masyarakat pekerja informal - Kebijakan Kesehatan Indonesia

kebijakankesehatanindonesia.net

masyarakat pekerja informal - Kebijakan Kesehatan Indonesia

POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT

MENUJU PELAKSANAAN JAMINAN

KESEHATAN DALAM RANGKA

UNIVERSAL COVERAGE

DI KOTA BANDUNG

Henni Djuhaeni

Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran Unpad


LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan:

antara Pemerintah

Pusat, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Undang Undang

Nomor 40 Tahun

2004 Tentang

Sistem Jaminan

Sosial Nasional

(SJSN)

menyatakan bahwa

jaminan kesehatan

menggunakan

prinsip asuransi

sosial

Undang Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan

- Setiap orang mempunyai hak

memperoleh akses atas

sumberdaya kesehatan

-Mempunyai kewajiban ikut

mewujudkan, mempertahankan

dan meningkatkan derajat

kesehatan dan

-Turut serta dalam program

jaminan kesehatan sosial.

Masyarakat (sasaran program) salah

satu komponen yang harus dipersiapkan

untuk ikut dalam pembiayaan jaminan

kesehatan ~ kemampuannya.


KERANGKA PIKIR PEMILIHAN SASARAN

MASYARAKAT

MISKIN

MASYARAKAT

PEKERJA

INFORMAL

MASYARAKAT

KAYA

?

Ditanggung pemerintah :

- pusat (Jamkesmas)

- pemerintah daerah

(Gakinda)

- tidak mempunyai

penghasilan tetap

- bukan sasaran program

pemerintah

- persentase cukup besar

- Merupakan Potensi

universal coverage

Kemampuan

membayar sendiri


KOTA BANDUNG

Proporsi anggaran

kesehatan pemerintah

terbatas :

7% (2004), 7,31% (2005)

Masyarakat

mendanai sendiri

kesehatannya

- Biaya pelayanan

kesehatan

- Hightech

Potensi

untuk

Universal

coverage

OUT OF

POCKET

(76,66 % )

Health

Insurance

23,34 %

MAHAL

Harapan

Akses ke

pelayanan

kesehatan

minimal

(terlambat)

karena tak

mempunyai

dana tunai

yang cukup

Universal coverage

Jaminan kesehatan

masyarakat

Meningkatkan

akses

Tingginya

angka

kesakitan

diikuti

kematian


TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui kemampuan

serta kemauan masyarakat pekerja

informal Kota Bandung dalam

menyisihkan dana bagi jaminan

kesehatan melalui asuransi.


KERANGKA PIKIR

KEADAAN E K O N O M I

PENGHASILAN & PENGELUARAN

KEPEMILIKAN RUMAH

KEPEMILIKAN KENDARAAN

TABUNGAN KESEHATAN

S

KEMAUAN

YANKES YG DIINGINKAN

PENGUMPUL IURAN /PREMI

TK KEPERCAYAAN TERHADAP

PENGUMPUL IURAN /PREMI

BESARAN IURAN /PREMI

ATP

WTP

mengetahui kemampuan serta kemauan masyarakat

pekerja informal Kota Bandung untuk menyisihkan dana

bagi jaminan kesehatan melalui asuransi.

Potensi partisipasi masyarakat Kota Bandung menuju

pelaksanaan universal coverage


• Disain : Survey dengan analisis deskriptif

• Sampel : 700 responden,

- pekerja informal ,

- merasa berpenghasilan Rp 650.000,- -

Rp 1.500.000,-,

- belum tercakup asuransi kesehatan

- Mulistage random sampling

• Alat: kuesioner terbuka dan tertutup


KEADAAN EKONOMI

RUMAH

KENDARAAN

Bukan milik

sendiri, 337

, 48.1%

Milik sendiri

318

45.4%

Milik

sendiri

363

51.9%

Bukan milik

sendiri

382

54.6%


KEADAAN EKONOMI

PENGHASILAN DAN PENGELUARAN

n = 700

Penghasilan

(Rp)

Pengeluaran

(Rp)

Selisih penghasilan

dengan Pengeluaran

(Rp)

Mean 1.018.435,71 1.799.184,59 -780.748,88

Std.

Deviation

273.830,75 774.898,93 -501.068,18

Median 1.000.000,00 1.634.415,71 -634.415,71

Minimum 650.000,00 428.932,33 221.067,67

Maximum 1.500.000,00 5.816.276,43 -4.316.276,43


Proporsi Besaran Rupiah rata-rata Pengeluaran

untuk Pokok Makanan , Pokok nonmakanan,

Bukan Pokok dan Kesehatan Responden

Pengeluaran untuk

Bukan Pokok

13.7%

Pengeluaran

Untuk Kesehatan

6.4%

Pengeluaran untuk

Pokok Makanan

30.5%

Pengeluaran untuk

Pokok

NonMakanan

49.4%


Proporsi responden yang

memiliki tabungan kesehatan

Sudah memiliki

tabungan

kesehatan

5 . 6 %

Belum memiliki

tabungan

kesehatan

94.4%


Pelayanan yg

diharapkan

Pelaksana

pengumpul premi

Petugas Khusus

29.4%

Rawat Jalan

10.1%

Rawat

Jalan, Rawat

Inap,Lab

2.7%

Rawat Jalan, Rawat

Inap, Lab & Operasi

87.1%

RT/RW

51.4%

Listrik

19.1%

< Rp 25,000,- Rp 25,000 - 50,000,-

Rp 50,001 - 75,000,- > Rp 75,000,-

Tidak percaya

11.1%

Percaya

88.9%

0.7%

5.4%

0.6%

93.3%

Kepercayaan thd

kolektor premi

Besaran Premi yg

diinginkan


KESIMPULAN

1. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kepemilikan rumah dan

kendaraan

2. Selisih antara penghasilan dan pengeluaran rata-rata negatif yaitu

sebesar minus Rp.780.748,88. Hampir 80% dari rata-rata

pengeluaran perbulan digunakan untuk kebutuhan pokok dengan

pengeluaran bukan makanan lebih besar. (49,4%) daripada

kebutuhan pokok makanan (30,34%).

3. Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dan kesehatan


KESIMPULAN lanjutan

5. Ability to pay

- keluarga dgn tanggungan ≤ 4 orang (79,6%) tidak

masalah ~ pelayanan kesehatan sesuai

- Keluarga dgn tanggungan > 4 orang kendala cukup

besar, karena willingness tidak diikuti dengan ability.

6. Sebagian besar (87,1%) mengharapkan jaminan pelayanan

kesehatan yang lengkap.

7. Sebagian (51,4%) responden mempercayakan pengambilan

iuran/premi asuransi kesehatan kepada Rt/Rw dengan

tingkat kepercayaan mencapai 88,9 % .

8. Sebagian besar (94,4%) responden tidak memiliki tabungan

kesehatan

kesehatannya semakin tidak terjamin


SARAN

• Untuk pencapaian universal coverage , selain masyarakat

miskin, perhatian pemerintah Kota Bandung hendaknya juga

ditujukan pada kelompok masyarakat pekerja informal

• Perhatian ini sebaiknya dalam bentuk subsidi sebagian pembayaran

iuran/premi asuransi kesehatan bukan pelayanan kesehatan

gratis

• rentang pengeluaran masyarakat sangat heterogen sumber

iuran sebaiknya ~ persentase pengeluaran ~ fakta: tidak mungkin

dilakukan

persentase penghasilan.

• Pada pelaksanaan universal coverage, tampaknya ATP iuran/premi

asuransi kesehatan

akan mengalami kendala, karena

sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal (tidak

termasuk miskin, tapi daya beli rendah). Konsekuensi peran

Pemerintah dalam mendanai kesehatan, harus cukup besar


SARAN

• Upayakan agar kelompok masyarakat pekerja informal ini

dapat memperoleh yankes optimal sampai di tingkat rumah

sakit dengan lengkap apabila dibutuhkan.

• Kerja keras dengan melibatkan lintas sektor dalam

mensosialisasikan UU SJSN dan dilakukan bagi seluruh

masyarakat di Kota Bandung sehingga universal coverage

tercapai.

• Perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut untuk

penghitungan harga iuran/ premi asuransi dan bentuk

pembayaran serta besaran rupiah dari badan penyelenggara

asuransi.

More magazines by this user
Similar magazines