Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Telah menjadi isu nasional bahwa salah satu ekses dalam implementasi Otonomi
Daerah adalah adanya sinyalemen bahwa pembelanjaan APBD Kabupaten/Kota
tidak diperuntukkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
tetapi lebih difokuskan untuk belanja aparatur. Lebih jauh, terdapat stigma bahwa
otonomi daerah identik dengan memindahkan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN) dari pusat ke daerah. Dr. Syahrir dalam Kongres ISEI 2006 mengatakan
bahwa ”Desentralisasi sebagai kelanjutan dari semangat demokratisasi,
ternyata menghasilkan prioritas anggaran daerah yang tidak memihak rakyat.
Kecenderungan APBD I dan II adalah meningkatnya pengeluaran rutin dan
berkurangnya pengeluaran pembangunan.” (Kompas, 21 Juni 2006)
2.
Perumusan Masalah
Telah menjadi pembicaraan umum bahwa di Era Otonomi Daerah, alokasi belanja
APBD dianggap kurang memihak pada pelayanan publik. Hal ini tercermin
dari alokasi anggaran belanja pembangunan yang lebih kecil dibanding belanja
aparatur. Lebih jauh lagi terdapat anggapan bahwa desentralisasi kewenangan
dan fiskal ke daerah melalui UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999 4
identik
dengan desentralisasi KKN dari pusat ke daerah. Berdasarkan analisis terhadap
proses penyusunan Perda No. 2 tahun 2006 Tentang APBD Kota Tarakan dan
kajian terhadap komposisi anggaran belanjanya, makalah ini membantah anggapan
tersebut. Sekaligus, makalah ini juga berargumen bahwa jika proses untuk
menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan secara partisipatif,
cermat dan konsisten, dibarengi dengan proses penganggaran yang transparan
dan akuntabel, maka APBD justru merupakan instrumen yang sangat penting
peranannya dalam melakukan pemihakan pada kepentingan rakyat dan juga
pemberantasan KKN.
3.
Analisis
Untuk menganalisis seberapa jauh Perda No. 2 Tahun 2006 tentang APBD Kota
Tarakan memihak pada kepentingan rakyat dan konservasi lingkungan hidup,
maka dilakukan analisis dengan menggunakan tiga kriteria utama dimana masingmasing
dijabarkan menjadi beberapa sub kriteria dan indikator sebagai berikut:
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Partisipasi Masyarakat
Melalui Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ
tertanggal 20 Januari 2005 diatur Petunjuk Teknis Musrenbang Tahun 2005. Namun
demikian, selama ini dalam pelaksanaannya, Musrenbang sering dijalankan
4 Di amandemen oleh UU 32 Tahun 2004 dan UU 33 Tahun 2004
101