180 



- Jumlah Perusahaan yang memberikan UMK : 



(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

100 100 


e. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana. 

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

No Nama / NIP Pangkat / Gol Jabatan Pendidikan 

1 Adang Taufik, S.H., M.Si Pembina TK. I Kepala Dinas S 2 

19610219 198603 1 006 (IV/b) 

2 Dra. Oom Setiawati Pembina (IV/a) Sekretaris S 1 

19610801 198503 2 005 

3 Drs. Agus Adri Amsyah Penata Tk.I (III/d) Plh. Kabid S 1 

19650828 199103 1 010 

Nakertrans 

4 E. Kosasih 

Penata Tk.I (III/d) Kasubbag SLTA 

19571129 198312 1 001 

Perencanaan 

5 Jubaedah 

Penata Muda Tk.I Kasubbag SLTA 

19580704 198503 2 003 (III/b) Keuangan 

6 Herman Permana, S.Pd Penata Tk.I (III/d) Kasubbag S 1 

19680905 199603 1 005 

Umum& 

Kepegawaian 

7 Hj. Herdiana K, S.H. Penata Tk.I (III/d) Kasi HIPK S 1 

19630822 198903 2 006 

8 Yayat kartini 

19560501 198403 2 002 

9 Dra. Kartikawati 

19650618 199102 2 001 

10 Maryono, S.IP 

19600403 199003 1 003 

11 Didin Wahidin, S.Kom 

19750507 201001 1 007 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Penata Tk.I (III/d) 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Penata Muda 

(III/a) 

Kasi 

Penempatan 

Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

Pelaksana 

Subbag Umum& 

Kepegawaian 

Pelaksana 

Subbag 

Keuangan 

Pelaksana Seksi 

Penempatan 

SLTA 

S 1 

S 1 

S 1 


No Nama / NIP Pangkat / Gol Jabatan Pendidikan 

Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

12 E. Nina Marlinawati 

19701126 199208 2 001 

Penata Muda 

(III/a) 

13 Dicky Septian, S.H. 

19750919 200901 1 002 

Penata Muda 

(III/a) 

14 Hikmatulloh 

Pengatur Muda 

19760110 200801 1 010 Tk.I (III/b) 

15 Wiwin Winarti Pengatur Muda 

Tk.I (III/b) 

Pelaksana 

Subbag Umum& 

Kepegawaian 


HIPK 


Lattas 


Penempatan 

Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

SLTA 

S 1 

SLTA 

SLTA 

Jumlah pegawai : 15 orang 

a. Kualifikasi Pendidikan : 

- S 2 : 1 orang 

- S 1 : 8 orang 

- SLTA : 6 orang 

b. Berdasarkan pangkat/golongan : 

- Gol IV : 2 orang 

- Gol III : 13 orang 

c. Pejabat Struktural : 

- Esselon II : 1 orang 

- Esselon III : 1 orang 

- Esselon IV : 6 orang 

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Adum 

Alokasi Anggaran 

Realisasi Anggaran 

2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 

398.978.000,- 494.013.000,- 398.978.000,- 484.957.657,- 


Ketenagakerjaan 

Alokasi Anggaran 


2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 

452.250.000,- 359.808.000,- 432.939.700,- 325.899.421,- 

h. Proses Perencanaan Pembangunan. 

RENSTRA 

RENJA 

SKALA 

PRIORITAS 

RKA 

DPA 

MUSRENBANG 

KEL. & KEC. 

i. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana, maka sarana dan prasarana yang digunakan 

saat ini belum memadai. 

j. Permasalahan dan Solusi. 


- SDM masih kurang terutama pejabat fungsional 

- Anggaran masih kurang 

- Sarana dan prasarana masih kurang 

- Kebutuhan tenaga fungsional ketenagakerjaan sangat mendesak dan 

belum terpenuhi, yaitu : 

* Pengantar Kerja 

* Pengawas Ketenagakerjaan 

* Pemerantara Hubungan Industrial (mediator) 

Solusi : 

- Memanfaatkan potensi SDM yang ada 


- Prioritas program dan kegiatan 

- Kerjasama dan koordinasi dengan pihak – pihak Dinas terkait 

k. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Pada Tahun Anggaran 2011 untuk sarana pendukung kegiatan di Balai 

Latihan Kerja (BLK) masih kurang. 

13) Urusan Wajib Ketahanan Pangan 


Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Ketahanan Pangan 

dapat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap 

rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup 

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undangundang 

ini mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat 

mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis 

karena tanpa ketahanan pangan yang baik, suatu negara tidak bisa 

melaksanakan pembangunan dengan baik. 

Oleh karena itu, ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan 

pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh 

masyarakat mengenai penyediaan pangannya. Penyediaan pangan ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang 

terus menerus berkembang dari waktu ke waktu. Penyediaan pangan 

dapat diwujudkan dengan melakukan pengembangan sistem produksi, 

efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan 

prasarana produksi pangan serta mempertahankan dan 

mengembangkan lahan produktif. 

Atas dasar hal tersebut maka urusan wajib bidang ketahanan pangan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Sukabumi diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi 

setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, 


No 

I 

seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 di 

atas. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

Program/ Kegiatan 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 


Jasa Komunikasi 

SDA dan Listrik 


Jasa Administrasi 

Keuangan 


Jasa kebersihan 

Kantor 


Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja 


Alat Tulis Kantor 


Barang Cetakan dan 

Penggandaan 


Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 


Peralatan dan 



Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-undangan 


Makanan dan 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 

415.588.000 389.803.639 93,80 APBD 



1.200.000 1.199.860 99,99 APBD 



85.998.000 65.931.779 76,67 APBD 



6.900.000 6.000.000 86,96 APBD 



7.679.000 7.679.000 100 APBD 



12.060.000 12.060.000 100 APBD 



13.065.000 13.065.000 100 APBD 



21.665.000 21.660.000 99,98 APBD 



9.073.000 9.073.000 100 APBD 



5.162.000 5.162.000 100 APBD 



6.060.000 6.060.000 100 APBD 



9.500.000 9.481.000 99,80 APBD 



No 


Minuman 

12 Kegiatan Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 


Jasa Keamanan 

Gedung Kantor 


Jasa Administrasi 

Perencanaan DAK 

Kelautan dan 

Perikanan 

II. 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

1 Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

2 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

3 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung kantor 

4 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 


III. Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

1 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan 

Capaian 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 


100.000.000 100.000.000 100 APBD 



93.600.000 93.600.000 100 APBD 



43.626.000 38.892.000 89,15 APBD 



107.135.000 107.126.700 99,99 APBD 



12.010.000 12.010.000 100 APBD 



5.625.000 5.625.000 100 APBD 



22.500.000 22.500.000 100 APBD 



67.000.000 66.991.700 99,99 APBD 



16.000.000 16.000.000 100 APBD 



10.000.000 10.000.000 100 APBD 




No 

IV. 


Kinerja SKPD 

2 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan Prognosis 


3 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun 

Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/ 

Perkebunan 

1 Kegiatan 

Penanganan Daerah 

Rawan Pangan 

2 Kegiatan 

Penyusunan 

Database Potensi 

Produk pangan 

3 Kegiatan Laporan 

Berkala Kondisi 


Daerah 

4 Kegiatan 

Pemanfaatan 

Pekarangan 

Pengembangan 

Pangan 

untuk 

5 Kegiatan 

Pemantauan dan 

Analisis Akses 

Harga Pangan Pokok 

6 Kegiatan 

Peningkatan Mutu 

dan Keamanan 

Pangan 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 

3.000.000 3.000.000 100 APBD 



3.000.000 3.000.000 100 APBD 



270.000.000 268.811.500 99,56 APBD 



90.000.000 89.400.000 99,33 APBD 



50.000.000 50.000.000 100 APBD 



45.000.000 44.948.500 99,89 APBD 



42.500.000 42.229.000 99,36 APBD 



21.250.000 21.140.000 99,48 APBD 



21.250.000 21.094.000 99,27 APBD 



TOTAL 808.723.000 781.741.839 96,66% 

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam urusan wajib Ketahanan Pangan ini sebesar 


Rp. 808.723.000 (Delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga 

ribu rupiah). Realisasi anggaran yang telah diserap sebesar 

Rp. 781.741.938 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat 

puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sekitar 

96,66%. 


No 

Indikator Kinerja 

Kunci 

Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Keterangan 

1 Regulasi Ketahanan 

Pangan 

2 Ketersediaan Pangan 

Utama 

- Ada Keputusan Walikota 

Nomor 138 tahun 2009 

tentang Dewan 


kg/1000 

jiwa 

/tahun 

228.927,94 - 

Ketersediaan pangan di Kota Sukabumi sangat mencukupi karena 

kebutuhan standar konsumsi pangan pokok adalah 110 kg/jiwa/tahun 

atau 110.000 kg/1000 jiwa/tahun sedangkan tingkat ketersediaan 

pangan Kota Sukabumi 228,93 kg/jiwa/tahun atau 228.927,94 kg/1000 

jiwa/tahun. 

SPM Bidang Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 

No Indikator Kinerja Pelayanan Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

A 

Ketersediaan dan Cadangan 

Pangan 

1. Ketersediaan energi dan 

protein per kapita per hari 

a) Ketersediaan energi per 

kapita per hari 

b) Ketersediaan protein per 

kapita per hari 

2. Penguatan cadangan pangan 

% 87 87,45 100,52 

% 90 98,95 109,94 

a) Cadangan pangan tingkat % 60 0 0 


No Indikator Kinerja Pelayanan Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

B 

pemerintah kota 

b) Cadangan pangan tingkat 

masyarakat 

c) Jml kecamatan yang 

mempunyai cadangan 

pangan masyarakat 

Distribusi dan Akses Pangan 

1. Ketersediaan informasi 

pasokan, harga dan akses 

pangan di daerah 

2. Stabilitas harga dan pasokan 

pangan 

% 40 0,16 0,41 

% 40 28,57 71,43 

% 90 94,44 104,93 

a) Stabilitas harga % 75 77,78 103,70 

b) Stabilitas pasokan % 75 100 133,33 

C Penganekaragaman dan 

keamanan pangan 

1. Skor pola pangan harapan 

(PPH) 

2. Pengawasan dan pembinaan 

keamanan pangan 

D Penanganan kerawanan 

pangan 

1. Penanganan daerah rawan 

pangan 

% 75 72,9 97,20 

% 75 100 133,33 

% 100 100 100 


Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib 

ketahanan pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 




1. Jumlah Pegawai 

Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan wajib Ketahanan 

Pangan Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 23 

orang. 


2. Kualifikasi Pendidikan 

Kualifikasi pendidikan pegawai yang melaksanakan urusan wajib 

Ketahanan Pangan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 S3 - 

2 S2 2 

3 S1 13 

4 D3 2 

5 D2 1 

6 D1 - 

7 SLTA 3 

8 SLTP 2 

3. Pangkat dan Golongan 

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai yang melaksanakan 

urusan wajib Ketahanan Pangan dapat ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini. 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Golongan IV 3 

2 Golongan III 12 

3 Golongan II 8 

4 Golongan I - 

4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan 

urusan wajib Ketahanan Pangan dapat dirinci sebagai berikut: 

 

 

Jumlah pejabat struktural sebanyak 9 orang. 

Jumlah Fungsional sebanyak 18 orang. 


Alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang terkait 

dengan penyelenggaraan urusan wajib (urusan ketahanan pangan) 


tahun 2011 adalah Rp.325.675.000,- sedangkan realisasinya sebesar 

Rp.324.805.000,- artinya capaian realisasi anggaran sekitar 99,73%. 


Proses perencanaan pembangunan untuk urusan wajib Ketahanan 

Pangan dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. 

Kemudian, dari Renstra tersebut ditambah dengan beberapa masukan 

dari kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan 

tingkat kota, maka disusun Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya 

memuat Program dan Kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan. 

Selanjutnya, dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai pada 

akhirnya ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi untuk pelaksanaan urusan 

wajib ketahanan pangan masih cukup memadai. 


Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan urusan 

wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: 

Beberapa indikator kinerja yang terkait aspek produksi bahan 

pangan belum bisa memenuhi target yang ditetapkan yaitu 

komoditas palawija (65,83%), komoditas perikanan darat 

(91,02%), komoditas telur (96,62%) dan komoditas daging 

(67,83%). 

Infrastruktur pangan yang mendukung ketersediaan pangan 

berkelanjutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yaitu 

prasarana irigasi, prasarana gudang penyimpanan dan luas lahan 

pertanian produktif. 


Cadangan pangan tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat masih 

belum memenuhi target SPM Bidang Ketahanan Pangan tahun 

2011. Untuk cadangan pangan tingkat pemerintah terkendala faktor 

anggaran yang belum tersedia, sedangkan cadangan pangan tingkat 

masyarakat terkendala faktor jumlah lumbung pangan yang 

dikelola oleh masyarakat petani masih sangat terbatas, baik yang 

bersifat bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat. 

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan belum 

cukup memadai. Sistem pengumpulan dan pengolahan datanya 

masih belum bisa berjalan secara sistematis dan koneksitas antar 

pihak terkait belum terwujud secara padu dan sinergis. 

Pada aspek stabilitas harga dan pasokan pangan, belum adanya 

peta arus lalu lintas pangan dan sulitnya mengendalikan harga 

karena harga yang terjadi saat ini ditentukan oleh mekanisme 

pasar. 

Pengukuran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami kendala 

karena data dasar pola konsumsi pangan masyarakat Kota 

Sukabumi belum ada. 

Terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, belum 

adanya koordinasi antar OPD, sosialisasi yang dilaksanakan belum 

berjalan optimal serta belum adanya regulasi terhadap penyebaran 

makanan di lingkungan sekolah, terutama pengawasan terhadap 

penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan berbahaya pada 

makanan. 

Solusi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka alternatif solusi 

yang harus dilakukan yaitu 

 

Mengintensifkan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan di Kota Sukabumi. Program ini bertujuan untuk 

memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan 

sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan 


pangan daerah. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam 

program ini meliputi : 

Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi sendiri, antara 

lain melalui pengamanan luas lahan sawah di daerah irigasi, 

peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi area 

pertanian; 

Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas 

kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur kelurahan 

yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin 

keterjangkauan masyarakat atas pangan; 

Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui 

optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca 

panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan 

hasil (looses); 

Peningkatan diversifikasi pangan, melalui peningkatan 

ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan 

sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan 

dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat 

dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan 

Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui 

peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan 

pangan, peningkatan pengawasan mutu dan kemanan pangan, 

dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan 

pangan. 

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak 

terkait dalam rangka upaya memperbaiki infrastruktur pangan yang 

mengalami masalah. 

Penambahan lumbung pangan pada kelompok-kelompok tani yang 

ada untuk menunjang ketersediaan cadangan pangan masyarakat. 

Khusus untuk meningkatkan cadangan pangan tingkat pemerintah, 


perlu dilakukan pengadaan beras dan disusun serta ditetapkan 

regulasi daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait 

mekanisme pengelolaan cadangan pangan tingkat pemerintah. 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan 

data dan informasi terkait informasi pasokan, harga dan akses 

pangan serta pemasaran produk agribisnis. Selain itu, perlu 

dilakukan pembenahan sistem pengumpulan dan pengolahan data 

sehingga informasi yang dibutuhkan bisa tersedia secara akurat, 

update, sistematis dan dapat dengan mudah diakses oleh semua 

lapisan masyarakat atau pihak yang membutuhkan. 

Membuat peta arus lalu lintas pangan dengan melakukan 

pengelolaan data produksi, distribusi dan konsumsi pangan secara 

intensif. Selain itu, intervensi terhadap pasar harus dilakukan untuk 

mengendalikan harga pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga. 

Menyusun data NBM (Neraca Bahan Makanan) untuk 

memudahkan pengukuran skor pola pangan harapan (PPH) yang 

sesuai dengan kondisi eksisting Kota Sukabumi. 

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya 

melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Salah 

satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan bahan 

kimia dan bahan tambahan berbahaya pada makanan serta 

menetapkan regulasi yang jelas terhadap penyebaran makanan di 

masyarakat. 


1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras) bagi masyarakat Kota 

Sukabumi sepanjang tahun 2011 mencapai 218% dari kebutuhan. 

Volume pangan yang tersedia sebanyak 68.506 ton, sedangkan 

kebutuhan pangan pokok masyarakat sebanyak 31.420 ton (asumsi 

jumlah penduduk 299.247 jiwa dan tingkat konsumsi beras 105 

kg/kapita/tahun). Jumlah pangan pokok yang difungsikan sebagai 

stok dan komoditas perdagangan sekitar 37.649 ton. Kondisi ini 


menunjukkan bahwa Kota Sukabumi sangat aman dari aspek 

ketersediaan pangan pokok. 

2. Tercapainya target indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan 

Minimal) Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 (tahun pertama) 

yaitu tingkat ketersediaan energi per kapita per hari mencapai 

100,52%; tingkat ketersediaan protein per kapita per hari mencapai 

109,94%; tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses 

pangan di daerah mencapai 104,93%; tingkat stabilitas harga 

pangan mencapai 103,70%; tingkat stabilitas pasokan pangan 

mencapai 133,33%; tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan 

pangan mencapai 133,33%; dan tingkat penanganan daerah rawan 

pangan mencapai 100%. Ketentuan terkait dengan SPM Bidang 

Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan 

ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

menunjang kebutuhan dapur keluarga. Pada tahun 2011, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi telah 

menyalurkan sekitar 2.850 pohon bibit toga (tanaman obat 

keluarga) dan 10.285 gr bibit sayuran kepada masyarakat di 

wilayah Kota Sukabumi dalam rangka pelaksanaan gerakan 

pemanfaatan pekarangan rumah untuk pengembangan pangan, 

sebagai upaya meminimalisasi dampak semakin berkurangnya luas 

lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan yang sulit 

dikendalikan. 

4. Peningkatan kegiatan pemantauan perkembangan harga kebutuhan 

pangan pokok. Sedikitnya satu kali dalam seminggu dilakukan 

pemantauan di beberapa lokasi diantaranya Pasar Pelita dan Pasar 

Gudang Kota Sukabumi. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 50 kali 

dilakukan pemantauan dan penyampaian informasi harga pangan 


pokok. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mendeteksi 

sedini mungkin terjadinya krisis ketahanan pangan di Kota 

Sukabumi dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang 

dianggap perlu. 

5. Terlaksananya peningkatan antisipasi kerawanan pangan dalam 

bentuk Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 kepada seluruh 

stakeholders pertanian dan pemberian bantuan sarana produksi 

pertanian yaitu mesin pompa air dan pestisida dengan sasaran 

penerima adalah kelompok petani yang memiliki resiko puso 

(gagal panen) akibat gangguan hama penyakit (OPT) dan 

kekeringan. Kegiatan ini terlaksana dengan berpedoman pada 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Produksi Beras Nasional sebagai Antisipasi Dampak Kondisi Iklim 

Esktrim serta pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

No.903/3345/SJ tanggal 6 September 2011 tentang Pengalokasian 

Dana APBD untuk Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 dan 

Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 

No.254/H.M.110/K/06/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang 

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2011. 

6. Peningkatan produksi pertanian pada beberapa jenis komoditas 

yaitu komoditas beras organik (semi organik dan full organik) 

meningkat sebesar 82,76 % dari 86,99 ton pada tahun 2010 

menjadi 158,11 ton pada tahun 2011 dan komoditas hortikultura 

meningkat sebesar 38,82% dari 8.132,04 ton pada tahun 2010 

menjadi 11.288,61 ton pada tahun 2011. Peningkatan produksi 

beras organik terutama ditunjang faktor adanya SLPTT (Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan BLBU (Bantuan 

Langsung Benih Unggul dari Kementerian Pertanian RI. 

Sedangkan peningkatan produksi hortikultura lebih banyak 

dipengaruhi faktor peningkatan produksi jenis tanaman sayursayuran, 

seperti : kangkung (Ipomea aquatica), caisim/sawi 


(Brassica yuncea), kacang panjang (Vigna sinensis ), mentimun 

(Cucumis sativus) dan lain-lainnya. 

7. Peningkatan produksi pangan dari hasil peternakan terutama pada 

komoditas telur dan susu. Produksi telur meningkat sekitar 40,13 

% dari 2.107.089 Kg pada tahun 2010 menjadi 2.952.778 Kg pada 

tahun 2011. Produksi susu meningkat 9,98 % dari 286.704 liter 

pada tahun 2010 menjadi 315.330 liter pada tahun 2011. 

8. Pencapaian tingkat konsumsi protein hewani sebesar 102,8% dari 

target yang direncanakan sebesar 6,53 gram/kapita/hari dapat 

terealisasi 6,71 gram/kapita/hari. 

9. Terpenuhinya target kinerja cakupan penyuluhan pola konsumsi 

pangan alternatif yaitu 100%. Penyuluhan pola konsumsi pangan 

alternatif dengan sasaran 175 KK dengan tujuan mengurangi 

ketergantungan pada pangan pokok berupa beras dan 

meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan yang 

memenuhi gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan 

gizi (nutrition balance), berdasarkan cita rasa (palatability), daya 

cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptibility), 

kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). 

14) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 


Penyelenggaraan Urusan Wajib dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Program dan 

Kegiatan sebagai berikut : 

1. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 

a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 


2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 

a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan ( P2TP2A) 

b. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

1). Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 

4. PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN 

GENDER DALAM PEMBANGUNAN 

a. Penyuluhan bagi ibu rumahtangga dalam membangun keluarga 

sejahtera 


NO 

1 

2 

3 

4 

5 


Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih 

di dalam unit pelayanan 

terpadu. 



mendapatkan layanan kesehatan 

oleh tenaga kesehatan terlatih di 

Puskesmas mampu tatalaksana 

KtP/A dan PPT/PKT di rumah 

sakit. 

Cakupan layanan rehabilitasi 

sosial yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi sosial 

terlatih bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan di dalam 

unit pelayanan terpadu. 

Cakupan layanan bimbingan 

rohani yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi bimbingan 

rohani terlatih bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan di 

dalam unit pelayanan terpadu. 

Cakupan penegakan hukum dari 

tingkat penyidikan sampai 

dengan putusan pengadilan atau 

Capaian 

Kinerja 

19 orang 

15 orang 

0 

19 orang 

0 

Sumber 

Data 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

Keluarga Berencana 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 


NO 


kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

Capaian 

Kinerja 

Sumber 

Data 

Perempuan dan 


6 

7 

8 



mendapatkan layanan bantuan 

hukum. 

Cakupan layanan pemulangan 

bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan. 

Cakupan layanan reintegrasi 

sosial bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan 

15 orang 

0 

0 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 



Penyelenggara Urusan Wajib ini yaitu Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi Sementara 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) 

Perubahan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi, merupakan implementasi dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

dimana secara bertahap Instansi-instansi vertikal mulai dilimpahkan ke 

daerah kecil/otonomi. 



Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana Sebanyak 62 Orang, dapat dilihat pada daftar 

Lampiran. 


e. Alokasi dan Realisasi. 

NO 

PROGRAM / KEGIATAN 

I. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

PROGRAM 

KESERASIAN 

KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KUALITAS ANAK DAN 

PEREMPUAN 

1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait 

kesetaraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

PROGRAM 

PENGUATAN 

KELEMBAGAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN ANAK 

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan ( P2TP2A) 

2. Pengembangan Sistem Informasi 

Gender dan Anak 

PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS HIDUP DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan 

Perempuan di Daerah 

PROGRAM PENINGKATAN 

PERANSERTA DAN KESETARAAN 

GENDER DALAM PEMBANGUNAN 

1. Penyuluhan bagi ibu rumahtangga 

dalam membangun keluarga sejahtera 

NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

265.920.000,- 265.342.500,- 

35.000.000,- 35.000.000,- 

37.870.000,- 

54.100.000,- 

33.000.000,- 

37.670.000,- 

53.722.500,- 

33.000.000,- 

105.950.000,- 105.950.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku 

diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang 

disusun sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

yang bersangkutan, selanjutnya di ikuti dengan penyusunan Dokumen 

Pelaksana Anggaran yang biasanya akan disesuaikan dengan Jumlah 

Pagu Anggaran yang diberikan pada Masing-masing SKPD. 


Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 

Sukabumi berupa tanah, gedung , peralatan kantor dan mebeulair 


erasal dari pelimpahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga 

Berencana (PMKB) kepada Pemda Kota Sukabumi, melalui Berita 

Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan 

Dokumen BKKBN kepada Kota Sukabumi, Nomor 061/571/PLK 

tanggal 16 Desember 2003, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa 

Barat dan Walikota Sukabumi. Jumlah dan jenis yang diserahkan: 

1. 2 Bidang tanah di Jl. Kenari No. IA dan di Jl. Pabuaran 

2. 2 buah bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

3. 4 buah kendaraan operasional merk Toyota Avanza, Suzuki Cerry 

dan Mitsubishi Triton, Hino (Bus Pelayanan KB) 

4. 46 buah kendaraan roda dua merk Suzuki, Honda dan Yamaha 

5. Mebeulair dan peralatan kantor berupa mesin tik dan computer. 

Kondisi sarana prasarana tersebut pada umumnya kurang baik, bahkan 

ada yang sudah tidak berfungsi, karena tahun perolehannya antara 

tahun 1981-1997 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan program kedinasan. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah melakukan 

Pengadaan sarana prasarana dari Anggaran Pengadaan Badan 


Sukabumi yang bersumber dari APBD II Kota Sukabumi sbb : 

1. 20 Set Kursi Rapat 

2. 3 Unit Rak Buku 

3. 1 Unit Meja Kerja Biro 

4. 2 Unit Meja Kerja ½ Biro 

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sbb : 

1. 1 Unit Kendaraan Hino (Mobil Pelayanan KB) 

2. 39 Unit Obgin Bad 

3. 10 Unit PPA 

4. 7 Unit Motor Honda ( Untuk PLKB ) 


Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan 


Sukabumi pada saat ini baru sekitar 70 %. 


Hambatan/Kendala dalam Pencapaian Target Tersebut diantaranya : 

o Tergantung pada kesempatan dan kebutuhan Pemerintah dalam 

menentukan Kwalifikasi Pendidikan/Keahlian yang dibutuhkan 

bukan bergantung pada Jenis Kelamin. 

o Kualitas dan Kuantitas Pendidikan kaum Perempuan dibanding 

dengan Laki-laki masih tertinggal. 

o Masih terbatasnya kesempatan / Lahan Kerja 

o Masih rendahnya Rata-rata pengetahuan dan keterampilan kaum 

perempuan untuk bekerja. 

Solusi yang dilakukan : 

1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait agar 

menyusun rencana kegiatan yang berbasis Gender 

2. Membentuk kelompok-kelompok usaha bagi Perempuan Kepala 

Keluarga (PEKKA) di tingkat Kelurahan untuk peningkatan 

pendapat keluarga dan menurunkan angka pengangguran bagi 

Perempuan. 



15) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 


Penyelenggaraan Urusan Wajib dalam Bidang Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Program 

dan Kegiatan Sebagai Berikut : 

a). PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) 

2. Pembinaan Keluarga Berencana 


3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 

b). PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 

1. Pelayanan Konseling KB 

c). PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI 

TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH 

KEMBANG ANAK 

1. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak 


NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TARGET CAPAIAN KINERJA 

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5 % 

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi 

Peserta KB Aktif 

3. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi 

(Unmeet Need) 

4. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 

65,00 % 

5,0 % 

70,00 % 

5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) yang ber-KB Mandiri. 10,00 % 

6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PLKB/PKB) untuk setiap 2 Desa/Kelurahan 

7. Ratio Petugas Penmbantu Pembina KB Desa 

(PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD 

8. Cakupan Penyediaan alat dan Obat Kontrasepsi 

untuk memenuhi permintaan masyarakat 

1 PLKB/PKB 

Tiap 2 

Kelurahan 

1 PPKBD/ 

Kelurahan 

30,00 % 

9. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro 

Keluarga di setiap Desa 100 % 

806 

(1,45 %) 

43.668/55.607 (78,53 

%) 

2029 

(4,64 %) 

5823/7260 

(80,20 %) 

PUS : 1385 

Peserta KB : 1211 

Peserta KB Mandiri : 

765 

(63,17 %) 

1 PLKB/PKB : Tiap 

0,69 Kelurahan 

1 : 0,69 

1 PPKBD/ Kelurahan 

Ketersediaan Alat 

kontrasepsi : 

IUD : 103 BUAH 

PIL : 5.284 Streep 

Suntik: 7.863 Vial 

Kondom : 152 Lusin 

Implant : 541 Set 

Register Pasangan Usia 

Subur ( 

R/I/KS) 


Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana hal 


ini sesuai dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BPMPKB) Merupakan Perubahan dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 


Sukabumi Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana (PMKB) Perubahan dari Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), terbentuk Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, merupakan implementasi 

dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

dimana secara bertahap Instansi-instansi vertikal mulai dilimpahkan 

kedaerah kecil/otonomi. 



Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana Sebanyak 62 Orang, dapat dilihat pada daftar 

Lampiran. 



NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

KELUARGA BERENCANA DAN 

KELUARGA SEJAHTERA 1.178.402.000,- 1.046.709.000,- 

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi ( KIE ) 

2. Pembinaan Keluarga Berencana 

3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB 

Keliling 

94.010.000,- 

87.470.000,- 

899.910.000,- 

81.661.000,- 

87.297.000,- 

780.962.000,- 

PROGRAM 

PELAYANAN 

KONTRASEPSI 

1. Pelayanan Konseling KB 37.012.000,- 37.012.000,- 

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN 

INFORMASI TENTANG PENGASUHAN 



DAN PEMBINAAN TUMBUH 

KEMBANG ANAK 

1. Pengumpulan Bahan Informasi tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

60.000.000,- 59.777.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku 

diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang 

disusun sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

yang bersangkutan, selanjutnya diikuti dengan penyusunan Dokumen 

Pelaksana Anggaran. 

g. Kondisi Sarana Prasarana. 

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Badan 


Sukabumi berupa tanah, gedung , peralatan kantor dan mebeulair 

berasal dari pelimpahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga 

Berencana (PMKB) kepada Pemda Kota Sukabumi, melalui Berita 

Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan 

Dokumen BKKBN kepada Kota Sukabumi, Nomor 061/571/PLK 

tanggal 16 Desember 2003, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa 

Barat dan Walikota Sukabumi. Jumlah dan jenis yang diserahkan: 

1. 2 Bidang tanah di Jl. Kenari No. IA dan di Jl. Pabuaran 

2. 2 buah bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

3. 4 buah kendaraan operasional merk Toyota Avanza, Suzuki Cerry 

dan Mitsubishi Triton, Hino (Bus Pelayanan KB) 

4. 46 buah kendaraan roda dua merk Suzuki, Honda dan Yamaha 

5. Mebeulair dan peralatan kantor berupa mesin tik dan computer. 

Kondisi sarana prasarana tersebut pada umumnya kurang baik, bahkan 

ada yang sudah tidak berfungsi, karena tahun perolehannya antara 

tahun 1981-1997 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap 


pelaksanaan program kedinasan. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah melakukan 

Pengadaan sarana prasarana dari Anggaran Pengadaan Badan 


Sukabumi yang bersumber dari APBD II Kota Sukabumi sbb : 

1. 20 Set Kursi Rapat 

2. 3 Unit Rak Buku 

3. 1 Unit Meja Kerja Biro 

4. 2 Unit Meja Kerja ½ Biro 

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sbb : 

1. 1 Unit Kendaraan Hino (Mobil Pelayanan KB) 

2. 39 Unit Obgin Bad 

3. 10 Unit PPA 

4. 7 Unit Motor Honda (Untuk PLKB) 

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan 


Sukabumi pada saat ini baru sekitar 70 %. 


Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencapaian Prevalensi 

Peserta KB Aktif adalah : 

Masih terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada diwilayah yang 

dapat mendukung Program KB 

Masih terbatasnya Jenis Kontrasepsi yang menjadi pilihan 

masyarakat. 

Masih adanya Peraturan Daerah tentang biaya Pemasangan 

Kontrasepsi bagi masyarakat, khususnya akan berpengaruh bagi 

masyarakat yang berada pada tataran Ekonomi Menengah kebawah 

atau yang berada pada Strata Border Line. 


Belum adanya Pelaksana/ yang bertanggung jawab terhadap 

Program KB di Tingkat Kecamatan (UPT) sehingga belum ada 

yang mengkoordinasikan Program dan yang membimbing dan 

mengawasi Petugas Lapangan tingkat Kelurahan 


1. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan Prasarana yang ada 

sehingga Pelaksanaan Program KB masih dapat dilaksanakan 

meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. 

2. Mengarahkan Para Pasangan Usia Subur khususnya yang 

menggunakan PIL agar mau beralih cara ke Alat Kontrasepsi lain 

atau menyarankan untuk mandiri yaitu membeli sendiri di Apotik 

atau Toko Obat yang menyediakan alat kontrasepsi yang 

diinginkan oleh Pasangan Usia Subur Tersebut. 

3. Disarankan untuk menggunakan Surat Keterangan dari Lurah 

setempat agar dalam melaksanakan program KB tetap lancer atau 

melakukan pelayanan KB di Puskesmas dan Tempat Pelayanan 

Pemerintah lainnya. 

4. Menunjuk salah satu dari PLKB untuk menjadi Koordinator di 

tingkat kecamatan walaupun kewenangannya sangat terbatas. 

Kendala yang dihadapi Program Keluarga Sejahtera : 

• Masih terbatasnya Modal yang diberikan pada masyarakat untuk 

meningkatkan penghasilan dan Pendapatan masyarakat 

• Masih rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat 

• Masih tingginya pengangguran 

• Masih terbatasnya kesempatan kerja untuk mencari nafkah 


1. Memaksimalkan penggunaan modal yang ada bagi masyarakat 

yang sangat membutuhkannya untuk modal usaha kecil. 

2. Memanfaatkan kelompok UPPKS untuk meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat dan Sedikit meningkatkan kesempatan kerja. 




16) Urusan Wajib Perhubungan 


Program Dinas Perhubungan Kota Sukabumi selama Tahun 2011 

sebagai berikut : 

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan; 

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Prasarana dan Fasilitas 

LLAJ. Meliputi: 

- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat uji kendaraan 

bermotor; 

- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai uji kendaraan 

bermotor; 

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Meliputi: 

- Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan 

penumpang; 

- Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan 

Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama; 

- Kegiatan Penciptaan Displin dan Pemeliharaan Kebersihan di 

Lingkungan Terminal; 

- Kegiatan pengumpulan dan análisis database pelayanan jasa 

angkutan; 

- Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 

angkutan; 

- Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan; 

d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Meliputi: 

- Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas; 

- Kegiatan Penyediaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat; 


e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, 

Meliputi: 

- Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal. 

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor, Meliputi: 

- Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor. 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan wajib Dinas 

Perhubungan dengan 1 indikator kinerja kunci yaitu Angkutan Darat. 

Dengan memperhitungkan jumlah angkutan darat dibagi jumlah 

penumpang angkutan darat dikali 100%. 

Dimana jumlah angkutan darat (angkutan kota) sebanyak 1.531 

kendaraan dan jumlah penumpang angkutan darat (angkutan kota) 

sebesar 4.136 orang/jam dikali 100% maka didapat capaian kinerja 

sebesar 37.02 % sebagaimana terlampir (Lampiran II.3). 


Pada sekitar tahun 1960 telah terbentuk Departemen Pekerjaan Umum 

yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana 

Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu 

Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada 

tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama 

DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ. 

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan 

Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan 

Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah 

diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi dan dengan Keputusan 

Walikota Sukabumi Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok 


Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) 

antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU Bina Marga). Setelah adanya 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, jo Peraturan Daerah Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 17 tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi 

perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota 

Sukabumi, yang disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan dan Jembatan dan 

DLLAJ menjadi Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Bidang Teknik dan 

Sarana. 

Setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 


Sukabumi maka Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kembali 

mempunyai kedudukan menjadi Bidang Lalu Lintas Angkutan serta 

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, meliputi urusan lalu lintas 

dan angkutan, pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas 

jalan dan jembatan, perparkiran, terminal dan sub terminal yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 



Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota 


Sukabumi sampai dengan bulan Desember 2011 adalah berjumlah 130 

(seratus tiga puluh) orang, dengan perincian : 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan 

Tahun 

Golongan 

I II III IV 

Jumlah 

2007 3 61 40 4 108 

2008 9 78 41 5 133 

2009 10 92 28 3 133 

2010 11 93 29 4 137 

2011 11 85 30 4 130 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

S3 1 1 - - - 

S2 5 6 5 4 5 

S1 13 13 10 12 15 

D3/D4 3 2 2 3 3 

D2 1 1 1 3 4 

SLTA 61 85 99 92 84 

SLTP 10 11 3 9 7 

SD 14 14 13 14 12 

Jumlah 108 133 133 137 130 

Jabatan 


Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Struktural 18 18 15 17 17 

Fungsional - - 4 4 3 

Jumlah 18 18 19 21 20 


Alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tahun 

2011 adalah sebesar Rp. 7.898.241.500,- dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 8.028.919.379,- dengan rincian sebagai berikut: 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2011 

URAIAN BELANJA 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2011 

REALISASI s/d 

TRIWULAN IV 

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.499.760,00 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 107.400.000,00 103.398.486,00 

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 38.180.000,00 33.985.000,00 

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.290.000,00 4.289.247,00 

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.000.000,00 11.996.500,00 

6 Penyediaan alat tulis kantor 16.741.000,00 15.447.850,00 

7 

8 

9 

10 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

120.000.000,00 116.603.275,00 

5.077.000,00 5.051.400,00 

4.599.000,00 3.435.000,00 

9.684.000,00 9.683.000,00 

11 Penyediaan makanan dan minuman 8.820.000,00 8.820.000,00 

12 

13 

Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam 

dan keluar daerah 

Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 

Perhubungan 

79.170.000,00 79.060.000,00 

11.325.000,00 6.231.000,00 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 2.900.000,00 

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.543.000,00 9.164.500,00 

3 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas Operasional 120.098.000,00 119.856.858,00 

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

1 

Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapan 39.854.000,00 34.529.000,00 

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 69.744.000,00 51.804.500,00 

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN 

KERJA DAN KEUANGAN 

1 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 7.924.500,00 7.319.500,00 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 2.990.000,00 


URAIAN BELANJA 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2011 

REALISASI s/d 

TRIWULAN IV 

3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 

1 

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00 147.175.000,00 

VI. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS 

LLAJ 

1 

2 

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat 

Pengujian Kendaraan Bermotor 86.564.000,00 83.875.500,00 

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai 

Pengujian Kendaraan Bermotor 17.690.000,00 16.311.250,00 

VII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 

1 

Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna 

Keselamatan Penumpang 167.743.000,00 156.943.500,00 

2 

Pengawasan Peralatan Keamanan dalam 

keadaan darurat dan perlengkapan 

pertolongan pertama 

150.107.000,00 149.213.800,00 

3 

4 

5 

6 

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan 

kebersihan di lingkungan terminal 26.262.500,00 23.495.000,00 

Pengumpulan dan Analisis Database 

Pelayanan Jasa Angkutan 128.619.500,00 126.499.000,00 

Pengembangan sarana dan prasarana 

pelayanan jasa angkutan 110.401.000,00 101.112.600,00 

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan 

angkutan 99.750.000,00 98.562.856,00 

VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 

1 Pembangunan Gedung Terminal 85.405.000,00 81.278.500,00 

IX. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 200.000.000,00 187.628.100,00 

2 

Penyediaan Sarana Keselamatan 

Transportasi Darat 514.580.000,00 431.225.900,00 

X. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 95.125.000,00 92.980.000,00 

JUMLAH BELANJA 2.509.196.500,00 2.327.365.882,00 


No 

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Dinas 

Perhubungan pada tahun 2011 Rp. 1,771,661,000,- 

atau sebesar 

100.59% dari pendapatan yang ditargetkan Rp. 1,761,278,000,- 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas PerhubunganTahun 2011 

Jenis Pendapatan 

Target 

setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan 

Realisasi 

1. Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum 

Rp. 583,620,000,- Rp. 583,680,000,- 100.01 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Rp. 236,184,000,- Rp. 245,837,000,- 104.09 

3. Retribusi Terminal Rp. 878,474,000,- Rp. 879,039,000,- 100.06 

4. Retribusi Ijin Trayek Rp. 63.000.000,- Rp. 63.105.000,- 100.17 

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1,761,278,000,- Rp. 1,771,661,000,- 100.59 

% 


Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi berlandaskan pada visi 

Walikota Sukabumi yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa mewujudkan 

pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi 

yang cerdas, sehat dan sejahtera (dilandasi Nilai Filosofis Shidig, Amanah, 

Fathanah, Tabligh)”. 

Visi ini dikembangkan menjadi 3 (tiga) Misi Walikota Sukabumi, 

salah satu Misi yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam 

melaksanakan uraian tugas yaitu: “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik 

dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan sektor lainnya”. 

Dengan tujuan misi adalah “Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang 

dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja”. 

Sebagai penjabaran dari misi tersebut maka salah satu sasaran yang 

menjadi pendukung misi tersebut yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan 

jasa transportasi jalan”. Indikator sasaran diuraikan sebagai berikut: 

1. Penanganan masalah angkutan umum 

2. Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan 

3. Lokasi rawan macet yang ditangani 


4. Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan 

5. Tersedianya prasarana lalu lintas yang representative 


Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas adalah sarana dan prasana yang memadai. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

sebagaimana terlampir (Lampiran Sarana dan Prasarana). 


Permasalahan 

Permasalahan di lapangan yang dihadapi selama pelaksanaan 

kewenangan, tugas, pokok dan fungsi serta penyelenggaraan urusan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang rendah 

Masih rendahnya kedisiplinan pengguna jalan baik pengemudi, 

penumpang angkutan umum maupun pejalan kaki dalam memahami 

dan menaati peraturan perundangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Solusi: 

- Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin 

kepada seluruh lapisan masyarakat. 

- Penegakan hukum dengan menjungjung tinggi asas kepastian hukum 

dan keadilan. 

b. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan 

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pertambahan kendaraan 

yang tidak diiringi peningkatan kapasitas jalan maupun penambahan 

ruas jalan sehinggga V/C ratio semakin meningkat. 

Solusi: 

- Diperlukan upaya berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui 

sebuah kajian yang komprehensif melibatkan semua instansi serta 

stakeholders yang berkompeten. 

c. Pelayanan angkutan umum yang kurang memadai 

Rendahnya pelayanan angkutan umum menyebabkan beralihnya 

pengguna jasa angkutan umum ke angkutan ojeg. 


Solusi: 

- Peningkatan pelayanan angkutan umum diantaranya dengan adanya 

Sistem Angkutan Umum Massal serta Angkutan Kota yang berkualitas 

dan kompetitif dapat menjadi salah satu upaya pemecahan 

permasalahan kemacetan lalu lintas. 



17) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 


Kegiatan di Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Kantor PDE, 

Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari 

prioritas program yang telah dibuat sebagai arah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, dan misi 

organisasi, dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan berdimensi waktu tidak 

lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan selama tahun 2011 yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut : 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi; 

Kegiatan ini diproyeksikan dalam upaya menghasilkan daya dukung 

dan daya ungkit yang optimal berbasis kinerja terhadap pencapaian visi 

misi Pemerintah Kota Sukabumi dan visi misi Walikota/Wakil 

Walikota Sukabumi. Selama tahun 2011 telah terpasang koneksitas 

jaringan di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Selabatu dan Sriwidari. 

Kegiatan : Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi; 

Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas kajian dan analisis data dengan 

mengembangkan kualitas resources/SDM sebagai operator sistem 

hardware pengolah data elektronik dengan tetap memelihara dan 

sekaligus meng up date data, informasi serta berita di website 


Pemerintah Kota Sukabumi www.sukabumikota.go.id 

Kegiatan : Seminar Migrasi Open Source Software (OSS) 

Kegiatan ini adalah merupakan amanah dari UU No 11 Tahun 2008 

tentang ITE, 

Setiap pengguna komputer harus beralih dari yang masih 

menggunakan 

perangkat lunak tidak berlisensi, menggunakan software berlisansi 

atau Open source software. 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 

Kegiatan : Pengadaan alat studio dan komunikasi 

Pengadaan alat studio dan komunikasi bertujuan meningkatkan luas 

cakupan siaran RSPD, meningkatkan intensitas interaksi komunikasi 

antar pemerintah dan masyarakat dalam mengelola opini publik dan 

dengan mengoptimalkan kegiatan peliputan untuk mendapatkan 

data/Informasi yang akurat, bermartabat dan layak tayang/siar. 

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 

Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Kegiatan 

dimaksud bertujuan untuk memperluas sebaran dan memperkaya 

khasanah informasi dengan penerbitan 6.000 eksemplar Berita Kota 

untuk 12 edisi selama tahun 2011, mempunyai tujuan agar masyarakat 

dapat menerima informasi tentang berbagai kebijakan serta agenda 

maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Sukabumi. Selain itu, 

kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui 

kajian/analisis isi berita media massa baik media massa cetak maupun 

media massa elektronik bertujuan agar secara dini mengetahui 

perkembangan dinamika permasalahan maupun pembangunan yang 

diberitakan oleh media massa, kegiatan tersebut juga diperuntukkan 

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi para pimpinan untuk 

mengambil langkah-langkah yang akan ditempuh dan selanjutnya 

melalui media massa tersebut pulalah pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada masyarakatnya dapat disampaikan. 


Kegiatan : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah, 

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah salah satunya adalah Jumpa Pers, bertujuan untuk menjelaskan 

berbagai hal pada para wartawan secara langsung tentang issu yang 

sedang berkembang. Muara dari kegiatan tersebut adalah pemberitaan 

yang akurat sesuai dengan penjelasan dan informasi dari para nara 

sumber. Menghasilkan kualitas hubungan kemitraan sinergis yang 

serasi, selaras dan seimbang (harmonis) antara pemerintah daerah, 

masyarakat dan industri pers baik media massa Cetak maupun 

elektronik dan selama tahun 2011, kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan tersebut adalah terselenggaranya penataan kerjasama 

informasi dan media massa melalui 850 kali kegiatan peliputan bagi 

pihak media massa, dan belanja cetak 1250 Kalender Pembangunan 

2011. 

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi 

Masyarakat 

Kegiatan penyebarluasan Informasi yang Bersifat penyuluhan Bagi 

Masyarakat, ini merupakan kegiatan talk show di Radio Siaran 

Pemerintah daerah (RSPD FM) Pemerintah Kota Sukabumi, yang diisi 

dengan berbagai nara sumber, informasi yang disebarkan adalah geliat 

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 

Talkshow ini diselenggarakan sebanyak 48 kali kegiatan selama satu 

tahun. 

Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT) 

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik Program DBHCHT 

Kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan 

kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan 

ini diantaranya adalah pembuatan kaleidoskop, berupa film yang isinya 

adalah rangkuman kegiatan DBHCHT di Kota Sukabumi selama tahun 

2011. 


Kagiatan ini juga diisi dengan talkshow di Radio Siaran Pemerintah 

Daerah (RSPD FM) dengan berbagai nara sumber sebanyak 12 kali. 


Bertambahnya hasil kegiatan sebuah organisasi akan semakin menumpuk 

apabila dari kegiatan itu tidak dikelola dengan baik maka depo arsip 

daerah pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sesuai 

tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada SKPD dengan 

menyerahkan arsip yang bernilai guna untuk diselamatkan, dipelihara dan 

ditata dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Seagimana tertuang pada 

Renstra Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008 – 

2013 khususnya mengenai Bertambahnya jaringan komunikasi dan 

informasi (Wireless Area Network) setiap tahunnya untuk seluruh SKPD, 7 

kecamatan dan 33 kelurahan di Kota Sukabumi sesuai dengan Renstra 

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008 – 2013 dan 

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 No, 7 Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi No, 12 dan RJPM Kota Sukabumi</stron

Download - Pemerintah Kota Sukabumi

Create successful ePaper yourself