PRIMA TANI - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

KELEMBAGAAN PROGRAM RINTISAN DAN AKSELERASI
PEMASYARAKATAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN (PRIMA TANI) 1
Bambang Irawan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor
PENDAHULUAN
Tidak dapat dipungkiri bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Badan Litbang Pertanian) telah cukup berhasil dalam pengadaan inovasi teknologi
pertanian. Setiap tahun Badan Litbang Pertanian menghasilkan sejumlah inovasi
teknologi tepat-guna. Beberapa diantaranya telah digunakan secara luas dan terbukti
menjadi tenaga pendorong utama pertumbuhan serta perkembangan usaha dan sistem
agribisnis berbagai komoditas pertanian. Beberapa contoh yang tergolong fenomenal,
ialah Revolusi Hijau pada agribisnis padi dan jagung, hasil dari penemuan varietas
unggul baru berumur pendek, ataupun perkembangan perkebunan sawit yang cukup
pesat atas dukungan teknologi perbenihan/pembibitannya.
Namun demikian, evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa
kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian cenderung melambat, bahkan menurun. Menurut hasil penelitian, diperlukan
waktu sekitar dua tahun sebelum teknologi baru yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian diketahui oleh 50 persen dari Penyuluh Pertanian Spesialias (PPS), dan enam
tahun sebelum 80 persen PPS mendengar teknologi baru tersebut. Tenggang waktu
sampainya informasi dan adopsi teknologi tersebut oleh petani tentu lebih lama lagi.
Segmen rantai pasok inovasi teknologi pada subsistem penyampaian (delivery
subsystem) dan subsistem penerima (receiving subsystem) merupakan bottleneck yang
menyebabkan lambannya penyampaian informasi dan rendahnya tingkat adopsi inovasi
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian.
Untuk mempercepat proses penyampaian dan pengadopsian teknologi
pertanian maka mulai tahun 2005 Badan Litbang Pertanian akan melaksanakan
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima
Tani). Program tersebut dapat dipandang sebagai implementasi suatu model diseminasi
teknologi yang dinilai dapat mempercepat penyampaian informasi dan bahan dasar
inovasi baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Prima Tani diharapkan dapat
berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang Pertanian
sebagai penghasil inovasi teknologi dengan lembaga penyampaian (delivery system)
1
Makalah (yang telah disempurnakan) disampaikan pada Workshop Prima Tani, yang diselenggarakan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Ciawi, 2004.
101

maupun pelaku agribisnis (receiving system) pengguna inovasi teknologi. Selain sebagai
wahana diseminasi, Prima Tani juga akan digunakan sebagai wahana pengkajian
partisipatif, yang berarti merupakan implementasi dari paradigma baru Badan Litbang
Pertanian, yakni Penelitian untuk Pembangunan (Research for Development) yang
menggantikan paradigma lama Penelitian dan Pengembangan (Research and
Development).
KELEMBAGAAN PRIMA TANI
Paradigma dan Strategi
Pada masa lalu paradigma Badan Litbang Pertanian dapat disebut sebagai
”Penelitian dan Pengembangan” (Research and Development) dengan fokus
melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menemukan atau menciptakan
teknologi. Kegiatan diseminasi teknologi lebih dominan pada mempublikasikan karya
ilmiah dan menginformasikan keberadaan inovasi teknologi. Dengan paradigma tersebut
maka tugas dan tanggung jawab Badan Litbang Pertanian ditafsirkan sempit, terbatas
pada menyediakan dan menginformasikan teknologi inovatif. Sedangkan penyebaran
teknologi inovatif yang dihasilkan dipandang sebagai di luar mandat Badan Litbang
Pertanian.
Dengan paradigma seperti tersebut di atas maka sasaran Badan Litbang
Pertanian berorientasi pada menghasilkan teknologi inovatif dan mempublikasikan karya
ilmiah sebanyak-banyaknya. Kesesuaian teknologi yang dihasilkan dengan preferensi
pengguna menjadi kurang diperhatikan. Penyaluran (delivery) dan penerapan
(receiving/adopsi) teknologi yang dihasilkan dipandang sebagai di luar tugas pokok
Badan Litbang Pertanian. Kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat ”Penelitian untuk
Peneliti” dan ”Penelitian untuk Publikasi” (Research for Publication). Barangkali
paradigma inilah salah satu penyebab utama fenomena lamban dan rendahnya tingkat
penerapan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian oleh para pengguna
teknologi.
Menyadari hal itu, Badan Litbang Pertanian akan menerapkan paradigma baru
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu ”Penelitian untuk Pembangunan”
(Research for Development). Dengan paradigma baru ini, orientasi kerja Badan Litbang
Pertanian adalah menghasilkan teknologi inovatif untuk diterapkan sebagai mesin
penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi inovatif haruslah berorientasi pada pengguna (user oriented) sehingga
teknologi inovatif yang dihasilkan benar-benar tepat-guna spesifik lokasi bagi pengguna.
Penelitian dan pengembangan haruslah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
perwakilan calon pengguna outputnya.
Dalam paradigma Penelitian untuk Pembangunan, peranan kegiatan
diseminasi diposisikan sama penting dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.
102

Jika pada masa lalu diseminasi praktis hanya untuk menginformasikan dan
menyediakan teknologi dasar secara terpusat di Balai Penelitian, maka dengan
paradigma Penelitian untuk Pembangunan, diseminasi diperluas dengan melaksanakan
pengembangan percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi inovatif dan
penyediaan teknologi dasar secara terdesentralisasi sebagai inisiatif untuk merintis
pemasyarakatan teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Sasaran kegiatan
diseminasi juga disesuaikan, dari tersebarnya informasi kepada masyarakat pengguna
teknologi menjadi tersedianya contoh konkrit penerapan teknologi di lapangan.
Prima Tani merupakan strategi dalam mengimplementasikan paradigma baru
Badan Litbang Pertanian tersebut. Dipandang dari segi pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengembangan, Prima Tani merupakan wahana untuk pelaksanaan penelitian dan
pengembangan partisipatif dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan
berorientasi konsumen/pengguna (consumer oriented research and development).
Dilihat dari segi pelaksanaan kegiatan diseminasi, Prima Tani merupakan wahana untuk
menghubungkan secara langsung Badan Litbang sebagai penyedia teknologi dasar
dengan masyarakat luas atau pengguna teknologi secara komersial maupun lembagalembaga
pelayanan penunjang pembangunan sehingga adopsi teknologi yang
dihasilkan Badan Litbang Pertanian tidak saja tepat guna, tetapi juga langsung
diterapkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, setidaknya dalam tahapan
rintisan atau percontohan. Rintisan atau percontohan tersebut diharapkan akan menjadi
titik awal difusi massal teknologi inovatif yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian.
Dengan demikian Prima Tani dilaksanakan dengan empat strategi yaitu :
1. Menerapkan teknologi inovatif tepat-guna melalui penelitian dan pengembangan
partisipatif (Participatory Research and Development) berdasarkan paradigma
Penelitian untuk Pembangunan.
2. Membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi
inovatif dengan mengintegrasikan sistem inovasi dan sistem agribisnis.
3. Mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan teknologi inovatif melalui
ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi, advokasi serta fasilitasi.
4. Basis pengembangan dilaksanakan berdasarkan wilayah agroekosistem dan
kondisi sosial ekonomi setempat.
Model Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP)
Pelaksanaaan Prima Tani pada intinya adalah membangun suatu model
percontohan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) yang selanjutnya dapat berperan
sebagai “laboratorium agribisnis”. Di dalam laboratorium agribisnis dikembangkan
interaksi langsung antara kegiatan Penelitian–Penyuluhan–Agribisnis–Pelayanan
Pendukung. Di dalam laboratorium tersebut para peneliti, penyuluh, praktisi agrbisnis,
dan pengelola lembaga pelayanan pendukung agribisnis dapat saling berinteraksi
langsung dalam mengembangkan dan mewujudkan AIP di lokasi kegiatan Prima Tani.
103

Tiga upaya pokok yang dikembangkan melalui pembentukan model AIP yaitu :
Pertama, merajut ulang hubungan sinergis Penelitian–Penyuluhan yang cenderung
semakin melemah atau bahkan terputus di beberapa wilayah sebagai akibat belum
mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini Badan Litbang Pertanian akan
mengintegrasikan kegiatannya dengan lembaga penyuluhan pertanian di daerah dan
membekali penyuluh dengan pengetahuan dan bahan penyuluhan mengenai teknologi
inovatif, serta menyediakan teknologi dasar. Dengan demikian, model AIP yang
dikembangkan dapat berfungsi untuk mensinergikan kegiatan penelitian dan kegiatan
penyuluhan, dan sekaligus merupakan inisiatif untuk revitalisasi penyuluhan yang akhirakhir
ini terkesan mengalami kejenuhan.
Kedua, merajut hubungan sinergis Badan Litbang Pertanian dengan petani dan
praktisi agribisnis secara umum, baik secara tidak langsung melalui perantaraan
penyuluh lapang dan lembaga pelayanan, maupun secara langsung melalui kolaborasi
dalam pembangunan dan pengembangan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP). Praktisi
agribisnis yang dimaksud mencakup pelaku usahatani rumah tangga skala kecil maupun
perusahaan berskala besar. Sedangkan bidang usaha pertanian meliputi usaha produksi
komoditas pertanian, produksi dan penyediaan sarana serta prasarana pertanian,
penanganan pascapanen dan pemasaran, serta pengolahan hasil pertanian.
Ketiga, merajut hubungan sinergis antara seluruh elemen lembaga agribisnis
dan lembaga pendukungnya dalam suatu bingkai kelembagaan AIP. Elemen lembaga
yang dimaksud meliputi seluruh lembaga yang terkait secara langsung maupun tak
langsung dengan kegiatan produksi pertanian hingga pemasaran hasil pertanian kepada
konsumen. Hubungan sinergis antar elemen lembaga agribisnis dikembangkan melalui
harmonisasi keterkaitan fungsional dan institusional diantara elemen lembaga agribisnis.
Melalui pendekatan kelembagaan AIP diharapkan dapat diwujudkan usaha pertanian
yang berorientasi pasar, bernilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi dan menghasilkan
pembagian nilai tambah secara proporsional diantara pelaku usaha agribisnis.
Dengan ketiga upaya tersebut di atas maka model AIP yang dikembangkan
melalui Prima Tani pada dasarnya merupakan perpaduan dari dua sistem yaitu : sistem
inovasi pertanian dan sistem agribisnis. Keterpaduan antara kedua sistem di dalam
model AIP diperlihatkan dalam Gambar 1. Paduan antara sistem inovasi dan sistem
agribisnis dirajut melalui simpul elemen lembaga “Klinik Agribisnis” yang dikelola oleh
BPTP dan melibatkan para penyuluh, peneliti, dinas pertanian daerah, dan swasta
produsen sarana produksi pertanian. Tiga fungsi utama dari elemen lembaga tersebut
yaitu : (1) membantu pengguna agribisnis dalam mengatasi masalah teknis dan
manajemen usaha, (2) menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi siap
guna, pasar komoditas dan permodalan, dan (3) sebagai media umpan balik bagi
pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna teknologi.
Pada intinya Klinik Agribisnis merupakan tempat penyuluh, peneliti dan petugas
dinas terkait dalam memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku agribisnis. Lembaga
tersebut dapat dipandang sebagai elemen lembaga lokal yang memasok teknologi
104

S
I
S
T
E
M
I
N
O
V
A
S
I
S
I
S
T
E
M
A
G
R
I
B
I
S
N
I
Balit/puslit
(teknologi terapan)
Jasa alsintan
Produsen teknologi komersial
(benih unggul)
BPTP
(teknologi matang/
spesifik lokasi dan
pengguna)
KLINIK AGRIBISNIS
-Informasi teknologi matang
-Informasi pasar
-Informasi permodalan
-Umpan balik kebutuhan teknologi
Sarana
produksi
Produksi
pertanian
Pascapanen/
pengolahan
Pemasaran
hasil
Institusi daerah/
universitas
(teknologi dasar)
Permodalan
Alur dukungan atau alur produk pertanian
Alur informasi
Alur kaitan timbal balik
Gambar 1. Kerangka Model Agribisnis Industrial (AIP)
105

spesifik lokasi dan spesifik pengguna teknologi. Klinik Agribisnis terkait secara langsung
dan tak langsung dengan lembaga inovasi milik pemerintah yang menghasilkan
eknologi dasar (Universitas), teknologi terapan (Balit/Puslit), teknologi matang yang
bersifat spesifik lokasi dan pengguna (BPTP), dan produsen teknologi komersial seperti
produsen benih varietas unggul, industri pupuk, industri pestisida serta industri rancang
bangun alat dan mesin pertanian. Sedangkan secara langsung Klinik Agribisnis
memberikan pelayanan jasa kepada pelaku agribisnis melalui kegiatan konsultasi,
advokasi dan penyampaian informasi teknologi (benih, budidaya, dan pascapanen),
informasi pasar komoditas, dan informasi permodalan. Dalam praktiknya lembaga
tersebut melibatkan empat institusi utama dengan peran masing-masing sebagai berikut
1. BPTP yang berperan sebagai pemasok materi penyuluhan, menyiapkan teknologi
matang, dan advokasi kelembagaan.
2. Penyuluh (dari Dinas Daerah dan BPTP) yang berperan sebagai konsultan inovasi
teknologi, manajemen usaha, manajemen finansial, dan pengembangan jaringan
usaha.
3. Dinas pertanian yang berperan menyiapkan informasi pasar dan permodalan,
memperkuat kelembagaan AIP, advokasi dan konsultasi pengembangan jaringan
usaha.
4. Asosiasi komoditas yang berperan menyediakan informasi pasar dan konsultasi
pengembangan jaringan usaha.
Implementasi Model AIP
Pendekatan dan Pola Implementasi
Model AIP diimplementasikan dengan pendekatan kawasan dan pendekatan
agroekosistem. Pendekatan kawasan yang dimaksud meliputi wilayah administrasi desa
sedangkan pendekatan agroekosistem meliputi tujuh agroekosistem yaitu : (1) sawah
intensif, (2) sawah semi intensif, (3) lahan kering dataran rendah iklim basah, (4) lahan
kering dataran rendah iklim kering, (5) lahan kering dataran tinggi iklim basah, (6) lahan
kering dataran tinggi iklim kering, dan (7) lahan rawa pasang surut.
Berdasarkan kondisi lokasi sasaran terdapat dua pola implementasi model AIP
yaitu: pola introduksi dan pola lanjutan atau pola renovasi. Secara operasional
perbedaan antara kedua pola tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pola introduksi : merupakan implementasi model AIP yang dilaksanakan di
daerah agroekosistem dimana komoditas dominan yang diusahakan petani di
daerah tersebut belum tersentuh program pengembangan yang dilaksanakan
oleh Departemen Pertanian dan institusi lainnya, misalnya, Kimbun,
Proksimantap dan sebagainya.
2. Pola lanjutan atau pola renovasi : merupakan implementasi model AIP yang
dilaksanakan di daerah agroekosistem dimana komoditas dominan yang
106

diusahakan petani di daerah tersebut sudah melaksanakan program
pengembangan yang diprakarsai oleh Departemen Pertanian dan institusi
lainnya. Dengan demikian implementasi model AIP di daerah tersebut hanya
merupakan lanjutan dari program pengembangan yang sudah dilaksanakan
sebelumnya.
Organisasi dan Pelaksanaan Prima Tani
Pada dasarnya Prima Tani merupakan langkah inisiasi untuk mengatasi
masalah kelambanan dalam penyampaian dan penerapan inovasi teknologi pertanian
secara luas oleh pelaku agribisnis, yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian.
Sebagai langkah inisiasi maka keterlibatan Badan Litbang Pertanian dalam
mengembangkan model AIP di lokasi sasaran hanya bersifat sementara dan sesegera
mungkin pengelolaan AIP diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Dengan kata lain, pengembangan model AIP dilaksanakan dengan prinsip : “Build–
Operate–Transfer (BTO)” atau bangun, operasikan, dan serahkan kepada masyarakat
dan pemerintah daerah.
Secara langsung seluruh lembaga penelitian di lingkup Badan Litbang
Pertanian dilibatkan dalam mengembangkan model AIP sesuai dengan tupoksi masingmasing.
Sejalan dengan prinsip BTO maka keterlibatan langsung Badan Litbang
Pertanian hanya bersifat sementara yaitu maksimal selama lima tahun pelaksanaan
Prima Tani. Di lokasi sasaran (desa, kecamatan, kabupaten) pengembangan model AIP
dilaksanakan dengan organisasi sebagai berikut:
Penanggung Jawab
Manager lapangan
: Kepala BPTP
: Staf BPTP yang ditunjuk
o Koordinator teknis : Staf BPTP/Balit yang ditunjuk
o
Koordinator kelembagaan : Staf BPTP/Balit yang ditunjuk
o Koordinator diseminasi : Staf BPTP yang ditunjuk
Koordinator teknis bertugas mengkoordinir kelompok teknis yang
beranggotakan para peneliti dengan berbagai disiplin ilmu dan didukung oleh Litkayasa,
dan memiliki tugas : (a) merumuskan rakitan teknologi yang sesuai dengan kondisi
lokasi sasaran, dan (b) melaksanakan pendampingan bersama-sama dengan kelompok
diseminasi dalam penerapan rakitan teknologi tersebut. Koordinator kelembagaan
bertugas mengkoordinir kelompok kelembagaan yang beranggotakan para peneliti
sosial ekonomi yang memiliki tugas : (a) merumuskan inovasi kelembagaan agribisnis
yang sesuai dengan kondisi lokasi sasaran, dan (b) melaksanakan pendampingan
dalam penumbuhan kelembagaan agribisnis. Sedangkan Koordinator diseminasi yang
beranggotakan para penyuluh, KTNA, dan petugas lapang memiliki tugas : (a)
merumuskan dan menerapkan metoda diseminasi yang sesuai dengan kondisi
setempat, (b) memfasilitasi dan mengembangkan komunikasi yang efektif dan efisien
107

antar pelaku agribisnis dan instansi terkait, dan (c) menyampaikan inovasi teknologi dan
inovasi kelembagaan kepada para pengguna.
PENUMBUHAN KELEMBAGAAN AIP
Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) merupakan suatu model kelembagaan
usaha pertanian sekaligus model kelembagaan inovasi yang akan dikembangkan
melalui Prima Tani. Tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui pengembangan AIP
yaitu: (a) mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian, (b) mengimplementasikan
konsep pengembangan kawasan berbasis keunggulan sumberdaya lokal, dan
(c) mewujudkan sistem usaha pertanian yang berorientasi pasar, bernilai tambah tinggi,
berdaya saing tinggi dan menghasilkan pembagian nilai tambah secara proporsional
diantara pelaku usaha agribisnis. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai meliputi:
peningkatan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan, peningkatan kesempatan
kerja pedesaan, pemanfaatan sumberdaya secara optimal, peningkatan efisiensi usaha
pertanian, peningkatan kualitas lingkungan, dan pembangunan pertanian serta
pedesaan secara berkelanjutan.
Dari sisi kelembagaan terdapat dua upaya pokok yang dilakukan dalam
pelaksanaan Prima Tani yaitu: (a) Menumbuhkan seluruh elemen lembaga AIP yang
dibutuhkan di setiap lokasi kegiatan Prima Tani, dan (b) Menumbuhkan keterkaitan
fungsional yang harmonis dan keterkaitan institusional yang saling menguntungkan di
antara pelaku usaha agribisnis, terutama antara petani dan pelaku usaha agribisnis
lainnya. Uraian berikut mengungkapkan proses penumbuhan kelembagaan AIP
tersebut.
Prinsip Dasar Penumbuhan Kelembagaan AIP
Kelembagaan AIP pada dasarnya merupakan suatu sistem inovasi teknologi
yang memadukan inovasi aspek teknis sekaligus inovasi aspek kelembagaan yang
berbasis keunggulan sumberdaya lokal. Keunggulan sumberdaya lokal yang dimaksud
tidak hanya menyangkut sumberdaya ekonomi tetapi juga sumberdaya sosial dengan
cakupan aspek yang luas (kemampuan sumberdaya manusia, budaya lokal,
kepemimpinan lokal, sistem kekerabatan masyarakat, dsb.). Di setiap lokasi kegiatan
yang meliputi seluruh propinsi wilayah BPTP inovasi teknis dan inovasi kelembagaan
yang dikembangkan dapat berbeda satu sama lain, sesuai dengan permasalahan dan
peluang pengembangan di masing-masing lokasi. Berdasarkan hal tersebut maka
penumbuhan kelembagaan AIP tidak mungkin dilakukan dengan format yang seragam
di seluruh lokasi kegiatan Prima Tani.
Dalam penumbuhan kelembagaan AIP terdapat delapan prinsip dasar yang
dapat diuraikan sebagai berikut :
108

1. Prinsip kebutuhan. Pertanyaan awal dalam menumbuhkan kelembagaan AIP di
setiap lokasi kegiatan adalah: apakah elemen lembaga tertentu dibutuhkan
secara fungsional? Misalnya, apakah penumbuhan lembaga pascapanen dan
pengolahan hasil perlu dilakukan di suatu lokasi tertentu ? Jawabannya sangat
tergantung kepada ketersediaan pupuk, sifat produk, ketersediaan pasar
produk yang dikembangkan, dan minimum skala usaha yang harus dibangun.
Untuk pengembangan komoditas sayuran penumbuhan lembaga pascapanen
sangat dibutuhkan karena komoditas tersebut cepat rusak sementara
konsumen membutuhkan sayuran segar. Tetapi untuk komoditas ternak
pengembangan lembaga pascapanen dapat dikatakan tidak dibutuhkan karena
perdagangan ternak umumnya dilakukan dalam bentuk ternak hidup. Begitu
pula pengembangan lembaga pengolahan yang membutuhkan skala usaha
dan dana investasi reltif tinggi (contoh : pengolahan kelapa sawit) mungkin
belum terlalu dibutuhkan jika belum ada dukungan kongkrit dari lembaga
permodalan.
2. Prinsip efektivitas. Kelembagaan pada dasarnya hanyalah alat untuk mencapai
tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Sebagai alat maka elemen lembaga yang
dikembangkan haruslah efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Efektivitas pencapaian tujuan sangat tergantung pada struktur organisasi,
tugas pokok dan fungsi, serta kompatibilitas antara struktur yang dibangun
dengan tupoksi yang harus dijalankan.
3. Prinsip efisiensi. Penumbuhan suatu elemen lembaga AIP akan membutuhkan
dana dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu dalam penumbuhan elemen
kelembagaan harus dipilih opsi yang paling efisien yaitu yang paling murah,
mudah, dan sederhana namun mampu mencapai tujuan. Sebagai contoh, pada
pengembangan ternak dengan sistem kandang kolektif pembentukan kelompok
tani dapat dilakukan berdasarkan domisili petani untuk memudahkan
perawatan ternak yang dilaksanakan secara bergiliran diantara anggota
kelompok tani. Tetapi pada pengembangan komoditas perkebunan yang
membutuhkan kesatuan hamparan lahan yang cukup luas untuk dapat meraih
manfaat ekonomi skala usaha maka pmbentukan kelompok tani harus berbasis
hamparan lahan petani.
4. Prinsip fleksibilitas. Penumbuhan kelembagaan AIP pada dasarnya merupakan
suatu rekayasa sosial dalam rangka pemberdayaan secara optimal kapital
sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat setempat. Oleh karena itu
elemen kelembagaan yang dikembangkan haruslah fleksibel dalam pengertian
kelembagaan yang dikembangkan (format lembaga, aturan main) disesuaikan
dengan kapasitas sumberdaya sosial dan budaya setempat.
5. Prinsip manfaat. Untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri inovasi
kelembagaan harus mampu memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang
terlibat. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan
109

lingkungan. Pada umumnya manfaat ekonomi merupakan pertimbangan utama
bagi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi inovasi teknis maupun inovasi
kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut maka penumbuhan setiap elemen
lembaga AIP harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak
yang terlibat.
6. Prinsip pemerataan. Kelembagaan agribisnis sedikitnya melibatkan empat
elemen lembaga utama yang saling terkait secara hirarkis yaitu : lembaga
sarana produksi, lembaga produksi, pascapanen/pengolahan hasil dan
lembaga pemasaran hasil pertanian. Penumbuhan kelembagaan AIP
sedikitnya harus mampu menciptakan pembagian nilai tambah agribisnis
secara proporsional diantara ketiga elemen kelembagaan tersebut, terutama
antara lembaga produksi yang anggotanya adalah petani dengan elemen
lembaga lainnya.
7. Prinsip sinergitas. Pelaksanaan Prima Tani pada dasarnya meliputi dua
komponen inovasi yaitu : inovasi teknis dan inovasi kelembagaan. Untuk dapat
mengeksploitasi sumberdaya lokal secara optimal (sumberdaya ekonomi dan
sumberdaya sosial) maka penumbuhan setiap elemen lembaga AIP harus
saling sinergis dengan inovasi teknis yang dikembangkan. Sifat sinergitas
tersebut dapat dirangsang melalui pentahapan penumbuhan elemen lembaga
AIP yang diselaraskan dengan pentahapan inovasi teknis yang dikembangkan.
Sebagai contoh, jika di suatu lokasi diintroduksi benih varitas baru maka
penumbuhan elemen lembaga AIP diprioritaskan pada penumbuhan lembaga
penangkar benih tersebut.
8. Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan AIP diharapkan terus berlanjut meskipun
pelaksanaan Prima Tani telah selesai dan bantuan langsung pemerintah
semakin berkurang. Untuk itu pembinaan dan pendampingan langsung oleh
pemda dan tokoh masyarakat setempat perlu dikembangkan.
Mengacu pada delapan prinsip dasar di atas maka kegiatan penumbuhan
kelembagaan AIP memiliki tiga sifat yaitu : (a) penumbuhan elemen lembaga AIP tidak
harus sama di setiap lokasi kegiatan Prima Tani tetapi disesuaikan dengan kebutuhan,
kapasitas sumberdaya dan budaya setempat, (b) elemen lembaga yang dikembangkan
tidak harus merupakan bentukan baru tetapi dapat merupakan pengembangan dari
elemen lembaga yang sudah ada atau sudah berkembang di lokasi kegiatan, dan (c)
penumbuhan elemen lembaga secara keseluruhan dilaksanakan bertahap dan
disesuaikan atau mengikuti tahap inovasi teknis yang dikembangkan.
Pada pelaksanaannya kegiatan penumbuhan kelembagaan AIP ditempuh
melalui beberapa tahapan yaitu : (a) inventarisasi elemen lembaga yang dibutuhkan dan
elemen lembaga yang sudah tersedia, (b) penumbuhan elemen lembaga yang
dibutuhkan tetapi belum tersedia, (c) inventarisasi elemen lembaga yang sudah tersedia
tetapi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberikan dukungan kepada
petani, (d) konsolidasi pada masing-masing kelembagaan tersebut (keanggotaan,
110

kepengurusan, tupoksi), dan (e) menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara
fungsional dan secara institusional antar elemen lembaga AIP.
Penumbuhan Kelembagaan AIP
Penumbuhan elemen lembaga AIP merupakan bagian penting dalam rangka
mewujudkan sistem agribisnis yang berorientasi pasar, berdaya saing dan bernilai
tambah tinggi. Dalam kaitan tersebut kelengkapan elemen lembaga AIP di setiap lokasi
kegiatan Prima Tani merupakan kondisi yang harus dipenuhi. Secara keseluruhan
terdapat delapan elemen lembaga AIP yang dapat dibentuk di setiap lokasi kegiatan,
sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya lokal. Uraian berikut
mengemukakan secara ringkas tujuan penumbuhan setiap elemen lembaga AIP
tersebut dan proses penumbuhannya.
Lembaga Produksi
Lembaga produksi merupakan elemen lembaga AIP yang harus dibentuk untuk
meningkatkan efisiensi kegiatan produksi pertanian yang dilakukan petani melalui
pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Lembaga produksi
berbentuk kelompok tani (KT) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pembentukan
KT dapat berbasis pada domisili petani, hamparan lahan atau komoditas yang
diusahakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang perlu digarisbawahi dalam
pembentukan KT adalah aktivitas msing-masing individu petani dapat dikoordinir untuk
mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, aktivitas setiap individu petani
dilaksanakan berdasarkan keputusan kolektif anggota KT. Aktivitas yang dimaksud
meliputi seluruh kegiatan usahatani mulai dari perencanaan kebutuhan sarana produksi
hingga pemasaran hasil.
Lembaga Sarana Produksi
Tujuan utama pengembangan lembaga sarana produksi adalah menyelaraskan
kegiatan pengadaan sarana produksi dalam jenis, kuantitas, kualitas, waktu, tempat,
dan harga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Penumbuhan
kelembagaan tersebut dapat ditempuh dengan mengkoordinasikan aktivitas pedagang
sarana produksi dengan kebutuhan petani yang tergabung dalam KT.
Lembaga Penyuluhan
Akhir-akhir ini posisi ofisial para penyuluh dan peranan penyuluh dalam
mendukung petani sangat bervariasi di setiap daerah, sejalan dengan otonomi daerah.
Penumbuhan lembaga penyuluhan terutama ditujukan untuk memfungsikan kembali
secara efektif peranan para penyuluh dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada
111

petani. Bentuk organisasi penyuluh yang dikembangkan dapat bervariasi di setiap lokasi
kegiatan Prima Tani. Tetapi yang terpenting adalah sumberdaya pertanian tersebut
dapat diberdayakan secara optimal.
Lembaga Klinik Agribisnis
Pembentukan lembaga klinik agribisnis dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan informasi teknologi pertanian, informasi pasar dan informasi permodalan.
Lembaga ini merupakan organisasi dengan anggota para penyuluh, peneliti BPTP dan
petugas dinas terkait. Klinik agribisnis didukung pula oleh Puslit dan Balit di lingkup
Deptan yang berperan sebagai pemasok inovasi teknologi pertanian. Dalam
operasionalnya lembaga ini dapat pula melibatkan perusahaan swasta produsen sarana
produksi pertanian.
Lembaga Pascapanen/Pengolahan Hasil Pertanian
Penumbuhan lembaga pascapanen/pengolahan hasil pertanian ditujukan untuk
menekan kehilangan hasil panen, meningkatkan nilai tambah produk dan memperlancar
hasil pertanian yang diproduksi petani sesuai dengan kebutuhan pasar. Lembaga ini
dapat merupakan bentukan baru yang dikelola oleh KT atau membina lembaga yang
sudah ada.
Penumbuhan lembaga ini dapat dirintis dengan membentuk industri
pengolahan skala kecil dan rumah tangga yang dikelola secara berkelompok. Untuk
menjamin kesinambungan lembaga tersebut maka usaha pengolahan yang
dikembangkan harus didukung ketersediaan bahan baku, pembinaan teknis dan
manajemen agar dapat memberikan keuntungan yang layak dan jaminan pasar.
Pengembangan industri pengolahan yang sudah ada juga dapat ditempuh dan
diarahkan untuk menciptakan pembagian nilai tambah secara proporsional dengan
petani pemasok bahan baku.
Lembaga Jasa Alsintan
Penumbuhan lembaga jasa alsintan dapat dirintis dengan membentuk
organisasi petani yang menghususkan kegiatannya pada usaha pelayanan jasa
penyewaan alat dan mesin pertanian. Usaha yang dijalankan harus dapat memberikan
pelayanan jasa yang memadai kepada petani dan memberikan keuntungan yang layak
kepada organisasi tersebut agar dapat berkesinambungan. Jika lembaga dengan jenis
usaha tersebut sudah ada maka dapat dibina dan diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi usahanya dan meningkatkan pelayanannya kepada petani dengan biaya relatif
murah. Dalam kaitan ini insentif tertentu mungkin perlu dikembangkan dalam kegiatan
pembinaan tersebut, misalnya dengan membantu pelaku usaha jasa alsintan untuk
memperoleh kredit murah.
112

Lembaga Pemasaran Hasil Pertanian
Penumbuhan lembaga pemasaran hasil pertanian dimaksudkan untuk
memperluas pasar produk yang dihasilkan petani, meningkatkan posisi tawar petani,
dan meningkatkan efisiensi pemasaran hasil pertanian yang dihasilkan petani. Lembaga
ini dapat dikembangkan dengan membentuk kelompok pemasaran yang merupakan
bagian dari organisasi kelompok tani. Pada kelompok pemasaran tersebut dapat
dilibatkan petani anggota kelompok tani yang memliki pengalaman dalam kegiatan
pemasaran hasil pertanian yang diusahakan petani. Pengembangan lembaga
pemasaran dapat juga ditempuh melalui pembinaan lembaga pemasaran yang tersedia
dengan sasaran utama menciptakan pembagian nilai tambah pemasaran secara
proporsional antara petani dan pelaku pemasaran.
Lembaga Permodalan
Penumbuhan lembaga permodalan dapat merupakan bentukan baru atau
memanfaatkan lembaga yang sudah ada tetapi belum menjangkau petani dan pelaku
agribisnis lainnya. Penumbuhan lembaga permodalan baru dapat dirintis dengan
mengembangkan pola Kredit Usaha Mandiri (KUM) yang melibatkan anggota kelompok
tani. Sedangkan pemanfaatan lembaga permodalan yang sudah ada lebih diarahkan
untuk membuka berbagai hambatan penyaluran kredit kepada petani anggota KT dan
pelaku agribisnis lainnya. Dalam kaitan ini peranan pemda sebagai kekuatan politik
dapat dilibatkan secara intensif.
Penumbuhan Keterkaitan antar Elemen Lembaga AIP
Dalam arti luas agribisnis didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan usaha
yang menghasilkan produk pertanian hingga dikonsumsi oleh konsumen (Beierlein,
1986; Downey dan Ericson, 1992; Cramer and Jensen, 1994). Secara umum terdapat
tiga jenis kegiatan atau bidang usaha yang tercakup dalam agribisnis yaitu kegiatan
pengadaan sarana produksi pertanian, kegiatan produksi pertanian dan kegiatan
pemasaran dan/atau kegiatan pengolahan hasil pertanian. Ketiga jenis kegiatan tersebut
saling terkait secara fungsional-hirarkis dan membentuk suatu sistem agribisnis. Pelaku
usaha sarana produksi pertanian berfungsi sebagai pemasok input usahatani kepada
petani, sedangkan petani berfungsi sebagai produsen hasil pertanian dan pemasok
produk pertanian kepada pedagang hasil pertanian, atau berfungsi sebagai pemasok
bahan baku kepada industri pengolahan hasil pertanian.
Idealnya seluruh kegiatan agribisnis mulai dari pengadaan sarana produksi
hingga pemasaran produk yang dihasilkan terkoordinir dalam satu kendali manajemen
agar setiap pelaku usaha agribisnis dapat menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan.
Dengan kata lain, di antara pelaku usaha agribisnis terjalin kaitan fungsional secara
harmonis. Keterkaitan fungsional yang harmonis tersebut sangat dibutuhkan agar setiap
usaha agribisnis dapat menerapkan asas Minimum Economic of Scale (MES).
113

Di samping keterkaitan fungsional yang harmonis, pembagian nilai tambah
secara proporsional di antara pelaku usaha agribisnis merupakan keharusan dalam
rangka mendorong pertumbuhan usaha agribisnis secara keseluruhan. Pembagian nilai
tambah yang tidak proporsional dapat menyebabkan pelaku usaha agribisnis tertentu
semakin lemah sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan dampak
lebih lanjut adalah menghambat pertumbuhan usaha agribisnis secara keseluruhan.
Pada umumnya pembagian nilai tambah yang proporsional tersebut dapat dirangsang
dengan menumbuhkan keterkaitan institusional diantara pelaku usaha agribisnis.
Dengan demikian, di samping penumbuhan kaitan fungsional penumbuhan kaitan
institusional yang harmonis di antara pelaku usaha agribisnis harus dilakukan untuk
dapat menjamin pertumbuhan usaha agribisnis secara berkelanjutan.
Penumbuhan keterkaitan diantara elemen lembaga AIP meliputi empat aspek
sebagai berikut :
Penumbuhan Keterkaitan Fungsional
Keterkaitan fungsional memiliki makna bahwa setiap elemen lembaga AIP tidak
hanya harus berfungsi, namun antar elemen lembaga AIP memiliki hubungan fungsional
yang harmonis. Sebagai gambaran, jika di lokasi kegiatan akan diintroduksikan benih
varitas baru maka lembaga sarana produksi harus mampu menyediakan benih tersebut
sesuai kebutuhan petani. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan lembaga
penangkar benih yang dibina secara memadai agar lembaga tersebut mampu memasok
kebutuhan benih petani secara tepat jenis kuantitas, tepat kualitas, dan tepat waktu,
serta harga.
Upaya menumbuhkan keterkaitan fungsional ditempuh pula melalui temu
lembaga AIP. Dalam forum temu lembaga AIP dibicarakan tentang pentingnya
membangun keterkaitan fungsi antar masing-masing elemen lembaga AIP. Forum temu
lembaga AIP ini diprakarsai oleh BPTP dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah
dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani setempat.
Penumbuhan Keterkaitan Institusional
Terbentuknya keterkaitan fungsional antar elemen lembaga AIP dinilai belum
mencukupi, karena masing-masing elemen lembaga AIP bisa jadi hanya memikirkan
kepentingannya sendiri. Jika hal ini terjadi maka keterkaitan fungsional antar elemen
lembaga AIP diperkirakan akan rentan dalam menghadapi dinamika pasar dan aksi
sepihak yang dilakukan oleh satu atau lebih elemen lembaga AIP yang kontraproduktif.
Oleh sebab itu, keterkaitan fungsional antar lembaga AIP harus ditempatkan dalam
bingkai hubungan keterkaitan institusional. Dalam hal ini, keterkaitan institusional antar
elemen lembaga AIP harus tercerminkan dalam pembagian nilai tambah yang
proporsional, terutama antara elemen lembaga produksi yang dikelola oleh kelompok
tani dan elemen lembaga AIP lainnya.
114

Upaya menumbuhkan keterkaitan institusional ini merupakan kelanjutan dari
penumbuhan keterkaitan fungsional antar elemen lembaga AIP. Oleh sebab itu upaya
menumbuhkannya diawali dengan mempertemukan seluruh elemen lembaga AIP dalam
forum temu lembaga AIP. BPTP bersama-sama dengan aparat pemda dan tokoh-tokoh
masyarakat setempat pada tahap awal diharapkan memprakarsai upaya ini. Dalam
pertemuan ini diharapkan dapat disepakati hubungan sharing system (mencakup cara
pembagian kerja dan bagi hasil) yang didasarkan atas saling menghormati (mutual
respect), saling percaya (mutual trust), dan saling menguntungkan (mutual benefit).
Kesepakatan ini bisa dijadikan pedoman kerja bersama dalam kurun waktu tertentu.
Perumusan Aturan Main Antar Elemen Lembaga AIP
Aturan main berfungsi sebagai panduan bersama antar elemen lembaga AIP
ataupun panduan intern antar anggota dalam satu elemen lembaga AIP. Aturan main
dibuat agar setiap terjadi permasalahan antaranggota atau antarelemen lembaga AIP
bisa diselesaikan secara kelembagaan. Dalam aturan main dirumuskan hak dan
kewajiban masing-masing elemen lembaga AIP dan masing-masing anggota dalam satu
elemen lembaga AIP disamping sangsi jika terjadi pelanggaran terhadap panduan yang
telah disepakati bersama. Mengingat aturan main adalah panduan bersama, maka
aturan main harus dibuat bersama oleh semua anggota dalam satu elemen lembaga
AIP. Aturan main antar elemen lembaga AIP dibuat oleh perwakilan dari masing-masing
elemen lembaga AIP. Untuk mempercepat dan mempertajam pembuatan aturan main
maka BPTP, pemda, pakar lokal dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan.
Aturan main umumnya tidak bisa dibuat sekali jadi. Untuk menumbuhkannya
agar memiliki fungsi dalam pengembangan AIP maka diperlukan modifikasi dari waktu
ke waktu. Modifikasi tersebut disesuaikan dengan perkembangan mental anggotaanggota
yang terlibat dalam elemen lembaga AIP, perubahan iklim usaha, kebijakan
pemerintah daerah setempat dan aspek sosio-ekonomi-budaya yang belum
diperhitungkan sebelumnya. Beberapa aturan main yang perlu dirumuskan secara
khusus adalah yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : (1) pembagian risiko, (2)
penentuan harga, (3) sistem pembayaran, (4) cara teransaksi, (5) sistem pemilikan
usaha, dan (6) cara memperoleh modal dan penentuan harga modal.
Organisasi Pendampingan
Menumbuhkan kelembagaan AIP yang saling terkait secara harmonis baik
dalam kaitan fungsional maupun kaitan institusional merupakan bagian dari sistem
inovasi kelembagaan yang dikembangkan dalam pelaksnaan Prima Tani. Kelembagaan
AIP akan sulit berkembang dengan sendirinya tanpa dipicu, dibantu atau dikawal
dengan kelembagaan khusus. Untuk mempercepat terbentuknya kelembagaan AIP
diperlukan bantuan dari luar berupa organisasi pendampingan. Secara ringkas format
organisasi pendampingan dalam penumbuhan kelembagaan AIP diperlihatkan dalam
Gambar 2.
115

BPTP
Pemda Kelembagaan LSM/Ormas
AIP
Tokoh Masayarakat
Gambar 2. Format Organisasi Pendampingan dalam Penumbuhan Kelembagaan AIP
Pada dasarnya organisasi pendampingan merupakan representasi dari
masyarakat madani. Penumbuhan kelembagaan AIP merupakan bagian integral dari
masyarakat madani. Kelembagaan AIP akan sulit ditumbuhkan jika sistem masyarakat
madani yang melingkupinya belum tumbuh sehat. Oleh sebab itu peran BPTP secara
sosio-budaya mencakup juga bagian dari pemrakarsa penumbuhan dan pengembangan
masyarakat madani di wilayah pengembangan Prima Tani. Dalam kaitan ini BPTP perlu
berinisiatif untuk menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengawali
pembetukan Organisasi Pendampingan Prima Tani di wilayah setempat.
PENUTUP
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian
(Prima Tani) pada dasarnya dikembangkan dalam rangka mengatasi kelambanan
penyampaian dan penerapan inovasi teknologi pertanian. Pada intinya pelaksanaan
Prima Tani mengupayakan terwujudnya hubungan sinergis : antara kegiatan penelitian
dan penyuluhan, antara Badan Litbang Pertanian dan praktisi agribisnis terutama petani,
dan antara praktisi agribisnis. Dalam pelaksanaanya upaya tersebut diwujudkan melalui
pengembangan model Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP), yang merupakan perpaduan
antara sistem inovasi dan sistem agribisnis. Model AIP tersebut diimplementasikan
dengan pendekatan kawasan dengan unit terkecil berupa wilayah desa dan pendekatan
agroekosistem.
Dari sisi kelembagaan agribisnis, implementasi model AIP membutuhkan dua
kegiatan utama yaitu: penumbuhan elemen lembaga agribisnis yang dibutuhkan, dan
penumbuhan keterkaitan fungsional dan institusional yang harmonis di antara praktisi
agribisnis. Selama ini kedua kegiatan tersebut dapat dikatakan relatif kurang
dikembangkan karena inovasi pertanian lebih ditekankan pada aspek teknis daripada
116

aspek kelembagaan. Oleh karena itu implementasi model AIP secara utuh mungkin
akan dihadapkan pada hambatan dan permasalahan yang cukup intensif. Dalam kaitan
ini maka dukungan dari berbagai pihak (masyarakat lokal, pemerintah daerah, institusi
terkait) sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis berbasis
teknologi yang berdaya saing, bernilai tambah tinggi, dan proporsional dalam
pembagian nilai tambah.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian. 2004. Rancangan Dasar : Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani).
Badan Litbang Pertanian. 2004. Petunjuk Teknis Laboratorium Agribisnis.
Badan Litbang Pertanian. 2004. Panduan Umum Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Prima Tani.
Beierlein, J.G. 1986. Principles of Agribusiness Management. A Reston Book. Prentice-Hall. New
Jersey.
Cramer, G.L. and Jensen, C.W. 1994. Agricultural Economics and Agribusiness. John Willey &
Sons Inc. New York.
Downey, W.D. dan Ericson, S.P. 1992. Manajemen Agribisnis. Penerbit Erlangga. Jakarta.
117