Views
3 years ago

Makalah Seminar Hasil Penelitian TA 2007 KAJI ULANG SISTEM ...

Makalah Seminar Hasil Penelitian TA 2007 KAJI ULANG SISTEM ...

Pada periode tahun

Pada periode tahun 1999-2000, subsidi dan tataniaga pupuk dicabut, dan distribusi pupuk dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Penghentian subsidi dan deregulasi pemasaran pupuk merupakan pelaksanaan dari (Letter of Intent) antara Presiden Republik Indonesia dan International Monetery Fund (IMF), sebagai bagian dari rencana aksi pemulihan ekonomi Indonesia dari terpaan krisis yang terjadi sejak akhir tahun 1997. Pencabutan subsidi dan deregulasi pasar telah menyebabkan harga pupuk di tingkat petani sepenuhnya tergantung pada pasar pupuk internasional. Selama tahun 1999 harga pupuk cukup rendah dan stabil, karena harga pupuk dunia cenderung turun, sementara nilai rupiah cenderung menguat. Peningkatan harga pupuk dunia akibat peningkatan harga gas sejak tahun 2000 telah mendorong pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk pada tahun 2001. Selama periode tahun 2001-2002, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk insentif gas domestik (IGD) untuk produksi pupuk Urea. IGD memang tidak disebut sebagai subsidi pupuk dan jumlahnya pun tidak begitu besar. Peningkatan harga gas yang terus berlanjut telah mendorong pabrik pupuk Urea menuntut subsidi yang lebih besar. Di sisi lain, peningkatan harga pupuk dunia memaksa pemerintah untuk mengendalikan harga pupuk domestik dalam rangka membantu petani dan mencegah dampak negatifnya terhadap kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, sejak tahun 2003, pemerintah meningkatkan dan memperluas subsidi, tidak saja subsidi gas untuk Urea, tetapi juga subsidi harga untuk pupuk lainnya (SP-36, ZA dan NPK). Sebagai imbalannya, pabrik pupuk wajib menyalurkan pupuk setiap saat dalam jumlah yang cukup pada HET yang ditetapkan pemerintah. Berakhirnya masa kontrak GAS beberapa pabrik pupuk yang dimulai tahun 2005 dan memperbaharui dengan kontrak GAS baru dan harga GAS baru yang lebih tinggi menyebabkan pabrik pupuk mengalami kerugian dengan modus subsidi harga melalui insentif GAS. Oleh karena itu, dengan persetujuan DPR, mulai bulan November 2006, pemerintah menerapkan subsidi harga (bukan insentif GAS) untuk pupuk urea. Dengan demikian sejak November 2006 modus ssubsidi pupuk kembali seperti tahun 1998. Salah satu dampak kebaijakan tersebut adalah kebutuhan dana subsidi pupuk melonjak tajam, Kalau pada tahun 2005 sebesar Rp 2.6 trilliun, maka pada atahun 2007 dengan volume yang sama meningkat menjadi sekitar Rp 5.8 trilliun. Walaupun subsidi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun HET yang dijanjikan oleh produsen tidak pernah dinikmati petani. Padahal tangung jawab distribusi pupuk bersubsidi telah diserahkan kepada produsen. Apabila terjadi 13

peningkatan harga sebesar Rp 200 di atas HET, maka petani mensubsidi produsen sebagai penanggung jawab distribusi pupuk sebesar Rp 1 trilliun lebih. Dengan demikian, selain produsen memperoleh subsidi dari pemerintah, produsen juga menerima subsidi dari petani. Kondisi ini menunjukkan adanya in-efisiensi dan inefektivitas pemberian subsisi pupuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kaji ulang seluruh kebiajakn modus subsidi pupuk untuk mendapatkan rancang bangun modus subsidi yang mampu mengefisienskan dan mengefektifkan subsidi itu sendiri. 4.1.2.Sistem Distribusi : Terbuka vs Tertutup Periode 1070-1998 Sejak awal berproduksi, pada Bulan Oktober 1963 sampai dengan tahun 1967, PT Pusri hanya sebagai produsen, sedangkan PT Pertani sebagai pembeli tunggal yang memasarkan kepada konsumen. Pada tahun 1968-1969, pembayaran dari PT Pertani mengalami kemacetan, sejak itu PT Pusri mulai memasarkan sendiri dengan menggunakan jasa perusahaan-perusahaan tertentu (CV Tulus Karya, FA Taman Sari, CV Tiga Daya dan CV Toyamas). Tahun 1970, Unit Pemasaran PT Pusri dibentuk dengan fungsinya mendistribusikan dan menyalurkan sarana produksi pertanian. Tahun 1970-1971, mulai dibentuk KPW di beberapa propinsi antara lain Jatim, Jateng, Jabar, Sumsel, Sumut dan Sulsel. Pembentukan ini berhubungan dengan ditetapkannya PT Pusri sebagai distributor/ importir pupuk TSP dan Urea untuk memenuhi program BIMAS/INMAS tanaman pangan sesuai surat Mentan/Ketua BP.Bimas No.380/KP/UM/7/70 tanggal 17 Juli 1970 bersama-sama dengan importir/distributor lainnya yaitu PN Pertamina, PT Panca Niaga, PT Cipta Niaga, PT Intrada, PT Lamtoro Agung dan PT Jaya NIaga. PT Pusri diharuskan bertanggungjawab atas kelancaran penyediaan pupuk. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor : 56/KP/II/1979 tanggal 15 Februari 1979, PT Pusri ditunjuk sebagai Distributor Nasional untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi (Urea, TSP, & DAP). Fungsinya mendistribusikan dan menyalurkan pupuk bersubsidi baik produksi dalam negeri maupun impor untuk kebutuhan sektor pertanian sampai Lini IV. Dalam perjalanan waktu, jenis pupuk ditambah dengan pupuk ZA, KCl, ZK, KS, KNO3 dan SP-36. Pelaksanaan atas SK Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 56/KP/II/1979 diatur lebih rinci dalam Surat Keputusan No. 004/Dagri/Kp/II/1979. 14

Kaji Ulang Kebijakan Subsidi dan Distribusi Pupuk - Pusat Sosial ...
makalah seminar 2007-kaji tindak - Pusat Sosial Ekonomi dan ...
makalah seminar 2007-pembiayaan - Pusat Sosial Ekonomi dan ...
Kaji Ulang Program Pembangunan Pertanian - Pusat Sosial ...