Keynote Speech Menteri Keuangan Republik Indonesia

anggaran.depkeu.go.id

Keynote Speech Menteri Keuangan Republik Indonesia

Menteri Keuangan Republik Indonesia

pada peluncuran buku

“PEDOMAN REFORMASI PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN”

Dhanapala Ballroom Jakarta

Selasa, 14 Juli 2009


KONDISI EKONOMI GLOBAL

Perekonomian Dunia mengalami kontraksi tajam pada akhir 2008 dan awal tahun

2009, namun tanda-tanda pembalikan mulai terjadi pada semester II 2009 ….

2


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara di Dunia, 2009

3,7

MEXICO

2,5

CANADA

2,8

USA

4,1

UK

3,0

FRANCE

1,3

BRAZIL

4,2 42

EU

4,4

ITALY

5,6

GERMAN

6

RUSIA

CHINA

51 5,1

6,5

TURKEY 6,2

JAPAN

0,9

S Arabia

3,0

Thailand

INDIA

4,5

10

Singapur

3,5

Malaysia

INDONESIA

2,5

4,0

South Korea

Philipine

0

1,5

Argentina

0,3

S Africa

1,4

Australia

Sumber, IMF

: Pertumbuhan (+) : Pertumbuhan (-)

3 3


Harga Minyak Masih Belum Menentu dan sulit diprediksikan: kisaran

harga antara $45-US$ 120 masih mungkin terjadi ….

3 Jul 145,3

WTI US$/Barrel, 2008- Jul 2009

140

120

9 Jul 60,4

100

22 Des 31,4

80

60

40

20

01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009


Langkah Global di bidang moneter dan fiskal: Penurunan Suku Bunga dan

Pemberian Stimulus Fiskal dengan defisit meningkat tajam……

Penurunan Policy Rate Sejak November 2008

Defisit dan Stimulus Fiskal

(bps)

(% dari PDB)

0 100 200 300 400 500

-15 -10 -5 0 5 10 15

Sou utheast Asia

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

250

150

175

250

theast Asia

Sou

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

(2.5)

(3.1)

(2.2)

(5.0)

1.4

4.4

4.0

15.6

Brazil

450

Brazil

2.5

0.2

BRIC

China

India

100

275

BRIC

China

India

(6.5)

(3.0)

1.3

13.3

Russia

50

Russia

(7.4)

1.1

Japan

20

Japan

(7.1)

3.1

G3

UK

400

G3

UK

(10.0)

1.0

US

75 US

(12.3) 55 5.5

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg,

Defisit

Stimulus

5


KONDISI EKONOMI GLOBAL

• Pelambatan pertumbuhan ekonomi

• Kenaikan harga minyak

• Kenaikan harga pangan

KETERBATASAN ANGGARAN

(Budget Constraint)

QUALITY OF SPENDING

EFISIENSI & PENAJAMAN PRIORITAS

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

DUKUNGAN IT YG HANDAL (SPAN, NSW, dll)

REFORMASI BIROKRASI


Bubble Burst

Krisis Sub-prime

meledak

Wall-Street

Main Street

Pemburukan US Balance sheet, perusahaan

keuangan, rumah tangga dan pemerintah

Implikasi ke US/negara maju

• Deleveraging, Konsolidasi, Fund-raising;

• Pemberian kredit terbatas, belanja perusahaan dan

rumah tangga berkurang, Aggregate demand turun;

• Resesi diambang pintu.

Implikasi ke Indonesia

• Kompetisi utk merebut kapital di psr Modal (D>S)

yield/suku bunga naik;

• Likuiditas USD di pasar modal mengering;

• Refinancing pemerintah (APBN) maupun swasta

menjadi sulit;

• Ekspor menurun.


Lahirnya Tiga paket UU Bidang Keuangan Negara 2003-2004

Perubahan-perubahan mendasar :

kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

negara;

pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan sebagai CFO dan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai COO;

Penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan penerapan performance

based budgeting, medium term expenditure framework dan unified budget;

penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN.

Tujuan reformasi adalah keuangan negara

dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

Good Governance

Akuntabilitas


Reformasi yang sudah dilaksanakan:

Penataan kegiatan untuk lebih mencerminkan sasaran program (merubah

dari input based ke output based activities) dengan target keluarannya.

Setiap kegiatan diupayakan memiliki keluaran yang terukur dan alokasi

anggaran yang cukup unt melaksanakannya serta indikator keluarannya.

Alokasi anggaran mengacu pada Prioritas dan Fokus Prioritas

Pembangunan.

Penetapan Bagan Akun Standar, Standar Biaya dan Pedoman Revisi.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKP, Renja-KL,

RAPBN, RKA-KL dan DIPA).

Perubahan paradigma perencanaan penganggaran dari zero based menjadi

rolling based.


1.

Workshop untuk seluruh K/L dalam rangka Restrukturisasi Program

dan Kegiatan (Minggu ke-3 Juli dan Minggu ke-3 Agustus 2009)

hasilnya disampaikan akhir Agustus 2009.

2.

Penyusunan draft RPJMN 2010-20142014 dan Renstra K/L 2010-20142014

dengan mengacu pada hasil Restrukturisasi.

3.

Simulasi penerapan Format Baru RKA-KL untuk 6 K/L Pilot sampai

dengan Desember 2009. Sedangkan untuk K/L diluar Pilot, simulasi

dilaksanakan mulai bulan Januari sd s.d. Mei 2010.

4.

Penyusunan RPP sebagai Pengganti PP No. 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan RKA-KL.


PERENCANAAN ANGGARAN

DPR

BAPPENAS

K/L

DJPb

Pembahasan

Konsep Pagu

Indikatif dan

RKA-KL

Pembahasan

Konsep Pagu

Indikatif dan

Pagu

Sementara

Pembahasan

RKA-KL &

Target PNBP

Perpres

APBN/SAPSK

Data

Realisasi

Anggaran

• Standar Biaya Umum

• Standar Biaya Khusus

• RPP Jenis dan Tarif PNBP

• Target PNBP dan Subsidi

• SEB Pagu Indikatif

• SE Pagu Sementara

• NOTA KEUANGAN

• SE Pagu Definitif

• RUU-APBN

• RKA-KL (ABPP/BAPP)

• SAPSK (ABPP/BAPP)

• Perpres Rincian APBN

Kerjasama

Survei

Data

Subsidi

Data

PHLN

Data BMN

Data

realisasi

laporan

kinerja

BPS

BUMN

DJPU

DJKN

BKN / TNI/POLRI

K/L

• UU APBN

• UU APBNP

Data asumsi

BKF

Data

pegawa/Personil

makro/Kebijakan

Fiskal

Data Duku ung

UU APBN/P

Publik

11


Reformasi di negara-negara lain di dorong oleh 2 hal utama, yaitu:

• respon dalam menghadapi krisis ekonomi, dan

• adopsi terhadap UU baru.

Secara umum, reformasi di negara-negara OECD dilaksanakan

melalui 2 tahapan utama, yaitu:

• Tahap 1, Parlemen menetapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip penganggaran

• Tahap 2, Parlemen melakukan amandemen dan menerbitkan UU baru.

Sementara di negara-negara barat (westminter countries) reformasi

anggaran dimulai dengan pilot project, dan apabila berhasil dengan

baik, maka dilanjutkan dengan mengamandemen UU.

()

Misalnya : (i) Selandia Baru dimulai pada tahun 1994 melalui UU Fiscal

Responsibility, (ii) Perancis tahun 2001 dengan UU Organic Budget.


Pemerintah telah

berkomitmen penuh dalam

melakukan reformasi,

ditandai dengan:

• Piloting 6 K/L dalam nota keuangan dan

RAPBN 2009.

• Penerbitan SEB Menkeu dan Meneg PPN/

Kepala Bappenas tentang pedoman reformasi

perencanaan dan penganggaran.

Perubahan mindset

para pengelola

anggaran baik di

pihak eksekutif

maupun legislatif.

• Hubungan antara eksekutif dan legislatif

harus berubah ke arah formulasi kebijakan

makro dan strategis (strategic policy).

• Bappenas dan Departemen Keuangan harus

melakukan sinkronisasi perencanaan kebijakan

dengan alokasi pendanaan (linking

policy planning and budgeting).

• K/L harus berorientasi pada kinerja (result

oriented) dan mengalokasikan anggarannya

menggunakan prinsip money follows

function.


Roadmap Pengembangan Reformasi

NO

KEGIATAN

1 Finalisasi Buku Pedoman Reformasi Perencanaan

Penganggaran

2 Penandatanganan SEB

3 Workshop dan Training

4 Penyusunan RPJMN 2010‐2014

5 Penyusunan Renstra‐KL 2010‐2014

6 Ujicoba format/sistem baru RKAKL

7 Pilot project 6 KL untuk Restrukturisasi Program

dan Kegiatan

8 Restrukturisasi Program dan Kegiatan untuk

seluruh KL

9 Evaluasi pelaksanaan Restrukturisasi program

dan kegiatan

10 Penyempurnaan sistem costing

11 Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja

TAHUN

2009 2010 2011

12 Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi

13 Pengembangan basis data yang terintegrasi

14 Penyempurnaan PP No. 21/2004


Dhanapala Ballroom Jakarta

Selasa, 14 Juli 2009

More magazines by this user
Similar magazines