Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

3.3 Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Pada tahap implementasi Perda No.2 Tahun 2006 Tentang APBD Kota Tarakan,
secara rutin setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap
semua pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Tarakan. Rekapitulasi hasil
monev untuk keseluruhan kegiatan pembangunan dalam setiap kuartal, kemudian
dirangkum dalam satu agenda Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal)
Pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa implementasi APBD tersebut
dapat berjalan dengan konsisten sesuai rencana dan mampu meminimalisir
terjadinya inefisiensi atau kebocoran anggaran.
Sebagai ilustrasi, pada pelaksanaan APBD 2005, tidak dilakukan kegiatan monev
secara rutin, sehingga kendala-kendala yang bersifat birokrasi administrasi yang
menghambat pencairan anggaran tidak dapat di deteksi secara dini. Pada akhirnya,
terjadi keterlambatan penyerapan anggaran yang berakibat pada pencairan
anggaran secara besar-besaran menjelang akhir tahun. Hal ini berdampak pada
penurunan kualitas output kegiatan karena pelaksanaannya dilakukan secara
terburu-buru pada akhir tahun. Dengan cara melakukan monev secara rutin, dapat
dideteksi secara dini, apabila ada kendala-kendala pelaksanaan pembangunan dan
dapat segera dicarikan solusinya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
secara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.
Oleh karenanya, dengan monev dapat dicapai:
1. peningkatan efektifitas koordinasi baik internal maupun eksternal dalam
rangka memantapkan akuntabilitas kinerja sistem pelaksanaan kegiatan
pembangunan, dan
2. pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat waktu,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
4.
Kesimpulan/ Temuan Pokok
4.1 Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa berbagai perangkat
peraturan dan planning tools yang tersedia untuk melakukan bottom up planning
sesungguhnya bukan hal baru bahkan sudah ada Permendagri No. 9 Tahun 1982
yang mengatur tentang perencanaan berjenjang dari bawah. Namun demikian,
akibat kuatnya pengaruh centralised planning di Era Orde Baru, mekanisme
perencanaan dari bawah tersebut tidak berjalan. UU 25 Tahun 2004 yang ditindak
lanjuti dengan SE Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No 0295/
M.PPN/1/2005 telah memberikan payung regulasi yang kuat bagi pelaksanaan
participatory planning process.
Namun demikian, substansi perencanaan yang dihasilkan masih belum banyak
berubah dimana masyarakat tetap merasa dipinggirkan dan usulannya tidak
107