buletin - fahmina institute Cirebon

fahmina.or.id

buletin - fahmina institute Cirebon

Vol. 17 th. 2009

M a r e t 2 0 0 9

buletin

Risalah Kemanusiaan untuk Komunitas

Daftar Isi:

1

2

2

FOKUS

Pengalaman Perdana FKPM dalam Pemilu:

Mengawal Pemilu, Mewaspadai

Kerawanan Sosial

SALAM REDAKSI

Sejatinya Kita Semua Donor Utama

Pemilu 2009

GERBANG

Pemilu Damai

foto by Abe/dok. fahmina

6

9

10

11

13

15

18

20

22

23

LAPORAN KHUSUS

Berharap Membantu Orang tua,

Lima Perempuan Asal Indramayu

Terjebak Trafficking

OPINI

Pemilu Atawa Pengilu?

Apapun Pilihannya, yang Penting Damai

Ikhtiar Mengejar Kesenjangan

SOSOK

Dasma Adi Wijaya

Mengelola Limbah Menjadi Nilai Tambah

SRIKANDI

Nyai Hj. Masriyah Amva

Berjuang Bertahan, Menjadi Kokoh dan

Penyanggah Pondok Pesantren

POTENSI

Desa Kenanga Kabupaten Indramayu:

Dianaktirikan Pemerintah, Kini Menjadi Sentra

Produksi Kerupuk Berkualitas

FATWA

Benarkah Perempuan Sumber Fitnah?

INFO JARINGAN

Usung Pemilu 2009 tanpa Kekerasan

Pelatihan Penelitian Sosial bersama

Anas Saidi dan Martin van Bruinessen:

Meneliti Tidak Sekadar Memburu Data

Penggalian Isu Wilayah

Pengangguran, Sampah, hingga Krisis

Seni Tradisi

Seminar Peran Polmas dan Pengamanan Pemilu 2009 di Hotel Prima Cirebon pada Kamis (5/03/09)

Pengalaman Perdana FKPM dalam Pemilu:

Mengawal Pemilu, Mewaspadai

Kerawanan Sosial

Banyaknya Parpol di Pemilu kali ini juga berpotensi memunculkan konflik horizontal di

masyarakat. Belum lagi kepentingan Parpol dalam memobilisasi massa pada saat kampanye,

pada saat inilah potensi gesekan antar pendukung partai dimungkinkan sekali akan terjadi.

Di sinilah peran perpolisian masyarakat (Polmas) kembali dibutuhkan, agar mempersiapkan

strategi untuk mengatasi kerawanan sosial tersebut.

Untuk ke sekian kalinya, proses

demokratisasi yang melibatkan

seluruh rakyat digelar di

Republik ini. Pemilu 2009 tepatnya kali

yang ke sepuluh, setelah sebelumnya

belajar berdemokrasi-langsung pada

tahun 2004. Banyak perubahan yang

terjadi di dalam regulasi Pemilu maupun

kontestan yang turut berdemokrasi.

Sebagai contoh bisa disebut enam

kali Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

tidak ada perubahan apa-apa dalam

sistem pembagian kursi DPR. Data

mengenai perolehan suara tiap Pemilu

juga tetap merupakan informasi yang

baik untuk diketahui. Baru pada Pemilu

2004 kita merasakan sedikit hembusan

spirit demokrasi. Biasanya, hasil Pemilu

bisa diprediksi bahkan diketahui sebelum

Pemilu usai tanpa harus bertanya

kepada Joyoboyo atau mewiridkan syair

Ronggowarsito.

Pemilihan Presiden Republik

Indonesia juga kita rasakan dengan cara

pemilihan langsung. Dengan memilih

langsung, mau tidak mau kita mengakui

bahwa pemenang adalah pilihan

mayoritas rakyat Indonesia. Presiden

Susilo Bambang Yodhoyono merupakan

presiden pertama yang dipilih langsung

oleh rakyat Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan sistem

Pemilu tahun 2009 ini? Ya, sesuai dengan

bersambung ke hal. 3

Edisi 16 Februari 2009


fokus


berbagai seluruh wilayah Indonesia.

Dengan rasio seperti itu, kita mesti

memaklumi betapa beratnya tugas Polisi

dan aparat keamanan lainya untuk menjaga

keamanan Pemilu, dengan segala netralitasnya.

Dengan berbagai cara, Polisi berupaya

mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam

upaya bersama mengamankan Pemilu.

Di balik upaya-upaya Polisi tersebut,

dukungan masyarakat pada kerja-kerja

kepolisian, terutama dalam menghadapi

Pemilu tidak dapat dibilang kecil. Apalagi

dengan konsep Polmas yang diusung Polri, di

mana Polmas adalah kebijakan dan strategi

untuk membangun Polisi dan masyarakat

yang beradab (civilised) dengan filosofinya,

”penghormatan terhadap hak azazi manusia,

dan oleh karena itu memperlakukan

masyarakat sipil sebagai subjek, bukan objek,

menempatkan mereka (masyarakat) sebagai

mitra sejajar”.

Polisi perlu dukungan masyarakat.

Dalam pemilu kali ini Polmas sepertinya

tengah dipertaruhkan. Meski banyak orang

mempertanyakan apakah konsep Polmas

mampu menyelesaikan masalah kamtibmas

dari hal kecil hingga besar, kita sesungguhnya

tidak ingin memperkecil ruang-ruang kepolmasan

hanya melalui kerja-kerja FKPM semata.

Berapa kasus yang ditangani FKPM tidaklah

ukuran mutlak keberhasilan penerapan

konsep Polmas.

Lahirnya komitmen bersama untuk

mengusung pemilu damai, merupakan salah

satu upaya menempatkan Polmas dalam

dalam dimensi yang luas. Di tingkat praktis,

model-model Polmas seperti ronda kampung,

siskamling, pecalang, FKPM dan nomor

hotline Polisi, dalam Pemilu kali ini perlu kita

dorong.

Pola penyelesaian konflik melalui

model Polmas, mungkin bisa mengurangi

kemungkinan sebuah konflik menjadi sengketa

yang lebih besar. Melalui model Polmas,

di mana penanganan potensi konfliknya

langsung di tingkat basis, diharapkan akar

masalah lebih cepat tertangani. Lagi-lagi, ini

peluang yang layak untuk dipertimbangkan,

bagi semua pihak yang menghendaki agar

pemilu berlangsung damai.

Toh, Pemilu diselenggarakan untuk

rakyat. Harapan Pemilu damai yang menyejahterakan

rakyat seperti yang diungkapkan

KH. Utsman Yahya, adalah harapan kita

semua. Saatnya kita berbagi peran untuk

mewujudkannya, apapun peran yang kita bisa

mainkan. ***

Pengalaman Perdana FKPM dalam Pemilu:

Mengawal Pemilu, Mewaspadai Kerawanan Sosial Masyarakat

sambungan hal. 1

putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pemenang menggunakan suara

terbanyak. Tentu saja ini memberikan peluang yang sama bagi setiap calon anggota

legislatif yang akan berkompetisi dalam Pemilu.

Banyaknya Parpol di Pemilu kali ini juga berpotensi memunculkan konflik

horizontal di masyarakat. Belum lagi kepentingan Parpol dalam memobilisasi massa

pada saat kampanye, pada saat inilah potensi gesekan antarpendukung partai

dimungkinkan sekali akan terjadi. Di sinilah peran perpolisian masyarakat (Polmas)

kembali dibutuhkan agar mempersiapkan strategi untuk mengatasi kerawanan

sosial tersebut. Melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Polmas

dituntut untuk mengawal Pemilu yang damai dan tanpa kekerasan. Mengapa

FKPM? Karena melalui elemen Kamtibmas, FKPM dinilai paling memahami

karakter sosial dan budaya masyarakat lokal.

Terlibat Politik Praktis atau Tidak Sama Sekali?

Dilema untuk terlibat dalam politik praktis atau tidak terlibat sama sekali, kini

mulai muncul di tingkat FKPM dalam mengawal Pemilu 2009. Tentu saja dilema ini

tidak berlaku bagi semua FKPM, karena setiap FKPM memiliki beragam cara dalam

menyikapinya. Di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Majalengka misalnya,

Forum Komunikasi Masyarakat Ciborelang (FKMC) sepakat untuk tidak terlibat

dalam kegiatan politik praktis yang ada di wilayahnya.

”Kami mencegah timbulnya pandangan masyarakat bahwa FKMC memiliki

tujuan politik tertentu,” tegas Welly, salah satu pengurus FKMC ketika ditemui

Blakasuta di rumahnya, Selasa (17/3/09). Apalagi, lanjut dia, kondisi sosial politik di

Ciborelang sangat rumit. Belum lagi persepsi masyarakat yang salah tentang Polmas

itu sendiri. Sehingga kini, pra-Pemilu 2009 FKMC lebih memilih menyosialisasikan

Polmas terlebih dahulu.

”Ini penting dilakukan untuk meluruskan persepsi yang kurang tepat

(miring) tentang Polmas. Selama ini Polmas dikenal tangan kanan Polisi yang

terkesan arogan. Lalu apa pengaruhnya? Setelah mereka memahami arti dan peran

Polmas yang sebenarnya, tentu saja akan mempermudah kami dalam mengawal

Pemilu. Sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran miring tentang Polmas, selain itu

masyarakat juga mudah kita rangkul,” paparnya.

Mengawal Pemilu yang dimaksud FKMC, tidak sebatas pada saat Pemilu

berlangsung, tetapi juga setelahnya. Karena pada dasarnya, potensi konflik lebih

sering muncul paska Pemilu, terutama setelah diumumkannya suara terbanyak.

Ini sangat mungkin menimbulkan kerawanan sosial antarpendukung Parpol.

Baik dipicu oleh Parpol dengan suara terbanyak maupun oleh mereka yang kalah.

Mengantisipasi ini, FKMC telah mempersiapkan strategi pengawalan paska Pemilu.

Meskipun FKMC ada di Ciborelang, tidak menutup kemungkinan melakukan

pengawalan di beberapa wilayah lain di Kabupaten Majalengka. Menurut Welly, hal

ini mengingat anggota dan pengurus FKMC tidak terbatas dalam satu daerah yang

sama.

”Dalam pengawalan ini, kami juga tidak hanya membutuhkan seseorang

yang dianggap pintar secara intelektual saja, tetapi juga mereka yang mau secara

kontinyu melakukan kerja-kerja teknis. Seperti halnya pemantauan, kita mungkin

tidak hanya membutuhkan sosok yang mampu menganalisa proses berjalannya

pemungutan suara. Tapi juga butuh sosok yang mampu menangkap timbulnya

konflik sejak dini,” lanjut dia.

Sementara itu di tempat yang berbeda, FKPM Tri Daya di tiga Desa Kabupaten

Cirebon, Kecamatan Babakan (Serang Wetan, Cangkuang, Gembongan), memiliki

cara tersendiri agar tidak terjebak dalam persoalan dilematis tersebut. Dari awal

pembentukan, para pengurus dan anggota FKPM Tri Daya muncul dari orangorang

yang berbeda Parpol. Namun keberbedaan tersebut dianggap bukan suatu

masalah. Alhasil ketika sudah duduk satu meja dalam FKPM Tri Daya, apapun

organisasinya, partainya, kedudukannya, dan apapun status sosialnya, kepentingan

Edisi 17 Maret 2009


fokus

FKPM tetap menjadi prioritas utama.

Seperti diungkapkan Heri,

salah satu pengurus FKPM Tri Daya.

Menurutnya, apapun atribut Parpol dari

pengurus ataupun anggota FKPM Tri

Daya, mereka dengan sendirinya sadar

untuk melepaskan kepentingan Parpol.

Karena keberadaan mereka di FKPM

adalah untuk warga, maka mereka juga

mengatasnamakan diri sebagai warga.

”Jadi dalam setiap pertemuan ataupun

kerja FKPM, dari kami tidak membawa

diri sebagai seorang yang menjadi

pengikut partai A atau B. Tapi kami atas

nama warga dan untuk kepentingan

warga,” ujar Heri.

Hal serupa diungkapkan Didi,

pengurus FKPM Tri Daya lainnya,

keberagaman latar belakang tersebut

juga tercermin dalam aktifitas pengurus

Tri Daya dalam mempersiapkan Pemilu.

”Dalam hal pengawalan, sudah menjadi

kesadaran kita untuk menciptakan

suasana damai. Kebetulan masingmasing

dari kami menjadi panitia di TPS

masing-masing wilayah, sehingga kami

bisa memantau dari dekat,” paparnya.

Didi juga mengakui, pada

dasarnya tidak ada strategi khusus

untuk mengawal Pemilu ini. Karena

selama ini warga sudah memahami

apa seharusnya yang mereka lakukan.

”Kami di sini saling mengawal, terutama

jika terjadi tindak anarkhis,” katanya.

Baginya, Pemilu 2009 ini adalah

pekerjaan besar bagi semua elemen di

negeri ini. Sehingga tidak bijak rasanya

jika hanya melihatnya sebagai kegiatan

rutin semata. Dengan kata lain, tak

ada kemauan mengambil manfaat dari

kegiatan tersebut.

Mengawal Pemilu Damai, Butuh

Komitmen Bersama

Di tengah gencarnya calon legislatif

melakukan kampanye, potensi konflik

tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi

dipicu dengan banyaknya jumlah partai,

serta kuatnya persaingan antarcalon

legislatif. Upaya pengawalan pun tidak

bisa diserahkan pada unsur kepolisian

semata. Karena persoalan Kamtibmas

bukan hanya tanggungjawab polisi,

tetapi tanggungjawab bersama antara

polisi dan masyarakat. Harus ada

kesadaran dari polisi dan masyarakat,

yakni sadar hukum. Jika tidak ada, maka

tidak akan tercapai kemitraan.

Menurut AKBP Sri Sudaryani SH,

Kabag Bintibluh Bina Mitra Polda Jabar,

pentingnya mengawal Pemilu damai

sangat membutuhkan komitmen berbagai

pihak. “Artinya tidak semata urusan

kepolisian, apalagi sekarang FKPM

sudah dibentuk di hampir semua desa.

Jadi, kemitraan ini juga sangat penting

untuk diwujudkan dalam momen Pemilu

sekarang ini,” ungkap dia.

Peran Polmas melalui Pemilu kali

ini, lanjut dia, di antaranya membantu

kepolisian dalam fungsi deteksi terhadap

gejala terjadinya gangguan Kamtibmas.

“Artinya apa? FKPM membantu memberikan

informasi yang akurat, untuk

kemudian ditindaklanjuti oleh Polri. Polmas

juga bekerja sama menjaga stabilitas

keamanan dan ketertiban lingkungan

menjelang, sedang, dan paska Pemilu

dalam Pam Swakarsa,” papar dia.

Peran Polmas dalam Pemilu,

menurutnya, tidak bertentangan dengan

dasar pembentukan Polmas. Yakni,

mengacu kepada Undang-undang (UU)

No. 2 tahun 2002, UU No. 7 tahun 2007,

yang kemudian dituangkan dalam Skep

Kapolri No. 737 tahun 2005 & Perkap No.

7 tahun 2008. Dari sini muncullah FKPM,

yang tugasnya diringkas ke dalam 3

(tiga) hal, yaitu deteksi, Pamswakarsa,

dan penyelesaian dan pemecahan

masalah.

“Inilah yang nantinya bisa kita

tindaklanjuti dalam rangka mendukung

pengamanan Pemilu 2009 nanti,”

tegasnya ketika ditemui di Seminar Peran

Polmas dalam Pengamanan Pemilu 2009

yang digelar Fahmina-Institute Cirebon

di Hotel Prima Cirebon, pada Kamis

(5/3/09) lalu.

Hal senada diungkapkan Natalia

Warat, Project Officer of Election Program

dari The Asia Foundation (TAF) Jakarta,

yang juga hadir sebagai narasumber seminar.

Menurutnya, pengawalan Pemilu

harus menjadi perhatian kita bersama,

mungkin bukan hanya tugas Polisi maupun

Jaksa, tapi masyarakat umum juga

perlu memperhatikan. Jika ada pelanggaran,

maka harus dipersiapkan secara

matang.

Sementara menurut Drs. Hartojo,

salah seorang anggota KPUD Kota

Cirebon Divisi II, meskipun ada petugas

sekitar 7 orang KPPS dan 2 pengamanan

Pemilu, PPS 3 orang, PPK 5 orang

kemudian KPU 5 orang dan di pusat 7

orang. Namun penyelenggara inti Pemilu

legislatif dan presiden tetap menjadi

tanggungjawab bersama, masyarakat,

LSM dan seluruh warga negara. Hartojo

juga mengungkapkan keprihatinannya

terkait pemberitaan di media.

“Di surat kabar, sekian ribu

masyarakat Indonesia ternyata tidak

tahu akan ada Pemilu pada April 2009

mendatang. Kita prihatin, jika itu

terjadi. Langkah kami sudah 30 kali

lebih melaksanakan sosialisasi, setiap

hari. Hari ini pun ada yang keliling, ada

yang diundang di kecamatan, di LSM,

dan lain-lain. Target kami, partisiapasi

masyarakat tercapai.”

Mewaspadai Potensi Konflik

Untuk memicu semangat peserta

seminar yang sebagian besar dari aktivis

FKPM, Natalia juga menyampaikan

persoalan-persoalan yang akan muncul

dalam Pemilu. Dia juga meringkasnya

dalam beberapa tahapan, yang

memiliki peluang-peluang terjadinya

persengketaan-persengketaan.

Tahapan-tahapan tersebut adalah

pemutakhiran data pemilih pendaftaran

dan penetapan peserta Pemilu, proses

pendaftaran kandidat Caleg, penyediaan

logistik, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, penetapan hasil

Pemilu, dan pelantikan anggota lembaga

legislatif.

“Proses pemutakhiran data

pemilih ini sudah lewat. Terus proses

pendaftaran kandidat Caleg. Dari proses

ini, kita banyak belajar perihal para Caleg

yang berseteru dangan partainya, soal

siapa yang berhak dijadikan Caleg. Nah,

tahapan yang juga paling krusial adalah

pemungutan dan penghitungan suara,”

terang dia.

Poin pertama yang paling sangat

krusial adalah penyediaan logistik, lanjut

dia. Kita mendengar banyak berita di media

massa tentang cacat surat suara mulai

dari kualitasnya yang tidak bagus, ada

titik-titik, ada logo partai yang warnanya

tidak sesuai, nama Calegnya salah, dan

lain sebagainya. Bahkan saat kemarin

ketika saya bertemu dengan KPUD Jawa

Timur itu ada kotak suara yang isinya

sekitar 600 surat suara terendam banjir.

Karena hujan yang tidak berhenti.

“Nah, terpaksa itu harus mencetak

ulang lagi. Setelah dicetak, persoalannya

adalah di mana akan disimpan logistik

Edisi 17 Maret 2009


fokus


itu semua. Karena ada proses harus

dilipat, disusun lagi. Proses-proses

ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan

begitu saja, harus ada pengawasan. Di

sinilah peran yang akan dimainkan

oleh pihak kepolisian untuk menjaga

keberlangsungan Pemilu agar berjalan

baik,” tegas dia.

Kemudian yang berkaitan dengan

pelanggaran hukum, menurut Natalia,

undang-undang sekarang sebenarnya

jauh lebih baik, karena banyak sekali halhal

yang sudah dimasukkan dalam kategori

pasal-pasal yang berkaitan dengan

penegakkan hukum Pemilu. Sehingga

menurutnya, jika ada pelanggaran itu

bisa langsung dikenai sanksi. Yaitu ada

51 pasal, misalnya KPUD tidak merespon

atau menindaklanjuti temuan dari Panwas.

Hal itu bisa dipidanakan dan dijadikan

kasus di dalam undang-undang

yang baru.

Kemudian terkait dengan distribusi

logistik adalah jumlah pemilih

yang menurut data terakhir adalah 171

juta. “Indonesia nomor 2 atau 3 terbesar

dalam hal jumlah pemilih. Ini negara demokratis

yang paling banyak melibatkan

pemilihnya. Nah, tahapan Pemilu inilah

yang sebetulnya bisa menimbulkan

persengkataan-persengketaan. Seperti

pemutakhiran data pemilih, pendaftaran

dan penetapan peserta pemilu, proses

pendaftaran kandidat Caleg, penyediaan

logistik, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, penetapan hasil

Pemilu, dan terakhir pelantikan anggota

lembaga legislatif,” paparnya.

Natalia juga menekankan, meskipun

proses pemutakhiran data pemilih

ini sudah lewat. Namun dari proses

pendaftaran kandidat Caleg, kita banyak

belajar perihal para Caleg yang berseteru

dangan partainya, soal siapa yang berhak

dijadikan Caleg. Selain itu, yang juga

penting adalah menyambut masa kampanye

di bulan Maret ini. Yang dimaksud

dengan kampanye sebenarnya adalah

segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta

Pemilu untuk mempengaruhi pemilih

dengan menawarkan visi, misi dan

program peserta Pemilu.

“Jadi, kalau bagi-bagi sembako,

tapi tidak ngomongin visi itu bukan

kampanye. Ini jika mengacu pada

pengertian tadi sesuai undang-undang.

Jadi, kalau bikin pengobatan gratis,

lalu tidak ditulis visi dan misi dalam

spanduknya, itu juga bukan dianggap

kampanye,” tandas Natalia.

Lalu, lanjutnya, model-model

kampanye yang diatur undang-undang

adalah pertemuan tertutup, pertemuan

tatap muka, kampanye di media massa

cetak & elektronik, pemasangan dan

pendistribusian materi kampanye

(spanduk, sticker, baliho, dan lain

sebagainya), rapat umum, serta kegiatan

lainnya yang tidak melanggar ketentuan

dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, peraturan di undangundang

memang sangat longgar

untuk menilai mana yang dimasukkan

kampanye dan mana yang tidak. Hanya

rapat terbuka (umum) yang baru bisa

dimulai itu nanti dari tanggal 16 Maret.

Kalau bentuk-bentuk kampanye dalam

kegiatan lainnya telah terlaksana

sejak 3 hari KPU

mengumumkan

peserta Pemilu 2009,

sekitar bulan Juli

2008.

“Inilah sebenarnya

yang membedakan

Pemilu kali

ini dengan Pemilu

sebelumnya, yakni

Pemilu 2004. Kalau

kita melihat dari

sistem, sebenarnya

sama, hanya istilahnya

saja yang dipakai

berbeda. Kemudian

tentang penentuan

Caleg terpilih. Pada

Pemilu 2004 ada yang

namanya Bilangan

Pembagi Pemilih.

Sekarang, pada pemilu

2009, setelah

keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK)

keluar, yang dipakai

adalah sistem suara

terbanyak,” papar

Natalia.

Kemudian kursi

untuk DPR, tambahnya,

ada penambahan

10 kursi, dan juga

penambahan daerah

pemilihan. Yang

menarik juga adalah

jumlah Caleg DPR.

Jadi, untuk 560 kursi

DPR itu akan diperebutkan oleh hampir

11.371 Caleg. Ini satu kompetisi yang

luar biasa. Satu kursi diperebutkan oleh

banyak orang. Selanjutnya, yang namanya

Parliamentary Threshold juga salah satu

komponen yang penting. Parliamentary

Threshold artinya ambang batas suara, di

mana partai politik akan diikutsertakan

dalam pembagian kursi di DPR.

“Nah, ini kita nantinya akan melihat

korelasinya dengan suara terbanyak.

Potensi kekisruhan seperti apa yang

mungkin akan terjadi. Kemudian kursi di

daerah pemilihan. Kemudian untuk cara

memilih, di Pemilu 2004 itu dicoblos,

sedangkan Pemilu sekarang diberi tanda.

Ini juga kita akan lihat potensi keruwetan

yang akan dihadapi oleh petugaspetugas

lapangan, para saksi, Caleg itu

sendiri, dan pemilih.” (a5)

Apa Harapan Mereka di

Pemilu 2009?

KH. Syarif Ustman Yahya

(Sesepuh masyarakat dan Pengasuh Pondok Pesantren Khatulistiwa

Kempek Cirebon)

“Pemilu Mestinya Redamkan

Ketegangan”

Sudah seharusnya Pemilu yang bertujuan untuk menyejahterakan

rakyat semestinya berlangsung damai dan tanpa kekerasan.

Karena dari sisi apapun kekerasan pada akhirnya yang menjadi

korban adalah masyarakat. Semoga mampu redamkan

ketegangan di masyarakat. Karena pada dasarnya, Pemilu itu

adalah usaha-usaha untuk meredam ketegangan fisik tentang

persoalan ke depan bangsa. Puncaknya, Pemilu itu akan

menentukan kita lima tahun ke depan. Dari hasil Pemilu itu, nasib

kita ditentukan.

Takmad, Tetua Komunitas Dayak Losarang Indramayu

“Pemilu Harus Membuat Nasib

Rakyat Lebih Baik Lagi”

Apapun hasilnya dan siapapun pemimpin yang terpilih di Pemilu

2009, semoga mampu membawa nasib rakyat lebih baik lagi.

Memahami keinginan rakyat, mengayomi, dan tidak membuat

rakyat menderita lagi.

Saeful Arbiyanto (Rakom Bonbar FM Kebun Baru)

“Jangan Remehkan Persoalan Teknis”

Saya berharap, pelaksanaan di TPS nanti calon pemilih yang

sangat sepuh diberikan kebijakan khusus. Karena mereka perlu

dibantu, terutama persoalan teknis. Selain itu, jangan sampai ada

kecurangan atau kesalahan sehingga tidak menimbulkan konflik

yang berkepanjangan.

Edisi 17 Maret 2009

More magazines by this user
Similar magazines