Pedoman Teknis Bab I dan II - P2KP

Bab 1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Buku Pedoman Teknis P2KP pada dasarnya 

merupakan penjabaran dari Buku Pedoman Umum 

P2KP, khususnya dalam hal menguraikan bagaimana 

langkah demi langkah kegiatan P2KP dilaksanakan 

serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan P2KP di lapangan. 

Dalam Buku Pedoman Teknis P2KP diuraikan 

secara lebih detail peran-peran stakeholders P2KP, 

yakni pemerintah, konsultan dan masyarakat, baik 

di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai 

tambahan, dalam buku pedoman teknis P2KP, 

peranan sosialisasi juga diperluas dan diperkuat 

mencakup secara luas kegiatan bidang periklanan 

dan kehumasan di berbagai media sosialisasi. Lebih 

lanjut, kegiatan pelatihan dan pengembangan 

kapasitas juga diberi porsi yang besar dalam P2KP. 

Penyempurnaan Buku Pedoman Teknis P2KP 

tersebut juga mencakup substansi dan format-format 

isian yang lebih menitikberatkan pada aspek 

"dinamika proses dalam rangka menumbuhkan 

kesadaran kritis masyarakat" dari setiap langkah 

kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar semua stakeholders 

P2KP dapat memahami substansi proses 

pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dalam 

melaksanakan suatu langkah kegiatan di P2KP, dan 

tidak terjebak pada tindakan yang semata-mata 

berorientasi pada prosedur formal atau yang penting 

kegiatan terlaksana. 

Melalui berbagai penyempurnaan dalam Buku 

Pedoman Teknis P2KP tersebut diharapkan agar 

semua stakeholders P2KP memiliki komitmen, 

landasan berpikir, bertindak serta orientasi 

pelaksanaan operasional yang sama. 

1.2 Tujuan 

Buku Pedoman Teknis P2KP ditulis dengan tujuan 

sebagai berikut : 

• Agar tujuan akhir proyek P2KP tercapai dengan 

tepat dan benar dalam kerangka waktu yang telah 

ditetapkan 

• Agar menjadi pedoman/acuan/rujukan bagi semua 

pihak yang bergiat dalam melaksanakan maupun 

memonitoring P2KP secara langsung. 

• Agar semua pelaku dan stakeholders P2KP 

berorientasi pada dinamika proses dan kesadaran 

kritis masyarakat dalam menjalankan langkah 

demi langkah P2KP. 

1.3 Sistematika Buku Pedoman Teknis 

P2KP 

Buku Pedoman Teknis P2KP ini terdiri dari 6 bab, 

sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan; berisi uraian singkat 

mengenai latar belakang, tujuan dan 

sistematika dari Buku Pedoman Teknis ini. 

Bab II: Persiapan Proyek P2KP; berisi uraian 

penyiapan pengorganisasian pelaksanaan 

P2KP, sosialisasi, pelatihan, dan hubungan 

antara daur/siklus proyek P2KP dengan 

kegiatan pengembangan kapasitas pelaku 

P2KP. Pada uraian pengorganisasian 

pelaksanaan P2KP dijelaskan tata peran 

antar pelaku P2KP, sehingga diharapkan 

dapat memperjelas peran serta hubungan 

kerja dari setiap pelaku P2KP dalam 

kaitannya dengan siklus proyek atau 

rangkaian kegiatan P2KP secara 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

1

menyeluruh. Selain itu, juga digambarkan 

tentang strategi penanganan sosialisasi dan 

pelatihan dalam pelaksanaan P2KP, 

terutama kontribusi kedua strategi dimaksud 

pada siklus proyek P2KP. Melalui gambaran 

dari aspek-aspek yang diperlukan guna 

menunjang siklus proyek P2KP diharapkan 

akan dapat mendorong kejelasan arah dan 

optimalisasi proses maupun hasil yang 

dicapai pada setiap tahapan kegiatan P2KP. 

Bab III: Pelaksanaan P2KP; berisi gambaran 

umum penanganan P2KP, termasuk diagram 

alir penanganan P2KP, dan 

pelaksanaan rincian tahapan demi tahapan 

kegiatan dari masing-masing komponen 

proyek P2KP. 

Bab ini secara detail menjabarkan langkah 

pelaksanaan P2KP sebagaimana secara 

umum telah dijelaskan pada Bab IV Buku 

Pedoman Umum P2KP. Meskipun 

demikian, tidak semua tahapan kegiatan 

akan diuraikan dengan detail pada buku 

pedoman teknis ini. Hanya tahapan 

kegiatan-kegiatan utama komponen proyek 

pemberdayaan masyarakat dan kapasitas 

pemerintah daerah serta bantuan langsung 

masyarakat (BLM) yang akan diuraikan 

secara detail. Kegiatan dimaksud adalah 

kegiatan yang secara substansi akan 

berpengaruh pada kualitas proses dan hasil 

yang dicapai serta berpengaruh pada 

tumbuh tidaknya kesadaran kritis serta 

keberdayaan masyarakat. Sedangkan 

kegiatan-kegiatan lainnya merupakan 

kegiatan penunjang dari kegiatan-kegiatan 

utama kedua komponen tersebut. 

Pada uraian dari setiap tahapan kegiatan 

kedua komponen dimaksud akan dijelaskan 

pengertian, ketentuan dasar, tujuan, 

penanggungjawab, waktu pelaksanaan, 

keluaran, indikator kinerja, serta langkahlangkah 

dari kegiatan tersebut. Termasuk 

format-format yang perlu diisi untuk hasil tiap 

tahapan kegiatan. 

Bab IV: Pengelolaan pinjaman bergulir oleh 

UPK-BKM; berisi gambaran umum 

mengenai bagaimana prinsip standar 

pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK- 

BKM. Kegiatan pinjaman bergulir itu sendiri 

hanya merupakan salah satu pilihan dari 

keputusan masyarakat melalui PJM dan 

rencana tahunan Pronangkis. Oleh karena 

itu, uraian mengenai pengelolaan pinjaman 

bergulir hanya diperuntukkan bagi 

masyarakat kelurahan yang telah 

memutuskan sebagian dana BLM 

dimanfaatkan sebagai pinjaman bergulir. 

Substansi uraian pinjaman bergulir dalam 

Bab ini adalah dalam konteks proses 

pembelajaran masyarakat agar mampu 

secara optimal mengelola kegiatan pinjaman 

bergulirnya sehingga benar-benar 

bermanfaat bagi masyarakat miskin serta 

berkelanjutan. 

Bab V: Sistem Informasi Manajemen P2KP 

berbasis website; berisi penjelasan singkat 

tentang membangun sistem monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan P2KP melalui 

sistem informasi manajemen P2KP berbasis 

website. 

Pada bab ini diuraikan latar belakang, tujuan, 

sasaran, strategi pengembangan SIM dan 

prinsip pengelolaan dana serta pengelolaan 

informasi dalam P2KP. 

Bab VI: Strategi Terminasi Proyek (exit strategy); 

berisi penjelasan umum tentang proses 

penanganan proyek P2KP menje-lang dan 

setelah berakhirnya masa proyek. 

Exit strategy pada dasarnya merupakan 

proses yang melekat dalam siklus proyek 

secara keseluruhan, sehingga perlu diperhatikan 

sejak tahap awal pelaksanaan 

P2KP. Pada kurun waktu tertentu menjelang 

berakhirnya proyek perlu disusun strategi 

khusus untuk mengevaluasi dan membangun 

kesiapan pasca proyek dengan 

memperhatikan indikator-indikator keberlanjutan 

P2KP. 

Uraian mengenai exit strategy antara lain 

menjelaskan tentang dasar pemikiran, 

pengertian, tujuan, persoalan-persoalan 

penting, indikator keberlanjutan P2KP, dan 

fase penyiapan terminasi. 

2 Pedoman Teknis

Bab 2. Persiapan Proyek P2KP 

2.1 Pengorganisasian Pelaksanaan P2KP 

P2KP merupakan proyek pemerintah yang berupaya 

memberdayakan masyarakat dan pelaku 

pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah 

daerah dan kelompok peduli setempat, untuk membangun 

"gerakan kemitraan" dalam menanggulangi 

kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut 

adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku 

P2KP, baik yang langsung tergabung dalam 

organisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat. 

Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku P2KP 

tersebut sangat penting dalam upaya membangun 

hubungan kerja yang integral dan komplementer agar 

tercapai misi utama P2KP, yakni memberdayakan 

masyarakat dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerah 

serta kelompok peduli setempat. 

Gambaran umum mengenai peran dan hubungan 

kerja antar pelaku-pelaku P2KP dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP. 


3

Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP 

NO 

KEGIATAN 

Depkimpraswil 

Konsultan Evaluasi 

Tim Inter Departemen 

PMU/Proyek 

Tim Persiapan P2KP 

KMP 

Tim Pelatih P2KP 

KMW 

Bappeda Propinsi 

Dinas/Inst. Propinsi 

Bappeda Kota 

PJOK PAKET 

Komite PAKET 

Forum BKM 

Dinas Kota/Kab. 

KPKN 

Camat/PJOK 

Tim Fasilitator 

Lurah/Kades 

Kader Masyarakat 

BKM 

UPK 

KSM 

Masyarakat 

A 

TAHAP PERSIAPAN 

1 

Lokakarya P2KP bagi Intern 

Ditjen Perkim Dept.Kimpraswil 

2 

Lokakarya orientasi P2KP 

Tingkat pusat. 

3 

Pencanangan pelaksanaan 


4 

Training P2KP bagi KMP dan 

Training bagi tim pelatih KMP 

5 

Training P2KP bagi seluruh 

KMW 

6 


Tingkat nasional 

7 


Tingkat Propinsi 

8 

Lokakarya orientasi P2KP di 

tiap kab/kota 

9 


Tingkat Kecamatan 

B 

TAHAP PELAKSANAAN 

B.1 

Pengembangan 

Masyarakat dan Kapasitas 

Pem. Daerah 

10 

Rembug warga kelurahan 

untuk Kesiapan Melaksanakan 


11 

Pelatihan Kader Masyarakat 

12 

FGD Refleksi Kemiskinan 

13 

Pemasyarakatan awal P2KP 

dan hasil refleksi kemiskinan 

ke seluruh lapisan masyarakat 

14 

Pemilihan utusan warga sbg 

calon peserta pelatihan 

pemetaan swadaya 

15 

Pelatihan dasar pemetaan 

swadaya dan perencanaan 

Partisipatif 

16 

Pemetaan Swadaya 

17 

Serangkaian FGD 

merumuskan kebutuhan 

Organisasi masyarakat warga 

sebagai pengendali 

pelaksanaan P2KP di 

kelurahannya 


Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP 

NO 

KEGIATAN 

Depkimpraswil 



PMU/Proyek 


KMP 


KMW 



Bappeda Kota 

PJOK PAKET 

Komite PAKET 

Forum BKM 


KPKN 

Camat/PJOK 


Lurah/Kades 


BKM 

UPK 

KSM 

Masyarakat 

18 

Serangkaian rembug warga 

mengukuhkan/membentuk 

BKM 

19 

Pelatihan perencanaan 

partisipatif 

20 

Perencanaan Partisipatif 

menyusun PJM dan Rencana 

aksi Pronangkis Masyarakat 

21 

Penyebarluasan PJM dan 

Rencana Aksi Pronangkis 

22 

Pelatihan untuk BKM dan UP 

23 

Pembentukan KSM atau pemanfaatan 

kelompok yang ada 

24 

Konsultasi usulan PJM Pronangkis 

lain untuk 

keterpaduan 

25 

Pelatihan dinas-dinas kota/kab 

B.2 

Penyediaan Dana Bantuan 

Langsung Masyarakat 

26 

Pengajuan pencairan dana 

BLM tahap I (20%) ke PJOK & 

SPPB 

27 

Pencairan BLM tahap I untuk 

kegiatan kolektif oleh BKM 

28 

Penyusunan usulan kegiatan 

oleh KSM sesuai hasil PJM 

dan rencana tahunan 

Pronangkis 

29 

Analisa kelayakan usulan KSM 

30 

Proses prioritasi usulan yang 

layak melalui Rapat Prioritas 

Usulan oleh BKM 

31 

Verifikasi kinerja kelembagaan, 

kegiatan, dan keuangan oleh 

KMW 

32 

Pengajuan pencairan BLM 

Tahap II dan tahap III ( 50% 

dan 30%) 

33 

Pencairan dana BLM tahap II 

atau III ke rekening BKM 

34 

Pencairan dana ke KSM-KSM 

35 

Pemanfaatan dana oleh KSM 

sesuai usulan 


5


NO 

KEGIATAN 

Depkimpraswil 



PMU/Proyek 


KMP 


KMW 



Bappeda Kota 

PJOK PAKET 

Komite PAKET 

Forum BKM 


KPKN 

Camat/PJOK 


Lurah/Kades 


BKM 

UPK 

KSM 

Masyarakat 

B.3 

Penyediaan Dana 

Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu 

36 

Pembentukan Forum BKM 

37 

Diseminasi PAKET & kriteria 

peserta ke seluruh lokasi 


38 

Seleksi kota partisipan PAKET 

39 

FGD Refleksi kemiskinan kota 

40 

Pembentukan Komite PAKET 

41 

Pemasyarakatan PAKET ke 

seluruh wilayah lokasi PAKET 

42 

Pembentukan Kelompok Kemitraan 

oleh BKM dan dinas 

43 

Penyusunan proposal 

bersama oleh BKM dan dinas 

terkait 

44 

Penilaian kelayakan oleh KMW 

45 

Prioritasi Proposal dan 

Persetujuan Pendanaan oleh 

Komite PAKET 

46 

Pencairan dana PAKET ke 

rekening panitia kemitraan 

47 

Penyiapan detail desain teknis 

(bila diperlukan) 

48 

Kerjasama pelaksanaan kegiatan 

sesuai usulan yang 

disetujui 



NO 

KEGIATAN 

Depkimpraswil 



PMU/Proyek 


KMP 


KMW 



Bappeda Kota 

PJOK PAKET 

Komite PAKET 

Forum BKM 


KPKN 

Camat/PJOK 


Lurah/Kades 


BKM 

UPK 

KSM 

Masyarakat 

C 

TAHAP BERKELANJUTAN/ 

MENERUS ATAU BERKALA 

49 

Monitoring 

50 

Evaluasi 

51 

Penanganan Pengaduan & 

Konflik 

52 

Inventarisasi Best Practice 

53 

Exit Strategy dan Penyiapan 

Tahap Terminasi 

54 

Sosialisasi P2KP secara 

Intensif & Meluas 

55 

Pelatihan 

56 

Penguatan Forum dan 

Organisasi Masyarakat 

Keterangan 

= Penyelenggara/Pelaksana 

= Pendamping/Fasilitator 

= Partisipan/Peserta 

= Pembiayaan 


7

2.2 Sosialisasi 

Penyempitan makna sosialisasi dan diseminasi 

informasi yang dititikberatkan hanya pada tahap awal 

pelaksanaan P2KP akan dapat mengakibatkan 

kurang utuhnya pemahaman mengenai P2KP di 

kalangan pelaku dan masyarakat, yang pada 

gilirannya akan memudarkan makna serta tujuan 

P2KP itu sendiri. Pada sisi lain, proyek P2KP yang 

memiliki cakupan sangat luas, baik wilayah maupun 

kelompok sasaran, menuntut peran kunci strategi 

sosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan proyek 

P2KP yang akan melibatkan berbagai stakeholders. 

Oleh karena itu, perlu dipersiapkan suatu konsep 

sosialisasi menyeluruh yang mengikuti jalannya daur 

proyek sejak tahap persiapan, pelaksanaan, 

penyiapan terminasi dan bahkan setelah proyek P2KP 

berakhir. 

Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatan 

sosialisasi dalam proyek P2KP ini harus dilakukan 

secara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yang 

hendak dicapai, siapa saja khalayak yang akan 

menjadi sasaran sosialisasi, pesan (message) yang 

hendak disampaikan, materi per kelompok khalayak, 

teknis penyampaian, media yang digunakan, dan 

siapa pelakunya (komunikatornya). Hanya dengan 

model sosialisasi yang utuh tersebut yang akan 

menjamin terwujudnya penyamaan persepsi serta 

tumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yang 

diharapkan P2KP. 

2.2.1 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup sosialisasi P2KP mencakup 

kegiatan periklanan dan kehumasan. Kegiatan 

periklanan sebagian dilakukan secara terpusat, 

sedangkan kegiatan kehumasan dilakukan dengan 

dekonsentrasi (pembagian kerja) ke daerah. Untuk 

menilai keberhasilan sosialisasi tersebut, maka 

diadakan evaluasi hasil sosialisasi. 

2.2.2. Sasaran 

• Kelompok sasaran tidak langsung (umum) dari program 

sosialisasi ditujukan ke seluruh masyarakat 

luas yang bukan penerima manfaat P2KP tetapi 

dianggap perlu mengetahui keberadaan program 

ini, terutama dalam hal penanggulangan 

kemiskinan. 

• Kelompok sasaran langsung dari program 

sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat 

penerima manfaat P2KP. 

2.2.3 Tujuan 

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk: 

• Meningkatkan kesadaran kritis (awareness) 

pentingnya penanggulangan kemiskinan secara 

mandiri dan terorganisasi; 

• Menyebarluaskan informasi mengenai P2KP 

secara umum; 

• Menanamkan pengetahuan yang cukup kepada 

masyarakat sasaran langsung mengenai P2KP 

dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut; 

• Menyebarluaskan langkah-langkah P2KP kepada 

masyarakat sasaran langsung sebagai bagian dari 

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan; 

• Menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP 

sebagai bagian integral yang harus terus 

dilestarikan; dan 

• Menjaga transparansi dan membangun kontrol 

sosial yang melekat pada keseluruhan P2KP serta 

program-progam lain yang sejenis. 

2.2.4 Pelaksana 

• Secara prinsip, semua stakeholder P2KP 

(konsultan, pemerintah dan masyarakat) didorong 

untuk turut terlibat aktif dalam pelaksanaan 

sosialisasi P2KP; 

• Pekerjaan sosialisasi dilakukan oleh KMP, seluruh 

KMW, Fasilitator Kelurahan, kader masyarakat 

dan diupayakan agar dapat mendorong keterlibatan 

pemerintah daerah serta dan kelompok peduli 

setempat. 

• Dalam kerjanya, KMP merekrut Konsultan/Tenaga 

Ahli Sosialisasi di tingkat pusat maupun regional, 

sedangkan KMW merekrut Tenaga Ahli Sosialisasi 

setempat. Tenaga Ahli Sosialisasi di tingkat pusat 

diharapkan setidaknya terdiri atas tenaga ahli 

periklanan dan produksi materi sosialisasi serta 

tenaga ahli kehumasan. Fungsi konsultan 

sosialisasi di KMW adalah untuk mempermudah 

pembagian kerja dan dapat menangkap lebih 

seksama apresiasi dari wilayah yang 

bersangkutan, termasuk dapat mengalihbahasakan 

materi-materi yang bersifat lokal. 


2.2.5 Strategi 

Kegiatan sosialisasi P2KP ini akan dilakukan 

dengan menempuh dua jalur secara terpadu, yaitu 

melalui jalur periklanan dan melalui jalur-jalur 

kehumasan atau pendekatan secara langsung ke 

masyarakat. Strategi dua jalur ini akan difokuskan 

pada tiga tahapan, yaitu: 

a) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa 

kegiatan yang pada prinsipnya berupaya 

mengembangkan wacana diskusi penanggulangan 

kemiskinan, setidaknya menyiapkan kondisi kognitif 

para stakeholder P2KP, sehingga pada saat 

peluncuran sudah ada kesiapan kognitif yang 

memadai. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapan 

ini adalah : 

1. Penawaran berita (news pitching) ke pihak media 

massa 

2. Sebaran berita (Press release) dengan tema: “Aksi 

pemerintah dalam penanganan kemiskinan 

terpadu” 

b) Tahap Peluncuran 

Pada tahap peluncuran dilakukan beberapa 

kegiatan yang prinsipnya berupaya menarik perhatian 

seluruh masyarakat mengenai adanya kegiatan P2KP 

untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara 

terpadu. 

Hasil yang diharapkan pada tahap peluncuran ini 

adalah: 

• Terbangunnya perhatian dan kepedulian semua 

pihak dari lapisan masyarakat akan pentingnya 

penanggulangan kemiskinan terpadu. 

• Dikenalnya tanda-tanda (signage) dan ikon P2KP 

serta motto: "Bersama Membangun Kemandirian" 

• Inisiasi dan internalisasi kepedulian kontrol sosial 

terhadap P2KP, sehingga mendorong terbentuknya 

"iklim anti-korupsi" dalam pelaksanaan proyek 


Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 

peluncuran ini adalah: 

• Konferensi Pers di tingkat pusat, bisa dipilih di 

Jakarta atau di suatu kota yang memiliki masalah 

kemiskinan yang relevan dengan kepentingan nilai 

berita. 

• Sebaran berita mengenai peluncuran/launching 


• Sebaran ikon, poster, booklet, Komik dan lainlainnya 

tentang "Membangun Kemandirian" serta 

"Kontrol Sosial" 

c) Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi kegiatan sosialisasi 

disesuaikan dengan pelaksanaan tiga komponen 

P2KP, yaitu: 

• Pengembangan masyarakat dan kapasitas 

pemerintah daerah 

• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

• Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 

Kegiatan sosialisasi harus berfungsi penuh dalam 

penyebarluasan informasi mengenai kegiatan yang 

tercakup dalam kedua komponen tersebut, serta juga 

terus menanamkan konsep pengawasan (monitoring) 

dari masyarakat kepada seluruh pelaku yang terlibat 

langsung dalam proyek, seperti pemerintah daerah, 

konsultan pelaksana proyek serta masyarakat yang 

menerima bantuan langsung dari proyek. Selain itu 

sosialisasi juga harus menanamkan prinsip-prinsip 

yang menjamin keberlanjutan dari program 

penanggulangan kemiskinan secara mandiri, 

sehingga setelah masa proyek berakhir, program di 

tingkat masyarakat dan pemerintah daerah dapat 

terus berlanjut. 

Seperti telah diurai terdahulu, pelaksanaan 

sosialisasi ini akan menempuh dua jalur yaitu 

periklanan dan kehumasan. Kedua jalur tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masingmasing. 

Kombinasi yang baik dari kedua jalur 

tersebut sebagai pendekatan sosialisasi diharapkan 

akan mencapai suatu dampak yang sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Meskipun demikian, kreatifitas, inovasi dan inisiatif 

para pelaku merupakan hal yang sangat menunjang 

pelaksanaan sosialisasi ini, karena ketiga hal tersebut 

akan sangat mendorong tercapainya dampak yang 

diharapkan terjadi sebagai hasil dari sosialisasi ini. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek 

sesuai dengan dampak yang diharapkan maka 

sebagai bagian yang integral dalam program 

sosialisasi ini juga dibuat program evaluasi. Evaluasi 

akan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu : 

• Pre-test, dilakukan sebelum program sosialisasi 

dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pemahaman publik sasaran 

mengenai program penganggulangan kemiskinan, 


9

prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP yang akan 

menjadi bagian dari sosialisasi. 

• Post-test 1, dilakukan setelah 4-6 bulan program 

sosialisasi dijalankan, setidaknya setelah 

penayangan materi iklan yang pertama untuk 

mengukur tingkat pengetahuan serta pemahaman 

yang terjadi sehingga dapat menjadi masukan bagi 

kelanjutan program sosialisasi. 

• Post-test 2, dilakukan setelah pelaksanaan P2KP 

selesai, setidaknya setelah seluruh program 

sosialisasi selesai dijalankan, yaitu untuk 

mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi sesuai 

dengan dampak yang diharapkan. 

2.2.6. Teknik-Teknik Sosialisasi 

Seluruh kegiatan sosialisasi harus mendukung 

setiap tahapan yang terjadi di setiap daerah dan harus 

menyentuh pula berbagai publik sasaran yang 

dibutuhkan dalam mendukung tahapan siklus P2KP 

tersebut. Karena sangat mungkin terjadi 

ketidaksamaan jadwal pelaksanaan, maka pada setiap 

wilayah kabupaten -- yang menjadi wilayah kerja tim 

fasilitator kelurahan -- dapat dibuat rencana kerja 

sosialisasi yang berbeda-beda dari segi waktu 

maupun strategi penggunaan media. Kerjasama 

antara koordinator sosialisasi dengan fasilitator 

kelurahan sangat diperlukan untuk penyusunan 

rencana kerja bersama. 

Berikut ini akan dibahas satu persatu 

karakteristik, kelebihan dan kekurangan berbagai 

bentuk saluran/media komunikasi yang dapat 

digunakan pada sosialisasi P2KP ini. 

Iklan Layanan Masyarakat di Televisi 

Iklan layanan masyarakat merupakan media yang 

berfungsi untuk menciptakan perhatian (awareness). 

Penayangan iklan melalui televisi dapat membantu 

menyentuh publik di wilayah yang relatif luas. 

Masyarakat hingga di wilayah terpencil umumnya 

gemar menonton televisi terutama pada segmen acara 

hiburan. 

Pada sosialisasi P2KP iklan layanan masyarakat 

di televisi dibutuhkan untuk mendukung proses yang 

terjadi dilapangan. Sehingga publik sasaran P2KP 

yang sedang diterpa oleh bentuk-bentuk informasi 

lainnya dapat lebih mempercayai dan lebih mudah 

menerima informasi yang diterimanya. 

Secara teoritis, semakin sering seseorang 

mendapat terpaan informasi, maka semakin kuat 

dukungannya terhadap informasi tersebut. Karena 

semakin banyak sumber informasi yang relatif 

dipercaya yang membicarakan suatu topik tertentu 

(dalam hal ini P2KP). 

Di tingkat kelurahan, fasilitator juga dapat 

memanfaatkan iklan ini sebagai alat bantu 

memberikan penjelasan ke masyarakat, sehingga 

masyarakat juga ikut menyadari bahwa yang mereka 

lakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan 

nasional untuk menanggulangi kemiskinan secara 

mandiri. Hal ini penting untuk ditanamkan karena akan 

memunculkan rasa senasib dan sepenanggungan 

sehingga akan mendorong tumbuhnya gerakan 

nasional penanggulangan kemiskinan mandiri. 

Untuk mencapai jumlah eksposure (penayangan) 

yang cukup sehingga khalayak saaran dapat tahu 

(aware) keberadaan pogram ini digunakan metode 

GRP (Gross Rating Point). Metode GRP ini 

mengumpulkan jumlah rating pemirsa (sesuai dengan 

karakteristik masyarakat sasaran) dari acara-acara 

yang dipasangi iklan. Jumlah GRP yang dianggap 

cukup dalam 1 bulan masa penayangan adalah 1000 

GRP, namum GRP yang dianggap ideal adalah 1500. 

Iklan Layanan Masyarakat di Surat Kabar 

Masyarakat daerah, termasuk pejabat 

pemerintahan lokal serta kelompok strategis 

umumnya lebih membaca koran daerah daripada 

koran nasional. Namun pejabat pengambil keputusan 

di daerah umumnya lebih menyukai menonton berita 

di televisi dan membaca surat kabar nasional seperti 

Kompas. 

Penayangan melalui surat kabar diperlukan karena 

ada beberapa kelompok publik sasaran yang tidak 

bisa dijangkau oleh bentuk media lainnya, karena 

mereka jarang memirsa televisi, jumlah mereka tidak 

terlalu banyak tapi tersebar di berbagai tempat. 

Disarankan agar iklan layanan masyarakat di surat 

kabar ini diimbangi atau dibarengi juga dengan 

pemuatan artikel-artikel mengenai P2KP yang 

dihasilkan dari news pitching. 

Jumlah penayangan di surat kabar tidak perlu 

sering, karena fungsi iklan di surat kabar tidak 

seefektif di televisi. Cukup 2-3 kali penayangan iklan 

di surat kabar nasional dan 3-4 kali penayangan di 

surat kabar daerah. 


Lokakarya Orientasi (workshop) 

Lokakarya merupakan media efektif untuk 

memperkenalkan suatu hal baru di kalangan publik 

sasaran, khususnya kalangan pemerintahan yang 

relatif sibuk dengan urusannya masing-masing. Materi 

workshop harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

audiens tidak hanya duduk pasif mendengarkan 

melainkan harus ikut berinteraksi dengan materi yang 

dibawakan. 

Karena pada P2KP 2 ini peran pemerintah harus 

aktif dalam ikut menciptakan suasana yang kondusif 

di wilayah sasaran, maka akan sangat baik jika peran 

tersebut dimainkan dalam suatu bentuk role playing 

pada saat lokakarya berlangsung. 

Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah 

terbangunnya pengertian dan dukungan kolektif dari 

peserta terhadap kegiatan P2KP serta 

keberlanjutannya. Namun hal yang sangat penting 

dan membedakan lokakarya dari kegiatan komunikasi 

lainnya adalah karena pada saat lokakarya semua 

pihak yang membuat kebijakan umum ada di tempat 

tersebut. Hal ini sangat menunjang terjadinya 

kesepakatan atau komitmen bersama sehingga akan 

mendukung proses P2KP. 

Penawaran berita (news pitching) 

Bentuk berita atau tulisan feature memiliki dampak 

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bentuk iklan 

atau promosi melalui media massa lainnya. Publik 

cenderung lebih mempercayai tulisan/feature di media 

daripada iklannya. 

Untuk bisa mempengaruhi editor media sehingga 

secara sukarela menyediakan halaman atau kolom 

untuk diisi oleh materi P2KP maka perlu dilakukan 

pendekatan yang kontinyu terhadap tim editor atau 

redaksi dari media-media yang kita harapkan. 

Pendekatan ini disebut sebagai penawaran berita 

(news pitching), karena intinya memang berusaha 

menawarkan agenda berita kepada media. 

Proses news pitching ini sebaiknya dilakukan 

dengan upaya untuk membangun kerjasama yang 

ideal dengan media massa. Namun bisa juga diiringi 

dengan proses pemasangan iklan layanan masyarakat 

P2KP di media yang bersangkutan. 

Bentuknya aktualnya dapat berupa mengunjungi 

kantor redaksi media massa untuk memberi 

penjelasan mengenai pelaksanaan P2KP, dan 

menawarkan berita seputar P2KP atau pengkondisian 

untuk masuknya P2KP di suatu daerah. 

Pengkondisian dimulai dengan menurunkan tulisantulisan 

tentang kemiskinan dan model dukungan 

pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. 

Konsultan Sosialisasi harus menyiapkan berbagai 

data dan tulisan yang berhubungan atau menunjang 

yang dapat digali dari berbagai nara sumber. 

Konferensi Pers 

Konferensi adalah kegiatan yang dapat menjadi 

rutinitas pada setiap event-event tertentu yang cukup 

layak untuk diangkat menjadi suatu line berita. 

Bahkan akan sangat baik jika suatu event 

direncanakan sedemikian rupa misalnya dengan 

mengundang tokoh tertentu, sehingga punya nilai 

yang cukup untuk diangkat menjadi line berita. 

Fungsi utama dari kegiatan ini setidaknya ada 

tiga, yaitu: 

• Memberikan kesan bahwa kegiatan P2KP selalu 

dinamis dan positif, dan dikelola dengan baik 

• Memberikan impresi adanya perkembangan dari 

P2KP baik secara nasional maupun secara lokal 

di wilayah tempat konferensi pers dilaksanakan. 

• Membangun jaringan dengan media massa. 

Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah 

P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harus 

dilaksanakan di tingkat nasional. 

Secara teknis bentuk konferensi pers adalah 

berupa mengundang wartawan untuk diberi 

penjelasan secara terbuka, tepat dan proporsional 

mengenai topik yang dianggap penting untuk 

disebarluaskan secara langsung kepada para 

wartawan media cetak dan elektronik. Hal yang 

umum dilakukan dalam konperensi pers adalah: 

• Memberikan penjelasan secara terbuka, tepat dan 

proporsional mengenai beberapa topik yang 

dianggap penting disebarluaskan kepada para 

wartawan media cetak dan elektronik 

• Mengakomodasi kepentingan media massa untuk 

melakukan konfirmasi atas berbagai masalah 

yang dianggap penting. 

• Membangun kepercayaan kalangan media massa 

bahwa pengelolaan P2KP memiliki keinginan 

untuk bekerjasama dan melayani kebutuhan 

mereka akan sumber-sumber informasi yang 

otoritatif dan terpercaya. 

• Memperkecil kemungkinan salah tafsir dan salah 

paham dari kalangan media massa sehingga 

informasi yang keliru atau distorsi dikemudian hari 

sedapat mungkin dihindari. 


11

• Memberikan informasi yang cepat dan tepat 

kepada para pengelola media massa mengenai 

perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan 

P2KP atau informasi relevan lainnya yang 

dianggap perlu diketahui masyarakat luas. 

• Memberikan tanggapan secara cepat dan akurat 

berkaitan dengan berita dan sajian informasi media 

yang dianggap tidak benar, tidak tepat dan 

tidak proporsional 

Untuk menampung semua informasi yang 

melatarbelakangi seluruh kebgiatan, maka pada saat 

konperensi pers juga dibutuhkan semacam press 

release dan jika dianggap perlu juga seluruh background 

information mengenai P2KP. 

Press Release (Sebaran Berita) 

Press release merupakan metode yang lebih 

praktis dibandingkan konperensi pers, namun 

fungsinya lebih khas dibandingkan konperensi pers. 

Dalam kaitan P2KP, press release dapat 

mengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi dalam 

pelaksanaan P2KP yang menjadi hak masyarakat 

(khususnya masyarakat penerima manfaat atau yang 

berhubungan secara langsung maupun tidak dengan 

pelaksanaan proyek), baik berupa kemajuan, 

hambatan, maupun hal-hal lain yang layak untuk 

dipublikasikan. 

Fungsi khas dari sebaran berita setidaknya 

adalah: 

• Menyebarkan secara cepat kondisi atau peristiwa 

yang bersangkutan dengan P2KP 

• Memberikan informasi yang kontinyu mengenai 

perkembangan P2KP terutama bagi konsumsi 

media lokal 

• Menumbuhkan kesan yang dinamis dan selalu 

tumbuh terhadap P2KP 

• Mendukung tumbuhnya awarenes 

• Menumbuhkan transparansi dari keseluruhan 

proyek 

Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah 

P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harus 

dilaksanakan di tingkat nasional. 

Sesuai dengan kondisi aktual maka masalah 

pemuatan isi sebaran berita amat bergantung pada 

media bersangkutan, karena menyangkut nilai, isi, 

dan ruang (kolom) yang tersedia di media 

bersangkutan. Namun, sekurang-kurangnya, dengan 

pengiriman press release, tanggung jawab pengelola/ 

pelaksana proyek mengkomunikasikan kemajuan, 

hambatan, atau hal lain yang dipublikasikan tersebut 

sudah dilakukan. 

Media Monitoring 

Merupakan kegiatan pengumpulan arsip berita dari 

media cetak di seluruh Indonesia mengenai 

kemiskinan secara umum dan P2KP, sehingga dapat 

dilakukan pengkajian atas opini publik serta feed back 

dari masyarakat. Media yang dipantau terutama media 

cetak nasional dan media lokal diwilayah lokasi 


Kegiatan ini merupakan kegiatan pelengkap dari 

seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan media 

massa. Sebaiknya seluruh daerah dan tingkat 

nasional ikut menjalankan proses media monitoring. 

Hasil dari media monitoring di setiap wilayahnya dapat 

dikumpulkan secara periodik (sebulan sekali) ke 

tingkat manajemen pusat. Konsultan sosialisasi 

dapat segera melakukan analisa atas berbagai arsip 

yang ada dan dapat menentukan tindakan-tindakan 

yang dianggap perlu dilakukan untuk keseluruhan 

wilayah, atau dapat juga menangani segenap kasus 

yang ada secara lebih dini. 

Media monitoring ini juga dapat mengurangi 

kemungkinan konflik atau dapat menjadi suatu input 

sehingga dapat direncanakan tindakan preventif 

terhadap suatu masalah. 

Sarasehan Kelompok Strategis 

Sarasehan ini berupa pertemuan informal antara 

kelompok strategis di tingkat kabupaten dan 

kecamatan untuk memberi pemahaman atas 

pelaksanaan P2KP. Tujuannya adalah agar kelompok 

ini dapat memberi dukungan dan dapat memberi 

masukan yang berguna bagi perkembangan dan 

pelaksanaan proyek serta upaya-upaya dalam 

menanggulangi kemiskinan serta program P2KP. 

Pelaksanaan Sarasehan harus dilakukan secara 

informal untuk melepaskan jarak antara masingmasing 

pelaku sehingga kelak kegiatan ini dapat 

dilakukan oleh mereka secara mandiri. Bentuk acara 

ini akan sangat berbeda dengan lokakarya karena 

setiap peserta yang diundang akan menjadi wakil dari 

segenap unsur di masyarakat. Dialog yang terjadi juga 

diharapkan menghasilkan suatu kesepakatankesepakatan 

bersama, dimana setiap orang adalah 

sejajar satu dengan yang lainnya. 

Kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan, 

kecamatan hingga kabupaten dan propinsi. Di masing- 


masing tingkat kegiatan ini diharapkan dapat 

membawa dampak berupa terciptanya hubungan 

yang khusus dan istimewa antar berbagai unsur 

masyarakat tersebut. 

Event 

Event yang dimaksud dalam pedoman ini adalah 

penyelenggaraan aktivitas yang tidak langsung 

berhubungan dengan aktivitas komunikasi, namun 

dipandang efektif untuk menyisipkan pesan untuk 

mengajak keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan 

dengan pelaksanaan proyek. Event yang dapat 

diselengarakan dengan berbagai variannya adalah 

seperti infotainment, acara keagamaan dan atau 

sport event. 

Bentuk aktualnya dapat berupa penyelenggaraan 

kegiatan secara mandiri atau hanya ikut menjadi sponsor 

bagi kegiatan yang berlangsung. Pada event yang 

telah ada dapat dipasang berbagai bentuk media 

seperti poster atau spanduk P2KP. 

Acara berikut ini dapat dilakukan ditingkat 

kelurahan atau kecamatan (dimana kelurahan yang 

dicakup berdekatan satu sama lain): 

• Infotainment menyelenggarakan acara-acara 

kesenian yang digemari khalayak yang menjadi 

sasaran sosialisasi, misalnya pertunjukan 

wayang, reog, musik dangdut, dll 

• Sport event menyelenggarakan acara-acara olah 

raga yang melibatkan khalayak sasaran yang 

menjadi sasaran sosialisasi, misalnya sepak bola 

antar warga berhadiah kambing, tarik tambang, 

bola volley, panjat pinang, dll. 

• Tabligh Akbar atau acara keagamaan lainnya 

dengan mengundang da'i yang dikenal dan 

disegani masyarakat untuk menyelipkan juga 

pesan-pesan moral dan dukungan terhadap program 

P2KP sebagai bagian dari program 

pengentasan kemiskinan. 

Manfaat dari event ini adalah untuk menghimpun 

dan menjangkau lebih banyak warga kelurahan atau 

kecamatan sehingga dapat diampaikan materi 

mengenai P2KP secara lebih efektif. Masih banyak 

warga masyarakat di wilayah sasaran P2KP yang 

sulit dijangkau oleh media elektronik atau media 

cetak, sehingga perlu pendekatan melalui event-event 

ini. Pemilihan event harus sangat hati-hati karena 

menghindari pemborosan dan keluarnya biaya-biaya 

yang tidak perlu. 

Talkshow Radio (siaran langsung di lokal 

dan atau secara nasional) 

Talk show di radio ini secara aktualnya berupa 

ruang diskusi di radio yang dihadiri oleh kelompok 

penerima manfaat (KSM) atau stakeholder yang 

berkaitan dengan P2KP yang melakukan tanya-jawab 

secara terbuka. Manfaat dari talk show ini adalah untuk 

menyebarluaskan berbagai persoalan teknis dan cara 

pemecahannya sesuai dengan siklus P2KP yang 

terjadi di masyarakat. Oleh karena itu talk show 

melalui radio ini dapat dilaksanakan sesering 

mungkin, atau setiap ada suatu tahapan P2KP yang 

perlu disebarkan keseluruh masyarakat. 

Talkshow ini dapat berupa talk show di radio lokal 

dengan peserta lokal, maupun juga dapat sebuah talk 

show yang direkam untuk konsumsi nasional dan 

disiarkan secara lokal keseluruh daerah. Misalnya 

talk show antara pelaku P2KP dengan seorang 

anggota DPR atau dengan menteri dapat disiarkan 

secara nasional di stasiun-stasiun radio lokal. 

Keunggulan talkshow ini adalah pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan dapat diketahui secara 

langsung dan menjangkau khalayak yang lebih luas 

dalam waktu bersamaan, sehingga hambatanhambatan 

dalam pelaksanaan P2KP di tingkat 

kabupaten atau propinsi dapat dikurangi. Selain itu, 

dibukanya ruang diskusi melalui radio akan lebih 

membangkitkan kegairahan penerima manfaat untuk 

mengetahui lebih jauh tentang P2KP. 

Pelaksanaan talk show di radio ini sebagian besar 

merupakan tugas dari KMW. Tim Sosialisasi di KMP 

dapat juga membuat beberapa talk show radio yang 

direkam secara terpusat untuk disiarkan di wilayah 

sasaran P2KP. 

Pemanfaatan Website 

Media website sangat berguna karena wilayah kerja 

P2KP yang relatif luas dan berada di daerah yang 

relatif jauh dari manajemen pusat. Dengan bantuan 

website dapat diciptakan sebuah mekanisme 

komunikasi dan penyimpanan data (archive) yang 

dapat di akses dari berbagai tempat di seluruh 

Indonesia, setidaknya di kota besar. 

Website P2KP harus dapat dimanfaatkan secara 

maksimal untuk menyimpan informasi-informasi 

umum yang kelak akan banyak dicari oleh berbagai 

stakeholder's seperti media massa, akademisi, dan 

juga dapat membantu bagi fasilitator di lapangan. 


13

Menjadi tugas seluruh pelaksana P2KP untuk 

menyebarluaskan keberadaan website ini. 

Melalui website, sebuah informasi dapat 

disebarkan dan di perbaharui keseluruh pelosok dalam 

waktu yang sangat singkat. Pekerjaan website ini 

berkoordinasi dengan bagian MIS dari P2KP, 

konsultan sosialisasi berkontribusi dalam bentuk updating 

release, content lainnya yang berhubungan 

dengan sosialisasi. Website ini karena sifatnya yang 

online, maka memiliki kemungkinan untuk dibuka dan 

dipelajari oleh negara-negara donor. 

Focus Group Discussion 

Focus Group Disscussion atau FGD merupakan 

suatu kegiatan diskusi yang bertujuan untuk menggali 

opini pesertanya mengenai suatu hal. FGD sebagai 

bagian dari kegiatan sosialisasi dilakukan dalam 

rangka menghimpun informasi dari para stakeholder 

mengenai sesuatu kegiatan yang telah berlangsung. 

Dengan demikian pihak konsultan P2KP dapat 

menyusun rencana sosialisasi yang lebih baik pada 

tahapan berikut dari siklus P2KP. 

Pada kegiatan ini juga dapat sekaligus 

didiskusikan kemungkinan kontribusi aktif dari para 

stake holder mengenai suatu kegiatan yang 

direncanakan akan berlangsung. Dengan demikian 

akan timbul pengertian bersama seta dukungan 

kolektif. FGD dapat dilakukan sebanyak 2 - 3 kali 

dalam setahun, dengan mengajak keterlibatan 

berbagai publik sasaran. 

Jika dilakukan dengan mengundang pihak-pihak 

termasuk pemerintah daerah atau pejabat kelurahan 

atau kecamatan secara sejajar, maka kegiatan ini 

dapat juga menghasilkan manfaat yang lebih besar 

dan membiasakan adanya diskusi yang interaktif 

antara berbagai pihak yang menjadi stake holder lokal 


Metode pelaksanaan FGD adalah sama dengan 

FGD yang dibahas dalam panduan teknis, hanya saja 

pada FGD sosialisasi, materi yang dibahas lebih pada 

seputar penerimaan informasi sebagai hasil dari 

sosialisasi. Sehingga secara dini dapat diketahui 

tingkat awareness dari publik sasaran. 

Pelaksana FGD ini adalah Tim Fasilitator dan 

BKM. Tema FGD disesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan. Budget yang digunakan juga diusahakan 

seminim mungkin dengan mengajak partisipasi dari 

BKM atau forum BKM. 

Silaturahmi Warga 

Sillaturahmi warga adalah hal yang harus paling 

sering dilaksanakan di tingkat kelurahan atau tingkat 

kelompok masyarakat. Silaturahnmi ini sesuai dengan 

sifatnya, maka harus dilakukan secara sangat informal, 

mengundang berbagai publik sasaran yang 

sangat terkait dengan proses P2KP hingga di 

kelompok terkecil. 

Manfaat dari silaturahmi adalah terjalinnya 

hubungan yang lebih harmonis antara warga yang akan 

terlibat atau sudah terlibat dengan P2KP dengan aparat 

kelurahan atau kecamatan serta para kader 

masyarakat dan konsultan yang mendampingi mereka 

dalam pelaksanaan proyek P2KP. 

Silaturahmi merupakan program rutin dari fasilitator 

bekerjasama dengan kader masyarakat. Penggunaan 

biaya ditekan seminim mungkin dan dianjurkan untuk 

merangsang inisiatif dari BKM atau foorum BKM demi 

memperlancar kegiatan mereka sendiri. 

Lokakarya penggunaan website 

Lokakarya khusus penggunaan website 

merupakan kegiatan yang dianjurkan untuk 

dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyebaran 

perilaku pencarian informasi yang relatif murah dan 

dapat menjangkau ke seluruh dunia. Jika di lokasi 

P2KP sudah terjangkau oleh internet, maka kegiatan 

ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat setidaknya para kader masyarakat yang 

menjadi bagian dari P2KP. Tujuannya adalah untuk 

memperkenalkan teknologi informasi yang akan 

sangat berguna di masa depan ini. 

Sesuai dengan prinsip dari internet sendiri, bahwa 

teknologi ini memungkin seseorang secara relatif 

murah menjangkau berbagai pihak di banyak tempat 

di seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Banyak 

pihak termasuk pemerintah Indonesia percaya bahwa 

teknologi internet akan menjadi kebutuhan mutlak bagi 

pembangunan bangsa. 

Lokakarya ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota 

dengan pesertanya berasal dari berbagai pelaku aktif 

P2KP seperti Fasilitator Kelurahan, Kader Komunitas 

dan atau pejabat pemerintah daerah yang aktif 

mendukung P2KP. Kegiatan ini menjadi tanggung 

jawab KMW dengan meminta bantuan fasilitator 

kelurahan untuk mendapatkan peserta yang memang 

sesuai dengan tujuan lokakarya ini. 


Kunjungan jurnalis ke Daerah Proyek 

(Media Site Visit) 

Kegiatan ini berupa mengajak wartawan dari 

berbagai media untuk berkunjung ke lapangan agar 

mereka dapat mengetahui dan memberi penilaian 

secara proporsional atas pelaksanaan P2KP. 

Wartawan yang diundang adalah: 

• Wartawan dari media Nasional di Jakarta (atau 

perwakilan mereka di daerah) 

• Wartawan dari media lokal untuk mengunjungi 

lokasi proyek di propinsi mereka atau propinsi 

tetangga mereka sebagai perbandingan hasil. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para jurnalis 

lebih memahami dan menyelami kegiatan P2KP serta 

manfaat yang dicapai oleh masyarakat. Walaupun 

belum tentu kegiatan yang dikunjungi merupakan best 

practises tapi para jurnalis justru diajak untuk ikut 

menyelami kesulitan-kesulitan dan hambatan yang 

menyebabkan kondisi tersebut terjadi. 

Diharapkan sebagai hasil dari kunjungan tersebut, 

para jurnalis dapat menuliskan berita atau feature 

yang favorable bagi kegiatan P2KP ini, dimana 

mereka secara langsung melihat dan merasakan 

secara langsung proses yang terjadi di lapangan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh KMW berkoordinasi 

dengan fasilitator kelurahan di wilayah yang akan di 

ekspos dalam kegiatan ini. Wilayah yang diekspos 

bukan melulu wilayah yang dapat menjadi contoh 

baik, tapi juga wilayah yang memiliki berbagai 

hambatan untuk berkembang, sehingga dapat menjadi 

bahan pelajaran bagi semua orang. 

Poster 

Poster sebagai suatu bentuk dari media cetak 

bertujuan untuk mengisi berbagai kemungkinan 

dimana masyarakat sasaran belum terjangkau oleh 

berbagai media lainnya. Berbagai manfaat dari 

penyebaran poster ini adalah: 

• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil 

• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari 

bentuk media sosialisasi lainnya. 

• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan 

berlangsungnya suatu tahapan P2KP. 

Poster ini berbentuk selembar kertas dengan 

ukuran yang cukup besar (setengah atau satu halaman 

koran) yang berisi informasi awal kepada khalayak 

yang jelas-jelas menjadi sasaran program. 

Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat 

strategis di kelurahan yang menjadi tempat 

pelaksanaan P2KP untuk menjamin penyampaian 

maksimum dan penyimakan khalayak dari jumlah 

poster yang terbatas. Isinya cukup berupa slogan atau 

pesan pendek yang mudah diingat. Poster dibuat 

dengan pesan yang disesuaikan perkembangan dan 

tahapan proyek di lapangan. 

Ada 10 (sepuluh) macam poster yang telah dibuat 

desainnya pada saat persiapan P2KP-II ini. Setiap 

poster tersebut memiliki pesan yang berbeda dengan 

kegunaan dan waktu penyebaran yang berbeda pula. 

KMP selaku pengelola sosialisasi secara nasional 

dapat membuat poster tambahan untuk melengkapi 

yang sudah ada. 

Pesan dari poster yang sudah ada juga dapat 

disesuaikan atau diterjemahkan ke bahasa daerah 

sehingga lebih mudah diterima di masyarakat. Sesuai 

dengan publik sasaran yang ingin dicapai oleh poster 

tersebut, maka poster dapat ditempel di lokasi-lokasi 

strategis di kantor Kelurahan, kantor Kecamatan, 

sekolah-sekolah, tempat kumpul warga atau kantor 

BKM, lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (lapangan 

olah raga, stadion), di dalam bis angkutan umum 

(bekerjasama dengan supir yang bersangkutan), dan 

semua tempat yang memungkinkan. Sebaiknya pada 

satu tempat dapat dipasang 2 atau lebih poster yang 

sama. 

Untuk memenuhi keseluruh tempat yang 

memungkinkan maka disarankan untuk memproduksi 

sekurangnya 50 lembar poster (tiap macamnya) 

untuk setiap kelurahan yang dipasang di wilayah 

kelurahan sasaran serta sekurangnya 10 lembar di 

kantor kecamatan serta di berbagai kantor atau 

lembaga yang strategis. Pemasangan di tempattempat 

ini penting karena dari poster tersebut 

diharapkan sebagian unsur masyarakat hingga di 

tingkat kecamatan dapat membacanya. 

Produksi poster ini dikoordinasikan oleh KMP dan 

diusahakan proses produksinya dapat dilakukan ke 

masing-masing KMW. Proses produksi yang 

terdesentralisasi ini dapat meringkas biaya 

pengiriman ke seluruh wilayah sasaran, dan juga 

setiap KMW berkesempatan untuk merubah bahasa 

atau menambah pesan-pesan khusus yang khas 

sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. 

Buku Saku P2KP 

Buku juga merupakan bentuk media cetak yang 

praktis dan dapat berisi lebih banyak informasi. Buku 

ini dapat berupa panduan ringkas P2KP atau panduan 


15

khusus untuk masing-masing pelaku P2KP. 

Walaupun tidak banyak orang di wilayah P2KP 

yang senang membaca buku, namun kehadiran buku 

sangat diperlukan sebagai bahan acuan atau referensi 

yang padat informasi. Diusahakan untuk buku yang 

dibuat dapat berisi teks dan gambar ilustrasi yang 

sesuai dengan isi buku yang diterbitkan. 

Bentuk buku harus berisi informasi ringkas dan 

padat dengan bahasan yang mudah dicerna dan 

didukung visualisasi gambar. Isi yang disajikan 

mencakup mekanisme, tahapan proyek, dan 

pelestarian dana proyek. Buku ini berfungsi sebagai 

panduan bagi masyarakat yang menjadi sasaran 

langsung proyek. Buku ini disebarkan melalui kegiatan 

pelatihan, silaturahmi warga atau pada saat pertemuan 

rutin di tingkat masyarakat penerima bantuan. 

Selain dari Buku Saku Informasi Ringkas P2KP, 

Tim Sosialisasi di KMP dapat membuat berbagai buku 

lainnya untuk melancarkan proses sosialisasi ke 

berbagai publik sasaran yang ingin dijangkau, 

sehingga pelaksanaan P2KP dapat berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan. 

Produksi Buku Saku ini diperkirakan sekurangnya 

15.000 buku untuk dibagikan ke seluruh publik 

sasaran yang telah disebutkan diatas. 

News Letter (Buletin) 

Buletin P2KP merupakan suatu media informasi 

yang diharapkan berguna khususnya untuk para 

fasilitator dan kader masyarakat. Rubrikasi dalam 

buletin dibuat sedemikian rupa hingga mudah dicerna 

oleh para fasilitaor dan kader masyarakat yang terlibat 

P2KP ini. 

Nama buletin ini bisa apa saja hanya saja materi/ 

isinya lebih dikhususkan pada pengembangan 

fasilitator dan kader masyarakat. 

Manfaat dari buletin ini diantaranya adalah: 

• Menjadi sarana komunikasi dan belajar para 

fasilitator dan kader masyarakat di daerahnya dan 

didaerah lainnya. 

• Menjadi alat pertukaran informasi atau tips yang 

bermanfaat bagi pelaksanaan P2KP di lapangan. 

• Menjadi media yang mendukung proses 

transparansi dari pusat hingga ke daerah. 

• Merupakan ekstensi dari program training yang 

dilakukan bagi fasilitator dan kader masyarakat. 

Berbentuk majalah 8-16 halaman yang terbit 

berkala (2 bulan satu kali), isinya berupa 

perkembangan informasi proyek yang disajikan 

dengan bahasa populer dan ringkas yang didukung 

pula tampilan foto (gambar). Dicetak sebanyak 7500 

eksemplar perbulannya. 

Kalender 

Mengingat rentang waktu pelaksanaan proyek 

yang cukup panjang (3 tahun), kalender merupakan 

alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan pesan secara bertingkat sesuai 

perkembangan proyek. 

Misalnya dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satu 

lembaran dapat diinformasikan mengenai prosedur 

pembentukan KSM hingga di lembar terakhir 

diinformasikan mengenai kelestarian program. 

Keuntungan dari kalender ini akan selalu dipasang 

hingga masa waktunya habis, tiap hari dilihat, dan 

dalam jangka waktu tertentu selalu diganti dengan 

lembaran baru yang ada di belakangnya. 

Publik sasaran dari kalender ini terutama adalah 

konsultan di KMW, fasilitator kelurahan serta kader 

masyarakat, diperkirakan akan diproduksi 

sekurangnya 7500 set kalender. Tujuan utama dari 

kalender ini adalah agar seluruh pelaksana P2KP di 

lapangan memiliki semacam panduan waktu bersama 

dari setiap tahapan pekerjaan mereka. Dengan 

demikian proses yang berlangsung di masyarakat, 

secara nasional terjadi dalam waktu yang hampir 

bersamaan. 

Desain dan produksi kalender ini dapat dibuat oleh 

KMP dengan memperhitungkan waktu dari siklus dan 

rencana kegiatan di lapangan. 

Spanduk 

Spanduk bertujuan untuk mengisi berbagaii 

kemungkinan dimana masyarakat sasaran belum 

terjangkau oleh berbagai media lainnya. Beberapa 

manfaat dari penyebaran spanduk ini adalah: 

• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil 

• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari 

bentuk media sosialisasi lainnya. 

• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan 

berlangsungnya suatu tahapan P2KP. 

• Jika dipasang di lokasi yang sering dilalui banyak 

orang akan cukup bermanfaat dalam meningkatkan 

awareness masyarakat terhadap P2KP. 

Media ini berbentuk lembaran kain berukuran 

kurang lebih 1 x 6 meter yang berisi informasi kepada 

khalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program. 

Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis 


di kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan P2KP 

untuk menjamin penyampaian maksimum dan 

penyimakan khalayak dari jumlah spanduk yang 

terbatas. 

Produksi spanduk ini diserahkan ke masingmasing 

KMW dan proses penyebarannya dititipkan 

melalui fasilitator kelurahan dan atau kader 

masyarakat di BKM-BKM. Spanduk dapat dipasang 

di tempat-tempat strategis di kelurahan sasaran, 

jumlah per kelurahan adalah 2-3 spanduk di wilayah 

kelurahan dan 1 spanduk di seputar kantor 

kecamatan. Sesuai dengan jumlah kelurahan dan 

kecamatan sasaran maka dibutuhkan sekurangnya 

6000 spanduk satu kali produksi dengan sekurangnya 

8 macam desain/pesan yang jadwal pemasangannya 

sesuai dengan siklus P2KP. 

Brosur P2KP 

Untuk menjadi materi informasi yang paling 

ringkas, bagi lebih banyak publik sasaran maka perlu 

dibuat suatu brosur yang berisi tentang konsep P2KP. 

Brosur ini ditujukan ke seluruh publik sasaran yang 

diberikan pada setiap kesempatan. 

Diperkirakan akan diproduksi sekurangnya 30.000 

lembar brosur sesuai dengan desain yang telah dibuat 

tim persiapan P2KP-II. Brosur tersebut harus tersedia 

di kantor-kantor penyelenggara proyek (KMP, KMW, 

dsb) dan berbagai kantor pemerintah di daerah yang 

menjadi saaran P2KP 

Gambar Peraga/ Flip Chart (untuk 

Fasilitator Kelurahan) 

Perangkat peraga yang dapat dimanfaatkan 

fasilitator kelurahan untuk memudahkan tugasnya 

dalam mendiseminasikan tiap tahapan proyek 

kepada kelompok sasaran. Alat peraga ini dapat 

berupa lembar-lembar kain atau bahan parasut yang 

mudah digulung, ringan dan tahan air (mudah kering 

jika basah). 

Berisi gambar-gambar serta penjelasan mengenai 

P2KP dalam bahasa yang sederhana. Peragaan 

dengan flip chart ini bisa dilakukan pada sosialisasi 

awal dan pada setiap tahapan agar membuat ingatan 

masyarakat dapat lebih baik terhadap P2KP. 

Sebaiknya materi flipchart dibuat secara terpusat 

sebanyak 7500 set dan dibagikan pada saat pelatihan, 

dimulai dari pelatihan untuk para TOT hingga pelatihan 

fasilitator dan pelatihan kader masyarakat di berbagai 

daerah. Materi flip chart ini akan dibawa terus oleh 

fasilitator hingga seluruh masyarakat yang langsung 

terlibat dapat lebih mudah memberikan penjelasan 

ke kahalayak sasaran. 

Dari berbagai bentuk media dan metode yang 

disebutkan masih sangat terbuka kemungkinan untuk 

dilakukannya cara-cara lainnya dengan tujuan yang 

lebih baik. 

Asumsi pemanfaat media yang digunakan dalam 

panduan ini adalah: 

• Fasilitator Kelurahan ada sekitar 1000 orang 

• Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah sasaran 

sebanyak 2.227 

2.2.7 Penelitian Evaluasi 

Untuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan 

sosialisasi mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

perlu dilakukan penelitian evaluasi 

Desain penelitian yang digunakan dalam evaluasi 

adalah pre-test dan post-test design yang bertujuan 

untuk mengukur dampak nyata aktivitas sosialisasi 

yang dijalankan. Evaluasi ini akan dilakukan pada 

tiap tahapan (session), yaitu sebelum dan sesudah 

tahapan (session) kegiatan sosialisasi. 

2.2.8. Indikator Keberhasilan Sosialisasi 

Indikator keberhasilan program sosialisasi dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan 

Sosialisasi. 

2.3. Pelatihan 

Disamping proses sosialisasi, para pelaku P2KP 

juga harus dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan. 

Agar pelatihan ini pada gilirannya mampu 

menghasilkan pelaku-pelaku yang efektif, maka 

seluruh pelatihan yang dirancang untuk P2KP harus 

mampu menyentuh unsur manusianya sebagai 

sasaran perubahan. Model pelatihan yang diterapkan 

diharapkan pula mampu mentransformasi nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai basis perubahan prilaku 

kolektif. 

2.3.1 Tujuan 

Dengan demikian tujuan pelatihan dalam P2KP 

adalah : 

• Agar peserta memiliki pemahaman, kesadaran 


17

Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan Sosialisasi 

No. TUJUAN SOSIALISASI HASIL YANG DIHARAPKANB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tumbuhnya awareness 

pentingnya penanggulangan 

kemiskinan secara mandiri 

Diketahuinya informasi mengenai 

P2KP secara umum 

Adanya pengetahuan P2KP yang 

cukup di masyarakat sasaran 

langsung dan tumbuhnya 

partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan dan pengawasan 

proyek tersebut. 

Mengertinya masyarakat sasaran 

langsung mengenai langkahlangkah 

P2KP sebagai bagian 

dari pemberdayaan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. 

Tersebarnya prinsip-prinsip serta 

nilai-nilai P2KP sebagai bagian 

integral yang harus terus 

dilestarikan. 

Tumbuhnya kesadaran akan 

pentingnya transparansi dan 

kontrol sosial yang melekat pada 

keseluruhan P2KP serta programprogam 

lain yang sejenis. 

Meningkatnya awareness sebanyak 30% dari 

hasil pre-test 

Setidaknya 75% warga masyarakat dan 

pejabat pemerintahan mengetahui P2KP 

serta motto dan ikonnya 

Setidaknya 50% warga masyarakat dan 

pejabat pemerintahan mengetahui P2KP 

serta hasil-hasilnya dan munculnya minat 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

sejenis yang dilaksanakan di masyarakat 

setelah program berakhir. 

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaran 

mengetahui langkah-langkah P2KP sebagai 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan 

Meningkatnya awareness sebanyak 30% dari 

hasil pre-test 

Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaran 

menyadari pentingnya transparansi dan 

pengawasan dalam kegiatan P2KP yang 

sudah berjalan dan yang secara terus 

menerus akan dilakukan masyarakat. 

dan keyakinan yang baik bahwa perubahanperubahan 

mendasar terhadap sistem sosial, 

ekonomi, maupun kepemerintahan dimulai dengan 

perubahan perilaku individu-individunya. 

• Agar peserta pelatihan termotivasi sehingga mau 

dan mampu menerapkan serta mengembangkan 

pendekatan Values Based Training Program 

(VBTP) sebagai basis transformasi kapasitas yang 

menjadi tugas utamanya kepada orang-orang 

sekitar lingkungan kerjanya maupun kepada 

kelompok masyarakat yang didampinginya. 

2.3.2 Metode Pelatihan dan Proses Belajar 

Seluruh kegiatan pelatihan akan mengambil model 

"Values Based Training", yaitu model pelatihan yang 

metode penyampaiannya didasarkan pada upaya 

transformasi nilai-nilai utama (kemanusiaan) yang 

bersifat universal dan diyakini sebagai inti bagi 

terjadinya perubahan perilaku / sikap dari seseorang. 

Model ini berangkat dari pemikiran bahwa seseorang 

sebagai sebuah individu diyakini merupakan 

komponen dasar terjadinya perubahan perilaku kolektif 

di masyarakat. 

Dengan demikian, maka metode dan proses 

belajarpun dipilih, sebagai berikut: 

Metode pelatihan, dilakukan dengan suatu 

proses pendidikan orang dewasa (andragogi), di mana 

peserta dan fasilitator pelatihan (trainer) merupakan 

mitra/rekan belajar yang secara partisipatif bersamasama 

menggali pengalaman-pengalaman secara 

terstruktur yang kemudian disintesiskan bersama 

untuk mendapatkan nilai-nilai baru yang ingin 

diterapkan. 

Proses belajar, sejalan dengan metode yang 

dipilih, maka proses pembelajaran pun dilakukan 

melalui diskusi kelompok terarah (focus group 

discusion), tukar pengalaman (sharing), bermain peran 

(roleplay), metaplan, praktik lapangan, maupun tuto- 


ial. Pada akhir setiap sesi para peserta akan diberi 

pencerahan yang disampaikan oleh fasilitator 

pelatihan, maupun narasumber ahli. 

2.3.3 Pendekatan Pelatihan 

Pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam 

rangka mencapai tujuan terjadinya "Perubahan Prilaku 

Kolektif" dari berbagai pihak (stakeholders) dalam 

berinteraksi di masyarakat, terutama dalam 

menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada, 

dengan dilandasi komitmen yang kuat terhadap nilainilai 

kemanusiaan pada dasarnya dapat diuraikan 

melalui bagan 2.2.Pendekatan Pelatihan P2KP. 

Prosesnya dimulai dengan memotivasi peserta 

untuk mau melakukan perubahan perilaku masingmasing 

berdasarkan nilai-nilai yang diyakini atau 

dipercaya akan lebih baik, menjamin situasi 

perubahan yang diharapkan. Dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan didalam sistem kepribadiannya 

tersebut, diharapkan akan terjadi kebiasaankebiasaan 

baru bermasyarakat yang kemudian 

melembaga dan disepakati sebagai acuan dalam 

berinteraksi. Inilah yang kelak menjadi 'Sistem Sosial' 

yang baru. 

BAGAN 2.1 METODE PENDIDIKAN ORANG DEWASA 

PENGGALIAN 

PENGALAMAN 

PESERTA 

APLIKASI 

NILAI/PRINSIP 

BARU 

ANALISIS 

PENGALAMAN 

SINTESA 

NILAI/PRINSIP 

BARU 

2.2.4 Strategi Dasar 

Pelatihan pada semua tataran dalam P2KP 

sesungguhnya dilakukan di dalam kerangka 

membangun gerakan masyarakat, melalui perubahan 

perilaku kolektif dalam penanggulangan kemiskinan, 

yang strategi dasarnya dilakukan dengan cara : 

• Membangun kesadaran kritis semua pihak 

(masyarakat dan perangkat pemerintah) bahwa 

sesungguhnya setiap orang mampu dan berdaya 

untuk melakukan perubahan-perubahan penting 

dalam menanggulangi kemiskinan, yang dimulai 

dari dirinya sendiri. 

BAGAN 2.2 PENDEKATAN PELATIHAN P2KP 

Nilai-nilai dan 

Prinsip-prinsip 

Kemanusiaan 

Motivasi menuju 

Situasi yang lebih 

baik 

SISTEM SOSIAL 

(Disepakati sebagai 

acuan dalam 

berinteraksi) 

SITUASI 

PERUBAHAN YANG 

DIHARAPKAN 

Situasi yang 

dipercaya lebih baik 

Proses 

pelembagaan di 

masyarakat 

Norma, Nilai, 

Aturan main 

Kebiasaan baru 

bermasyarakat 

SISTEM 

KEPRIBADIAN 

(Perilaku Positif) 

MEMBANGUN INSTITUSI MASYARAKAT 

Terjadinya Perubahan Perilaku Kolektif 


19

BAGAN 2.3 RANGKAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DI P2KP 

• Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

lembaga-lembaga yang ada di sekitar masyarakat 

miskin menjadi jaringan kelompok-kelompok 

peduli yang berpartisipasi dalam penanggulangan 

kemiskinan di wilayahnya. 

2.2.5 Strategi Operasional 

Secara operasional pelatihan akan dilakukan 

dengan; (a) pembelajaran secara tatap muka melalui 

kegiatan lokakarya orientasi dan pelatihan-pelatihan, 

(b) pembelajaran mandiri atau tanpa tatap muka, 

(c) Pembentukan tim pelatih inti. 

a) Pembelajaran secara tatap muka 

diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan: 

• Lokakarya Orientasi P2KP untuk berbagai 

pihak yang terlibat, terutama untuk sasaran 

peserta yang termasuk kategori kelompok 

strategis lini atas, seperti: para aparat 

pemerintah di tingkat pusat/nasional, propinsi, 

maupun kabupaten/kota, perguruan tinggi, 

LSM, dan kalangan media massa. 

• Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku 

(penyelenggara) P2KP, terutama untuk sasaran 

peserta yang termasuk kategori kelompok 

strategis penyelenggara langsung, seperti: KMP, 

KMW, Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM, 

UPK, UPPK, dan KSM. 

Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku (kelompok 

penyelenggara) P2KP akan dilaksanakan dengan 

2 (dua) cara, yaitu : 

• Pelatihan Dasar (pra-tugas); pelatihan ini 

diberikan kepada peserta (kelompok 


penyelenggara) sebelum melaksanakan tugastugasnya 

agar memahami betul lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya, menguasai 

mekanisme kerjanya, dan memiliki 

kemampuan teknis maupun manajemen 

sederhana untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

• Pelatihan Lanjutan (semasa tugas); pelatihan 

ini diberikan kepada peserta (kelompok 

penyelenggara) semasa kerjanya sebagai 

pelatihan lanjutan untuk peningkatan 

kemampuan teknis memfasilitasi kegiatan dan 

melakukan kegiatan pengembangan 

masyarakat. 

b) Pembelajaran Mandiri (tanpa tatap muka) 

Diselenggarakan melalui penyediaan berbagai 

buku panduan/petunjuk praktis yang dapat dipakai 

berbagai pihak sebagai media 'belajar mandiri'; 

mulai dari kelompok strategis lini atas, pelaku 

langsung, masyarakat luas, kelompok masyarakat 

sasaran, kelompok peduli, dsb. 

c) Pembentukan Tim Pelatih Inti. 

Untuk mencapai sasaran strategi pelatihan P2KP 

maka akan dibentuk Tim Pelatih Inti. PMU/Pimpro 

menunjuk KMP untuk bertanggung jawab 

melakukan identifikasi kebutuhan pelatih inti 

sekaligus melakukan seleksi atau rekrutmen. 

Pelatih inti atau master of training dapat direkrut 

dari unsur KMW maupun pihak-pihak lainnya yang 

mempunyai kompetensi sebagai pelatih, termasuk 

dari pemerintah, perguruan tinggi, LSM atau unsur 

lainnya yang mempunyai pengalaman cukup di 

bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat. Tim 

Pelatih inti ini setelah direkrut akan mendapatkan 

pelatihan (training of trainers), selanjutnya akan 

memberikan pelatihan-pelatihan pra-tugas kepada 

fasilitator kelurahan dan tenaga ahli lainnya dari 

konsultan menejemen wilayah (KMW). 

Kebutuhan tim pelatih inti adalah sekitar 52 orang. 

Penempatan tugas anggota Tim Pelatih Inti (TPI) ini 

nantinya dapat ditempatkan sebagai tenaga pelatih 

dari KMP yang ada di Kantor Wilayah atau tenaga 

pelatih KMW, sedangkan yang berasal dari unsur luar 

menjadi pelatih secara paruh waktu. Bila dibutuhkan, 

untuk melengkapi kebutuhan pelatih, KMW juga dapat 

merekrut tenaga tim pelatih inti di tingkat KMW. 

2.4 Daftar Kegiatan Pengembangan 

Kapasitas - P2KP 

Daftar kegiatan dengan ancar-ancar waktu kapan 

dilakukan dan durasi yang dibutuhkan dapat dilihat 

pada tabel 2.3.Daftar Kegiatan Pengembangan 

Kapasitas Pelaku P2KP. 


21

Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP 

No. 

Waktu 

Kegiatan 

Pengembangan 

Kapasitas 

Peserta 

Frekuensi/ 

Tempat 

Lamanya 

Penyelenggara 

1 

Bulan 1 tahap 

persiapan 

Lokakarya Orientasi Pusat 

(LOP) - tentang P2KP 

40 orang (Sekr P2KP, 

Staf Proyek & Tim 

KMP) 

1x di Jakarta 

1 hari 

PMU 

2 

Bulan 1 tahap 

persiapan 

Lokakarya Orientasi Pusat 

(LOP) - Staf Ditjen Perkim 

sebagai Executing Agency 


30 peserta, eselon 3 

dan 4 serta staf 

fungsional Ditjen 

Perkim 

1x di Jakarta 

1 hari 

PMU 

3 

Bulan 2 tahap 

persiapan 

Lokakarya Orientasi 

Nasional (LON) 

60 (Staf Dirjen 

Perkim, Gubernur, 

Bappeda Prop & 

DPRD Prop ) 

1x di Jakarta 

1 hari 

PMU 

4 

Bulan 2 tahap 

persiapan 

Pelatihan Siklus Proyek 

25 Staf Proyek & 

Tim KMP 

1x di Jakarta 

3 hari 

PMU 

Bulan 3 tahap 

persiapan 

Pelatihan Siklus Proyek 

75 Staf KMW 

1x di Jakarta 

3 hari 

KMP 

5 

Bulan 3 tahap 

persiapan 

Training of Trainer (TOT) 

untuk staf proyek, KMP, 

KMW, atau peserta 

tertentu yang dilatih 

menjadi Tim Pelatih Inti. 

30 Pelatih (Tim 

Pelatih Inti) 

1x di Jakarta 

6 hari 

PMU dibantu Tim 

Pers. P2KP 

6 

Bulan 5 tahap 

persiapan 

Pelatihan Dasar (Basic 

training) 

Fasilitator 

1x di Propinsi 

3 minggu 

KMW atau Training 

Provider 

Pelatihan Lanjutan 

30 - 100 peserta 

(Walikota, Bappeda, 

2 orang Anggota 

DPRD) 


2 minggu 

Waktu yang tepat 

akan ditetapkan 

kemudian 

7 

Bulan 4 tahap 

persiapan 


Propinsi (LO-Prop) 

50 peserta dari 

stakeholders Lokal 


1 hari 


8 

Bulan 5 tahap 

persiapan 

Diskusi Kelompok 

Strategis, yang 

diprioritaskan untuk 


Daerah (LOD) 

50 Peserta. Staf 

Pemda, Dinas, 

Camat & Pjok 

1x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

KMW 

9 

Bulan 5 tahap 

persiapan 


Daerah (Kota / Kabupaten) 

Lurah / Kades / 

Tokoh2 Masyarakat 

1x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

Bappeda Kota / 

Kabupaten 

10 

Bulan 6 tahap 

persiapan 


Kecamatan (LOKec) 

30 orang, Staf dari 

Dinas/Instansi di 

Kota / Kabupaten 

1x di Kecamatan 

1 hari 

Camat 

11 

Pelatihan Dasar untuk 

Dinas/Instansi di Kota / 

Kabupaten 

200 orang 

1x di Kota / 

Kabupaten 

3 hari 

Bappeda Kota / 

Kabupaten. 

Pelaksana: KMW 

atau Training 

Provider 

12 

Bulan 1 fasilitator 

mobilisasi 

Rembug Warga & Event 

Sosial untuk Diseminasi 

40 orang 

1x di Kelurahan 

1 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

13 


mobilisasi 

Pemilihan Kader 

Masyarakat 


5x di lingkup RW 

per Kelurahan 

5 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

14 


mobilisasi 

Pelatihan Dasar 


1x di tiap 

Kecamatan 

3 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 


5 hari 

Waktu akan ditetapkan 

kemudian oleh 



Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP 

No. Waktu Kegiatan 

Pengembangan 

Kapasitas 

Peserta 

Frekuensi/ 

Tempat 

Lamanya 

Penyelenggara 

15 


mobilisasi 

Pelatihan Praktek untuk 

FGD 



½ hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

16 


mobilisasi 


Informasi dan 

komunikasi/Infokom 



1 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

17 


mobilisasi 





1 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

18 

Idem dan setiap 3 

bulan 

FGD untuk masalahmasalah 

strategis dan 

berbagi pengalaman 


setiap 3 Bulan di 

Kecamatan 

1 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

19 


mobilisasi 

FGD untuk Refleksi 

Kemiskinan 

40 orang 

1x di Lingkup 

RW 

1 hari 

KMW / Tim 

Fasilitator 

20 


mobilisasi 

Rembug Warga untuk 

memilih anggota Tim 

Survey Swadaya 

200 orang 

1x di Tingkat 

Kelurahan 

1 hari 


21 


mobilisasi 

Pelatihan Praktek tentang 

Metode Survey Swadaya 

Tim Survey Swadaya 

1x di kelurahan 

1 hari 


22 


mobilisasi 


(Community Self Survey) 

Masyarakat Luas 


5 hari 


23 

Bulan 4-5 fasilitator 

mobilisasi 

FGD Pembentukan 

Kelembagaan Masyarakat 

(BKM) 

40 orang 

1x di tiap RW 

1 hari 


24 


mobilisasi 

Rembug Warga untuk 

mendiskusikan hasil 

pemetaan dan P2KP 

200 orang 


2 hari 


25 


mobilisasi 

Pembentukan BKM dan 

pemilihan pemimpin 

masyarakat/anggota BKM 

200 orang 


1 hari 


26 


mobilisasi 


3 peserta per BKM 

1x di Kota/Kab, 

tiap 3 Bulan di 

Kelurahan 

2 hari 

KMW 

FGD tentang masalah 

strategis, termasuk 

perencanaan partisipatif 

Anggota BKM, 

Anggota KSM 

1 x di Kota/Kab. 

1 hari 




3 hari 


Provider 

Pelatihan Pengenalan 

untuk Pinjaman bergulir 

Anggota BKM 

1 hari 


Provider 

27 


mobilisasi 

Pelatihan Dasar Pinjaman 

Bergulir 

2 peserta per UPK 

1x di Kota/Kab. 

5 hari 


Provider 

Pelatihan Lanjutan untuk 

Manajemen Pengelolaan 

Keuangan dan sistem 

Akuntansi 


5 hari 


Provider 

28 


mobilisasi 


Anggota KSM 

1x di kecamatan 

2 hari 

KMW 

Pelatihan Praktek di 

Kelompok (KSM) 

setiap 2 bulan 

1 hari 


29 

Bulan 11/ 12 

setelah fasilitator 

mobilisasi 

Pelatihan untuk Evaluasi 

Partisipatif 

Independent monitor 

and evaluator 


3 hari 

KMW 


23

Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP 

No. Waktu Kegiatan 

Pengembangan 

Kapasitas 

Peserta 

Frekuensi/ 

Tempat 

Lamanya 

Penyelenggara 

30 


mobilisasi 

Pelatihan Kewirausahaan 

Keluarga miskin & 

Anggota KSM 


2 hari 


31 


mobilisasi 

Pelatihan Praktek 

(coaching) tentang Cara 

Menyusun Proposal 

Anggota KSM 


1 hari 


32 

Bulan 8-9 setelah 

fasilitator 

mobilisasi 

Lokakarya tentang Peran 

dan Fungsi Forum atau 

Asosiasi BKM di tingkat 

Kota 

Anggota BKM dan 

Stakeholders 

1x di Kota / 

Kabupaten 

2 hari 

KMW 

33 


mobilisasi 

Pelatihan tentang 

mengelola jaringan Kerja 

Anggota Forum BKM 

1x di Kota / 

Kabupaten 

2 hari 

KMW 

34 

Bulan 10-11 setelah 

fasilitator 

mobilisasi 

Pelatihan PAKET untuk 

Pemda dan stakeholders 

di kota sasaran P2KP 

Staf Pemda dan 

Stakeholders kota 

sasaran P2KP 

1x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

KMW 

35 


mobilisasi 

Pelatihan tentang PAKET 

(konsep & mekanisme) 

Tim Inti dari Pemda 

dan Komite PAKET 

1x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

KMW 

36 

Bulan 13 setelah 

fasilitator 

mobilisasi 



Staf dan dinas/ 

instansi Pemda 

1x di Kota / 

Kabupaten 

3 hari 

KMW 

37 

Mulai bulan 10 


mobilisasi & 

berkelanjutan tiap 

3/6 bln sekali 

Diskusi (review) di tingkat 

kota/kab tentang 

kemajuan P2KP dengan 

strategic stakeholders 

Lokal stakeholders 

1x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

KMW 

38 

Tentatif sesuai 

kebutuhan 

Pelatihan Lanjutan sesuai 

kebutuhan; 3 paket untuk 

masing-masing (diluar 

pelatihan yang telah ditetapkan 

sebelumnya) 

BKM, UPK, KSM, 

Kader Masyarakat & 

Fasilitator 

1x per paket di 

Kecamatan / 

Kota/Kab 

3 hari per 

paket 

pelatihan 

KMW 

39 


kebutuhan 

Pelatihan mengelola dan 

resolusi konflik 

Tim inti Pemda, & 

BKM 

2 x di Kota / 

Kabupaten 

1 hari 

KMW 

40 


kebutuhan 

Pelatihan mengelola dan 

resolusi konflik 

Fasilitator & Kader 

Masyarakat 

1 x per kota / 

kabupaten 

1 hari 

KMW 


2.5 Hubungan antara Daur Proyek P2KP dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas 

Pelaku P2KP (Pelatihan dan Sosialisasi) 

Hubungan antara daur kegiatan proyek dan proses kegiatan pengembangan kapasitas pelaku P2KP dapat 

dilihat secara lengkap pada tabel 2.4.Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas 

Pelaku. 

Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku 

NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 

DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

A. Persiapan Proyek P2KP oleh Pemerintah 

1 

Penyamaan Persepsi 

Tingkat Executing 

Agency/ Pelaksana 

Proyek 

Des 2002 - 

Mei 2003 

1. Lokakarya P2KP 

bagi Intern Ditjen 

Perkim Dept. 

Kimpraswil 

2. Lokakarya orientasi 

P2KP tingkat Pusat 

bagi PMU, Tim 

Koord. P2KP pusat 

& proyek 

Tanggungjawab 

executing agency 

dengan penyiapan 

materi & fasilitator 

oleh Konsultan 

2 

Pencanangan 

(launching) 

pelaksanaan P2KP 

Juni 2003 

1. Penawaran berita 

(news pitching) 

mengenai 

peluncuran 

2. Website mulai online 

Persiapan P2KP 

PMU melaksanakan 

penawaran berita, 

website dan peluncuran 

3 

Rekruitmen/ 

Pengadaan, Training 

dan Mobilisasi 

Konsultan(KMP & 

KMW ) 

Jan - Maret 

2003 

1. Training siklus 

proyek P2KP bagi 

KMP 



seluruh KMW 



Tim pelatih inti 

1. Penyebarluasan 

melalui media 

massa untuk 

pengadaan dan 

informasi mobilisasi. 

2. Pemantauan media 

dimulai 

3. Memilih advertising 

agency 

4. Riset pre-test 

mengenai 

pengetahuan 

stakeholders di 13 

kota dan memilih 

biro riset yang akan 

melakukan riset 

evaluasi 

• PMU/Pimpro 

tanggungjawab 

pengadaan KMP & 

KMW 

• Booklet, Panduan 

Umum, folder, buku 

saku dicetak 

• Konsultan persiapan 

P2KP memfasilitasi 

modul & proses 

training 

• Tim Pelatih inti 

direkrut KMP dan 

akan menangani 

pelatihan dasar & 

kepemimpinan 

4 

Penyiapan & 

penyamaan persepsi 

P2KP bagi 

stakeholders di 

tingkat nasional, 

propinsi, kota dan 

kecamatan 

Juli - Agustus 

2003 

1. Pelatihan Dasar 

(kepemimpinan, 

sosialisasi, siklus 

proyek, dokumentasi 

dan TOT), 

2. Pelatihan lanjutan 

mengenai 

- Kepemimpinan 

- Manajemen 

organisasi nonprofit 

- Perencanaan 

Partisipatif 

- Community 

Development 

1. Radio Talk Show 

mengenai peranan 

strategis pemerintah 

dalam 

penanggulangan 

kemiskinan 

2. Lokakarya Orientasi 

P2KP Tingkat 

Nasional 

3. Lokakarya orientasi 

P2KP Tingkat Prop. 


P2KP Tingkat Kota/ 

Kab. 


P2KP Tingkat Kec. 

6. Pers release rekrutmen 

fasilitator P2KP 

& informasi proyek 

di media lokal & 

nasional 

7. Sebelum lokakarya 

tingkat kecamatan, 

diadakan silaturahmi 

informal seluruh 

stakeholders 

kecamatan. 

• Pengadaan serta 

pelatihan fasilitator 

dibawah kontrak 

KMW, yang dibantu 

Tenaga Pelatih Inti 

• Lokakarya 

tanggungjawab 

pemerintah di 

masing-masing 

tataran, dengan 

difasilitasi oleh 

Konsultan 

• Booklet, Panduan 

Umum, Folder 

dibagikan ke peserta 

• Fasilitator sudah 

mobilisasi sebelum 

lokakarya 

kecamatan 


25

Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku 

NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 



PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 

1 

Rembug Warga 

Kesiapan Masyarakat 

Kelurahan dan 

Pengusulan Kader 

Masyarakat 

Bulan ke-1 

Fasilitator 

dimobilisasi 

dilapangan 

Setelah rembug warga 

kesiapan masyarakat, 

maka kader-kader 

masyarakat yang 

diusulkan & disetujui 

KMW mengikuti: 


sertaPelatihan lanjutan 

bagi Kader 

Masyarakat:- 

Kepemimpinan- 

Manajemen organisasi 

non-profit- 

Prencanaan 

Partisipatif- 

Community 

Development 

Sebelum, pada saat dan 

setelah rembug warga, 

dilakukan kegiatan: 

1. Pre-recorded radio talk 

show mengenai bagaimana 

fasilitator bekerja 

sama dengan 

masyarakat 

2. Iklan Layanan 

Masyarakat, radio, TV & 

koran: 

MENANGGULANGI 

KEMISKINAN SECARA 

MANDIRI 

3. Orientasi & pemasaran 

sosial (silaturrahmi 

informal stakeholders 

tingkat kelurahan) 

4. Fasilitator mengenalkan 

P2KP ke stakeholder 

kelurahan 

5. Post-test 1: kesadaran 

stakeholders tingkat 

kelurahan 

• Kalendar 2 tahun 

didistribusikan ke 

fasilitator/ KMW· 

Penyebarluasan 

booklet, komik: 

"Menangani masalah 

dan membuat 

rencana bersama"· 

Spanduk tentang 

susbtansi/isi P2KP 

dalam bahasa 

daerah 

· Pelatihan kader 

masyarakat 

difasilitasi KMW, 

Tim Fasilitator & tim 

pelatih inti 

· Peningkatan target 

20% dari hasil pretest 

2 

Focused Group 

Discussion (FGD) 

Refleksi Kemiskinan 

Bulan ke-2 

fasilitator 

dimobilisasi di 

lapangan & 

berlangsung 

berkala yang 

dikoordinir 

kader & BKM 

1. Pelatihan praktek 

FGD utk Kader 

Masyarakat 

sebelum 

pelaksanaan FGD 

refleksi kemiskinan 


untuk informasi dan 

komunikasi 

(Infokom) 

3. FGD masalah 

strategis & berbagi 

pengalaman (3 bln 

sekali) 

1. FGD mengenai isyu-isyu 

kemiskinan dengan 

masyarakat kelurahan di 

berbagai tingkatan (RT, 

RW, dusun, desa/ 

kelurahan) 

2. Pemasyarakatan awal 

dan pemasaran sosial 

hasil-hasil FGD refleksi 

kemiskinan dan P2KP ke 

seluruh masyarakat 

· Praktek Lapangan 

pelatihan dilakukan 

Fasilitator Senior di 

tingkat Kelurahan 

· Adlips di radio lokal 

sebelum & selama 

kegiatan selalu 

beriringan dengan 

langkah-langkah 

proyek 

3 

Pemetaan Kemiskinan 

Secara Swadaya 

(Community Self 

Survey) 

Bulan ke-3 

fasilitator 


lapangan & 

berlangsung 

rutin/berkala 

dikoordinir BKM 

serta kader 

Pelatihan Praktis 


(participatory 

assessment) bagi tim 

pemetaan swadaya 

dan kader masyarakat 

1. Talk show di radio lokal 

dengan pemuka 

pendapat atau kader 

masyarakat mengenai 

peran & pentingnya 

penilaian partisipatif 

2. Iklan Layanan 

Masyarakat Radio : 

BAHU MEMBAHU 

MENANGGULANGI 

KEMISKINAN 

· Praktek Lapangan 

Pelatihan 

diselenggarakan 

oleh Fasilitator 

Senior di tingkat 

Kelurahan 

· Petunjuk teknis & 

format pelatihan 

dibagikan ke peserta 

4 

Memampukan atau 

Membentuk Baru 


Warga sebagai Badan 

Keswadayaan 

Masyarakat (BKM) 

Bulan ke-4 

sampai ke-5 

fasilitator 


lapangan & 

pemilihan pengurus 

serta 

anggota BKM 

berlangsung 

tiap tahun 

Setelah terbentuk 

BKM, mengikuti 

Pelatihan Dasar untuk 

BKM dan Pelatihan 

lanjutan mengenai :- 

Kepemimpinan- 

Manajemen organisasi 

non-profit- 

Perencanaan 

Partisipatif 

1. Serangkaian FGD 

merumuskan kebutuhan 


warga pelaksana P2KP 

2. FGD Kepemimpinan 

Masyarakat berbasis 

nilai kemanusiaan 

3. Serangkaian rembug 

warga mengukuhkan 

atau membentuk BKM 

· Penyebarluasan 

Poster & Buklet: 

INSTITUSI 

MASYARAKAT· 

Penyebarluasan 

booklet, komik dan 

poster tentang: 

"Mengapa dan 

Bagaimana BKM 

dibentuk serta 

dikelola" 

· Pelatihan lanjutan 

waktu ditentukan 

kemudian 

Buku Pegangan 

BKM dan UPK 

dibagikan 



NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 



PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 

5 

Perencanaan 

Partisipatif Untuk 

Menyusun PJM dan 

Rencana Tahunan 

Pronangkis 

Bulan ke-6 

sampai ke-7 

fasilitator 


lapangan & 

berlangsung 

berkala/rutin 

dikoordinir oleh 

BKM serta 

kader 

1. Pelatihan Praktis 

(coaching) Perencanaan 

Partisipatif 

yang diikuti oleh 

BKM, kader dan tim 

pemetaan 

2. Pelatihan pengenalan 

kredit mikro 

3. Pengelola UPK 

mengikuti: 

- Pelatihan Dasar 

kredit mikro 

- Pelatihan lanjutan 

tentang manajemen 

organisasi dan 

sistem akuntansi 

4. Pelatihan dasar 

siklus proyek P2KP 

bagi aparat pemda, 

termasuk dinas/ 

instansi setempat 

1. Rembug-rembug warga 

tingkat RT, RW, dusun 

dan kelurahan untuk 

menyusun Pronangkis. 

2. Lokakarya perencanaan 

partisipatif tingkat 

kecamatan untuk 

keterpaduan Pronangkis 

3. Penyebarluasan PJM 

dan Rencana Tahunan 

Pronangkis Masyarakat 

ke seluruh masyarakat, 

pemerintah dan 

kelompok peduli lokal 

4. Konsultansi Pronangkis 

dengan pemerintah 

daerah, termasuk dinas/ 

instansi setempat untuk 

memadukan program 

masyarakat dengan 

program pemerintah 

• Praktek Lapangan 

Pelatihan di - 

selenggarakan oleh 

Fasilitator Senior di 

tingkat Kelurahan 

• Penyebaran komik, 

booklet dan poster 

mengenai "Mengapa 

dan Bagaimana dan 

untuk apa Pronangkis 

disusun 

masyarakat" 

• Adlips & Talk show 

Pronangkis serta 

program Pemda 

berbasis kebutuhan 

mayarakat 

6 

Pemampuan dan/atau 

Pembentukan 

Kelompok-Kelompok 

Masyarakat (KSM- 

KSM) 

Proses awal 

"dirintis" 

setelah 

pemetaan 

swadaya, yaitu 

teridentifikasinya 

masyarakat 

sasaran.Secara 

formal 

dilakukan di 

Bulan ke-8 

setelah 

fasilitator 

mobilisasi di 

lapangan & 

berlangsung 

berkelanjutan 

dikoordinir BKM 

& kader 

Masyarakat 


(coaching) tentang 

dinamika kelompok 

bagi BKM & kader 

2. Pelatihan Dasar 

dan Praktek 

Pelatihan dalam 

kelompok bagi 

pengurus dan 

anggota KSM 

1. FGD Dinamika 

Kelompok di tingkat 

kelompok masyarakat 

sasaran dan lainnya. 

2. FGD tentang kebutuhan 

dari peminjam (KSM), 

manfaat dan kerugian 

serta persyaratan dan 

kondisi 

• Adlips mengenai 

KSM 

• Buku Pegangan 

KSM dibagikan 


27


NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 



PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

C. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana BLM 

1 

Pencairan Dana 

BLM Tahap I 

sebesar 20% 

untuk kegiatan 

kolektif 

Bulan ke-7 sampai ke- 

8 setelah fasilitator 


lapangan 

1. Adlips di Radio Lokal mengenai 

bagaimana komunitas 

membangun kampungnya 

2. Press release informasi 

pencairan dana BLM ke BKM & 

ajakan pemantauan penggunaan 

dana maupun kegiatannya 

2 

Proses 

penyusunan 

usulan kegiatan 

oleh KSM sesuai 

hasil PJM dan 

rencana tahunan 

Pronangkis 

Proses awal "dirintis" 

setelah Pronangkis 

dapat disusun, yaitu 

teridentifikasinya 

prioritas kegiatan 

secara formal 

dilakukan mulai bulan 

ke-8 setelah fasilitator 

mobilisasi & berlangsung 

kontinyu 

dikoordinir BKM & 

kader 

1. Pelatihan Praktis 

(coaching) 

tentang 

bagaimana cara 

membuat 

proposal yang 

baik bagi 

pengurus dan 

anggota KSM. 

2. Pelatihan dasar 

Entrepreneurship 

bagi keluarga 

miskin dan 

anggota KSM 

1. Pre-recorded Radio Talk Show 

tentang bagaimana KSM 

menyusun proposal kegiatan 

sesuai PJM dan rencana 

tahunan Pronangkis 

2. Lokakarya: Menggunakan 

internet dan mencari informasi 

untuk kab/kota yang memiliki 

akses internet 

Hand book, Komik & 

Kalender, disebarkan 

3 

Analisa 

kelayakan usulan 

KSM oleh UPK, 

baik kelayakan 

keuangan, teknis, 

dan lingkungan 

Mulai Bulan ke-10 atau 


mobilisasi di lapangan 

& berlangsung 

berkelanjutan oleh 

UPK difasilitasi BKM 

& kader 

Pelatihan Praktis 

(coaching) tentang 

bagaimana cara 

menilai kelayakan 

proposal sesuai 

standard bagi 

pengelola UPK dan 

pengurus BKM. 

1. Verifikasi UPK dengan anggotaanggota 

KSM untuk menggali 

informasi detail dan obyektif 

dari anggota/ masyarakat 

tentang usulan yang diajukan 

2. Penyebarluasan Usulan/ Sub 

proyek KSM yang dinilai layak 

oleh UPK 


mendampingi UPK 

dalam proses coaching 

penilaian kelayakan 

proposal 

4 

Penetapan 

Prioritas Usulan 

Kegiatan KSM 

oleh Rapat 

Anggota BKM 




& berlangsung 


BKM difasilitasi kader 

1. Penyebarluasan hasil rapat 

prioritas BKM, termasuk KSM- 

KSM yang diprioritaskan 

usulannya ke seluruh lapisan 

masyarakat dan pihak terkait 

lainnya 

2. Adlips Radio di Lokal mengenai 

bagaimana masyarakat 

memantau dana serta kegiatan 

P2KP dikampung dan 

kelurahannya 

5 

Penyaluran Dana 

BLM ke KSM- 

KSM dan/atau 

masyarakat 

sasaran melalui 

BKM 




& berlangsung 


UPK/ BKM dengan 

difasilitasi oleh kader 

Pelatihan metode 

monitoring dan 

evaluasi Partisipatif 

bagi kelompok 

pemantau 

independen 

1. Adlips, Iklan Layanan 

Masyarakat, dan lain-lain 

tentang sudah disalurkannya 

dana BLM ke rekening masingmasing 

BKM 

2. Penyebarluasan daftar KSM 

dan masyarakat penerima 

dana, sifat bantuan (hibah/ 

pinjam), jenis kegiatan, alamat 

dan lain-lain oleh BKM/UPK 

3. Adlips Radio di Lokal mengenai 

bagaimana masyarakat 

memantau dana serta kegiatan 

P2KP di wilayahnya 

Pelatihan oleh KMW 

untuk tingkat kota 

6 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Penanggulangan 

Kemiskinan oleh 

Masyarakat 

dengan 

memanfaatkan 

akses dana BLM 


Mulai Bulan ke-12 



& berlangsung 


KSM/ UPK/ BKM 

1. Press release kemajuan proyek 

ke media lokal 

2. Kunjungan lokasi bagi wartawan 

3. Penyebarluasan perkembangan 

kegiatan ke seluruh masyarakat 

4. Penyebarluasan poster dan 

spanduk tentang transparansi, 

akuntabilitas dan kemandirian 



NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 



PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

D. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana PAKET 

1 

Pembangunan 

Forum antar BKM 

Rintisan dapat dimulai 

pada bulan keenam 


dimobilisasi atau 

setelah semua BKM 

terbentuk 


mengelola jaringan 

Kerja bagi anggota 

Forum BKM 

1. Lokakarya tentang Peran dan 

Fungsi Forum antar BKM di 

tingkat Kota/ Kab. 

2. Penyebarluasan hasil rapat 

pembentukan Forum antar BKM 

maupun keputusan-keputusan 

Rapat forum antar BKM 

Buku Pegangan 

Pelaku Forum antar 

BKM dibagikan 

2 

Seleksi dan 

Penetapan Kota/ 

Kabupaten 

peserta atau 

partisipan PAKET 

Dapat dimulai pada 

bulan ke 10 s/d ke 11 


dimobilisasi 


visi, misi, tujuan 

dan substansi 

PAKET untuk 

Pemda dan 

stakeholders di 

lokasi kota sasaran 


1. Diseminasi PAKET dan kriterianya 

ke pemda dan stakeholder 

lokasi sasaran P2KP 

2. Press release mengenai PAKET 

di media nasional & lokal 

3. Penyebarluasan kota/kab. 

terpilih sebagai lokasi PAKET di 

TV dan media lokal 

Keputusan penetapan 

lokasi PAKET oleh 

PMU dan Tim 

Koordinasi P2KP 

nasional yang 

difasilitasi KMP 

3 

Pembentukan 

Komite PAKET di 

kota peserta 

PAKET 


bulan ke 12 setelah 

fasilitator dimobilisasi 


PAKET (konsep & 

mekanisme) bagi 

tim inti Pemda dan 

Komite PAKET 

1. FGD di tingkat kota mengenai 

kemiskinan 

2. Radio Talk Show dengan 

kelompok strategis mengenai 

peran komite PAKET 

3. Adlips Radio mengenai alokasi 

PAKET, ketentuan dan 

persyaratan untuk dapat 

mengakses alokasi dana PAKET 

di kota tersebut 

• FGD tingkat kota 

membahas hasil 

FGD refleksi 

kemiskinan tingkat 

kelurahan dan 

merumuskan hasil 

FGD kemiskinan di 

tingkat kota/kab. 

• Penyebaran booklet, 

komik dan poster: 

"Mengapa dan 

Bagaimana Komite 

PAKET dibentuk 

dan bekerja" ke 

kelompok strategis 

4 

Pengajuan & 

Persetujuan 

Usulan/Sub 

proyek PAKET 




1. Pelatihan tentang 

Perencanaan 

Partisipatif (Bekerja 

Bersama 

Masyarakat) bagi 

tim inti Pemda 

dan Komite 

PAKET 

2. Pelatihan Penguatan 

Kelompok 

Kemitraan ttg 

dinamika 

kelompok, 

pemberdayaan, 

& teknis kegiatan 

1. Pemasaran sosial PAKET di 

seluruh masyarakat kelurahan 

dan dinas/instansi di kota 

peserta PAKET 

2. Lokakarya Perencanaan 

partisipatif antara dinas dan 

masyarakat (BKM) 

3. Radio Talk show mengenai 

bekerja bersama dengan 

masyarakat 

• Pelatihan difasilitasi 

oleh KMW 

• Talk show dapat 

juga mengenai 

bagaimana pemda 

sebaiknya 

memfasilitasi 

inisiatif warga dan 

PAKET 

5 

Pencairan dana 

PAKET ke rekening 

bersama 

(Panitia Kemitraan 

BKM dan 

Dinas terkait) 


bulan ke 15 atau 16 


dimobilisasi 

1. Publikasi melalui radio dan 

media lokal mengenai proposal 

yang disetujui PAKET 

2. Penyebarluasan informasi ttg 

dana PAKET telah disalurkan 

Bobot materi adlips 

informasi siapa 

penerima dana, jumlah 

dana, jenis, lokasi 

kegiatan, pelaksana 

dll 

6 

Kerjasama & 

Kemitraan BKM 

dengan Dinas 

dalam 

Pelaksanaan 

Kegiatan PAKET 

sesuai usulan 

yang disetujui 

Komite PAKET 




1. Publikasi melalui radio dan 

media lokal tentang 

perkembangan dan hasil 

pelaksanaan kegiatan PAKET 

oleh masing-masing Panitia 

Kemitraan 

2. Kunjungan lokasi PAKET bagi 

wartawan dari berbagai media 

3. Penyebarluasan poster, 

spanduk, dll tentang pentingnya 

kemitraan masyarakat, 

pemerintah dan kelompok peduli 

dalam penanggulangan 

kemiskinan 

Bobot materi 

dipioritaskan pada: 

• Membangun dan 

melembagakan 

kesetaraan yang 

mutualisme dalam 

kerjasama antara 

BKM dengan dinas 

• Memotivasi warga 

memantau dana & 

kegiatan PAKET & 

prinsip transparansi 

serta akuntabilitas 


29


NO. 

DAUR PROYEK 

ESTIMASI 

WAKTU 



PELATIHAN 

SOSIALISASI 

CATATAN 

E. Pelaksanaan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan 

1 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

1. Pelatihan 

mengenai 

Pemantauan dan 

evaluasi 

partisipatif bagi 

pemantau 

independen 

2. Pelatihan 

Praktek untuk 

Infokom 

1. Diskusi tingkat kota/kab 

mengenai kemajuan 

penanggulangan kemiskinan, 

yang berhubungan dengan 

P2KP, antar stakeholder lokal 

2. Penyebaran booklet komik dan 

poster tentang "Memantau 

Kemajuan Kampung Kita" 

2 

Penanganan 

Pengaduan dan 

Penyelesaian 

Konflik 

Berkala sesuai 

kebutuhan 

Pelatihan 

mengenai 

Pengelolaan dan 

Resolusi konflik 

bagi pelakupelaku 

lokal oleh 

KMW 

1. Penyebarluasan mekanisme 

dan ketentuan pengaduan serta 

penyelesaian konflik secara 

bertingkat, mulai tingkat paling 

bawah. 

2. Penyebarluasan proses dan 

hasil-hasil penanganan 

pengaduan dan penyelesaian 

konflik yang telah dicapai 

Pelatihan dilakukan 

untuk tataran tim inti 

Pemda, BKM serta 

untuk tataran 

Fasilitator dan kader 

masyarakat 

3 

Sosialisasi terus 

berjalan secara 

intensif dan 

berkesinambungan 

Berkesinambungan 

Pelatihan praktis 

penguatan 

strategi 

sosialisasi bagi 

fasilitator, kader 

dan BKM 

1. Public Service Advertisement 

Radio : "MENGGALANG 

GERAKAN BERSAMA UNTUK 

KEMANDIRIAN DAN 

KEBERLANJUTAN 

PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN" 

2. Penyebarluasan modul, 

panduan, poster, spanduk, 

buletin dan lain-lain ke seluruh 

lapisan. 

3. Mengintensifkan FGD dan 

rembug-rembug warga serta 

silaturahmi pelaku-pelaku lokal 

untuk menumbuhkan kesadaran 

kritis dan perubahan perilaku 

Berbagai strategi dan 

media sosialisasi 

dioptimalkan sesuai 

kebutuhan dinamika 

lapangan dan tujuan 

kegiatan 

4 

Penguatan 

kapasitas 

kelembagaan 

masyarakat 

(BKM, UPK dan 

KSM) 

Berkala 

1. Pelatihan 

Lanjutan sesuai 

kebutuhan; 3 

paket untuk 

masing-masing 

(diluar pelatihan 

yang telah 

ditetapkan 

sebelumnya) 

2. Pelatihan 

mengenai 

manajemen 

jaringan bagi 

Forum BKM dan 

serta Pemda dan 

kelompok peduli 

1. FGD-FGD dan rembug/ 

pertemuan rutin BKM, KSM 

serta UPK difasilitasi kader/ 

fasilitator 

2. Iklan Layanan Masyarakat TV & 

koran : "MENGGALANG 

JARINGAN INSTITUSI 

MASYARAKAT DAN 

PEMERINTAH YANG 

PRODUKTIF" 

3. Periodik (setiap 6 bulan) FGD 

mengenai isyu-isyu strategis 

Riset post-test 2: 

Pengetahuan 

stakeholders dari 

propinsi hingga ke 

kelurahan 

Keterangan: 

PMU : Project Management Unit KMP : Konsultan Manajemen Pusat 

KMW : Konsultan Manajemen Wilayah KE : Konsultan Evaluasi 

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat TPI : Tim Pelatih Inti 

PSA : Public Service Advertisement Adlips : Radio news/announcement 

FGD : Focussed Group Discussion BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat 

UPK : Unit Pengelola Keuangan ILM : Iklan Layanan Masyarakat

Pedoman Teknis Bab I dan II - P2KP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?