REDD? Awas! - Forest Peoples Programme

forestpeoples.org

REDD? Awas! - Forest Peoples Programme

REDD? Awas! Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat. Versi yang telah diperbarui

Ringkasan Eksekutif

Para pemerintah akan memutuskan menjelang akhir tahun ini bagaimana hutan-hutan di negara

berkembang akan dimasukkan ke dalam upaya global untuk memitigasi perubahan iklim sebagai

bagian dari rezim iklim yang baru pasca-2012. Melalui negosiasi yang berlangsung sekarang ini

diusahakan adanya konsensus mengenai metode dan insentif yang paling efektif bagi ‘pengurangan

emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD)’ dengan pembayaran oleh negara-negara Utara kepada

negara-negara Selatan atas praktik-praktik kehutanan di negara mereka. Ada proposal agar negaranegara

Utara memberi bantuan uang untuk maksud tersebut. Ada juga proposal bagi negara-negara

Selatan untuk menjual karbon yang tersimpan dalam hutan mereka kepada negara-negara Utara

sehingga melalui perdagangan karbon itu industri-industri di Utara dapat terus mencemari seperti

biasa. Proposal-proposal lainnya merekomendasikan gabungan antara dana publik dan pendekatan

pasar.

Seiring dengan negosiasi iklim global, badan-badan seperti Bank Dunia dan PBB, serta donor seperti

Norwegia, telah membentuk serangkaian inisiatif hutan dan iklim internasional yang penting untuk

mendukung para pemerintah dalam merancang strategi REDD dan melaksanakan kegiatan

‘demonstrasi’ atau percontohan. Donor berada di bawah tekanan untuk mendapatkan hasil awal dan

pemerintah negara berkembang berusaha keras untuk medapatkan dana REDD. Pada saat yang

sama, terdapat banyak sekali inisiatif REDD sukarela yang dibuat oleh LSM konservasi, pemerintah

daerah dan perusahaan keuangan karbon yang berusaha memperoleh keuntungan dari karbon dalam

hutan-hutan tropis yang ada. Sambil menunggu kesepakatan internasional dalam UNFCCC

mengenai REDD, inisiatif-inisiatif percontohan ini bisa jadi mempengaruhi pengembangan kriteria

dan prinsip-prinsip pengoperasian REDD yang kemudian akan diformalkan dalam kesepakatan

pasca-Kopenhagen yang mungkin dibuat.

Dengan banyaknya perhatian yang tersedot pada proposal dan proyek REDD, masyarakat adat,

gerakan kehutanan dan pakar kebijakan hutan menekankan bahwa kebijakan yang efektif dan

berkelanjutan mengenai hutan dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada pengakuan atas

hak, penghormatan atas prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan

(FPIC) dan persyaratan atas reformasi yang progresif mengenai hak penguasaan di sektor kehutanan

dan tata kelola pemerintahan. Mereka mengingatkan bahwa tanpa prasyarat ini, inisiatif serta

metodologi REDD akan mengalami gangguan moral (membayar pencemar dan perusak hutan),

berisiko meminggirkan masyarakat hutan dan gagal mengatasi penyebab utama deforestasi.

Tinjauan ini menegaskan bahwa meskipun semakin banyak pemerintah yang mengakui perlunya

berkonsultasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal serta menghormati hak-hak mereka,

proposal antarpemerintah yang ada mengenai keputusan atas REDD tidak memuat komitmen yang

jelas untuk menangani isu-isu hak dan keadilan. Juga dilaporkan bahwa meskipun pendanaan hutan

dan perubahan iklim internasional yang baru seperti Program REDD-PBB telah berjanji untuk

menegakkan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan untuk menerapkan

pendekatan berbasis hak, program-program tersebut tampaknya enggan menjadikan pengakuan hak

sebagai persyaratan bagi dana REDD dan mereka kurang memiliki mekanisme pengawasan dan

akuntabilitas/tanggung gugat yang efektif. Menyimak apa kiprah Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan

(FCPF) Bank Dunia mengungkapkan bahwa ternyata peraturan Bank Dunia sendiri yang

mensyaratkan adanya konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat hutan tak diterapkan dalam

kegiatan awalnya karena pemerintah-pemerintah yang tengah mengembangkan rencana REDD

untuk Bank Dunia sejauh ini gagal melibatkan masyarakat hutan dengan layak.

Laporan ini menekankan bahwa banyak konsep awal REDD yang gagal mengakui persoalan tata

kelola hutan, tidak mengusulkan reformasi hak penguasaan hutan dan sering kali secara semena-

Griffiths dan Martone 1

Mei 2009

More magazines by this user
Similar magazines