Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab V
yaitu sebesar 2,37 persen dan Nanggroe Aceh Darussalam yang menurun hingga 1,75 persen.
Kedua, peningkatan transfer diiringi juga dengan pengurangan tingkat pengangguran,
namun tidak semua daerah mengalami penurunan. Terdapat 20 daerah mengalami
penurunan tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Jawa
Timur dan Jawa Barat yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,34 persen
dan 1,12 persen.
Dari Tabel V.15 juga dapat dilihat bahwa pendapatan APBD per kapita yang tinggi terdapat
di daerah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur. Pendapatan APBD per kapita di
Papua bahkan mencapai lebih dari 10 kali lipat pendapatan APBD per kapita di Jawa Timur.
Tingginya pendapatan APBD per kapita diharapkan dapat mempercepat pembangunan di
wilayah tersebut, terutama untuk mendanai investasi awal di bidang infrastruktur.
Selanjutnya, hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan pemerintah daerah
adalah upaya untuk menyelaraskan pola alokasi dana ke daerah dengan target pertumbuhan
ekonomi dan target kesejahteraan masyarakat.
5.3 Kebijakan Anggaran ke Daerah Tahun 2011
5.3.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah
Berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada hasil pembahasan antara
DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan APBN tahun
2011, kebijakan anggaran transfer ke daerah pada tahun 2011 akan diarahkan untuk
(1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat
dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance);
(2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sejalan dengan pembagian urusan
pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kualitas
pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan
ekonomi makro; (5) meningkatkan daya saing daerah; (6) meningkatkan kemampuan
daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan
sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan
nasional dengan rencana pembangunan daerah.
Sementara itu, sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009, terutama yang terkait
dengan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah mengenai konsistensi penggunaan akun
transfer, dalam tahun 2011 akan dilakukan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu adanya
reklasifikasi anggaran sesuai dengan jenis transfer dan tujuan pembentukan akun transfer.
Hal ini ditujukan juga untuk menjaga momentum atas penilaian BPK terhadap pelaksanaan
Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2009 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari tahun sebelumnya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kebijakan
reklasifikasi anggaran akan dimulai dengan penguatan konsep Dana Penyesuaian, yang
meliputi definisi, tujuan, dan ruang lingkup. Selanjutnya, juga akan dilakukan pengelompokan
jenis transfer yang sejenis/serumpun sesuai dengan kejadian saat transaksi, sehingga
memudahkan dalam pencatatan dan pelaporannya.
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
V-27